Organisasi: ASEAN

  • Kemendagri gandeng KAS Jerman bekali ASN dengan nilai-nilai antikorupsi

    Kemendagri gandeng KAS Jerman bekali ASN dengan nilai-nilai antikorupsi

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Jerman menggelar lokakarya untuk membekali aparatur sipil negara dengan nilai-nilai antikorupsi.

    “Korupsi bukan hanya persoalan moral, tetapi juga sistem dan keteladanan. Upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan regulasi. Kita harus memulainya dari pendidikan, pelatihan, dan pembentukan kesadaran. ASN memegang tiga peran vital, sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, dan perekat bangsa,” kata Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Lokakarya bertajuk “Workshop Pembekalan Nilai-Nilai Antikorupsi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)” tersebut difokuskan pada pembekalan nilai-nilai antikorupsi berbasis pemahaman, empati, serta penguatan karakter ASN yang profesional dan berintegritas.

    Lokakarya tersebut diikuti 25 peserta terpilih dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah.

    Dalam sambutannya, Sugeng menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi yang tidak hanya menyasar aspek kognitif, tetapi juga membangun empati dan integritas personal dalam diri ASN.

    Sugeng juga membahas soal Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang berada di angka 37, menempatkan Indonesia masih dalam posisi menengah di antara negara-negara ASEAN.

    Menurutnya, hal ini menjadi refleksi bahwa upaya pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan melalui pendekatan struktural dan kultural.

    Ia menggarisbawahi bahwa diklat seperti ini merupakan bagian dari solusi sistemik, mulai dari pendidikan, pengawasan independen, pemberlakuan sanksi dan kode etik, hingga ekspos layanan melalui maklumat dan standar operasional prosedur (SOP).

    Sementara itu, perwakilan KAS Jerman selaku Liaison Manager Ari Dharma Strauss menyampaikan harapan agar lokakarya ini menjadi ruang pembelajaran yang bermakna bagi para peserta.

    Ia berharap lokakarya ini bisa menjadi ruang belajar sekaligus refleksi mendalam bagi para ASN.

    “Semoga selamat mengikuti workshop ini sebagai sumber inspirasi pengetahuan dan dorongan moral untuk bersama-sama melawan korupsi,” ucapnya.

    Kegiatan ini merupakan bentuk konkret kolaborasi antara BPSDM Kemendagri dan KAS Jerman yang telah terjalin lebih dari satu dekade.

    Selama tiga hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti berbagai sesi materi, diskusi kelompok, dan studi kasus yang bertujuan menumbuhkan kesadaran kritis dan komitmen kolektif dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terungkap! Ini Penyebab Gerai F&B Asal China Banjiri RI

    Terungkap! Ini Penyebab Gerai F&B Asal China Banjiri RI

    Jakarta

    Gerai makanan dan minuman (F&B) asal China yang mejeng di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat. UMKM lokal terpaksa harus bersaing lebih keras dengan gerai-gerai asal China yang mudah ditemui berbagai tempat.

    Ketua Umum Perhimpunan Waralaba & Lisensi Indonesia Levita Ginting Supit mengatakan Indonesia dengan sebuah negara dan penduduk yang besar memang menjadi target market untuk bisnis asal China. Tidak heran jika F&B asal China sangat masif di Indonesia.

    “Memang Indonesia ini menjadi target market untuk bisnis-bisnis yang ada di mancanegara. Jadi sekarang kita jadi target marketnya China. Kenapa? Karena Indonesia itu kan negara dan penduduk yang besar. Itu menjadi target market F&B yang masuk ke Indonesia,” kata Levita kepada detikcom, Senin (21/7/2025).

    Terlebih, kata Levita, orang Indonesia cenderung konsumtif soal urusan makanan dan minuman. Masyarakat tidak perlu menunggu waktu lama untuk mencoba makanan atau minuman yang baru masuk Indonesia.

    “Coba perhatikan setiap ada F&B yang masuk ke Indonesia yang baru dari luar negeri, pasti langsung diserbu, langsung ramai karena masyarakat Indonesia selalu pengin tahu setiap makanan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Itu lah tipikal masyarakat Indonesia,” ucapnya.

    Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan harga F&B asal China yang lebih murah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Hal itu dikarenakan bahan baku yang diimpor langsung dari China lebih murah.

    “Adanya tarif rendah dari China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) dan RCEP membuat biaya bahan baku F&B China murah di Indonesia. Harga murah sesuai dengan karakter daya beli masyarakat menengah ke bawah,” jelas Bhima.

    Selain itu, biaya operasional F&B di Indonesia lebih rendah ketimbang beberapa negara ASEAN lainnya. Hal itu yang membuat Indonesia menjadi target market tersendiri bagi China.

    “Apalagi sewa tempat di ruko atau mendekati pemukiman, bukan di pusat perbelanjaan atau mall itu biaya sewa lebih murah,” imbuhnya.

    Berdasarkan data lembaga riset asal Singapura, Momentum Works, sejak tahun 2022 lebih dari 6.100 gerai F&B asal China membanjiri pasar Asia Tenggara. Sebanyak 66% atau sekitar 4.000 gerai di antaranya terkonsentrasi di Indonesia dan Vietnam.

    Lonjakan ekspansi ini didorong oleh lesunya pasar domestik di China. Tercatat lebih dari 1 juta gerai F&B di China tutup pada 2024 akibat kelebihan pasokan dan stagnasi konsumsi dalam negeri. Asia Tenggara dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan regulasi yang relatif longgar, menjadi tujuan baru yang menjanjikan.

    Tonton juga video “Menteri UMKM Berharap Pengusaha F&B Berpartisipasi di Makan Gratis” di sini:

    (acd/acd)

  • Mengapa Singapura jadi Negara Paling Maju di ASEAN? – Page 3

    Mengapa Singapura jadi Negara Paling Maju di ASEAN? – Page 3

    Kondisi politik yang stabil dan pemerintahan yang efisien serta kompeten menjadi fondasi utama bagi iklim investasi yang kondusif di Singapura. Kejelasan regulasi, penegakan hukum yang kuat, dan minimnya korupsi memberikan kepastian bagi para investor. Hal ini sangat penting untuk menarik modal asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

    Sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel juga meningkatkan kepercayaan publik dan investor. Kebijakan-kebijakan yang konsisten dan berorientasi pada pembangunan memastikan arah negara yang jelas. Stabilitas ini memungkinkan perencanaan jangka panjang tanpa kekhawatiran akan perubahan mendadak atau gejolak politik.

    Efisiensi birokrasi dan kemudahan dalam berbisnis juga menjadi daya tarik utama. Proses perizinan yang cepat dan layanan publik yang responsif mendukung operasional perusahaan. Semua faktor ini secara kolektif menciptakan lingkungan yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjadikan Singapura negara maju di ASEAN.

    Selain faktor-faktor di atas, ada beberapa aspek lain yang turut berkontribusi pada kesuksesan Singapura:

    Kebijakan ekonomi yang ramah bisnis, dirancang untuk menarik dan mempertahankan investasi.
    Fokus pada inovasi teknologi, dengan investasi besar dalam riset dan pengembangan.
    Investasi besar dalam infrastruktur modern dan efisien, mendukung konektivitas dan logistik.

    Meskipun memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, Singapura pernah menyatakan tidak ingin dikategorikan sebagai negara maju, menunjukkan bahwa masih ada aspek-aspek lain yang perlu ditingkatkan.

  • Prabowo, Trump, dan Tarif Resiprokal 19%

    Prabowo, Trump, dan Tarif Resiprokal 19%

    Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan hu­­­bungan dagang Indonesia–Ame­­­rika Serikat kem­­­­­­­­bali menjadi so­­­rot­­­an setelah k­e­­­se­­­­­pakatan tarif terbaru an­­­tara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump diumumkan.

    Pertumbuhan hu­­­bungan dagang Indonesia–Ame­­­rika Serikat kem­­­­­­­­bali menjadi so­­­rot­­­an setelah k­e­­­se­­­­­pakatan tarif terbaru an­­­tara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump diumumkan.

    Kesepakatan ini mengingatkan saya pada tulisan Prabowo sebelum menjabat presiden. Kala itu, dia mengulas The Art of War karya Sun Tzu panglima legendaris Tiongkok. “Takeaway terbesar saya dari buku ini adalah berbagai alternatif yang diberikan Sun Tzu untuk pertempuran langsung,” tulis Prabowo. Dia juga menyoroti pentingnya strategi untuk tunduk sementara kepada musuh yang lebih kuat sebuah pemikiran yang kontras dengan pendekatan frontal dan emosional.

    Tarif perdagangan RI–AS yang baru saja disepakati sekilas tampak berat sebelah dan menguntungkan AS. Namun, strategi tunduk sementara bisa jadi merupakan taktik Prabowo untuk meredam tekanan sambil menyusun langkah berikutnya. AS tetap menjadi mitra dagang besar Indonesia, dan berkonflik secara terbuka hanya akan memperparah kerugian, terutama di sektor ekspor.

    Pada April 2025 Trump menetapkan tarif masuk untuk produk dari 180 negara. Indonesia termasuk yang terdampak, dengan tarif awal sebesar 32%. Kebijakan ini disampaikan sebagai bagian dari kampanye Make America Great Again untuk melindungi industri AS. Namun, Trump juga membuka ruang negosiasi bagi mitra-mitra tertentu.

    Berbeda dengan negara lain yang mengecam keras kebijakan ini, Prabowo memilih pendekatan tenang. Alih-alih melawan frontal atau mengalihkan ekspor secara drastis ke negara lain, dia memilih berdiplomasi. Pasar alternatif memang diperlukan, tetapi pengalihannya tak bisa instan. Volume ekspor ke AS terlalu besar untuk digantikan dalam hitungan bulan. Mengikuti tarif baru pun berisiko, sebab produk RI menjadi kurang kompetitif di pasar AS. Situasi ini ibarat buah simalakama.

    Langkah terbaik adalah membuka kanal negosiasi sambil menjajaki pasar non-tradisional. Bergabungnya RI dengan BRICS membuka peluang ekspor ke negara-negara besar seperti Tiongkok, India, Brasil, dan Rusia. Namun semua itu membutuhkan waktu dan fondasi diplomatik yang kuat. Di sinilah kelihaian Prabowo diuji.

    Baru-baru ini, Indonesia juga menandatangani kesepakatan penting dengan Uni Eropa. Setelah bertahun-tahun negosiasi yang stagnan, Prabowo berhasil mendorong percepatan penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Salah satu capaian penting dari kesepakatan ini adalah tarif 0% untuk beberapa produk unggulan ekspor Indonesia ke Eropa. Ini terobosan besar yang menunjukkan kemampuan Prabowo dalam membangun kepercayaan dan memanfaatkan momentum global.

    Di sisi lain, pendekatan Indonesia terhadap negara-negara Afrika juga semakin intens. Prabowo menyadari potensi besar kawasan ini sebagai pasar masa depan. Sebagai penggagas Konferensi Asia-Afrika 1955, Indonesia memiliki landasan sejarah yang kuat untuk memperkuat kerja sama Selatan–Selatan. Dalam hal ini, Prabowo konsisten dengan pernyataannya: “Seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak.”

    Meski sempat muncul dugaan bahwa Trump marah karena Indonesia bergabung dengan BRICS, Prabowo tetap tenang dan setia pada aliansi tersebut. Hasilnya, tarif ekspor Indonesia ke AS berhasil diturunkan dari 32% menjadi 19%. Di sisi lain, ekspor AS ke Indonesia tetap 0%, dan Trump menyebut AS memiliki akses penuh ke pasar Indonesia. Banyak pihak menilai hal ini sebagai bentuk ketimpangan. Bahkan, ada yang menyebutnya mencederai harga diri Indonesia.

    Namun, melihat konteks sejarah, ketegangan ini bukan hal baru. Pada 2020, di masa kepresidenan Trump sebelumnya, Indonesia dikeluarkan dari daftar negara berkembang oleh USTR, yang otomatis menghilangkan hak tarif preferensial. AS menilai Indonesia telah lama menikmati surplus perdagangan terhadap AS. Dalam 10 tahun terakhir saja, surplus Indonesia terhadap AS selalu signifikan—dari US$8,65 miliar pada 2015 hingga US$14,34 miliar pada 2024.

    Dengan pendekatan realis, Prabowo menyadari posisi tawar itu. Dia memilih jalan tengah—menghindari konflik terbuka, tetapi tetap menjaga kepentingan nasional. Dalam negosiasi, Indonesia sepakat membeli komoditas AS seperti energi senilai US$15 miliar, produk pertanian senilai US$4,5 miliar, dan 50 unit pesawat Boeing. Sebagai imbalannya, tarif diturunkan ke level yang masih kompetitif.

    Sektor padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), yang menjadi andalan ekspor Indonesia ke AS, ikut diselamatkan. Meski tarif 19% masih mengganggu, Indonesia lebih beruntung dibanding negara ASEAN lain yang dikenai tarif 20%. Ini penting untuk mencegah potensi PHK massal.

    Dampak dari kesepakatan ini juga terasa di daerah, terutama terkait impor produk pertanian dari AS. Produk seperti gandum dan kedelai memang penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun jagung bisa menjadi masalah. Apalagi produksi jagung nasional tahun 2024 mengalami surplus. Provinsi seperti Gorontalo, yang produksinya mencapai 617.000 ton dengan konsumsi hanya sekitar 5.460 ton, menjual ke banyak provinsi untuk kebutuhan pakan ternak. Jika jagung impor dari AS membanjiri pasar dengan harga lebih murah, produsen lokal bisa terpukul.

    Untuk itu, penting agar pemerintah mengatur rincian impor secara selektif. Jika AS menargetkan ekspor pertanian senilai US$4,5 miliar, maka tidak harus seluruhnya dalam bentuk jagung. Produk lain bisa diprioritaskan untuk menjaga kestabilan pasar domestik.

    Di sisi ekspor daerah, tarif 19% ke AS memang tantangan, tetapi juga peluang. Dalam logika Trump maupun Sun Tzu, selalu ada celah dalam tekanan. Bagi wira­usaha yang jeli, pasar tetap terbuka. Prabowo dan timnya telah membuka jalan lewat negosiasi yang cerdas dan terukur. Tugas berikutnya adalah memastikan bahwa manfaat diplomasi ini bisa dirasakan sampai ke petani dan pelaku usaha di daerah.

  • Kembangkan AI, Pemerintah Targetkan 12 Juta Talenta Digital pada 2030

    Kembangkan AI, Pemerintah Targetkan 12 Juta Talenta Digital pada 2030

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menargetkan terbentuknya 12 juta talenta digital hingga 2030 dengan fokus khusus pada pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) talent. Saat ini, Indonesia masih kekurangan 2 sampai 3 juta talenta digital setiap tahunnya.

    Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria saat menjadi pembicara dalam Public Workshop Datathon 2025 yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia (UI), B-Universe, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di kampus UI, Depok, Jawa Barat, Sabtu (19/7/2025).

    “Kebutuhan 12 juta talenta itu sampai 2030, dan setiap tahun kita kekurangan antara 2 sampai 3 juta. Ini harus dikebut agar target bisa tercapai,” ujar Nezar.

    Ia menekankan pencapaian target tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi digital nasional. Indonesia saat ini menyumbang 40% dari total pertumbuhan ekonomi digital di kawasan ASEAN.

    “Saat ini, sekitar US$ 120 miliar berasal dari ekonomi digital Indonesia. Di tingkat ASEAN, ekonomi digital diproyeksikan mencapai US$ 366 miliar pada 2030. Indonesia berkontribusi 40% dari angka itu, menunjukkan betapa strategisnya posisi kita. Maka dari itu, semua pihak harus siap,” lanjutnya.

    Pemerintah, lanjut Nezar, telah menyusun peta jalan AI nasional yang mencakup sejumlah inisiatif, seperti usulan peraturan presiden untuk mendukung adopsi teknologi AI di berbagai sektor, kolaborasi dengan industri dan komunitas pengembang, serta peluncuran program AI Talent Factory. 

    AI Talent Factory merupakan sebuah AI hub yang menghubungkan talenta digital dengan industri serta menyelesaikan berbagai tantangan sektoral melalui pemanfaatan teknologi AI.

    Selain regulasi dan pengembangan talenta, penguatan infrastruktur digital juga menjadi prioritas utama pemerintah. 

    CEO Prosa.ai Teguh Budiarto yang juga menjadi pembicara di Datathon 2025 menyoroti tingginya biaya infrastruktur sebagai salah satu tantangan utama dalam pengembangan AI di Indonesia saat ini. 

    “Untuk mengembangkan model AI dan melakukan fine tuning, infrastrukturnya masih sangat mahal. Maka, dukungan perlu datang dari berbagai pihak,” ujarnya.

    Teguh mendorong keterlibatan, baik dari pemerintah, swasta, dan komunitas, dalam mengatasi tantangan industri AI. Salah satu bentuk dukungan yang bisa diberikan dari pihak swasta, adalah pembiayaan atau pemberian kredit bagi startup AI berpotensi, seperti yang telah dilakukan oleh Google dan Azure.

    Prospek kerja di bidang teknologi, khususnya AI, diperkirakan akan terus berkembang. Dengan pasar yang besar dan beragam, Indonesia memerlukan generasi muda yang mampu mengelola data dan memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi digital secara optimal.

  • Rano nilai relokasi Pasar Barito untuk penataan kawasan taman

    Rano nilai relokasi Pasar Barito untuk penataan kawasan taman

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno menilai rencana relokasi pedagang Pasar Hewan Barito sebagai bagian dari rencana penataan kawasan dan penggabungan tiga taman menjadi ruang terbuka hijau terpadu.

    “Pasar Barito itu harus direlokasi karena kita mau bikin taman di sana. Enggak ada gunanya kita bikin taman kalau pandangannya tertutup,” kata Rano di kawasan Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu.

    Rano mengatakan Pemerintah Kota Jakarta Selatan sudah melakukan sosialisasi kepada warga sekitar hingga 118 pedagang yang terdampak relokasi.

    Menurut dia, para pedagang akan dipindahkan agar pihaknya bisa melangsungkan proses pembangunan taman.

    “Kalau mau bangun, berarti harus pindah dulu. Kalau enggak, gimana? Turunin logistik juga enggak mudah,” tambahnya.

    Rano menjelaskan, revitalisasi taman ini mencakup penggabungan tiga taman besar yakni Taman Leuser, Taman Ayodia, dan Taman Langsat, dengan total luas mencapai enam hektare (ha).

    “Kita menjadikan tiga taman jadi satu itu enam hektare. Jadi, ya sementara mungkin satu tahun kita berkorban dulu untuk hasil yang lebih bagus,” ucapnya.

    Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) menyatakan relokasi Pasar Hewan Barito, Kebayoran Baru, ke Lenteng Agung, imbas pembangunan taman ASEAN dimulai awal Agustus 2025.

    Nantinya lokasi baru akan menampung sebanyak 66 dari 118 pedagang yang didominasi pedagang hewan atau pakan hewan.

    Sisanya para pedagang yang didominasi kuliner dan buah akan masuk ke dalam naungan PD. Pasar Jaya.

    Pemprov DKI Jakarta akan menggabungkan tiga taman yakni Taman Leuser, Taman Ayodhya dan Taman Langsat di Jakarta Selatan menjadi taman utama ASEAN yang ditargetkan bisa diresmikan pada Desember 2025.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BKSAP DPR RI usulkan gugus tugas ASEAN hadapi tantangan digital

    BKSAP DPR RI usulkan gugus tugas ASEAN hadapi tantangan digital

    “Pertemuan kemarin sangat strategis. Kami dorong adanya task force khusus di AIPA yang bisa membahas secara teknis dan terfokus terkait perkembangan teknologi digital, termasuk keamanan siber, penyalahgunaan kecerdasan buatan, hingga perlindungan dat

    Bogor (ANTARA) – BKSAP DPR RI mengusulkan pembentukan gugus tugas antar parlemen ASEAN untuk menghadapi tantangan digital dan memperkuat kerja sama regulasi, usai mengikuti Kaukus AIPA ke-16 di Phnom Penh.

    Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga menyampaikan hal tersebut di Bogor, Jawa Barat, Sabtu, usai kembali dari pertemuan tahunan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang digelar pada 14–17 Juli 2025 di Kamboja.

    “Pertemuan kemarin sangat strategis. Kami dorong adanya task force khusus di AIPA yang bisa membahas secara teknis dan terfokus terkait perkembangan teknologi digital, termasuk keamanan siber, penyalahgunaan kecerdasan buatan, hingga perlindungan data pribadi,” ujar legislator asal daerah pemilihan Kabupaten Bogor itu.

    Ia menyoroti meningkatnya ancaman siber di kawasan ASEAN sebesar 40 persen dalam tiga tahun terakhir, yang menurutnya membutuhkan respons kolektif dan kerangka minimum keamanan digital antarnegara ASEAN.

    “Negara-negara ASEAN harus punya standar minimum infrastruktur keamanan digital dan sistem pelaporan insiden siber yang saling terhubung. Ini bisa jadi langkah konkret parlemen dalam menjaga stabilitas kawasan,” katanya.

    Selain itu, Ravindra juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kecerdasan buatan (AI), agar tidak melahirkan diskriminasi atau bias sistemik, seperti dalam kasus rekrutmen berbasis AI yang memprioritaskan laki-laki pada satu perusahaan.

    Secara output AI tersebut mengutamakan optimalisasi produktivitas dan memperhitungkan “cuti melahirkan” sebagai kehilangan produktivitas, tentu ini tidak baik. Data pelatihan AI dan algoritma yang dihasilkan harus dipastikan sudah melalui ethical assesment.

    “AI punya potensi besar, regulasi regional harus memastikan tidak ada pelanggaran hak atau ketimpangan yang disebabkan sistem otomatisasi,” tegasnya.

    Ia menyebut AIPA sebagai forum penting untuk berbagi praktik terbaik dan menyusun kerangka regulasi bersama di tingkat ASEAN, termasuk terkait etika AI dan keamanan digital.

    Delegasi juga membahas kerja sama kawasan terkait isu maritim, pencegahan kejahatan lintas batas, serta peran diplomasi parlemen dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan antarnegara ASEAN.

    Pertemuan Kaukus AIPA ke-16 ditutup dengan komitmen bersama untuk menyusun agenda legislatif bersama sesuai prinsip Piagam ASEAN demi keamanan dan kesejahteraan kawasan Asia Tenggara.(KR-MFS)

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Permudah Transaksi, Bank Indonesia Dorong Penggunaan QRIS Tap

    Permudah Transaksi, Bank Indonesia Dorong Penggunaan QRIS Tap

    Bisnis.com, MALANG — Bank Indonesia (BI) mendorong penggunaan QRIS Tap guna mempermudah transaksi sekaligus merespons tren global penggunaan QRIS yang kian meluas.

    Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI Himawan Kusprianto mengatakan saat ini jumlah merchant QRIS Tap baru mencapai sekitar 500 unit.

    “Kesadaran penggunaan QRIS Tap, baik di sisi merchant maupun konsumen, perlu terus ditingkatkan melalui sosialisasi berkelanjutan serta penguatan implementasi di berbagai sektor,” ujarnya dalam acara di Malang, Jumat (18/7/2025).

    Himawan mengungkapkan, beberapa daerah telah menyiapkan penggunaan QRIS Tap di berbagai moda transportasi. Kalimantan dan Papua akan menjadi target pengembangan berikutnya, sementara Pulau Jawa menjadi pusat implementasi QRIS Tap.

    Peluncuran terdekat akan dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 4 Agustus 2025 melalui layanan Trans Jogja. Adapun daerah yang telah menerapkan QRIS Tap antara lain Purwokerto, Surakarta (Jateng), Jawa Timur, dan Jakarta. Di Sumatra, peluncuran dijadwalkan di Medan, Sumatra Utara, pada 16–17 Agustus 2025 melalui rangkaian bazar dan festival.

    Provinsi lain yang masih dalam tahap pengembangan mencakup Riau, Sulawesi Tengah, Bali, Sumatra Selatan, Jawa Barat, dan Surabaya (Jatim).

    Penggunaan QRIS di sektor transportasi saat ini mencakup berbagai moda, antara lain Trans Pekanbaru (Riau), Trans Donggala (Sulteng), Damri Medan (Sumut), Teman Bus Purwokerto dan Surakarta (Jateng), Teman Bus Sumsel dan Sulsel, serta Damri Palembang (Sumsel) yang akan diluncurkan pada 11–13 Agustus 2025. Di Jawa Barat, implementasi QRIS terdapat pada Damri Bandung, MRT Single Tariff, Transjakarta, serta Damri dan Trans Jogja (14 Agustus 2025).

    Di Jawa Timur, Teman Bus telah hadir sejak Juni, sedangkan Go Bis dan Damri di Surabaya dijadwalkan mulai 2 Agustus 2025. Di Bali, QRIS akan digunakan pada Trans Sarbagita dan Trans Metro Dewata pada 14 Agustus 2025.

    Himawan menyebut, disrupsi terbesar dalam adopsi QRIS saat ini terjadi di sisi front end, menyusul meningkatnya preferensi global terhadap teknologi NFC (Near Field Communication). Sepanjang 2023–2024, nilai transaksi NFC tumbuh 411,7%, didominasi oleh Asia dan Australia, termasuk Indonesia.

    “Standar QRIS sebagai satu bahasa bisa diintegrasikan dengan teknologi NFC, sehingga menawarkan solusi pembayaran contactless dengan keunggulan yang lebih baik dibanding NFC eksisting, namun tetap menjamin pemrosesan transaksi secara domestik,” jelas Himawan.

    Ia menambahkan, perkembangan QRIS sangat akseleratif sejak pandemi, seiring kemudahan penggunaan, keterlibatan ekonomi Gen Z, dan penetrasi smartphone yang kian masif.

    “QRIS telah menjadi fondasi digital, khususnya bagi pelaku UMKM, yang saat ini mendominasi dengan porsi 93% (per Maret 2025). QRIS menjadi jalan untuk memperluas akses keuangan bagi segmen tersebut,” ujarnya.

    Selain domestik, penggunaan QRIS juga tengah diperluas secara lintas negara (QRIS cross-border). Hal ini sejalan dengan komitmen global—mulai dari G20, Asean hingga Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 untuk meningkatkan efisiensi layanan pembayaran antarnegara.

    Saat ini, aktivitas QRIS Antarnegara menunjukkan tren kenaikan. Dalam waktu dekat, QRIS akan diperluas ke China, Jepang, dan Korea Selatan. Adapun wisatawan Malaysia tercatat sebagai pengguna QRIS terbesar di Indonesia, sedangkan wisatawan Indonesia paling sering menggunakan QRIS di Thailand.

    Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur Ibrahim menambahkan bahwa dalam waktu lima tahun, pengguna QRIS secara nasional telah melampaui 50 juta.

    “Keberhasilan sebuah inovasi sangat ditentukan oleh kecepatan adopsinya. Kartu debit atau kredit butuh 25 tahun untuk mencapai 50 juta pengguna, QRIS hanya lima tahun,” pungkasnya.

  • Danantara tegaskan komitmen bangun institusi berstandar global

    Danantara tegaskan komitmen bangun institusi berstandar global

    Ilustrasi – Danantara Dukung BRILiaN Way, Langkah BRI Jadi Bank Terkemuka ASEAN (ANTARA/HO-BRI)

    Danantara tegaskan komitmen bangun institusi berstandar global
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 18 Juli 2025 – 15:41 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kembali menegaskan komitmennya dalam membangun institusi yang kuat, akuntabel, serta selaras dengan praktik terbaik global. Director Global Relations and Governance Danantara Indonesia Mohamad Al-Arief menyampaikan, Indonesia tengah berada dalam fase penting untuk menyelaraskan manajemen kekayaan negara dengan standar internasional yang berbasis integritas dan transparansi.

    “Kita tidak sedang membangun lembaga untuk mengelola dana dan aset saja, tapi juga institusi kepercayaan. Dan untuk itu, semua proses harus mencerminkan praktik terbaik yang diakui secara global,” katanya dalam diskusi publik Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI) dan Indonesia Strategic Management Society (ISMS) di Jakarta, Jumat.

    Ia menambahkan bahwa proses pembelajaran dari sejumlah sovereign wealth fund dunia (SWF) telah memberi banyak masukan terhadap bagaimana desain kelembagaan Danantara Indonesia terus diperkuat. Hal itu termasuk dalam aspek pengambilan keputusan, fungsi pengawasan, serta transparansi publik yang menjadi pondasi tata kelola modern.

    “Ketika bicara governance, bukan hanya laporan keuangan yang harus baik, tapi juga struktur pengambilan keputusan, pengawasan independen, dan dampak nyata bagi masyarakat yang perlu dikedepankan,” lanjut Al-Arief.

    Sebagai lembaga pengelola aset negara dengan mandat langsung dari Presiden, Danantara Indonesia tengah menjalankan agenda transformasi jangka panjang. Sejumlah inisiatif seperti konsolidasi entitas BUMN, penguatan sistem evaluasi kinerja, serta penyesuaian struktur insentif dan pengawasan tengah disiapkan sebagai bagian dari proses institusionalisasi yang lebih kuat dan efisien.

    Meskipun belum diumumkan secara formal, para peserta diskusi sepakat bahwa pembaruan kelembagaan harus dilakukan dengan berlandaskan kebutuhan nasional dan konvergensi terhadap standar global. Dalam diskusi yang juga dihadiri oleh akademisi dari Harvard Business School dan Indonesia Investment Authority (INA), muncul kesadaran bersama bahwa Indonesia perlu memperkuat kredibilitas kelembagaan untuk menjaga keberlanjutan investasi jangka panjang.

    “Kita dalam tahap membangun fondasi agar investasi yang kita kelola benar-benar memberikan hasil terbaik untuk bangsa,” ujarnya.

    Dalam konteks ini, peran Danantara menjadi semakin penting bukan hanya sebagai pengelola aset, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan pembangunan. Strategi investasi diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki efek ganda bagi masyarakat, seperti hilirisasi industri, energi terbarukan, infrastruktur digital, kesehatan, dan ketahanan pangan.

    “Pembangunan ekonomi harus menyentuh semua lapisan masyarakat. Investasi harus membuka ruang usaha, memperluas akses kerja, pendidikan, kesehatan dan memastikan pemerataan dampak bagi semua,” tutupnya.

    Sumber : Antara

  • Kunjungi AS, Presiden Filipina Marcos Bakal Bahas Perdagangan di tengah Ancaman Tarif

    Kunjungi AS, Presiden Filipina Marcos Bakal Bahas Perdagangan di tengah Ancaman Tarif

    JAKARTA – Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. akan mengunjungi Amerika Serikat pekan depan dengan pesan yang jelas kepada Presiden AS Donald Trump, Filipina harus menjadi lebih kuat secara ekonomi jika ingin menjadi mitra yang benar-benar tangguh.

    Kunjungan pertama oleh kepala negara ASEAN sejak Trump menjabat pada Januari 2025, akan berfokus pada kerja sama ekonomi, dengan Marcos diperkirakan akan membahas kekhawatiran atas usulan tarif AS terhadap ekspor Filipina.

    “Kunjungan resmi Presiden juga bertujuan untuk membahas tarif AS yang diusulkan untuk dikenakan pada ekspor Filipina,” ujar Asisten Menteri Luar Negeri Raquel Solano dalam jumpa pers dilansir Reuters, Jumat, 18 Juli.

    Trump menaikkan tarif timbal balik untuk ekspor Filipina menjadi 20% bulan ini dari 17% yang diancamkan pada April.

    Perundingan antara pejabat perdagangan Filipina dan mitra mereka di AS sedang berlangsung di Washington dengan harapan dapat mencapai kesepakatan timbal balik yang dapat diterima dan saling menguntungkan bagi kedua negara

    Selama kunjungan tersebut, kedua pemimpin juga akan membahas kerja sama yang lebih erat di bidang pertahanan dan keamanan, termasuk isu-isu di Laut Cina Selatan di mana Manila dan Beijing telah terlibat dalam serangkaian konfrontasi maritim.

    Hubungan antara Manila dan Beijing memburuk di bawah Marcos, yang telah bergeser lebih dekat ke Amerika Serikat, memberinya akses yang lebih luas ke pangkalan militer Filipina.

    Pemberian akses itu didasari atas tujuan kedua negara untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai ketegasan Tiongkok di Laut China Selatan dan terhadap Taiwan.

    “Tujuan kunjungan ini adalah untuk lebih memperkuat Aliansi Filipina-Amerika Serikat, untuk secara proaktif melibatkan AS dalam semua aspek hubungan dan memanfaatkan peluang untuk kerja sama keamanan dan ekonomi yang lebih besar,” kata Solano.

    Amerika Serikat dan Filipina memiliki perjanjian pertahanan bersama yang telah berusia tujuh dekade dan mengadakan lusinan latihan tahunan, yang mencakup pelatihan dengan sistem rudal Typhon AS, dan baru-baru ini dengan sistem rudal anti-kapal NMESI.

    Marcos juga akan bertemu secara terpisah dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, serta para pemimpin bisnis AS yang berinvestasi di Filipina.