Organisasi: ASEAN

  • Paviliun Indonesia di CAEXPO 2025 Hadirkan AI, Sawit Berkelanjutan, dan UMKM Go Global

    Paviliun Indonesia di CAEXPO 2025 Hadirkan AI, Sawit Berkelanjutan, dan UMKM Go Global

    Di Hall B1, Paviliun AI yang dikelola Mastel menampilkan solusi digital untuk smart farming, pengelolaan sampah, dan energi terbarukan. Kehadiran paviliun ini memperkuat kerja sama teknologi Indonesia–Tiongkok sekaligus membuka peluang investasi baru di sektor digital.

    Provinsi Kalimantan Selatan juga hadir di Paviliun City of Charm Hall B2 dengan menonjolkan pesona alam, kuliner khas, serta peluang investasi di bidang pertambangan dan perkebunan. “Partisipasi ini diharapkan menjadi langkah untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dalam bidang perdagangan, investasi, dan kerja sama strategis dengan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat ASEAN, khususnya di Provinsi Guangxi,” kata Gubernur Kalsel Muhidin yang diwakili Kepala Dinas Perdagangan Ahmad Bagiawan.

    Ia menambahkan, Kalimantan Selatan dan Guangxi memiliki banyak kesamaan dalam sektor sumber daya alam, pertanian, perkebunan, dan pertambangan.

    Acara semakin semarak dengan penampilan karya fashion desainer muda Yoseph Kurnia bersama model Jember Fashion Carnaval yang menarik perhatian pengunjung.

    Selain pameran, delegasi Indonesia juga menggelar forum bisnis, antara lain Business Talk with Government of South Kalimantan Province, penandatanganan MoU Johnlin Agro Raya–Yonghong Group di sektor sawit berkelanjutan, Forum Dialogue of Plantation Fund Management Agency yang membahas hilirisasi sawit dan energi hijau, serta Business Matching UMKM yang ditargetkan menghasilkan transaksi Rp100 miliar.

    Wakil Dubes RI untuk China, Parulian Silalahi, menegaskan partisipasi Indonesia di CAEXPO–CABIS 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat rantai pasok global, mendorong ekspor UMKM, dan menarik investasi berkelanjutan. “Partisipasi Indonesia di CAEXPO–CABIS 2025 bukan sekadar mempromosikan produk, tapi memperkuat kemitraan strategis dengan Tiongkok dan ASEAN,” ujarnya.

  • Peringkat Terbaru Internet Asia Tenggara, Indonesia Masih Paling Lambat

    Peringkat Terbaru Internet Asia Tenggara, Indonesia Masih Paling Lambat

    Jakarta

    Rata-rata kecepatan internet di Indonesia mengalami peningkatan, berdasarkan laporan terbaru Speedtest Global Index per Agustus 2025. Namun, Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan internet paling lambat di Asia Tenggara.

    Untuk kategori internet mobile, Indonesia mencatat rata-rata kecepatan download 45,01 Mbps, upload 16,02 Mbps, dengan latensi 22 ms. Ada sedikit peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya, tapi Indonesia masih jauh ketinggalan dari negara tetangga di peringkat lima besar.

    Posisi Indonesia pada bulan Agustus 2025 masih sama seperti bulan sebelumnya. Peringkat pertama dipegang oleh Brunei Darussalam sedangkan Laos menduduki posisi buncit.

    Ranking Internet Mobile di Asia Tenggara per Agustus 2025:

    1. Brunei Darussalam 184,86 Mbps (peringkat 9)
    2. Singapura 164,75 Mbps (peringkat 12)
    3. Vietnam 152,17 Mbps (peringkat 16)
    4. Malaysia 143,56 Mbps (peringkat 20)
    5. Thailand 124,33 Mbps (peringkat 30)
    6. Filipina 59,64 Mbps (peringkat 66)
    7. Kamboja 53,58 Mbps (peringkat 76)
    8. Indonesia 45,01 Mbps (peringkat 83)
    9. Laos 42,94 Mbps (peringkat 86)

    Jika dilihat dalam tingkat global, Indonesia menduduki peringkat 83 dari 104 negara. Peringkat global Indonesia berhasil terkatrol tiga posisi dari bulan sebelumnya yang berada di peringkat 86.

    Peringkat Indonesia di layanan internet fixed broadband juga tidak jauh berbeda. Internet rumah Indonesia mencatat median kecepatan download 39,88 Mbps, upload 26,61 Mbps, dengan latensi 7 ms.

    Indonesia masih menduduki peringkat sembilan di Asia Tenggara, namun secara global posisinya naik dua peringkat dari bulan sebelumnya. Singapura masih menjadi negara dengan internet fixed broadband paling kencang di Asia Tenggara dan dunia dengan kecepatan 386,96.

    Ranking Internet Fixed Broadband di Asia Tenggara per Agustus 2025

    Foto: Getty Images/Stock photo and footage

    Berikut ranking internet fixed broadband di Asia Tenggara per Agustus 2025:

    1. Singapura 394,30 Mbps (peringkat 1)
    2. Thailand 262,42 Mbps (peringkat 9)
    3. Vietnam 261,80 Mbps (peringkat 10)
    4. Malaysia 154,03 Mbps (peringkat 41)
    5. Filipina 105,17 Mbps (peringkat 54)
    6. Brunei Darussalam 83,14 Mbps (peringkat 78)
    7. Kamboja 49,32 Mbps (peringkat 105)
    8. Laos 47,46 Mbps (peringkat 109)
    9. Indonesia 39,88 Mbps (peringkat 116)
    10. Myanmar 26,90 Mbps (peringkat 132)

    Secara keseluruhan, Speedtest Global Index Agustus 2025 menunjukkan rata-rata kecepatan internet mobile global mencapai 90,69 Mbps untuk download, 13,06 Mbps untuk upload, dan latensi 25 ms.

    Sementara itu, rata-rata kecepatan internet fixed broadband global mencapai 104,43 Mbps untuk download, 56,59 Mbps untuk upload, dengan latensi 8 ms.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Ranking Terbaru Internet RI di ASEAN dan Global, Urutan Berapa?”
    [Gambas:Video 20detik]
    (vmp/vmp)

  • Rapor Merah Indeks Korupsi di Indonesia, Banyak Anggota Dewan Korup
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        18 September 2025

    Rapor Merah Indeks Korupsi di Indonesia, Banyak Anggota Dewan Korup Nasional 18 September 2025

    Rapor Merah Indeks Korupsi di Indonesia, Banyak Anggota Dewan Korup
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang berada di angka 37 menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibnu Basuki Widodo.
    Ibnu mengatakan, skor IPK tersebut merupakan yang terbaru atau tahun 2024 yang menggambarkan situasi korupsi di Indonesia sudah merah.
    “Skor kita hanya 37, kalau kita sekolah itu enggak lulus, nilainya merah semua, merah sekali,” ujar Ibnu dalam sambutan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Rabu (17/9/2025).
    Menurut Ibnu, skor tersebut membuat Indonesia kini berada di urutan ke-99 dari 180 negara di 2024.
    Kemerosotan IPK itu terjadi karena korupsi di Indonesia begitu banyak dan terjadi di berbagai sektor.
    Ia mencontohkan, banyak aparat penegak hukum yang semestinya menjaga integritas justru terlibat korupsi.
    “Bahkan para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum itu pun terkontaminasi dengan korupsi. Kita hanya 37, padahal seharusnya dapat 100 yang bagus,” kata Ibnu.
    Pada 2019, Indonesia pernah meraih menjadi negara dengan nomor urut ke-80, tetapi merosot ke nomor 99.
    “Nilai kita pernah naik di 2019 adalah 80, tetapi turun tiba-tiba menjadi 34, baru-baru ini naik ke 37,” ucap dia.
    Ibnu mengatakan, skor IPK yang rendah menampar semua pihak untuk bekerja sama memberantas korupsi karena pemberantasan korupsi bukan hanya tugas penegak hukum.
    “Jadi untuk meningkatkan Indeks Anti Korupsi, kita bersama-sama. Ini bukan tugas penegak hukum saja, melainkan tugas negara bersama-sama,” kata Ibnu.
    Untuk diketahui, skor IPK dirilis oleh Transparency International (TI), lembaga yang mengkaji korupsi di berbagai negara.
    Skor 0 menjadi indikator sangat korup, sedangkan 100 paling bersih.
    Skor IPK 37 membuat Indonesia kalah dari sejumlah negara di ASEAN, yakni Vietnam (40), Timor Leste (44), Malaysia (50), dan Singapura (84).
    Basuki mengungkapkan, tingginya angka kasus korupsi di Indonesia diisi oleh pegawai pihak swasta dengan jumlah 485 kasus, diikuti eselon I, II, III, dan IV dengan jumlah 443 kasus, serta anggota DPR RI-DPRD 364 kasus.
    Jumlah keseluruhan pelaku tindak pidana korupsi itu mencapai 1.878, berdasarkan profesi dan jabatan, yang telah ditindak hingga triwulan II 2025.
    “Tindak pidana yang pernah ditangani ada 1.878 pelaku, antara lain DPR-DPRD 364, kepala lembaga atau kementerian 41, walikota/bupati dan wakil 171, eselon I, II, III, dan IV itu 443, hakim 31, jaksa 13, polisi 6, swasta 485 kasus,” tutur Ibnu.
    Menurutnya, penyelenggara negara yang terseret korupsi biasanya tergoda karena adanya kesempatan, iming-iming dari pelaku, dan integritas yang lemah.
    Beberapa modus korupsi yang menyeret penyelenggara negara, menurut dia, adalah menyangkut pengadaan barang dan jasa, gratifikasi, dan penyuapan.
    “Modusnya adalah barang dan jasa 428 temuan, perizinan 28, gratifikasi atau penyuapan 1.068, ini yang paling besar. Kadang-kadang kita tidak sadari kita sedang menggunakan gratifikasi,” ungkap Ibnu.
    Pada kesempatan itu, Ibnu menyinggung pandangan yang menganggap koruptor bisa diciduk KPK karena sedang sial.
    Padahal, menurutnya, mereka tidak saja sial.
    Sebab, mereka kehilangan reputasi, jabatan, dan kepercayaan publik.
    “Ada yang masih mengatakan kalau (koruptor) ditangkap itu cuma sial doang,” ujar Ibnu.
    Menurut dia, akibat perbuatan culas itu, keluarga, terutama istri dan anak-anaknya, menjadi terdampak.
    Mereka dihujat orang lain karena korupsi yang dilakukan oleh sang ayah, misalnya.
    “Yang kasihan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, ‘pantas kaya, orang bapaknya korupsi’,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Snowflake Bidik Pertumbuhan Agresif pada 2026, Optimalkan AI Data Cloud

    Snowflake Bidik Pertumbuhan Agresif pada 2026, Optimalkan AI Data Cloud

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan data cloud global, Snowflake, akan memperkuat ekspansi di Indonesia pada 2026 dengan mendorong layanan komputasi awan (Cloud) berbasis kecerdasan buatan (AI).

    Managing Director ASEAN Snowflake Satchit Jogeklar menuturkan pasar Indonesia memiliki potensi besar dan akan menjadi salah satu fokus utama perusahaan di kawasan Asia Tenggara.

    Meskipun tidak membagikan angka detail, Satchit menyampaikan kinerja Snowflake di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten.

    “Tahun ke tahun, jumlah tim kami di Indonesia sudah berlipat ganda, begitu juga dengan jumlah pelanggan. Laju ini masih akan berlanjut mengingat potensi pasar yang begitu besar,” kata Satchit, Rabu (17/9/2025).

    Dengan tren tersebut, lanjutnya, Snowflake menargetkan pertumbuhan bisnis yang semakin agresif pada 2026, lewat ekspansi layanan, peningkatan kapabilitas, dan penetrasi lebih dalam pada berbagai sektor industri.

    Snowflake menyiapkan strategi tiga pilar untuk mencapai target 2026 di Indonesia yaitu dengan membangun tim Snowflake yang semakin besar dan fokus mendukung kebutuhan unik pelanggan Indonesia. Kemudian, menggandeng perusahaan konsultan lokal, integrator sistem data dan AI, serta mitra global termasuk penyedia layanan cloud (hyperscalers) seperti AWS untuk percepatan transformasi digital.

    Perusahaan juga meluncurkan berbagai program peningkatan kompetensi data dan AI bagi komunitas Indonesia, mulai dari mahasiswa hingga profesional. Program seperti One Platform Program disiapkan untuk mendorong skala adopsi teknologi data di seluruh lapisan masyarakat.

    Satchit menekankan ekspansi Snowflake di Indonesia bukan semata soal menambah karyawan atau klien, tetapi sebuah strategi jangka panjang untuk membangun fondasi ekosistem data dan AI yang berkelanjutan.

    “Bukan hanya soal perekrutan, tapi juga bagaimana Snowflake bisa menjawab kebutuhan data Indonesia lewat kolaborasi dengan ekosistem lokal dan global serta investasi pada talenta digital,” kata Sachit.

    Satchit juga berbagi mengenai cara Snowflake membantu organisasi-organisasi Indonesia mengatasi tantangan dengan menyediakan platform terpadu yang menyederhanakan kompleksitas, meningkatkan efisiensi biaya, dan membuat implementasi AI menjadi mudah dan dapat dipercaya. 

    Di Indonesia, melalui “Self-Service Analytics Project” yang didukung oleh Snowflake, Evermos dapat meningkatkan jaringan reseller-nya dan menghasilkan 2x lebih banyak wawasan berbasis data.

    Sementara itu XLSMART melakukan migrasi 2 petabyte data dalam waktu kurang dari lima bulan, mencapai peningkatan kinerja 2,5x untuk laporan-laporan kritikal dan pengurangan biaya sebesar 41%.

    Pupuk Indonesia Holding Company memanfaatkan AI Data Cloud untuk membantu para petani meningkatkan hasil panen dengan menyediakan satu sumber data yang akurat dan bisa diakses oleh siapa saja, yang mendorong pertanian berkelanjutan.

     Satchit menyimpulkan bahwa berbagai perusahaan di Indonesia harus beralih dari data yang terpisah-pisah dan tidak teratur — menuju cara baru yang memilki kecerdasan terpadu. 

    “AI Data Cloud Snowflake akan berfungsi sebagai jembatan yang memungkinkan berbagai organisasi untuk menghapus pengkotak-kotakan data, memobilisasi data secara aman,” kata Satchit.

  • Indonesia Kirim Tim Esports MLBB dan Valorant ke CAEC 2025, Optimistis Bawa Pulang Gelar Juara – Page 3

    Indonesia Kirim Tim Esports MLBB dan Valorant ke CAEC 2025, Optimistis Bawa Pulang Gelar Juara – Page 3

    Sementara itu untuk nomor Valorant, timnas esports Indonesia menurunkan Rayhan Filardhi Azhar, Thomas Alfiantino, Lingardi Putra, Davin, dan Alehandro Fabain yang dibesut pelatih Baskoro Dwi Putra.

    Nantinya, timnas esports Indonesia Valorant ini akan bersaing di Grup A melawan tim-tim asal Kamboja, Thailand, dan Malaysia.

    Prestasi Indonesia di Kancah Esports Internasional

    Lebih lanjut, keikutsertaan Indonesia di CAEC 2025 bukan tanpa modal. Atlet-atlet esports Tanah Air sebelumnya sukses menorehkan prestasi sangat membanggakan.

    Ambil contoh tim eFootball Mobile Indonesia, di mana mereka sukses memborong tiga medali emas di ASEAN Youth Esports Championship (AYESC) 2025.

    Ada lagi timnas MLBB Women’s Vitality, di mana para srikandi Tanah Air ini mampu meraih gelar juara di Esports World Cup 2025.

    Tak hanya itu, dominasi tim-tim Indonesia seperti Evos, RRQ Kazu, Vitality, dan Onic Esports di ajang Free Fire World Series SEA Spring 2025 juga jadi bukti nyata kualitas esports nasional semakin kuat.

  • Motor Honda ‘Made In Indonesia’ Laris Manis di Luar Negeri

    Motor Honda ‘Made In Indonesia’ Laris Manis di Luar Negeri

    Jakarta

    Sepeda motor buatan PT Astra Honda Motor (AHM) mengembara ke luar negeri. Hampir separuh motor ‘made in Indonesia’ yang diekspor keluar merupakan hasil produksi PT AHM.

    “159.750 (unit) ekspor (Januari-Agustus),” kata General Manager Corporate Communication AHM, Ahmad Muhibbuddin di AHM Safety Riding & Training Center, Kab. Bekasi, Jawa Barat.

    Berdasarkan data ekspor CBU yang dirilis AISI, sepanjang Januari-Agustus 2025 sudah 366.231 unit sepeda motor yang dikirim keluar negeri. Artinya sekitar 43,61 persen merupakan motor Honda yang diproduksi di Indonesia.

    Pria yang disapa Muhib ini menyebut pasar ekspor AHM bukan hanya untuk wilayah ASEAN.

    “Mostly ke ASEAN, di luar ASEAN itu Brazil, Jepang,” jelas Muhib.

    Skuter matik seperti Honda ADV, PCX, BeAT, hingga Vario merupakan model yang diminati pasar ekspor. AHM masih melihat potensi untuk memperluas pasar ekspor.

    “Kita harapkan ekspor ini kita bisa terus berkembang negara-negaranya. Mudah-mudahan kita bisa tambah volume-nya. Selain CBU, kita juga ekspor CKD, kita harapkan ekspor bisa terus berkembang dari sisi volume maupun negara tujuan. Nanti kita lihat tahun depan, rasanya akan ada hal-hal positif dari sisi ekspor ini,” jelas Muhib.

    “Produk yang dikembangkan, diproduksi AHM cukup kompetitif di pasar sana. Dari sisi harganya. Sehingga negara tujuan ekspor itu memilih motor Honda yang dibuat oleh AHM. Karena memiliki competitiveness,” jelas dia.

    Sementara itu, penjualan kendaraan roda dua sepanjang Januari-Agustus 2025 sudah mencapai 4.269.718 unit. Jika kita bandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni dari Januari-Agustus 2024, maka ada penurunan 1,7 persen.

    Honda masih menguasai pasar dengan torehan 3,2 juta unit dari total pasar. Turun tipis 2,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    (riar/dry)

  • Berkat Teknologi Canggih Ini, RI Bisa Unggul di Asean

    Berkat Teknologi Canggih Ini, RI Bisa Unggul di Asean

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordiantor bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Digital Economy Framework Agreement atau DEFA untuk negara-negara di ASEAN bakal berjalan tahun depan. Hal ini diungkapkan Airlangga dalam acara AI Innovation Summit 2025, Selasa (16/9/2025).

    “Indonesia menyiapkan Digital Framework Agreement saat sekarang 90% selesai, dan kita berharap tahun depan di tandatangani,” kata Airlangga.

    Menurut Airlangga, DEFA itu terkait kerja sama pembayaran digital, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang unggul karena sudah menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS ini sudah digunakan pada 5 negara di ASEAN serta di Jepang.

    “Dengan Digital Economic Framework ini adalah framework digital pertama di dunia secara regional sebelumnya kita hanya mengenal foreign trade agreement, mengenal comprehensive economic partnership agreement, tapi ASEAN membawa ke level yang lebih tinggi, yaitu digital DEFA dan ini akan dicontoh negara lain,” katanya.

    “Bahkan negara OECD menengok ke Indonesia bagaimana mengusulkan Digital Economic Framework jadi dunia sedang melihat kita,” sambungnya.

    Lebih lanjut, menurut Airlangga DEFA ini juga akan menjadi pertahanan Indonesia dalam jika menghadapi perang tarif dengan negara lain.

    Pasalnya dalam salah satu pembahasan DEFA, ini adalah menjaga agar tarif tidak menggangu perekonomian digital kawasan, sehingga memperkuat posisi ASEAN dalam perdagangan.

    “Ini menjadi alternatif kalau terjadi perang tarif ini imun terhadap perang tarif, karena ini digital dan services, maka ini adalah peluang untuk indonesia tumbuh lebih tinggi dengan digital,” katanya.

    Menurut Airlangga, kerja sama dengan DEFA akan mengangkat ekonomi ASEAN dari US$ 1 triliun menjadi US$ 2 triliun di 2030, dengan potensi bagi Indonesia mencapai US$ 500 – 700 miliar.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Profil Jisman Hutajulu, Dirjen Gatrik ESDM yang Bakal Dicopot Usai 2 Tahun Menjabat

    Profil Jisman Hutajulu, Dirjen Gatrik ESDM yang Bakal Dicopot Usai 2 Tahun Menjabat

    Bisnis.com, JAKARTA — Jisman P. Hutajulu dikabarkan akan dicopot dari jabatannya sebagai dirjen ketenagalistrikan (gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Informasi tersebut berdasarkan salinan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 147/TPA Tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian ESDM yang diperoleh Bisnis. 

    “Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya masing-masing: Jisman P. Hutajulu sebagai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru,” demikian bunyi diktum kesatu Keppres yang diteken pada 10 September 2025 tersebut, dikutip Selasa (16/5/2025).

    Jisman akan digeser posisinya menjadi staf ahli bidang perencanaan strategis Kementerian ESDM.

    Kendati belum diketahui kapan pemberhentian dan pelantikan dilakukan, Bisnis  telah mencoba mengonfirmasi kabar ini kepada Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

    Di dalam Keppres tersebut disebutkan bahwa pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian ESDM diusulkan oleh menteri ESDM melalui surat-surat Nomor: R-384/KP.05/MEM.S/2025; R-385/KP.05/MEM.S/2025; R-386/KP.05/MEM.S/2025; dan R-388/KP.05/MEM.S/2025 tanggal 20 Agustus 2025.

    Selain Jisman, Dadan Kusdiana juga diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM.

    Profil Jisman P. Hutajulu 

    Dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu lahir di Tapanuli pada 18 Januari 1967. Dia mengawali karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 1993. 

    Pada 2000, Jisman menjabat PJ. Kasie Analisis Harga Listrik Distribusi. Setahun setelahnya, dia menjadi Kasie Harga Jual Tenaga Listrik.

    Kariernya terus menanjak hingga pada 2018, Jisman menjadi Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan. Empat tahun setelahnya, pada 2022, dia berpindah menjadi Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan. Jisman juga aktif terlibat dalam Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Ketenagalistrikan dan menjadi Kepala PPNS sejak 2014 hingga sekarang.

    Pada 2003, Jisman mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 tahun. Kemudian, pada 2013, dia mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya 20 tahun.

    Berbagai macam program yang diikutinya, antara lain Energy Efficiency Visit di Denmark pada tahun 2017, The 37th ASEAN Minister on Energy Meeting (AMEM) di Thailand pada tahun 2019, serta mengikuti Konferensi Perubahan Iklim PBB COP 26th di Glasgow, Inggris Raya pada 2021. (AMH).

    Adapun, Jisman resmi menjabat sebagai Dirjen Ketenagalistrikan ESDM sejak dilantik pada 17 Februari 2023. Jisman juga kini merupakan komisaris PT PLN (Persero) sejak diangkat pada November 2024 lalu lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

  • Komdigi Hanya Kantongi Rp8 Triliun, Digitalisasi Terancam hingga Kesenjangan Melebar

    Komdigi Hanya Kantongi Rp8 Triliun, Digitalisasi Terancam hingga Kesenjangan Melebar

    Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai alokasi anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebesar Rp8 triliun pada 2026 akan berdampak signifikan terhadap digitalisasi di Indonesia.

    Padahal, sebelumnya Komdigi sempat mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun. Jika usulan itu disetujui, total kebutuhan anggaran Komdigi untuk tahun anggaran 2026 seharusnya mencapai Rp20,3 triliun.

    “Penyediaan internet di daerah terpencil, seperti Indonesia Timur, akan terhambat, memperlebar kesenjangan digital. Proyek strategis seperti pusat data nasional (PDN) dan pengembangan AI bisa tertunda, yang dipastikan ini bisa mengurangi daya saing ekonomi digital di ASEAN,” kata Heru kepada Bisnis pada Senin (15/9/2025).

    Heru menambahkan, transformasi layanan publik, seperti aplikasi terpadu, juga berisiko melambat sehingga mempengaruhi efisiensi birokrasi. 

    Selain itu, startup lokal mungkin kesulitan mendapat dukungan infrastruktur, yang bisa menghambat inovasi. Dengan anggaran terbatas, lanjut dia, fokus mungkin bergeser ke pemeliharaan sistem existing ketimbang ekspansi ambisius. 

    “Meski begitu, kolaborasi dengan swasta bisa menjadi solusi untuk menjaga momentum. Tanpa strategi cerdas, Indonesia berisiko tertinggal dalam revolusi digital global,” kata Heru.

    Menurutnya, Komdigi harus memprioritaskan proyek berdampak tinggi dengan anggaran Rp8 triliun tersebut. Seperti halnya perluasan infrastruktur digital di wilayah 3T, meningkatkan kecepatan broadband ke 100 Mbps di wilayah strategis. 

    “Prioritaskan keamanan ruang digital, seperti mencegah konten negatif demi perlindungan masyarakat,” kata Heru.

    Heru mengaku khawatir digitalisasi bisa terpinggirkan, sehingga menghambat investasi di sektor AI, big data, maupun keamanan siber. 

    “Kesenjangan akses internet Jawa-luar Jawa bakal melebar, proyek seperti pusat data nasional (PDN) yang melambat dan transformasi layanan publik mandek. Ekonomi digital, yang seharusnya jadi pendorong pertumbuhan 5,4 persen, berisiko tertinggal dari ASEAN,” paparnya.

    Dia menambahkan, meski ada peluang dukungan anggaran dari kementerian lain, misalnya untuk pertanian digital, tanpa prioritas yang jelas Indonesia bisa kehilangan momentum menuju Indonesia 5.0. 

    “Mau tidak mau harus dimaksimalkan kolaborasi dengan swasta meski tetap tantangannya juga besar menanti,” ujarnya.

    Infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T

    Heru juga menilai tidak adanya tambahan anggaran ini menjadi sinyal undervaluation atas potensi digital sebagai pendorong pertumbuhan jangka panjang, terutama di tengah revolusi AI global. 

    “Absennya pembangunan digital dari delapan agenda utama menunjukkan kurangnya komitmen politik kuat dan berisiko membuat Indonesia ketinggalan momentum transformasi besar menuju Indonesia Emas 2045,” ucapnya.

    Menurutnya, pemangkasan ini menandakan Indonesia terlalu fokus pada kebutuhan jangka pendek dan mengesampingkan fondasi jangka panjang. Padahal, lanjut dia, dunia kini berlomba di AI, big data, dan konektivitas. Dia menyoroti Singapura dan Korea Selatan yang alokasikan miliaran dolar untuk digital. 

    “Mengabaikan sektor ini menunjukkan kurangnya visi strategis untuk bersaing di ekonomi global, dimana digital diprediksi sumbang 20% PDB dunia pada 2030,” tutur Heru.

    Heru menilai ekonomi digital Indonesia yang saat ini baru berkontribusi sekitar 4–5% terhadap PDB membutuhkan dorongan besar agar bisa mencapai target ambisius 8 persen. Dia menegaskan, jika sektor digital diabaikan, maka efisiensi, inovasi, dan daya saing akan terancam, sehingga visi pertumbuhan ekonomi besar menjadi sulit tercapai.

    Sebelumnya, Komdigi menghadiri rapat tertutup bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (15/9/2025). Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan rapat tersebut membahas anggaran Komdigi. Sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar), anggaran Komdigi ditetapkan sebesar Rp8 triliun, sama dengan pagu awal.

    “[Anggaran Komdigi] Rp8 triliun, jadi tadi ini kurang lebih sama dengan pagu awal, kemudian menjadi pagu definitifnya,” kata Meutya usai rapat di Kompleks Parlemen, Senin (15/9/2025).

    Meutya menegaskan, pihaknya akan patuh pada keputusan Banggar dan menata ulang prioritas penggunaan anggaran agar program utama, khususnya yang terkait dengan Asta Cita Presiden serta quick wins Komdigi, tetap bisa dijalankan.

    Dia menyebut terdapat sejumlah program prioritas, antara lain pembangunan infrastruktur digital, pengawasan ruang digital yang aman untuk masyarakat, hingga komunikasi publik yang dapat mendukung pertumbuhan ekosistem startup.

    Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, Komdigi mendapat alokasi sebesar Rp8,08 triliun. Angka ini lebih rendah dibanding outlook 2025 yang mencapai Rp9,52 triliun.

  • Akhmad Munir Resmi Umumkan Susunan Pengurus Lengkap PWI Pusat 2025–2030

    Akhmad Munir Resmi Umumkan Susunan Pengurus Lengkap PWI Pusat 2025–2030

    Jakarta (beritajatim.com)  – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, didampingi Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari, secara resmi mengumumkan susunan lengkap pengurus PWI Pusat periode 2025–2030.

    Pengumuman tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi Pengurus PWI Pusat yang berlangsung di Hall Dewan Pers, Senin (15/9/2025).

    Akhmad Munir atau yang akrab disapa Cak Munir menegaskan bahwa kepengurusan kali ini merupakan bentuk “kabinet persatuan” yang diharapkan mampu memperkuat peran PWI dalam menghadapi tantangan disrupsi media.

    “Wartawan harus teguh dalam menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu, pengurus PWI akan hadir mendampingi seluruh anggota agar menjaga komitmen tersebut. Diharapkan dengan kepengurusan ini, PWI dapat turut membangun ekosistem pers nasional yang sehat, menghadirkan wartawan kompeten yang menyajikan informasi akurat dan benar,” ujar Cak Munir.

    Ia juga menganalogikan karya jurnalistik sebagai asupan bergizi bagi publik.

    “Dengan informasi yang sehat, masyarakat tentu akan lebih kuat dan cerdas, dibandingkan jika terus-menerus disuguhi hoaks dan disinformasi di tengah derasnya arus informasi digital,” tambahnya.

    Tokoh Pers Nasional Duduki Struktur Strategis

    Cak Munir, wartawan senior sekaligus Direktur Utama LKBN ANTARA, ini akan didampingi oleh Atal S. Depari sosok wartawan senior yang juga mantan Ketum PWI Pusat periode 2019-2023.

    Lalu Zulmansyah Sekedang, mantan Ketua Umum PWI versi KLB yang merupakan mantan Ketua PWI Riau dua periode menjabat sebagai Sekretaris Jenderal.

    Posisi Bendahara Umum dipercayakan kepada Marthen Selamet Susanto, Pemimpin Redaksi Koran Jakarta. Adapun Zulkifli Gani Ottoh, mantan Ketua PWI Bidang Organisasi kembali didaulat di posisi yang sama.

    Dewan Penasihat PWI Pusat akan dipimpin oleh Suryopratomo, mantan Pemimpin Redaksi Kompas dan Metro TV yang kini menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Singapura.

    Sementara itu, Ilham Bintang, pendiri Cek & Ricek dan pelopor jurnalisme infotainment serta mantan Ketua Dewan Kehormatan PWI, menempati posisi Wakil Ketua Dewan Penasihat.

    Posisi Sekretaris Dewan Penasihat diisi oleh Sasongko Tedjo, mantan Pemred Suara Merdeka, yang juga mantan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat.

    Jajaran anggota Dewan Penasihat terdiri dari tokoh-tokoh besar dengan latar belakang dan keahlian yang beragam.

    Hadir Karni Ilyas, jurnalis senior sekaligus pendiri Indonesia Lawyers Club. Tribuana Said, putra pendiri Harian Waspada Ani Idrus dan pendiri LPDS.

    Nama besar lain yang bergabung adalah Dahlan Iskan, pendiri Jawa Pos Group yang juga pernah menjabat sebagai Dirut PLN dan Menteri BUMN.

    Kehadiran jurnalis perempuan senior juga mewarnai Dewan Penasihat melalui Retno Pinasti, Pemimpin Redaksi SCTV dan Indosiar. Kemal Effendi Gani, Pemimpin Umum dan Pemred Majalah SWA. Asro Kamal Rokan, mantan Pemred Republika yang, kini menjabat Presiden ISWAMI.

    Struktur ini juga diperkuat oleh Agung Dharmajaya, Wakil Ketua Dewan Pers yang dikenal sebagai pakar regulasi media dan penyiaran.

    Sementara itu, Iman Brotoseno, Dirut TVRI sekaligus sutradara film, menambah warna dengan latar belakang pengurus PWI. Lalu ada Hendrasmo, Dirut RRI sekaligus doktor Ilmu Politik yang sebelumnya pernah berkarier di BBC.

    Sementara itu, Dewan Pakar dipimpin oleh Dhimam Abror, mantan Pemred Jawa Pos dan Bola, bersama Nurjaman Mochtar mantan pemred ANTV, sebagai Sekretaris.

    Hadir pula jurnalis muda seperti Alfito Deannova Pemred Detik.com mengisi posisi anggota Dewan Pakar serta Aiman Witjaksono sebagai Wakil Ketua Departemen Hukum & HAM.

    Dengan struktur yang solid dan representatif ini, PWI Pusat periode 2025–2030 diharapkan mampu menjadi jangkar stabilitas sekaligus motor inovasi dalam dunia pers nasional.

    Sinergi antara pengalaman panjang, keahlian khusus, serta semangat pembaruan menjadi fondasi utama dalam menjalankan amanah organisasi, demi terciptanya ekosistem media yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di era digital.

    Berikut Susunan Lengkap Pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2025-2030

    DEWAN PENASIHAT

    Ketua : Suryopratomo

    Wakil Ketua : Ilham Bintang

    Sekretaris : Sasongko Tedjo

    : Tribuana Said

    : Dahlan Iskan

    : Retno Pinasti

    : Kemal Effendi Gani

    : Asro Kamal Rokan

    : Agung Dharmajaya

    : Iman Brotoseno

    : Firdaus

    : Hendrasmo

    : Sutrimo

    : M.Noeh Hatumena

    : Imawan Mashuri

    : Basril Basyar

    DEWAN KEHORMATAN 

    Ketua : Atal S. Depari

    Wakil Ketua : Herbert Timbo Siahaan

    Sekretaris : Nurcholis MA Basyari

    Anggota : Banjar Chairuddin

    Diapari Sibatangkayu

    Helmi Burman

    Usman Kansong

    Zacky Antony

    Muhammad Syahrir

    DEWAN PAKAR 

    Ketua : Dhimam Abror

    Sekretaris : Nurjaman Mochtar

    Anggota

    : Wahyu Muryadi

    : Heddy Lugito

    : Eduard Depari

    : Effendi Ghazali

    : Sujiwo Tejo

    : Yulian Warman

    : Hidayat Arsani

    : Gories Mere

    : Alfito Deannova

    : Helena Rea

    : Syahdanur

    : Reva Deddy Utama

    : Raldi Doy

    : Muhammad Amru

    : Andrian Tuswandi

    : Rudi Hidayat

    : Edi Saputra Hasibuan

    Ketua Umum : Akhmad Munir 

    Bidang Organisasi

    Ketua : Zulkifli Gani Ottoh

    Wakil Ketua : Djoko Tetuko Abdul Latif

    Bidang Pembinaan Daerah

    Ketua : Mirza Zulhadi

    Wakil Ketua I : Novrizon Burman

    Wakil Ketua II : Sarjono

    Bidang Pendidikan

    Ketua : Agus Sudibyo

    Wakil Ketua I : Suprapto

    Wakil Ketua II : Zarman Syah

    Bidang Kerjasama dan Kemitraan

    Ketua : Ariawan

    Wakil Ketua I : Abdullah Sammy

    Wakil Ketua II : Kadirah

    Wakil Ketua III : Amy Atmanto

    Bidang Hubungan Luar Negeri

    Ketua : Irfan Junaidi

    Wakil Ketua : Budhiana Kartawijaya

    Bidang Multimedia dan IT

    Ketua : Hilman Hidayat

    Wakil Ketua I : Agus Salim Alwi Hamu

    Wakil Ketua II : Merdi Sofansyah

    Bidang Media & Penyiaran

    Ketua : Auri Jaya

    Wakil Ketua I : Danang Sanggabuana

    Wakil Ketua II : Dede Apriadi

    Bidang Pembelaan & Pembinaan Hukum

    Ketua : Anrico Pasaribu

    Wakil Ketua : Octap Riadi

    Sekretaris Jenderal : Zulmansyah Sekedang

    Wakil Sekretaris Jenderal I : Haryo Ristamaji

    Wakil Sekretaris Jenderal II : Iskandar Zulkarnain

    Bendahara Umum : Marthen Selamet Susanto

    Wakil Bendahara Umum I : Herlina Anis

    Wakil Bendahara Umum II : Sumber Rajasa Ginting

    KOMISI-KOMISI: 

    Komisi Pendidikan & Pelatihan

    Ketua : Jufri Alkatiri

    Wakil I : Anas Syahirul Alim

    Wakil II : Aldi Gultom

    Komisi Kompetensi Wartawan

    Ketua : Firdaus Komar

    Wakil : Ahmad Fauzi Chan

    Komisi Pemberdayaan Wartawan Perempuan

    Ketua : Henny Murniati

    Wakil : Ria Dewi

    Komisi Wartawan Olahraga (Siwo)

    Pembina : Mahfudin Nigara

    Wakil Pembina : Gungde Ariwangsa

    Ketua : Suryansyah

    Wakil Ketua I : Dede Isharrudin

    Wakil Ketua II : Erwin Muhammad

    Sekretaris : Wina Setyawatie

    Wakil Sekretaris : Rudi Sahwani

    Anggota

    : Husnie

    : Syahnan Rangkuti

    : Denni Risman

    DEPARTEMEN-DEPARTEMEN 

    Departemen Seni, Musik, Film, dan Budaya

    Ketua : Ramon Damora

    Wakil Ketua I : Eko Teguh

    Wakil Ketua II : Kunni Masrohanti

    Departemen TNI dan Polri

    Ketua : Jhonny Handjojo

    Wakil Ketua (Khusus Polri) : Musrifah

    Wakil Ketua (Khusus TNI) : Badar Subur

    Departemen Hukum & HAM

    Ketua : Baren Antonius Siagian

    Wakil Ketua I : Aiman Witjaksono

    Wakil Ketua II : Ardiansyah MZ Tanjung

    Wakil Ketua III : Eddy Iriawan

    Departemen Parlemen

    Ketua : Ade Chandra

    Departemen EKUIN

    Ketua : Heri Triyanto

    Wakil Ketua I: Yura Syahrul

    Wakil Ketua II : M. Sarwani

    Departemen Pangan dan Energi

    Ketua : Gaib Maruto Sigit

    Wakil Ketua I : M. Arifin Mukendar

    Wakil Ketua II : Rizal Afrizal

    Departemen Kajian & Litbang

    Ketua : Akhmad Sefudin

    Wakil Ketua I : Rukman Nawawi

    Wakil Ketua II : Jimmy Endey

    Departemen Humas

    Ketua : Hengki Lumban Toruan

    Wakil Jaringan Media : Akhmad Dani

    Wakil Jaringan Pewarta Foto : B Hersunu A.W

    Wakil Jaringan Media Sosial : Achmad Rizal

    DIREKTORAT

    Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW) : Aat Surya Safaat

    Wakil Direktur : Eko Pamuji

    Direktur Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) : Marah Sakti Siregar

    Wakil Direktur : Nizwar

    Direktur Anugerah Adinegoro : Maria D. Andriana

    Wakil Direktur : Eko Suprihatno

    Direktur Anugerah Seni & Kebudayaan : Yusuf Susilo Hartono

    Direktur Konfederasi Wartawan ASEAN (CAJ) : Ahmed Kurnia Soeriawidjaja

    Wakil Direktur : Yono Hartono

    Direktur Anti Kekerasan Wartawan : Edison Siahaan

    Wakil Direktur : Supardi Hardy

    Direktur Satgas Anti Hoax : Insan Kamil

    Wakil Direktur I : Mercys Charles Loho

    Wakil Direktur II : Muhtadi Putra Nusa

    Direktur PWI Peduli : Yoyok Ajar

    Wakil Direktur : Samsir Hamajen

    Direktur Aset : Endang Werdiningsih

    Wakil Direktur : Rabiatun Drakel

    Direktur Pers Pancasila : Sihono HT

    Wakil Direktur : Mochtar Touwe