Xcloud.id

Organisasi: ASEAN

  • Jelang Kunjungan Menlu AS ke Malaysia, Anwar Ibrahim Kecam Tarif Trump

    Jelang Kunjungan Menlu AS ke Malaysia, Anwar Ibrahim Kecam Tarif Trump

    Kuala Lumpur –

    Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, mengecam tarif perdagangan yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, terhadap banyak negara, termasuk negara-negara ASEAN.

    Tanpa menyebut langsung nama Trump dan AS, Anwar menyebut tarif perdagangan kini digunakan untuk “menekan” dan “mengekang”.

    Kecaman ini, seperti dilansir AFP, Rabu (9/7/2025), disampaikan Anwar saat para Menteri Luar Negeri (Menlu) negara-negara ASEAN berkumpul di Kuala Lumpur untuk pertemuan tiga hari, yang juga mencakup pembicaraan dengan AS, China dan Rusia.

    Langkah terbaru Trump menetapkan tarif untuk banyak negara akan menjadi agenda utama dalam pertemuan para diplomat top negara-negara ASEAN tersebut.

    “Di seluruh dunia, alat yang dulu digunakan untuk menghasilkan pertumbuhan, kini digunakan untuk menekan, mengisolasi, dan mengekang,” kata Anwar saat konferensi dimulai.

    “Tarif, pembatasan ekspor, dan hambatan investasi kini telah menjadi instrumen tajam dalam persaingan geopolitik,” sebutnya, tanpa secara spesifik menyebut AS.

    Kecaman Anwar terhadap pemberlakuan tarif oleh Trump itu disampaikan menjelang kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio ke Malaysia untuk melakukan pembicaraan yang dibayangi kekhawatiran perang dagang.

    Rubio diperkirakan akan tiba di Kuala Lumpur pada Kamis (10/7) pagi, untuk ikut menghadiri serangkaian pertemuan selama dua hari.

    Pertemuan itu mencakup konferensi tingkat menteri dan pertemuan para Menlu negara Asia Timur — yang juga akan dihadiri oleh para mitra dagang utama AS-AS seperti Jepang dan Korea Selatan (Korsel).

    Para pejabat AS menjelang kunjungan Rubio itu mengatakan bahwa Washington “memprioritaskan” komitmennya terhadap Asia Timur dan Asia Tenggara. Namun, kunjungan Rubio itu dilakukan di tengah kekhawatiran banyak negara mengenai pemberlakuan tarif Trump yang bersifat menghukum.

    Trump, pada Senin (7/7), mengatakan dirinya akan memberlakukan tarif 25 persen kepada sekutu utama AS seperti Jepang dan Korsel, sedangkan 12 negara lainnya, termasuk negara-negara ASEAN, mendapatkan tarif sebesar 25 persen untuk Malaysia hingga sebesar 40 persen untuk Laos.

    Pemberlakuan tarif itu akan dimulai pada 1 Agustus mendatang.

    Pertemuan di Malaysia ini digelar saat negara itu menjadi ketua bergilir ASEAN tahun ini.

    “Kohesi kita tidak boleh berakhir pada deklarasi. Itu harus dibangun ke dalam lembaga, strategi, dan keputusan ekonomi kita,” cetus Anwar dalam pernyataannya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Indonesia Bakal Minta Diskon Tarif Impor ke Donald Trump – Page 3

    Indonesia Bakal Minta Diskon Tarif Impor ke Donald Trump – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Indonesia menjadi salah satu negara di kawasan ASEAN yang menghadapi tarif impor tertinggi dari Amerika Serikat (AS). Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat negara-negara tetangga seperti Vietnam mendapat perlakuan tarif impor yang lebih ringan.

    Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan Pemerintah Indonesia akan meminta keringanan ke pihak Amerika Serikat agar tarif impor diturunkan menjadi lebih rendah dari 32 persen.

    “Selama ini kita juga termasuk yang tinggi di ASEAN. Jadi kita minta yang kira-kira yang kita sama atau bisa lebih rendah daripada yang di ASEAN,” kata Haryo dalam konferensi pers, di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

    Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mendorong agar kebijakan tarif impor AS lebih memperhatikan prinsip keadilan kawasan. Sebab, posisi Indonesia sebagai salah satu mitra dagang penting di Asia Tenggara seharusnya menjadi pertimbangan dalam penetapan tarif.

    Negosiasi dengan pihak AS pun terus dilakukan, termasuk dengan melibatkan tim teknis yang fokus menyampaikan keberatan atas besarnya tarif tersebut.

    “Jadi kita ingin di kawasan ASEAN ini, khususnya mungkin juga Asia, bahwa kita bisa mendapatkan tarif yang rendah atau lebih rendah,” ujarnya.

     

     

     

  • Alita Gandeng Pegatron untuk Percepat Transformasi Digital di Indonesia dan ASEAN – Page 3

    Alita Gandeng Pegatron untuk Percepat Transformasi Digital di Indonesia dan ASEAN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kebutuhan akan infrastruktur digital di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memproyeksikan kebutuhan pusat data di Tanah Air akan mencapai 1.200 megawatt (MW) pada tahun 2030.

    Angka ini tumbuh pesat, lebih dari 15 persen per tahun sejak 2022, menandakan urgensi pengembangan sektor ini. Data dari Mordor Intelligence juga memperkuat proyeksi pertumbuhan tersebut.

    Pendapatan pasar colocation pusat data di Indonesia diperkirakan akan mencapai US$ 675,1 juta atau hampir Rp 11 triliun pada tahun 2025. Bahkan, pada tahun 2030, nilai pasar ini diprediksi melonjak menjadi US$ 1,888 miliar atau sekitar Rp 30,6 triliun, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata (CAGR) 22,84 persen.

    Potensi pasar Internet of Things (IoT) juga menjadi pendorong utama pertumbuhan infrastruktur digital.

    Asosiasi IoT Indonesia (ASIOTI) memperkirakan nilai pasar IoT di Indonesia akan mencapai Rp 572,7 triliun pada 2025, dengan estimasi adopsi hingga 678 juta perangkat terhubung.

    Menyikapi tingginya permintaan akan infrastruktur digital, perusahaan penyedia solusi infrastruktur digital PT Alita Praya Mitra (Alita), menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan perusahaan manufaktur global Pegatron Corporation.

    Direktur Utama Alita, Teguh Prasetya, menilai kerja sama ini membuka peluang besar untuk integrasi teknologi, sinergi, dan inovasi yang akan mempercepat transformasi digital di berbagai sektor, mulai dari telekomunikasi, korporasi, pemerintahan, akademisi, hingga masyarakat luas.

    “Ini sejalan dengan era digitalisasi yang semakin pesat, didukung teknologi 5G, IoT, dan Kecerdasan Buatan (AI),” ujar Teguh dalam keterangan resminya, Rabu (9/7/2025).

     

  • Segala Macam Tipu, Kemaksiatan Terbesar Jokowi adalah Merusak Demokrasi

    Segala Macam Tipu, Kemaksiatan Terbesar Jokowi adalah Merusak Demokrasi

    GELORA.CO – Filusuf politik Rocky Gerung menyampaikan bahwa keburukan terbesar Joko Widodo selama memimpin Republik Indonesia adalah merusak demokrasi.

    “Dia merusak demokrasi, membunuh partai politik yang membesarkan dia itu udah mens rea yang paling buruk di dalam watak seseorang,” kata Rocky dalam tanya jawab bareng Pandji Pragiwaksono seperti dikutip Holopis.com, Rabu (9/7/2025).

    Berbagai kebohongan Jokowi yang sampai dengan saat ini menurut Rocky pun dapat dilihat dengan kasat mata oleh publik. Mulai dari klaim bahwa Jokowi telah mengantongi data uang rakyat Indonesia sebesar Rp11 ribu yang ada di luar negeri, termasuk mobil Esemka yang sampai saat ini tidak jelas kelanjutannya.

    “Apalagi kita hitung segala macam tipu, bahwa di punya 11 trilun, bahwa dia akan bikin mobil segala macam, itu tipu semua itu. Tapi kemaksiatan tertinggi adalah dia merusak demokrasi,” ujarnya.

    Lantas ia juga menentang klaim bahwa sepanjang kepemimpinannya, Jokowi telah berhasil menumbuhkan demokrasi. Dalam kacamata filsafat politik, Rocky menegaskan bahwa Jokowi sama sekali tidak menghasilkan kebaikan apa pun dalam tumbuh kembang demokrasi di Indonesia.

    “Orang bilang Jokowi berupaya untuk menghasilkan demokrasi, lho terbalik. Jokowi datang ketika demokrasi sudah ada. Kan Jokowi datang 2014 setelah 16 tahun reformasi demokrasi sudah ada, apa yang mau dibikin ?,” ketusnya.

    Sekadar diketahui, bahwa Pada tahun 2014 di mana awal kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke 7, Indonesia mencatat skor 6,95 dalam Indeks Demokrasi yang disusun oleh Economist Intelligence Unit (EIU), menempatkannya dalam kategori flawed democracy (demokrasi yang cacat). Skor ini sempat meningkat menjadi 7,03 pada 2015, yang merupakan titik tertinggi dalam dekade tersebut. Namun sejak saat itu, tren menunjukkan penurunan skor; misalnya pada 2016 turun menjadi 6,97, dan kembali turun signifikan ke 6,39 pada 2017–2018.

    Setelah sedikit naik pada 2019 (6,48) dan 2020 (6,30), skornya kembali mendaki ke 6,71 pada 2021 dan 2022, sebelum turun lagi menjadi 6,53 pada 2023 dan 6,44 pada 2024. Penurunan terakhir membuat Indonesia turun tiga peringkat ke urutan 59 dari 167 negara, masih dalam kategori demokrasi cacat.

    Analisis EIU juga menunjukkan bahwa lima dimensi yang dinilai mencerminkan tantangan utama dalam demokrasi Indonesia. Dua dimensi terlemah adalah budaya politik (skor 5,00) dan kebebasan sipil (5,29), sedangkan dimensi proses pemilu dan pluralisme mendapatkan skor tertinggi (7,92), diikuti oleh partisipasi politik (7,22) dan fungsi pemerintahan (6,79).

    Secara regional, meskipun Indonesia tetap menjadi salah satu demokrasi terbesar di ASEAN, pada 2024 posisinya adalah ke-4 di ASEAN, di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina.

    Tren menurun ini mencerminkan fenomena global: pada 2024, rata-rata skor demokrasi dunia turun ke level terendah dalam hampir dua dekade, dan Asia termasuk wilayah yang mengalami penurunan akibat melemahnya fungsi pemerintahan dan aspek pemilu/pluralisme .

  • BYD Ukir Sejarah di Thailand, Sukses Kirim 90 Ribu Kendaraan dari Pabrik Lokal

    BYD Ukir Sejarah di Thailand, Sukses Kirim 90 Ribu Kendaraan dari Pabrik Lokal

    JAKARTA – BYD menuai kesuksesan di Thailand sekaligus mencapai tonggak sejarah pengiriman baru di negeri Gajah Putih itu, saat pabrik lokalnya menandai satu tahun beroperasi.

    Mengutip dari laman CNevpost, Selasa, 8 Juli, BYD berhasil mengirimkan kendaraan yang ke 90.000 ribu unit di Thailand melalui MPV Denza D9, yang merupakan sub merek premium.

    BYD sendiri resmi memasuki pasar Thailand pada tahun 2022 silam, awalnya merek tersebut menjual kendaraan melalui skema impor, dan pada tahun selanjutnya mulai pembangunan pabriknya di Thailand.

    Pada tanggal 4 Juli 2024, pabrik tersebut mulai berproduksi, dengan kendaraan BYD buatan Thailand pertama yang keluar dari jalur perakitan, menandai kendaraan ke-8 juta perusahaan tersebut secara global.

    Pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 150.000 kendaraan dan merupakan pabrik kendaraan penumpang luar negeri pertama milik BYD. Model yang saat ini sedang diproduksi meliputi Dolphin dan Seal yang sepenuhnya bertenaga listrik, serta Atto 3.

    Sementra itu, di Thailand BYD telah menjual 21.458 kendaraan dalam lima bulan pertama tahun ini, naik 66,5 persen tahun-ke-tahun, menurut data dari firma riset pasar MarkLines.

    Pabrik BYD di Indonesia

    BYD juga mulai membangun pabrik di Indonesia, nantinya berbagai model yang sudah dijual juga akan dirakit lokal. Lokasi pabriknya di Subang Smartpolitan, Jawa Barat, dan ditargetkan mulai berproduksi komersial pada awal tahun 2026. Pabrik ini akan menjadi fasilitas produksi otomotif terbesar BYD di ASEAN.

    Pabrik BYD di Subang Smartpolitan akan menempati lahan seluas 108 hektar di area Fase 2, dengan rencana perluasan hingga 126 hektar. Selain fasilitas produksi, BYD juga akan membangun pusat penelitian, pengembangan, dan pelatihan di area tersebut.

  • Tarif Trump jadi Fokus Pertemuan Para Menlu Asean di Malaysia

    Tarif Trump jadi Fokus Pertemuan Para Menlu Asean di Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA — Para menteri luar negeri Asia Tenggara atau Asean dijadwalkan bertemu di Malaysia pada Rabu (9/7/2025) waktu setempat di tengah meningkatnya ketidakpastian akibat kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) serta memanasnya sengketa wilayah antara Thailand dan Kamboja. 

    Melansir Reuters, pertemuan di Malaysia yang diikuti oleh 10 negara anggota Asean itu akan dilanjutkan dengan serangkaian pertemuan pada Kamis dan Jumat bersama mitra dagang utama, termasuk Amerika Serikat, China, Jepang, Rusia, India, dan Uni Eropa.

    Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Menlu Rusia Sergei Lavrov dijadwalkan hadir dalam rangkaian pertemuan di Kuala Lumpur. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga dipastikan datang dalam kunjungan perdananya ke Asia, dengan misi meredakan ketegangan dengan sekutu dan mitra yang terusik oleh kebijakan tarif Presiden Donald Trump.

    Trump pada Senin (7/7/2025) mengumumkan tarif impor baru yang cukup besar, yakni antara 25% hingga 40% terhadap enam negara Asia Tenggara, meski sejumlah negara sebelumnya telah berupaya memberikan konsesi luas demi menegosiasikan penurunan tarif.

    Sebagai kawasan yang mengandalkan ekspor, Asean merupakan ekonomi terbesar kelima di dunia. Beberapa negara anggota bahkan menjadi penerima manfaat dari pergeseran rantai pasok global yang menjauh dari China. 

    Adapun, hingga kini, baru Vietnam yang berhasil mencapai kesepakatan dengan AS untuk menurunkan tarif dari 46% menjadi 20%.

    Indonesia, Thailand, dan Malaysia menyatakan akan mendorong pembicaraan lanjutan sebelum tarif diberlakukan pada 1 Agustus 2025.

    Tarif Dinilai Kontraproduktif

    Dalam draf rancangan komunike bersama yang dikutip dari Reuters, para menlu Asean akan menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya ketegangan perdagangan global dan ketidakpastian yang berkembang dalam lanskap ekonomi internasional, khususnya tindakan sepihak terkait tarif.

    Rancangan bertanggal 7 Juli itu disusun sebelum pengumuman tarif terbaru dan tidak secara eksplisit menyebut Amerika Serikat. Bahasa yang digunakan pun serupa dengan pernyataan para pemimpin Asean pada Mei lalu, yang menilai kebijakan tarif bersifat kontraproduktif dan berisiko memperburuk fragmentasi ekonomi global.

    Pada April lalu, Asean menegaskan tidak akan mengambil langkah balasan atas kebijakan tarif dan para pemimpinnya berkomitmen bahwa setiap kesepakatan bilateral yang dicapai dengan Washington tidak akan merugikan sesama anggota Asean.

    Ekonom senior Asean dari OCBC Lavanya Ventakeswaran mengatakan negara-negara seperti Vietnam juga menghadapi ketidakpastian tambahan terkait kebijakan tarif yang menargetkan aktivitas transshipment, yaitu pengiriman barang asal China yang dialihkan melalui negara ketiga. 

    Namun, dia menilai masih banyak tanda tanya terkait implementasi dan pengawasan kebijakan ini. “Intinya, ke depan situasinya akan semakin kompleks,” kata Ventakeswaran.

  • Indonesia Kena Tarif 32%, Lebih Tinggi Dibandingkan Malaysia hingga Vietnam

    Indonesia Kena Tarif 32%, Lebih Tinggi Dibandingkan Malaysia hingga Vietnam

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menetapkan tarif impor baru terhadap 14 negara, termasuk Indonesia.

    Dari kawasan Asia Tenggara, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan tarif tertinggi, yakni 32%, lebih tinggi dibandingkan Malaysia (25%) dan Vietnam (20%).

    Kebijakan tarif baru ini diumumkan langsung oleh Trump melalui akun TruthSocial pada Selasa (8/7/2025). Tarif akan mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2025.

    Dalam surat resminya, Trump menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan menciptakan perdagangan yang adil dan seimbang bagi Amerika Serikat.

    “Meskipun demikian, kami telah memutuskan untuk bergerak maju bersama Anda, tetapi hanya dengan perdagangan yang lebih seimbang, dan adil,” tulis Trump dalam pernyataannya.

    Jika dibandingkan dengan sesama anggota Asean, tarif untuk Indonesia terbilang cukup besar. Tarif yang diterapkan kepada Indonesia lebih besar dibandingkan tarif untuk Malaysia yang sebesar 25% dan Vietnam yang hanya 20%.

    Myanmar dan Laos dikenakan tarif lebih tinggi dari Indonesia, masing-masing 40%. Sementara itu, tarif untuk Thailand dan Kamboja masing-masing sebesar 36%.

    Sebagian besar negara mendapat sedikit penurunan tarif dibandingkan dengan bea yang diumumkan pada awal April lalu. Secara terperinci, tarif impor Laos turun dari 48% menjadi 40%; Myanmar dari 44% menjadi 40%; Kamboja dari 49% menjadi 40%;

    Sementara itu, tarif impor untuk Vietnam mendapat pemangkasan tajam dari 46% menjadi 20% usai mencapai kesepakatan dagang dengan AS. Di sisi lain, tarif untuk Malaysia naik dari sebelumnya 24%.

    Berbeda dengan Vietnam dan Inggris yang berhasil mencapai kesepakatan dagang dengan AS, Indonesia belum menunjukkan progres serupa. Hal ini turut mempengaruhi kebijakan tarif AS terhadap produk Indonesia.

    Trump mengingatkan bahwa tarif ini bisa saja meningkat bila negara-negara tersebut memberlakukan tarif tambahan terhadap barang dari AS.

    “AS akan menambahkan besaran kenaikan tersebut di atas tarif dasar 25%,” tegasnya.

    Adapun, Trump menegaskan penerapan tarif ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan yang adil antara negara mitra dagang dengan Amerika Serikat. 

    Dia menerangkan bahwa surat yang dikirimkan AS ini tetap mencerminkan kekuatan dan komitmen hubungan perdagangan AS terhadap negara-negara tersebut.

    AS juga setuju untuk terus bekerja sama dengan mitra dagang, meskipun memiliki defisit perdagangan yang signifikan dengan berbagai negara. 

    “Meskipun demikian, kami telah memutuskan untuk bergerak maju bersama Anda, tetapi hanya dengan perdagangan yang lebih seimbang, dan adil,” terangnya. 

    Trump mengundang berbagai negara untuk tetap berpartisipasi dalam ekonomi Amerika Serikat, sebagai pasar utama dunia saat ini. Kendati demikian, tak dipungkiri, setelah bertahun-tahun untuk membahas hubungan dagang AS dengan Indonesia dinilai tak adil karena menyebabkan defisit mendalam. 

    Ancaman Tarif Tambahan

    Di tengah eskalasi tarif global ini, Trump juga mengalihkan sorotan ke negara-negara berkembang anggota BRICS yang sedang menggelar pertemuan puncak di Brasil. 

    Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara BRICS yang dinilai menjalankan kebijakan “anti-Amerika”.

    “Tarif tambahan sebesar 10% akan dikenakan secara individual terhadap negara-negara yang mengambil langkah kebijakan yang berlawanan dengan kepentingan Amerika,” ungkap seorang sumber yang mengetahui kebijakan tersebut.

    Kelompok BRICS terdiri atas Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, serta anggota baru seperti Indonesia, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Masih Diupayakan

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto menuturkan, pemerintah masih mengkaji terkait dengan keputusan Trump untuk tetap menerapkan tarif 32% terhadap produk-produk yang mereka impor dari Indonesia. 

    Bambang menyebut pemerintah juga belum mengambil keputusan dalam menyikapi keputusan Presiden AS itu lantaran tim negosiator yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, juga saat ini tengah dalam perjalanan ke Negeri Paman Sam itu. 

    “Harapannya tuntutan kita bisa dipenuhi. Di bawah 32%, cuma itu tim masih bekerja untuk itu,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025). 

    Saat ditanya mengenai apa yang menyebabkan negosiasi antara pemerintah Indonesia dan AS, Bambang mengaku yang paling mengetahui ihwal tersebut adalah tim negosiator yang dipimpin Menko Airlangga itu. 

    “Selama ini [yang mengetahui] itu timnya Pak Airlangga Hartarto,” ujar Purnawirawan TNI AU itu. 

  • RI Kena Tarif Trump 32%, Bisa Picu Pengangguran-Ekspor Loyo

    RI Kena Tarif Trump 32%, Bisa Picu Pengangguran-Ekspor Loyo

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengirimkan surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto mengenai penetapan tarif untuk Indonesia sebesar 32%. Tarif itu akan resmi berlaku mulai 1 Agustus 2025.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa pengenaan tarif ini akan mengakibatkan turunnya nilai ekspor Indonesia hingga Rp 105,9 triliun. Kemudian turunnya output ekonomi nasional sebesar Rp 164 triliun.

    “Jadi ini cukup signifikan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia, karena beberapa sektor padat karya masih bergantung pada Amerika Serikat. Alas kaki pakaian jadi dominan ke Amerika,” katanya saat dihubungi detikcom, Selasa (8/7/2025).

    Bhima menambahkan, dampak langsung yang akan dirasakan masyarakat ialah menurunnya pendapatan tenaga kerja di Indonesia. Ia menyebut penurunan pendapatan tenaga kerja mencapai Rp 52 triliun.

    Kemudian, ia menyebut bahwa tarif 32% ini akan mengakibatkan terjadinya penurunan serapan tenaga kerja hingga mencapai 1,2 juta orang. Hal ini karena tarif ini sangat berdampak terhadap industri padat karya.

    “Itu dampak langsungnya bagi masyarakat soal pengangguran dan pendapatan tenaga kerja turun tajam,” katanya.

    Dengan kondisi tersebut, Bhima mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna merespons kebijakan tarif tersebut dengan melakukan diversifikasi tujuan ekspor ke sejumlah negara lain.

    “Salah satunya ke Intra ASEAN, kemudian lebih penetrasi lagi ke negara BRICS. Atau ke daerah lain misalnya di Timur Tengah, kemudian Amerika Latin, Asia Selatan juga. Jadi mau nggak mau memang harus terus melakukan perluasan pasar ekspor,” katanya.

    Senada, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan bahwa tarif ini akan berdampak terhadap menurutnya ekspor Indonesia ke AS. Terlebih ekspor Indonesia ke AS lebih banyak padat karya yang bakal menimbulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor tersebut.

    “Tentunya akan ada pressure, akan ada challenge juga terhadap industri padat karya ini. Termasuk juga kemungkinan pemutusan hubungan kerja seperti misalnya industri tekstil atau garment saja itu ada sekitar 1 juta orang yang terlibat di dalamnya. Dan itu kalau misalnya ekspor yang ke Amerika Serikat akan turun tentunya akan berdampak terhadap employment di sektor ini,” katanya saat dihubungi detikcom.

    Tonton juga “Trump Bakal Kenakan tarif 50% Pada Impor Tembaga” di sini:

    (acd/acd)

  • Prabowo Hadir di KTT BRICS 2025, Fahira Idris Beri Enam Catatan untuk Memaksimalkan Keanggotaan Indonesia

    Prabowo Hadir di KTT BRICS 2025, Fahira Idris Beri Enam Catatan untuk Memaksimalkan Keanggotaan Indonesia

    Kedua, diversifikasi investasi dan perdagangan. Indonesia harus menghindari ketergantungan pada satu negara anggota BRICS. Pendekatan yang seimbang terhadap investasi dari India, Rusia, Brasil, dan anggota lain perlu didorong, sambil meningkatkan nilai tambah ekspor, bukan hanya bahan mentah.

    Ketiga, penguatan industri domestik dan teknologi nasional. Agar tidak sekadar menjadi pasar, Indonesia harus mempercepat pengembangan industri bernilai tambah dan mendorong transfer teknologi melalui kerja sama riset dengan negara BRICS.

    Keempat, meningkatkan peran aktif dalam BRICS. Indonesia perlu mengusulkan dan terlibat dalam inisiatif strategis BRICS, seperti penguatan sistem pembayaran alternatif dan pembentukan platform kerja sama energi hijau. Keikutsertaan aktif akan memastikan kepentingan Indonesia terdengar dan dihormati.

    Kelima, menjaga konsistensi strategi Indo-Pasifik. Keterlibatan dalam BRICS harus tetap sinkron dengan kepentingan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Hubungan erat dengan ASEAN, Jepang, Australia, dan AS tetap krusial demi menjaga keseimbangan kekuatan regional.

    Keenam, mengoptimalkan soft power Indonesia. Peran Indonesia sebagai negara muslim terbesar, pemimpin di Asia Tenggara, dan promotor diplomasi damai dapat menjadi modal penting dalam memediasi perbedaan pandangan antar anggota BRICS dan memperkuat peran Indonesia sebagai “jembatan global”.

    “Dengan strategi yang cermat, diplomasi yang fleksibel, dan kebijakan ekonomi yang berorientasi jangka panjang, Indonesia bukan hanya akan mendapatkan manfaat dari keanggotaan BRICS, tetapi juga akan berperan aktif membentuk masa depan BRICS itu sendiri,” pungkas Fahira Idris. (fajar)

  • Biaya Bikin SIM Baru Juli 2025

    Biaya Bikin SIM Baru Juli 2025

    Jakarta –

    Biaya bikin Surat Izin Mengemudi (SIM) 2025 baru masih belum mengalami perubahan tarif. Nah buat kamu yang baru hendak memiliki dan membuat SIM, haruskan siapkan uang segini.

    Untuk bisa mendapatkan SIM, kamu harus memenuhi serangkaian persyaratan seperti diatur dalam Peraturan Kepolisian nomor 2 tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpol 5 tahun 2021 Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Jika sudah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) bisa dipastikan kamu baru bisa mengendarai kendaraan.

    Syarat Bikin SIM Baru:

    1. Usia

    Dijelaskan pada pasal 7, persyaratan untuk membuat SIM yaitu usia, administrasi, kesehatan, dan lulus ujian. Khusus persyaratan usia, pemohon harus memenuhi ketentuan berikut.

    – minimal 17 tahun untuk SIM A, SIM C, SIM D, dan SIM D1
    – minimal 18 tahun untuk SIM C1
    – minimal 19 tahun untuk SIM CII
    – minimal 20 tahun untuk SIM A umum dan SIM B1
    – minimal 21 tahun untuk SIM BII
    – minimal 22 tahun untuk SIM B1 Umum, dan
    – minimal 23 tahun untuk SIM BII Umum

    2. Administrasi

    Selanjutnya ada persyaratan administrasi yang harus dilengkapi pemohon. Syarat administrasi ini meliputi, formulir pendaftaran secara manual atau menunjukkan bukti pendaftaran secara elektronik, melampirkan fotokopi e-KTP, melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan mengemudi dari sekolah mengemudi yang terakreditasi paling lama enam bulan sejak tanggal diterbitkan, perekaman biometri sidik jari, melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif BPJS Kesehatan, dan menyerahkan bukti pembayaran penerimaan bukan pajak.

    3. Tes Kesehatan

    Persyaratan yang harus dipenuhi berikutnya adalah kesehatan jasmani meliputi pemeriksaan penglihatan, pendengaran, dan fisik anggota gerak serta perawakan fisik lain. Pemeriksaan fisik ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang dapat digunakan paling lama 14 hari sejak diterbitkan.

    Petugas merekam data diri pemohon SIM C di Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM Polres Metropolitan Tangerang Kota, Tangerang, Banten, Selasa (27/5/2025). Mulai terhitung 1 Juni 2025, Surat Izin Mengemudi (SIM) Indonesia akan berlaku di delapan negara anggota ASEAN, yaitu Filipina, Thailand, Laos, Vietnam, Brunei Darussalam, Myanmar, Malaysia, dan Singapura, setelah penyesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi nomor SIM. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

    4. Tes Psikologi

    Kemudian ada juga kesehatan rohani melalui pemeriksaan psikologi yang meliputi aspek kemampuan kognitif, kemampuan psikomotorik, dan kepribadian. Pemeriksaan psikologi ini dibuktikan dengan surat keterangan lulus tes psikologi yang dapat digunakan paling lama enam bulan sejak diterbitkan.

    Untuk pembuatan SIM baru, kamu juga harus mengikuti ujian teori menggunakan E-AVIS pada perangkat yang tersedia di Satpas atau gawai milik pemohon. Pemohon SIM baru juga harus mengikuti ujian praktik.

    Biaya Bikin SIM Baru

    Soal biayanya, masih belum mengalami perubahan. Biaya bikin SIM baru masih merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Polri. Berikut rincian biaya bikin SIM baru Januari 2025.

    – Penerbitan SIM A: Rp 120.000 (per penerbitan)
    – Penerbitan SIM B I: Rp 120.000 (per penerbitan)
    – Penerbitan SIM B II: Rp 120.000 (per penerbitan)
    – Penerbitan SIM C: Rp 100.000 (per penerbitan)
    – Penerbitan SIM C I: Rp 100.000 (per penerbitan)
    – Penerbitan SIM C II: Rp 100.000 (per penerbitan)
    – Penerbitan SIM D: Rp 50.000 (per penerbitan)
    – Penerbitan SIM D I: Rp 50.000 (per penerbitan)

    Biaya di belum termasuk tes psikologi, tes kesehatan, dan asuransi. Seperti diketahui bersama, tes psikologi dan tes kesehatan SIM kini dilakukan di luar Satpas sebagaimana tertuang dalam ST/2387/X/YAN.1.1./2022 per tanggal 31 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Firman Shantyabudi saat menjabat sebagai Kakorlantas atas nama Kapolri.

    Biaya pemeriksaan tersebut juga dipungut langsung oleh dokter atau psikolog pada pelayanan pemeriksaan kesehatan. Kapolri juga melarang petugas pelayanan penerbitan SIM menyalahgunakan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tersebut untuk melakukan pungutan biaya lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

    Sebagai gambaran, bila tes kesehatan dikenakan biaya Rp 35.000 dan tes psikologi Rp 60.000, serta asuransi Rp 50.000, maka biaya bikin SIM A baru yang dikeluarkan Rp 265.000. Biaya tersebut bisa jadi berbeda karena tarif tes kesehatan dan tes psikologi lebih mahal.

    (dry/lth)