Xcloud.id

Organisasi: ASEAN

  • Menjaga nyala api kemerdekaan dari desa hingga dunia

    Menjaga nyala api kemerdekaan dari desa hingga dunia

    Jakarta (ANTARA) – Agustus selalu menjadi bulan yang sarat makna bagi bangsa Indonesia. Tak sekadar pengingat sejarah perjuangan bangsa, momentum ini adalah upaya menjaga api semangat perjuangan dan pengorbanan kolektif bangsa agar terus berkobar, tumbuh menjadi terang, sejahtera, dan maju.

    Presiden Prabowo Subianto, dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8), mengarahkan makna kemerdekaan sejati adalah saat tiga tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945 benar-benar terwujud, yakni memakmurkan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berperan aktif dalam perdamaian dunia.

    Terkait mewujudkan kemakmuran, pemerintah terus berupaya menjaga laju kebijakan di arah yang tepat, salah satunya dengan menghadirkan program-program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Hingga semester I 2025, lebih dari 5 juta rakyat telah menikmati Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan realisasi Rp5 triliun, melalui 1.863 dapur umum. Target penerima manfaat ditingkatkan hingga 82,9 juta orang melalui 30 ribu dapur umum, guna mendukung kesehatan, pendidikan, pengentasan stunting, sekaligus membuka lapangan kerja baru.

    Di sektor pendidikan, inisiatif Sekolah Rakyat hadir sebagai terobosan untuk memberikan akses pendidikan layak bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. APBN menyalurkan Rp327,1 miliar, dengan tujuan menekan angka 3 juta anak Indonesia yang tidak bersekolah akibat hambatan ekonomi.

    Pertumbuhan ekonomi nasional juga menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen (yoy) pada triwulan II 2025, ditopang konsumsi domestik yang solid, investasi yang melonjak 6,99 persen (tertinggi sejak 2021), serta ekspor barang dan jasa yang tumbuh 10,67 persen (yoy).

    APBN berkontribusi besar menjaga daya beli masyarakat melalui stimulus, seperti diskon transportasi, bantuan sosial atau bansos, hingga subsidi upah.

    Untuk pemenuhan kebutuhan papan, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menyalurkan Rp18,8 triliun bagi 115 ribu unit rumah pada semester I 2025, dengan target 350 ribu rumah subsidi pada akhir tahun.

    Program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki rumah layak, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.

    Di bidang kesehatan, alokasi APBN mencapai Rp218,5 triliun, dengan fokus memperluas akses layanan, hingga pelosok. Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) dijalankan secara rutin untuk balita, remaja, usia subur, hingga lansia, sehingga masyarakat terpencil tetap terlayani kebutuhan kesehatannya.

    Pemerintah juga memperkuat ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Hingga Juli 2025, sudah terbentuk lebih dari 80 ribu KDMP yang berperan menurunkan harga kebutuhan pokok, meningkatkan nilai tukar petani, memperluas partisipasi kelompok rentan, serta diproyeksikan menciptakan hingga 2 juta lapangan kerja baru.

    Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada anak-anak yatim piatu melalui Program ATENSI YAPI, yang hingga Juni 2025 telah menjangkau 134.718 penerima manfaat dengan realisasi anggaran Rp354,09 miliar.

    Delapan dekade

    Setiap tahun, semangat kemerdekaan terus bergema dari Sabang sampai Merauke, dari desa kecil di pedalaman, hingga pusat-pusat kota besar.

    Perjalanan delapan dekade bukanlah waktu yang singkat. Indonesia telah melewati berbagai dinamika: masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan, pembangunan pasca-kolonial, hingga menghadapi tantangan globalisasi abad ke-21.

    Presiden Prabowo Subianto menyebut leluhur dan orang tua kita, pernah dijajah, pernah diperbudak, pernah diperlakukan lebih rendah dari binatang.

    Momentum 80 tahun kemerdekaan menjadi refleksi kolektif tentang betapa pentingnya persatuan dan nasionalisme sebagai fondasi bangsa.

    Pemerintah, melalui Kementerian Sekretariat Negara telah menetapkan tema besar perayaan hari kemerdekaan tahun 2025 ini, “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Tema ini tidak hanya menggaungkan visi besar bangsa, tetapi juga mengikat masyarakat untuk menghayati nilai-nilai sejati kemerdekaan.

    Presiden Prabowo mengapresiasi seluruh presiden terdahulu atas perjuangan dan dedikasi mereka membangun bangsa.

    Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan hasil perjuangan panjang dan penuh pengorbanan. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia masih harus berjuang selama lima tahun melalui perlawanan bersenjata dan diplomasi, hingga kedaulatan diakui pada 1949.

    Pemerintah menghormati seluruh pemimpin bangsa, mulai dari presiden pertama, hingga ketujuh, yang telah bekerja keras mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yakni terbangunnya negara yang adil dan makmur.

    Kepala negara juga menguraikan kontribusi masing-masing presiden. Sukarno dikenang sebagai pemimpin yang mempersatukan bangsa serta berhasil mengintegrasikan Irian Barat (Papua).

    Soeharto dinilai meletakkan dasar industrialisasi dan menurunkan angka kemiskinan ekstrem. B.J. Habibie dianggap menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis 1998, sekaligus memperkenalkan teknologi tinggi.

    Kontribusi KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dipandang penting dalam memperkokoh kerukunan antarsuku, agama, dan ras. Megawati Soekarnoputri diakui perannya dalam memulihkan ekonomi pasca-krisis serta menginisiasi pemilihan umum langsung pertama.

    Susilo Bambang Yudhoyono diapresiasi atas penyelesaian konflik Aceh dan kemampuannya menghadapi krisis keuangan global 2008. Sementara Joko Widodo disebut meninggalkan warisan besar melalui pembangunan infrastruktur strategis, penanganan pandemi COVID-19, serta perintisan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan.

    Presiden menilai seluruh pemimpin terdahulu bersama pemerintahan yang mereka pimpin telah berupaya membawa Indonesia semakin dekat pada cita-cita kemerdekaan, yaitu menjadi negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

    Bagi pemerintah, kemerdekaan sejati tidak hanya berarti terbebas dari penjajahan, melainkan juga dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan.

    Karena itu, perlu ditekankan mengenai pentingnya kedaulatan ekonomi dan ketahanan pangan sebagai kunci utama. Indonesia telah dianugerahi sumber daya melimpah, sehingga tantangan utama adalah menjaga, sekaligus mengelolanya secara tepat agar cita-cita kemerdekaan dapat segera terwujud.

    Semarak di Ibu Kota

    Jakarta, sebagai pusat pemerintahan, menjadi denyut utama semarak Bulan Kemerdekaan 2025. Rangkaian kegiatan dimulai sejak akhir Juli, dengan pemasangan umbul-umbul, bendera merah putih, dan lampu-lampu hias di sepanjang jalan protokol.

    Gedung-gedung pemerintahan, pusat perbelanjaan, hingga gang dan rumah-rumah warga serentak mengibarkan Sang Merah Putih.

    Puncak perhatian tentu tertuju pada Kirab Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka pada 17 Agustus pagi.

    Ribuan orang tumpah ruah menyaksikan iring-iringan ini, lengkap dengan atraksi pasukan berkuda, marching band, pasukan berseragam tradisional, hingga parade kebudayaan dari berbagai provinsi.

    Kehadiran Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah mantan dan keluarga presiden menambah khidmat momen bersejarah pengibaran dan penurunan Sang Saka Merah Putih di halaman Istana Merdeka, Jakarta.

    Malam harinya, langit Jakarta dipenuhi kembang api raksasa yang dipusatkan di Monas. Suasana Monas semarak dengan “Karnaval Bersatu” yang menampilkan 32 kendaraan hias dari berbagai kementerian dan lembaga.

    Parade ini menghadirkan gemerlap cahaya, musik, serta antusiasme masyarakat, sekaligus memamerkan capaian pembangunan dan semangat kolaborasi.

    Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Pertanian menonjolkan simbol swasembada pangan, Kemendagri menampilkan konsep tiga dimensi tentang penyelenggaraan pemerintahan, sementara Kemlu mengusung pilar diplomasi Indonesia di ASEAN hingga PBB.

    Karnaval ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana mendekatkan capaian pembangunan dan visi Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat.

    Semangat

    Tidak hanya di ibu kota, semarak nasionalisme juga berdenyut, hingga ke pelosok negeri. Di pinggiran kota dan desa-desa, warga menggelar lomba khas 17 Agustusan, mulai dari panjat pinang, balap karung, tarik tambang, hingga makan kerupuk sebagai simbol kebersamaan dan kegembiraan rakyat dalam merayakan kemerdekaan.

    Di kota-kota besar, kreativitas masyarakat semakin beragam. Di Kota Bekasi digelar lomba tangkap bebek dan belut, hingga parade budaya Nusantara yang melibatkan ribuan pelajar dengan pakaian adat.

    Yogyakarta, menjadi pusat perayaan budaya, seni, dan kemerdekaan yang ditandai dengan “Yogyakarta International Dance Carnival” di Titik Nol Kilometer yang menampilkan tarian dari delapan negara dan berbagai provinsi yang dirangkai dengan Upacara Pengibaran Bendera di Istana Kepresidenan Yogyakarta.

    Siangnya, “Jogja Fashion Carnival” meramaikan Jalan Malioboro dengan parade busana tradisi dan inovasi, dilanjutkan Pentas Musikan Kamardikan di Keraton Yogyakarta yang mempersembahkan peragaan busana prajurit diiringi “gending” Jawa.

    Di ujung timur Indonesia, Kampung Biha, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, digelar berbagai kegiatan seni budaya dan perlombaan tradisional, pada Senin (18/8).

    Perayaan HUT ke-80 RI di Kampung Biha dimeriahkan dengan pementasan seni tradisi, seperti Reog Ponorogo, Kuda Lumping, dan Tari Wesisi, disertai aneka lomba rakyat untuk pelajar dari tingkat PAUD hingga SMP.

    Panitia lomba menyatakan bahwa perayaan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum syukur dan refleksi untuk mewariskan semangat kemerdekaan kepada generasi muda.

    Bulan Kemerdekaan 2025 juga menjadi ruang ekspresi generasi muda. Melalui platform digital, mereka menggelorakan nasionalisme dalam bentuk konten kreatif, seperti film animasi, ilustrasi digital, hingga lagu bertema perjuangan.

    Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mengadakan diskusi kebangsaan, lomba esai sejarah, serta aksi sosial, berupa donor darah dan bakti lingkungan. Semua itu menunjukkan bahwa semangat nasionalisme, bukan hanya milik generasi tua, tetapi terus diwariskan secara dinamis kepada anak muda.

    Semarak Bulan Kemerdekaan juga menjalar hingga ke kancah internasional. Kedutaan besar dan konsulat Indonesia di berbagai negara menggelar upacara bendera, pameran budaya, serta festival kuliner Nusantara.

    KJRI Frankfurt menggelar upacara yang dihadiri ASN, TNI, diaspora, serta masyarakat Indonesia. Acting Konsul Jenderal Toary C.F Worang menyoroti capaian diplomasi dan pembangunan Indonesia, sekaligus menyerahkan penghargaan kepada pegiat budaya serta anggota Paskibra dan pegawai terbaik.

    Acara dilanjutkan dengan Bazaar Kuliner Nusantara, menutup rangkaian perayaan sejak 9 Agustus yang juga menghadirkan fun walk, senam, seni budaya, dan kuliner.

    Perayaan ini menjadi simbol persaudaraan diaspora Indonesia di enam negara bagian di wilayah kerja KJRI Frankfurt yang dihuni sekitar 17 ribu WNI.

    Ketika kembang api meriah menghiasi langit malam pada 17 Agustus 2025, jutaan pasang mata menatap ke atas dengan rasa haru. 80 tahun lalu, bangsa ini menentang penjajahan.

    Kini, semarak Bulan Kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan tidak pernah berhenti. Nasionalisme harus terus hidup dalam dada setiap insan Indonesia, agar cita-cita “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” dapat benar-benar terwujud.

    Di tengah perayaan kemerdekaan itu, Indonesia tetap menunjukkan keberpihakannya pada isu mendasar bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Pada momentum Agustus tahun ini, Indonesia, melalui TNI, mengirimkan bantuan untuk masyarakat di Gaza, Palestina.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkes Sentil Angka Kematian Bayi di Indonesia Tinggi, Cuma Lebih Baik dari Laos-Myanmar

    Menkes Sentil Angka Kematian Bayi di Indonesia Tinggi, Cuma Lebih Baik dari Laos-Myanmar

    Jakarta –

    Angka kematian bayi di Indonesia masih jauh lebih tinggi ketimbang banyak negara lain di ASEAN. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahkan menyoroti jumlahnya hanya lebih baik dibandingkan laporan kasus Laos dan Myanmar.

    Indonesia mencatat sedikitnya lebih dari 30 ribu bayi meninggal setiap tahun saat lahir. Angkanya disebut terus meningkat.

    “Kalau dibandingkan dengan Singapura, angka kematian bayi mereka hanya 2 per seribu kelahiran. Malaysia 6 sampai 7 per seribu, Thailand 7 sampai 8 per seribu kelahiran. Indonesia jauh lebih tinggi, bahkan Vietnam lebih baik dari kita,” beber Budi dalam peringatan World Patient Safety Day 2025, Selasa (19/8/2025).

    Menkes mewanti-wanti agar Indonesia jangan sampai tersalip negara-negara yang sebelumnya berada di bawah.

    Persoalan Data

    Menurutnya, angka kematian bayi yang tercatat masih belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Berkaca pada masa pandemi COVID-19, banyak kasus yang tidak terlaporkan. “Yang terecord di kita cuma 33 ribu. Tapi bisa jadi jumlah yang sebenarnya mencapai 100 ribu kasus per tahun,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran Kementerian Kesehatan hingga Dinas Kesehatan daerah memperkuat registrasi kelahiran dan kematian.

    “Yuk, dicatat yang benar. Ini sama seperti waktu COVID-19. Kalau pencatatan tidak rapi, kondisi kita akan makin lama makin jelek,” tegasnya.

    Kematian Terjadi di RS

    Budi juga menyoroti fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit, sebagai titik krusial. Data Kemenkes menunjukkan lebih dari 90 persen kematian bayi terjadi di rumah sakit, dengan sekitar 60 persen kasus disebabkan keterlambatan rujukan.

    “Kalau 92 hingga 95 persen kematian terjadi di rumah sakit, berarti memang sistem rumah sakitnya yang harus dibereskan. Mulai dari tata kelola melahirkan, penanganan infeksi, ruang operasi, sampai pelayanan neonatal,” ujarnya.

    Ia menambahkan, puskesmas dan bidan tetap perlu diperkuat. Namun, rumah sakit yang menjadi rujukan ibu dan anak justru harus menjadi prioritas perbaikan.

    Tiga penyebab utama kematian bayi di Indonesia adalah sepsis, gangguan pernapasan, dan kelainan bawaan (kongenital). “Masa ngurusin sepsis saja ruang operasi kita masih bermasalah. Kalau rumah sakit tidak dibereskan, sulit menurunkan angka kematian ini,” tegasnya.

    Budi mengingatkan bahwa isu angka kematian ibu dan bayi bukan sekadar angka statistik. “Coba bayangkan kalau yang meninggal itu keluarga kita sendiri. Jangan kita hanya rapat-rapat saja, tapi jumlah kematiannya tidak turun-turun,” katanya.

    Menkes meminta seluruh pihak dari pusat hingga daerah untuk serius menurunkan angka kematian ibu dan bayi. “Kalau kita bisa bereskan sistem pencatatan, rumah sakit, dan layanan rujukan, saya yakin angka kematian bisa kita tekan,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/naf)

  • Sektor IT Tak Masuk Prioritas Prabowo RAPBN 2026, Pengamat: Digitalisasi Melambat

    Sektor IT Tak Masuk Prioritas Prabowo RAPBN 2026, Pengamat: Digitalisasi Melambat

    Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat telekomunikasi menilai absennya sektor teknologi dan informasi dalam delapan agenda prioritas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 akan berdampak pada kualitas digital dalam negeri.

    Pengamat telekomunikasi dan Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan minimnya alokasi anggaran khusus untuk sektor tersebut berpotensi memperlambat kemajuan digital Indonesia.

    “Minimnya alokasi anggaran khusus dapat menghambat pengembangan infrastruktur digital, inovasi teknologi dan literasi digital,” kata Heru saat dihubungi Bisnis, Senin (18/8/2025).

    Heru mengingatkan sektor digital sudah menyumbang 8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2016, dan berpotensi meningkat hingga 20% pada 2045 apabila mendapatkan dukungan konsisten dari pemerintah.

    Dia menambahkan, tanpa adanya prioritas dalam RAPBN, investasi pada kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), big data, dan keamanan siber berisiko stagnan. “Pada akhirnya hal ini akan melemahkan daya saing global,” ujarnya.

    Di sisi lain, kesenjangan akses internet antara Jawa dan luar Jawa masih lebar, sehingga pemerataan digital juga terancam terhambat. 

    “Tanpa anggaran khusus, pembangunan infrastruktur seperti BTS 4G/5G di daerah terpencil berisiko lambat,” kata Heru.

    Heru juga mengingatkan, tanpa prioritas eksplisit dalam RAPBN, Indonesia berisiko tertinggal dari negara-negara ASEAN lain, misalnya Singapura. Namun, transformasi digital tetap dapat diintegrasikan dalam agenda prioritas lain.

    “Tapi kan tetap transformasi digital dapat terintegrasi dalam agenda lain, seperti pendidikan [e-learning] atau ekonomi kerakyatan [digitalisasi UMKM],” tambahnya.

    Dia pun menilai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih bisa mendorong kebijakan progresif untuk menjaga momentum transformasi digital.

    “Semoga meski tidak jadi prioritas, tetap ada anggaran besar digelontorkan untuk membangun infrastruktur digital kita yang masih minim dan belum merata,” katanya.

    Selain itu, Heru berharap alokasi anggaran digitalisasi juga dapat disalurkan melalui kementerian atau lembaga (K/L) lain, khususnya yang berkaitan dengan sektor strategis seperti pertanian, energi, dan pertahanan.

    Transaksi QRIS

    Lebih lanjut, Heru menilai sejumlah program seperti QRIS dan Satu Data Indonesia telah menunjukkan potensi lintas sektoral. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dengan swasta serta kebijakan Kementerian bisa menutupi celah ini, meskipun efektivitasnya tetap sangat bergantung pada implementasi.

    Selain itu, dia menilai program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dapat menjadi sarana integrasi akses digital bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pedesaan. 

    “Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pelatihan literasi digital untuk memastikan inklusi, terutama di wilayah tertinggal,” pungkasnya. 

    Mengutip laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Presiden Prabowo Subianto mengatakan RAPBN 2026 akan mengedepankan delapan agenda prioritas. Hal tersebut diungkapkan dalam Pidato Pengantar RAPBN 2026 dan Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR pada Jumat (15/8/2025). 

    Delapan agenda prioritas tersebut antara lain, pertama ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. 

    Kedua, ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Hal ini dilakukan dengan cara peningkatan produksi minyak dan gas, menjaga harga energi, dan percepatan transisi energi menuju energi bersih.

    Ketiga, Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk generasi unggul. Program MBG yang telah menjangkau seluruh provinsi, ditargetkan menyentuh 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita. 

    Keempat, pendidikan bermutu untuk SDM berdaya saing global. Dengan alokasi anggaran Rp757,8 triliun, RAPBN 2026 mencatat rekor tertinggi dalam sejarah belanja pendidikan. Fokus utamanya meliputi peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, dan kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja. 

    Kelima, kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Anggaran kesehatan untuk memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

    Keenam, penguatan ekonomi rakyat melalui  KDMP. Ketujuh, pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pemerintah akan memodernisasi alutsista, memperkuat komponen cadangan, serta mendukung industri strategis nasional dan kesejahteraan prajurit. 

    Kedelapan, percepatan investasi dan perdagangan global. Melalui peran Danantara, pemerintah memperkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia.

  • Daftar Negara yang Bisa Bayar Jajanan Pakai QRIS

    Daftar Negara yang Bisa Bayar Jajanan Pakai QRIS

    Jakarta –

    Transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS, kini dapat dilakukan di banyak negara. Teranyar, Bank Indonesia (BI) mengumumkan layanan QRIS dapat digunakan di Jepang mulai hari ini, Minggu (17/8).

    Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan perluasan layanan QRIS menjadi fondasi penting dalam sejarah sistem pembayaran Indonesia. Perluasan layanan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk bertransaksi lintas negara.

    “Sejak diluncurkan enam tahun lalu, QRIS telah menjadi game changer bagi ekosistem pembayaran digital dan memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia, yang kini telah mencapai 57 juta pengguna,” terang Perry dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/8/2025).

    Sebelum memperluas layanan di Jepang, diketahui sistem QRIS ini telah terhubung dengan sistem transaksi negara lainnya. Lantas, di mana saja layanan QRIS ini dapat digunakan?

    1. Thailand

    Sejak peluncurannya pada 17 Agustus 2019 lalu, BI terus memperluas layanan transaksi antar-negara menggunakan QRIS. Pertama, BI menggandeng Bank of Thailand agar layanan transaksi QRIS dapat digunakan di Negeri Gajah Putih tersebut.

    Adapun kerja sama itu terjalin sejak 17 Agustus 2022. Hingga Agustus 2025, pengguna QRIS di Thailand sendiri tercatat sebanyak 994.890 transaksi dengan nilai sebesar Rp 437,54 miliar.

    2. Malaysia

    Kemudian pada Mei 2023, BI kembali menggandeng negara tetangga untuk memperluas cakupan QRIS antar-negara, yakni dengan Bank Negara Malaysia (BNM). Berdasarkan data BI, transaksi QRIS di Negeri Jiran tercatat sebanyak 4,31 juta kali dengan nilai sebesar Rp 1,15 triliun.

    3. Singapura

    Layanan transaksi QRIS juga dapat digunakan di Singapura sejak November 2023 lalu. Kala itu, BI bekerjasama dengan Monetary Authority of Singapore (MAS) untuk memperluas layanan QRIS. Sejak kerja sama tersebut, tercatat penggunaan QRIS mencapai 238.216 transaksi dengan nilai Rp 77,06 miliar.

    4. Jepang

    Tepat hari ini, BI mengumumkan perluasan layanan QRIS di Jepang. Perluasan layanan transaksi ini menjadi yang pertama kali dilakukan BI untuk di luar negara kawasan ASEAN. Dengan begitu, warga RI dapat bertransaksi di 35 merchant Jepang hanya dengan memindai JPQR Global menggunakan aplikasi pembayaran domestik.

    5. China

    Pada hari yang sama, BI juga menggandeng People’s Bank of China (PBoC) untuk melakukan uji coba interkoneksi QRIS dengan Tiongkok. Kolaborasi ini diharapkan memperlancar perdagangan lintas negara, mendukung UMKM, hingga mendorong pertumbuhan sektor pariwisata.

    (kil/kil)

  • Media Asing Soroti Perusahaan China Berbondong-bondong Mau Ekspansi ke RI

    Media Asing Soroti Perusahaan China Berbondong-bondong Mau Ekspansi ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Meningkatnya permintaan perusahaan-perusahaan China untuk memperluas bisnisnya di Indonesia mendapatkan sorotan dari media asing.

    Reuters dalam laporan bertajuk ‘Chinese Investors Eyeing Indonesia Avoid US Tariffs, Tap Local Market’ menyebut bahwa pendiri firma konsultan lahan industri di Jakarta, Gao Xiaoyu, menerima banyak permintaan dari perusahaan China untuk memperluas usaha ke Indonesia demi menghindari tarif tinggi dari Amerika Serikat (AS).

    “Kami cukup sibuk akhir-akhir ini. Kami rapat dari pagi hingga malam,” kata Gao, yang mendirikan perusahaannya PT Yard Zeal Indonesia pada 2021 dengan empat karyawan dan kini beranggotakan lebih dari 40 orang.

    “Kawasan industri juga sangat sibuk,” lanjut Gao seperti dikutip dari Reuters, Minggu (17/8/2025).

    Untuk diketahui, AS menetapkan tarif bea masuk sebesar 19% untuk barang asal Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand, sedangkan Vietnam sebesar 20%. China sendiri dikenakan tarif bea masuk lebih dari 30% saat ini.

    Namun, dibandingkan negara-negara tersebut, Indonesia memiliki keunggulan yakni potensi pasar konsumen yang besar. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan negara terpadat keempat di dunia.

    “Jika Anda dapat membangun kehadiran bisnis yang kuat di Indonesia, Anda pada dasarnya telah menguasai separuh pasar Asia Tenggara,” kata Zhang Chao, produsen China yang menjual lampu depan sepeda motor di Indonesia, pasar sepeda motor terbesar ketiga di dunia.

    Di kawasan industri Subang Smartpolitan dengan lebih dari 2.700 hektar di Jawa Barat, para eksekutif mengatakan kawasan tersebut telah dibanjiri pertanyaan dari investor China.

    Wakil presiden penjualan, pemasaran, dan hubungan penyewa Suryacipta Swadaya, operator Subang Smartpolitan Abednego Purnomo mengaku, baik telepon, email, dan WeChat mereka langsung dipenuhi agen yang ingin memperkenalkan kliennya.

    “Kebetulan, semuanya berasal dari China,” ungkap Abednego.

    Perusahaan mulai dari pembuat mainan dan perusahaan tekstil hingga pembuat kendaraan listrik sedang mencari fasilitas, khususnya di Jawa Barat, yang merupakan rumah bagi pelabuhan laut dalam Patimban.

    Kepala layanan industri dan logistik di divisi konsultan properti global Colliers International di Indonesia Rivan Munansa menyampaikan, ada urgensi di antara perusahaan-perusahaan China untuk pindah dan perusahaan tersebut menerima pertanyaan untuk lahan industri ‘hampir setiap hari’ menjelang perjanjian tarif.

    “Kebanyakan dari mereka [perusahaan China] mencari peluang langsung. Jadi, mereka menginginkan tanah dan bangunan sementara yang bisa langsung digunakan, seperti program kilat,” kata Rivan.

    Sementara itu, Direktur Asean di Dezan Shira & Associates, sebuah konsultan investasi, Marco Foster menyampaikan bahwa Indonesia selalu menonjol karena alasan yang berbeda.

    “Indonesia menawarkan apa yang hanya sedikit negara lain di kawasan ini yang mampu melakukannya: pasar domestik yang besar,” ujar Marco Foster.

  • Menpar Ungkap Okupansi Hotel Turun di Juni 2025, Ini Biang Keroknya

    Menpar Ungkap Okupansi Hotel Turun di Juni 2025, Ini Biang Keroknya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengungkapkan adanya penurunan okupansi hotel berbintang di Tanah Air pada Juni 2025.

    Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri menjelaskan bahwa memasuki paruh pertama tahun ini, perkembangan industri perhotelan Indonesia terbilang masih dinamis.

    “Pada Juni tahun ini terdapat penurunan tingkat okupansi hotel bintang sebesar 4,71% dibandingkan Juni tahun lalu,” kata Widiyanti sebagaimana dikutip dari YouTube Kementerian Pariwisata, Minggu (17/8/2025).

    Sementara itu, apabila ditilik dari periode Januari–Juni tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dia menyampaikan terdapat penurunan sebesar 3,54%.

    Namun demikian, Widiyanti menjelaskan bahwa penurunan tersebut tidak disebabkan oleh menurunnya minat berwisata, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.

    Menurutnya, sepanjang semester I/2025, jumlah wisatawan mancanegara tumbuh 9,44% menjadi 7,05 juta dibandingkan periode sama tahun lalu, sedangkan wisatawan nusantara naik 17,7% ke angka 613,78 juta perjalanan pada periode serupa.

    Widiyanti lantas mengaitkan penurunan tingkat okupansi ini dengan pertumbuhan jumlah properti yang meningkat 11,02% dan jumlah kamar yang naik 20,83%.

    “Terlihat bahwa jumlah kamar hotel yang terisi justru mengalami peningkatan sebesar 11,53% dibandingkan semester pertama 2024,” lanjutnya.

    Dia menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata mengidentifikasi adanya pergeseran preferensi wisatawan dalam menginap, mengingat adanya akomodasi alternatif seperti vila.

    Pihaknya mengaku menghargai hal ini sebagai pelengkap fasilitas akomodasi untuk wisatawan. Namun, dia menggarisbawahi perihal pendataan dan izin usaha jenis akomodasi tersebut.

    “Apabila tidak terdata dan tidak memiliki izin usaha akomodasi pariwisata, keadaan seperti ini menjadi kurang adil bagi pelaku usaha pariwisata lainnya seperti hotel berbintang. Di sisi konsumen, akomodasi alternatif yang tidak terdata dan tidak terdaftar juga tidak memberikan perlindungan kepada konsumen, tentunya,” pungkas Widiyanti.

    Lebih lanjut, Widiyanti mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa kunjungan wisatawan mancanegara periode Januari-Juni 2025 sebesar 7,05 juta, tumbuh positif 9,44% (year-on-year). Kunjungan wisatawan mancanegara ini didominasi oleh negara-negara Asean, disusul Asia selain Asean, dan Eropa.

    Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia juga kian meningkat dibandingkan wisatawan yang berlibur ke luar negeri (wisatawan nasional). Tercatat wisatawan mancanegara tumbuh 9,44%, mencapai 7,05 juta kunjungan, dibandingkan wisatawan nasional sebesar 3,25% atau mencapai 4,57 juta perjalanan.

    “Secara kumulatif, pada semester pertama 2025, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara kembali berada di atas jumlah perjalanan wisatawan nasional, dengan selisih mencapai 2,48 juta, naik dari 2,01 juta pada periode Januari-Juni 2024. Pergerakan ini turut berkontribusi pada pencapaian net devisa yang positif bagi Indonesia,” ujar Widiyanti.

  • Kado Spesial BI di HUT Kemerdekaan ke-80, QRIS Bisa Dipakai di Jepang

    Kado Spesial BI di HUT Kemerdekaan ke-80, QRIS Bisa Dipakai di Jepang

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) memberi kado spesial di peringatan HUT ke-80 RI dengan resmi membuka layanan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Jepang mulai Minggu (17/8/2025).

    Ini menjadi perluasan pertama QRIS di luar kawasan ASEAN, setelah sebelumnya hadir di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Pada tahap awal, masyarakat Indonesia bisa bertransaksi di 35 merchant di Jepang hanya dengan memindai JPQR Global menggunakan aplikasi pembayaran domestik.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kehadiran QRIS di Jepang menjadi tonggak penting dalam sejarah sistem pembayaran nasional. “Sejak diluncurkan enam tahun lalu, QRIS telah menjadi game changer bagi ekosistem pembayaran digital dan memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia, yang kini telah mencapai 57 juta pengguna,” ujar Perry dalam keterangan tertulis, Minggu (17/8/2025).

    BI memastikan perluasan QRIS ini akan diperluas ke lebih banyak merchant di Jepang agar masyarakat Indonesia semakin mudah bertransaksi. Di sisi lain, masyarakat Jepang juga nantinya bisa menggunakan QRIS saat bertransaksi di Indonesia.

    Tak hanya Jepang, BI juga tengah melakukan uji coba interkoneksi QRIS dengan Tiongkok bersama People’s Bank of China (PBoC). Kolaborasi ini diharapkan memperlancar perdagangan lintas negara, mendukung UMKM, hingga mendorong pertumbuhan sektor pariwisata.

    Implementasi QRIS antarnegara sejauh ini mencatat hasil menggembirakan. Sejak Agustus 2022, kerja sama QRIS dengan Thailand sudah menembus 994.890 transaksi senilai Rp 437,54 miliar. Dengan Malaysia, volume transaksi mencapai 4,31 juta kali senilai Rp 1,15 triliun sejak Mei 2023. Sementara QRIS dengan

    Singapura yang diluncurkan November 2023 sudah mencatat 238.216 transaksi dengan nilai Rp 77,06 miliar.

    (rrd/rrd)

  • Bertepatan dengan HUT ke-80 RI, QRIS Resmi dapat Digunakan di Jepang

    Bertepatan dengan HUT ke-80 RI, QRIS Resmi dapat Digunakan di Jepang

    Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyampaikan QRIS resmi dapat digunakan di Jepang mulai 17 Agustus 2025, atau bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan ke-80 RI. Hal ini menandai perluasan QRIS ke luar Asean, setelah sebelumnya dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura.

    Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, sejak diluncurkan enam tahun lalu, QRIS telah menjadi game changer bagi ekosistem pembayaran digital dan memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia, yang kini telah mencapai 57 juta pengguna.

    “Pengembangan inovasi fitur QRIS secara berkelanjutan terus dilakukan untuk memperluas akseptasi dan mendukung inklusi ekonomi dan keuangan digital. Salah satu inovasi dimaksud adalah QRIS Antarnegara,” kata Perry dalam keterangannya, Minggu (17/8/2025).

    Menurutnya, inisiasi ini menjadi bukti komitmen BI dan industri sistem pembayaran Indonesia untuk terus memperluas jaringan pembayaran digital di kancah internasional. Dengan begitu, masyarakat dapat dengan mudah bertransaksi lintas negara.

    Pada tahap awal, Perry menyebut masyarakat Indonesia dapat menggunakan QRIS di 35 merchants di Jepang dengan memindai JPQR Global menggunakan aplikasi pembayaran domestik.

    Aplikasi pembayaran domestik yang dimaksud yakni PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank Mega Tbk., PT Bank Sinarmas Tbk., PT Espay Debit Indonesia Koe, PT Dompet Anak Bangsa, dan PT Netzme Kreasi Indonesia.

    Kemudian, PT Bank Permata Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Syariah Indonesia Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank Tabungan Negara Tbk., dan PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

    Selanjutnya, PT Finnet Indonesia, PT Airpay International Indonesia, PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk., dan PT MNC Teknologi Nusantara.

    Adapun, perluasan QRIS ini merupakan sinergi BI bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Harapannya, perluasan layanan ini dapat memberikan kenyamanan dan efisiensi transaksi bagi masyarakat, serta meningkatkan hubungan ekonomi Indonesia dan Jepang.

    Perry mengatakan, jangkauan merchant di Jepang ke depannya akan terus diperluas. Dengan begitu, masyarakat Indonesia semakin mudah bertransaksi di Jepang menggunakan QRIS.

    Selanjutnya, implementasi juga akan akan diperluas kepada merchant di Indonesia sehingga masyarakat dari Jepang dapat bertransaksi di Indonesia dengan memindai QRIS menggunakan aplikasi pembayaran dari negaranya.

    BI mencatat hingga Juni 2025, implementasi QRIS Antarnegara menunjukkan hasil positif. Kerja sama QRIS Antarnegara dengan Thailand tercatat mencapai 994.890 transaksi dengan nominal sebesar Rp437,54 miliar sejak diluncurkan Agustus 2022.

    Volume transaksi QRIS Antarnegara Indonesia-Malaysia mencapai 4,31 juta transaksi dengan nominal sebesar Rp1,15 triliun sejak diluncurkan Mei 2023.

    QRIS Antarnegara dengan Singapura yang diluncurkan pada tanggal 17 November 2023 pun telah mencatatkan 238.216 transaksi dengan nominal sebesar Rp77,06 miliar.

  • Promo dan Diskon Tiket Pesawat Spesial HUT ke-80 RI, dari Garuda hingga Pelita Air

    Promo dan Diskon Tiket Pesawat Spesial HUT ke-80 RI, dari Garuda hingga Pelita Air

    Bisnis.com, JAKARTA – Bukan hanya kereta dan TransJakarta, tapi tiket pesawat juga menawarkan harga spesial di 17 Agustus 2025 atau HUT Ke-80 RI.

    Promo dan diskon tiket pesawat itu ditawarkan Garuda Indonesia, hingga Pelita Air.

    Adapun promo yang ditawarkan berupa potongan hingga Rp800.000.

    Berikut deretan promo tiket pesawat spesial kemerdekaan RI

    1. Garuda Indonesia

    Menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Garuda Indonesia selaku maskapai flag-carrier menghadirkan penawaran spesial untuk Anda yang ingin merayakannya dengan menjelajah keindahan Nusantara dan dunia: potongan harga hingga Rp800.000.

    Dapatkan potongan harga spesial tersebut untuk setiap pemesanan tiket penerbangan melalui website Garuda Indonesia atau aplikasi FlyGaruda dengan menggunakan kode promo MERDEKA. Promo ini berlaku untuk tiket sekali jalan dan pergi-pulang di seluruh rute domestik dan internasional, dengan periode pemesanan hingga 17 Agustus 2025 dan periode penerbangan hingga 28 Februari 2026.

    Rayakan semangat kemerdekaan dengan melangkah lebih jauh bersama Garuda Indonesia, ayo terbang tinggi penuh arti!

    2. Air Asia

    Promo AirAsia S.E.A You Soon harga mulai Rp. 469.000 all-in sekali jalan berlaku mulai tanggal 11–17 Agustus 2025 untuk terbang ke destinasi ASEAN.

    Siap keliling ASEAN dengan harga yang bikin senyum lebar? AirAsia lagi kasih penawaran spesial lewat promo S.E.A You Soon!

    Mulai dari Rp. 469.000 all-in sekali jalan, kamu bisa terbang langsung ke berbagai destinasi favorit di Asia Tenggara seperti Singapura, Kuala Lumpur, Penang, Brunei, dan banyak tujuan menarik lainnya.

    Promo ini cuma berlaku selama 1 minggu, jadi pastikan kamu pesan tiketnya di periode 11–17 Agustus 2025. Periode terbangnya fleksibel banget, mulai sekarang hingga 30 Juni 2026.

    Pesan langsung lewat AirAsia MOVE dan nikmati penerbangan nyaman dengan harga super hemat.

    Syarat dan Ketentuan
    Harga mulai Rp. 469.000 berlaku untuk sekali jalan, sudah termasuk pajak (all-in).
    Periode pemesanan: 11–17 Agustus 2025.
    Periode terbang: Sekarang – 30 Juni 2026.
    Berlaku untuk rute langsung ke destinasi ASEAN yang dipilih.
    Pemesanan hanya melalui platform AirAsia MOVE.
    Syarat dan ketentuan lain mengikuti kebijakan AirAsia.

    3. Pelita Air

    Tahun ini Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-80, dan Pelita Air mengundang kamu untuk ikut merayakannya dengan cara paling seru, jalan-jalan hemat ke destinasi impian!

    Lewat promo spesial “Merdeka SurPRICE”, kamu bisa mendapatkan potongan harga hingga Rp808.000 untuk pembelian tiket pesawat pulang-pergi (PP).

    Caranya semudah senyum saat dapat tiket murah: cukup pesan tiket melalui website atau aplikasi mobile Pelita Air pada 17 Agustus 2025, untuk periode terbang 1 September – 28 Oktober 2025. Berlaku untuk semua rute domestik & internasional Pelita Air, kecuali Yogyakarta dan Palembang.

    Bayangkan… bersantai di pantai pasir putih Bali, menikmati birunya laut Lombok, menjelajah kuliner Makassar, hingga menyusuri pegunungan Sumatera — semuanya bisa kamu nikmati dengan harga yang bikin liburan semakin menyenangkan.

    Catat tanggalnya, 17 Agustus 2025, dan siapkan dirimu terbang merdeka bersama Pelita Air. Karena kemerdekaan tahun ini, rasanya harus selezat liburan impianmu!

    4. Citilink

    Kemerdekaan artinya kebebasan untuk terbang tinggi, menjelajah tanpa batas di Nusantara sampai ke luar negeri!

    Yuk rayakan HUT RI yang ke-80 bareng Citilink di promo 8.8 Independeals Day! Mulai 8-17 Agustus 2025, dapatkan harga tiket domestik mulai Rp800.000, gratis ekstra bagasi 8 kg khusus member LinkMiles, harga spesial PP tiket internasional hanya Rp800.000, serta Citilinkers bisa terbang gratis ke berbagai rute dengan menukarkan 8000 miles saja!

    Selain itu, nantikan Flight Sale setiap harinya pukul 11.00-13.00 WIB dan dapatkan harga spesial terbang ke luar negeri hanya Rp88.000.

    Tunggu apa lagi? Yuk pesan tiketnya sekarang di Aplikasi Citilink atau citilink.co.id sebelum kehabisan!

  • Bertemu Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei, Puan Bahas Isu Perempuan dan Perlindungan PMI

    Bertemu Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei, Puan Bahas Isu Perempuan dan Perlindungan PMI

    JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menggelar pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Nasional Republik Demokratik Timor Leste, Maria Fernanda Lay di Gedung DPR, Jakarta. Selain Ketua Parlemen Timor Leste, Puan juga bertemu Ketua Majelis Legislatif Brunei Darussalam, HE. Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman Bi Dato Setia Haji Mohamed Taib.

    Pertemuan bilateral antara Puan dengan Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei Darussalam dilakukan secara terpisah di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, 16 Agustus, siang.

    Pertemuan ini merupakan kunjungan kehormatan setelah Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei Darussalam hadir dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 15 Agustus, bersama sejumlah Ketua Parlemen ASEAN lainnya.

    Kedua pimpinan parlemen itu juga memenuhi undangan makan malam bersama Puan dan jajaran DPR, semalam.

    “Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk bertemu secara resmi dengan ibu Ketua Parlemen Timor Leste, Ibu Maria Fernanda Lay dan Yang Mulia Pehin Dato Abdul Rahman Taib, pada kunjungannya ke Jakarta, setelah kemarin kita menikmati gala dinner,” ujar Puan dalam keterangannya, Sabtu, 16 Agustus.

    “Saya ucapkan sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Ibu (Ketua Parlemen Timor Leste) di Jakarta, dan kesediaan bapak Ketua (Parlemen Brunei) memenuhi undangan saya untuk menghadiri acara dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80,” sambungnya.

    Dalam pertemuannya dengan Ketua Parlemen Timor Leste, Puan mengatakan kedua negara memiliki kesamaan nilai sebagai negara yang menjunjung demokrasi, hak asasi manusia, dan rule of law. Ia juga menilai kedua negara perlu terus bekerja sama untuk memajukan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan.

    “Kedua negara juga perlu memajukan kerja sama internasional, dan mendorong penyelesaian perang dan konflik. Perdamaian merupakan pra-syarat agar kita dapat melaksanakan pembangunan di negara kita,” katanya.

    Puan menyatakan, Indonesia terus mendukung Timor Leste yang akan memperoleh keanggotaan penuh ASEAN pada Oktober 2025 serta mendukung Parlemen Timor Leste menjadi anggota tetap di AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly). Pada pertemuan ini, Ketua Parlemen Maria Fernanda Lay meminta dukungan Indonesia atas keanggotaan Timor Leste di ASEAN.

    Lebih lanjut, keduanya membicarakan isu perempuan. Sebagai sesama pimpinan parlemen perempuan, Puan mengajak Maria Fernanda Lay untuk bekerja sama dalam konteks pemberdayaan perempuan, terutama untuk aktif di dunia politik.

    “Kita tentu dapat menjadi inspirasi bagi para perempuan muda untuk masuk ke dunia politik. Karena dengan masuk ke dunia politik, Perempuan dapat berkontribusi menyelesaikan permasalahan di negara kita,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI itu.

    Puan berharap, kerjasama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Timur Leste semakin meningkat seiring dengan perdagangan bilateral kedua negara pada tahun 2024 mencapai yang mencapai US$ 391 juta, tumbuh 12 persen dari tahun 2023.

    “Dalam kesempatan ini, saya mendorong finalisasi Bilateral Investment Treaty antara Indonesia dan Timor Leste segera diselesaikan. Hal ini guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan dalam mendorong iklim usaha yang berkelanjutan,” sebut Puan.

    Sementara saat bertemu dengan Ketua Majelis Legislatif Brunei Darussalam, HE. Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman Bi Dato Setia Haji Mohamed Taib, Puan menyinggung mengenai kerja sama ekonomi.

    Puan sangat mengapresiasi CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) antara Indonesia dan Brunei sejak tahun 2020, yang berkontribusi pada peningkatan perdagangan bilateral. Apalagi neraca perdagangan kedua negara pada tahun 2024 yaitu USD 655 juta, atau tumbuh 30 persen sejak tahun 2020.

    “Oleh karena itu, kita perlu terus mendorong peningkatan perdagangan kedua negara,” ucapnya.

    “Saya berpandangan kita dapat mengeksplorasi sektor dan komoditi yang berpotensi untuk hubungan ekonomi, termasuk perdagangan produk halal (makanan dan minuman), ketahanan energi, pertanian dan perikanan,” imbuh Puan.

    Dalam kesempatan tersebut, Puan juga meminta dukungan parlemen Brunei Darussalam bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di sana. Di sisi lain, Ketua Perlemen Pehin mengakui kontribusi pekerja Indonesia dalam pembangunan di Brunei.

    Puan pun menilai perlu peran parlemen untuk mempercepat finalisasi Memorandum of Understanding (MoU) penempatan dan pelindungan PMI sektor domestik di Brunei. Di mana saat ini terdapat sekitar 45.000 WNI yang bekerja di berbagai sektor di Brunei, terutama di bidang konstruksi dan rumah tangga.

    “MoU ini akan memperkuat perlindungan baik bagi pekerja migran Indonesia dan juga warga Brunei sebagai penerima pekerja,” jelas Puan.

    Mengingat pentingnya penguatan kerja sama kedua parlemen, DPR RI telah membentuk Kelompok Persahabatan Bilateral Parlemen (GKSB) dengan Parlemen Timor Leste dan Parlemen Brunei Darussalam pada masa jabatan 2024-2029.

    Puan pun berharap kedua negara, baik Indonesia-Timor Leste maupun Indonesia-Brunei Darussalam dapat meningkatkan hubungan antar masyarakat (people-to-people contact). Puan juga mendorong lebih besarnya kerja sama di bidang pariwisata dan pendidikan, melalui pertukaran mahasiswa/ pelajar, pengajar, serta penelitian bersama.

    “Hingga tahun 2024, tercatat lebih 10.000 mahasiswa Timor Leste menempuh pendidikan di Indonesia. Saya berharap lulusan Timor Leste dari Indonesia dapat menjadi jembatan untuk mempererat hubungan kedua negara,” ungkap Puan.

    “Saya juga mengapresiasi pelaksanaan kerja sama antara institusi Pendidikan Indonesia dan Brunei Darussalam yang telah berjalan sangat erat,

    Salah satunya melalui Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei (PGGMB) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI),” kata Puan.