Xcloud.id

Organisasi: ASEAN

  • Indonesia Vs Obesitas, ‘Double Burden’ di Tengah Masalah Gizi Anak

    Indonesia Vs Obesitas, ‘Double Burden’ di Tengah Masalah Gizi Anak

    Jakarta –

    Obesitas pada anak kini jadi sorotan serius dunia. Laporan terbaru UNICEF menyebutkan sedikitnya satu dari sepuluh anak di dunia mengalami obesitas. Kondisi ini tak hanya dipicu minimnya edukasi gizi di keluarga, tetapi juga gempuran makanan dengan pemrosesan ultra atau Ultra Processed Food (UPF) yang semakin mudah diakses dan kerap lebih murah dibanding buah serta sayur.

    Fenomena ini nyata terjadi di Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menegaskan, Indonesia menghadapi situasi yang disebut double burden. Artinya, anak-anak tak hanya berisiko mengalami kekurangan gizi hingga stunting, tetapi juga obesitas. Bahkan, di kota besar, prevalensi obesitas anak tercatat lebih tinggi.

    “Kita (Indonesia) menghadapi double burden, disatu sisi kita kekurangan gizi yang menyebabkan terjadinya stunting, di sisi lain, anak-anak itu ternyata obesitas,” tuturnya saat ditemui di ASEAN Car Free Day, di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (24/9/2025).

    Definisi Obesitas pada Anak

    Obesitas pada anak bukan sekadar masalah badan gemuk, melainkan kondisi saat lemak tubuh menumpuk secara berlebihan sehingga bisa mengganggu kesehatan. Cara menentukannya pun berbeda dengan orang dewasa. Jika pada orang dewasa cukup dengan menggunakan angka Indeks Massa Tubuh (IMT), pada anak lebih spesifik ukurannya, yaitu dengan menggunakan grafik pertumbuhan yang disesuaikan dengan umur dan jenis kelamin.

    Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), anak usia 5-19 tahun dikategorikan obesitas bila nilai IMT-nya berada di atas persentil 97 dibanding anak seusianya. Singkatnya, jika berat badan dan tinggi badan seorang anak jauh melampaui sebagian besar teman sebayanya, ada kemungkinan ia sudah masuk kategori obesitas.

    Wamenkes Dante Saksono Harbuwono bicara soal obesitas pada anak. Foto: detikhealth/Nafilah Sri Sagita

    Belajar dari Negara Lain

    Beberapa negara telah berhasil menurunkan angka obesitas anak melalui kebijakan yang tegas. Meksiko misalnya, sejak 2014 memberlakukan pajak 10 persen untuk minuman manis. Jurnal BMC Public Health, mencatat bahwa kebijakan ini menurunkan konsumsi minuman berpemanis hingga 7,6 persen hanya dalam dua tahun.

    Inggris memiliki kebijakan Universal Infant Free School Meal yaitu makan siang gratis untuk anak usia empat sampai tujuh tahun di sekolah dasar sejak tahun 2014. Menu yang disajikan di sekolah mengandung gizi seimbang dan membatasi asupan kalori yang tinggi. Inggris juga menerapkan kebijakan lain di tahun 2018 yaitu Soft Drinks Industry Levy. Alih-alih hanya mengurangi konsumsi, kebijakan ini mendorong produsen untuk reformulasi produk minuman agar kadar gulanya lebih rendah. Hasilnya kadar gula pada minuman ringan berkurang rata-rata 29 persen hanya dalam tiga tahun.

    Chile mengambil langkah lebih progresif dengan mewajibkan label peringatan hitam di depan kemasan untuk produk tinggi gula, garam, dan lemak. Studi ilmiah yang terangkum pada Jurnal Nutrients 2025 menunjukkan kebijakan ini efektif menurunkan konsumsi minuman berpemanis pada anak sebesar 23,7 persen dalam 18 bulan pertama, ditambah lagi larangan iklan junk food di jam tayang anak yang semakin membatasi paparan.

    Singapura juga menjadi contoh menarik dengan program “Healthier Choice Symbol” yang memberi tanda khusus pada produk lebih sehat dan memberi Nutri-grade Label untuk minuman manis. Pemerintah Negeri Singa bahkan melarang semua iklan minuman berpemanis sejak tahun 2020. Pemerintah Singapura juga aktif dalam memberikan edukasi ke sekolah tentang gaya hidup sehat. Keterlibatan komunitas, sekolah, orang tua pada program yang dijalankan pemerintah Singapura menjadi salah satu faktor penting tercapainya tujuan program. Menurut laporan Ministry of Health (MoH) Singapura tahun 2022, kebijakan ini berhasil menahan laju peningkatan obesitas anak.

    Korea Selatan juga menunjukkan langkah strategis. Negara ini melarang iklan junk food di jam tayang anak sejak tahun 2010 dan memperkenalkan konsep Green Food Zones, yaitu area 200 meter di sekitar sekolah, di mana penjualan makanan tinggi gula, garam, dan lemak dilarang.

    Jepang menempuh jalur berbeda melalui pendidikan gizi nasional atau Shokuiku sejak 2005. Setiap sekolah dasar dan menengah wajib menyediakan menu sehat untuk makan siang yang mengikuti standar gizi nasional.

    Upaya Indonesia Mengatasi Obesitas Anak

    Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam. Sejumlah program telah digulirkan, meskipun fokus besar pemerintah masih tertuju pada stunting. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) mengajak masyarakat untuk lebih aktif bergerak, rutin mengkonsumsi buah dan sayur, serta melakukan pemeriksaan kesehatan. Di sekolah, Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) menjadi wadah integrasi edukasi gizi, olahraga, dan pemeriksaan kesehatan anak. Selain itu, pedoman gizi seimbang merupakan program edukasi gizi di sekolah, posyandu, dan fasilitas kesehatan melalui konsep “Isi Piringku” diperkenalkan sebagai pengganti 4 Sehat 5 Sempurna.

    KEMENKES juga meresmikan “Kantin Sehat” sekolah agar anak-anak tidak terbiasa mengkonsumsi jajanan tinggi gula, garam, dan lemak. Lebih jauh, Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2021-2025 bahkan secara eksplisit memasukkan target penurunan prevalensi obesitas anak yang berfokus pada perbaikan pola konsumsi, peningkatan aktivitas fisik, dan pembatasan pemasaran pangan tidak sehat untuk anak.

    Namun, data riset terbaru menunjukkan prevalensi obesitas anak di Indonesia belum mengalami penurunan signifikan, sehingga implementasi kebijakan ini dinilai belum sekuat negara lain.

    Apa yang Bisa Dipelajari dari Negara Lain?

    Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa kombinasi regulasi tegas dan edukasi gizi sejak dini adalah kunci. Indonesia bisa mencontoh Meksiko dan Inggris yang berhasil menekan konsumsi gula dengan pajak minuman berpemanis.
    Dante menyinggung rencana penerapan regulasi sugar tax pada makanan dan minuman manis di Indonesia sedang dibahas dan segera diproses.

    “Nanti kita sedang membuat regulasi, untuk melakukan sugar tax pada makanan. Sugar tax pada makanan ini akan memberlakukan pajak kepada sejumlah tertentu gula yang ada. Tapi masih dalam pembahasan, masih dalam proses, nanti akan kita wujudkan kalo sudah diselesaikan,” pungkasnya.

    Pengalaman negara juga Chile membuktikan bahwa label gizi yang jelas di depan kemasan sangat membantu orang tua dalam memilih makanan yang lebih sehat. Di Indonesia, saat ini label gula, garam, lemak (GGL) berada di belakang kemasan, kecil, dan sulit dipahami. Agar lebih sederhana dan tegas, diperlukan adanya front of pack label. Front of pack label adalah informasi sederhana dari nutrisi makanan yang ada di depan kemasan.

    Dari Korea Selatan, Indonesia bisa belajar pentingnya pembatasan iklan dan penjualan junk food di sekitar sekolah. Sementara Jepang memberi teladan lewat program makan siang sekolah yang konsisten menanamkan kebiasaan makan sehat sejak kecil. Saat ini Indonesia sudah ada program Kantin Sehat dan Makan Bergizi Gratis (MBG), hanya tinggal meningkatkan monitoring pelaksanaannya lebih baik lagi.

    Singapura memperlihatkan bagaimana kampanye nasional yang terintegrasi, melibatkan sekolah, industri, hingga masyarakat, mampu mengubah perilaku konsumsi secara bertahap. Jika Indonesia mampu menggabungkan regulasi ketat dengan edukasi dan pengawasan di sekolah, peluang menekan angka obesitas anak akan jauh lebih besar.

    Halaman 2 dari 4

    Simak Video “Video Wamenkes: Anak Gemuk Belum Berarti Sehat”
    [Gambas:Video 20detik]
    (mal/up)

  • Video: Kemenkes Gelar ASEAN Car Free Day, Kenalkan Gaya Hidup Sehat di CFD

    Video: Kemenkes Gelar ASEAN Car Free Day, Kenalkan Gaya Hidup Sehat di CFD

    Video: Kemenkes Gelar ASEAN Car Free Day, Kenalkan Gaya Hidup Sehat di CFD

  • Momen Pratikno Ikut Jajal Tai Chi, Olahraga Seni Bela Diri

    Momen Pratikno Ikut Jajal Tai Chi, Olahraga Seni Bela Diri

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Pratikno ikut menjajal Tai Chi dalam sesi ASEAN Car Free Day. Latihan atau olahraga yang bermula dari seni bela diri Tiongkok kuno.

    Gerakan Tai Chi meliputi gerakan fisik yang lambat dan lembut, mengendalikan pernapasan, serta fokus pikiran yang meditatif. Karenanya, dikenal dengan ‘meditasi’ melalui gerakan. Konon, tak hanya menciptakan ketenangan batin, tetapi memperkuat keseimbangan dan aliran energi vital di tubuh.

    Pratikno melihat ASEAN CFD tidak hanya menjadi momen bebas kendaraan, tetapi ruang untuk masyarakat memiliki kegiatan lebih sehat. Baik secara fisik maupun mental.

    “Masalah kesehatan merupakan isu yang sangat fundamental yang harus kita selesaikan bersama,” tuturnya saat ditemui di kawasan Bundaran HI, Minggu (14/9/2025).

    Ia juga menyambut positif berbagai komunitas termasuk Tai Chi yang terlihat diminati banyak lansia.

    “Contohnya banyak komunitas, salah satunya Tai Chi, ini menarik juga olahraganya,” beber dia.

    “Olahraga yang gembira dan bisa dilakukan bersama-sama.”

    Pratikno juga mengimbau masyarakat untuk segera melalukan cek kesehatan gratis (CKG), mengingat aksesnya semakin mudah, yang juga disediakan di car free day (CFD).

    (naf/up)

  • Soroti Obesitas Anak, Wamenkes Bicara Wacana ‘Sugar Tax’ di Indonesia

    Soroti Obesitas Anak, Wamenkes Bicara Wacana ‘Sugar Tax’ di Indonesia

    Jakarta –

    Laporan UNICEF belum lama ini menyoroti angka obesitas anak sedikitnya dialami satu dari 10 anak secara global. Hal yang memprihatinkan, pemicunya tidak melulu berkaitan dengan edukasi dan literasi gizi di keluarga.

    Namun, ada ‘taktik’ bisnis yang membuat ultra processed food (UPF) belakangan lebih mudah diakses. UPF juga disebut lebih murah ketimbang buah dan sayur-sayuran.

    Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono membenarkan insiden kasus obesitas belakangan memang relatif tinggi. Menurutnya, situasi di RI kurang lebih serupa dengan apa yang dihadapi secara global, yakni ‘double burden disease’.

    Istilah ini mengacu pada kondisi saat anak menghadapi dua penyakit. Satu, karena malnutrisi. Kedua, akibat obesitas.

    “Jadi Indonesia ini menghadapi double burden, double burden di satu sisi kita kekurangan gizi yang mengakibatkan terjadinya stunting, di sisi lain, anak-anak itu, 1 dari 10 anak obesitas, bahkan di kota-kota besar yang obesitas lebih banyak lagi,” tuturnya saat ditemui di ASEAN Car Free Day, di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (24/9/2025).

    Mengutip salah satu hasil survei di DKI, Dante menekankan 30 persen anak sekolah bahkan teridentifikasi mengidap obesitas.

    “Nah jadi kita imbau ke masyarakat gemuk itu bukan berarti sehat, kadang-kadang kan kalau anak yang kurus tuh takut tuh, mulai sekarang kita harus membiasakan yang ideal, makan yang sehat supaya tidak obesitas,” sambung dia.

    Anak juga disebutnya perlu dibekali pendidikan pola makan sehat sedini mungkin agar tak obesitas.

    Menyoal akses buah dan sayur yang disebut relatif sulit diakses ketimbang makan tak sehat karena harganya mahal, Dante menekankan pemerintah sedang menyusun regulasi pajak.

    Pertama, fokus pada makanan manis.

    “Nanti kita sedang buat regulasi sugar tax pada makanan, sugar tax pada makanan ini akan memberlakukan pajak pada sejumlah gula tertentu yang ada, tapi masih kami proses terus,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: CISDI Ungkap Anak Usia Sekolah Gemar Konsumsi Gula dan Garam”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/up)

  • Mentan: Jika Tidak Ada Aral Melintang, 3 Bulan Lagi Indonesia Swasembada Beras Nasional 13 September 2025

    Mentan: Jika Tidak Ada Aral Melintang, 3 Bulan Lagi Indonesia Swasembada Beras Nasional 13 September 2025

    Mentan: Jika Tidak Ada Aral Melintang, 3 Bulan Lagi Indonesia Swasembada Beras
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah saat ini tengah menjalankan transformasi besar di sektor pertanian dari tradisional menuju modern.
    Dia menyebutkan, transformasi itu mulai membuahkan hasil, yakni Indonesia sedang menuju swasembada beras.
    “Insyaallah dalam tiga bulan ke depan, bila tidak ada aral melintang, kami bisa umumkan bahwa Indonesia sudah swasembada (beras),” tuturnya dalam Upacara Rapat Senat Terbuka Dies Natalis Ke-69 Universitas Hasanuddin (Unhas) pada Sabtu (13/9/2025).
    Amran pun memaparkan upaya konkret yang dilakukan pemerintah untuk mendongkrak produktivitas nasional. 
    Beberapa upaya itu antara lain adalah program cetak sawah, perbaikan irigasi, serta program peningkatan kesejahteraan petani.
    “Ini adalah transformasi besar-besaran untuk mewujudkan pertanian yang sehat dan berkeadilan,” jelasnya.
    Hasil dari transformasi itu sudah dirasakan petani dengan nilai tukar petani (NTP) naik menjadi 123,57 persen.
    “Petani kini lebih sejahtera. Bahkan, laporan dari daerah menyebut petani kini lebih bahagia,” ujarnya.
    Amran menegaskan, pemerintah berkomitmen menghadirkan ekonomi yang berkeadilan, termasuk melakukan penindakan tegas terhadap mafia pangan.
    “Satu kata, tindak tegas. Kita tidak boleh kompromi terhadap praktik curang yang merugikan petani,” tegasnya.
    Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, potensi produksi beras pada Januari-Oktober 2025 mencapai 31,04 juta ton.
    Estimasi produksi beras Indonesia itu sejalan dengan proyeksi dari Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) yang menyebutkan, produksi beras Indonesia musim tanam 2024/2025 akan mencapai 34,6 juta ton.
    Capaian itu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan produksi beras tertiggi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) atau melampaui Thailand dan Vietnam.
    Badan Pangan Dunia (FAO) memprediksi produksi beras Indonesia tembus 35,6 juta ton pada 2025. Jumlah itu menempatkan Indonesia sebagai produsen beras dengan kenaikan tertinggi ke-2 setelah Brasil pada 2025.
    Amran yang juga merupakan Ketua Ikatan Alumni (IKA) Unhas itu menyampaikan pesan khusus bagi almamater tercinta yang telah menjadi tempat ia menimba ilmu dan membentuk karakter kepemimpinannya. 
    Amran pun mengajak Unhas terus melahirkan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan bangsa.
    Amran juga mengimbau kepada seluruh dosen untuk mendidik generasi muda agar memiliki kualitas luar biasa, bahkan secara eksponensial. 
    “Karena mereka inilah yang kelak akan menggantikan kita dan meneruskan perjuangan Republik Indonesia,” katanya. 
    Selain itu, dia menekankan bahwa Unhas memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap menghadapi tantangan bangsa, termasuk di sektor pangan. 
    Amran juga mengingatkan generasi muda untuk tidak takut menghadapi tekanan. 
    “Pak Rektor, lakukan tekanan terhadap kampus yang kita cintai. Tekanan yang tinggi adalah berlian. Dia lahir dari 3.500 derajat Celcius, makanya jadi berlian,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov DKI terus perkuat ekosistem literasi di Jakarta

    Pemprov DKI terus perkuat ekosistem literasi di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat ekosistem literasi dengan memperluas program residensi penulis, mendorong diplomasi buku dengan kota-kota sahabat, merancang model penghargaan sastra yang kredibel dan inklusif, serta menguatkan diplomasi budaya.

    Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu, mengingatkan Jakarta telah mendapat pengakuan dari UNESCO pada 2021 sebagai City of Literature yang tergabung dalam Jaringan Kota Kreatif Dunia.

    Menurut dia, pencapaian ini bukan sekadar predikat, melainkan dorongan agar Jakarta terus memperkuat ekosistem literasi dan seni.

    “Keberagaman budaya di Jakarta adalah kekuatan besar yang memperkaya pengalaman kultural. Hal ini menjadi salah satu parameter penting dalam Global City Index, sekaligus modal untuk membangun identitas Jakarta sebagai kota global,” jelasnya.

    Adapun salah satu yang dilakukan Pemprov DKI untuk memperkuat identitas Jakarta sebagai kota literasi dunia yakni dengan menyelenggarakan kegiatan Pertemuan Penyair Nusantara (PPN) ke-13 di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/9).

    Rano mengatakan acara yang diikuti oleh penyair dan sastrawan dari berbagai negara di kawasan Asia ini menjadi momen penting untuk menyukseskan transformasi Jakarta sebagai kota global dan berbudaya.

    Menurut dia, PPN ke-13 diselenggarakan untuk merayakan sekaligus merawat khazanah sastra dan budaya.

    “Saya berharap forum ini menjadi ruang dialog kebudayaan sekaligus wadah untuk mempererat kerja sama di kawasan ASEAN, khususnya melalui diplomasi budaya dan pergelaran sastra,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dilema Pajak Minimum Global 15%, Antara Kepentingan Investasi dan Penerimaan

    Dilema Pajak Minimum Global 15%, Antara Kepentingan Investasi dan Penerimaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah masih mengkaji insentif alternatif untuk menggoda perusahaan multinasional menanamkan modal di Indonesia, lantaran tax holiday/allowance menjadi tidak relevan pasca penerapan pajak minimum global 15%.

    Adapun, Indonesia resmi menerapkan pajak minimum global sejak awal tahun ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2024.

    Aturan yang sudah diterapkan puluhan negara lain itu mengharuskan penerapan pajak sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dengan pendapatan global tahunan di atas 750 juta euro. Dengan demikian, persaingan antarnegara untuk menetapkan tarif pajak rendah (race to the bottom) demi menarik investasi bisa ditekan. 

    Masalahnya, selama ini Indonesia merupakan negara yang memberikan insentif pengurangan pajak hingga penghapusan pajak (tax allowance dan tax holiday) kepada perusahaan yang berinvestasi ke Indonesia sehingga tarif efektif pajak penghasilan (PPh) yang dibayarkan sangat rendah atau di bawah 15%.

    Penerapan pajak minimum global 15% di Indonesia pun membuat insentif tax allowance dan tax holiday menjadi kurang menarik atau bahkan tak relevan. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya mencari jenis insentif lagi agar perusahaan multinasional tetap tertarik berinvestasi di Indonesia.

    Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menjelaskan insentif pajak yang sedang disiapkan pemerintah bertujuan untuk memperkuat yang sudah ada.

    “Jadi hilirisasinya makin bagus, makin dalam, otomatis distribusi manfaatnya juga makin oke. Kita lagi rancang itu,” ujar Bimo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Kendati demikian, dia belum mau mendetailkan insentif pengganti tax holiday hingga tax allowance itu. Bimo meminta setiap pihak bersabar.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa pemerintahan masih memantau perkembangan negara lain. Dengan demikian, insentif pengganti yang ditawarkan Indonesia bisa tetap bersaing dibandingkan negara lain.

    “Jadi kita akan selalu membandingkan dengan negara-negara lain juga. Karena kita kan pasti harus melihat ketertarikannya dibandingkan banyak negara lain,” jelas Febrio di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

    Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai bahwa tidak semua insentif terkena dampak penerapan pajak minimum global. Menurutnya, insentif berbasis pengeluaran (expenditure-based) seperti immediate expensing maupun accelerated depreciation relatif lebih aman dibandingkan insentif berbasis penghasilan (income-based).

    Selain itu, instrumen berupa Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) juga dinilai lebih kompatibel dengan aturan pajak minimum global. Skema ini memengaruhi besaran Adjusted Global Income alih-alih Adjusted Covered Tax sehingga tidak terlalu menekan tarif efektif perusahaan.

    “Di Asean sendiri, Singapura yang bergerak paling cepat, yang pada 2024 lalu sudah mengeluarkan kebijakan QRTC bernama Refundable Investment Credit [RIC]. Saya kira, kita bisa mengikuti langkah dari Singapura tersebut,” tutup Fajry.

    Persaingan dengan Negara Lain

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengindikasikan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan ulang penerapan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) 15% terutama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

    Susi tidak menampik bahwa pemerintah sudah resmi menerapkan pajak minimum global mulai tahun ini seperti amanat PMK No. 136/2024. Kendati demikian, Kemenko Perekonomian masih berdiskusi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan terkait aturan itu.

    “Terkait dengan GMT, kita sedang diskusi dengan Kemenkeu karena sudah ada PMK-nya. Cuma, kan, sama dengan negara lain, pemberlakuannya kan masih kita pertimbangkan lagi. Negara-negara lain kan juga,” ujar Susi usai konferensi pers perkembangan KEK di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Susi menjelaskan bahwa negara-negara pesaing Indonesia menawarkan insentif pajak yang menarik di KEK-nya. Padahal, Indonesia juga tetap ingin menarik investasi asing lewat KEK.

    Dia merincikan, KEK di Thailand menawarkan penurunan tarif pajak penghasilan badan (CIT) 20% berdasarkan usahanya; pembebasan pajak usaha; insentif pajak untuk usaha pendukung industri 4.0; insentif maksimum untuk teknologi maju, litbang (R&D), robotika; dan pengurangan pajak investasi 70%—100% selama 5—10 tahun.

    Kemudian KEK di Malaysia menawarkan pengurangan pajak investasi 70%—100% selama 5 tahun; insentif reinvestasi 60% hingga 10 tahun berturut-turut; hingga insentif khusus untuk sektor strategis seperti manufaktur, ketahanan pangan, industri hijau.

    KEK di Vietnam menawarkan pengurangan pajak penghasilan badan 10% untuk proyek investasi besar, preferensi tarif CIT (10%–17%) hingga 15 tahun, pembebasan pajak 50% hingga 4 tahun, diskon pajak untuk 9 tahun berikutnya, hingga pembebasan bea impor dan masuk.

    Lalu KEK di Filipina menawarkan perusahaan ekspor penghapusan pajak penghasilan 4—7 tahun (bisa diperpanjang); pengurangan pajak tambahan hingga 10 tahun (biaya pelatihan, riset, bahan baku); perusahaan domestik dapat penghapusan pajak penghasilan 4—7 tahun; dan pengurangan pajak tambahan selama 5 tahun.

    Sementara KEK di India menawarkan insentif untuk perusahaan ekspor berupaya penghapusan pajak penghasilan 4—7 tahun dan tarif pajak penghasilan badan khusus (diskon 5%) atau pengurangan pajak tambahan hingga 10 tahun; perusahaan domestik mendapatkan penghapusan pajak penghasilan 4—7 tahun dan pengurangan pajak tambahan selama 5 tahun.

    Sementara itu, luas kawasan KEK di Thailand yang mencapai 622.000 hektare, Malaysia yang capai 2,14 juta hektare, Vietnam yang capai 1,62 Ha, Filipina yang capai 70.476 hektare, dan India yang capai 39.205,73 hektare. Sebagai perbandingan, Indonesia baru mempunyai KEK dengan total luas wilayah 23.797,88 hektare.

    “Jadi sebenarnya kalau kita lihat potensi pengembangan KEK kita masih sangat besar, khususnya untuk mendorong pengembangan dari luasan area maupun bentuk-bentuk insentif fiskal maupun non fiskal yang masih bisa kita kembangkan lagi ke depan,” simpul Susi.

  • Indonesia jadi Tuan Rumah Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN Trade Union Council – Page 3

    Indonesia jadi Tuan Rumah Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN Trade Union Council – Page 3

    Andi Gani mendukung perjuangan rakyat Myanmar untuk mendapatkan demokrasi dan keadilan. Secara khusus, Andi Gani Mendukung perjuangan tokoh buruh Myanmar Maung Maung.

    Andi Gani yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ini menambahkan, tantangan global seperti disrupsi teknologi, ketidakpastian ekonomi, hingga geopolitik internasional menuntut adanya sinergi kuat di antara serikat buruh ASEAN.

    Andi Gani menilai, serikat buruh tidak boleh hanya fokus pada masalah domestik, tetapi juga harus melihat bahwa kesejahteraan buruh di satu negara akan mempengaruhi negara lain di kawasan.

    “Solidaritas ASEAN TUC adalah kekuatan besar untuk memperjuangkan keadilan sosial, pekerjaan layak, dan keamanan bagi seluruh pekerja di Asia Tenggara,” tegasnya.

     

  • Ahok Bilang Industri Otomotif Jadi Harapan Ekonomi Indonesia

    Ahok Bilang Industri Otomotif Jadi Harapan Ekonomi Indonesia

    Jakarta –

    Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menilai industri otomotif menjadi harapan bagi perekonomian Indonesia. Sebab, menurutnya, industri otomotif memiliki dampak yang penting buat negara.

    Ahok baru-baru ini mengunjungi pabrik PT Handal Indonesia Motor (HIM) di Bekasi dan Purwakarta. Dikutip dari akun Instagramnya, Ahok yang mengunjungi pabrik mobil tersebut menilai industri otomotif sebagai industri yang penting.

    “Industri otomotif adalah industri yang bisa menjadi harapan perekonomian Indonesia. Dengan catatan, Pemerintah mau turun dan mendengar langsung kesulitan di lapangan, supaya kebijakan yang dibuat adalah kebijakan solutif untuk pelaku usaha, pekerja dan konsumen,” kata Ahok dalam akun Instagram resminya dikutip Rabu (10/9/2025).

    Setidaknya menurut Ahok ada tiga hal yang bisa diupayakan agar industri otomotif lebih maju. Pertama, perbaiki logistik, baik pelabuhan, jalur dan stasiun kereta api, sampai ke akses pabrik ke jalan tol.

    “Bagi beban logistik secara rata agar harga lebih murah, tapi infrastruktur tidak over-capacity,” sebut Ahok.

    Kedua, pengembangan SDM harus serius agar ada kecocokan antara yang dibutuhkan industri dengan pencari kerja. Dan ketiga, optimalkan keuntungan dari ASEAN Free Trade Area (AFTA), dengan cara Pemerintah mengumpulkan produsen otomotif untuk memetakan keunggulan produksi tiap negara.

    “Pemerintah kemudian bisa menjalin hubungan diplomatik agar produksi mobil di Indonesia lebih efisien. Termasuk kerja sama sesama negara ASEAN untuk memenuhi syarat 50% komponen produksi ASEAN untuk menghapuskan bea masuk,” kata Ahok.

    Sebagai informasi, industri otomotif melibatkan sekitar 1,5 juta orang tenaga kerja dari industri tier 1 sampai tier 3. Industri otomotif Indonesia juga memiliki kontribusi besar terhadap PDB atau pendapatan domestik bruto. Industri otomotif juga melibatkan banyak sekali sektor UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) di Indonesia.

    Di sisi lain, tren negatif masih menghantui penjualan mobil Tanah Air. Pada semester satu tahun 2025, penjualan mobil di Indonesia turun 8,6%, dibanding periode yang sama tahun 2024 untuk wholesales. Sementara penurunan secara retail lebih signifikan lagi, sekitar 9,7%.

    (rgr/dry)

  • Terapkan dalam bisnis, PGN meraih TOP GRC Award 2025

    Terapkan dalam bisnis, PGN meraih TOP GRC Award 2025

    Budaya perusahaan berbasis tata kelola terus ditingkatkan agar seluruh PGN Group memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip GRC dalam setiap proses bisnis sehari-hari.

    Jakarta (ANTARA) – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), selaku Subholding Gas PT Pertamina (Persero), meraih Top GRC Awards 2025 #5 Star, karena dinilai telah menerapkan secara nyata tata kelola perusahaan yang baik (GCG), manajemen risiko (risk management), dan kepatuhan (compliance) atau GRC dalam setiap proses bisnis.

    Direktur Utama (Dirut) PGN Arief Kurnia Risdianto juga meraih predikat The Most Committed GRC Leader 2025 dalam ajang yang sama.

    “PGN sebagai perusahaan terbuka menyadari bahwa GRC merupakan salah satu prioritas yang harus dikedepankan dalam pengelolaan perusahaan yang baik. Selain itu, PGN yang juga bagian dari Danantara dapat terus meningkatkan kontribusi pada program-program pemerintah di sektor energi,” ujar Dirut PGN Arief Kurnia Risdianto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Arief menerangkan kunci kesuksesan PGN dalam penerapan GRC adalah komitmen dari high level management yang ditularkan kepada seluruh level yang berada di bawahnya.

    Dengan komitmen ini, lanjutnya, PGN terus terpacu untuk mengelola perusahaan sesuai dengan tata kelola dan perundang-undangan yang berlaku.

    PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) meraih Top GRC Awards 2025 #5 Star, dan Direktur Utama PGN Arief Kurnia Risdianto meraih predikat The Most Committed GRC Leader 2025. ANTARA/HO-PT PGN Tbk

    Direktur Manajemen Risiko PGN Eri Surya Kelana menambahkan, PGN melihat perkembangan ekonomi saat ini yang sangat dinamis dan situasi global yang challenging, sehingga penerapan GRC diharapkan dapat meminimalisir atau menghindari risiko-risiko di masa mendatang.

    “Maka dari itu, PGN aktif menerapkan GCG, risk management dan compliance dalam membuat suatu keputusan bisnis yang bernilai strategis dan jangka panjang bagi perusahaan, pemerintah, pemegang saham, masyarakat luas, mitra bisnis dan pemangku kepentingan lainnya,” katanya lagi.

    Menurut Eri, praktik tata kelola dan keterbukaan di PGN dilaksanakan dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas dan integritas yang mengacu pada regulasi nasional maupun internasional.

    Untuk itu, PGN juga meraih ASEAN Corporate Governance Conference & Awards 2025, sehingga masuk dalam jajaran 50 public listed companies (PLC) teratas di ASEAN dan 5 terbaik di Indonesia atas hasil penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2024.

    Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi GCG ke depan, kata Eri pula, PGN terus mengintegrasikan GCG dengan ESG agar tata kelola tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga keberlanjutan.

    “Budaya perusahaan berbasis tata kelola terus ditingkatkan agar seluruh PGN Group memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip GRC dalam setiap proses bisnis sehari-hari,” katanya pula.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.