Organisasi: ASEAN

  • Menkomdigi akselerasi transformasi digital dongkrak diplomasi budaya

    Menkomdigi akselerasi transformasi digital dongkrak diplomasi budaya

    Nusa Dua, Bali (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengakselerasi transformasi digital sebagai salah satu instrumen untuk mendongkrak diplomasi kebudayaan dalam memperkuat citra Indonesia di mata dunia.

    “Saya dorong upaya kolaboratif dalam mengelola narasi positif melalui diplomasi kebudayaan dan memanfaatkan media,” kata Meutya Hafid di sela Forum Hubungan Masyarakat Dunia (WPRF) 2024 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.

    Pemerintah, lanjut dia, meningkatkan penggunaan teknologi dan media sosial untuk memperkuat citra negara termasuk memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) guna menyebarluaskan keberagaman budaya seperti seni, musik dan tradisi Indonesia.

    Di sisi lain, program literasi digital juga menjadi prioritas agar masyarakat dapat mengakses dan sekaligus memverifikasi keakuratan informasi sebelum disebarluaskan.

    “AI dan analitis data besar dikerahkan untuk mendeteksi dan mengawasi jutaan konten negatif secara real time, memberikan kemampuan untuk merespon cepat dan akurat dari pemerintah,” katanya.

    Mantan wartawan televisi itu mengungkapkan digitalisasi menjadi salah satu media untuk mengenalkan warisan budaya yang ada di Indonesia kepada masyarakat global.

    Indonesia, lanjut dia, sebagai negara yang kaya akan warisan budaya, memiliki hampir 2.000 warisan budaya tak benda pada 2024.

    Pemerintah, lanjut dia, juga terus melakukan identifikasi dan autentikasi berkelanjutan untuk warisan tak benda dengan meregistrasi sebanyak 1.238 jenis hingga akhir 2024.

    Tak hanya itu, imbuh dia, Indonesia juga memiliki 4.859 situs budaya dan 450 museum yang seluruhnya sebagai aset bernilai khususnya kepada generasi mendatang.

    Meutya memaparkan dengan populasi pengguna internet tanah air mencapai 221 juta, didominasi oleh generasi Z sekitar 34,4 persen dan milenial sekitar 30,62 persen.

    “Indonesia memiliki keuntungan demografi yang menguntungkan. Generasi itu bisa berperan vital dalam memperkuat citra negara,” imbuhnya.

    Pemerintah memiliki beragam pendekatan untuk mengenalkan warisan budaya kepada masyarakat dunia salah satunya diplomasi kebudayaan melalui penerbitan perangko yang bukan hanya sebagai alat promosi tapi juga identitas nasional.

    Perangko dengan seri khusus diciptakan di antaranya ASEAN Paragames (APG) 2022 di Solo, Jawa Tengah dan perangko seri Borobudur selama pertemuan menteri kebudayaan G20.

    Selain itu, ada juga penerbitan perangko bersama dengan negara lain di antaranya bersama Thailand yang mengangkat cerita Ramayana dari Indonesia dan wayang dari negeri dengan julukan gajah putih itu.

    Ada juga perangko yang diterbitkan bersama pemerintah China ketika memperingati 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara dengan menampilkan Barong Bali, panda, Garuda emas serta Tembok Besar China.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Membangun citra  politik, hukum, dan keamanan Indonesia di mata dunia

    Membangun citra politik, hukum, dan keamanan Indonesia di mata dunia

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi model negara demokrasi yang sukses di dunia.

    Namun untuk mewujudkannya, tantangan di sektor politik, hukum, dan keamanan harus dijawab dengan langkah strategis yang konkret.

    Sebagai negara berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa dengan beragam budaya, agama, dan etnis, Indonesia berada di pusat perhatian dunia.

    Peran strategis di kawasan Asia Tenggara, komitmen pada isu global, serta kiprah dalam forum internasional menjadi peluang untuk memperkuat citra Indonesia sebagai negara demokrasi yang stabil dan inklusif.

    Sejak Reformasi 1998, Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun sistem demokrasi.

    Pemilihan umum langsung dan transisi kekuasaan yang damai menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam menerapkan sistem politik yang lebih terbuka.

    Namun, berbagai tantangan seperti politik uang, polarisasi sosial, tebang pilih kasus hukum, dan korupsi masih menjadi isu yang harus diatasi.

    Keberhasilan Indonesia memimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (ASEAN) 2023 menjadi salah satu capaian besar dalam diplomasi politik.

    Indonesia berperan penting dalam menyuarakan resolusi terhadap krisis politik Myanmar, termasuk mendorong implementasi Konsensus Lima Poin ASEAN.

    Meskipun hasilnya belum optimal, inisiatif ini menunjukkan keberanian Indonesia untuk memimpin kawasan menuju stabilitas politik.

    Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia juga aktif dalam mendukung perjuangan Palestina.

    Di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia secara konsisten mengadvokasi hak-hak rakyat Palestina, termasuk mendorong penyelesaian konflik dua negara yang adil.

    Dukungan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan keuletan diplomasi Indonesia yang dipimpin oleh Menlu RI periode 2014–2024, Retno Marsudi, menempatkan Indonesia menjadi yang terdepan dalam menyuarakan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

    Langkah ini tidak hanya memperkuat citra Indonesia di mata dunia Islam, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap keadilan global.

    Diplomasi global: Dari G20 hingga APEC

    Keterlibatan Indonesia di forum internasional seperti G20 dan APEC telah meningkatkan pengaruhnya di kancah global.

    Pada Presidensi G20 tahun 2022, Indonesia berhasil mendorong agenda-agenda penting, seperti pemulihan ekonomi pascapandemi, transisi energi hijau, dan digitalisasi ekonomi.

    Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menjadi jembatan antara negara maju dan negara berkembang.

    Di forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan.

    Isu integrasi ekonomi digital menjadi salah satu prioritas, sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi berbasis teknologi di Asia Tenggara.

    Diplomasi global Indonesia juga tercermin dalam keberhasilannya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

    Selama periode 2019–2020, Indonesia aktif mendorong dialog damai, termasuk dalam isu konflik di Timur Tengah dan Afrika.

    Hukum: Supremasi yang harus ditegakkan

    Sebagai negara hukum, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memperkuat supremasi hukum.

    Laporan Transparency International 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-110 dalam Indeks Persepsi Korupsi.

    Angka ini menunjukkan perlunya reformasi hukum yang lebih serius untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel.

    Di sisi lain, keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus-kasus besar tetap layak mendapat apresiasi internasional.

    Namun, konsistensi dalam penegakan hukum harus terus dijaga agar tidak hanya menjadi langkah simbolik rendah substansi.

    Dalam isu hak asasi manusia, penanganan konflik di Papua menjadi perhatian dunia. Kritik terhadap pendekatan keamanan yang dianggap represif sering mencuat di forum internasional.

    Oleh karena itu, Indonesia perlu mengedepankan pendekatan dialogis dan pembangunan berbasis kesejahteraan untuk menyelesaikan isu ini.

    Langkah positif lainnya adalah pengesahan Omnibus Law yang dirancang untuk meningkatkan iklim investasi.

    Meski menuai protes dari kelompok masyarakat sipil, kebijakan ini dipandang sebagai langkah maju untuk menyederhanakan regulasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

    Posisi geografis Indonesia yang strategis membuat negara kepulauan ini juga rentan terhadap berbagai ancaman keamanan, baik tradisional maupun nontradisional.

    Terorisme, kejahatan siber, jaringan narkoba dan judi online internasional, serta konflik perbatasan menjadi isu yang membutuhkan perhatian khusus.

    Di tingkat internasional, Indonesia telah mendapatkan pengakuan atas keberhasilannya dalam memberantas jaringan terorisme melalui kerja sama dengan negara lain. Program deradikalisasi menjadi salah satu inisiatif yang diakui dunia, termasuk oleh PBB dan Interpol.

    Namun, tantangan keamanan di Laut Natuna Utara tetap menjadi prioritas. Ketegangan dengan China terkait klaim di Laut China Selatan menuntut Indonesia untuk mengambil sikap tegas tanpa mengorbankan diplomasi.

    Termasuk salah satunya adalah sikap yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraannya baru-baru ini ke China dan Amerika Serikat (AS) terkait stabilitas di Indo-Pasifik.

    Peran Indonesia sebagai mediator yang netral dapat memperkuat stabilitas kawasan sekaligus menjaga kedaulatan nasional.

    Copyright © ANTARA 2024

  • Emiten Penyewaan Forklift Mau Terbitkan Obligasi Rp 300 M, Dipakai buat Apa?

    Emiten Penyewaan Forklift Mau Terbitkan Obligasi Rp 300 M, Dipakai buat Apa?

    Jakarta

    Emiten penyewaan forklift, PT Sarana Mitra Luas Tbk (SMIL) berencana menerbitkan Obligasi I Tahun 2024 dengan target penghimpunan dana Rp 300 miliar. Bertindak sebagai Joint Lead Underwriter pada penerbitan obligasi ini adalah BRI Danareksa Sekuritas, KB Valbury Sekuritas, KISI Sekuritas, Mirae Asset Sekuritas, dan MNC Sekuritas.

    PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), yang ditunjuk sebagai pemeringkat, telah memberikan peringkat idAAA (cg) untuk efek Obligasi I Sarana Mitra Luas Tahun 2024. Obligasi ini telah mendapat jaminan penuh, tanpa syarat, dan tidak dapat dibatalkan oleh Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) untuk memastikan pembayaran pokok dan bunga akan dilakukan tepat waktu.

    Sebelum dilakukan penjaminan, telah dilakukan uji tuntas (due diligence) yang ketat oleh CGIF, baik dari aspek finansial, maupun dari aspek ESMS (Environment, dan Social Management System). CGIF merupakan lembaga keuangan yang terbentuk sebagai implementasi dari hasil forum kerja sama ASEAN+3 (ASEAN, China, Jepang, dan Republik Korea) serta Asian Development Bank (ADB) untuk jalur keuangan, khususnya pengembangan Asian Bond Markets Initiative.

    Obligasi yang ditawarkan direncanakan dalam dua seri yaitu Seri A dengan tingkat bunga tetap antara 6,75-7,35% dan tenor 3 tahun, kemudian Seri B dengan tingkat bunga tetap antara 7,2-7,80% dan tenor 5 tahun. Untuk nilai nominal dari setiap seri akan ditentukan dari jumlah bookbuilding. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap 3 bulan di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada 10 Maret 2025. Sedangkan bunga terakhir sekaligus pelunasan akan dibayarkan pada 10 Desember 2027 untuk seri A dan 10 Desember 2029 untuk seri B.

    Proses bookbuilding untuk Obligasi I 2024 SMIL akan berlangsung 20-26 November 2024 sedangkan penawaran umum pada 3-5 Desember 2024. Penjatahan obligasi dijadwalkan pada 6 Desember 2024, diikuti dengan distribusi obligasi secara elektronik pada 10 Desember 2024. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 Desember 2024. Calon investor dapat mengajukan pemesanan obligasi melalui penjamin emisi yang ditunjuk selama masa bookbuilding berlangsung.

    “Pemberian peringkat idAAA (cg) oleh PEFINDO adalah pengakuan atas komitmen kami terhadap pengelolaan keuangan yang prudent dan strategi bisnis yang berkelanjutan. Kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh PEFINDO dan CGIF. Kami berkomitmen untuk terus menjaga kinerja keuangan yang solid bagi seluruh stakeholder obligasi kami” ujar Direktur Utama PT Sarana Mitra Luas Tbk, Hadi Suhermin dalam keterangan tertulis, Rabu (20/11/2024).

    Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi I Sarana Mitra Luas 2024 akan digunakan untuk penambahan armada electric forklift, baterai lithium, dan refinancing leasing electric forklift. Langkah ini sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk memenuhi permintaan yang terus berkembang, khususnya dalam segmen electric forklift yang semakin dibutuhkan seiring dengan penerapan ESG oleh industri-industri pelanggan utama perusahaan.

    “Pemberian peringkat idAAA(cg) yang diberikan oleh PEFINDO menandai tonggak sejarah penting dalam perjalanan Perseroan yang terus berkembang dan berkomitmen untuk memperkuat posisi pasar serta meningkatkan kapabilitas bisnisnya,” kata Direktur dan Sekretaris SMIL, Winston Suhermin.

    Ia menambahkan, bahwa peringkat tersebut akan menjadi daya tarik utama bagi investor, terutama di tengah upaya perusahaan untuk mendanai ekspansi melalui belanja modal (capex) dan refinancing.

    “Dukungan dari CGIF sebagai penjamin penuh juga memperkuat kepercayaan pasar terhadap obligasi ini, sehingga kami optimis akan menerima respons yang positif dari investor,” lanjut Winston.

    Saksikan juga video: Seputar Proses Pemakaman Fajri yang Gunakan Forklift dan Katrol

    (ara/ara)

  • Rupiah Rabu Pagi Cuma Menguat 6 Poin

    Rupiah Rabu Pagi Cuma Menguat 6 Poin

    Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah pada pembukaan perdagangan hari ini tak mengalami perubahan banyak, namun cenderung menguat.
     
    Mengutip data Bloomberg, Rabu, 20 November 2024, rupiah hingga pukul 09.10 WIB berada di level Rp15.838 per USD. Mata uang Garuda tersebut menguat tipis enam poin atau setara 0,04 persen dari Rp15.844 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
     
    Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah pada waktu yang sama berada di level Rp15.842 per USD, justru melemah 17 poin atau setara 0,10 persen dari Rp15.825 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
    Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah pada hari ini akan bergerak secara fluktuatif, meski demikian rupiah diprediksi akan kembali menguat.
     
    “Untuk perdagangan hari ini, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp15.780 per USD hingga Rp15.850 per USD,” ujar Ibrahim dalam analisis hariannya.
     

     

    Pemerintah kudu hati-hati kerek PPN 12%

    Para ekonom mengingatkan agar pemerintah berhati-hati membuat regulasi terkait kenaikan pajak sebesar 12 persen lantaran kondisi ekonomi global saat ini sedang tidak baik-baik saja, sehingga akan berpengaruh terhadap  menurunkan daya beli masyarakat.
     
    Memang pemerintah menerapkan tarif pajak sebesar 12 persen sesuai dengan amanat undang-undang yang sudah disetujui oleh DPR RI dan disahkan oleh pemerintah. Namun salah satu permasalahan dalam perpajakan adalah masih rendahnya tax ratio Indonesia dibandingkan negara G20 serta beberapa negara di ASEAN.
     
    “Untuk tahap awal, implementasi PPN 12 persen diusulkan diterapkan terhadap sektor-sektor tertentu yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap daya beli masyarakat luas,” jelas Ibrahim.
     
    Pemilihan produk elektronik, fesyen, dan otomotif merupakan langkah yang cukup bijak karena produk-produk ini bukanlah produk primer yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat luas. Ketiga jenis produk ini masuk ke kategori kebutuhan sekunder, bahkan sebagian masuk ke dalam luxury goods atau barang mewah.
     
    “Sehingga pemerintah menyasar terhadap masyarakat kelas menengah atas. Namun, mengingat konsumen adalah kelas menengah atas, adaptasi dan penyesuaian pola konsumsi akan terjadi sehingga dalam jangka menengah panjang pola konsumsi akan kembali normal,” papar Ibrahim.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • LAPORAN dari BRASIL: Prabowo Bertemu Modi hingga Macron di Sela-Sela KTT G20

    LAPORAN dari BRASIL: Prabowo Bertemu Modi hingga Macron di Sela-Sela KTT G20

    Bisnis.com, RIO DE JANEIRO — Presiden Prabowo Subianto melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan berbagai negara di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil.

    Untuk diketahui, Prabowo berada di Rio de Janeiro selama sekitar tiga hari. Dia tiba dari Peru usai menghadiri KTT APEC, Sabtu (16/11/2024), malam dan langsung menggelar sejumlah pertemuan bilateral dengan Sekjen PBB Antonio Guterres serta Presiden Tanzania Samia Suluhu Hassan, Minggu (17/11/2024).

    Dia juga menggelar pertemuan dengan pengusaha Brasil pada Indonesia-Brasil Business Forum, yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

    Kemudian, di sela-sela KTT G20 hari pertama, Senin (18/11/2024), Prabowo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi. Dia juga sempat menggelar pertemuan secara multilateral dengan pemimpin negara MIKTA atau Mexico, Indonesia, Republic of Korea, Turkiye and Australia.

    Lalu, pertemuan bilateral terakhir yang dihadiri Prabowo di sela-sela KTT G20 hari kedua adalah bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Selasa (19/11/2024).

    Berikut sejumlah pertemuan bilateral maupun multilateral yang diikuti Prabowo di luar KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil:

    Pertemuan bilateral dengan Sekjen PBB Antonio Guterres

    Prabowo membicarakan berbagai hal dengan Antonio, mulai dari komitmen Indonesia pada isu Palestina hingga transisi energi.

    Antonio mengutarakan kepada Prabowo bahwa Indonesia adalah mitra berharga dan strategis dalam berbagai isu, mulai dari Palestina hingga perubahan iklim.

    Menurut Antonio, Indonesia berperan menjadi mitra internasional dalam mewujudkan lebih banyak keadilan, lebih banyak kesetaraan, dan lebih banyak kapasitas dalam sistem internasional untuk mendukung negara-negara berkembang yang masih mengalami krisis.

    “Para korban dari sistem yang tidak adil, tidak adil, dan ketinggalan jaman yang menyebabkan banyak dari mereka terjerumus dalam utang, banyak dari mereka tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, banyak dari mereka tidak memiliki sumber daya untuk melindungi diri mereka sendiri masyarakat terhadap dampak perubahan iklim,”   ujarnya kepada Prabowo di Hotel Hilton Copacabana, Brazil. 

    Di sisi lain, dalam konteks Asean, Indonesia disebut sependapat dengan PBB terkait dengan permasalahan di Myanmar.

    Tidak hanya itu, PBB menilai Indonesia memiliki kerja sama yang kuat sehubungan dengan situasi di Timur Tengah. Salah satunya yakni komitmen untuk pembentukan negara Palestina dan penentuan nasib sendiri.

    Pertemuan dengan Presiden Tanzania

    Prabowo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Tanzania Samia Suluhu Hassan pada H-1 KTT G20. Tanzania menjadi negara non-anggota G20 yang diundang ke KTT di bawah Presidensi Brasil.

    Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi sejumlah menteri seperti Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Turut hadir mendampingi Prabowo dalam pertemuan bilateral itu yakni Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius, yang belum lama ini diangkat menggantikan Nicke Widyawati.

    Indonesia-Brasil Business Forum

    Sebanyak 58 orang tamu meliputi pengusaha, asosiasi pengusaha serta perwakilan lembaga/institusi ekonomi di Brazil yang dikonfirmasi hadir pada forum tersebut.

    Beberapa perusahaan yang hadir adalah ABCZ, Latam, Agropalma, Alvoa dan Bioenergy.

    Adapun di antara pengusaha Indonesia yang hadir yakni tidak lain dari CEO Arsari Group sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo serta Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie.

    Kemudian, beberapa pengusaha sekaligus petinggi Kadin yang terlihat hadir adalah Wakil Ketua Umum Bidan Kehutanan Kadin Indonesia sekaligus Direktur Pelaksana Royal Golden Eagle (RGE) Anderson Tanoto, Wakil Ketua Perdagangan Internasional Kadin Indoneisa sekaligus CEO AdaKami Bernardino Vega, serta Wakil Ketua Koordinator Urusan Luar Negeri Kadin Indonesia sekaligus Deputy Chairman Lippo Group James T. Riady.

    Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia dan Brazil memiliki banyak kesamaan dari segi populasi hingga banyaknya sumber daya yang dimiliki. Namun, Ketua Umum Partai Gerindra itu mengakui Indonesia masih tertinggal dengan Brazil dari segi industrialisasi.

    “Kami berusaha untuk mengejar Brazil, kami ingin mendorong industrialisasi. Saya pikir kita bisa memiliki sinergi yang baik,” ucapnya.

    Kepada puluhan pengusaha Brazil yang hadir, Prabowo menyampaikan sejumlah potensi ekonomi dan dunia usaha di Indonesia. Khususnya, energi baru terbarukan yang mengandalkan non-fosil sampai dengan industri penghiliran.

    Selain potensi usaha, Prabowo turut menyampaikan salah satu program strategis pemerintahannya yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia menyebut program strategis andalannya itu sejalan dengan fokus pemerintah Brazil melalui Presidensi G20 untuk membasmi kelaparan.

    Mantan Menteri Pertahanan itu bahkan menyebut akan mengirim tim ke Brazil untuk mempelajari program makan bergizi gratis yang diselenggarakan pemerintah setempat.

    “Saya telah meminta tim saya untuk mengatur dengan Duta Besar RI untuk Brazil, saya ingin mengirim tim untuk mempelajari program makan bergizi untuk anak sekolah,” paparnya.

    Pertemuan dengan PM India Narendra Modi

    Pada pertemuan di sela-sela hari pertama KTT G20, Senin (18/11/2024), Prabowo sempat bertemu dengan Modi di area Museu de Arte Moderna. Presiden ke-8 RI itu menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan kerja sama antar kedua negara dalam hal kesehatan dan pendidikan kesehatan.

    Selain itu, pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menyampaikan keinginan agar India bisa membantu proses keanggotaan RI di BRICS.

    “We also would like your assistance for our efforts to join BRICS [Kami juga memohon bantuan anda untuk usaha kami dalam bergabung ke BRICS],” ujarnya kepada Modi.

    MIKTA

    Presiden Prabowo menghadiri pertemuan negara-negara anggota MIKTA meliputi Claudia Sheinbaum (Meksiko), Yoon Suk-yeol (Korea Selatan),  Recep Tayyip Erdoğan (Turki) serta Anthony Albanese (Australia).

    Para pemimpin negara anggota MIKTA itu bertemu untuk menegaskan kembali komitmen terhadap G20 agar menjadi forum kerja sama ekonomi internasional.

    Pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron

    Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Macron di sela-sela hari kedua penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11/2024).

    Prabowo bertemu dengan Macron di tempat khusus yang disediakan di area Museu de Arte Moderna. Presiden ke-8 RI itu turut didampingi sejumlah menteri yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Pertemuan itu berlangsung singkat di sela-sela Sesi Ketiga Pertemuan Pemimpin Negara G20 serta Sesi Penutup dan Penyerahan Kepemimpinan G20 dari Brasil ke Afrika Selatan. Prabowo dan Macron langsung kembali ke ruangan pertemuan KTT setelah bertemu secara bilateral.

    “How are you? Once again congratulations for your inauguration [Bagaimana kabar anda? Sekali lagi, selamat atas pelantikan anda],” ujar Macron kepada Prabowo.

    “Thank you very much. And also thank you for sending you special envoy [Terima kasih banyak. Dan juta terima kasih telah mengirimkan utusan khusus anda],” balas Prabowo.

  • Wakil Ketua DPR: Kaji Ulang Kenaikan PPN 12 Persen demi Kesejahteraan Rakyat

    Wakil Ketua DPR: Kaji Ulang Kenaikan PPN 12 Persen demi Kesejahteraan Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah untuk meninjau kembali rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Meskipun kenaikan hanya 1%, Cucun menilai dampaknya dapat memengaruhi kesejahteraan rakyat secara signifikan, mengingat kenaikan pajak sering kali menciptakan efek domino.

    “Saya sudah sejak lama memperhatikan rencana kenaikan tarif PPN ini. Sejak periode DPR sebelumnya, saya mendorong agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut,” ungkap Cucun kepada wartawan pada Selasa (19/11/2024).

    Cucun menjabarkan tiga alasan utama mengapa kenaikan PPN menjadi 12% perlu ditinjau ulang. Pertama, berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

    PPN yang dikenakan pada transaksi jual beli Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) memiliki dampak langsung pada daya beli masyarakat. Dengan kenaikan tarif PPN, harga barang dan jasa akan meningkat, yang pada akhirnya menurunkan kemampuan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan, dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

    “Khususnya masyarakat kelas bawah yang memiliki keterbatasan pengeluaran. Kenaikan harga ini hanya akan menambah beban mereka. Dalam situasi ekonomi yang sulit seperti saat ini, kenaikan PPN bisa memperparah masalah kemiskinan dan pengangguran,” jelas Cucun.

    Kedua, ketidakpastian ekonomi global. Menurut Cucun, kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian membuat kenaikan PPN tidak tepat waktu. Kenaikan ini berisiko memperlambat pemulihan ekonomi nasional. Beban tambahan pada biaya produksi pengusaha dapat menurunkan daya saing di pasar global, sehingga berdampak pada investasi dan penciptaan lapangan kerja.

    “Kenaikan PPN bisa mengurangi pendapatan perusahaan dan bahkan memaksa pengusaha menekan biaya, termasuk dengan tidak menaikkan gaji karyawan, meskipun harga kebutuhan meningkat,” ungkapnya.

    Ketiga, dampak pada sektor Ekonomi strategis. Kenaikan PPN juga diprediksi akan memukul beberapa sektor strategis seperti ritel, pariwisata, dan industri. Sektor ritel diperkirakan mengalami penurunan penjualan akibat melemahnya daya beli masyarakat, sementara sektor pariwisata terancam kehilangan kunjungan wisatawan domestik maupun internasional akibat naiknya biaya perjalanan.

    “Industri pun menghadapi tantangan berat. Biaya produksi yang meningkat akan membuat produk kita kurang kompetitif di pasar global,” imbuhnya.

    Cucun juga membandingkan tarif PPN di negara-negara ASEAN. Singapura, misalnya, mempertahankan tarif 7%, sementara Thailand menurunkan tarif dari 10% menjadi 7% selama pandemi dan mempertahankannya hingga 2023. Menurutnya, timing penerapan kebijakan kenaikan pajak juga harus diperhatikan.

    “Jika tarif terlalu tinggi, masyarakat bisa mencari cara untuk menghindari pajak. Hal ini justru akan menurunkan kepatuhan pajak,” tutupnya.

  • Penerapan Kenaikan PPN 12% Diminta Bertahap, Elektronik dan Mobil Duluan!

    Penerapan Kenaikan PPN 12% Diminta Bertahap, Elektronik dan Mobil Duluan!

    Jakarta: Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Agus Herta Sumarto mengingatkan agar pemerintah berhati-hati membuat regulasi terkait kenaikan pajak, agar tidak menurunkan daya beli masyarakat.
     
    “Untuk menaikkan tax ratio kita salah satunya adalah dengan menaikkan tarif pajak, walaupun masih ada cara lain. Namun, pemerintah juga harus hati-hati jangan sampai kenaikan pajak ini malah menggerus daya beli,” ujar Agus saat dihubungi dari Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa, 19 November 2024.
     
    Dirinya pun memahami apa yang dilakukan pemerintah dengan menaikkan tarif pajak. Pasalnya, salah satu permasalahan dalam perpajakan adalah masih rendahnya tax ratio Indonesia dibandingkan negara G20 serta beberapa negara di ASEAN.
    Untuk tahap awal, ia mengusulkan agar implementasi PPN 12 persen yang akan dipungut pada 2025 diterapkan terhadap sektor-sektor tertentu yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap daya beli masyarakat luas.
     
    Menurutnya, pemilihan produk elektronik, fesyen, dan otomotif merupakan langkah yang cukup bijak karena produk-produk ini bukanlah produk primer yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat luas. Ketiga jenis produk ini masuk ke kategori kebutuhan sekunder, bahkan sebagian masuk ke dalam luxury goods atau barang mewah.
     
    “Jadi nanti yang terkena efek secara langsung adalah masyarakat kelas menengah atas yang memiliki penghasilan relatif tinggi,” jelas dia.
     
    Agus juga memprediksi, kenaikan PPN ini di awal implementasi mungkin akan terasa ada efeknya, terutama terhadap jumlah permintaan. Namun, katanya, mengingat konsumen adalah kelas menengah atas, adaptasi dan penyesuaian pola konsumsi akan terjadi sehingga dalam jangka menengah panjang pola konsumsi akan kembali normal.
     

     

    Kenaikan PPN diterapkan per 1 Januari 2025

    Diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 bakal tetap dijalankan sesuai mandat Undang-Undang (UU).
     
    Wacana PPN 12 persen tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disusun pada 2021. Kala itu, pemerintah mempertimbangkan kondisi kesehatan hingga kebutuhan pokok masyarakat yang terimbas oleh pandemi covid-19.
     
    “Artinya, ketika kami membuat kebijakan mengenai perpajakan, termasuk PPN ini, bukannya dilakukan dengan membabi buta dan seolah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap sektor lain, seperti kesehatan dan bahkan waktu itu termasuk makanan pokok,” ujar Sri Mulyani.
     
    Dia mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dijaga kesehatannya, dan pada saat yang sama, juga mampu berfungsi merespons berbagai krisis.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Dampak terhadap Indonesia dan Prospek Energi Nuklir

    Dampak terhadap Indonesia dan Prospek Energi Nuklir

    Jakarta: Di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, lanskap energi global diprediksi akan mengalami pergeseran besar. Fokus pada dominasi energi fosil dan kemandirian energi nasional AS menjadi prioritas utama, yang dapat membawa dampak signifikan bagi negara berkembang, termasuk Indonesia.
     
    Trump diperkirakan akan mempercepat eksploitasi minyak, gas, dan batu bara, menjadikan AS sebagai pemimpin pasar energi dunia. Namun, kebijakan ini diiringi dengan pengurangan dukungan untuk energi terbarukan, termasuk pemangkasan insentif federal yang berpotensi memperlambat investasi global di sektor energi bersih.
     
    Baca juga: Trump Tunjuk Chris Wright Jadi Menteri Energi: Pemain Industri Nuklir hingga Panas Bumi
    Meski begitu, ada peluang baru yang muncul, terutama di sektor energi nuklir. Trump mendukung pengembangan teknologi nuklir modern, seperti Small Modular Reactor (SMR), yang berpotensi membuka jalan bagi kolaborasi teknologi dengan Indonesia. Langkah ini relevan dengan rencana Indonesia membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama sebagai bagian dari transisi menuju energi rendah emisi.

    Dampak terhadap Indonesia

    Menurut Bob S Effendi, Chief Operating Officer PT Thorcon Power Indonesia, kebijakan energi Trump membawa tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Ia menjelaskan Trump mendukung energi nuklir sebagai sumber energi rendah emisi yang strategis bagi kemandirian energi AS. 
     
    AS berinvestasi dalam pengembangan teknologi nuklir modern, termasuk reaktor Generasi IV dan Small Modular Reactor (SMR). Pada tahun 2020, AS meluncurkan inisiatif untuk mendukung ekspor teknologi nuklir ke negara-negara mitra, khususnya di ASEAN, guna memperkuat kolaborasi energi. 
     
    “Kebijakan ini membuka peluang bagi Indonesia, yang berencana mengembangkan PLTN pertama melalui konsep PLTN Merah Putih. Kolaborasi dengan AS dapat membantu transfer teknologi dan pengembangan sumber daya manusia, yang sangat penting untuk meningkatkan kapabilitas nuklir Indonesia dan mendorong kemandirian energi,” jelas Bob, Selasa 19 September 2024.
     
    Bob menambahkan, Indonesia perlu mengambil langkah strategis untuk menyesuaikan diri dengan dinamika pasar energi global. Selain memanfaatkan peluang di sektor nuklir, Indonesia juga harus mengembangkan sumber pembiayaan alternatif untuk mendukung transisi energi bersih.
     
    “Ini saatnya Indonesia mengevaluasi ulang strategi energinya, memaksimalkan kolaborasi internasional, dan memperkuat kemandirian di tengah perubahan besar di sektor energi global,” tegas Bob.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • PPN 12 Persen Dikhawatirkan Tekan Pasar Otomotif

    PPN 12 Persen Dikhawatirkan Tekan Pasar Otomotif

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam menyatakan, mayoritas pengusaha berharap kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 dapat ditunda. Apalagi permintaan di pasar otomotif juga sedang melemah.

    Menurut Bob Azam, kebijakan PPN 12 persen sebaiknya diterapkan ketika kondisi perekonomian sudah lebih stabil.

    “Jangan dalam kondisi permintaan lemah, kemudian ditingkatkan PPN-nya. Kalau kita lihat tahun ini saja lesunya ekonomi itu terefleksi di pasar otomotif di dalam negeri yang drop sekitar 15 persen,” kata Bob Azam dalam program Investor Market Today IDTV, Selasa (19/11/2024).

    Bob mengkhawatirkan bahwa tekanan pada industri otomotif akan berlanjut hingga akhir tahun. Apabila PPN 12 persen tetap diberlakukan pada tahun depan, ia memprediksi pasar otomotif nasional akan mengalami penurunan yang lebih tajam, bahkan tidak mencapai target penjualan yang telah direvisi menjadi sekitar 850.000 unit.

    “Mungkin di ASEAN, ke depan Malaysia akan menjadi pasar nomor satu kalau kita tidak segera melakukan upaya-upaya untuk mendorong pasar bisa tumbuh lagi. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap investasi yang akan masuk,” ujarnya.

    Bob Azam.menambahkan, para investor asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia pasti akan mempertimbangkan kondisi pasar domestik. Apabila pasar dalam negeri tidak menunjukkan pertumbuhan yang positif, para investor akan berpikir ulang untuk masuk. “

    “Jangan dipikir ini akan berdiri sendiri. Pelemahan ini akan menjadi vicious cycle,” kata Bob Azam.

  • Rupiah Sukses Tekuk Dolar AS Hari Ini

    Rupiah Sukses Tekuk Dolar AS Hari Ini

    Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan hari ini mengalami penguatan, meski kenaikannya tersebut lebih sedikit dibandingkan perdagangan pagi.
     
    Mengutip data Bloomberg, Selasa, 19 November 2024, nilai tukar rupiah terhadap USD ditutup di level Rp15.844 per USD. Mata uang Garuda tersebut menguat 13 poin atau setara 0,08 persen dari posisi Rp15.857 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
     
    “Pada perdagangan sore ini, mata uang rupiah ditutup menguat 13 poin walaupun sebelumnya sempat menguat 45 poin di level Rp15.844 per USD dari penutupan sebelumnya di level Rp15.857 per USD,” kata analis pasar uang Ibrahim Assuaibi dalam analisis hariannya.
    Sementara itu, data Yahoo Finance juga menunjukkan rupiah berada di zona hijau pada posisi Rp15.825 per USD. Rupiah menguat 19 poin atau setara 0,12 persen dari Rp15.844 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.
     
    Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp15.816 per USD. Mata uang Garuda tersebut naik 32 poin dari perdagangan sebelumnya di level Rp15.848 per USD.
     

     

    Pemerintah kudu hati-hati kerek PPN 12%

    Para ekonom mengingatkan agar pemerintah berhati-hati membuat regulasi terkait kenaikan pajak sebesar 12 persen lantaran kondisi ekonomi global saat ini sedang tidak baik-baik saja, sehingga akan berpengaruh terhadap  menurunkan daya beli masyarakat.
     
    Memang pemerintah menerapkan tarif pajak sebesar 12 persen sesuai dengan amanat undang-undang yang sudah disetujui oleh DPR RI dan disahkan oleh pemerintah. Namun salah satu permasalahan dalam perpajakan adalah masih rendahnya tax ratio Indonesia dibandingkan negara G20 serta beberapa negara di ASEAN.
     
    “Untuk tahap awal, implementasi PPN 12 persen diusulkan diterapkan terhadap sektor-sektor tertentu yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap daya beli masyarakat luas,” jelas Ibrahim.
     
    Pemilihan produk elektronik, fesyen, dan otomotif merupakan langkah yang cukup bijak karena produk-produk ini bukanlah produk primer yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat luas. Ketiga jenis produk ini masuk ke kategori kebutuhan sekunder, bahkan sebagian masuk ke dalam luxury goods atau barang mewah.
     
    “Sehingga pemerintah menyasar terhadap masyarakat kelas menengah atas. Namun, mengingat konsumen adalah kelas menengah atas, adaptasi dan penyesuaian pola konsumsi akan terjadi sehingga dalam jangka menengah panjang pola konsumsi akan kembali normal,” papar Ibrahim.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)