Xcloud.id

Organisasi: ASEAN

  • Momen Menperin ‘Jajal’ Mobil Baru Honda di GIIAS 2025

    Momen Menperin ‘Jajal’ Mobil Baru Honda di GIIAS 2025

    Jakarta –

    Setelah membuka pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2025, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita langsung berkeliling untuk menyambangi booth-booth kendaraan, salah satunya Honda.

    Di booth Honda, Agus Gumiwang memang tak berlama-lama. Dia hanya melihat mobil terbaru mereka, Honda HR-V Hybrid di selasar pameran. Menariknya, dia sempat masuk kendaraan untuk merasakan sensasi ruang kabinnya.

    Pada momen tersebut, Agus terdengar bertanya soal status HR-V Hybrid ke perwakilan Honda. Dia penasaran, apakah mobil tersebut masih impor atau sudah diproduksi di Indonesia?

    “(Mobil) ini sudah diproduksi lokal? Atau belum?” demikian tanya Agus di lokasi pameran, pada Kamis (24/7) kemarin.

    Menperin di booth Honda di GIIAS 2025. Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

    Perwakilan dari PT Honda Prospect Motor (HPM) kemudian menjelaskan, HR-V Hybrid sudah diproduksi di dalam negeri. Ketika mendengar itu, Menperin lantas memberikan senyum.

    Di dalam kendaraan, dia nampak melihat-lihat seisi kabin dan memegang setir. Dia kemudian keluar dari mobil dan melanjutkan perjalanan ke booth-booth lain.

    Sebagai catatan, Honda HR-V Hybrid baru meluncur di Indonesia bulan lalu. Kendaraan tersebut dibanderol mulai dari Rp 449 juta dengan status on the road Jakarta.

    Honda HR-V hybrid dilengkapi teknologi Honda Sensing yang mencakup Adaptive Cruise Control (ACC), Collision Mitigation Braking System (CMBS), With Low Speed Follow (ACC with LSF), Lane Keeping Assist System (LKAS), Road Departure Mitigation (RDM), Lead Car Departure Notification (LCDN), dan Auto High Beam with Adaptive Driving Beam (AHB dengan ADB).

    Selain itu, terdapat 6 airbags, Hill Start Assist, Hill Descent Control, kamera belakang multi-sudut, HondaLaneWatch, serta fitur keamanan seperti Walk-Away Auto Lock dan Rear Seat Reminder. Seluruh fitur ini tersedia di semua varian Honda HR-V Hybrid, yang telah meraih rating keselamatan bintang 5 dari ASEAN NCAP.

    (sfn/lth)

  • Dasco Desak Kemenlu Tenangkan WNI di Perbatasan Thailand-Kamboja

    Dasco Desak Kemenlu Tenangkan WNI di Perbatasan Thailand-Kamboja

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengimbau agar Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Kamboja ataupun Thailand untuk bisa tetap tenang.

    Hal tersebut disampaikan Dasco soal konflik wilayah perbatasan antara Kamboja dan Thailand yang kembali memanas pada Kamis (24/7/2025) kemarin. Bahkan, operasi militer kedua negara itu meningkat tajam.

    “Yang pertama, kita mengimbau kepada warga negara kita di Kamboja dan Thailand yang cukup banyak untuk tetap tenang. Dan kita minta Kementerian Luar Negeri untuk kemudian melakukan komunikasi untuk menenangkan warga negara kita,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Lebih lanjut, pria yang juga Ketua Harian Partai Gerindra ini mengeklaim Indonesia memiliki hubungan yang cukup baik dengan kedua negara tersebut. Sebab itu, dia berharap pemerintah bisa menjadi jembatan perdamaian untuk Kamboja dan Thailand.

    “Mudah-mudahan Kementerian Luar Negeri maupun Presiden Indonesia juga bisa menjembatani agar hubungan kedua negara itu akan tetap baik,” harapnya.

    Kendati demikian, Dasco berujar dirinya belum mengetahui pasti apakah konflik Kamboja dan Thailand akan dibawa ke forum ASEAN atau tidak. Pasalnya, hingga sejauh ini dirinya belum bertemu lagi dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Tapi nanti kita akan sounding dengan harapan bahwa di kawasan ASEAN ini supaya tidak terjadi gejolak yang lebih meningkat,” ucapnya.

    Diberitakan sebelumnya, Perbatasan Kamboja-Thailand memunculkan konflik panas hingga terdengar saling serang senjata pada Rabu (23/7/2025). Thailand mengeklaim Kamboja telah menembakkan sejumlah roket ke wilayahnya. Pihaknya kemudian membalas dengan meluncurkan jet tempur F-16 ke wilayah konflik. 

    Thailand menargetkan situs-situs militer Kamboja di sepanjang perbatasan. Gerbang perbatasan pun langsung ditutup sejak konflik mencuat. 

    “Kami telah meningkatkan langkah-langkah ke level 4, yang mencakup penutupan total semua pos pemeriksaan perbatasan di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja,” kata Laksamana Muda Surasant Kongsiri, juru bicara Pusat Ad Hoc untuk Situasi Perbatasan Thailand-Kamboja, dikutip dari CNN.

    Surasant mengatakan Thailand merasa “wajib dan terpaksa” untuk menutup perbatasan karena situasinya telah meningkat. Adapun menurut laporan Reuters, 11 warga sipil disebut tewas, menurut Menteri Kesehatan Thailand.

  • Istana Ungkap Isi Deal Trump Minta Data Warga RI Ditukar Tarif Impor

    Istana Ungkap Isi Deal Trump Minta Data Warga RI Ditukar Tarif Impor

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara mengenai polemik kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kesepakatan penghapusan hambatan perdagangan digital, yang mencakup poin data pribadi bisa ditransfer ke pihak Amerika Serikat.

    Menurut Mensesneg mengatakan bahwa ada pemaknaan yang tidak benar terkait hal tersebut.

    “Jadi pemaknaanya yang tidak benar, bukan berarti kita itu akan menyerahkan data, apalagi data pribadi dari masyarakat Indonesia ke pihak sana, tidak,” kata Prasetyo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (25/7/2025).

    Namun, ada beberapa platform yang memang dimiliki perusahaan AS, sehingga dibutuhkan ketentuan-ketentuan khusus untuk keamanan data.

    “Tapi kan kemudian ada beberapa platform yang memang itu dimiliki perusahaan dari Amerika, yang di situ ada ketentuan-ketentuan untuk memasukkan data-data atau identitas-identitas,” kata Prasetyo.

    “Justru disitulah kerja sama kita itu adalah untuk memastikan bahwa data-data tersebut aman dan tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya,” sambungnya.

    Prasetyo menampik keras jika kerja sama itu dimaknai dengan pemerintah Indonesia menyerahkan data tersebut ke pemerintah negara lain.

    Sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kesepakatan antara RI dan AS berisi tentang protokol transfer data lintas negara. Kesepakatan tersebut tidak ada kaitannya dengan penyerahan data milik warga Indonesia ke AS.

    Transfer data pribadi warga RI ke luar negeri, jelasnya, sudah lama dan kerap terjadi. Contohnya, ketika warga RI mengisi nama dan alamat email ketika membuka akun Google atau ecommerce.

    “Kesepakatan Indonesia dan Amerika adalah membuat protokol untuk itu, jadi finalisasinya bagaimana ada pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur untuk data kelola lalu lintas data pribadi antarnegara,” kata Airlangga. “Ini adalah menjadi dasar hukum yang kuat untuk perlindungan data pribadi warga negara Indonesia ketika menikmati layanan cross border itu.”

    Airlangga memastikan kesepakatan ini saling menguntungkan karena sudah ada 12 perusahaan asal AS telah berkomitmen dan merealisasikan investasi di industri pengolahan data di Indonesia.

    Perusahaan-perusahaan yang telah berinvestasi, di antaranya, adalah AWS, Microsoft, Equinix, dan Edge Connex. Kemudian, ada Oracle yang berencana berinvestasi di Batam dan rencana kerja sama antara Google Cloud dengan perusahaan data center di Jakarta.

    Indonesia, jelasnya, telah berpengalaman membuat protokol serupa dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus di Nongsa Digital Park.

    “Di situ kita sudah berbicara mengenai cross border data secara dengan protokol tertentu dan dengan negara yang kita anggap reliable ataupun trusted partner istilahnya dan ASEAN sudah mendorong yang namanya DEPA, Digital Economic Framework Agreement,” kata Airlangga.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • PGN Raih ASEAN CGCA 2025, Masuk 5 Besar Company dengan GCG Terbaik di RI

    PGN Raih ASEAN CGCA 2025, Masuk 5 Besar Company dengan GCG Terbaik di RI

    Bisnis.com, KUALA LUMPUR – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berhasil meraih prestasi yang prestisius dengan meraih ASEAN Corporate Governance Conference & Awards 2025 (ASEAN CGCA 2025). PGN termasuk ke dalam jajaran 50 Public Listed Companies (PLC) teratas di ASEAN dan 5 Terbaik di Indonesia atas hasil penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2024 yang mencakup penilaian dari 569 PLC dengan capital market yang besar tingkat ASEAN.

    PGN pun meraih nilai tertinggi dalam kategori Top 5 Indonesia PLCs berdasarkan hasil assessment GCG dengan parameter ACGS 2024. Penilaian ACGS merupakan bagian dari program Forum Pasar Modal ASEAN atau ASEAN Capital Markets Forum (ACMF).

    Adapun The ASEAN Corporate Governance Conference and Awards 2025 diselenggarakan oleh Minority Shareholders Watch Group (MSWG) di Kuala Lumpur pada Kamis, (24/7/2025). Ajang prestisius ini bersamaan dengan kepemimpinan Malaysia di ASEAN dan peran Komisi Sekuritas Malaysia sebagai Ketua ACMF.

    “Pencapaian yang istimewa memacu PGN agar terus memegang komitmen kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di setiap proses, keputusan serta langkah strategis yang diambil perusahaan. Kami percaya, dengan tata kelola dan keterbukaan perusahaan yang baik, penerapan ESG dan juga tata kelola terintegrasi akan menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan, pemerintah pemegang saham, masyarakat luas, mitra bisnis dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Direktur Manajemen Risiko PGN, Arief Kurnia Risdianto pada Kamis, (24/7/2025).

    Pencapaian PGN dalam ASEAN CGCA 2025 menunjukkan bahwa praktik tata kelola dan keterbukaan perusahaan PGN yang patut untuk dicontoh dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas dan standar tata kelola yang tinggi.

    PGN sebagai perusahaan terbuka juga patuh terhadap POJK 21/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang mewajibkan emiten untuk menerapkan pedoman tata kelola yang baik, dengan mengacu pada praktik-praktik internasional.

    “ASEAN CGCA 2025 tentunya memotivasi PGN untuk terus meningkatkan diri, berinovasi dan senantiasa menjaga integritas dalam setiap proses bisnis gas bumi di Indonesia. Dengan terus menjunjung tinggi prinsip GCG, peran PGN dapat terus dipercaya dan berdaya saing secara sehat di dalam ekosistem pasar modal regional ASEAN,” tutup Arief.

  • Tanpa Lembaga PDP, Pelindungan Data Pribadi Indonesia di AS Sulit Dilakukan

    Tanpa Lembaga PDP, Pelindungan Data Pribadi Indonesia di AS Sulit Dilakukan

    Bisnis.com, JAKARTA— Lembaga Riset Keamanan Siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) mengingatkan pemerintah untuk segera membentuk Lembaga Pelindungan Data Pribadi. Terlebih, Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah sepakat untuk melakukan transaksi pertukaran data.

    Sejak UU PDP diluncurkan pada 2022, lembaga PDP yang bertugas mengawasi tanggun jawab koperasi dalam melindungi data pribadi, tak kunjung terealisasi.

    Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha mengatakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tidak secara mutlak melarang transfer data pribadi ke luar negeri. 

    Pasal 56 UU tersebut memberikan ruang legal untuk transfer data lintas batas. 

    “Namun dengan syarat negara tujuan memiliki standar perlindungan data yang setara atau lebih tinggi daripada Indonesia, atau jika telah ada perjanjian internasional yang mengikat,” kata Pratama dalam keterangan resmi dikutip pada Jumat (25/7/2025). 

    Pratama mengatakan peran Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi (LPPDP) diperlukan, di mana kelak lembaga tersebut bertugas mengevaluasi secara objektif apakah negara tujuan, termasuk Amerika Serikat memenuhi standar yang ditetapkan.

    Dengan demikian, lanjut dia, kerja sama dengan Amerika Serikat terkait arus data justru dapat menjadi pemicu positif untuk mempercepat penyusunan Peraturan Pemerintah (PP PDP) sebagai aturan teknis pelaksanaan UU PDP, sekaligus mendorong percepatan pembentukan LPPDP yang independen dan berwenang. 

    “Tanpa perangkat pelaksana dan lembaga pengawas ini, komitmen Indonesia dalam melindungi hak digital warganya akan sulit diterjemahkan dalam kebijakan yang operasional dan berdaya guna,” katanya. 

    Namun demikian, Pratama juga mengingatkan Indonesia tidak bisa menutup mata terhadap potensi risiko yang menyertai aliran data lintas batas. 

    Terlebih di era seperti sekarang ini, di mana data telah menjadi komoditas strategis setara dengan energi atau mineral, negara-negara besar telah menjadikan penguasaan data sebagai instrumen pengaruh global. 

    Pratama juga menyoroti Amerika Serikat yang hingga kini belum memiliki UU perlindungan data federal yang sepadan dengan General Data Protection Regulation (GDPR). Oleh sebab itu, ketika data pribadi warga Indonesia mengalir ke sana, potensi akses oleh entitas asing, termasuk korporasi teknologi dan lembaga keamanan menjadi perhatian serius.

    Selain itu, dia menyebut keterbukaan ini tidak boleh mengorbankan prinsip kedaulatan digital, yaitu hak negara untuk mengatur, melindungi, dan memastikan aktivitas digital, termasuk pengelolaan data pribadi warga negaranya, berada dalam kendali hukum nasional. 

    Namun demikian, Pratama mengatakan tantangan tersebut juga tidak harus menjadi alasan untuk menutup diri. Sebaliknya, Indonesia perlu mengambil kepemimpinan normatif dengan merumuskan standar evaluasi objektif terhadap negara tujuan transfer data. 

    “Bila perlu, disusun kesepakatan bilateral yang menjamin perlindungan hak-hak digital WNI, termasuk hak untuk dihapus, hak atas pemberitahuan, dan hak untuk menggugat pelanggaran privasi, meskipun data berada di luar negeri,” katanya. 

    Pratama mengatakan pendekatan tersebut menunjukkan Indonesia tidak sekadar mengikuti arus global, tetapi aktif membentuknya berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan digital.

    Secara geopolitik, Pratama menekankan keterlibatan Indonesia dalam kerja sama transfer data harus tetap menjaga prinsip non-blok digital yang selama ini menjadi ciri khas diplomasi siber Indonesia. 

    Di tengah rivalitas global antara Amerika Serikat dan Tiongkok, menurutnya, Indonesia harus tetap menjadi jangkar stabilitas digital di kawasan ASEAN, dengan menawarkan model tata kelola data yang menjunjung inklusivitas, kedaulatan, dan keadilan lintas batas.

    “Ini juga memperkuat posisi tawar Indonesia dalam berbagai forum global seperti G20, ASEAN Digital Ministers Meeting, dan UN IGF [United Nations Internet Governance Forum],” katanya.

  • Perang dengan Kamboja, Thailand Siap Dimediasi Malaysia

    Perang dengan Kamboja, Thailand Siap Dimediasi Malaysia

    Jakarta –

    Pemerintah Thailand menyatakan kesiapannya jika Malaysia ingin memediasi penyelesaian konflik berdarahnya dengan Kamboja. Hal ini disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura pada hari Jumat (25/7).

    Thailand dan Kamboja saat ini tengah terlibat dalam pertempuran paling sengit dalam lebih dari satu dekade. Kedua negara tetangga itu bertempur dengan menggunakan artileri dan mengerahkan pasukan darat di beberapa bagian perbatasan mereka yang disengketakan sepanjang 800 kilometer (500 mil).

    Konflik ini akan dibawa ke Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat (25/7) waktu setempat, dan beberapa negara besar telah menyerukan gencatan senjata dan negosiasi.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura, mengatakan Bangkok terbuka untuk perundingan, kemungkinan dengan bantuan Malaysia.

    “Kami siap, jika Kamboja ingin menyelesaikan masalah ini melalui jalur diplomatik, bilateral, atau bahkan melalui Malaysia, kami siap melakukannya. Namun, sejauh ini kami belum menerima respons apa pun,” ujar Nikorndej kepada AFP, Jumat (25/7/2025).

    Malaysia saat ini menjabat sebagai ketua blok regional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang juga beranggotakan Thailand dan Kamboja.

    Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pada Kamis (24/7), bahwa ia telah berbicara dengan Plt Perdana Menteri (PM) Thailand Phumtham Wechayachai dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet.

    Ia meminta kedua belah pihak untuk menghentikan pertikaian dan mencari solusi diplomatik.

    “Saya menyambut baik sinyal positif dan kesediaan yang ditunjukkan oleh Bangkok dan Phnom Penh untuk mempertimbangkan langkah ini,” tulis Anwar dalam sebuah unggahan di Facebook.

    Nikorndej mengatakan bahwa dalam panggilan telepon tersebut, Anwar berusaha untuk menjajaki “apakah kami dapat meredakan situasi… apakah ada kemungkinan untuk mengadakan perundingan”.

    Namun, kedua belah pihak kembali terlibat dalam serangan artileri mematikan pada hari Jumat, dengan Plt PM Thailand, Phumtham mengingatkan risiko bahwa bentrokan perbatasan tersebut dapat berkembang menjadi perang.

    Otoritas Thailand melaporkan sedikitnya 15 orang, sebagian besar warga sipil, tewas akibat serangan Kamboja.

    Lebih dari 130.000 orang juga terpaksa mengungsi dari rumah-rumah mereka di area perbatasan Thailand, saat bentrokan dengan Kamboja memasuki hari kedua pada Jumat (25/7). Aksi saling serang masih berlangsung antara pasukan militer kedua negara di area perbatasan yang disengketakan.

    Sementara otoritas Kamboja melaporkan bahwa seorang warga sipil — seorang pria berusia 70 tahun — tewas akibat serangan Thailand di Provinsi Oddar Meanchey, sedangkan lima orang lainnya mengalami luka-luka.

    Tonton juga video “SPBU di Thailand Dibom Kamboja, 6 Orang Tewas” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Thailand-Kamboja Bertempur di Perbatasan, Situasi Bisa Berubah Jadi Perang

    Thailand-Kamboja Bertempur di Perbatasan, Situasi Bisa Berubah Jadi Perang

    Jakarta –

    Pemimpin Thailand mengatakan bahwa pertempuran sengit antara Thailand dan Kamboja, yang telah menewaskan sedikitnya 16 orang dan membuat puluhan ribu orang mengungsi, dapat “bergerak menuju perang”.

    Peringatan dari Penjabat sementara Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, mengemuka ketika pertempuran di perbatasan yang disengketakan memasuki hari kedua.

    Thailand mengatakan sejauh ini korban tewas mencakup 14 warga sipil dan satu tentara. Di pihak Kamboja, otoritas negara itu menyebut sebanyak satu warga sipil tewas.

    Selain itu, bentrokan melukai puluhan orang dan membuat lebih dari 100.000 warga sipil Thailand mengungsi di Provinsi Ubon Ratchathani dan Provinsi Surin.

    Di sebuah kompleks olahraga yang telah diubah menjadi pusat evakuasi di Provinsi Surin, Thailand, mayoritas pengungsi adalah anak-anak dan lansia. Mereka mengatakan terguncang oleh serangan roket dan artileri yang mereka saksikan pada Kamis (24/07).

    Di Kamboja, sekitar 1.500 keluarga di Provinsi Oddar Meanchey telah dievakuasi.

    Para pengungsi lanjut usia yang selamat dari pemboman selama Perang Saudara Kamboja tahun 1980-an mengatakan kepada BBC bahwa pertempuran terkini adalah yang terburuk yang pernah mereka alami.

    Reaksi berbagai negara

    Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang memimpin ASEAN, mengimbau para pemimpin kedua negara untuk segera melakukan gencatan senjata.

    “Saya menyambut baik sinyal positif dan kesediaan yang ditunjukkan oleh Bangkok dan Phnom Penh untuk mempertimbangkan langkah ini ke depan,” tulis Anwar di Facebook, Kamis (24/07) malam.

    Terlepas dari optimisme Anwar, pertempuran terus berlanjut hingga malam.

    AS juga menyerukan “penghentian segera permusuhan, perlindungan warga sipil, dan penyelesaian konflik secara damai”.

    “Kami … sangat prihatin dengan meningkatnya kekerasan di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja, dan sangat sedih dengan laporan mengenai korban jiwa warga sipil,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, dalam jumpa pers.

    China, yang memiliki hubungan politik dan strategis dengan Kamboja dan Thailand, mengatakan “sangat prihatin” dan berharap kedua belah pihak dapat menyelesaikan masalah melalui dialog dan konsultasi.

    Australia, Uni Eropa, dan Prancis juga telah menyerukan perdamaian.

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa diperkirakan akan bertemu pada Jumat (25/07) untuk membahas konflik tersebut.

    Pertempuran kedua negara pertama kali berlangsung di beberapa wilayah Kamis (24/07) pagi.

    Thailand mengklaim Kamboja melepaskan tembakan terlebih dahulu. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja menuduh Thailand sengaja mengerahkan pasukan dalam jumlah banyak, menggunakan senjata berat, dan melancarkan serangan udara guna menduduki wilayah Kamboja.

    Bagaimana kronologi versi Thailand?

    Angkatan Darat Kerajaan Thailand menyatakan insiden berawal pada Kamis (24/07), tepat setelah pukul 07.30 waktu setempat. Saat itu, militer Kamboja mengerahkan pesawat tanpa awak untuk melakukan pengawasan terhadap pasukan Thailand di dekat perbatasan, menurut juru bicara Dewan Keamanan Nasional (NSC) Thailand.

    Tak lama kemudian, menurut militer Thailand, enam personel militer Kamboja bersenjata lengkap, termasuk granat berpeluncur roket (RPG), berkumpul di dekat perbatasan. Tentara di pihak Thailand mencoba bernegosiasi dengan berteriak, tetapi tidak berhasil, kata juru bicara NSC.

    Juru bicara NSC menambahkan, tentara Kamboja melepaskan tembakan sekitar pukul 08.20, yang memaksa pihak Thailand untuk membalas tembakan dan mengerahkan enam pesawat tempur F-16 untuk menyerang target militer Kamboja. Militer Thailand menyatakan bahwa Komando Daerah Militer Khusus 8 dan 9 Kamboja “telah dihancurkan”.

    Thailand menuduh Kamboja mengerahkan senjata berat, termasuk kendaraan peluncur roket BM-21 dan artileri, yang menyebabkan kerusakan pada rumah dan fasilitas umum di sepanjang sisi perbatasan Thailand.

    Baca juga:

    Sesaat setelah pertempuran berlangsung, Thailand menutup semua pintu perbatasannya dengan Kamboja. Kemudian, Kedutaan Besar Thailand di Phnom Penh mendesak warga negara Thailand untuk meninggalkan Kamboja.

    Bagaimana kronologi versi Kamboja?

    Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja mengklaim tentara Thailand memulai konflik pada Kamis (24/07) sekitar pukul 06.30 waktu setempat. Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja menuduh Thailand sengaja melancarkan serangan udara guna menduduki wilayah Kamboja.

    Kamboja menuding Thailand melanggar perjanjian sebelumnya dengan maju ke sebuah kuil di dekat perbatasan dan memasang kawat berduri di sekitar pangkalan militernya.

    Tentara Thailand kemudian mengerahkan pesawat nirawak tepat setelah pukul 07.00, dan melepaskan tembakan “ke udara” sekitar pukul 08.30, menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja.

    Pukul 08.46, tentara Thailand “secara preemptif” melepaskan tembakan ke arah pasukan Kamboja, menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional, Maly Socheata. Kamboja tidak punya pilihan selain menggunakan hak membela diri, menurut surat kabar Phnom Penh Post.

    Socheata selanjutnya menuduh Thailand mengerahkan pasukan secara berlebihan, menggunakan senjata berat, dan melakukan serangan udara di wilayah Kamboja.

    Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja menyebut tindakan Thailand sebagai “agresi militer yang brutal dan ilegal” dan “pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, norma-norma ASEAN, dan prinsip-prinsip inti hukum internasional”.

    Kementerian tersebut juga mengklaim bahwa jet tempur Thailand menjatuhkan dua bom di wilayah yang dikuasai Kamboja ketika bentrokan antara kedua negara meningkat pada Kamis (24/07) pagi.

    “Tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan tidak bertanggung jawab ini tidak hanya menimbulkan ancaman serius bagi perdamaian dan stabilitas regional, tetapi juga merusak fondasi tatanan internasional,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Maly Socheata.

    Kementerian tersebut lebih lanjut memperingatkan bahwa militer sepenuhnya siap untuk mempertahankan kedaulatan Kamboja “dengan segala cara”.

    Bentrokan kedua negara terjadi sehari setelah Thailand menarik duta besarnya dari Kamboja, menyusul ledakan ranjau darat yang melukai seorang tentara Thailand di perbatasan.

    Pada Rabu (23/07), pemerintah Thailand juga mengatakan akan mengusir duta besar Kamboja dari Bangkok.

    BBC

    Kesaksian warga Thailand di perbatasan ‘Menegangkan dan menakutkan’

    Sutian Phiwchan, warga lokal Distrik Ban Dan di Provinsi Buriram, yang dekat perbatasan Kamboja, mengatakan kepada BBC bahwa penduduk di kawasan itu mulai mengungsi, termasuk keluarganya. Dia membawa mereka ke shelter di dekat rumahnya.

    “Situasinya benar-benar serius. Kami sedang mengungsi,” ujar Sutian.

    Dia mengatakan kondisinya menegangkan dan menakutkan. “Mereka menembak langsung ke sini. Tepat di sana [ke perbatasan Thailand, tempat penduduk bermukim]. Anak-anak dan semuanya…kami benar-benar ketakutan.”

    Ketika ditanya apakah pertempuran kali ini lebih buruk dari sebelumnya, dia menjawab: “Ya, karena sekarang mereka tidak hanya menggunaka senapan, artileri berat dilibatkan juga’.

    BBC

    Kedua negara tidak mau menurunkan tensi

    Jonathan Head

    Koresponden BBC di Asia Tenggara

    Menurut militer Thailand, pasukan mereka melepaskan tembakan setelah berhadapan dengan sekelompok tentara Kamboja yang bersenjata lengkap tepat di perbatasan yang disengketakan.

    Pihak Kamboja mengatakan bahwa pihak Thailand-lah yang melepaskan tembakan terlebih dahulu.

    Kini, penduduk di wilayah perbatasan sisi Thailand telah diperintahkan untuk mengungsi. Hal ini menyusul keputusan Thailand untuk mengusir duta besar Kamboja dari Bangkok dan menarik duta besarnya dari Phnom Penh.

    Untuk saat ini, kedua negara tampaknya belum siap untuk meredakan ketegangan. Namun, konflik ini sejatinya telah meletus bulan lalu, setelah Pemimpin Kamboja, Hun Sen, mempermalukan Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, dengan membocorkan percakapan telepon mereka tentang perbatasan yang disengketakan.

    Tidak ada yang tahu mengapa ia memilih melakukan hal ini. Faktanya, ia telah merusak hubungan dekat antara kedua keluarga yang telah terjalin selama beberapa dekade.

    Paetongtarn Shinawatra kemudian diskors sebagai perdana menteri oleh Mahkamah Konstitusi Thailand, dan pemerintahannya yang tidak populer kini tidak bisa terlihat lemah dalam menghadapi Kamboja.

    Dampaknya adalah meningkatnya perang kata-kata antara kedua negara, runtuhnya perdagangan perbatasan yang bernilai miliaran dolar, dan meningkatnya risiko bentrokan yang lebih serius antara kedua negara.

    BBC

    Sejarah hubungan Thailand-Kamboja

    Ini bukan pertama kalinya terjadi ketegangan antara Thailand dan Kamboja. Setiap kali tensi meningkat, biasanya disebabkan oleh sengketa perbatasan atau ketegangan politik, seperti:

    Pada 1958 dan 1961, Kamboja mengakhiri hubungan diplomatik dengan Thailand terkait sengketa Kuil Preah Vihear.

    Pada 2003, menyusul kerusuhan dan serangan terhadap Kedutaan Besar Thailand di Phnom Penh, Perdana Menteri Thailand saat itu, Thaksin Shinawatra, melancarkan Operasi Pochentong. Operasi ini mengirimkan pesawat militer untuk mengevakuasi semua warga negara dan diplomat Thailand dari Kamboja dan mengusir diplomat Kamboja sebagai balasan.

    Pada 2008 dan 2011, bentrokan militer pecah di Kuil Preah Vihear.

    Pada 2009, Thailand menurunkan hubungan sebagai tanggapan atas dukungan Kamboja terhadap mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang saat itu sedang diasingkan.

    Artikel ini akan diperbarui secara berkala.

    Tonton juga video “Warga soal Perang Thailand Vs Kamboja” di sini:

    (ita/ita)

  • Hacker Thailand vs Kamboja, Siapa Unggul?

    Hacker Thailand vs Kamboja, Siapa Unggul?

    Jakarta –

    Konflik antara Thailand dan Kamboja memanas, bahkan sudah melibatkan persenjataan berat dan canggih. Namun di sisi lain, kedua negara juga terlibat perang di dunia maya alias perang cyber. Hacker kedua negara dikabarkan saling menyerang satu sama lain.

    Awal Juni silam Thailand menuduh Kamboja melibatkan hacker Korea Utara untuk melancarkan serangan terhadap beberapa institusi Thailand. Itu di samping Kamboja dituding mengerahkan hacker sendiri.

    Polisi cyber di Thailand pun mendapat surat perintah penangkapan untuk kelompok hacker Kamboja yang merusak situs pemerintah Thailand terkait sengketa perbatasan. Mereka bekerja sama dengan badan internasional untuk menemukan dan mengekstradisi para tersangka yang bersembunyi secara anonim, untuk dituntut hukum Thailand.

    Peristiwa itu membuktikan ketegangan berlangsung di ruang digital antara kedua Kerajaan tetangga tersebut. Media Thailand melaporkan hacker Kamboja yang dikenal sebagai kelompok AnonsecKh, meluncurkan serangan Distributed Denial of Service (DDoS) terhadap situs web pemerintah, militer, dan lembaga sektor swasta Thailand.

    Tudingan itu pun dibantah Kamboja. “Pemerintah Kerajaan Kamboja tidak memiliki hubungan apa pun dengan kelompok hacker Korea Utara,” kata Kementerian Pos dan Telekomunikasi Kamboja.

    “Kami menganggap tuduhan ini sebagai upaya jahat Thailand untuk mencoreng reputasi Kamboja di panggung internasional,” tambah mereka yang dikutip detikINET dari CNA, Jumat (25/7/2025).

    Kementerian itu juga mengeluarkan klaim balasan bahwa kelompok hacker Thailand yang dikenal sebagai BlackEye-Thai menyerang hampir semua sistem online pemerintah Kamboja selama dua minggu, tapi upaya mereka digagalkan.

    “Kementerian lebih lanjut mengungkapkan bahwa, bertentangan dengan klaim Thailand, kelompok hacker Thailand yang diidentifikasi sebagai BlackEye-Thai secara teratur melancarkan serangan cyber terhadap hampir semua sistem pemerintah Kamboja selama dua minggu terakhir,” cetus pernyataan tersebut.

    Di sisi lain, pemerintah Thailand juga memperingatkan warga tentang berita palsu online, termasuk yang mengklaim Thailand akan merebut Kamboja jika Kamboja tidak menarik pasukannya. Adapun pemerintah Kamboja juga memperingatkan warganya tentang berita palsu online dari sumber asing. Beberapa berita palsu ini dilaporkan dibuat pakai AI dan meniru lembaga Kamboja serta suara pemimpin Kamboja.

    Siapa yang lebih unggul dalam peperangan cyber ini? Belum diketahui dengan pasti dan kedua belah pihak saling jual beli serangan digital. Namun dampaknya bisa merugikan tak hanya bagi kedua negara, tapi juga ASEAN secara keseluruhan.

    “Ketegangan bilateral antara Kamboja dan Thailand di dunia maya, jika terus berlanjut, dapat menandakan dimulainya kontestasi cyber terbuka atau rahasia antara negara-negara anggota ASEAN. Masalah ini tidak hanya akan menciptakan dilema politik bagi ASEAN tapi juga berdampak besar pada arsitektur keamanan siber regional,” sebut pengamat.

    (fyk/fay)

  • Komisi I DPR Dorong RI Mainkan Sejumlah Peran Redam Perang Thailand-Kamboja

    Komisi I DPR Dorong RI Mainkan Sejumlah Peran Redam Perang Thailand-Kamboja

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, mendorong pemerintah mengambil peran aktif meredam konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja. Dave menilai konflik tersebut berpotensi mengancam keselamatan warga negara Indonesia (WNI).

    “Sebagai negara pendiri ASEAN dan pemimpin regional, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk mencegah konflik bilateral berkembang menjadi ancaman kawasan. Dalam konteks eskalasi Thailand-Kamboja, Indonesia dapat memainkan beberapa peran,” kata Dave kepada wartawan, Jumat (25/7/2025).

    Dave menjelaskan peran yang dapat diambil oleh Indonesia ialah menawarkan fasilitas dialog bilateral atau multilateral. Hal itu, berdasarkan pengalaman meredam konflik di Mindanao dan Myanmar.

    “Mendorong ASEAN mengambil sikap kolektif sesuai prinsip AOIP (non-intervensi, inklusif, taat hukum internasional),” ujarnya.

    “Komisi I DPR RI dapat menginisiasi dialog antarparlemen ASEAN untuk memperkuat kepercayaan dan mendorong penyelesaian damai,” sambungnya.

    Saran lainnya, kata dia, juga dapat mengaktifkan ASEN Regional Forum dan High-Level Task Force. Menurutnya, hal itu agar penanganan krisis berjalan terkoordinasi.

    “Eskalasi konflik Thailand-Kamboja berpotensi mengancam keselamatan WNI di wilayah terdampak, mengganggu stabilitas ASEAN dengan menunda integrasi ekonomi dan diplomasi kawasan, serta menghentikan arus perdagangan lintas batas dan konektivitas darat melalui Thailand,” tuturnya.

    “Selain itu, ketegangan ini dapat memicu gelombang pengungsi dan insiden keamanan lintas batas, sekaligus merusak kredibilitas ASEAN sebagai kawasan yang damai dan stabil,” imbuh dia.

    Seperti diketahui perang Kamboja dan Thailand terus memanas. Pemerintah Thailand melaporkan jumlah korban jiwa akibat peperangan dengan Kamboja bertambah. Total saat ini ada 14 orang yang dilaporkan tewas.

    Dilansir The Guardian, Jumat (25/7), setidaknya ada 13 warga sipil Thailand dan satu tentara tewas dalam penembakan artileri oleh pasukan Kamboja. Sementara itu, 14 tentara dan 32 warga sipil lainnya terluka.

    Menteri Kesehatan Thailand, Somsak Thepsuthin, mengatakan penembakan Kamboja tersebut termasuk serangan terhadap sebuah rumah sakit di Provinsi Surin. Dia menilai perbuatan Kamboja harus dianggap sebagai kejahatan perang.

    Mereka yang tewas termasuk seorang anak laki-laki berusia delapan tahun. Menurut militer Thailand, orang-orang telah tewas di tiga provinsi sementara pertempuran terjadi di enam lokasi. Militer Thailand mengatakan angkatan udaranya telah melancarkan serangan dengan menargetkan militer Kamboja.

    Halaman 2 dari 2

    (amw/rfs)

  • Thailand-Kamboja Masih Saling Serang, Korban Tewas Bertambah Jadi 16

    Thailand-Kamboja Masih Saling Serang, Korban Tewas Bertambah Jadi 16

    GELORA.CO -Bentrokan bersenjata antara Thailand dan Kamboja terus berlanjut hingga hari kedua pada Jumat, 24 Juli 2025, dengan tembakan artileri berat dan roket BM-21 menghujani wilayah perbatasan kedua negara. 

    Sedikitnya 16 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam pertempuran paling berdarah antara dua negara tetangga Asia Tenggara ini dalam lebih dari satu dekade.

    Militer Thailand melaporkan bahwa bentrokan kembali pecah sebelum fajar di provinsi perbatasan Ubon Ratchathani dan Surin. 

    Menurut pihak berwenang, pasukan Kamboja melakukan serangan berkelanjutan menggunakan artileri dan sistem roket buatan Rusia.

    “Pasukan Kamboja telah melakukan pemboman berkelanjutan menggunakan senjata berat, artileri lapangan, dan sistem roket BM-21,” bunyi pernyataan resmi militer Thailand, seperti dimuat Reuters.

    “Pasukan Thailand telah merespons dengan tembakan dukungan yang sesuai sesuai dengan situasi taktis,” tambahnya. 

    Di sisi lain, kedua negara saling menyalahkan atas dimulainya konflik yang terjadi sejak Kamis. 

    Pertempuran berkembang cepat dari tembakan senjata ringan menjadi penembakan artileri di setidaknya enam titik sepanjang 209 kilometer wilayah perbatasan yang telah lama disengketakan.

    Provinsi Surin melaporkan adanya ledakan-ledakan berkala sepanjang Jumat. Tentara Thailand terlihat berjaga di berbagai lokasi, termasuk jalan-jalan utama dan pom bensin, sementara konvoi militer yang terdiri dari truk, kendaraan lapis baja, dan tank bergerak menuju perbatasan.

    Situasi memanas tak lama setelah Thailand menarik duta besarnya dari Phnom Penh dan mengusir utusan Kamboja. 

    Tindakan ini menyusul insiden seorang tentara Thailand yang kehilangan anggota tubuh akibat ranjau darat, yang menurut Bangkok ditanam oleh pasukan Kamboja. 

    Klaim tersebut dibantah oleh Kamboja dan dinilai sebagai tuduhan tidak berdasar.

    Kementerian Kesehatan Thailand melaporkan, hingga Jumat pagi, korban tewas mencapai 15 orang, termasuk 14 warga sipil. Sebanyak 46 orang lainnya terluka, termasuk 15 personel militer.

    Sementara itu, pihak Kamboja belum merilis angka resmi terkait korban jiwa. Namun, Meth Meas Pheakdey, juru bicara pemerintah Provinsi Oddar Meanchey, mengatakan satu warga sipil tewas dan lima orang lainnya luka-luka. 

    “Sekitar 1.500 keluarga telah dievakuasi dari daerah terdampak,” tambahnya.

    Pada hari Kamis, 24 Juli 2025, Thailand juga mengerahkan enam jet tempur F-16 dalam misi tempur yang jarang dilakukan.

    Salah satu jet dilaporkan menyerang target militer Kamboja, tindakan yang oleh Phnom Penh disebut sebagai agresi militer yang sembrono dan brutal.

    Menurut Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS), penggunaan F-16 ini menegaskan dominasi kekuatan udara Thailand atas Kamboja, yang tidak memiliki jet tempur dan kekurangan sumber daya pertahanan.

    Komunitas internasional menyerukan penghentian segera permusuhan. Amerika Serikat, yang merupakan sekutu dekat Thailand, mendesak penghentian segera permusuhan, perlindungan warga sipil, dan resolusi damai.

    Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang menjabat sebagai Ketua ASEAN saat ini, turut angkat bicara. Ia menyatakan telah berbicara langsung dengan para pemimpin kedua negara dan menyambut baik niat baik yang ditunjukkan.

    “Saya menyambut baik sinyal positif dan kesediaan yang ditunjukkan oleh Bangkok dan Phnom Penh untuk mempertimbangkan langkah ini ke depan. Malaysia siap membantu dan memfasilitasi proses ini dalam semangat persatuan ASEAN dan tanggung jawab bersama,” ujar Anwar dalam unggahan media sosial