Xcloud.id

Organisasi: ASEAN

  • Peringati Harteknas, Pertamina Pertegas Komitmen Pengembangan EBT

    Peringati Harteknas, Pertamina Pertegas Komitmen Pengembangan EBT

    Jakarta, CNBC Indonesia – Memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Harteknas) 2025 yang jatuh setiap tanggal 10 Agustus, PT Pertamina (Persero) berkomitmen memperkuat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), serta transformasi teknologi berbasis keberlanjutan.

    Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza mengatakan, perusahaan kini tidak hanya berfokus pada bisnis hidrokarbon sebagai warisan (legacy business), tetapi juga telah mengembangkan beragam solusi energi hijau. Salah satu inovasi utama yang ditonjolkan adalah program pengembangan bioetanol di lingkungan Pertamina Group.

    “Pertamina tengah memanfaatkan berbagai jenis feedstock lokal seperti molase (produk samping industri gula), batang sorgum, dan nira aren untuk memproduksi bioetanol. Produk ini nantinya akan digunakan sebagai bahan bakar campuran (blending) untuk gasolin,” terang Oki pada kegiatan forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) di Bandung, 8 Agustus 2025.

    Selain bioetanol, lanjutnya, Pertamina juga menampilkan progres pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) sebagai solusi bahan bakar ramah lingkungan untuk sektor penerbangan, serta bahan baku minyak goreng bekas atau Used Cooking Oil (UCO). Ke depan, Pertamina mendorong terbentuknya ekosistem nasional untuk pengumpulan UCO sebagai bahan baku SAF.

    Dengan langkah tersebut, Indonesia diharapkan mampu menjadi pusat produksi SAF untuk kawasan ASEAN.

    “Kedepannya kita berharap akan ada ekosistem untuk pengumpulan minyak goreng bekas atau used cooking oil menjadi Sustainable Aviation Fuels. Cita-cita besarnya Indonesia nanti akan menjadi hub bagi produksi Sustainable Aviation Fuel di ASEAN,” imbuh Oki.

    Pada kesempatan yang sama, Pertamina juga menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan pemerintah dalam inisiatif menyelenggarakan forum KSTI 2025 yang digelar di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, Jawa Barat yang berlangsung pada tanggal 7 – 9 Agustus 2025.

    Menurut Oki, Forum KSTI 2025 dinilai sangat strategis dalam membuka peluang kolaborasi antara industri, perguruan tinggi, dan lembaga riset.

    Partisipasi Pertamina dalam acara ini menegaskan posisi perusahaan sebagai pemimpin transisi energi di Indonesia. Dengan mengedepankan inovasi, kolaborasi, dan riset berkelanjutan, Pertamina berkomitmen mendukung agenda nasional menuju energi yang lebih bersih, efisien, dan berdaulat.

    “Tentunya kita mendapatkan lebih banyak lagi kerjasama dengan universitas-universitas termasuk dengan balai penelitian, BRIN yang nantinya akan membantu Pertamina dalam menjalankan mandat dari pemerintah. Baik itu di hulu, meningkatkan produksi di hilir, meningkatkan efisiensi, menghasilkan BBM yang ramah lingkungan, dan juga di bidang energi terbarukan, sebagai kontribusi untuk meningkatkan porsi dari renewables atau energi terbarukan di dalam bauran energi nasional,” ujar Oki.

    Hari Kebangkitan Teknologi Nasional menjadi momentum bagi Pertamina untuk mempercepat adopsi teknologi inovatif yang berdampak langsung pada keberlanjutan energi.

    Inovasi teknologi bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan strategis bagi keberlangsungan energi. Melalui pengembangan EBT, bioetanol, dan SAF, Pertamina berupaya menghadirkan solusi untuk mendukung transisi energi sekaligus menjaga ketahanan energi nasional.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ini Mobil yang Bikin Penjualan di Malaysia Melesat, Kalahkan Indonesia

    Ini Mobil yang Bikin Penjualan di Malaysia Melesat, Kalahkan Indonesia

    Jakarta –

    Pasar mobil ASEAN masuk babak baru. Sebab, untuk pertama kalinya, Malaysia sukses melampaui Indonesia dalam penjualan mobil kuartal II tahun ini. Lantas, model mobil seperti apa yang menjadi primadona di Tanah Melayu?

    Menurut laporan Nikkei Asia, merek legendaris seperti Perodua dan Proton masih menguasai pasar setempat. Pangsa pasarnya tembus 63 persen pada paruh pertama tahun ini.

    Secara spesifik, ada dua model mobil yang menjadi bintang utama di Malaysia, yakni Perodua Alza dan Proton Saga. Keduanya sukses bersaing dengan sedan-sedan Jepang seperti Toyota Vios dan Honda City. Kombinasi harga terjangkau, fitur kekinian, plus efisiensi bahan bakar membuatnya laris manis.

    Perodua Alza merupakan MPV 7 penumpang yang dikenal lega dan irit. Dibekali mesin 1.5 liter, desain modern, fitur keselamatan lengkap, dan harga ramah kantong, mobil ini jadi incaran keluarga muda Malaysia.

    Perodua Alza 2024. Foto: Doc. Perodua

    Sementara Proton Saga merupakan sedan kompak legendaris yang sudah ada sejak puluhan tahun silam. Versi terbarunya tetap mempertahankan harga terjangkau, tapi dengan upgrade fitur seperti infotainment layar sentuh, kontrol stabilitas elektronik, dan mesin 1.3 liter yang efisien.

    Tak hanya mobil bensin, tren mobil listrik dan hybrid juga ikut mendorong penjualan. Konsumen Malaysia mulai melirik kendaraan ramah lingkungan, apalagi dengan adanya insentif pemerintah.

    Hasilnya, penjualan mobil di Malaysia pada kuartal II 2025 tercatat 183.366 unit, mengalahkan Indonesia yang hanya membukukan 169.578 unit pada periode yang sama.

    Di Indonesia, penjualan justru melempem. Data menunjukkan, ada penurunan 21 persen pada Juni, terjun bebas sejak Maret 2024. Faktor utamanya? Daya beli kelas menengah yang menurun dan aturan kredit yang makin ketat.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kelas menengah di Indonesia menyusut dari 21,4 persen populasi pada 2019 jadi cuma 17,1 persen pada 2024. Dampaknya terasa ke banyak sektor, termasuk otomotif.

    (sfn/lth)

  • 3.000 Pengusaha Digital ASEAN Akan Menyerbu Bali Untuk Monetisasi AI

    3.000 Pengusaha Digital ASEAN Akan Menyerbu Bali Untuk Monetisasi AI

    Jakarta –

    Perkembangan teknologi digital, khususnya kecerdasan buatan atau dikenal dengan Artificial Intelligence (AI), semakin canggih dan membantu para pelaku usaha dalam meningkatkan pendapatan.

    Menurut Google dan Temasek bahwa ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai USD 130 miliar pada tahun 2025, di mana Bali muncul sebagai destinasi digital nomad nomor 1 ASEAN. Program Visa Digital Nomad yang baru dan infrastruktur serat optik di pulau ini menjadikannya ideal bagi para pelaku perdagangan global.

    SVO, arsitek dari Multi-AI Commerce Super Platform pertama di dunia, akan menggelar Svolution Digital Summit (SDS) 2025 dengan peserta 3.000 pengusaha digital Asia Tenggara 16-17 September di Nusa Dua Convention Center. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ini mempertemukan para pengusaha digital, eksekutif Meta dan TikTok, serta para pionir AI untuk menguraikan otomatisasi pendapatan yang terukur.

    SDS memanfaatkan ekosistem ini untuk memposisikan para peserta di pertemuan antara: kreator ekonomi ASEAN senilai USD 146 miliar; pasar e-commerce Australia senilai USD 70 miliar; dan modal ventura global yang mengalir ke AI-commerce.

    Setelah dua hari mendapat materi AI Commerce dari 30 pembicara, para peserta akan menjalin network antara sesama peserta maupun pemateri di Atlas Beach Club pada tanggal 18 Agustus.

    “Pemateri event ini para praktisi, founder untuk membuat AI tertentu dengan tugas tertentu. Misalnya ada yang mengeluarkan tools untuk AI membuat video, karena dunia digita konten penting sekali. Atau misalnya AI untuk meng-handle costumer. Jadi macam-macam IA untuk bantu kita monetise dalam dunia digital,” ungkap Riyard, Co-founder SVO.ai Indonesia & SDS Co-Organising Chairman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/8/2025).

    Sementara SDS Organising Chairman, Racheal Tan mengatakan, manajemen SVO juga memberikan kesempatan kepada anak muda berkebutuhan khusus untuk mengasah kemampuan. Sehingga kaum difabel juga memiliki kesempatan untuk bekerja meskipun dalam keterbatasan fisik.

    Tim SVO memproyeksikan, e-commerce berbasis AI akan menyumbang 30% pendapatan digital global pada tahun 2027 (Gartner). Oleh karena itu, SDS 2025 memberikan kerangka kerja yang dapat diterapkan bagi para pengusaha untuk memanfaatkan “pasukan AI” – kelompok kecerdasan buatan khusus yang mengotomatiskan hingga 92% alur kerja, mulai dari CRM hingga konversi.

    Berbeda dengan konferensi teknologi tradisional, SDS berfokus secara eksklusif pada mekanisme monetisasi, dengan 86% sesi menampilkan demo penerapan langsung.

    “Para peserta akan mendapatkan akses langsung ke: funnel siap pakai yang menghasilkan pendapatan berulang. Agen konten AI yang memproduksi materi iklan dengan konversi tinggi yang 10x lebih cepat dari manusia. Dan ekosistem penjualan 24/7 yang hanya membutuhkan pengawasan minimal dari manusia,” jelas Andrew Liem, Co-founder SVO.ai Malaysia & SDS Co-Organising Chairman

    Hasil dari platform ini, lebih dari USD 300 juta yang dihasilkan dari total pembayaran; 1.253 pengusaha, yang saat ini menghasilkan lebih dari USD 100 ribu per tahun. Rata-rata 92% otomatisasi alur kerja untuk pengguna; dan 42% pendapatan yang lebih cepat dibandingkan dengan pengaturan manual.

    Andrew menjelaskan, pada sesi dua hari pertama di Nusa Dua Convention Center, peserta bisa mendapatkan Sesi Deep-Dive Tactical dengan lebih dari 25 pembicara yang telah terbukti memiliki pendapatan akan mendekonstruksi monetisasi di era AI.

    Sementara di Hari ke-3 di Atlas Beach Club, akan diselenggarakan Horizon Networking & Demo Day, yang berisi: Arena Live-Build AI Commerce, di mana para tim akan menciptakan arus pendapatan kurang dari 90 menit menggunakan platform SVO; Bali Sunset Mixer, serta Closed-door roundtables bersama Meta, TikTok, dan mitra modal ventura.

    SDS 2025 menargetkan builders berpikiran maju dari para Pengusaha Digital yang meningkatkan skala bisnis dengan ramping dan terotomatisasi oleh AI. Selai itu, Pembuat konten yang mensistematisasi produksi konten viral; Pemasar E-commerce/Afiliasi yang mengoptimalkan funnel konversi; serta Pelatih & Konsultan yang mengotomatisasi akuisisi klien.

    Tujuan SVO adalah mengumpulkan semua AI yang dibutuhkan kewirausahaan Anda dalam satu platform. Sedangkan di SDS adalah tempat dimana Anda dibekali untuk memimpin squad itu.

    (agt/agt)

  • Perpres ODOL Belum Terbit, Kemehub Tetap Optimistis Efektif 2027

    Perpres ODOL Belum Terbit, Kemehub Tetap Optimistis Efektif 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan rencana aksi memberantas truk kelebihan muatan atau over dimension over loading/ODOL terus berjalan meskipun peraturan presiden (Perpres) belum kunjung terbit.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menegaskan bahwa pihaknya tetap sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat bersama Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 

    Aan bahkan mennyampaikan selagi menanti Perpres untuk memperkuat zero ODOL terbit, pemberantasan zero ODOL sudah lebih dahulu berlangsung. 

    “Ini paralel, sebelum Perpres keluar, kami sudah mulai melakukan beberapa rencana aksi yang sudah terencana,” jawab Aan di kawasan Jakarta Barat, Jumat (8/8/2025). 

    Pihaknya bersama stakeholder terkait juga telah melakukan koordinasi, integrasi data, dan pemantauan di beberapa kawasan industri yang kerap dilalui ODOL. 

    Mengingat target zero ODOL yang terus mundur dari rencana awal 2009 atau 16 tahun silam, Aan optimistis pada 2027 harapan tersebut dapat tercapai dan tak lagi ditunda. Terlebih, dengan keberadaan Kemenko IPK yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  akan mendorong percepatan implementasi. 

    “Kita harus optimistis.. sehingga target 2027 bisa dilaksanakan,” lanjut Aan. 

    Usai Presiden Prabowo Subianto menyerahkan urusan penanganan penuntasan truk ODOL pada Kemenko IPK, AHY langsung mencanangkan tiga rencana aksi untuk pemberantasan truk kelebihan muatan dan menuju zero ODOL 2027.  

    Pertama, pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) pada ekosistem angkutan barang. Kedua, pengaturan peningkatan kesejahteraan pengemudi kendaraan angkutan barang. Ketiga, deregulasi dan sinkronisasi peraturan terkait angkutan barang.

    Bahkan pada akhir bulan lalu, Kemenhub telah menerapkan perangkat Weight in Motion (WIM) dalam upaya pengawasan kendaraan ODOL. Alat ini berfungsi sebagai sistem seleksi awal sebelum kendaraan diarahkan ke jembatan timbang untuk proses verifikasi dan penindakan lebih lanjut.

    Adapun, zero ODOL menjadi penting karena keberadaan truk atau kendaraan yang kelebihan muatan menjadi penyebab daya saing nasional, utamanya infrastruktur, turun.

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan bahwa keberadaan ODOL tidak hanya memberikan kerugian materi yang tinggi akibat fatalitas yang tinggi. Namun, juga memberikan dampak yang tidak sedikit terhadap kondisi infrastruktur jalan.  

    Dari sisi ekonomi, Djoko memandang kendaraan yang kelebihan muatan tersebut pada dasarnya tidak memenuhi standar kawasan perdagangan bebas Asean. 

    “[ODOL] membuat lemahnya daya saing nasional, termasuk salah satu penyebab menurunnya daya saing infrastruktur,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (7/8/2025). 

    Meski demikian, penyelesaian zero ODOL tak semudah membalik telapak tangan. Mengingat praktik ODOL terjadi demi menekan biaya logistik, pengusaha mendorong harus ada solusi agar ongkos tersebut dapat lebih murah. Alhasil, zero ODOL dapat tercapai. 

  • Mengejutkan! Tukang Sayur Jadi Penyelamat Ekonomi RI

    Mengejutkan! Tukang Sayur Jadi Penyelamat Ekonomi RI

    Jakarta –

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2025 tercatat sebesar 5,12%. Angka ini termasuk yang tertinggi di G20 dan ASEAN. Tapi siapa yang sebenarnya menopang pertumbuhan ini? Bukan korporasi, bukan gedung-gedung pencakar langit, termasuk konglomerat.

    Justru sektor informal, dalam arti paling sederhana, yakni para pelaku ekonomi seperti pedagang kaki lima, buruh harian, tukang sayur, dan warung makan yang menjadi tulang punggungnya.

    “Penjualan kendaraan, transaksi kartu kredit, impor barang tahan lama konsumen, semuanya melemah daripada sebelumnya. Tetapi konsumsi masyarakat justru menguat. Jadi saya pikir inilah yang membuat angka PDB tetap kuat pada kuartal Juni,” ujar Chief Economist Indonesia & India HSBC Global Research, Pranjul Bhandari, Jumat kemarin.

    Menurut Pranjul, sektor informal menyumbang 60% lapangan kerja dan 55% konsumsi nasional. Artinya, ketika sektor formal yang berisi para pekerja kantoran, bankir, CEO manufaktur dan eksekutif perusahaan besar, masih lesu. Para pelaku ekonomi kecil justru yang lebih menjaga ekonomi tetap hidup.

    “Kita melihat bahwa indikator sektor formal masih lemah, misalnya, penjualan mobil, alat rumah tangga, dan barang konsumsi tahan lama menurun. Tapi indikator sektor informal lebih kuat, belanja makanan, minuman, pakaian, dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya mengalami peningkatan,” jelasnya.

    Kunci pertumbuhan ini ada pada pembelanjaan harian masyarakat kelas bawah dan menengah, yang sensitif terhadap harga dan cepat bereaksi pada perubahan daya beli. Daya beli ini membaik seiring inflasi yang rendah, naiknya hasil pertanian usai El Nino, dan bantuan sosial dari pemerintah.

    “Dengan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih longgar di 2025, apakah dampaknya sudah mulai terlihat? Menurut saya, ya,” ucap Pranjul.

    Ia mencatat bahwa defisit fiskal naik dari 1,6% PDB di 2023 menjadi sekitar 2,8% PDB di 2025, menunjukkan stimulus fiskal yang cukup besar di dua tahun terakhir. Namun, di sisi lain, sektor formal yang seharusnya bisa menjadi penggerak ekonomi jangka panjang masih stagnan. Ini karena korporasi besar masih enggan berinvestasi.

    “Bagaimana kita bisa mencapai pertumbuhan PDB yang lebih tinggi dalam beberapa kuartal mendatang atau mungkin beberapa tahun mendatang? Dan menurut saya, yang benar-benar dibutuhkan adalah peningkatan investasi korporasi,” tutur Pranjul.

    Ia menyebutkan bahwa saat ini banyak perusahaan lebih memilih menabung daripada berinvestasi. Padahal, investasi korporasi berpotensi memiliki multiplier effect yang besar, menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan kapasitas produksi, hingga mengerek upah.

    “Dan ketika kita melihat investasi korporasi, kita menemukan bahwa investasinya tidak terlalu tinggi. Perusahaan-perusahaan (lebih memilih) menabung. Jadi ada banyak tabungan di luar sana, tetapi mereka tidak berinvestasi. Apa yang akan membuat korporasi berinvestasi? Itulah pertanyaan besar yang dihadapi Indonesia,” kata dia.

    Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi saat ini bukan ditarik oleh para CEO yang membangun pabrik atau memperluas bisnis. Tapi justru oleh ‘tukang sayur’ yang tetap berjualan di pagi hari, warung madura, ojek online, dan jutaan pekerja informal yang menggerakkan konsumsi dasar masyarakat.

    (fdl/fdl)

  • Menlu Sugiono: Asean Harus Bersatu Hadapi Fragmentasi Ekonomi Global

    Menlu Sugiono: Asean Harus Bersatu Hadapi Fragmentasi Ekonomi Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menekankan pentingnya integrasi kawasan Asia Tenggara dalam menghadapi volatilitas global.

    Sugiono menjelaskan, Asean merupakan pusat integrasi kawasan, rantai pasok, dan dialog, sekaligus menjadi kekuatan penstabil di kawasan Pasifik yang semakin sarat persaingan. 

    Dia memaparkan, dengan populasi lebih dari 675 juta jiwa dan Produk Domestik Bruto (PDB) gabungan hampir US$4 triliun, Asean menempati posisi sebagai ekonomi terbesar kelima di dunia. 

    Meski demikian, dia juga menegaskan pentingnya persatuan antara negara-negara kawasan. Apalagi, Asean tengah menghadapi ketidakpastian yang semakin tinggi, fragmentasi ekonomi global, serta melemahnya hukum internasional. 

    “Ukuran saja tidak berarti banyak jika Asean tidak bersatu dan berpikir strategis. Untuk menghadapi ketidakpastian itu, Asean harus memperkuat tekad agar tetap netral dan kredibel, bukan tersisih atau terpecah-belah,” jelasnya saat memberikan sambutan dalam Peringatan HUT Asean atau Asean Day ke-58 di Sekretariat Asean, Jakarta pada Jumat (8/8/2025).

    Dia melanjutkan, tahun ini, Asean akan mulai mengimplementasikan Visi 2045 yang telah disepakati dalam KTT Asean di Malaysia pada Mei 2025 lalu. Sugiono menuturkan, visi tersebut harus dapat diwujudkan melalui langkah-langkah nyata, bukan hanya sekadar menjadi aspirasi.

    Oleh karena itu, dia menyerukan seluruh negara anggota Asean, dan pemangku kepentingan terkait untuk konsisten menjalankan visi yang telah disepakati dengan komitmen penuh dan kemauan politik yang kuat. 

    “Jika Asean ingin tetap relevan, kita harus berinvestasi pada kapasitas kelembagaan untuk merespons krisis, memperkuat kerja sama ekonomi regional, mendorong transformasi digital, serta menangani ancaman lintas negara seperti perdagangan manusia, perubahan iklim, dan aksi kolektif,” kata Sugiono.

    Hal serupa juga diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Asean Kao Kim Hourn. Menurutnya, Asean lebih dari sekadar organisasi kawasan dan merupakan keluarga bangsa yang terikat oleh kepercayaan dan visi bersama untuk masa depan yang lebih baik. 

    “Kita tidak boleh menganggap remeh nilai-nilai yang telah mempersatukan kita selama hampir enam dekade. Kekuatan terbesar Asean bukan terletak pada kelembagaannya, melainkan pada komitmen yang tak tergoyahkan terhadap perdamaian, kerja sama, dan persatuan dalam keberagaman,” kata Kao.

    Kao melanjutkan, di tengah ketidakpastian, Asean harus tetap menjadi kekuatan yang stabil dan menenangkan, menyediakan ruang untuk dialog yang jujur, kerja sama praktis, dan berprinsip netral.

    Dia menuturkan, nilai-nilai tersebut membuat Asean mampu menjembatani konflik dan menemukan solusi optimal bahkan di tengah ketegangan di sekitar kawasan.  

  • Pimpinan Komisi X Kritisi Sri Mulyani soal Anggaran Pendidikan Tak Terserap Nasional 8 Agustus 2025

    Pimpinan Komisi X Kritisi Sri Mulyani soal Anggaran Pendidikan Tak Terserap Nasional 8 Agustus 2025

    Pimpinan Komisi X Kritisi Sri Mulyani soal Anggaran Pendidikan Tak Terserap
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menanggapi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bicara bahwa dana pendidikan yang tidak terserap akan dialihkan ke dana abadi pendidikan, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah memperbaiki distribusi dan efisiensi belanja pendidikan.
    “Kami menyoroti bahwa ini bukan satu-satunya solusi ideal. Masalah utamanya adalah penyerapan anggaran yang tidak optimal di tingkat sekolah dan daerah, bukan kurangnya dana. Oleh karena itu, pemerintah maupun pemerintah daerah harus memperbaiki distribusi dan efisiensi belanja pendidikan hingga ke seluruh pelosok negeri,” ujar Lalu dalam keterangannya, Jumat (8/8/2025).
    Lalu memaparkan, meski anggaran pendidikan terus meningkat secara nominal, Komisi X DPR memandang bahwa tantangan terbesar saat ini bukan hanya sekadar jumlah, tetapi pada efektivitas dan kualitas pemanfaatannya.
    “Harus ada evaluasi agar anggaran pendidikan tidak terjebak pada belanja rutin birokratis, melainkan diarahkan untuk memperkuat pelayanan pendidikan di daerah, meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, memperluas akses di wilayah 3T dan marginal, serta menjawab tantangan zaman melalui inovasi pendidikan dan digitalisasi pembelajaran,” tuturnya.
    Kemudian, Lalu menyebut, Komisi X DPR perlu mendesak kementerian/lembaga pengguna anggaran pendidikan untuk memperjelas laporan realisasi anggaran dan mengatasi penyebab rendahnya penyerapan.
    Misalnya, seperti pemborosan dana untuk penggantian fasilitas sekolah yang masih layak.
    Selain itu, ketimpangan distribusi terutama di daerah 3T dan daerah marginal, serta penggunaan anggaran untuk kepentingan non-pendidikan, seperti pendidikan kedinasan yang seharusnya dibiayai oleh instansi terkait.
    Kendati begitu, Lalu tetap mengapresiasi pernyataan Sri Mulyani yang menegaskan bahwa anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN tidak akan disia-siakan.
    Dia menilai, komitmen ini merupakan hal yang positif dan sejalan dengan semangat konstitusi, khususnya Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, yang mewajibkan negara untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari APBN dan APBD.
    “Komisi X DPR RI tetap berpegang pada prinsip bahwa anggaran pendidikan harus dihitung dari belanja negara, bukan pendapatan negara, karena pergeseran patokan ke pendapatan berpotensi mengurangi nominal alokasi anggaran pendidikan dalam APBN maupun APBD,” jelas Lalu.
    Di samping itu, Lalu menegaskan bahwa anggaran 20 persen untuk pendidikan bukan hanya sekadar angka, melainkan bentuk nyata komitmen negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, dan berdaya saing global.
    “Pernyataan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani tetap harus dimaknai sebagai dorongan untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam tata kelola anggaran pendidikan. Jangan sampai anggaran besar justru tidak berdampak pada capaian mutu yang kita harapkan,” katanya.
    “Oleh karena itu, setiap rupiah anggaran pendidikan harus digunakan untuk menciptakan generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan,” imbuh Lalu.
     
    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan kisah di balik pembentukan dana abadi pendidikan yang digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya.
    Sri Mulyani mengungkapkan, dana abadi pendidikan dibentuk dengan dana sebesar Rp 1 triliun pada 2010 dan terus dipupuk hingga kini mencapai Rp 154,1 triliun.
    Bahkan tahun depan, dana abadi pendidikan akan bertambah menjadi Rp 175 triliun.
    “Saya termasuk yang memulai melahirkan dana pendidikan abadi ini tahun 2009 dengan Rp 1 triliun,” ujarnya saat acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia tahun 2025, Rabu (7/8/2025).
    Sri Mulyani, yang saat itu menjadi Menteri Keuangan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bertekad untuk memastikan anggaran pendidikan yang porsinya 20 persen dari APBN dapat dimanfaatkan secara maksimal.
    Sebab, anggaran pendidikan ini, jika tidak dibelanjakan sampai habis, akan menjadi dana abadi.
    Sementara saat itu banyak sekolah-sekolah yang tidak mampu memaksimalkan anggaran pendidikan dengan baik.
    “Dia pakai beli kursi padahal kursinya masih bagus, mengecat sekolah, ganti pagar padahal karena dia tidak tahu bagaimana menghabiskan dana pendidikan,” ungkapnya.
    “Maka motif pertama dulu adalah making sure bahwa dana pendidikan tidak goes wasted, dibuatlah wadah yang disebut dana abadi,” tambahnya.
    Selain itu, pembentukan dana abadi pendidikan juga didasari oleh rasa malu Sri Mulyani karena banyak warga Indonesia yang tidak mampu bersekolah di universitas-universitas terbaik di dunia.
    “Sesama Menteri Keuangan waktu itu, saya even di lingkungan ASEAN, Malaysia, Singapura. Mereka selalu bilang, ‘oh I have my staff udah belajar di Harvard, Columbia, Stanford, London School of Economics’. Saya bilang anak buah saya tidak ada yang lulusan di situ,” ucapnya.
    Sementara untuk bisa bersaing di dunia internasional, dibutuhkan talenta-talenta yang pendidikannya setara dengan negara lain.
    Untuk itulah, dia membentuk dana abadi pendidikan agar sebagian anggaran pendidikan dalam APBN dialokasikan sebagai Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) kepada Badan Layanan Umum (BLU) atau dalam hal ini Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk dikelola.
    Kemudian hasil kelolaannya digunakan untuk membiayai pendidikan beasiswa dan riset.
    Alhasil, saat ini sudah ada 3.363 orang penerima manfaat LPDP yang menempuh pendidikan di 7 universitas terbaik dunia seperti Universitas Cambridge, Institut Teknologi Massachusetts, hingga Universitas Harvard.
    “Suddenly we realize kita harus catching up. Sehingga muncullah keinginan untuk bisa mengirim orang Indonesia. Saya yakin mereka itu mampu masuk university yang top, bagus di dunia, namun selama ini tidak mampu karena tidak ada biaya,” kata Sri Mulyani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Percepat Hilirisasi Industri, Indonesia Intensifkan Kemitraan dengan Jepang

    Percepat Hilirisasi Industri, Indonesia Intensifkan Kemitraan dengan Jepang

    Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Persahabatan Indonesia–Jepang (PPIJ) menginisiasi dialog dan pertemuan pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta untuk membahas peluang investasi dan memperkuat kemitraan.

    Momen tersebut, Indonesia–Japan Executive Dialogue 2025, dihadiri oleh pimpinan eksekutif tingkat atas lebih dari 55 perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia. Turut hadir Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM dan CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, Anggota Dewan Ekonomi Nasional Muhammad Chatib Basri, serta Duta Besar Jepang H.E. Masaki Yasushi.

    Kehadiran mereka menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia–Jepang.

    Presiden PPIJ Rachmat Gobel menilai hubungan Indonesia–Jepang bukan hanya sejarah, melainkan fondasi untuk membangun masa depan bersama.

    “Forum ini menjadi momentum penting untuk mengidentifikasi peluang baru, memperkuat komitmen jangka panjang, dan memastikan kemitraan kita relevan di era transformasi industri, energi berkelanjutan, dan digitalisasi,” ujar Rachmat Gobel dalam keterangan tertulis, Jumat (8/8/2025).

    Menurut dia, PPIJ berkomitmen menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan bisnis dan kebijakan, sehingga kemitraan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM dan CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menambahkan, inisiatif seperti Indonesia–Japan Executive Dialogue 2025 sejalan dengan agenda strategis pemerintah untuk mempercepat hilirisasi industri, memperkuat rantai pasok, dan menarik investasi berkualitas tinggi.

    “Kolaborasi yang terbangun di forum ini akan menjadi modal penting bagi Indonesia dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045,” ujar Rosan.

    Selain investasi, forum ini juga mendorong kolaborasi lintas sektor melalui skema kerja sama pemerintah–swasta (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, dan ketahanan pangan. Model ini diharapkan menjadi katalis percepatan realisasi proyek strategis nasional sekaligus menjaga efisiensi fiskal.

    Beberapa proyek strategis KPBU yang saat ini telah melibatkan perusahaan swasta dan mitra Jepang menjadi contoh nyata dari sinergi yang terbangun antara kedua negara.

    Salah satunya adalah proyek Indonesia International Automotive Proving Ground (IIAPG) di Bekasi, sebuah fasilitas pengujian kendaraan pertama di Indonesia dan bertaraf internasional yang dikembangkan melalui skema KPBU oleh Kementerian Perhubungan bersama konsorsium sejumlah perusahaan nasional, termasuk Gobel Group, dengan partisipasi aktif mitra dari Jepang.

    Dalam pelaksanaan skema pembiayaannya, proyek IIAPG berhasil mendapatkan pendanaan dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), melalui skema pinjaman investasi.

    Komitmen pendanaan dari dua lembaga keuangan asal Jepang ini menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap prospek industri otomotif Indonesia serta model KPBU yang transparan, bankable dan mencerminkan kuatnya kemitraan ekonomi bilateral Indonesia–Jepang di bidang infrastruktur industri dan transformasi teknologi otomotif.

    Proyek ini mendukung transformasi industri otomotif Indonesia menuju standar keselamatan dan keberlanjutan global.

    Contoh lainnya adalah Pelabuhan Patimban, proyek KPBU strategis di Subang, Jawa Barat, hasil kolaborasi antara pemerintah Indonesia, sektor swasta nasional, dan Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).

    Pelabuhan ini dirancang sebagai gerbang logistik utama yang memperkuat rantai pasok ekspor-impor serta mendukung pertumbuhan kawasan industri di sekitarnya.

    Selain itu, terdapat Anggrek Gorontalo International Terminal (AGIT), proyek KPBU yang dikelola Gobel Group di Gorontalo Utara sebagai pelabuhan internasional untuk menunjang ekspor komoditas unggulan daerah, termasuk perikanan dan hasil pertanian.

    Walaupun saat ini belum melibatkan mitra Jepang, AGIT memiliki potensi besar untuk pengembangan lebih lanjut melalui penerapan teknologi, peningkatan manajemen rantai pasok, dan peluang investasi dari Jepang di masa mendatang.

    Dengan memadukan jejaring strategis, visi jangka panjang, dan komitmen bersama, Indonesia–Japan Executive Dialogue 2025 menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan Indonesia–Jepang—mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, membangun masa depan berkelanjutan, dan mempererat hubungan persahabatan antarbangsa yang telah terjalin selama hampir tujuh dekade.

    Sebagai catatan, Jepang telah menjadi salah satu mitra strategis investasi utama Indonesia selama hampir tujuh dekade, dengan catatan konsisten berada di jajaran atas negara investor asing.

    Tercatat sepanjang periode 2010–2024 nilai kumulatif realisasi investasi Jepang menempati peringkat kedua sebagai negara mitra investasi Indonesia dengan angka persentase rata rata tumbuh (growth) di atas 20% (2010-2024).

    Dalam laporan resmi JBIC (Japan Bank for International Cooperation) Edisi Juli 2025, Survei Tahunan JBIC Tahun Fiskal 2024 mengenai Operasi Bisnis Luar Negeri Perusahaan Jepang menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-4 sebagai negara paling menjanjikan untuk pengembangan bisnis dalam jangka menengah (tiga tahun ke depan).

    Faktor pendukungnya meliputi: pasar domestik terbesar di ASEAN dengan hampir 280 juta jiwa, kedekatan geografis dengan Jepang, pertumbuhan ekonomi stabil yang ditopang infrastruktur dan digitalisasi, biaya produksi kompetitif, peluang transisi energi, serta bonus demografi hingga 2045

    Meski demikian, berdasarkan data resmi Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi Jepang di Indonesia pada 2024 tercatat sebesar US$3,46 miliar, turun sekitar 24,8% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Penurunan ini menjadi momentum strategis untuk mengintensifkan kembali kemitraan melalui kolaborasi yang lebih terarah dan jangka panjang.

  • Tak Mau Direlokasi, Pedagang Bakal Tetap Berjualan di Pasar Barito Megapolitan 8 Agustus 2025

    Tak Mau Direlokasi, Pedagang Bakal Tetap Berjualan di Pasar Barito Megapolitan 8 Agustus 2025

    Tak Mau Direlokasi, Pedagang Bakal Tetap Berjualan di Pasar Barito
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pedagang Pasar Barito bersikukuh tetap akan berjualan di kiosnya, meski Pemprov DKI Jakarta meminta mereka angkat kaki.
    Mereka juga sempat berunjuk rasa saat Gubernur DKI Jakata Pramono anung melakukan peletakan batu pertama pembangunan Taman Bendera Pusaka, Jumat (8/8/2025).
    “Kami berprinsip, tetap akan berjualan di sini sampai gubernur akan menyinergikan Pasar Barito dengan taman,” ujar kuasa hukum pedagang, Fahmi Akbar, kepada Kompas.com, Jumat (8/8/2025).
    Para pedagang ingin Pasar Barito menjadi bagian dari Taman Bendera Pusaka nantinya. Para pedagang bersedia mengosongkan beberapa kios jika dibutuhkan untuk jalan masuk ke Taman Bendera Pusaka.
    Fahmi pun meminta Pramono Anung mau mendiskusikan hal tersebut dengan para pedagang Pasar Barito.
    “Itu kan sebenarnya partisipasi-partisipasi publik yang perlu dapat masukkan, kan. Sehingga dia menjadi kajian yang bisa ditampung aspirasi dari para pedagang ini,” kata dia.
    Pada kesempatan ini, Fahmi juga menyinggung bangunan lokasi sementara (loksem) yang ditempati pedagang seharusnya bersifat berkelanjutan mengingat besarnya uang yang sudah digelontorkan.
    “Dalam tata ruang kota, kalau ada pembangunan, ya, kan, dan direvitalisasi pasar tersebut, seharusnya berkepanjangan, berkelanjutan. Ada semacam keberlanjutan pembangunan,” ucap Fahmi.
    Para pedagang juga mempertanyakan urgensi pembangunan Taman Bendera Pusaka. Padahal, dahulu anggaran untuk membangun lokasi sementara Pasar Barito sudah besar.
    “Karena lumayan, itu kan Rp1,6 miliar bukan uang yang sedikit. Kita bisa liburan ke Maldives berapa kali. Bisa umroh, bahkan,” kata dia.
    Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jakarta Selatan Nomor e-0096 tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024, loksem Pasar Barito memang hanya berlaku selama satu tahun sejak Juni 2024.
    Namun, para pedagang berkeyakinan surat tersebut bisa diperpanjang.
    “Iya, betul waktu itu juga diperpanjang setelah revitalisasi. Dari pihak advokat, dari Pak Dewan juga bilang itu bisa diperpanjang,” kata salah satu pedagang, Karno (64) saat ditemui di pasar, Jumat.
    Setelah ditelusuri, SK serupa memang pernah dikeluarkan juga pada 2023 dengan nomor e-0059 tentang Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023.
    Namun, surat yang ditemukan pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Jakarta Selatan itu tidak dapat diakses.
    Kompas.com sudah mencoba meminta dokumen tersebut kepada Pemerintah Kota Jakarta Selatan, dan masih dalam proses pencarian.
    Sebagai informasi, rencana relokasi pedagang ini berkaitan dengan proyek pembangunan Taman ASEAN atau Taman Bendera Pusaka yang akan menggantikan area Pasar Barito.
    Proyek ini merupakan bagian dari program Pemerintah Provinsi Jakarta dalam memperluas ruang terbuka hijau (RTH).
    Taman Bendera Pusaka dirancang untuk menggabungkan tiga taman yang sudah ada sebelumnya, yaitu Taman Leuser, Taman Ayodhya, dan Taman Langsat. Proyek ini ditargetkan rampung pada Desember 2025.
    Pemerintah menyebut taman tersebut akan menjadi ruang publik ikonik.
    Saat status Jakarta berubah dan tak lagi menjadi ibu kota negara, taman ini diharapkan menjadi simbol identitas baru Jakarta sebagai Ibu Kota ASEAN, mengingat keberadaan Gedung Sekretariat ASEAN di kawasan Blok M.
    “Jadi, ini adalah untuk menjadikan kawasan Blok M sebagai pusat transportasi dan perbelanjaan, dan yang kedua sebagai City ASEAN. Jadi, rencananya taman itu akan menunjang taman-taman di ASEAN yang ada di wilayah Jakarta Selatan,” kata Anwar, Selasa (1/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sengketa Ambalat Tak Kunjung Usai, Sudah Lewati 43 Putaran Perundingan

    Sengketa Ambalat Tak Kunjung Usai, Sudah Lewati 43 Putaran Perundingan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI berkomitmen untuk terus menempuh jalur dialog diplomatik dalam upaya menyelesaikan persoalan pembatasan wilayah di Blok Ambalat. Proses perundingan dengan Malaysia terkait sengketa ini disebut telah berlangsung sebanyak 43 putaran sejak dimulai pada 2005.

    Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI Abdul Kadir Jailani menuturkan Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan semua permasalahan perbatasan laut tersebut dengan cara-cara damai melalui proses perundingan. 

    Dia menuturkan proses tersebut sesuai dengan prinsip negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) yang selalu menjunjung tinggi proses penyelesaian semua perbedaannya melalui cara-cara damai. 

    Abdul melanjutkan penyelesaian permasalahan Ambalat ini memang memerlukan waktu. Dia menyebut, proses perundingan bahkan telah melewati lebih dari 40 putaran sejak dimulai pada 2005 lalu

    “Proses perundingan telah berlangsung 43 putaran semenjak tahun 2005. Ini [proses perundingan] memiliki kompleksitas teknis yang cukup pelik,” kata Abdul dalam media briefing di Jakarta pada Jumat (8/8/2025).

    Abdul melanjutkan dalam proses perundingan tersebut, Kemenlu RI akan terus memperjuangkan kepentingan nasional serta berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan persoalan perbatasan wilayah di Blok Ambalat melalui jalur damai dan dialog diplomatik. 

    Hal ini disampaikan usai memberi pengarahan dalam agenda Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Menanggapi pertanyaan wartawan soal perkembangan isu Ambalat, Presiden Ke-8 RI menyatakan bahwa Indonesia dan negara terkait memiliki itikad baik untuk mencari solusi yang adil dan damai. “Kita cari penyelesaian yang baik, yang damai. Ada itikad baik dari dua pihak,” ujar Prabowo singkat.

    Meski tidak merinci lebih lanjut dinamika negosiasi atau langkah konkret yang tengah ditempuh, Prabowo menekankan pentingnya pendekatan yang tidak provokatif. “Kita jangan biasalah, ada mungkin. Ya intinya kita mau punya penyelesaian baik,” tambahnya.