Xcloud.id

Organisasi: ASEAN

  • Menlu AS dan China Bertemu di Sela-sela KTT ASEAN di Malaysia

    Menlu AS dan China Bertemu di Sela-sela KTT ASEAN di Malaysia

    Jakarta –

    Pertemuan hari Jumat (11/7) di Kuala Lumpur akan menjadi pertemuan tatap muka pertama antara Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan rekan sejabatnya dari Cina, Wang Yi, sejak Presiden AS Donald Trump kembali menjabat. Pertemuan ini terjadi di tengah perselisihan perdagangan antara Washington dan Beijing dan ketegangan seputar isu Taiwan.

    Marco Rubio dan Wang Yi berada di Malaysia untuk menghadiri pertemuan para menteri luar negeri ASEAN, yang juga dihadiri oleh Jepang, Korea Selatan, Australia, dan negara-negara lain.

    Para pejabat AS mengatakan menjelang lawatan pertama Marco Rubio ke kawasan tersebut bahwa Washington “memprioritaskan” komitmennya terhadap Asia Timur dan Tenggara. Marco Rubio mengatakan pada hari Kamis (10/7) bahwa Amerika Serikat “tidak memiliki niat untuk meninggalkan” kawasan Asia-Pasifik.

    Apa saja agendanya?

    Pada hari Kamis, Wang mengatakan kedua negara menghadapi berbagai tantangan “seperti dampak proteksionisme unilateral dan penyalahgunaan tarif oleh negara besar tertentu,” dan menyerukan tatanan internasional yang “lebih adil dan lebih masuk akal”. Presiden AS Donald Trump telah mengancam beberapa negara Asia dengan tarif tinggi kecuali mereka mencapai kesepakatan dengannya sebelum 1 Agustus.

    Setelah menjabat pada bulan Januari, Trump mengenakan tarif setinggi 145% pada barang-barang Cina. Kedua belah pihak meningkatkan perang dagang dengan mengenakan tarif tinggi satu sama lain, tetapi pada bulan Mei sepakat untuk meredakan ketegangan dalam apa yang disebut Trump sebagai “pengaturan ulang total”.

    Pertemuan kedua menlu hari Jumat juga diperkirakan akan membahas soal Taiwan, yang diklaim Cina sebagai wilayah teritorialnya. Amerika Serikat mendukung hak Taiwan untuk pemerintahan sendiri dan menjadi pemasok senjata terbesar untuk negara itu, sekalipun tidak mengakui kedaulatan Taiwan secara resmi.

    Marco Rubio mengatakan, ia kemungkinan juga akan menyampaikan kepada Wang YI kekhawatiran AS tentang dukungan China terhadap Rusia dalam perang melawan Ukraina. “Pihak Cina jelas mendukung upaya Rusia, dan saya pikir secara umum, mereka bersedia membantu semampu mereka tanpa ketahuan,” katanya.

    Taiwan bisa jadi “isu panas”

    Marco Rubio dan Wang Yi juga kemungkinan akan membahas kekhawatiran AS tentang perilaku ekspansif Cina di Laut Cina Selatan dan tekanan terhadap Taiwan.

    Seperti kebanyakan negara, AS tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan. Namun, Amerika Serikat adalah pemasok senjata terbesar Taiwan dan telah menunjukkan peningkatan dukungan untuk Taipei dalam menghadapi meningkatnya tekanan militer Beijing terhadap pulau itu dalam beberapa tahun terakhir.

    Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada akhir Mei menuduh Cina “secara kredibel mempersiapkan kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk mengubah keseimbangan kekuatan” di kawasan Asia-Pasifik. Ia juga mengklaim bahwa Beijing “berlatih setiap hari” untuk menyerang Taiwan.

    Sebagai tanggapan, diplomat Cina menuduh Amerika Serikat menggunakan isu Taiwan untuk “mengekang Cina” dan meminta Washington untuk berhenti “bermain api”.

    Editor: Rizki Nugraha

    Tonton juga Video Senator Debat dengan Menlu AS soal Gaza: Saya Menyesal Pilih Anda!

    Saksikan juga edisi perdana Shout Out, Rae Lil Black Jawab Tudingan Masuk Islam untuk Cari Sensasi

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mensesneg Sebut Prabowo Bakal Temui Trump untuk Nego Tarif Impor 32%

    Mensesneg Sebut Prabowo Bakal Temui Trump untuk Nego Tarif Impor 32%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membuka kemungkinan untuk Presiden Prabowo Subianto bertemu langsung dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk negosiasi tarif impor 32%.

    Untuk diketahui, Presiden Trump sebelumnya telah memutuskan bahwa akan tetap menerapkan tarif 32% atas produk maupun barang yang diimpor dari Indonesia. Keputusannya dimuat dalam surat yang ditujukan langsung ke Presiden Prabowo.

    Saat ini pun, tim negosiator yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tengah kembali melakukan proses negosiasi dengan regulator di Negara Paman Sam itu.

    Menurut Prasetyo, ada kemungkinan bagi Prabowo untuk langsung bertemu dengan Trump guna menegosiasi kembali tarif impor timbal balik itu.

    “Ada [kemungkinan Prabowo bertemu Trump]. Ada, tapi saya belum bisa memastikan kapan,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Prasetyo juga menuturkan, pemerintah belum mengatur jadwal kunjungan itu. Saat ini, Prabowo tengah berkunjung ke beberapa negara yang diawali sejak pekan lalu dari Arab Saudi, Brasil, Belgia dan Prancis.

    Meski demikian, dia menyebut keinginan Prabowo untuk langsung bernegosiasi itu ada.

    “Ya, sebagai sebuah upaya tentu ada. Tapi belum dipastikan untuk akan adanya pertemuan dengan Presiden Trump,” ucap politisi Partai Gerindra itu.

    Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan tetap dikenakan tarif resiprokal sebesar 32% pada 1 Agustus 2025 melalui surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025).

    Sebagai perbandingan, Thailand dikenakan tarif 36%, Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif 25%.

    Menanggapi keputusan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berada di Washington sejak Rabu (9/7/2025) waktu setempat untuk melanjutkan negosiasi tarif. Airlangga dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

    Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa pemerintah masih berupaya keras melobi AS untuk menurunkan tarif resiprokal 32% yang diumumkan Trump.

    Dia menegaskan bahwa angka 32% tersebut belum final karena masih ada ruang negosiasi yang terbuka, setidaknya sebelum berlaku pada 1 Agustus 2025 seperti yang diumumkan Trump.

    “Targetnya kita [setara dengan yang] rendah di Asean atau mungkin lebih rendah,” ujar Haryo dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025)

  • Founder Paragon Nurhayati Subakat Raih ASEAN Women of Impact Award 2025

    Founder Paragon Nurhayati Subakat Raih ASEAN Women of Impact Award 2025

    Jakarta –

    Pendiri ParagonCorp, Nurhayati Subakat kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat internasional. Dalam ajang bergengsi The 5th ASEAN PR Excellence Awards yang diselenggarakan pada 7 Juli 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia, Ia dianugerahi ASEAN Women of Impact Award 2025 oleh ASEAN Public Relations Network (APRN).

    Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan dan bentuk apresiasi atas kontribusi Nurhayati dalam membangun praktik komunikasi merek yang berakar pada nilai-nilai keberagaman, inklusivitas, dan budaya lokal.

    Melalui brand Wardah dan ekosistem ParagonCorp, tidak hanya mengembangkan bisnis kosmetik halal yang terkemuka di Asia Tenggara, namun juga memperkuat citra perempuan Muslim yang modern, percaya diri, dan berdaya.

    Presiden APRN dan Ketua Penyelenggara ASEAN PR Excellence Awards 2025, Dr. (H.C.) Prita Kemal Gani mengatakan Ibu Nurhayati Subakat menunjukkan bahwa kekuatan komunikasi yang berlandaskan nilai dapat menggerakkan pasar dan menyentuh hati publik.

    “Kepemimpinannya bukan hanya menginspirasi dunia bisnis, tetapi juga mencerminkan peran strategis perempuan Indonesia di mata ASEAN,” ujar Dr. Prita dalam keterangan tertulis, Kamis (10/7/2025).

    Diketahui ajang penghargaan ini merupakan bagian dari KL International PR Conference (KLIP), yang menghadirkan praktisi komunikasi, pelaku industri, akademisi, hingga perwakilan pemerintah dari berbagai negara di Asia Tenggara. Diselenggarakan dua tahun sekali, forum ini menjadi wadah apresiasi bagi praktik public relation dan komunikasi strategis yang berdampak luas di Asia Tenggara.

    Dalam acara tersebut, penghargaan diterima secara langsung oleh Country Director ParagonCorp Malaysia, Zaireen Ibrahim yang hadir mewakili Ibu Nurhayati.

    “Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas visi dan dedikasi Ibu Nurhayati Subakat dalam membangun perusahaan yang tidak hanya unggul secara bisnis, tetapi juga membawa dampak positif melalui pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada kebermanfaatan. Kami bersyukur dan bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan ini,” ujar Zaireen.

    Sebagai sosok pionir industri kecantikan halal di Indonesia dan Asia Tenggara, Ibu Nurhayati memegang teguh keyakinan bahwa kecantikan adalah hak semua orang. Dari keyakinan itu lahirlah komitmen ParagonCorp untuk membangun merek-merek yang menyuarakan nilai inklusi, keberagaman, dan pemberdayaan.

    Filosofi kepemimpinannya yang berakar pada nilai Ketuhanan, Kepedulian, Kerendahan Hati, Ketangguhan, dan Inovasi menjadikan ParagonCorp tidak hanya bertumbuh sebagai perusahaan, tetapi juga hadir untuk memberi kontribusi yang bermakna dan sejalan dengan semangat #ParaGoNation, yang mengajak seluruh insan Paragon dan masyarakat luas untuk terus memberi dampak positif bagi negeri dan dunia.

    Di usia Paragon yang ke-40, penghargaan ASEAN Women of Impact Award ini semakin mengukuhkan posisi Nurhayati Subakat sebagai salah satu perempuan paling berpengaruh di Asia Tenggara.

    Semangat kepemimpinan yang inklusif dan berlandaskan kebermanfaatan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi perempuan di Indonesia, Malaysia, dan negara ASEAN lainnya untuk berani bermimpi, mengambil peran dalam membangun masyarakat, dan terus tumbuh sebagai pribadi yang membawa nilai dalam setiap langkahnya.

    (anl/ega)

  • Menlu RI Dorong Peningkatan Kolaborasi Konkret ASEAN-Inggris untuk Perdamaian dan Pembangunan di Kawasan

    Menlu RI Dorong Peningkatan Kolaborasi Konkret ASEAN-Inggris untuk Perdamaian dan Pembangunan di Kawasan

    JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono mendorong peningkatan kolaborasi konkret Inggris-ASEAN guna menjaga perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di kawasan, dalam Pertemuan ASEAN-Inggris Post Ministerial Conference (PMC) yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia Hari Jumat.

    Dalam pertemuan tersebut, Menlu Sugiono menyoroti bahaya kejahatan transnasional seperti online scam dan perdagangan manusia, yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan di kawasan.

    “Kami menyambut baik dukungan Inggris dalam peningkatan kapasitas penegakan hukum, pelatihan, serta berbagi informasi intelijen. Ini penting untuk menekan kejahatan transnasional yang semakin kompleks,” ujar Menlu Sugiono, melansir keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Jumat 11 Juli.

    Lebih jauh Menlu Sugiono menyampaikan pentingnya konektivitas laut sebagai penggerak pertumbuhan dan ketahanan kawasan. Dalam kaitan ini, Menlu RI menilai Inggris yang memiliki sejarah panjang di bidang perdagangan maritim dan pelayaran, dapat menjadi mitra strategis dalam memperkuat konektivitas maritim ASEAN.

    Dalam pertemuan kali ini Menlu RI juga menyoroti sektor ekonomi hijau. Ia mengatakan Indonesia mengapresiasi komitmen Inggris terhadap kemitraan transisi energi berkeadilan (Just Energy Transition Partnership – JETP), mendorong sinergi lebih lanjut di bidang inovasi, keuangan hijau serta ekonomi digital.

    “Kami melihat keselarasan antara prioritas kawasan ASEAN dan visi Presiden Prabowo dalam Asta Cita, khususnya dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan transformasi digital,” pungkas Menlu Sugiono.

    Diketahui, Inggris telah menjadi Mitra Dialog ASEAN pada tahun 2021 lalu. Dalam tahun kelima ini, kemitraan ASEAN-Inggris semakin menunjukkan arah positif, terutama dalam mendorong stabilitas kawasan dan pertumbuhan yang inklusif.

  • Merek China Pertama yang Produksi 165 Ribu Unit Mobil

    Merek China Pertama yang Produksi 165 Ribu Unit Mobil

    Jakarta –

    Wuling menorehkan sejarah baru. Selama delapan tahun mengisi pasar otomotif Indonesia, sudah lebih dari 165.000 unit mobil yang diproduksi.

    Wuling genap delapan tahun berkiprah di Indonesia. Produk Wuling telah mendapatkan respons positif dari masyarakat Indonesia. Perjalanan Wuling Motors dimulai sejak diresmikannya fasilitas pabrik seluas 60 hektar di Cikarang, Jawa Barat pada 11 Juli 2017 lalu. Sejak saat itu, Wuling berhasil menggoda konsumen di Indonesia lewat deretan produknya.

    8 tahun Wuling di Indonesia. Foto: (Ridwan Arifin/detikOto)

    Hal ini dibuktikan dengan angka produksi sejak awal kehadiran Wuling di Indonesia. Pabrik Wuling di Indonesia telah memproduksi lebih dari 165 ribu unit kendaraan sampai Juli 2025. Ini mencatatkan sejarah baru sebagai produsen otomotif Tiongkok pertama di Indonesia terbanyak yang memproduksi mobil di dalam negeri.

    “Hingga saat ini kami telah berhasil membangun pabrik manufaktur yang lengkap dengan sistem rantai pasokan lokal yang kuat, serta ekosistem penjualan dan after sales. Kami juga telah memproduksi lebih dari 165.000 unit di Indonesia,” ujar President of Wuling Motors, Tang Wensheng di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (11/7/2025).

    Wuling Indonesia juga menjadi pionir dalam produksi mobil listrik di tanah air. Pabrik Wuling di Indonesia, tidak hanya memproduksi kendaraan konvensional tetapi juga menjadi pusat produksi mobil listrik Wuling Indonesia lewat produk EV ABC Stories; Air EV, Binguo EV dan Cloud EV.

    Wuling turut memperkenalkan MAGIC Battery yang dirakit secara lokal. Momen ini pun menjadi bukti konsistensi strategi dan komitmen Wuling dalam pengembangan ekosistem EV di Tanah Air. Pembangunan fasilitas tersebut menelan investasi sebesar 40 juta RM atau Rp 87 miliar!

    Indonesia juga mempunyai andil besar dalam pencapaian Wuling, dalam laporan Mei 2025 lalu sebanyak 40.000 dari total produksi global EV berasal dari pabrik Cikarang, yang berperan sebagai sentra produksi, atau hub, untuk pasar lokal dan ASEAN, serta negara-negara dengan setir kanan.

    “Dalam perjalanan 8 tahun Wuling di Indonesia, kami telah berkembang menjadi perusahaan internasional yang kuat di Indonesia. Sebagai bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab, kami juga senantiasa berkomitmen untuk memberikan kontribusi sosial melalui berbagai inisiatif. Dan dengan keunggulan kami sebagai broker di industri otomotif, Wuling juga turut mendorong perusahaan komponen kendaraan listrik EV asal Tiongkok untuk berinvestasi dan membantu pengembangan rantai masuk lokal di Indonesia,” kata dia.

    Khusus bagi Indonesia, kehadiran fasilitas produksi Wuling membuktikan kapasitas Indonesia sebagai produsen dan bagian dari rantai pasok berskala internasional. Selain itu, fasilitas Wuling melengkapi ekosistem EV lokal untuk mempercepat pencapaian tujuan keberlanjutan nasional melalui elektrifikasi kendaraan.

    Selama 8 tahun, Wuling memperkenalkan segmen ICE, Hybrid, dan EV. Lewat pengenalan beragamnya produk ini telah memberikan pilihan bagi konsumen Indonesia.

    Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan M. Rachmat Kaimuddin mengapresiasi Wuling merupakan pabrikan yang berani membuka pasar mobil China di Indonesia.

    “Wuling pabrikan China pertama yang percaya dengan pasar Indonesia dan berinvestasi di Indonesia. Terima kasih atas kepercayaan dan sudah berinvestasi di Indonesia,” ujar Rachmat.

    (riar/dry)

  • Tak Ada Alasan Ekonomi RI Tidak Bisa Tumbuh 8%, Ini Buktinya

    Tak Ada Alasan Ekonomi RI Tidak Bisa Tumbuh 8%, Ini Buktinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menegaskan target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto di level 8% realistis, meskipun dalam satu atau dua dekade terakhir, laju pertumbuhan ekonomi hanya di kisaran 5%.

    Anggota DEN, yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Arief Anshory Yusuf menjelaskan Indonesia pernah bisa mencapai laju pertumbuhan itu pada era 1990-an. Namun, ada satu mesin pertumbuhan yang selama ini belum dimanfaatkan pemerintah, untuk mendorong pertumbuhan kembali hingga 8%.

    Faktor itu ialah mendorong peningkatan produktivitas, yang menurut Arief, belum turut serta dalam laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5% selama satu atau dua dekade terakhir.

    “Sedangkan sumber pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berdasarkan sejarah pembangunan bangsa-bangsa, terutama dari negara-negara maju, itu bukan investasi, tapi peningkatan produktivitas,” kata Arief dalam program Cuap Cuap Cuan CNBC Indonesia, Jumat (11/7/2025).

    Dalam catatan DEN, mengutip data APO Productivity Databook 2024, tingkat produktivitas tenaga kerja per pekerja di Indonesia memang masih jauh di bawah rata-rata negara ASEAN dengan nilai hanya US$ 28.600. Sedangkan Malaysia sudah US$ 71.100, Thailand US$ 34.600 dan Singapura menjadi yang tertinggi dengan nilai produktivitas tenaga kerja per pekerja US$ 186.200.

    Kondisi ini tak terlepas dari makin maraknya tenaga kerja Indonesia yang terserap di sektor-sektor dengan produktivitas rendah, seperti sektor perdagangan yang porsinya terus menanjak dari kisaran di atas 19% dari total tenaga kerja menjadi hampir menyentuh 30%. Sementara itu, sektor dengan produktivitas tinggi, seperti manufaktur stagnan di kisaran 10%.

    “Produktivitas yang dimaksud adalah know-how kita, knowledge, gimana kita memproses barang dengan teknologi yang lebih maju, inovasi, jadi basically bagaimana kita dengan input yang sama bisa menghasilkan barang lebih banyak,” tegas Arief.

    “Jadi artinya gini, kalau kita sedikit aja mau improve produktivitas, inovasi, misalkan dengan risetnya diperbanyak, sedikit saja, kita sudah bisa tumbuh 5,5%, 6%, 7%, mungkin 8%, kenapa? Karena kita belum melakukannya selama ini,” tegas Arief.

    Oleh sebab itu, Arief yang menegaskan, struktur ekonomi Indonesia selama inilah membedakan antara Indonesia dengan negara-negara lain yang pertumbuhan ekonominya sudah banyak didorong kenaikan produktivitas seperti negara-negara OECD, maupun China. Mereka untuk bisa kembali tumbuh tinggi sudah tak mungkin lagi karena semua mesin ekonominya sudah bergerak mulai dari investasi hingga produktivitas.

    “Untuk kembali 8% susah tuh China, karena dia investment sudah, teknologi sudah, produktivitas sudah, apalagi? Nah kalau kita, kita ini 5% selama ini tanpa produktivitas belum dikeluarkan, itu masih ada senjata, tinggal menuju ke sananya aja dikawal terus,” ujar Arief.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Paket Dagang Vietnam Lebih Menggiurkan, Indonesia Terancam dalam Negosiasi Tarif Trump

    Paket Dagang Vietnam Lebih Menggiurkan, Indonesia Terancam dalam Negosiasi Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Center for Strategic and International Studies (CSIS) menilai paket dagang yang ditawarkan Vietnam kepada AS jauh lebih menggiurkan dibandingkan dengan Indonesia, sehingga dinilai wajar apabila Negeri Paman Sam lebih memprioritaskan Vietnam dalam negosiasi tarif.

    Dandy Rafitrandi, peneliti pada Department of Economics CSIS menyebut posisi perdagangan Vietnam dan Indonesia terhadap AS sangat berbeda, baik dari sisi skala maupun dampak ekonominya.

    “Kalau AS mau menurunkan defisit neraca perdagangannya, deal dengan Vietnam ini sudah cukup besar dampaknya. Defisit AS dengan Vietnam jauh lebih besar dibandingkan dengan Indonesia,” ujarnya dalam media briefing di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

    Dia mencontohkan, simulasi CSIS menunjukkan bahwa jika Vietnam menurunkan tarif impor menjadi 0% atas produk AS maka ekspor Negeri Paman Sam bisa naik hingga US$3 miliar per tahun. Angka tersebut bisa berulang setiap tahun sehingga potensi manfaatnya bagi AS bisa terus bertambah seiring waktu.

    Selain itu, deal antara Vietnam-AS beberapa waktu lalu juga menyepakati tarif sebesar 20% atas barang Vietnam yang masuk AS. Dandy mengungkapkan, kesepakatan itu bisa membuat penerimaan AS bertambah US$30 miliar per tahun.

    Di sisi lain, pemerintah Indonesia hanya menawarkan paket impor dan investasi sebesar US$34 miliar ke AS. Meski lebih besar dari tawaran Vietnam ke AS, namun Dandy mengingatkan bahwa paket yang ditawarkan Indonesia tidak berkelanjutan (one-off) seperti yang ditawarkan Vietnam.

    “Jadi kalau tadi dibilang bahwa Indonesia mempunyai paket sebesar US$34 miliar dolar yang kita offer [tawarkan], berarti agak tidak apple to apple [setara] karena Vietnam itu menawarkan US$30 miliar ini per tahun,” paparnya.

    Lebih jauh, Dandy menyoroti pentingnya koordinasi antara negara-negara Asean untuk menghadapi tekanan tarif dari AS. Menurutnya, Indonesia perlu menghindari kebijakan yang bersifat scattered atau tidak terkoordinasi, agar tidak saling menjatuhkan di kawasan.

    Dandy menyarankan, solusi terbaik bagi Asean adalah menyusun respons yang terkoordinasi, dengan tetap mengedepankan prinsip non-discriminatory dan most favored nation (MFN) dalam sistem perdagangan multilateral.

    Meski demikian, dia mengakui, langkah ini membutuhkan kemauan politik yang kuat dari seluruh negara Asean, yang hingga saat ini masih menjadi tantangan tersendiri.

    “Dibandingkan nanti Vietnam sudah deal sendiri, Thailand kalau tidak salah juga akan buka 0%. Ini jadi makan teman sendiri. Itu yang kita ingin hindarkan dari negosiasi Trump ini,” ungkapnya.

    RI Ingin Punya Tarif Terendah

    Pemerintah menargetkan agar tarif impor yang dikenakan AS terhadap produk asal Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asean lain.

    Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa pemerintah masih berupaya keras melobi AS untuk menurunkan tarif resiprokal 32% yang sebelumnya diumumkan Presiden AS Donald Trump.

    Dia menegaskan bahwa angka 32% tersebut belum final karena masih ada ruang negosiasi yang terbuka, setidaknya sebelum berlaku pada 1 Agustus 2025 seperti yang diumumkan Trump.

    “Targetnya kita [setara dengan yang] rendah di Asean atau mungkin lebih rendah,” ujar Haryo dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

  • Negosiasi Tarif 32% Trump, CSIS Dorong Pemerintah Tawarkan ‘Pemanis’ Non-Ekonomi

    Negosiasi Tarif 32% Trump, CSIS Dorong Pemerintah Tawarkan ‘Pemanis’ Non-Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu memperluas strategi negosiasi dengan Amerika Serikat terkait kebijakan tarif yang ditetapkan sebesar 32% per 1 Agustus 2025. Negosiasi bukan hanya mengandalkan insentif ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan instrumen non-ekonomi yang relevan dengan kepentingan Presiden AS Donald Trump.

    Peneliti Departemen Hubungan Internasional Center for Strategic and International Studies (CSIS) Muhammad Habib menilai bahwa selama ini Indonesia cenderung fokus pada economic sweetener atau insentif ekonomi semata dalam upaya menekan tarif AS.

    “Akan lebih baik apabila misalnya pemerintah juga mempertimbangkan aspek-aspek non-ekonomi untuk bernegosiasi dengan Trump. Ada aspek kebijakan luar negeri, beberapa area kerjasama, yang mungkin kita bisa tawarkan,” ujarnya dalam media briefing di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

    Habib mencontohkan, sejumlah isu non-ekonomi yang menjadi perhatian utama Trump yaitu imigrasi, pemberantasan narkotika seperti fentanyl, transshipment, serta sikap terhadap kebijakan anti-AS di kawasan. Menurutnya, isu-isu itu bisa dijadikan pintu masuk untuk negosiasi.

    Dia mendorong pemerintah menawarkan kerja sama di bidang-bidang tersebut kepada AS, asalkan tidak menomorduakan kepentingan nasional.

    “Apa yang sangat dipedulikan oleh Trump tentunya adalah konstituennya, maka kita juga harus melakukan pendekatan untuk memahami apa yang sebenarnya bisa menjual di hadapan konstituennya Trump,” paparnya.

    Di luar isu non-ekonomi, Habib juga menyoroti potensi besar Indonesia dalam perdagangan mineral kritis, khususnya timah, yang bisa menjadi instrumen tawar-menawar penting dalam negosiasi dagang dengan AS.

    Menurutnya, timah dari Indonesia sebenarnya sudah menjadi bahan baku penting bagi perusahaan-perusahaan teknologi besar asal AS seperti Apple, Microsoft, hingga Nvidia meski tanpa adanya perjanjian khusus terkait mineral kritis.

    Dia juga mencatat bahwa Executive Order terkait tarif yang diterbitkan AS secara spesifik mengecualikan mineral kritis mentah dari pengenaan tarif tinggi.

    “Ini yang kemudian perlu dikomunikasikan lebih lanjut bagaimana misalnya Indonesia dan AS bisa bekerjasama untuk eksplorasi soal critical mineral ini,” ungkapnya.

    Indonesia Kena Tarif 32%

    Adapun Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan tetap dikenakan tarif resiprokal sebesar 32% pada 1 Agustus 2025 melalui surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025).

    Sebagai perbandingan, Thailand dikenakan tarif 36%, Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif 25%.

    Tanggapi keputusan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berada di Washington sejak Rabu (9/7/2025) waktu setempat untuk melanjutkan negosiasi tarif. Airlangga dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

    Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa pemerintah masih berupaya keras melobi AS untuk menurunkan tarif resiprokal 32% yang diumumkan Trump.

    Dia menegaskan bahwa angka 32% tersebut belum final karena masih ada ruang negosiasi yang terbuka, setidaknya sebelum berlaku pada 1 Agustus 2025 seperti yang diumumkan Trump.

    “Targetnya kita [setara dengan yang] rendah di Asean atau mungkin lebih rendah,” ujar Haryo dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

  • Uganda Bocorkan Alasan Incar Indonesia jadi Mitra Dagang

    Uganda Bocorkan Alasan Incar Indonesia jadi Mitra Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA – Duta Besar Uganda untuk Malaysia, Betty Oyela Bigombe mengungkap alasan negaranya berupaya untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi dengan Indonesia.

    Bigombe menuturkan peningkatan kerja sama bilateral dengan Indonesia akan mendorong keselarasan strategis dan pertumbuhan ekonomi bersama. Selain itu, Uganda ingin menciptakan kemitraan yang melampaui sektor perdagangan dengan mencakup inovasi, keberlanjutan, dan pembangunan yang inklusif.

    “Indonesia merupakan ekonomi terbesar di kawasan Asean, anggota G20, sekaligus pemimpin dalam kerja sama Selatan-Selatan (south-south cooperation). Hal ini yang menjadikannya sebagai mitra strategis utama bagi Uganda,” jelas Dubes Bigombe yang juga terakreditasi di Indonesia dalam Uganda-Indonesia Business Forum di Jakarta pada Kamis (10/7/2025).

    Dia menuturkan, upaya peningkatan kerja sama dagang dan investasi dengan Indonesia salah satunya didasarkan oleh sejarah hubungan yang cukup panjang antara kedua negara. Hal tersebut salah satunya berasal dari kerja sama kedua negara dalam Gerakan Non Blok (GNB).

    Selain itu, Uganda memandang Indonesia merupakan salah satu aktor regional dan internasional yang penting. Hal tersebut juga diperkuat dengan kondisi perekonomian Indonesia yang tengah tumbuh dan memunculkan peluang-peluang kerja sama.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan Uganda Wilson Mbasu Mbadi menambahkan kemitraan yang bermakna dibangun atas dasar nilai, kepercayaan, dan kepentingan bersama. Dia menuturkan, Indonesia telah lama menjadi mitra pembangunan bagi Uganda.

    Mbadi menjelaskan, ekspor Indonesia ke Uganda hingga Juni 2025 mencapai US$16,8 juta yang mencakup barang-barang seperti besi, baja, mesin, serta obat-obatan.

    Sementara itu, ekspor Uganda ke Indonesia pada rentang waktu Yang sama adalah sebesar US$39,43 juta. Ekspor-ekspor Uganda ke Indonesia mencakup komoditas seperti kakao, minyak nabati (oilseeds), kulit hewan dan lainnya.

    Uganda mendorong peningkatan ekspor produk unggulan seperti kopi, teh, vanilla, ikan air tawar, susu, buah, dan bunga. Menurutnya, ketidakseimbangan perdagangan tersebut seharusnya tidak menjadi kekhawatiran.

    “Karena ini akan membuka peluang bagi Indonesia dan Uganda untuk meningkatkan volume ekspor dan mendiversifikasi produk ekspor, termasuk kopi, teh, vanila, dan ikan air tawar berkualitas tinggi,” pungkasnya.

  • Wamendag kembali tekankan perluasan pasar selama negosiasi tarif AS

    Wamendag kembali tekankan perluasan pasar selama negosiasi tarif AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wamendag kembali tekankan perluasan pasar selama negosiasi tarif AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 20:23 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Astuti kembali menekankan bahwa pemerintah saat ini terus memperluas akses pasar ekspor produk domestik ke negara lain selama proses negosiasi tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS).

    Dirinya di Jakarta, Kamis menyampaikan upaya yang dilakukan pihaknya untuk memperluas akses pasar ekspor yakni dengan memperkuat dan mengakselerasi negosiasi perdagangan dengan negara lain, salah satunya Tunisia yang dalam waktu dekat perjanjian kerja sama perdagangan akan segera diratifikasi.

    “Tahun ini, Insya Allah ratifikasi,” katanya.

    Wamen Roro menyampaikan, selain Tunisia, pemerintah juga tengah melakukan negosiasi dagang dengan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Srilanka, ASEAN-Canada Free Trade Agreement (FTA), Turki, serta pasar bersama Negara Selatan/Mercosur.

    Disampaikannya saat ini, Indonesia memiliki 19 perjanjian kerja sama pasar bebas atau perjanjian partner ekonomi komprehensif (CEPA) yang sudah mencakup negara ASEAN, China, Jepang, Korea, Australia, Selandia Baru, Hong Kong, Pakistan, dan Chili.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah telah menyelesaikan berbagai perundingan perdagangan strategis untuk memperluas akses ekspor ke kawasan nontradisional.

    Beberapa di antaranya yakni perjanjian dagang Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA), Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Area (I-EAEU FTA), serta perjanjian dagang dengan Tunisia.

    “Perundingan IUAE-CEPA dan I-EAEU FTA sudah selesai. Tunisia juga sudah selesai bulan ini. Itu semua pasar-pasar besar yang bisa kita masuki,” ujarnya.

    Langkah tersebut, menurut Budi, merupakan bentuk antisipasi terhadap potensi gangguan pasokan atau permintaan dari pasar yang terdampak konflik.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan tetap mengenakan tarif impor 32 persen kepada Indonesia, tidak berubah dari nilai “tarif resiprokal” yang diumumkan sebelumnya pada April lalu, meski proses negosiasi dengan pihak Indonesia terus berlangsung intensif.

    “Mulai 1 Agustus 2025, kami akan mengenakan Tarif kepada Indonesia hanya sebesar 32 persen untuk semua produk Indonesia yang dikirimkan ke Amerika Serikat, terpisah dari Tarif Sektoral lain,” kata Trump dalam surat berkop Gedung Putih tertanggal 7 Juli yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    Sumber : Antara