Xcloud.id

Organisasi: ASEAN

  • Tekan Lonjakan Kecelakaan Roda Dua, Pijar Foundation dan Kemenhub Dorong Regulasi Keselamatan Adaptif

    Tekan Lonjakan Kecelakaan Roda Dua, Pijar Foundation dan Kemenhub Dorong Regulasi Keselamatan Adaptif

    Jakarta: Pijar Foundation bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan program Road Safety Fellowship 2025 bertema “Mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Sistem Keselamatan Roda Dua yang Inovatif dan Adaptif”.

    Inisiatif ini berfungsi sebagai platform strategis yang mempertemukan lebih dari 30 aparatur sipil negara dari 12 Kementerian dan Lembaga untuk merumuskan solusi nyata terhadap tingginya jumlah kecelakaan sepeda motor terutama pada kelompok usia produktif demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

    “Bonus demografi akan jadi sia-sia jika generasi produktif meninggal di jalan. Kecelakaan roda dua tak boleh lagi dianggap hal biasa. Tanpa regulasi yang tegas dan sistem keselamatan yang memadai, ini akan menjadi ancaman mematikan bagi masa depan bangsa,” ujar Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Muhammad Taufiq, DEA

    Data dari Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri mencatat lonjakan kecelakaan kendaraan roda dua meningkat lebih dari 50 persen dalam lima tahun terakhir. Sepanjang 2024, tercatat lebih dari 150.000 kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua, sebanyak 26.893 korban jiwa mayoritas berasal dari kelompok usia produktif 15 – 24 tahun.

    “Data menunjukkan ada tiga korban jiwa setiap jam akibat kecelakaan jalan. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang kuat, Indonesia bisa kehilangan aset terpentingnya untuk menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Cazadira F. Tamzil, Executive Director Pijar Foundation.
    Teknologi dan Regulasi sebagai Kunci Menurunkan Fatalitas
    Salah satu poin utama dalam diskusi ini adalah pentingnya penguatan regulasi untuk teknologi keselamatan aktif seperti Anti-Lock Braking System (ABS). Teknologi ini dinilai dapat menurunkan resiko kecelakaan fatal dengan mencegah penguncian roda saat pengereman mendadak dan  memberikan waktu bagi pengendara untuk beraksi, sehingga risiko kecelakaan fatal dapat ditekan.

    “Data menunjukkan bahwa pengendara rata-rata hanya memiliki 0,75 detik untuk bereaksi sebelum kecelakaan. Ironisnya, hampir 50% pengendara tidak merespons sama sekali. Hal ini dapat diminimalkan jika kendaraan dilengkapi dengan teknologi keselamatan yang tepat seperti ABS” ungkap Pakar Transportasi ITB/Perwakilan Tim Pakar Economic Impact of Road Safety Research ITB, Ir. R. Sony Sulaksono Wibowo, M.T, Ph.D.

    Tak hanya berdampak pada keselamatan jiwa, kecelakaan roda dua juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Hasil riset dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda dua diperkirakan mencapai 2,9–3,1% dari total Produk Domestik Bruto (PDB).
    Belajar dari Negara Tetangga

    Negara-negara di Asean seperti Malaysia telah lebih dahulu mengadopsi teknologi keselamatan aktif untuk kendaraan roda dua. Setelah melalui kajian selama dua tahun, pemerintah Malaysia mengharuskan pemasangan sistem pengereman ABS pada sepeda motor baru yang terbukti menurunkan angka kecelakaan dan kematian hingga 30 persen. 

    “Inovasi teknologi kendaraan saat ini semakin pesat membawa banyak manfaat bagi kita semua. Antara lain dalam meningkatkan efisiensi bahan bakar, kenyamanan berkendara, pengurangan emisi gas buang, dan juga sistem pengereman yang berdampak pada peningkatan keselamatan jalan,” jelas Aan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, melalui pidatonya yang disampaikan oleh Yusuf Nugroho, Direktur Sarana dan Keselamatan Jalan. 

    Dalam menghadapi tantangan keselamatan jalan yang semakin kompleks, kolaborasi lintas sektor serta adopsi teknologi keselamatan menjadi penting. Regulasi perlu dikembangkan secara responsif terhadap inovasi. Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mendorong kebijakan keselamatan berkendara yang lebih progresif dan adaptif.
     

     

    Menuju Regulasi yang Inklusif dan Adaptif

    Sebagai output utama, Road Safety Fellowship 2025 menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis antara lain:

    Peninjauan dan penguatan regulasi melalui peninjauan UU LLAJ 2009, Permenhub 12/2019, dan PP 55/2012
    Pembentukan Task Force atau Pokja lintas K/L
    Studi kelayakan dan uji coba teknologi di proving ground untuk pengujian implementasi teknologi pengereman seperti ABS, disertai pilot project dan roadmap 5–10 tahun
    Integrasi kurikulum keselamatan di sekolah menengah
    Kewajiban produsen kendaraan menyediakan edukasi keselamatan berbasis teknologi kepada konsumen. 

     
    Kombes Pol Arief Bahtiar dari Korlantas Polri menegaskan pentingnya untuk melindungi kelompok usia produktif dari risiko kecelakaan.

    “Jika kita gagal melindungi kelompok usia produktif dari risiko kecelakaan, Indonesia akan kehilangan daya saingnya. Kecelakaan lalu lintas bukan sekedar membawa kerugian ekonomi, tetapi luka batin bagi bangsa.” 

    Dengan target global dari WHO untuk menurunkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas hingga 50%, Indonesia tidak bisa lagi menunda. Langkah konkret dari lintas kementerian atau lembaga kini menjadi landasan penting untuk menciptakan sistem keselamatan jalan yang modern, adaptif, dan berpihak pada perlindungan nyawa.

    Jakarta: Pijar Foundation bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan program Road Safety Fellowship 2025 bertema “Mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Sistem Keselamatan Roda Dua yang Inovatif dan Adaptif”.
     
    Inisiatif ini berfungsi sebagai platform strategis yang mempertemukan lebih dari 30 aparatur sipil negara dari 12 Kementerian dan Lembaga untuk merumuskan solusi nyata terhadap tingginya jumlah kecelakaan sepeda motor terutama pada kelompok usia produktif demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
     
    “Bonus demografi akan jadi sia-sia jika generasi produktif meninggal di jalan. Kecelakaan roda dua tak boleh lagi dianggap hal biasa. Tanpa regulasi yang tegas dan sistem keselamatan yang memadai, ini akan menjadi ancaman mematikan bagi masa depan bangsa,” ujar Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Muhammad Taufiq, DEA

    Data dari Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri mencatat lonjakan kecelakaan kendaraan roda dua meningkat lebih dari 50 persen dalam lima tahun terakhir. Sepanjang 2024, tercatat lebih dari 150.000 kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua, sebanyak 26.893 korban jiwa mayoritas berasal dari kelompok usia produktif 15 – 24 tahun.
     
    “Data menunjukkan ada tiga korban jiwa setiap jam akibat kecelakaan jalan. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang kuat, Indonesia bisa kehilangan aset terpentingnya untuk menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Cazadira F. Tamzil, Executive Director Pijar Foundation.

    Teknologi dan Regulasi sebagai Kunci Menurunkan Fatalitas
    Salah satu poin utama dalam diskusi ini adalah pentingnya penguatan regulasi untuk teknologi keselamatan aktif seperti Anti-Lock Braking System (ABS). Teknologi ini dinilai dapat menurunkan resiko kecelakaan fatal dengan mencegah penguncian roda saat pengereman mendadak dan  memberikan waktu bagi pengendara untuk beraksi, sehingga risiko kecelakaan fatal dapat ditekan.
     
    “Data menunjukkan bahwa pengendara rata-rata hanya memiliki 0,75 detik untuk bereaksi sebelum kecelakaan. Ironisnya, hampir 50% pengendara tidak merespons sama sekali. Hal ini dapat diminimalkan jika kendaraan dilengkapi dengan teknologi keselamatan yang tepat seperti ABS” ungkap Pakar Transportasi ITB/Perwakilan Tim Pakar Economic Impact of Road Safety Research ITB, Ir. R. Sony Sulaksono Wibowo, M.T, Ph.D.
     
    Tak hanya berdampak pada keselamatan jiwa, kecelakaan roda dua juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Hasil riset dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda dua diperkirakan mencapai 2,9–3,1% dari total Produk Domestik Bruto (PDB).
    Belajar dari Negara Tetangga

    Negara-negara di Asean seperti Malaysia telah lebih dahulu mengadopsi teknologi keselamatan aktif untuk kendaraan roda dua. Setelah melalui kajian selama dua tahun, pemerintah Malaysia mengharuskan pemasangan sistem pengereman ABS pada sepeda motor baru yang terbukti menurunkan angka kecelakaan dan kematian hingga 30 persen. 
     
    “Inovasi teknologi kendaraan saat ini semakin pesat membawa banyak manfaat bagi kita semua. Antara lain dalam meningkatkan efisiensi bahan bakar, kenyamanan berkendara, pengurangan emisi gas buang, dan juga sistem pengereman yang berdampak pada peningkatan keselamatan jalan,” jelas Aan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, melalui pidatonya yang disampaikan oleh Yusuf Nugroho, Direktur Sarana dan Keselamatan Jalan. 
     
    Dalam menghadapi tantangan keselamatan jalan yang semakin kompleks, kolaborasi lintas sektor serta adopsi teknologi keselamatan menjadi penting. Regulasi perlu dikembangkan secara responsif terhadap inovasi. Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mendorong kebijakan keselamatan berkendara yang lebih progresif dan adaptif.
     

     

    Menuju Regulasi yang Inklusif dan Adaptif

    Sebagai output utama, Road Safety Fellowship 2025 menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis antara lain:

    Peninjauan dan penguatan regulasi melalui peninjauan UU LLAJ 2009, Permenhub 12/2019, dan PP 55/2012
    Pembentukan Task Force atau Pokja lintas K/L
    Studi kelayakan dan uji coba teknologi di proving ground untuk pengujian implementasi teknologi pengereman seperti ABS, disertai pilot project dan roadmap 5–10 tahun
    Integrasi kurikulum keselamatan di sekolah menengah
    Kewajiban produsen kendaraan menyediakan edukasi keselamatan berbasis teknologi kepada konsumen. 

     
    Kombes Pol Arief Bahtiar dari Korlantas Polri menegaskan pentingnya untuk melindungi kelompok usia produktif dari risiko kecelakaan.
     
    “Jika kita gagal melindungi kelompok usia produktif dari risiko kecelakaan, Indonesia akan kehilangan daya saingnya. Kecelakaan lalu lintas bukan sekedar membawa kerugian ekonomi, tetapi luka batin bagi bangsa.” 
     
    Dengan target global dari WHO untuk menurunkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas hingga 50%, Indonesia tidak bisa lagi menunda. Langkah konkret dari lintas kementerian atau lembaga kini menjadi landasan penting untuk menciptakan sistem keselamatan jalan yang modern, adaptif, dan berpihak pada perlindungan nyawa.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)

  • Tarif Trump untuk Malaysia Cs Setara RI 19%, Ancam Ekspor Produk Lokal?

    Tarif Trump untuk Malaysia Cs Setara RI 19%, Ancam Ekspor Produk Lokal?

    Bisnis.com, JAKARTA – Daya saing produk Indonesia kini kembali diuji di pasar AS setelah negara-negara Asean mendapatkan penurunan tarif resiprokal yang sama dengan Indonesia yakni 19%.

    Head of Center of Industry, Trade and Investment Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan negara-negara kompetitor Indonesia kini mendapatkan tarif yang sama sehingga persaingan ekspor produk unggulan kembali setara.

    “Ini membawa kembali level playing field dalam ekspor produk-produk unggulan khususnya yang dari Indonesia karena persaingan di level Asean untuk masuk ke pasar ekspor AS kembali sama,” kata Andry kepada Bisnis, Jumat (1/8/2025). 

    Adapun, Malaysia, Filipina, Kamboja, Thailand, Kamboja dan Indonesia mendapatkan tarif bea masuk ke AS sebesar 19%. Sementara itu, Vietnam dikenakan tarif 20%, kecuali produk transshipment. 

    Untuk itu, penurunan tarif untuk negara sejawat juga perlu diwaspadai. Apalagi, Indonesia sudah banyak berkomitmen kerja sama perdagangan dengan AS. 

    “Kita belum bisa mendapatkan manfaat yang cukup besar untuk komoditas yang kita ekspor khususnya ke pasar ekspor AS, karena kurang lebih produknya sama ya hampir sama. Kalau kita berbicara tekstil, pakaian, alas kaki, kurang lebih negara-negara Asean ini bisa mengirimkan gitu,” tuturnya. 

    Dalam hal ini, dia melihat manfaat dari penurunan tarif ke 19% belum tampak signifikan. Sebab, negara-negara lain juga mengalami penurunan yang kurang lebih sama dikisaran 15%-19%. 

    “Kembali lagi menurut saya ini bukan hal yang baik bagi Indonesia, tetapi tentu kita harus tetap memberikan pemenuhan terhadap komitmen, karena kita juga tidak pernah tahu ya tarif ini akan berubah lagi atau tidak,” jelasnya. 

    Untuk itu, Indonesia didorong untuk mencari pasar alternatif selain AS ke pasar non tradisional. Sebab, kesepakatan tarif ini bersifat dinamis dan besar kemungkinan untuk berubah. 

    “Jadi sekarang waktunya menurut saya karena sudah di-PHP, tidak ada hal lain yang harus dilakukan selain mempersiapkan fasilitasi perdagangan, misi dagang ke negara-negara non-AS, non-China ya, negara-negara baru yang bisa jadi seperti UN-Europa ya, kita bisa memperkuat perdagangan kita juga di sana,” pungkasnya. 

    Sebagai informasi, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan memberlakukan tarif impor sebesar 19% terhadap produk ekspor asal Malaysia, Thailand, dan Kamboja.  

    Besaran tarif tersebut tercantum dalam perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada Kamis (31/7/2025) waktu setempat, menjelang tenggat 1 Agustus yang dia tetapkan bagi negara-negara mitra untuk merundingkan kerangka kerja perdagangan dengan pemerintahannya. Besaran tarif untuk Malaysia lebih rendah dari ancaman tarif 25% yang disampaikan pada Juli lalu. 

    Adapun, sebelumnya Thailand dan Kamboja diancam tarif sebesar 36%.  Tarif yang dikenakan ketiga negara tersebut sama dengan pungutan yang diberikan ke Indonesia dan Filipina yang telah lebih dulu merampungkan kesepakatan perdagangan.

  • Indonesia-Vietnam Perlu Tingkatkan Kerja Sama Strategis Hadapi Volatilitas Global

    Indonesia-Vietnam Perlu Tingkatkan Kerja Sama Strategis Hadapi Volatilitas Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia dan Vietnam disebut memiliki ruang untuk meningkatkan kerja sama strategisnya dengan segera seiring dengan tingginya ketidakpastian global serta perubahan peta geopolitik dunia.

    Chairman Indonesia Vietnam Friendship Association (IVFA) Budiarsa Sastrawinata menjelaskan peningkatan serta perubahan pola kerja sama perlu dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Vietnam. Hal ini seiring dengan munculnya gejolak ekonomi, perubahan dinamika geopolitik yang konstan, serta tantangan krisis iklim yang kian meningkat.

    “Indonesia dan Vietnam harus memperdalam kerja sama strategis mereka bukan hanya di bidang diplomasi, tetapi juga dalam perdagangan, investasi, dan pertukaran antar masyarakat,” jelas Budiarsa dalam IVFA Members’ Gathering & Forum di Jakarta, Jumat (1/8/2025)

    Senada, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir menambahkan, kembalinya kebijakan proteksionis, termasuk tarif resiprokal Amerika Serikat, tengah mengubah dinamika perdagangan dan rantai pasok global. 

    Oleh karena itu, dia mendorong peningkatan kerja sama antarnegara Asia Tenggara, baik secara bilateral maupun melalui Asean.

    “Pesannya jelas, kita harus semakin mengandalkan satu sama lain, dan mengurangi ketergantungan pada kepastian-kepastian lama,” jelas Tata.

    Dia melanjutkan, sektor swasta di Asean harus mampu beradaptasi, bukan secara terpisah, melainkan secara kolektif. Menurutnya, kolaborasi regional yang lebih mendalam bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. 

    “Ketahanan kita bergantung pada keterhubungan industri lintas negara, inovasi bersama, dan integrasi pasar,” jelasnya.

    Adapun, Tata menambahkan, Indonesia dan Vietnam memiliki hubungan persahabatan yang tangguh dan berlangsung lama. Dia menuturkan, kemitraan dan kerja sama yang bersifat menyeluruh telah menjadi kunci keberhasilan hubungan bilateral kita, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. 

    “Saat ini, kita bangga menyebut satu sama lain sebagai mitra strategis komprehensif. Ini bukan sekadar peningkatan status diplomatik, melainkan cerminan dari ambisi bersama dan kepemimpinan regional,” katanya.

    Dia melanjutkan, dari sisi ekonomi, nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan VIetnam mencapai US$16 miliar pada 2024. Sementara itu, hingga pertengahan 2025, nilai perdagangan itu telah mendekati US$7 miliar. 

    Tata melanjutkan, catatan ini berada di jalur yang tepat untuk melampaui target nilai perdagangan bilateral 2025 sebesar US$18 miliar.

    Lebih lanjut, dia menuturkan, arus investasi juga tumbuh dengan laju yang sehat, terutama di sektor kendaraan listrik, teknologi informasi, dan agribisnis. Tata menuturkan, nilai investasi Vietnam di Indonesia mencapai US$64 juta pada 2024, sedangkan investasi Indonesia di Vietnam sebesar US$27 juta pada waktu yang sama.

    “Sektor-sektor ini bukan hanya menjadi mesin pertumbuhan, tetapi juga pintu menuju kemakmuran bersama,” katanya. 

  • Status Darurat Dicabut, Junta Myanmar Siapkan Pemilu Sarat Kontroversi

    Status Darurat Dicabut, Junta Myanmar Siapkan Pemilu Sarat Kontroversi

    Jakarta –

    Pemerintah militer Myanmar mengumumkan berakhirnya status darurat nasional yang telah diberlakukan sejak kudeta pada Februari 2021. Namun, pengumuman ini dinilai lebih sebagai “kosmetik” politik ketimbang peralihan kekuasaan sejati. Min Aung Hlaing, pemimpin junta yang memimpin kudeta, tetap memegang posisi kunci sebagai presiden sementara sekaligus panglima tertinggi militer.

    Langkah ini disampaikan sebagai bagian dari persiapan menuju pemilihan umum yang direncanakan berlangsung akhir tahun ini. Namun, pengamat dan kelompok oposisi menganggap pemilu tersebut tidak sah dan hanya menjadi alat militer untuk memperkuat cengkeramannya atas negara yang sedang dilanda perang saudara.

    “Enam bulan ke depan adalah masa untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu,” kata juru bicara junta, Zaw Min Tun, dalam pernyataan di media pemerintah.

    Restrukturisasi yang mempertahankan status quo

    Menjelang habisnya masa berlaku dekret darurat terakhir dari tujuh kali perpanjangan, junta mengumumkan pembentukan struktur pemerintahan baru. Min Aung Hlaing menyerahkan jabatan perdana menteri kepada penasihatnya, Jenderal Nyo Saw. Namun, ia tetap memegang kekuasaan tertinggi sebagai presiden sementara dan Ketua Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, badan yang kini mengambil alih seluruh fungsi pemerintahan.

    Selain itu, militer juga membentuk badan baru bernama Komisi Keamanan dan Perdamaian Negara untuk mengawasi pelaksanaan pemilu. Komisi ini, bersama Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Anti-Korupsi, berada di bawah kendali langsung presiden sementara Min Aung Hlaing.

    “Mereka hanya merombak susunan lama dan menyebut rezim ini dengan nama baru,” kata David Mathieson, analis independen yang fokus pada Myanmar. “Ini bagian dari persiapan menuju pemilu yang tidak jelas pelaksanaannya.”

    Pemilu tanpa kepastian di tengah perang saudara

    Rencana pemilu yang semula dijadwalkan Agustus 2023 telah beberapa kali tertunda. Kini junta mengklaim pemilu akan berlangsung bertahap mulai Desember 2025 hingga Januari 2026, menyesuaikan dengan kondisi keamanan di berbagai wilayah.

    Pada Kamis (31/07) malam waktu setempat, televisi negara MRTV melaporkan bahwa darurat militer dan hukum darurat akan diberlakukan selama 90 hari di 63 kotapraja yang tersebar di sembilan wilayah dan negara bagian. Mayoritas adalah daerah perbatasan yang dikuasai pasukan oposisi bersenjata.

    Krisis kemanusiaan meningkat, oposisi tolak pemilu

    Sejak kudeta 2021, kekerasan terus meningkat dan konflik berkembang menjadi perang saudara. Berdasarkan data Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), lebih dari 7.000 orang telah dibunuh oleh militer dan hampir 30.000 lainnya ditahan secara sewenang-wenang.

    Amnesty International mencatat bahwa lebih dari 3,5 juta warga menjadi pengungsi internal. Banyak kelompok oposisi dan organisasi masyarakat sipil menyatakan tidak akan ikut serta dalam pemilu yang dianggap tidak sah dan tidak demokratis.

    “Pemilu ini tidak akan demokratis karena tidak ada media bebas, dan sebagian besar pemimpin partai Aung San Suu Kyi telah ditangkap,” ungkap pengamat hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara.

    Dukungan Cina versus kecaman Barat

    Sementara negara-negara Barat mengecam pemilu Myanmar sebagai upaya militer untuk melanggengkan kekuasaan, pemerintah Cina justru menyatakan dukungan atas rencana tersebut.

    Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Cina menyebut bahwa pihaknya “mendukung jalur pembangunan Myanmar sesuai dengan kondisi nasionalnya dan kemajuan stabil agenda politik domestik Myanmar.”

    Namun, banyak pihak internasional menilai dukungan Cina makin memperkuat legitimasi junta militer yang terus melakukan pelanggaran HAM secara sistematis. Di sisi lain, diplomasi negara-negara ASEAN masih terbagi dalam menyikapi krisis ini.

    “Militer berusaha menggunakan pemilu sebagai alat legitimasi, bukan sebagai ekspresi kehendak rakyat,” ujar seorang diplomat Barat yang meminta namanya dirahasiakan.

    Editor: Hani Anggraini

    Tonton juga video “Junta Militer Myanmar Tolak Gencatan Senjata Meski Korban Gempa Meningkat” di sini:

    (ita/ita)

  • Anggaran Penggabungan 3 Taman di Jaksel Capai Rp 50 M, Pakai Dana KLB

    Anggaran Penggabungan 3 Taman di Jaksel Capai Rp 50 M, Pakai Dana KLB

    Jakarta –

    Program penggabungan tiga taman yakni Taman Ayodya, Langsat, dan Taman Leuseur di Jakarta Selatan memakan anggaran Rp 50 miliar. Pemprov Jakarta menegaskan program tersebut tidak menggunakan APBD, tapi dari dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

    “Dana jadi satu tiga taman Rp 50 miliar, pakai KLB. Iya (bukan APBD), jadi pakai koefisien,” kata Kadis Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Fajar Sauri kepada wartawan, Jumat (1/8/2025).

    Penamaan taman tersebut juga mengalami perubahan, dari yang sebelumnya Taman Asean menjadi Taman Bendera Pusaka. Perubahan penamaan ini berkaitan dengan proses birokrasi yang akan panjang.

    “Iya (Bukan Taman Asean). Untuk seandainya Taman Asean, karena waktunya harus tahun ini kita kejar, perlu birokrasi yang panjang, perlu persetujuan antar negara. Harus butuh waktu,” ujarnya.

    Fajar menyebut penamaan Taman Bendera Pusaka ini hanya akan digunakan sementara waktu untuk mengejar target penggabungan taman yang akan diselesaikan pada tahun ini.

    “Sementara kita memberi nama Taman Bendera Pusaka. Iya (kalau pakai nama Taman Asean) harus butuh waktu, karena itu namanya Taman Bendera Pusaka,” sebut Fajar.

    Dia menyampaikan Taman Bendera Pusaka ini nantinya menjadi kawasan yang terhubung. Sehingga, kata dia, diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk menikmatinya.

    “Lebih menjadi satu titik kawasan yang connecting, jadi kawasan integrated Blok M aja lah, gitu. Nanti penggabungannya kan ada taman literasi, taman bendera pusaka. Hanya (sebagai) kawasan connecting aja,” tuturnya.

    Pramono mengatakan rencananya Desember 2025 ini bisa diresmikan. Sementara peletakan batu pertama atau groundbreaking akan dilaksanakan pada 8 Agustus 2025 mendatang.

    (wnv/wnv)

  • Pedagang Pasar Barito Mulai Kosongkan Kios meski Belum Dapat Tempat Baru Megapolitan 1 Agustus 2025

    Pedagang Pasar Barito Mulai Kosongkan Kios meski Belum Dapat Tempat Baru Megapolitan 1 Agustus 2025

    Pedagang Pasar Barito Mulai Kosongkan Kios meski Belum Dapat Tempat Baru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Sejumlah pedagang di Pasar Hewan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mulai membereskan dagangan mereka, Jumat (1/8/2025) menjelang relokasi pasar pada Minggu (3/8/2025).
    Mereka perlahan mengemas sangkar, peralatan hewan, dan barang dagangan lain untuk dibawa pulang atau dititipkan sementara.
    Meski belum semua kios kosong, geliat pembongkaran dan persiapan untuk pindah sudah tampak di berbagai sudut pasar.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    , beberapa lapak terlihat sudah menutup sebagian etalase, sedangkan pedagang lainnya mulai memindahkan stok ke mobil box untuk dibawa pulang.
    Riko (27), pedagang alat perawatan hewan, mengatakan bahwa ia sudah mulai membereskan dagangan sejak awal pekan.
    Meski belum tahu akan pindah ke mana, ia merasa tak punya pilihan selain mengosongkan kios sesuai tenggat waktu relokasi.
    “Siap enggak siap ya harus siap. Soalnya kami harus kosongin tanggal 3 (Agustus 2025). Kalau enggak, nanti gimana juga,” ujar Riko saat ditemui di kios milik keluarganya.
    Ia menyebut, sebagian barang dagangannya dibawa pulang ke rumahnya terlebih dahulu karena tempat relokasi di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, belum sepenuhnya siap dan jaraknya cukup jauh.
    Beberapa pedagang lain mulai mengurangi jumlah barang jualan sejak pekan lalu.
    Deni (32), pedagang burung yang sudah 16 tahun berjualan di Barito, mengaku telah menutup sebagian rak dagangan sejak akhir Juli.
    “Kami pelan-pelan angkut ke rumah. Tapi masih bingung, karena belum semua dapat tempat baru. Kalau relokasi belum siap, kita mau ke mana?” kata Deni.
    Meski belum resmi tutup, sebagian pedagang memilih tidak menambah stok dagangan baru demi memudahkan proses pindahan.
    Hari Sabtu dan Minggu biasanya menjadi masa paling ramai di Pasar Hewan Barito.
    Namun, dengan tenggat relokasi jatuh pada hari Minggu, para pedagang terpaksa meninggalkan momen potensial untuk mencari pemasukan tambahan.
    “Sabtu-Minggu itu waktunya cari duit. Tapi sekarang malah disuruh kosongin sebelum Minggu. Berat banget, Mbak,” kata Hadi (33), pedagang burung lainnya.
    Ia mengatakan sebagian rekannya masih bertahan berjualan hingga Sabtu (2/8/2025), tetapi bersiap untuk langsung mengangkut barang dagangan pada malam harinya.
    Sejumlah pedagang mengaku belum mendapat kepastian penuh soal kesiapan lokasi relokasi di Lenteng Agung. Sebagian bahkan belum menerima pembagian kios baru.
    “Sampai sekarang belum tahu kios saya nanti di mana. Katanya sih ada, tapi belum jelas. Jadi kosong pun masih bingung mau pindah ke mana,” ujar Deni.
    Para pedagang berharap pemerintah memberi kelonggaran waktu hingga mereka benar-benar bisa pindah ke lokasi baru yang layak. Beberapa di antaranya mengusulkan agar relokasi ditunda hingga setelah Lebaran 2026.
    Adapun relokasi seluruh pedagang Pasar Hewan Barito dilakukan sebagai bagian dari proyek pembangunan Taman ASEAN yang menggabungkan Taman Leuser, Taman Ayodhya, dan Taman Langsat.
    Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Ali Murthadho, menyebut lokasi pengganti di Lenteng Agung akan menjadi sentra baru pedagang hewan dan ruang publik ikonik.
    Namun di lapangan, para pedagang menilai langkah ini terlalu terburu-buru.
    “Kami enggak menolak relokasi. Tapi jangan kami disuruh pergi tanpa kepastian. Bantu kami pindah, bukan usir kami pergi,” kata Riko.
    Dengan waktu yang terus berjalan menuju tanggal 3, satu per satu kios mulai dikosongkan, menyisakan lorong-lorong sunyi yang dulu dipenuhi nyanyian burung dan suara tawar-menawar pembeli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita Pedagang Generasi Ketiga di Pasar Barito yang Berat Hati Direlokasi Megapolitan 1 Agustus 2025

    Cerita Pedagang Generasi Ketiga di Pasar Barito yang Berat Hati Direlokasi Megapolitan 1 Agustus 2025

    Cerita Pedagang Generasi Ketiga di Pasar Barito yang Berat Hati Direlokasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Riko
    (27) hanya bisa pasrah. Pedagang alat perawatan hewan ini telah mewarisi usaha keluarganya di Pasar Hewan
    Barito
    , Jakarta Selatan, selama puluhan tahun.
    Riko merasa sedih harus angkat kaki dari tempat yang telah menjadi sumber penghidupan keluarganya selama puluhan tahun.
    “Sedih pasti, bingung juga mau ke mana. Dagangan akhirnya mau dibawa pulang ke rumah dulu,” kata Riko kepada
    Kompas.com
    saat ditemui di
    Pasar Barito
    , Jumat (1/8/2025).
    Relokasi
    seluruh pedagang Pasar Barito dijadwalkan pada Sabtu (3/8/2025), menyusul proyek pembangunan
    Taman ASEAN
    yang akan menggantikan lahan pasar yang ada sekarang.
    Namun, Riko menilai tempat
    relokasi
    belum siap dan lokasinya terlalu jauh dari domisili para pedagang.
    Riko bukan pedagang baru. Ia merupakan generasi ketiga dari keluarga yang sudah berjualan di Pasar Barito selama lebih dari 20 tahun. Ia kini meneruskan usaha yang dulu dikelola oleh sang ibu dan kakaknya.
    “Ini tempat punya ibu saya, masih dalam keluarga. Kami enggak sewa, cuma bayar retribusi ke pemerintah,” kata Riko.
    Ia mengatakan, usaha yang dijalankannya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, melainkan untuk menafkahi seluruh keluarga.
    Saat ini, ia tinggal bersama keluarga besar dan menggantungkan hidup dari berjualan. Meski berat hati, Riko mengaku tidak punya banyak pilihan.
    Ia dan keluarganya telah menandatangani kesepakatan relokasi dan harus mengosongkan lapak per 3 Agustus.
    “Siap enggak siap ya harus siap. Kalau enggak, kan nanti gimana juga. Sekarang sudah mulai beres-beres, minggu ini,” ujarnya.
    Ia pun belum tahu pasti akan pindah ke mana. Tempat relokasi di Lenteng Agung dianggap terlalu jauh dan belum siap sepenuhnya.
    “Kalau benar dipindahkan, ya ikut saja. Tapi kami sih inginnya waktu dipundurin, kalau bisa sampai Lebaran,” katanya.
    Riko tak menolak relokasi, tetapi berharap ada bantuan nyata dari pemerintah. Ia mengaku khawatir jika tiba-tiba tidak bisa lagi berjualan setelah tanggal 3.
    “Kalau bisa ada sedikit bantuan lah. Karena jujur, takut juga nanti kalau tanggal 3 kenapa-kenapa,” ujarnya.
    Pelanggan setianya pun menyayangkan rencana pemindahan ini. Beberapa dari mereka, menurut Riko, mulai mengeluh karena lokasi relokasi lebih sulit dijangkau.
    “Kalau pakai ojek
    online
    juga keluar ongkos tambahan. Ada yang bilang nanti jadi jarang ke sana,” kata dia.
    Diketahui, Proyek Taman ASEAN yang menggantikan Pasar Barito merupakan bagian dari rencana Pemerintah Provinsi Jakarta untuk memperluas ruang terbuka hijau di Jakarta.
    Taman ini akan menggabungkan tiga taman eksisting, Taman Leuser, Taman Ayodhya, dan Taman Langsat, dan ditargetkan rampung pada Desember 2025.
    Pemerintah menyebut taman ini akan menjadi ruang publik baru yang ikonik. Namun, bagi Riko dan puluhan pedagang lainnya, yang ikonik justru sudah ada, yaitu Barito itu sendiri.
    Tempat yang bukan hanya jadi pusat jual beli hewan dan perlengkapan, tetapi juga ruang sosial, warisan, dan tumpuan hidup banyak keluarga.
    “Harapannya ke depan rezekinya lebih baik. Tapi pemerintah juga semoga lebih bijaksana lagi dalam mengambil keputusan,” tutup Riko.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Relokasi Pasar Barito Dinilai Mendadak, Pedagang Bingung dan Minta Ditunda Megapolitan 1 Agustus 2025

    Relokasi Pasar Barito Dinilai Mendadak, Pedagang Bingung dan Minta Ditunda Megapolitan 1 Agustus 2025

    Relokasi Pasar Barito Dinilai Mendadak, Pedagang Bingung dan Minta Ditunda
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menjelang relokasi besar-besaran Pasar Hewan Barito pada Minggu (3/8/2025), para pedagang mengaku bingung dan cemas.
    Mereka mengeluhkan pemberitahuan yang mendadak, kesiapan fasilitas relokasi yang belum optimal, serta belum adanya kejelasan teknis dari pemerintah.
    Salah satu pedagang, Deni (32), yang telah 16 tahun berjualan burung di
    Pasar Barito
    , menyampaikan kegelisahannya.
    “Semuanya serba mendadak. Tanggal 3 harus kosong, padahal tanggal 1 saja masih banyak yang jualan di sini. Kami kelimpungan. Kalau mau ngontrak, uang dari mana? Kalau pulang kampung, makan apa?” kata Deni saat ditemui
    Kompas.com,
    Jumat (1/8/2025).
    Deni menyebutkan, para pedagang hanya diberi waktu sekitar satu bulan untuk bersiap, tanpa pemberitahuan resmi secara tertulis dari Pemerintah Provinsi
    Jakarta
    .
    “Cuma ada perwakilan dari wali kota datang, bilang ini perintah Gubernur. Tapi dari pihak Gubernur sendiri enggak ada yang datang,” ujarnya.
    Deni berharap pemerintah memberikan perpanjangan waktu untuk relokasi agar para pedagang bisa menyesuaikan diri.
    “Kami cuma minta waktunya diperpanjang. Idealnya sampai habis Lebaran 2026, biar pelanggan juga bisa menyesuaikan,” lanjutnya.
    Menurut mereka, saat ini ada sekitar 135 kios aktif di Pasar Barito. Namun, lokasi relokasi yang disiapkan di kawasan Lenteng Agung hanya menyediakan 66 unit untuk
    pedagang burung
    —jumlah yang jauh dari memadai.
    “
    Pedagang burung
    saja ada 85. Jadi masih kurang 19 kios. Itu yang bikin gaduh dari kemarin,” kata dia.
    Keluhan serupa juga disampaikan Hadi (33), pedagang burung lainnya. Ia kecewa karena lokasi baru belum siap, sementara pedagang sudah diminta angkat kaki dari Barito.
    “Sekarang waktunya cari uang, malah disuruh tutup. Sabtu-Minggu itu masa paling rame buat kami,” ujarnya.
    Hadi berharap pemerintah benar-benar menyiapkan lokasi relokasi secara matang sebelum meminta pedagang pindah.
    Sementara itu, Riko (27), generasi ketiga dari keluarga pedagang alat perawatan hewan di Barito, juga menyampaikan keprihatinan. Ia tak menolak relokasi, namun meminta pemerintah memberi dukungan atau kelonggaran waktu.
    “Kalau bisa ya diundur. Minimal ya lima atau enam bulan lah. Kami ini cuma minta dikasih napas sedikit. Jangan tiba-tiba,” katanya.
    Sebelumnya, Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Ali Murthadho menyampaikan, relokasi dilakukan untuk pembangunan
    Taman ASEAN
    , proyek penggabungan tiga taman eksisting, yaitu Taman Leuser, Taman Ayodhya, dan Taman Langsat.
    Taman ini ditargetkan rampung pada Desember 2025 dan akan diresmikan oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung.
    “Harapannya lokasi relokasi ini nantinya menjadi tempat ikoniknya Jakarta Selatan,” ujar Ali dalam peninjauan lahan, dikutip dari laman resmi selatan.
    jakarta
    .go.id, Jumat.
    Namun hingga saat ini, para pedagang menyebut belum ada kepastian kapan lokasi pengganti benar-benar siap digunakan. Banyak dari mereka memilih bertahan sambil menunggu perkembangan terakhir.
    “Kita tunggu saja. Sebagian sudah mulai nyicil bawa barang ke rumah. Tapi kebanyakan masih bertahan. Kalau tanggal 4 masih ada yang jualan, ya nanti kita musyawarah lagi,” kata Deni.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tarif Trump 19% Berlaku 7 Agustus 2025, Begini Respons Pemerintah

    Tarif Trump 19% Berlaku 7 Agustus 2025, Begini Respons Pemerintah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah resmi menandatangani executive order terkait pengenaan tarif yang berlaku bagi negara-negara mitra dagang utamanya.

    Trump mempertahankan tarif dasar 10% ke negara-negara di mana AS memiliki surplus perdagangan. Lalu, memberlakukan tarif 15% ke mitra dagang utama seperti Uni Eropa (UE), Jepang, dan Korea Selatan (Korsel).

    Sedangkan bagi Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya tarif yang diterapkan masih sama sesuai hasil negosiasi, yaitu di kisaran 19-20%. Untuk Indonesia masih tetap dikenakan 19% dari sebelumnya 32%.

    Pemerintah menganggap, besaran tarif bea masuk yang telah diumumkan Trump pada Kamis malam lalu itu sudah cukup untuk memberikan daya saing ekspor komoditas-komoditas Indonesia ke AS dibanding negara mitra dagang AS lainnya.

    “Indonesia kan seperti kita ketahui sudah selesai dan berlaku tanggal 7 dan seluruh negara ASEAN hampir selesai dan negara-negara yang di ASEAN 19%, kecuali Singapura tarifnya yang paling rendah,” kata Menteri Koordinator Bidang Airlangga Hartarto di kantornya, Jakarta, Jumat (1/8/2025).

    Menurut pemerintah, besaran tarif itu akan membuat kinerja ekspor Indonesia terjaga baik ke AS karena tak mengalami perbedaan dengan negara-negara kompetitor seperti Thailand, Kamboja, Malaysia, Filipina, maupun Pakistan.

    “Karena beberapa negara ASEAN kan 19%, dan paling rendah negara yang memang dengan AS relatif baik. Selama ini juga sama, punya competitiveness terhadap Thailand maupun Malaysia dan sektornya agak mirip tapi ada perbedaan juga, yang penting india agak tinggi sedikit,” ungkap Airlangga.

    Menurut Airlangga, meski tarif perdagangan resiprokal atau bea masuk yang dikenakan Trump ke Indonesia 19%, namun untuk sejumlah komoditas telah resmi ditetapkan menjadi lebih rendah hingga 0%, terutama komoditas-komditas strategis yang tidak dimiliki AS.

    “Bahkan untuk copper konsentrat dan copper catode di nol kan jadi itu yang sejalan dengan pembicaraan untuk mineral strategis antara lain copper dan itu US sudah umumkan juga,” papar Airlangga.

    ‘Jadi itu yang Indonesia sebut industrial comodities jadi secondary process sesudah ore, jadi sudah sejalan dengan apa yang kemarin diumumkan juga oleh secretary commerce dari white house,” tegasnya.

    Berikut ini daftar negara yang tarifnya telah diumumkan Trump dan berlaku 7 Agustus 2025:

    Suriah

    Laos

    Myanmar

    Swiss

    Irak

    Serbia

    Aljazair

    Bosnia dan Herzegovina

    Libya

    Afrika Selatan

    Brunei

    India

    Kazakhstan

    Moldova

    Tunisia

    Bangladesh

    Sri Lanka

    Taiwan

    Vietnam

    Indonesia

    Kamboja

    Malaysia

    Pakistan

    Filipina

    Thailand

    Nikaragua

    Afghanistan

    Angola

    Bolivia

    Botswana

    Kamerun

    Chad

    Kosta Rika

    Pantai Gading

    Republik Demokratik Kongo

    Ekuador

    Equatorial Guinea

    Fiji

    Ghana

    Guyana

    Islandia

    Israel

    Jepang

    Yordania

    Lesotho

    Liechtenstein

    Madagaskar

    Malawi

    Mauritius

    Mozambik

    Namibia

    Nauru

    Selandia Baru

    Nigeria

    Makedonia Utara

    Norwegia

    Papua Nugini

    Korea Selatan

    Trinidad dan Tobago

    Turki

    Uganda

    Vanuatu

    Venezuela

    Zambia

    Zimbabwe

    Brasil

    Kepulauan Falkland

    Inggris

    Uni Eropa

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Susul Indonesia, Trump Kasih Tarif 19% untuk Malaysia dan Filipina – Page 3

    Susul Indonesia, Trump Kasih Tarif 19% untuk Malaysia dan Filipina – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengabarkan, dua negara tetangga yakni Malaysia dan Filipina kini dikenakan porsi tarif impor yang sama oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, sebesar 19%.

    “Hari ini, tanggal 31 (Agustus) ini, sudah ada pengumuman lagi, beberapa negara memang di Asean juga mendapatkan 19%.  Malaysia, Filipina, baru hari ini. Tadi kami sudah dapat infonya,” ujarnya dalam Peresmian Export Center Balikpapan dan Batam, Jumat (1/8/2025).

    Tak hanya Malaysia, Trump diketahui menetapkan tarif 19% untuk negara ASEAN lainnya, yakni Thailand dan Kamboja. Adapun nilai itu lebih besar dari ancaman tarif 25% untuk Malaysia, dan juga ancaman 36% untuk Thailand dan Kamboja. 

    Sementara Filipina lebih dulu dipatok tarif 19% jelang akhir Juli 2025 lalu. Lebih tinggi dari pengumuman sebelumnya sebesar 17%, tetapi sedikit lebih rendah dari ancaman tarif 20%. 

    Meskipun sudah mengantongi tarif Trump 19%, Mendag menyebut Pemerintah RI masih terus bernegosiasi dengan pihak Washington DC. 

    “Dengan Amerika, kita masih proses perundingan, tetapi kan kita sudah mendapatkan 19%,” ungkapnya. 

    Indonesia-Uni Eropa Tuntaskan IEU-CEPA

    Selain kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat, Pemerintah RI terus mengeksplorasi diversifikasi pasar ekspor lain lewat perjanjian bilateral. Seperti kesepakatan Indonesia-Uni Eropa lewat IEU-CEPA yang sebentar lagi akan diselesaikan. 

    “Jadi kita sudah selesai, kemarin diumumkan bapak Presiden, kita sudah menyelesaikan secara substansi perundingan IEU-CEPA. Nanti kita bisa masuk ke 27 negara di Uni Eropa dengan banyak fasilitas, termasuk tarif 0 persen,” kata Mendag. 

    Lagi-lagi Indonesia tidak sendirian. Negara ASEAN lain yakni Vietnam pun disebut telah menuntaskan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa. “Di Asean mungkin baru Indonesia dan Vietnam yang mempunyai perjanjian (sejenis) dengan IEU-CEPA,” imbuhnya.