Xcloud.id

Organisasi: ASEAN

  • RI unggul di G20 dan ASEAN 

    RI unggul di G20 dan ASEAN 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pertumbuhan ekonomi 5,12 persen, Prabowo: RI unggul di G20 dan ASEAN 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 Agustus 2025 – 21:35 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto, dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen, sebagai salah satu yang tertinggi di kawasan G20 dan ASEAN.

    Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    “Pertama, tadi dalam rapat, Presiden memberi arahan terkait dengan perkembangan perekonomian dengan pertumbuhan 5,12. Kita ini menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN,” katanya.

    Ia mengatakan bahwa pertumbuhan ini juga tercermin dari peningkatan penyerapan tenaga kerja, di mana 97,73 persen angkatan kerja telah terserap, setara dengan 3,59 juta orang per Februari 2025.

    Presiden Prabowo, kata Airlangga, menekankan pentingnya memperkuat daya saing nasional. Salah satu langkah kunci adalah mempercepat implementasi sistem perizinan usaha berbasis metode positif melalui Online Single Submission (OSS).

    Dikatakan Airlangga, pemerintah juga telah menerbitkan peraturan pemerintah untuk mendukung kemudahan berusaha ini.

    “Ini perlu disosialisasikan dengan seluruh kelembagaan agar sistem perizinan yang di OSS itu bisa berjalan dengan baik,” kata Airlangga.

    Memasuki semester kedua 2025, pemerintah menargetkan penguatan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. Sejumlah program strategis turut digulirkan, termasuk mendorong investasi dan ekspor melalui kawasan industri, serta mengakselerasi penyaluran kredit.

    Untuk sektor perumahan, kata Airlangga, pemerintah meluncurkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang bersifat revolving hingga Rp20 miliar, khusus bagi kontraktor UMKM.

    KUR ini memungkinkan pembangunan sekitar 40 unit rumah tipe sederhana dari plafon awal Rp5 miliar yang bisa diputar hingga empat kali lipat.

    Selain itu, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen untuk pembelian rumah senilai hingga Rp2 miliar akan terus berlanjut hingga akhir tahun, kata Airlangga.

    Pemerintah juga menyiapkan program pendukung menjelang masa Natal dan Tahun Baru (Nataru), termasuk mendorong sektor-sektor padat karya untuk mengakselerasi produksi di akhir tahun.

    Terkait target investasi, Airlangga menyebut realisasi semester pertama menunjukkan tren positif menuju pencapaian target Rp1.900 triliun tahun ini.

    Presiden dijadwalkan menyampaikan garis besar kebijakan fiskal dan RAPBN 2026 dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus mendatang. 

    Sumber : Antara

  • Prabowo Perintahkan Event MotoGP dan F1 Powerboat Dilanjutkan

    Prabowo Perintahkan Event MotoGP dan F1 Powerboat Dilanjutkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan perhatian dan arahan khusus terkait dengan sektor pariwisata. Beberapa di antaranya untuk melanjutkan perhelatan MotoGP dan F1 Powerboat.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden menaruh perhatian khusus terhadap pariwisata.

    Salah satu arahan Prabowo adalah untuk memberikan kemudahan masuknya wisatawan regional maupun internasional untuk berkunjung ke daerah-daerah pariwisata.

    “Tadi beliau mengarahkan agar pelabuhan-pelabuhan internasional, pelabuhan udara, di tempat destinasi wisata agar diberi kemudahan, agar pesawat regional maupun internasional bisa masuk,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025). 

    Kemudian, Prabowo juga meminta agar perhelatan MotoGP Indonesia di Pertamina Mandalika International Circuit agar dilanjutkan. Begitu pula dengan penyelenggaraan F1 Powerboat di Danau Toba, Sumatera Utara. 

    Adapun Prabowo juga memberikan arahan ihwal perekonomian di semester II/2025, khususnya setelah ekonomi tumbuh 5,12% secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Airlangga mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di Asean maupun G20. Prabowo, terangnya, meminta agar pemerintah mendorong daya saing dengan mempermudah perizinan berusaha. 

    “Pemerintah telah mengeluarkan PP yang terkait dengan kemudahan perizinan yang menggunakan metode positif. Nah, ini perlu disosialisasikan dengan seluruh kelembagaan agar sistem perizinan yang di OSS itu bisa berjalan dengan baik,” terangnya. 

    Selain itu, pemerintah pada paruh kedua 2025 akan menyalurkan berbagai stimulus dan insentif untuk menggerakkan perekonomian masyarakat seperti KUR perumahan dan FLPP, perpanjangan PPN DTP 100%, serta program untuk Natal dan Tahun Baru. 

    “Dan juga pemerintah mendorong sektor-sektor padat karya untuk bisa mengakselerasi produksinya sampai dengan akhir tahun ini,” terangnya.

  • Tarif Trump Berlaku Hari Ini 7 Agustus, RI Bukan yang Terendah di Asean

    Tarif Trump Berlaku Hari Ini 7 Agustus, RI Bukan yang Terendah di Asean

    Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan tarif Trump terhadap negara mitra dagang Amerika Serikat (AS) berlaku mulai hari ini 7 Agustus 2025. Negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia dan negara-negara Asean kini diberlakukan tarif dagang terbaru untuk menjual barang ke Amerika Serikat.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan revisi jadwal pemberlakuan tarif yang semula 1 Agustus 2025, tetapi diundur hingga Kamis (7/8/2025). 

    Untuk Indonesia, Trump mengatakan AS telah mencapai kesepakatan tarif impor sebesar 19% untuk produk-produk dari RI yang masuk ke AS, lebih rendah dari yang sebelumnya 32%. Akan tetapi, barang-barang AS yang masuk ke Indonesia nantinya tidak akan dikenakan tarif sama sekali.

    Kendati demikian, jika dibandingkan secara regional, tarif Trump untuk Indonesia bukan yang paling rendah. Trump menerapkan tarif 10% untuk Singapura. Sementara, banyak negara Asean yang juga dikenakan tarif 19% sama dengan Indonesia seperti Malaysia dan Filipina.

    Mengutip laman resmi Gedung Putih pada Kamis (7/8/2025), perjanjian perdagangan AS-Indonesia ini disebut akan memperkuat hubungan ekonomi jangka panjang antara kedua negara, yang sebelumnya telah dibangun melalui Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (Trade and Investment Framework Agreement/TIFA) yang ditandatangani pada 16 Juli 1996.

    Dalam kesepakatan dagang terbaru tersebut, Indonesia akan menghapus sekitar 99% hambatan tarif terhadap berbagai produk industri, pangan, dan pertanian asal AS. Sementara itu, AS akan menurunkan tarif resiprokal atas barang asal Indonesia menjadi 19%, sesuai Perintah Eksekutif 14257 (2 April 2025). 

    “AS juga dapat menurunkan tarif lebih lanjut untuk komoditas yang tidak tersedia atau tidak diproduksi di dalam negeri AS,” jelas pernyataan tersebut.

    Selain itu, kedua negara juga berupaya untuk menghapus persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bagi produk AS, mengakui standar kendaraan dan emisi AS, serta menerima sertifikat FDA dan izin pemasaran bagi alat kesehatan dan farmasi. Indonesia juga akan menghapus inspeksi pra‑pengapalan dan perizinan impor atas barang-barang AS.

    Kemudian, semua produk pangan dan pertanian AS dibebaskan dari lisensi impor dan aturan keseimbangan komoditas. Indonesia akan mengakui indikasi geografis dan mengizinkan otorisasi pemasaran untuk daging, unggas, dan produk susu AS.

    Berikut Perbandingan Tarif Trump untuk Negara-negara Asean:

    1. Indonesia 19%

    2. Malaysia 19%

    3. Singapura 10%

    4. Thailand 19%

    5. Filipina 19%

    6. Brunei Darussalam 25%

    7. Vietnam 20% 

    8. Laos 40%

    9. Myanmar 40%

    10. Kamboja 19%

  • Pertumbuhan Ekonomi RI Disebut Termasuk Tertinggi di ASEAN, Serap 97 Persen Angkatan Kerja Nasional 7 Agustus 2025

    Pertumbuhan Ekonomi RI Disebut Termasuk Tertinggi di ASEAN, Serap 97 Persen Angkatan Kerja Nasional 7 Agustus 2025

    Pertumbuhan Ekonomi RI Disebut Termasuk Tertinggi di ASEAN, Serap 97 Persen Angkatan Kerja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyinggung pertumbuhan ekonomi RI yang mencapai 5,12 persen, di mana Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di ASEAN.
    Pemerintah pun berkomitmen untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai strategi, termasuk di antaranya percepatan investasi, kemudahan perizinan berusaha, dan peningkatan konsumsi rumah tangga.
    “Bapak Presiden memberi arahan terkait dengan perkembangan perekonomian. Dan perkembangan perekonomian dengan pertumbuhan 5,12 persen. Kita ini menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN,” ujar Airlangga di Istana, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
    Airlangga menambahkan, peningkatan tersebut juga tecermin dari sisi ketenagakerjaan. Menurutnya, sebanyak 97,73 persen penduduk dalam angkatan kerja telah terserap.
    Selain itu, Prabowo memandang bahwa daya saing dengan berbagai negara menjadi penting.
    Maka dari itu, kata Airlangga, Prabowo mendorong percepatan reformasi perizinan berusaha.
    “Pemerintah telah mengeluarkan PP yang terkait dengan kemudahan perizinan yang menggunakan metode positif. Nah ini perlu disosialisasikan dengan seluruh kelembagaan agar sistem perizinan yang di OSS itu bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.
    Lalu, memasuki semester kedua tahun 2025, pemerintah juga menitikberatkan pada upaya menjaga daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga.
    Airlangga mengatakan, sejumlah program unggulan disiapkan, termasuk dorongan terhadap investasi kawasan, ekspor, serta pembiayaan sektor perumahan.
    “Untuk perumahan ada FLPP. Kemudian juga baru diluncurkan KUR perumahan. KUR perumahan itu kreditnya bersifat revolving dengan Rp 5 miliar bisa di-revolve 4 kali. Sehingga bisa disiapkan sampai dengan 20 miliar. Nah itu untuk mendorong sektor konstruksi dan itu melibatkan hanya kontraktor yang UMKM,” kata Airlangga.
    Selain itu, fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian rumah hingga Rp 2 miliar juga tetap dilanjutkan hingga akhir 2025.
    Di samping itu, pemerintah juga tengah menyiapkan program strategis dalam rangka menyambut periode Natal dan Tahun Baru 2026.
    Lebih lanjut, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan menjadi agenda khusus yang akan disampaikan oleh Presiden pada 15 Agustus mendatang.
    Namun demikian, Prabowo juga menekankan bahwa program-program non-anggaran yang dapat memperkuat iklim investasi harus tetap menjadi prioritas kementerian dan lembaga.
    “Arahan Bapak Presiden tentu seluruh program yang terkait dengan non-anggaran ini harus terus didorong oleh kementerian/lembaga. Karena investasi menjadi kunci dari pada pertumbuhan ekonomi selanjutnya,” imbuh Airlangga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perdagangan berkelanjutan topang ekonomi baru ASEAN Rabu, 06 Agustus 2025 – 16:14 WIB

    Perdagangan berkelanjutan topang ekonomi baru ASEAN
    Rabu, 06 Agustus 2025 – 16:14 WIB

  • Meluruskan Kembali Implementasi Anggaran Pendidikan 20 Persen

    Meluruskan Kembali Implementasi Anggaran Pendidikan 20 Persen

    Jakarta –

    Mungkin yang terbayang dalam pikiran para inisiator anggaran pendidikan 20 persen dari APBN adalah dalam beberapa waktu ke depan kualitas pendidikan nasional akan sejajar bahkan mendahului negara-negara ASEAN lainnya. Ketika pemerintah mulai menerapkan kebijakan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN menjadi anggaran wajib (mandatory spending) setiap tahunnya, terbayang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan alokasi belanja publik untuk pendidikan terbesar di Asia.

    Anggaran pendidikan di Indonesia mulai mencapai 20 persen dari APBN dimulai pada tahun 2009, semenjak Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan UU No 16 Tahun 2008 tentang APBN 2008 bertentangan dengan UUD 1945. Anggaran pendidikan 15,6 persen dalam APBN 2008 dinilai tidak memenuhi amanat konstitusi sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Pasca-keputusan MK, anggaran pendidikan 2009 menjadi Rp 208,3 triliun atau sekitar 20,8 persen. Maka semenjak tahun 2009 hingga saat ini, perencanaan anggaran pendidikan selalu mencapai 20 persen.

    Pada saat awal implementasi penerapan anggaran pendidikan menjadi mandatory spending tahun 2009, kualitas pendidikan nasional yang tercermin dari skor keterampilan global (membaca, matematika dan sain) yang diukur dalam survey Programme for International Student Assessment (PISA), Indonesia memiliki skor rata-rata 385 berada pada peringkat ke-57 dari 65 negara. Untuk kategori membaca, Indonesia memperoleh skor 402 (rata-rata OECD 493). Dalam kategori matematika, yakni 371 (rata-rata OECD 496). Sedangkan untuk kategori sains, Indonesia memperoleh skor 383, jauh di bawah rata-rata OECD sebesar 501. Skor ini menjadi baseline untuk mengukur dampak yang ditimbulkan oleh anggaran mandatory tersebut.

    Setelah 16 tahun (2009-2025) implementasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN, apa dampak dan perubahan yang ditimbulkannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, adanya mandatory spending tersebut berdampak terhadap membaiknya akses pendidikan. Hal ini ditunjukkan dari angka partisipasi sekolah yang semakin meningkat setiap tahunnya. Namun dari sisi peningkatan mutu pendidikan, belum memberikan hasil yang menggembirakan. Skor PISA, HCI (Human Capital Index), kompetensi guru, dan ketimpangan kualitas pendidikan antardaerah masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

    Pencapaian skor PISA anak-anak Indonesia bisa menjadi ukuran yang valid. Penilaian terakhir PISA dilakukan pada tahun 2022 yang publikasinya dirilis tahun 2023. Dilihat dari tiga unsur pengetahuan yang dinilai, untuk pengetahuan membaca Indonesia mendapatkan skor 359 poin (rata-rata OECD 476). Selanjutnya, pengetahuan matematika, Indonesia mendapatkan skor 366 poin (rata-rata OECD 472). Terakhir, pengetahuan sains dengan skor 383 poin (rata-rata OECD 485). Dari ketiga penilaian pengetahuan tersebut, jelas bahwa penilaian PISA Indonesia berada di bawah negara-negara OECD bahkan ASEAN.

    Hasil skor PISA 2022 yang didapatkan Indonesia memberikan sejumlah catatan terkait kualitas dan kondisi dunia pendidikan nasional. Secara rata-rata, Indonesia mendapatkan skor PISA 369 poin. Ironisnya, skor PISA 2022 ini merupakan skor terendah Indonesia yang nilainya berada di bawah skor tahun 2009. Artinya selama 16 tahun alokasi anggaran pendidikan 20 persen belum memberikan pengaruh yang signifikan bagi dunia pendidikan. Hal ini tentunya, harus menjadi bahan evaluasi karena adanya penurunan tingkat kualitas pendidikan nasional.

    Meluruskan Anggaran Pendidikan 20 Persen

    Perjalanan panjang anggaran pendidikan dalam 16 tahun terakhir, mengalami banyak distorsi dalam pengalokasinnya, sehingga berdampak terhadap ketercapaian akses, kualitas, dan relevansi pendidikan terhadap kemajuan bangsa dalam fase bonus demografi yang sedang berlangsung. Salah satu bukti nyata adalah semakin menurunnya skor PISA Indonesia dalam dua dekade terakhir. Saat ini, tidak cukup hanya mengevaluasi nilai anggaran pendidikan 20 persen semata, tetapi juga harus melihat pengalokasiannya secara detail dan mendalam.

    Alokasi anggaran pendidikan tahun 2025 mencapai angka Rp 724 triliun. Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp 297,2 triliun (41,05%) disalurkan melalui anggaran Belanja Pemerintah Pusat (BPP). Sedangkan alokasi anggaran melalui transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 347,09 triliun (47,94%). Dari alokasi anggaran BPP, disalurkan melalui Kementerian/Lembaga (K/L) senilai Rp 261,61 triliun (88,03%), sisanya untuk non-K/L sebesar Rp 35,55 triliun (11,96%).

    Alokasi anggaran pendidikan di kementerian yang terkait pendidikan secara langsung, terdapat di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp 33,54 triliun (12,82%) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Rp 57,68 triliun (22,05%), Kementerian Pendidikan Kebudayaan Rp 2,37 triliun (0,91%), serta Kementerian Agama Rp 65,92 triliun (25,19%). Artinya anggaran pendidikan yang dikelola oleh kementerian terkait pendidikan berkisar Rp 159,51 triliun atau 60,97 persen dari anggaran K/L, sisanya sebesar Rp 102,10 triliun atau 39,02% tersebar di 17 K/L.

    Ketimpangannya terlihat dari besarnya anggaran pendidikan di luar kementerian bidang pendidikan dan agama, jelas dialokasikan untuk pendidikan kedinasan di 17 K/L. Padahal, yang menikmati sekolah kedinasan per tahunnya hanya 13.000 orang. Bandingkan dengan pendidikan formal dari tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi serta agama, jumlah siswanya mencapai 62 juta di bawah Kementerian Pendidikan dan 12,5 juta di bawah naungan Kementerian Agama. Ketimpangan pengalokasian ini perlu diluruskan kembali.

    Begitu pula dengan anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah sebesar Rp 347,09 triliun (47,94%), efektivitas anggarannya banyak tidak tepat sasaran. Temuan World Bank layak untuk dicermati, terdapat empat aspek masalah alokasi biaya pendidikan melalui transfer ke daerah, yaitu: pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah, kualitas guru yang belum memadai, akuntabilitas yang rendah serta kualitas monitoring evaluasi yang belum optimal.

    Pemerintah harus segera meluruskan kembali implementasi anggaran pendidikan 20 persen. Terutama untuk memperkuat pendidikan dasar dan menengah yang menjadi fondasi utama kualitas pendidikan di Indonesia. Selain itu, komitmen anggaran tersebut penting untuk meningkatkan kualitas guru, sarana dan prasarana setiap sekolah. Membaca kembali hasil PISA 2022 bukan sekadar melihat capaian angka belaka, tetapi perlu untuk menjadi pijakan reflektif untuk memastikan arah transformasi pendidikan nasional benar-benar berada di jalur yang tepat untuk mengoptimalkan bonus demografi dan menyambut Indonesia maju tahun 2045.

    Sejatinya Presiden Prabowo Subianto memiliki momentum dan kesempatan untuk melakukan koreksi dan review terhadap kebijakan pengalokasian anggaran pendidikan 20 persen. Saat ini pemerintah sedang menyusun nota keuangan dan RAPBN 2026 yang akan disampaikan oleh presiden di hadapan sidang paripurna DPR tanggal 16 Agustus 2025. Hal ini mendesak, selain sebagai amanat konstitusi, anggaran pendidikan 20 persen ini menjadi kunci untuk memperbaiki kualitas dan akses pendidikan nasional sesuai dengan harapan dan rencana pemerintah untuk membangun peta jalan menuju Indonesia maju tahun 2045.

    Handi Risza. Wakil Rektor Universitas Paramadina.

    (fas/fas)

  • Prabowo dukung ASEAN cari solusi damai di Myanmar, Thailand-Kamboja

    Prabowo dukung ASEAN cari solusi damai di Myanmar, Thailand-Kamboja

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo dukung ASEAN cari solusi damai di Myanmar, Thailand-Kamboja
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 Agustus 2025 – 19:23 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia mendukung ASEAN untuk mencari solusi damai mengakhiri perang saudara di Myanmar, dan konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, Presiden Prabowo menyinggung konflik-konflik di kawasan, dan di luar kawasan yang berkontribusi gejolak geopolitik dan geoekonomi global.

    “Kita lihat di kawasan kita sendiri, konflik Myanmar jalan terus dan tidak kelihatan arah untuk menyelesaikan secara damai, walaupun kita akan dukung ASEAN terus untuk berperan mencari solusi damai di (negara-negara) tetangga kita. Belum lagi kita lihat sekarang muncul lagi konflik bersenjata antara sesama anggota ASEAN, Kamboja dan Thailand,” sambung Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menilai dinamika global dan dinamika di kawasan yang saat ini dihadapi Indonesia, terutama setelah 10 bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berjalan lebih rumit dibandingkan dengan pada saat periode awal pemerintahan baru berjalan.

    “Waktu kita mulai pemerintahan kita 20 Oktober, situasi geopolitik dan geoekonomi tidak serumit sekarang. Sekarang, tidak hanya kita menghadapi dampak dari perang di mana-mana, konflik di mana-mana, konflik di Ukraina, konflik di Timur Tengah, Gaza, Tepi Barat, Lebanon, Suriah yang begitu dahsyat, yang memakan korban begitu banyak di depan mata seluruh dunia,” kata Presiden.

    Presiden melanjutkan ada juga perang India-Pakistan, dan dinamika muncul akibat penetapan tarif oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada banyak negara, termasuk Indonesia.

    Terlepas dari situasi geopolitik dan geoekonomi yang rumit itu, Presiden Prabowo menilai pemerintahan yang dia pimpin dapat tetap fokus bekerja, dan tetap tenang.

    “Kita bergerak sebagai satu tim. Kita negosiasi. Kita berunding. Kita tidak emosional. Kita tidak terpancing. Kita mengerti bahwa kita punya kepentingan yang besar. Tugas Pemerintah Indonesia adalah melindungi rakyat Indonesia, melindungi pekerja-pekerja kita, dan keluarga mereka,” ujar Presiden kepada jajarannya.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu siang, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sidang Kabinet Paripurna kali ini merupakan yang kedelapan kalinya digelar selama pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejak keduanya resmi menjabat pada 20 Oktober 2024. 

    Sumber : Antara

  • Fenomena Rojali, Rohana dan Rohalus, Kadin DKI terjun temui pedagang

    Fenomena Rojali, Rohana dan Rohalus, Kadin DKI terjun temui pedagang

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Fenomena Rojali, Rohana dan Rohalus, Kadin DKI terjun temui pedagang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 Agustus 2025 – 15:36 WIB

    Elshinta.com – Fenomena sepinya pusat-pusat perbelanjaan offline seperti Pasar Tanah Abang maupun Blok M di kawasan Jakarta pascamerebaknya penggunaan marketplace di sekitar tahun 2010, Kadin DKI Jakarta di bawah pimpinan Ketua umumnya Diana Dewi merasa terpanggil untuk terjun langsung berdiskusi dengan pengelola maupun perwakilan pedagang.

    Menurut Diana Dewi rombongan jarang beli (rojali), rombongan hanya nanya (rohana) bahkan rombongan hanya mengelus (rohalus) muncul imbas dari menurunnya daya beli masyarakat sekaligus masifnya pembelian online sehingga pasar offline terdampak relatif lebih sepi.

    “Dengan kunjungan ini tentunya kami akan mendengar langsung sebagian pedagang yang telah berteriak mengeluh dan nanti akan ada kebijakan yang berpihak pada teman-teman pedagang. Masukan dari para pedagang nanti akan kami bawa kepada stakeholder terkait yaitu DPRD dan Pemprov DKI Jakarta agar pemerintah segera turun tangan,” ungkap Diana Dewi, Rabu (6/8).

    Melihat fenomena sepinya transaksi belanja pada pasar offline yang legendaris seperti Tanah Abang, Pasar Baru, Glodok, Blok M, ITC dan sebagainya, Diana Dewi menambahkan bahwa dunia pasar offline di Indonesia membutuhkan peta jalan transformasi pada sektor ritel dan UMKM.

    Adapun empat peta jalan tersebut lanjut Diana meliputi revitalisasi pusat grosir, digitalisasi yang inklusif, pelatihan adaptasi teknologi serta proteksi cerdas terhadap produk dalam negeri.

    Saat disinggung revitalisasi seperti apa yang akan disampaikan oleh Kadin DKI pada para stakeholder setelah mendengar masukan dari para pedagang, Diana menegaskan bahwa infrastruktur pada pasar-pasar legendaris yang telah dibangun puluhan tahun silam harus diperbaiki.

    “Harus ada magnet atau daya tarik baru yang bisa mendatangkan pembeli datang langsung berbelanja. Hal lainnya adalah PBB yang terus naik dan harus disesuaikan dengan kemampuan bayar pedagang serta tata kelola parkir yang harus terus diperbaiki,” jelas Diana.

    Masih cukup banyaknya pedagang yang belum melek teknologi untuk berdagang dengan memanfaatkan marketplace sebagai pasar online, Kadin DKI tandas Diana Dewi akan memberikan pembinaan dan pelatihan digitalisasi.

    Pasar Tanah yang merupakan salah satu pasar dengan transaksi terbesar di ASEAN, lanjut Diana, ternyata setelah berkomunikasi dengan perwakilan pedagang masih cukup banyak pedagang yang belum menguasai sepenuhnya cara berdagang online.

    “Kadin DKI bersama Pemprov DKI Jakarta akan menggelar semacam pelatihan tentang pentingnya digitalisasi dalam berdagang di era modern. Kami juga mengusulkan agar pemerintah membuat e-commerce sendiri dimana nantinya para pengguna e-commerce tidak terbebani dari potongan harga yang ada setelah pedagang menerima uang dari hasil penjualan” tutup Diana Dewi.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Bappenas Gandeng Uni Eropa Kawal Pengembangan Ekonomi Biru – Page 3

    Bappenas Gandeng Uni Eropa Kawal Pengembangan Ekonomi Biru – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merilis dua dokumem strategis dalam koridor ekonomi biru. Keduanya berkaitan dengan pangan hasil laut dan koridor pengembangan ekonomi berbasis kelautan.

    Dua dokumen tersebut yakni Blue Food Assessment (BFA) Indonesia dan Penghitungan Indonesia Blue Economy Index (IBEI).

    Dokumen BFA memetakan kondisi aktual dan strategis pangan akuatik untuk ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Sedangkan, IBEI menjadi instrumen komprehensif untuk mengukur kemajuan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. 

    “Lautan Indonesia bukan hanya masa depan bangsa, tetapi masa depan dunia. Melalui peluncuran dua dokumen strategis ini, kita membangun fondasi perencanaan yang kuat, berbasis data, dan berpihak pada keberlanjutan,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam momen peluncuran, di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

    Dia mengatakan, dua dokumen ini fokus pada sistem produksi yang efisien, peningkatan nilai tambah, pemenuhan konsumsi gizi protein berimbang bagi masyarakat, dan tata kelola kelautan demi menjaga keberlangsungan ekosistem terpadu. 

    “Kita ingin memastikan pembangunan kelautan dan perikanan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga menjaga ekosistem dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat pesisir. Inilah inti dari transformasi ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

    Dokumen BFA disusun Kementerian PPN/Bappenas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Uni Eropa, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Stanford University, dan Microsave Consulting. Sementara dokumen IBEI dikembangkan Kementerian PPN/Bappenas bersama Uni Eropa sebagai mitra utama yang menilai pencapaian pembangunan ekonomi biru secara berkelanjutan dan inklusif.

  • 75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat Chongqing–Jakarta

    75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat Chongqing–Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan mobil asal Tiongkok, “SERES” dengan merek kendaraan listrik “Aito” akan menggelar tur jalan darat dari Chongqing ke Jakarta.

    “Kami dari KIKT (Kadin Indonesia Komite Tiongkok) berada di Chongqing, Tiongkok untuk menyelenggarakan satu kegiatan besar di mana nanti mobil Aito akan melalui jalan darat menuju Indonesia dari Chongqing dan akan ada penyambutan besar nanti pada 25 Agustus 2025 di Indonesia,” kata Ketua KIKT Garibaldi “Boy” Thohir kepada ANTARA seusai peluncuran tersebut di Chongqing, Senin.

    Tur darat dengan judul “Open the Way with Aito” tersebut menempuh rute Chongqing, melewati negara-negara di ASEAN hingga kemudian mencapai Jakarta dengan jalur sekitar 5.000 kilometer.

    Sedangkan mobil yang akan digunakan adalah seri Aito M5, Aito M7, dan Aito M9.

    “Pemerintah China, terutama Presiden Xi Jinping itu sudah mencanangkan ‘One Belt One Road’ dan ini juga merupakan salah satu contoh ‘Silk Road’ dari Chongqing menuju Indonesia dan kedua, tentunya di kegiatan ini saya ingin menarik perhatian anak-anak muda,” tambah Boy.

    Anak-anak muda tersebut diwakili dengan kehadiran antara lain pesohor seperti Boy William dan Gading Marten hingga Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara X Bhre Cakrahutomo Wira Sudjiwo atau yang biasa disapa Gusti Bhre.

    “Karena biasanya kan anak-anak muda lebih fun, lebih suka yang informal. Jadi saya melibatkan Boy William, Gading Marten untuk menjadi ikon-ikon dan kalangan muda Indonesia bisa melihat bagaimana kemajuan teknologi Tiongkok dan terutama adalah hubungan baik antara kedua negara,” ungkap Boy.

    Dalam acara tersebut, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya terkait Indonesia dan China saja tapi juga beberapa negara di ASEAN.

    “Itu menandakan bahwa industri ini akan masuk ke Indonesia, berproduksi di Indonesia untuk pasar ASEAN, karena itu KBRI Beijing mendukung sepenuhnya,” ungkap Dubes Djauhari.

    Dubes Djauhari menilai, kendaraan dengan energi terbarukan (New Energy Vehicle) menjadi salah satu bagian dari ekonomi hijau.

    “Kita punya bahan-bahan material khususnya untuk memproduksi baterai sebagai komponen utama dari industri kendaraan listrik. Untuk itu, kami menyambut baik adanya industri kendaraan listrik di Indonesia dan Tiongkok sekarang juga menjadi produsen utama kendaraan listrik di dunia,” tambah Dubes Djauhari.

    Dalam sambutannya, Dubes Djauhari menyebut para pemuda, inovator hingga para wisatawan juga mulai mengambil peran dalam hubungan Indonesia-Tiongkok.

    “Acara seperti ini menumbuhkan rasa ingin tahu, semangat petualangan, dan saling pengertian dan saat tur ini dimulai dari Chongqing, harapannya dapat juga membawa kawasan ASEAN-Tiongkok yang lebih terintegrasi, kemitraan Indonesia-Tiongkok yang lebih strategis, berkelanjutan, dan komprehensif serta masa depan yang lebih tangguh dan ramah lingkungan,” jelas Dubes Djauhari.

    Sementara Presiden SERES Automotive Leon He mengatakan sebelumnya Aito sudah pernah menempuh ekspedisi darat sejenis di daratan Eropa.

    “Ekspedisi tahun lalu yang menempuh 15.000 km selama 38 hari hingga Paris, hal itu sudah membuktikan ketangguhan produk kami. Tahun ini, perjalanan akan berlanjut ke Indonesia, pasar strategis dengan potensi ekonomi 150 miliar dolar AS dan komitmen kuat terhadap kendaraan energi terbarukan,” kata Leon He.

    Leon He menyebut, kehadiran pabrik SERES di Indonesia sejak 2017 menjadi batu loncatan penting untuk ekspansi di kawasan ASEAN.

    “Brand” Aito sendiri belum masuk ke Indonesia tapi SERES Automobile telah hadir di Tanah Air melalui PT Sokonindo Automobile.

    Pabrik Sokonindo berdiri sejak 2017 di kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Banten seluas 20 hektar dan total investasi 150 juta dolar AS yang bisa menghasilkan produksi mobil maksimum 50.000 unit per tahun untuk kebutuhan pasar Indonesia maupun mancanegara.