Urgensi Transformasi Ekonomi di Kalimantan Timur (Bagian V)
Doktor ekonomi dari UNU-MERIT/Maastricht University (Belanda). Alumni generasi pertama beasiswa LPDP master-doktor. Pernah bekerja di ASEAN Secretariat, Indonesia Mengajar, dan konsultan marketing. Saat ini berkiprah sebagai akademisi, peneliti, dan konsultan. Tertarik dengan berbagai topik ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pembangunan internasional, Asia Tenggara, monitoring-evaluasi, serta isu interdisiplin. Bisa dihubungi di https://www.linkedin.com/in/aripmuttaqien/
PADA
tulisan sebelumnya telah dijelaskan potensi
Kalimantan Timur
di sektor agro dan agroindustri.
Sesuai dengan klasifikasi neraca ekonomi, sub-sektor yang mendukung agro-industri antara lain (1) industri pengolahan tembakau, (2) industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari mambu, rotan dan sejenisnya, (3) industri furnitur, dan (4) industri karet, barang dari karet dan plastik.
Selanjutnya, sektor industri pengolahan atau manufaktur lainnya juga perlu didorong untuk lebih berkembang. Hal ini penting karena struktur perekonomian perlu berubah untuk mempercepat transformasi ekonomi.
Berdasarkan dari klasifikasi neraca perekonomian, jenis industri manufaktur adalah (1) industri pengolahan hasil pertambangan, (2) industri makanan dan minuman, (3) industri tekstil dan pakaian jadi, (4) industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, (5) industri kertas dan barang dari kertas, (6) industri kimia, farmasi dan obat tradisional, (7) industri barang galian bukan logam, (8) industri barang logam; komputer, barang elektronik, optik; dan peralatan listrik, (9) industri mesin dan perlengkapan, (10) industri alat angkutan, dan (11) industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan.
Kelompok manufaktur tersebut memberikan kontribusi sebesar Rp 146 triliun atau 17,3 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Jika digabungkan dengan industri manufaktur lain (yang lebih dekat ke agro-industri), maka kontribusi total menjadi Rp 150 triliun atau 17,7 persen terhadap PDRB.
Dari seluruh industri manufaktur di Kalimantan Timur, sub-sektor pengolahan batu bara dan minyak dan gas (migas) memberikan kontribusi terbesar, yaitu sebesar Rp 82 triliun atau 9,8 persen dari PDRB.
Ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh kontribusi sektor manufaktur di provinsi ini berasal dari pengolahan batu bara dan migas.
Selanjutnya, industri kimia menempati posisi penting, dengan kontribusi Rp 30 triliun atau 3,6 persen terhadap PDRB.
Industri makanan minuman menyumbang Rp 24 triliun atau 2,8 persen terhadap PDRB. Selain itu, industri lain memiliki kontribusi yang cenderung lebih kecil.
Hilirisasi sektor pertambangan dapat menjadi salah satu fokus utama dalam transformasi ekonomi di Kalimantan Timur, asalkan tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Saat ini, bauran energi masih didominasi energi fosil. Ke depan, penggunaan energi terbarukan harus terus ditingkatkan untuk mendukung kebutuhan industri dan mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan.
Ketersediaan energi yang memadai merupakan salah satu syarat utama untuk mendukung berdirinya industri secara masif.
Kalimantan Timur memiliki potensi produksi gas yang signifikan, meskipun produksi gas mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir.
Gas alam bisa menjadi jembatan menuju energi terbarukan. Setidaknya, mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi lain yang lebih polutif.
Pengolahan hasil tambang di provinsi ini mencakup batu bara, minyak bumi, gas alam, serta berbagai hasil tambang lainnya, yang dapat mendukung pengembangan sektor industri secara lebih luas.
Program hilirisasi batu bara secara besar-besaran perlu dipercepat untuk mendukung transformasi ekonomi di Kalimantan Timur.
Pada pertengahan tahun 2024, Kementerian ESDM telah memberikan persetujuan untuk beberapa proyek hilirisasi batu bara yang melibatkan perusahaan-perusahaan dengan lahan operasional di Kalimantan Timur.
Program ini bertujuan meningkatkan nilai tambah batu bara melalui berbagai inovasi. Contohnya, gasifikasi batu bara menjadi metanol yang berpotensi diolah lebih lanjut menjadi amonia.
Selain itu, terdapat pengembangan produksi semi kokas, pengolahan batu bara menjadi dimetil eter (DME), serta teknologi underground coal gasification (USG).
Upaya ini diharapkan dapat memperluas manfaat ekonomi sekaligus menciptakan industri yang lebih bernilai tinggi.
Kebijakan transisi energi secara bertahap bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan aspek sosial.
Transisi energi penuh tetap menjadi tujuan utama, tapi pelaksanaannya harus mempertimbangkan faktor sosio-ekonomi, seperti keberlanjutan lapangan kerja dan ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertambangan. Transformasi ini tetap harus dilakukan secara bertahap.
Berdasarkan data geospasial dari Kementerian ESDM, selain batu bara, Kalimantan Timur memiliki berbagai potensi tambang lainnya seperti emas, perak, bijih besi, intan, dan timah.
Potensi emas tersebar di Paser, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu, sedangkan bijih besi banyak ditemukan di Paser dan Kutai Timur. Potensi seng terdapat di Berau, sementara platina berada di Kutai Timur.
Hilirisasi untuk jenis barang tambang lain juga dapat dilakukan, termasuk memanfaatkan potensi dari provinsi tetangga.
Sebagai contoh, Sulawesi Selatan memiliki mangan, kromit, bijih besi, dan perak, sementara Sulawesi Barat memiliki mangan, emas, dan timbal.
Sulawesi Tengah dikenal dengan potensi kromit, bijih besi, dan nikel, sedangkan Kalimantan Selatan memiliki emas dan bijih besi.
Khusus untuk hilirisasi nikel, Kalimantan Timur telah memulai langkah strategis ini dengan pabrik yang berlokasi di Kutai Kartanegara.
Hilirisasi nikel memberikan nilai tambah yang signifikan, mengingat Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia.
Selain nikel, Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk hilirisasi hasil tambang lainnya. Keunggulan utama provinsi ini adalah kemampuan mendukung industri berbasis hasil tambang dan produk kimia, didukung oleh pasokan energi yang cukup, terutama dari gas alam.
Saat ini industri yang sudah eksis adalah pengilangan minyak bumi dan gas, serta berbagai industri kimia, terutama di kawasan industri di wilayah timur.
Transformasi ekonomi di Kalimantan Timur membutuhkan langkah strategis dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sektor industri yang sudah eksis secara optimal, serta tidak serta merta mematikan industri dan sektor perekonomian yang sudah ada.
Prosesnya harus dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan sosio-ekonomi.
Hilirisasi sektor pertambangan, pengembangan energi terbarukan, dan diversifikasi industri manufaktur harus berjalan seiring untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.
Dengan dukungan potensi gas alam, sumber daya tambang yang beragam, serta lokasi strategis, Kalimantan Timur memiliki peluang besar untuk melakukan transformasi ekonomi.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Organisasi: ASEAN
-
/data/photo/2012/07/23/1136315780x390.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Urgensi Transformasi Ekonomi di Kalimantan Timur (Bagian V)
Regional
25 Desember 2024")
Urgensi Transformasi Ekonomi di Kalimantan Timur (Bagian V) Regional 25 Desember 2024
-
Bukan Demam, Seskab Sebut Prabowo Batal Temui PM Malaysia karena Urusan Penting
Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah Presiden Prabowo Subianto batal bertemu Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim karena demam.
“Ada keperluan penting di Jakarta jadi harus kembali segera,” katanya Senin (23/12/2024), dikutip dari Antara.
Menurut Teddy, Prabowo saat ini sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. Batalnya pertemuan dengan PM Malaysia karena ada keperluan penting.
Setibanya di Jakarta, Prabowo langsung menggelar rapat bersama sejumlah Menteri untuk membahas masalah Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan ke Malaysia untuk bertemu dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim, selepas agenda KTT D-8.
Namun agenda tersebut batal dengan alasan bahwa Presiden RI sedang demam. Hal ini diumumkan oleh Anwar Ibrahim di akun X resminya pada Senin (23/12).
“Malam tadi [Minggu] beliau mohon menangguhkan pertemuan untuk beberapa hari kerana demam. Mendoakan agar Presiden Prabowo diberi kesembuhan sesegera mungkin sekaligus menyambung rencana pertemuan dua negara,” ujarnya di akun X atau Twitter @anwaribrahim, Senin.
Anwar pun melanjutkan bahwa pada Kamis (26/12) mendatang pun dirinya juga dijadwalkan menemui mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra untuk membahas topik seputar agenda Asean.
Saya dan keluarga sudah di Pulau Langkawi bagi menerima kunjungan sahabat, Presiden Prabowo Subianto hari ini.
Namun, malam tadi beliau mohon menangguhkan pertemuan untuk beberapa hari kerana demam. Mendoakan agar Presiden Prabowo diberi kesembuhan sesegera mungkin sekaligus… pic.twitter.com/ero4181osI
— Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) December 23, 2024
Sebelumnya, Prabowo baru saja melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Kairo, Mesir, pada Kamis untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8).
Dalam KTT D-8 ini, Presiden Prabowo berbicara pada sesi pleno yang mengangkat tema “Investing in Youth and Supporting SME’s: Shaping Tomorrow’s Economy.”
Selain itu, orang nomor satu di Indonesia itu juga akan berbicara pada sesi spesial yang membahas mengenai situasi di Palestina dan Lebanon.
Di sela-sela kegiatan KTT, Kepala Negara juga diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara yang hadir. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara sahabat.
Turut mendampingi Presiden dalam KTT D8 yaitu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas, dan Duta Besar Republik Indonesia di Kairo Lutfi Rauf.
-
159.000 Pasien Gagal Ginjal Kronis di Indonesia Jalani Cuci Darah, Mayoritas Usia Produktif – Halaman all
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA — Merujuk data BPJS Kesehatan, cuci darah dinyatakan sebagai tindakan dengan biaya terbesar keempat pada pengeluaran BPJS Kesehatan dengan pengeluaran tahun 2023 sebesar Rp2,9 triliun.
Selain itu, sebanyak 85 persen pasien cuci darah berada pada rentang usia produktif.
Hal ini menyebabkan tingginya dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan jika pasien gagal ginjal tidak terjaga quality of life-nya.
Dari 267 juta jumlah populasi Indonesia, sebanyak 1,5 juta orang merupakan pasien gagal ginjal kronis dengan 159.000 orang menjalani cuci darah.
Data tersebut menunjukkan perlunya penyediaan alat kesehatan dialyzer berkualitas.
Dialyzer produksi dalam negeri dapat membantu mempermudah dan memperluas akses ke wilayah-wilayah di Indonesia.
Dialyzer merupakan bahan habis pakai (consumables) penting dalam tindakan hemodialisis atau cuci darah.
Hemodialisa atau cuci darah adalah prosedur rutin seumur hidup yang dilakukan 2-3 kali seminggu oleh pasien gagal ginjal kronis di tahap 5 (End Stage Renal Disease) yakni fungsi ginjal sudah sangat rendah atau kurang dari 15 persen.
“Ini merupakan sebuah prosedur di mana mesin dialisis dan dialyzer digunakan untuk membersihkan darah. Dokter membuat akses ke pembuluh darah, biasanya melalui operasi minor di lengan, untuk mengalirkan darah ke dalam dialyzer yang berfungsi sebagai ginjal buatan,” tutur Direktur PT Forsta Kalmedic Global, Yvone Astri Della Sijabat dalam temu media baru-baru ini.
Pihaknya menjadi perusahaan pertama di Indonesia dan nomor dua di ASEAN yang memiliki fasilitas produksi dialyzer.
Ia mengatakan, dialyzer karya buatan anak bangsa ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan impor, memastikan ketersediaan produk, menghindari gangguan rantai pasok global, dan menekan dampak fluktuasi nilai tukar.
Direktur PT Kalbe Farma Tbk, Kartika Setiabudy menambahkan, melalui penyediaan fasilitas produksi Dialyzer di dalam negeri maka dapat membantu pasien ginjal di Indonesia.
Pengembangan sektor prioritas ini juga meningkatkan TKDN industri alat kesehatan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, terutama pengadaan pemerintah.
“Dialyzer RenaCare juga telah meraih sertifikasi CPAKB (Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik) dari Kementerian Kesehatan,” ujar Kartika.
-
Masa depan manufaktur Indonesia di era tren `Reshoring` global
Pengunjung melihat produk sepatu lokal yang ditampilkan dalam Incubator Development And Entrepreneurship Advancement Expo (IDEA Expo) 2024 di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (20/12/2024). Kemenperin menggelar IDEA Expo 2024 bertujuan untuk membangun ekosistem bisnis yang kuat dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kapasitas wirausaha industri. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/Spt.
Masa depan manufaktur Indonesia di era tren `Reshoring` global
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Selasa, 24 Desember 2024 – 12:35 WIBElshinta.com – Manufaktur global telah mengalami transformasi besar dalam beberapa dekade terakhir. Pergeseran dari dominasi offshoring menuju era reshoring dan proteksionisme mencerminkan realitas ekonomi yang berkembang dan interaksi kompleks antara kemajuan teknologi serta tekanan sosial-politik.
Bagi Indonesia, dinamika ini membawa peluang dan tantangan signifikan terhadap pasar tenaga kerja, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan tren ini, Indonesia harus bersiap untuk mengoptimalkan keunggulannya sembari menghadapi tantangan baru.
Sebelum Resesi Global 2008, offshoring –pemindahan operasi bisnis ke negara lain– menjadi strategi utama bagi perusahaan global untuk menekan biaya produksi. Banyak perusahaan memindahkan produksi ke negara-negara berkembang, seperti China, Vietnam, dan Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia menjadi salah satu tujuan offshoring penting di kawasan ASEAN, terutama di sektor tekstil, elektronik, dan alas kaki.
Pada era 2000-an, sektor manufaktur Indonesia tumbuh pesat dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 26 persen pada 2001 sebelum menurun ke 19 persen pada 2022 seiring perubahan struktur ekonomi.
Strategi offshoring menciptakan jutaan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekspor, dan mempercepat urbanisasi. Sebagai contoh, ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia meningkat dari USD7.8 miliar pada 2005 menjadi USD13.8 miliar pada 2010, menunjukkan peran penting negara ini sebagai salah satu eksportir terbesar di dunia.
Namun, seiring berjalannya waktu, biaya tenaga kerja di negara-negara manufaktur utama, termasuk Indonesia, mulai meningkat. Antara 2015 hingga 2020, biaya tenaga kerja di sektor manufaktur Indonesia tumbuh rata-rata 6 persen per tahun, membuat persaingan menjadi lebih ketat dengan negara-negara seperti Bangladesh dan Vietnam.
Peralihan ke reshoring
Negara-negara maju mulai menghadapi tantangan berupa hilangnya pekerjaan domestik dan meningkatnya ketimpangan pendapatan akibat offshoring. Tren ini mendorong kembalinya manufaktur ke negara asal atau reshoring, terutama di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Reshoring dipicu oleh beberapa faktor utama diantaranya, pertama, kemajuan teknologi. Adopsi robotika dan otomatisasi semakin meningkat, mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja murah. Menurut laporan International Federation of Robotics (IFR), penggunaan robot di sektor manufaktur global tumbuh rata-rata 10% per tahun sejak 2017.
Amerika Serikat mencatat adopsi robot industri hingga 40.00unit pada 2022, sementara Indonesia hanya mengadopsi sekitar 1.200 unit, menunjukkan kesenjangan signifikan dalam kesiapan teknologi.
Kedua, kerentanan rantai pasok. Pandemi COVID-19 menyoroti ketergantungan berlebihan pada rantai pasok global. Impor AS dari China menurun sebesar 20 persen pada 2020, sementara Vietnam dan Meksiko berhasil meningkatkan pangsa pasar masing-masing sebesar 12 persen dan 9 persen.
Indonesia sendiri menghadapi gangguan serupa, terutama dalam ekspor produk elektronik, yang turun hingga 15 persen pada 2020, meskipun pulih perlahan pada 2021 dan 2022.
Ketiga, sentimen proteksionisme. Pemerintahan Donald Trump memperkenalkan kebijakan tarif yang agresif, termasuk tarif 25 persen pada barang-barang impor dari China. Kebijakan ini memicu efek domino yang berdampak pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang harus menyesuaikan strategi ekspornya untuk menghindari pengenaan tarif tambahan.
Keempat, restrukturisasi perdagangan global. Restrukturisasi perdagangan terlihat jelas di pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa. Data menunjukkan bahwa antara 2017 hingga 2023, impor AS dari China menurun sebesar 15 persen, sementara negara-negara seperti Vietnam, Meksiko, dan Bangladesh mencatat pertumbuhan masing-masing sebesar 12 persen, 9 persen, dan 10 persen.
Di Uni Eropa, perubahan lebih dipengaruhi oleh faktor geopolitik, seperti perang Rusia-Ukraina, yang menyebabkan penurunan impor dari Rusia hingga 30 persen. Sebagai gantinya, Eropa meningkatkan perdagangan dengan negara-negara seperti India (pertumbuhan impor 8 persen) dan Brasil (7 persen).
Berdasarkan estimasi model gravitasi, kenaikan tarif sebesar 1 persen dapat mengurangi total perdagangan sebesar 7.25 persen untuk AS dan 4.67 persen untuk Uni Eropa. Dampak ini menunjukkan sensitivitas aliran perdagangan global terhadap perubahan kebijakan proteksionisme.
Antara Peluang dan Tantangan
Restrukturisasi perdagangan ini menciptakan peluang bagi beberapa negara dan tantangan bagi yang lain. Dalam konteks ini, Indonesia perlu memanfaatkan tiga faktor utama yang dapat menentukan keberhasilannya dalam menarik investasi.
Pertama, produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara pesaing. Nilai tambah manufaktur per pekerja di Indonesia hanya mencapai USD5.000 pada 2023, jauh di bawah Vietnam (USD8.000) dan Thailand (USD12.000). Peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi prioritas utama untuk meningkatkan daya saing.
Kedua, kemampuan logistik. Berdasarkan Logistics Performance Index (LPI) 2023, Indonesia berada di peringkat ke-46 dunia, tertinggal dari Malaysia (25) dan Singapura (3). Peningkatan infrastruktur pelabuhan dan transportasi diperlukan untuk mengurangi biaya logistik yang saat ini mencapai 24 persen dari PDB, jauh di atas rata-rata global sebesar 8–10 persen.
Ketiga, kesiapan teknologi. Investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) di Indonesia hanya 0.3 persen dari PDB, jauh tertinggal dari Korea Selatan (4.5 persen) dan Singapura (2.2 persen). Tanpa adopsi teknologi canggih, Indonesia sulit bersaing dalam era otomatisasi dan manufaktur digital.
Restrukturisasi perdagangan global, terutama reshoring berbasis teknologi, memiliki dampak yang beragam terhadap kesejahteraan masyarakat. Diantaranya adanya disparitas pendapatan.
Otomatisasi telah menggantikan permintaan ekspor untuk produk-produk padat karya. Di Indonesia, subsektor tekstil dan alas kaki menghadapi penurunan ekspor sebesar 8 persen pada 2023, berdampak pada pekerja berpendidikan rendah yang mengalami penurunan upah hingga 5 persen.
Dampak lain adalah penurunan kesejahteraan konsumen. Proteksionisme meningkatkan harga barang impor. Sebagai contoh, harga produk elektronik impor meningkat rata-rata 8 persen setelah diberlakukannya tarif impor di beberapa negara. Dampaknya, daya beli masyarakat menurun, terutama pada kelompok berpendapatan menengah ke bawah.
Kemudian, peluang diversifikasi. Negara-negara seperti India dan Brasil yang mencatat peningkatan impor dari Uni Eropa menjadi pasar potensial bagi produk Indonesia. Pada 2023, ekspor produk makanan olahan Indonesia ke India meningkat 6 persen, menunjukkan peluang diversifikasi yang dapat dioptimalkan.
Rekomendasi kebijakan
Untuk menghadapi dinamika global ini, Indonesia perlu mengimplementasikan strategi berikut.
Pertama, diversifikasi ekspor. Indonesia harus berfokus pada produk bernilai tambah tinggi, seperti elektronik, otomotif, dan produk berbasis teknologi. Pemerintah juga perlu menjajaki pasar nontradisional seperti Afrika dan Timur Tengah.
Kedua, peningkatan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur logistik, seperti pelabuhan dan jaringan transportasi, harus diprioritaskan. Target pemerintah untuk meningkatkan peringkat LPI ke 30 besar pada 2030 dapat membantu menarik investasi.
Ketiga, investasi dalam SDM dan teknologi. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran R&D menjadi 1 persen dari PDB pada 2030 dan memperluas program pelatihan tenaga kerja berbasis teknologi untuk menghadapi era otomatis.
Transformasi global dalam manufaktur membawa tantangan besar bagi Indonesia, termasuk penurunan daya saing pada sektor tradisional. Namun, dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan peluang diversifikasi, memperkuat daya saing logistik, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak jangka panjang restrukturisasi ini terhadap ekonomi domestik. Dengan strategi yang adaptif, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih besar dalam lanskap manufaktur global yang terus berubah.
Sumber : Antara
-
Prospek Industri Manufaktur 2025 Masih Dibayangi Awan Gelap
Bisnis.com, JAKARTA – Prospek industri manufaktur nasional pada 2025 masih dihadapkan pada sejumlah tantangan berat, mulai dari gempuran produk impor asal China, kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% hingga upah minimum 6,5%.
Peneliti Next Policy, Muhammad Ibnu Faisal, mengatakan impor produk manufaktur dari China belakangan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi sebagai dampak penerapan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA).
“Misalnya, periode 2019-2023, impor TPT (tekstil, pakaian, dan tekstil lainnya) dan kosmetik dari Cina mengalami peningkatan rata-rata tahunan sebesar 2,75% dan 35,46% masing-masingnya. Hingga 2024, nilai impor dari Cina mencapai US$52,26 miliar atau meningkat 13,03% dari tahun sebelumnya,” kata Ibnu di Jakarta (24/12/2024).
Posisi China saat ini masih menjadi negara dengan output manufaktur terbesar di dunia, mendominasi sekitar 31,6% dari output manufaktur global dan memiliki pengaruh besar dalam skala internasional.
Banjir impor produk dari China dinilai semakin menantang dengan keberadaan Permendag 8/2024 yang merelaksasi impor berkontribusi pada volume impor yang tidak dikontrol. Tidak sedikit pelaku usaha lokal yang menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut.
Menanggapi paparan tersebut, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telisa Aulia Faliyanti menyebut bahwa lahirnya Permendag 8 Tahun 2024 menjadi salah satu penyebab turunnya Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur belakangan ini.
“Cost industri lokal kita masih belum efisien, mulai dari ketidakpastian regulasi hingga rendahnya produktivitas tenaga kerja. Sementara di China, ada dukungan penuh untuk mendorong inovasi melalui tekonologi terhadap industri, seperti pada industri kertas di sana,” terangnya.
Telisa juga menyebut penyesuaian PPN semakin membebani industri lokal dan menurunkan daya saing produk lokal dalam pasar yang sangat kompetitif.
“Kebijakan PPN semakin membuat industri semakin sulit kompetitif secara harga,” ujarnya.
Telisa juga menyoroti bagaimana penambahan biaya akibat kenaikan tarif PPN dan upah minimum bakal mempengaruhi harga produk yang pada akhirnya harus ditanggung konsumen. Dia memahami bahwa kenaikan PPN bertujuan untuk meningkatkan tax ratio sebagai upaya pemerintah dalam menggenjot penerimaan negara.
Namun, ironisnya, kondisi ekonomi saat ini dengan daya beli masyarakat yang sedang menurun justru memperlihatkan bahwa kebijakan ini mungkin tidak tepat secara waktu.
“PPN dinaikan untuk meningkatkan tax ratio. Kondisi masyarakat kurang memungkinkan ditengah kondisi daya beli masyarakat yang menurun. Adanya stimulus sebagai mitigasi,” terangnya.
Dia menilai agar kebijakan PPN sebaiknya difokuskan pada barang mewah untuk mengurangi dampak regresif dari PPN semakin meluas dan cenderung permanen.
Ekonom Senior, Fithra Faisal Hastiadi mengatakan bahwa seharusnya alih-alih menyalahkan China, seharusnya industri lokal dibenahi terutama dalam hal absorptive capacity yaitu kemampuan suatu industri untuk dapat menyerap investasi secara efektif.
“Absorptive capacity itu dibangun berdasar tiga pilar, yaitu infrastruktur, SDM, dan institusi. Ketiga hal tersebut berpengaruh pada daya serap investasi. Misalnya SDM, gimana investasi bisa terjadi jika ternyata talenta yang diperlukan di industri tersebut tidak ada?” kata Fithra.
Dalam hal ini, dia menegaskan pentingnya tinjauan ulang kebijakan PPN untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan industri nasional.
Menurut Fithra, industri setidaknya harus memiliki pertumbuhan ekonomi 27% secara kontribusi dengan 3 pilar yaitu SDM, infrastruktur, institusi agar tidak kehilangan momentum industrialisasi.
-
Jepang Ngasih Utang ke RI Lagi, Rp 3,9 Triliun untuk 2 Sektor Ini
Jakarta, CNBC Indonesia – Jepang kembali memberikan pinjaman kepada Indonesia. Melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), RI akan menerima pinjaman dari pemerintah Negeri Sakura senilai total 38,693 miliar yen atau sekitar Rp 3,9 triliun.
“Hari ini Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Abdul Kadir Jailani menandatangani dua jenis Pertukaran Nota atau E/N,” kata Kepala Bagian Ekonomi Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Ueda Hajime, di kantor Kedutaan Jepang, Jakarta Pusat, pada Selasa (24/12/2024).
Ueda mengatakan, pinjaman ini akan diberikan kepada dua sektor, yakni sektor Pengurangan Risiko Bencana Gunung Berapi senilai 23,148 miliar yen (Rp 2,3 triliun) dan sektor Pengembangan Terpadu Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan Internasional tahap 1 senilai 15,545 miliar yen (Rp 1,6 triliun).
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan JICA di Indonesia dan ASEAN, Takeda Sachiko, menyebut ada beberapa persyaratan peminjaman. Masing-masing pinjaman akan dikenakan suku bunga tetap 1,6% untuk sektor Pengurangan Risiko Bencana Gunung Berapi dan suku bunga tetap 1,8% untuk sektor Pengembangan Terpadu Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan Internasional.
Jumlah suku bunga tersebut termasuk 0,2% per tahun untuk konsultan. Sementara masa pengembalian dana selama 30 tahun, termasuk masa tenggang 10 tahun, dengan masa pengadaan tidak terikat atau untied.
“Perbedaan dari suku bunganya ini sendiri memang dilihat dari sektor prioritasnya. Memang ada beberapa sektor-sektor yang menjadi prioritas, seperti misalnya di bidang kesehatan, medis, dan pendidikan itu memang cenderung lebih tinggi bunganya,” ujar Takeda.
Lebih lanjut Takeda juga menjelaskan bahwa proyek sektor Pengurangan Risiko Bencana Gunung Berapi akan dimulai dari Desember 2024 hingga Juli 2031. Sementara sektor Pengembangan Terpadu Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan Internasional dimulai dari Desember 2024 hingga Februari 2032.
Peminjaman sektor Pengurangan Risiko Bencana Gunung Berapi nantinya akan digunakan untuk proyek perbaikan fasilitas pengendalian erosi, terutama pada Gunung Semeru dan Gunung Kelud di Jawa Timur, serta Gunung Agung di Bali, dan gubung berapa lainnya di wilayah Indonesia.
Untuk proyek ini yang akan menjadi pelaksana adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum.
Sementara peminjaman sektor Pengembangan Terpadu Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan Internasional akan dilakukan di 8 pelabuhan, yaitu Banda Aceh di Aceh; Bagansiapiapi di Riau; Natuna di Kepulauan Riau; Jakarta; Pekalongan di Jawa Tengah; Likupang di Sulawesi Utara; Biak di Papua; dan Merauke di papua Selatan.
Dalam proyek ini, pelabuhan perikanan ini akan dilakukan pemeliharaan dan rehabilitas pemecah gelombang, dermaga pendaratan, pabrik pengelolaan ikan serta fasilitas pembekuan dan pendinginan dan lainnya. Untuk proyek ini disebut sejalan dengan visi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan.
(wia)
-
Intip Potensi Bisnis dan Investasi Antara Hong Kong, Guandong, Makau dan Indonesia – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kawasan Guangdong Hong Kong-Macau Greater Bay Area (GBA) masih menjadi magnet pebisnis dan pelancong. Kawasan ini menawarkan banyak peluang bagi investor dan pelaku bisnis di berbagai sektor industri.
Selain menjadi pusat global untuk inovasi, GBA juga berkembang pesat di sektor lain seperti transportasi dan logistik, keuangan internasional, dan pariwisata.
Menawarkan potensi itu, Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) akan mengadakan event bisnis Think Business, Think Hong Kong, di Jakarta pada 8 Januari 2025. Hong Kong sebagai batu loncatan mengakses peluang bisnis baru di GBA, serta pasar Tiongkok dan Asia yang lebih luas.
Dengan populasi 86 juta jiwa, GBA menjadi platform pilihan bagi bisnis internasional, terutama karena lokasinya yang dekat dengan pasar utama di Asia, termasuk Indonesia. Setiap kota di GBA berpotensi membantu memperkuat pasar Indonesia. Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional, Guangzhou sebagai pusat transportasi dan perdagangan internasional dan Macau, salah satu pemimpin dalam industri pariwisata.
GBA memiliki basis konsumen yang besar, memungkinkan pebisnis Indonesia untuk mengekspor barang dan jasa. Hong Kong memiliki berbagai keunggulan dari segi institusional, termasuk skema perdagangan bebas dan investasi, sistem pajak yang sederhana dan relatif rendah, serta aliran modal dan barang yang lebih terbuka untuk menawarkan lingkungan bisnis dan investasi yang menguntungkan.
Hong Kong juga memiliki tata kelola yang transparan dan efisien, kebijakan hukum umum yang mapan, sistem arbitrase yang terstruktur, serta sistem regulasi yang sesuai dengan standar internasional, sehingga dapat menarik investor dunia ke kawasan ini.
Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia merupakan mitra penting bagi Hong Kong. Pada tahun 2023, Indonesia menjadi mitra dagang terbesar keenam Hong Kong di antara negara-negara anggota ASEAN. Di tahun yang sama, Hong Kong menjadi investor terbesar keenam di Indonesia, dengan total Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US$ 17,25 miliar..
Ronald Ho, Direktur Regional HKTDC untuk Asia Tenggara dan Asia Selatan mengatakan, lokasi strategis Hong Kong sebagai gerbang antara Tiongkok daratan dan seluruh dunia memberikan peluang besar bagi bisnis Indonesia yang ingin berkembang di GBA dan Tiongkok daratan.
“Kepala Eksekutif SAR Hong Kong memimpin delegasi yang diselenggarakan oleh HKTDC tahun lalu ke ASEAN, termasuk Indonesia, yang menghasilkan penandatanganan 15 kesepakatan,” kata Ronald Ho, dalam keterangan yang diterima Kontan.co.id, Senin (23/12).
Event bisnis Think Business, Think Hong Kong akan mempertemukan para pemimpin bisnis dari Hong Kong dan Indonesia. Lebih dari 20 perwakilan pemerintah dan pemimpin bisnis yang akan membahas perkembangan terbaru dan peluang di Asia serta berbagai sektor. Termasuk keuangan, manajemen supply chain, smart city, hingga green technology dan inovasi. Sekitar 20 penyedia layanan dan start-up dari Hong Kong akan menampilkan produk unggulan dan solusi mereka di ruang pameran.
artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Peluang Bisnis dan Investasi Antara Segitiga Hong Kong, Guandong, Makau dan Indonesia
-
Hong Kong Tawarkan Peluang Bisnis dan Investasi ke RI
Jakarta, FORTUNE – Kawasan Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area (GBA) menargetkan wisatawan atau peBisnis yang ingin menjajaki peluang Investasi di berbagai sektor industri. Selain menjadi pusat global untuk inovasi, kawasan ini juga dinilai berkembang melalui berbagai sektornya seperti transportasi dan logistik, keuangan internasional, dan Pariwisata.
Dengan populasi sebesar 86 juta jiwa, GBA menjadi pilihan pebisnis internasional, karena lokasinya strategis yang dekat dengan pasar utama di Asia, termasuk Indonesia sebagai pusat keuangan, penggalangan dana, dan investasi.
Setiap kota di GBA memiliki keunikan untuk membantu memperkuat pasar Indonesia, seperti Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional, Guangzhou sebagai pusat transportasi dan perdagangan internasional, dan Macau dalam industri pariwisata.
Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia merupakan mitra penting bagi Hong Kong dengan hubungan perdagangan dan investasi bilateral yang semakin erat selama beberapa dekade terakhir.
Pada 2023, Indonesia menjadi mitra dagang terbesar ke-6 Hong Kong di antara negara-negara anggota ASEAN. Di tahun yang sama, Hong Kong merupakan investor terbesar ke-6 di Indonesia, dengan penanaman modal asing (FDI) sebesar US$17,25 miliar.
Direktur Regional Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) untuk Asia Tenggara dan Asia Selatan, Ronald Ho mengatakan lokasi strategis Hong Kong sebagai gerbang antara Tiongkok Daratan dan seluruh dunia memberikan peluang besar bagi bisnis Indonesia yang ingin berkembang di GBA dan Tiongkok Daratan.
“Kepala Eksekutif SAR Hong Kong memimpin delegasi yang diselenggarakan oleh HKTDC tahun lalu ke ASEAN, termasuk Indonesia, yang menghasilkan penandatanganan 15 MoU. Event Think Business, Think Hong Kong (TBTHK) membantu mempromosikan kerja sama bisnis antara Indonesia dan Hong Kong,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (23/12).
-
Teka-Teki Kondisi Kesehatan Prabowo: Benar Sakit atau Ada Agenda?
Bisnis.com, JAKARTA – Kondisi kesehatan Presiden Prabowo Subianto terkini usai kunjungan kenegaraan ke Kairo, Mesir untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) menjadi sorotan masyarakat. Benarkah Prabowo sakit?
Informasi terkait kesehatan Prabowo secara tak terduga diungkapkan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dia menyampaikan pertemuannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto pada hari ini, Senin (23/12/2024) telah dibatalkan. Anwar mengatakan bahwa Prabowo mengalami demam.
Anwar mengatakan dirinya dijadwalkan akan menerima kunjungan Presiden Ke-8 RI itu pada Senin (23/12/2024) di Pulau Langkawi, Malaysia. Namun, pertemuan tersebut ditunda sebab Prabowo berhalangan hadir.
“Malam tadi [Minggu] beliau mohon menangguhkan pertemuan untuk beberapa hari kerana demam. Mendoakan agar Presiden Prabowo diberi kesembuhan sesegera mungkin sekaligus menyambung rencana pertemuan dua negara,” ujarnya dikutip melalui akun X atau Twitter @anwaribrahim, Senin (23/12/2024).
Anwar pun melanjutkan bahwa pada Kamis (26/12) mendatang pun dirinya juga dijadwalkan menemui mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra untuk membahas topik seputar agenda Asean.
Sebelumnya, Prabowo baru saja melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Kairo, Mesir, pada Kamis untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8). Dalam KTT D-8 ini, Presiden Prabowo berbicara pada sesi pleno yang mengangkat tema “Investing in Youth and Supporting SME’s: Shaping Tomorrow’s Economy.”
Jawaban Seskab Mayor Teddy
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa kondisi Presiden Prabowo Subianto dalam keadaan prima atau tidak dalam keadaan sakit.
Dia menekankan bahwa pertemuannya dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim yang awalnya direncanakan pada Senin (23/12/2024) harus ditunda karena urusan pekerjaan.
“Itu ditunda nanti waktunya. Nanti akan kami cek, harus segera ke Indonesia karena ada yang harus dikerjakan. Itu aja sebenarnya. Kalau masalah itu [sakit] tadi baik-baik saja,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (23/12/2024).
Berdasarkan pantauan Bisnis, Prabowo memang langsung melaksanakan rapat terbatas (ratas) setelah tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin (23/12/2024).
Tiba sekitar pukul 10.45 WIB, rapat tersebut dimulai usai kedatangan Prabowo di Tanah Air setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 D-8 di Kairo, Mesir.
Di bawah tangga pesawat kepresidenan, tampak menyambut kedatangan Presiden Prabowo antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Terlihat menyambut pula Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan tersebut yaitu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Selanjutnya, Prabowo langsung melakukan rapat terbatas dengan para pejabat penyambut di ruang tunggu naratetama Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo membahas persiapan keamanan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) yang menjadi waktu puncak pergerakan massa dan aktivitas masyarakat sehingga memerlukan langkah-langkah keamanan untuk memastikan ketertiban dan keamanan publik.
Orang nomor satu di Indonesia itu pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajarannya yang terus berusaha keras memastikan Nataru berjalan lancar.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut Prabowo menekankan pentingnya mitigasi antisipasi bencana dan koordinasi antara berbagai pihak dan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait perkembangan cuaca terkini.
-
Pajak Kekayaan Dinilai Lebih Baik Dibandingkan PPN 12 Persen
JAKARTA – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira meminta Pemerintah sebaiknya membatalkan terlebih dahulu kenaikan tarif PPN 12 persen dan beralih untuk mengenakan pajak kepada orang kaya melalui pajak kekayaan (wealth tax), yang memiliki potensi mencapai Rp81,6 triliun.
“Batalkan dulu kenaikan tarif PPN 12 persen. Pajaki orang kaya melalui wealth tax karena ada potensi Rp81,6 triliun,” ujarnya kepada VOI, Senin, 22 Desember.
Selain itu, Bhima menyampaikan sebaiknya pajak karbon, pajak produksi batubara, dan pajak windfall profit komoditas ekstraktif perlu diberlakukan. Peningkatan kepatuhan pajak juga harus dilakukan, sehingga rasio pajak dapat meningkat tanpa membebani daya beli kelas menengah ke bawah.
“Kemudian pajak karbon dijalankan, dan pajak produksi batubara serta pajak windfall profit komoditas ekstraktif itu didorong. Kepatuhan pajaknya juga dinaikkan sehingga ada kenaikan rasio pajak tanpa ganggu daya beli kelas menengah kebawah,” tuturnya.
Di sisi lain, Bhima juga turut menyoroti posisi Indonesia yang menempati urutan kelima dengan Upah Minimum Regional (UMR) terendah di Asia Tenggara, namun berbanding terbalik dengan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang tinggi.
Bhima menilai kebijakan ini membebani masyarakat, terutama pekerja, dengan pajak yang lebih tinggi sementara pendapatan mereka tidak mampu mengejar beban hidup yang terus meningkat.
“Itu artinya pemerintah cuma bebankan pajak yang lebih tinggi ke masyarakat khususnya pekerja, sementara pendapatan tidak mampu mengejar beban hidup yang tinggi salah satunya karena pungutan pajak,” jelasnya.
Menurutnya, peningkatan beban pajak yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat dapat berisiko menurunkan daya beli masyarakat yang semakin tajam dan pada gilirannya akan mempersulit pencapaian target penerimaan pajak negara.
Selain itu, Bhima memprediksi rasio pajak Indonesia akan tetap berada di angka 10 persen hingga 10,5 persen hingga 2029, jauh dari target rasio pajak yang diinginkan oleh Prabowo, yaitu 23 persen.
“Rasio pajak diperkirakan tidak bergerak di angka 10-10,5 persen hingga 2029 mendatang. Jauh dari target rasio pajak prabowo 23 persen,” jelasnya.
Bhima menambahkan bahwa kebijakan yang kontraproduktif ini justru akan membuat daya beli menurun, rasio pajak rendah dan biaya untuk menjaga daya beli akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan penerimaan pajak yang diperoleh negara, salah satunya dengan penerapan PPN 12 persen.
“Mau cari penerimaan negara kalau caranya kontraproduktif justru daya beli turun, rasio pajaknya rendah. Bahkan biaya untuk jaga daya beli akan jauh lebih mahal dibanding pendapatan pajak yang diperoleh negara contohnya kasus PPN 12,” pungkasnya.
Untuk diketahui, daftar tarif PPN di negara ASEAN yaitu Filipina 12 persen, Indonesia 11 persen, akan naik menjadi 12 persen pada 2025, Vietnam 10 persen, Kamboja 10 persen, Malaysia 10 persen, dan Laos 10 persen.
Sementara itu berdasarkan data dari laporan Numbeo, daftar UMR di negara ASEAN yaitu, Singapura 5.170 dolar AS, Malaysia 817 dolar AS, Thailand 560 dolar AS, Vietnam 461 dolar AS, Filipina 348 dolar AS, dan Indonesia 325 dolar AS.