Organisasi: ASEAN

Pulau Galang: Dari Manusia Perahu ke Misi Kemanusiaan Gaza
Dosen; Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policies; Konsultan; Pengamat Kebijakan Publik
DI UJUNG
selatan Kota Batam (Kepulauan Riau), Pulau Galang berdiri tenang di antara riak ombak Selat Malaka. Meski kecil di peta, pulau ini memanggul sejarah besar kemanusiaan.
Kini, namanya kembali bergema setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana menampung 2.000 warga Gaza yang terluka akibat perang, untuk mendapatkan perawatan medis di sini.
Gagasan ini patut diapresiasi karena meneguhkan kembali peran Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan global.
Namun, Pulau Galang bukanlah lembar kosong yang bisa diisi sesuka hati. Ia adalah ruang yang sarat memori kolektif, tempat di mana nilai luhur dan adiluhung “menghormati kemanusiaan dan keadilan” sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 pernah dihidupkan dan dijaga.
Sejak 1979, Pulau Galang telah menjadi bagian penting dari peta kemanusiaan dunia. Ketika ASEAN dan UNHCR menetapkannya sebagai kamp pengungsian bagi manusia perahu Vietnam yang melarikan diri dari perang saudara, pulau ini menjadi rumah sementara bagi lebih dari 250.000 jiwa selama 17 tahun.
Rumah sakit, sekolah, rumah ibadah lintas agama, dan berbagai fasilitas sosial berdiri di sana.
 
Kini, sisa sejarah itu dikenang melalui Camp Vietnam, monumen, dan museum yang menjadi saksi bisu solidaritas Indonesia. Dan kini sangat membutuhkan perhatian dan perbaikan (revitalisasi memori sejarah kemanusiaan).
Dua dekade kemudian, pada 2020, gelombang pandemi Covid-19 kembali menghidupkan peran strategis Pulau Galang.
Di tengah ketakutan global, pemerintah membangun Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Covid-19 di pulau ini sebagai pusat isolasi dan perawatan pasien.
Fasilitas tersebut beroperasi hingga Desember 2022, menjadi bagian dari garda terdepan Indonesia dalam menahan laju penyebaran virus.
Kini, misi kemanusiaan kembali memanggil. Pulau Galang dipilih untuk merawat korban perang dari Gaza, dengan alasan keamanan dan letaknya yang terisolasi secara geografis.
Namun, jika ingin benar-benar menjalankan perannya, revitalisasi mutlak diperlukan.

Fasilitas kesehatan warisan pandemi harus dipersiapkan ulang agar memenuhi standar perawatan luka perang dan rehabilitasi jangka panjang.
Lebih dari sekadar perbaikan fisik, revitalisasi juga menyentuh makna: Pulau Galang harus kembali dikenali sebagai “Pulau Kemanusiaan” identitas yang bukan hanya simbolis, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan nyata yang memprioritaskan misi kemanusiaan, pengungsian, perawatan medis, pelatihan relawan, hingga riset kesehatan global.
Di luar peran globalnya, Pulau Galang dan gugusan pulau di sekitarnya adalah rumah bagi Suku Laut, komunitas asli yang mewarisi budaya maritim Nusantara.
 
Mereka adalah nelayan ulung, pembaca cuaca alami, dan penjaga ekosistem laut yang kearifannya diwariskan lintas generasi.
Namun, keberadaan mereka semakin jarang terlihat di ruang publik. Pembangunan yang tak berpihak berpotensi mencabut mereka dari akar peradabannya.
Label “Pulau Kemanusiaan” seharusnya juga mencakup kemanusiaan bagi mereka: menjamin hak tinggal, akses terhadap sumber daya, serta melindungi ruang budaya mereka agar tidak tergerus proyek-proyek raksasa yang mengabaikan kepentingan lokal.
Luka sosial akibat relokasi paksa di Pulau Rempang untuk proyek Rempang Eco City masih segar dalam ingatan, dan tragedi semacam itu tidak boleh singgah lagi di Galang.
Secara administratif, Pulau Galang berada di bawah Kota Batam, wilayah yang kerap dipuji sebagai lokomotif investasi nasional.
Namun, di balik angka-angka makro, realitas sosial bercerita lain. Data BPS Kepulauan Riau 2024 mencatat investasi di Batam tumbuh 97 persen secara tahunan.
Ironisnya, kemiskinan justru naik 0,5 persen menjadi 7,2 persen. Gini Ratio mencapai 0,42, lebih buruk dari rata-rata nasional 0,38, dan tingkat pengangguran terbuka berada di angka 6,8 persen, jauh di atas rata-rata nasional 5,3 persen.
Industri padat modal seperti manufaktur hanya mampu menyerap sekitar 15 persen tenaga kerja lokal. Pertumbuhan ekonomi yang seperti ini adalah pertumbuhan yang pincang membesar di atas kertas, tetapi tidak menetes ke bawah.
Pulau Galang, dengan sejarah dan potensi yang dimilikinya, dapat menjadi manifestasi nyata amanat Pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Bayangkan jika pulau ini benar-benar dikelola sebagai pusat misi medis internasional yang siap siaga untuk krisis kemanusiaan, pusat pendidikan dan pelatihan relawan dengan jejaring global, serta museum dan arsip kemanusiaan yang merekam perjalanan panjang solidaritas bangsa ini.
Dan di dalamnya, ada zona perlindungan budaya Suku Laut yang memastikan mereka tetap menjadi bagian dari masa depan pulau, bukan sekadar catatan di masa lalu.
Pulau Galang adalah lilin kecil di ujung negeri, tetapi cahayanya pernah menerangi ribuan jiwa—dari pengungsi Vietnam, pasien Covid-19, hingga rencananya korban perang Gaza. Lilin itu juga menerangi anak cucu Suku Laut yang telah menjaga lautnya selama berabad-abad.
Seperti pesan Bung Hatta, “Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tetapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa.”
Pulau Galang adalah salah satu lilin itu—dan tugas kita adalah memastikan apinya terus menyala, tanpa pernah padam oleh kepentingan sempit dan sesaat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.