Organisasi: ASEAN

  • Kemenperin Dorong Chery Bangun Pabrik Mandiri di RI, Bukan Cuma Numpang

    Kemenperin Dorong Chery Bangun Pabrik Mandiri di RI, Bukan Cuma Numpang

    Jakarta

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) baru saja mengunjungi Chery Motors Indonesia (CMI) di Pabrik Handal, Bekasi, Jawa Barat (7/1). Mereka mendorong perusahaan asal China tersebut membangun manufaktur mandiri dan meningkatkan kandungan lokal (TKDN).

    Chery saat ini masih ‘menumpang’ di Pabrik Handal untuk merakit kendaraan secara completely knock down (CKD). Kapasitas produksinya masih di kisaran 10 ribu unit per tahun. Kemenperin meminta Chery membangun pabrik mandiri untuk meningkatkan angkanya.

    “Dengan pabrik mandiri, Chery tidak hanya mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas ekspansi pasar ekspornya ke luar ASEAN, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan baru di Indonesia, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza melalui rilis resminya, dikutip Rabu (8/1).

    Kemenperin kunjungi Chery. Foto: Doc. Kemenperin.

    Sementara untuk TKDN, kata Faisol, Chery telah memenuhi target di level 40 persen. Namun, dia juga berharap, angkanya bisa ditingkatkan menjadi 60 persen secara bertahap.

    “Untuk saat ini, TKDN Chery memang sudah di angka 40 persen. Namun, saya yakin ke depannya, Chery masih bisa meningkatkan TKDN sampai 60 persen,” ungkapnya.

    Dalam kunjungan tersebut, Wamenperin didampingi anggota Komisi VII DPR RI Kaisar Abu Hanifah, dan Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (IMATAP) Dodiet Prasetyo melihat dari dekat jalannya proses produksi dan perakitan berbagai varian merek Chery yang berlangsung di PT Handal Indonesia Motor.

    Sebagai catatan, rencana Chery membangun pabrik mandiri di Indonesia telah diumumkan sejak lama. Namun, hingga hari ini, hal tersebut belum juga terwujud.

    Mohamad Ilham Pratama selaku Head of Marketing CSI sempat mengatakan, saat ini pihaknya masih dalam proses riset dan persiapan cukup panjang untuk membangun pabrik.

    “Kalau kapan itu (bangun pabrik) belum bisa menyebut tapi kita tetap punya rencana,” kata Ilham akhir tahun lalu, dikutip dari CNN Indonesia.

    Pada tahun ketiga kembalinya Chery ke Indonesia, dia menjelaskan pembangunan pabrik di Tanah Air masih harus mempertimbangkan pasar. Pertimbangan tersebut meliputi kapasitas produksi, kapasitas ekspor serta memastikan apakah mitra perusahaan bisa menyuplai komponen.

    Saat disinggung soal lokasi berdirinya pabrik Chery, Ilham belum bisa mengungkapnya. Ketika itu, dia hanya memastikan, perusahaan belum mengantongi lokasi pendirian pabrik.

    “Lokasinya belum ada tapi dari manajemen mungkin sudah ada komunikasi,” kata dia.

    (sfn/dry)

  • KRAS Minta Proteksi Antidumping Baja CRC Imbas Banjir Produk Impor China

    KRAS Minta Proteksi Antidumping Baja CRC Imbas Banjir Produk Impor China

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. KRAS meminta pemerintah untuk hadir menerapkan proteksi berupa bea masuk antidumping (BMAD) untuk produk cold rolled coil (CRC) imbas masifnya produk impor asal China ke pasar domestik. 

    Berdasarkan catatan KRAS, volume impor produk CR Coil/S paling besar masuk dengan volume 1,36 juta ton, diikuti oleh produk HR Coil sebesar 1,35 juta ton pada periode Januari-Oktober 2024. 

    Direktur Utama KRAS Muhammad Akbar mengatakan, produsen baja CRC nasional sudah mengajukan kebutuhan penerapan BMAD sejak 5 tahun lalu. Hal ini pun telah ditindaklanjut oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan hingga Komite Antidumping Indonesia (KADI). 

    “Yang paling penting terutama sektor otomotif itu yang kita butuhkan bea masuk antidumpingnya adalah CRC ya cold rolled coil itu yang belum dikeluarkan oleh BMAD. Terus terang itu sudah dari 5 tahun lalu diajukan oleh industri CRC nasional bukan hanya KS [Krakatau Steel],” kata Akbar saat berkunjung ke kantor Bisnis Indonesia di Jakarta, Rabu (8/1/2025). 

    Akbar menerangkan, saat ini kebijakan BMAD untuk baja CRC itu masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan. Perusahaan pelat merah itu juga akan bertemu dengan Kemenkeu sore ini, salah satunya membahas terkait pengajuan antidumping tersebut. 

    Berdasarkan catatan KRAS, tingkat utilisasi kapasitas industri baja nasional rata-rata sebesar 57% per 2023. Adapun, untuk produk CRC/S utilisasinya sebesar 53% dengan total kapasitas produksi 2,6 juta ton per tahun dan kapasitas terpasang 1,4 juta ton per tahun. 

    Adapun, produk tersebut kebanyakan diproduksi untuk kebutuhan dalam negeri sebesar 1,3 juta ton dan sisanya untuk ekspor. Dengan konsumsi rata-rata 3,2 juta ton, share impor masih mendominasi sebesar 56%. 

    “Yang kita khawatirkan dampaknya satu industrialis ini sama produsen akan berubah mental jadi trader akhirnya pengangguran akan terus nambah, penganggurannya ini ratusan ribu potensinya, kalau ini kita tidak lakukan upaya yang cepat,” tegasnya. 

    Lebih lanjut, Akbar menerangkan urgensi BMAD untuk CRC serta perlindungan perdagangan untuk produk besi dan baja lainnya diberlakukan lantaran oversupply China yang makin mengkhawatirkan dengan kapasitas produksi China 1 miliar ton. 

    “Kita rentan dengan global supply chain, China dengan kapasitas 1 miliar ton setahun kapsitas nasional hanya 18 juta ton tentu mereka mencari pasar baru di luar, targetnya Asean country, sayangnya Indonesia sangat lemah melakukan upaya proteksi, Korsel duluan, Jepang juga melakukan sama,” jelasnya. 

    Bahkan, Amerika Serikat hingga Eropa juga melakukan proteksi dengan tarif bea impor yang tinggi untuk produk baja China. Misalnya, Amerika Serikat menerapkan 200% tarif impor dari China. 

    Dia menekankan, tekanan tersebut tak hanya terjadi pada KRAS, tetapi juga produsen besi dan baja nasional. Adapun, anggota produsen yang tergabung dalam The Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA) tercatat sebanyak 196 pabrik yang terancam akan kondisi global saat ini.  

    “Kami sudah audiensi dengan kementerian terkait, regulator akan hadir dengan narasi kita bahwa menyelamatkan KS sama saja dengan menyelamatkan ekosistem baja nasional,” pungkasnya. 

  • Ketua LAZISNU Kota Surabaya Dapat Gelar Profesor dari Kampus Milik Kerajaan Malaysia 

    Ketua LAZISNU Kota Surabaya Dapat Gelar Profesor dari Kampus Milik Kerajaan Malaysia 

    TRIBUNJATIM.COM, KUALA LUMPUR – Dr KH Moh Mukhrojin,Ketua Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama ( LAZISNU) Kota Surabaya dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wonocolo Surabaya hari ini, Rabu (8/1/2025) dikukuhkan sebagai Profesor dalam bidang Islamic Studies dan Public Administration oleh ‘ASEAN UNIVERSITY INTERNATIONAL’ (AUI) sebuah kampus milik Keluarga Kerajaan Malaysia.

    Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan kompetensinya yang luar biasa dalam bidang Administrasi publik dan Islamic Studies, khususnya dalam kajian Zakat Management yang merupakan tema utama dalam pidato ilmiahnya berjudul “Zakat Management From The Perspective of Public Administration”.

    Sebelum pengukuhan, Dr Mukhrojin telah lama dikenal sebagai penguji disertasi dan pelatih Jurnal Internasional di beberapa kampus dalam dan luar negeri termasuk  Asean University International  Malaysia.

    Melalui kontribusinya yang signifikan dalam mengembangkan ilmu Islamic Studies dan administrasi publik, ia sering diundang untuk memberikan kuliah kepada mahasiswa internasional, termasuk melalui platform Zoom Meeting.

    “Saya tidak menyangka dapat menerima kehormatan sebesar ini. Awalnya saya hanya memberikan kuliah melalui platform daring, namun Alhamdulillah, saya dipercaya menerima gelar profesor dari Kampus milik Keluarga Kerajaan Malaysia yaitu  Asean University International. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih Kepada Keluarga Kerajaan Malaysia dan Civitas AUI atas kesempatan ini,” ungkap Prof Dr KH.Mukhrojin dengan penuh rasa syukur.

    Dalam pidato ilmiahnya, Prof. Dr. KH. Mukhrojin memaparkan konsep Zakat Management sebagai bagian penting dari administrasi publik yang berperan dalam memperkuat perekonomian umat dan mendukung pemerataan kesejahteraan. Ia menjelaskan bagaimana pengelolaan zakat yang baik dapat menjadi instrumen penting dalam pembangunan sosial, yang seharusnya didorong oleh kebijakan publik yang efektif dan transparan.

    Melalui pengukuhan ini, Prof. Dr. KH. Mukhrojin tidak hanya dinilai sebagai akademisi terkemuka di bidang Islamic Studies dan Public Administration, tetapi juga memberikan inspirasi bagi para akademisi dan praktisi untuk lebih fokus pada pengelolaan sumber daya umat dalam kerangka yang lebih sistematis dan berbasis kebijakan publik.

    Asean University International (AUI) Malaysia mengakui bahwa pengukuhan ini juga menjadi bukti pentingnya peran akademisi dari Indonesia dalam dunia pendidikan internasional. Keberhasilan ini tentu saja merupakan kebanggaan bagi Indonesia, khususnya di bidang Public Administration dan Islamic Studies.

    “Kami semua mengucapkan selamat kepada Prof Dr KH Moh Mukhrojin atas pencapaian ini, dan semoga terus memberikan kontribusi yang lebih besar dalam ilmu pengetahuan, Islamic Studies dan administrasi publik, serta pengelolaan zakat di masa yang akan datang,” demikian sambutan mewakili Asean University International (AUI) Malaysia.

  • Investasi Rp16 T, Apple Gunakan Pabrik Airtag di Batam

    Investasi Rp16 T, Apple Gunakan Pabrik Airtag di Batam

    Jakarta, CNN Indonesia

    Apple berencana melakukan investasi pabrik Airtag senilai US$1 miliar atau sekitar Rp16,188 triliun (kurs Rp16.188 per dolar AS). Investasi ini bisa menjadi tiket membawa iPhone 16 masuk ke Tanah Air.

    Rencana investasi ini disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani usai menerima Vice President of Global Policy Apple Nick Amman dan rombongan di kantornya, Jakarta, Selasa (7/1). Ia mengatakan investasi tersebut akan digelontorkan Apple untuk membangun pabrik AirTag di Batam.

    “Pada intinya mereka berbicara dan berkomitmen penuh untuk pembangunan tahap pertama AirTag US$1 billion,” ujar Rosan kepada wartawan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BPKM, Jakarta Selatan, Selasa (7/1) seperti dikutip dari detik.com.

    Rosan menyebut pemerintah juga berkomitmen untuk mengundang vendor-vendor lain, agar nilai investasi Apple diharapkan bisa terus meningkat.

    “Sehingga komitmen dari US$1 billion dari Apple ini bisa terus meningkat. Kita harapkan kalau vendornya, tadi kita bicarakan, kalau kita lihat dengan Thailand itu kan lebih dari 23 vendor, dengan Vietnam 30 vendor lebih,” tuturnya.

    Rosan mengatakan skema investasi yang akan dicapai dengan Apple sama dengan negara-negara ASEAN lainnya.

    Ia juga mengatakan komitmen investasi Apple di Indonesia ini baru tahap awal.

    “Memang itu yang kita bicarakan. Jadi ini adalah investasi tahap awal,” kata Rosan.

    Terkait pembangunan pabrik, Apple disebut sudah membidik tanah yang akan dijadikan lahan pembangunan. Rosan mengaku pihak Apple telah memperlihatkan lokasi tanah tersebut kepadanya.

    “Bangun pabrik, iya. Manufacturing di Batam rencananya. Mereka sudah lihat lokasi tanahnya, tadi saya juga sudah dikasih lihat lokasi tanahnya mereka,” jelas Rosan.

    Lebih lanjut, Rosan mengatakan pabrik ini ditargetkan rampung pada awal 2026. Namun, ia tak menjelaskan bulan apa pabrik tersebut akan mulai dibangun oleh Apple.

    “(Pembangunan) tahun ini di Batam. (Bulan?) Segera. Pokoknya target tadi kita bicara early 2026 sudah selesai,” tegasnya.

    Menurut Rosan, pembangunan pabrik di Batam akan mampu menyerap sekitar 2.000 tenaga kerja. Selain itu, ia juga menyebut 65 persen kebutuhan AirTag Apple akan dipenuhi oleh pabrik tersebut.

    “Dan recananya 65 persen dari kebutuhan AirTag Apple akan dari pabrik tersebut,” tandasnya.

    TKDN

    Pada hari yang sama, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bertemu petinggi Apple beserta jajaran untuk membahas keberlanjutan produk mereka di Indonesia, salah satunya rilisan terbaru seri iPhone.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta mengatakan pertemuan tersebut membahas perpanjangan sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) produk Apple.

    “Yang jelas kami tadi menerima proposal mereka untuk perpanjangan TKDN dan kami sudah berikan counter terhadap proposal mereka,” kata Setia ditemui di kantornya usai bertemu dengan tim Apple, Selasa (7/1).

    Setia mengatakan pihaknya sudah memberi tahu Apple terkait rencana pemerintah menaikkan ambang batas TKDN dari 35 persen menjadi 40 persen dengan revisi Permenperin yang akan segera dilakukan.

    “Mereka sudah aware itu (TKDN naik ke 40 persen). Harusnya (mereka sudah siap),” kata dia.

    (lom/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • RI Resmi Gabung BRICS, DPR: Peluang Pertumbuhan Ekonomi di Atas 7%

    RI Resmi Gabung BRICS, DPR: Peluang Pertumbuhan Ekonomi di Atas 7%

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan (Aher) memandang resminya Indonesia menjadi anggota penuh di aliansi BRICS dapat membuka peluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7%. 

    Menurutnya, negara-negara yang tergabung dalam BRICS memiliki potensi ekonomi yang signifikan dan dapat menjadi pasar serta investasi baru bagi Indonesia.

    “Dengan lebih dari 3,27 miliar orang, BRICS memiliki kekuatan ekonomi yang besar dan pada 2023 mencapai sekitar 35% dari PDB dunia, porsi ekonomi yang luar biasa. Dan jika Indonesia menginginkan pertumbuhan ekonomi di atas 6-7 persen, tentu BRICS adalah peluang yang sangat nyata,” katanya kepada wartwan, di Jakarta pada Rabu (8/1/2025).

    Lantaran BRICS memiliki New Development Bank (NDB) atau bank pembangunan multilateral yang didirikan oleh negara-negara yang tergabung dalam BRICS, dia menilai Indonesia berpotensi mendapatkan alternatif pembiayaan infrastruktur dan lainnya tanpa harus bergantung dengan Bank Dunia atau Dana Moneter Internasional (IMF).

    Sebelumnya, pria yang akrab disapa Aher ini mengatakan dirinya menyambut baik soal resminya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS. Dengan demikian, Aher melihat bahwa peran dan ruang pengaruh Indonesia akan semakin besar.

    “Dalam situasi dunia yang tengah bergejolak, Presiden Prabowo dapat memanfaatkan posisinya saat ini untuk dapat lebih berperan dalam menjaga keseimbangan global dan perdamaian dunia sesuai dengan prinsip politik bebas dan aktif,” urainya.

    Politikus PKS ini menyebut dalam hal kolaborasi, BRICS dapat menyediakan tempat bagi Indonesia untuk berkolaborasi mengenai isu-isu global yang mendesak seperti perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, isu kemanusiaan di Palestina, dan sebagainya, dengan negara-negara berkembang lainnya.

    Meski sudah resmi menjadi anggota penuh BRICS, Aher turut menyampaikan di sisi lain Indonesia juga tetap harus membangun hubungan baik dengan siapapun, khususnya di kawasan Asean

    “Asean berpeluang menjadi pusat pertumbuhan baru ekonomi global seiring dengan penguatan kawasan [Regionalism]. Tentu ini bisa menjadi peluang baru, disinkronisasikan dan diperkuat dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS,” pungkasnya.

  • Indonesia Gabung BRICS, Langkah Strategis Perkuat Pengaruh di Kancah Global

    Indonesia Gabung BRICS, Langkah Strategis Perkuat Pengaruh di Kancah Global

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi I DPR Amelia Anggraini mengatakan keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS merupakan langkah strategis untuk memperkuat pengaruh dan peran negara ini dalam tata kelola global.  

    “Dengan bergabungnya Indonesia, BRICS kini menjadi forum yang semakin inklusif dan representatif, mencakup hampir setengah populasi dunia dan berkontribusi signifikan terhadap ekonomi global, sebagai anggota Komisi I DPR RI, saya menyambut dengan penuh optimisme langkah bersejarah ini,” ujar Amelia kepada wartawan, Rabu (8/1/2024).

    Indonesia, kata Amelia, memiliki potensi besar untuk memanfaatkan keanggotaan di BRICS, khususnya dalam mendorong agenda-agenda yang relevan dengan kepentingan nasional. Agenda tersebut, antara lain penguatan kedaulatan digital, kerja sama keamanan, keberlanjutan ekonomi hijau, serta pengurangan kesenjangan pembangunan antarnegara.

    “Indonesia berada di posisi strategis sebagai penghubung antara BRICS dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hal ini memberikan peluang untuk memperluas jejaring diplomasi ekonomi dan geopolitik, serta menciptakan sinergi antara ASEAN dan BRICS sebagai dua kekuatan ekonomi kawasan,” ungkap Ketua Kelompok Kapoksi BKSAP DPR dari Fraksi Nasdem ini.

    Amelia juga menilai keanggotaan Indonesia dalam BRICS mencerminkan kepercayaan global terhadap kemampuan dan stabilitas bangsa ini dalam memimpin berbagai inisiatif internasional. 

    Dalam konteks diplomasi parlementer, Amelia akan mendorong sinergi antara BKSAP DPR dan negara-negara anggota BRICS untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat Indonesia, khususnya terkait keadilan ekonomi, akses teknologi, dan kedaulatan pangan, dapat terakomodasi dengan baik.

    “Kita harus memastikan bahwa keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kolaborasi erat antara pemerintah, DPR, dunia usaha, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memaksimalkan potensi yang ada,” imbuh dia.

    “Mari kita jadikan momen ini sebagai titik tolak untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” pungkas Amelia.

    Indonesia resmi diumumkan menjadi anggota BRICS oleh Pemerintah Brasil pada Senin (6/1/2025). Pencalonan Indonesia untuk bergabung BRICS telah didukung sejak Agustus 2023 oleh para pemimpin aliansi tersebut. Namun, Indonesia memilih untuk menunda keanggotaannya hingga pembentukan pemerintahan baru yang terpilih pada tahun lalu.

    “Pemerintah Brasil menyambut baik keanggotaan Indonesia di BRICS,” tulis pernyataan resmi Pemerintah Brasil yang memegang jabatan presiden kelompok tersebut untuk 2025, dikutip dari AP.

    “Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia berbagi komitmen yang sama dengan anggota lainnya dalam mereformasi lembaga tata kelola global dan memperdalam kerja sama Selatan-Selatan,” lanjut pernyataan resmi Pemerintah Brasil.

    BRICS dibentuk pada 2009 oleh Brasil, Rusia, India, dan China, lalu Afrika Selatan bergabung pada 2010. Pada tahun lalu, blok ini memperluas keanggotaannya dengan menerima Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. Meski Arab Saudi telah diundang, negara tersebut belum secara resmi menjadi anggota.

    Sejumlah negara lain, termasuk Turki, Azerbaijan, dan Malaysia, telah mengajukan permohonan untuk bergabung, sementara beberapa lainnya menunjukkan minat untuk bergabung dengan BRICS.

    Blok ekonomi ini awalnya dibentuk sebagai penyeimbang bagi kelompok tujuh (G-7) yang terdiri dari negara-negara maju. BRICS juga menjadi simbol negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang diprediksi akan mendominasi ekonomi global pada 2050.

  • Keanggotaan penuh di BRICS jadi langkah tepat Presiden Prabowo

    Keanggotaan penuh di BRICS jadi langkah tepat Presiden Prabowo

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Pakar: Keanggotaan penuh di BRICS jadi langkah tepat Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 07 Januari 2025 – 22:48 WIB

    Elshinta.com –  Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan (UPH) Prof. Aleksius Jemadu memandang bahwa keanggotaan penuh Indonesia di BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) menjadi langkah tepat yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

    “Karena secara historis The Global South (Negara-Negara Berkembang di Selatan) adalah habitat alamiah Indonesia,” kata Prof. Aleksius saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

    Selain itu, Prof. Aleksius memandang bahwa kebijakan luar negeri tersebut dapat mendukung program prioritas pemerintah di dalam negeri, khususnya ketahanan pangan dan diversifikasi energi.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa keanggotaan di BRICS bisa membawa keuntungan bagi Indonesia dengan mempertimbangkan potensi pasar yang begitu besar karena terdapat raksasa ekonomi masa depan dunia, yakni India dan China.

    “Keputusan itu juga melepaskan Indonesia dari keterikatan yang kaku dengan ASEAN yang selama ini membatasi ruang gerak dan manuver diplomasi kita. Apalagi di dalam BRICS sudah bergabung Thailand, Malaysia, dan Vietnam, yang menjadi pesaing kita di Asia Tenggara,” ujarnya.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa ada dua tantangan ke depannya bagi Indonesia usai menjadi anggota penuh BRICS, yakni pertama, persaingan internal antarnegara BRICS.

    Kemudian, kedua, prinsip bebas aktif yang masih dipertahankan agar tidak larut dalam pendekatan konfrontatif China terhadap Kelompok G7.

    Sebelumnya, Senin (6/1), Brasil sebagai pemegang presidensi BRICS tahun ini mengumumkan bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota organisasi internasional tersebut.

    “Indonesia, yang memiliki populasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki kesamaan pandangan dengan anggota-anggota BRICS lainnya terkait dukungan atas reformasi institusi global dan kontribusi positif untuk menguatkan kerja sama antara negara-negara Selatan Global,” demikian pernyataan tersebut.

    Sumber : Antara

  • Apple Investasi Rp 16 Triliun di Indonesia, Menperin: Tidak Cukup

    Apple Investasi Rp 16 Triliun di Indonesia, Menperin: Tidak Cukup

    Jakarta

    Apple dikabarkan hendak berinvestasi USD1 miliar atau sekitar Rp 16 triliun di Indonesia. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menanggapi hal tersebut.

    “Kemarin saya sudah sampaikan bahwa dalam pandangan kami di Kemenperin, USD 1 miliar itu tidak cukup,” ujarnya usai bertemu perwakilan Apple di Kantor Kemenperin, Selasa sore (7/1/2025).

    Pun menilai kurang, Agus tidak menyebutkan berapa angka investasi yang tepat agar Apple dapat menjual iPhone 16 di Indonesia. Dia hanya memastikan pihaknya sudah menerima proposal investasi dan tengah dikaji oleh tim Kemenperin yang dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE), Setia Diarta.

    Agussempet bertemu 30 menit dengan Nick Amman selaku Vice President of Global Policy Apple. Dalam pertemuan tersebut Menperin menyampaikan apa yang menjadi perhatian pemerintah.

    Salah satunya empat aspek berkeadilan disampaikan disampaikan agar iPhone 16 bisa dijual di Indonesia.

    “Masyarakat mendukung kami agar bisa menjaga regulasi yang kami tetapkan berkaitan dengan TKDN. Dan oleh sebab itu yang tetap kami jaga prinsipnya adalah prinsip keadilan. Ini mungkin sudah kesekian kalinya saya sampaikan,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenperin, Jakarta.

    Prinsip pertama berapa besar investasi Apple di negara lain, seperti di India dan Vietnam. Lalu seberapa besar investasi dari produsen handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT).

    “Sebut saja perusahaan Samsung di Indonesia berapa sudah (investasi). Huawei berapa, Xiaomi berapa,” kata Agus.

    Prinsip berkeadilan ketiga adalah berapa besar nilai tambah yang diciptakan. Selain itu berapa pemasukan yang bakal diterima negara dari investasi tersebut.

    “Keempat dan menjadi paling penting, penciptaan lapangan kerja di Indonesia,” kata Agus.

    Menperin pun menegaskan kendati saat ini sedang berlangsung pembahasan proposal antara Kemenperin dan Apple belum tentu akan langsung terjadi kesepakatan. Artinya belum tentu iPhone 16 dapat langsung mendapatkan sertifikat TKDN.

    “Tidak ada time frame yang kita tetapkan. Bisa done deal hari ini, bisa done deal malam ini, bisa done deal besok, bisa done deal next week, bisa next month. Jadi waktu kami tidak tetapkan target,” kata Agus.

    Apple Mau Bangun Pabrik AirTag di Batam

    Foto: Andi Hidayat/detikcom

    Usai menemui Menperin Agus Gumiwang, perwakilan Apple bertemu dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani pada Selasa petang (7/1/2025). Pertemuan tersebut membahas rencana raksasa teknologi asal Cupertino membangun pabrik AirTag di Batam.

    “Pada intinya mereka berbicara dan berkomitmen penuh untuk pembangunan tahap pertama AirTag USD 1 billion,” kata Rosan seperti dikutip dari detikFinance.

    Rosan mengatakan, Pemerintah juga berkomitmen untuk mengundang vendor-vendor lain. Dengan begitu, nilai investasi Apple diharapkan bisa terus meningkat.

    “Sehingga komitmen dari 1 billion dari Apple ini bisa terus meningkat. Kita harapkan kalau vendornya, tadi kita bicarakan, kalau kita lihat dengan Thailand itu kan lebih dari 23 vendor, dengan Vietnam 30 vendor lebih,” jelasnya.

    Rosan mengatakan, skema investasi yang tercapai dengan Apple sama dengan negara-negara ASEAN lainnya. Ia pun mengatakan, komitmen investasi Apple di Indonesia hari ini masih tahap awal.

    “Memang itu yang kita bicarakan. Jadi ini adalah investasi tahap awal,” terang Rosan.

    Selain itu menurut Rosan Apple sudah membidik tanah di Batam untuk membangun pabrik tersebut. Pihak Apple, menurut Rosan, Apple juga sudah memperlihatkan lokasi tanah tersebut kepada dirinya.

    “Bangun pabrik, iya. Manufacturing di Batam rencananya. Mereka sudah lihat lokasi tanahnya, tadi saya juga sudah dikasih lihat lokasi tanahnya mereka,” kata Rosan.

    Rosan mengatakan pabrik itu ditargetkan selesai pada awal tahun 2026. Namun, ia tak menyebut pasti tanggal dan bulan pembangunan pabrik dilakukan Apple.

    “(Pembangunan) tahun ini di Batam. (Bulan?) Segera. Pokoknya target tadi kita bicara early 2026 sudah selesai,” tegasnya.

    Rosan menambahkan pembangunan pabrik di Batam diperkirakan mampu menyerap 2.000 tenaga kerja. Selain itu, ia juga menyebut 65% kebutuhan AirTag Apple akan dipenuhi dari pabrik tersebut.

    “Dan recaranya 65% dari kebutuhan AirTag Apple 65% akan dari pabrik tersebut,” tutupnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Pemerintah Sebut Proposal Investasi Rp 1,5 T Apple Belum Berkeadilan”
    [Gambas:Video 20detik]
    (afr/afr)

  • Respons Menteri Rosan saat Ditanya Soal Nasib iPhone 16 di RI

    Respons Menteri Rosan saat Ditanya Soal Nasib iPhone 16 di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan Apple Inc. telah menyepakati investasi US$1 miliar atau sekitar Rp16 triliun di Batam untuk pembangunan pabrik AirTag. 

    Sebelumnya hal ini diyakini akan menjadi pintu pembuka perizinan produk Apple khususnya iPhone 16 yang sebelumnya tertahan akibat persoalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). 

    Menanggapi nasib kapan masuknya iPhone 16 ke Tanah Air usai kesepakatan tersebut, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani tidak menjawab dan hanya melemparkan jempol sambil berjalan menuju mobilnya. 

    Adapun sejak akhir Oktober 2024 pemerintah telah melarang penjualan iPhone 16 di Indonesia akibat belum terpenuhinya TKDN. 

    Sementara ketika ditanya terkait persoalan komposisi TKDN untuk produk-produk Apple, Rosan menyerahkan sepenuhnya ke Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. 

    “Silakan tanya Menperin, bukan domain saya,” tuturnya usai menerima rombongan tim Apple Inc. di kantor BKPM, Selasa (7/1/2025).

    Sebagaimana pemberitaan Bisnis sebelumnya, kunjungan Apple Inc. ke Indonesia dijadwalkan pada hari ini dan besok (8/1/2025) untuk membahas investasi US$1 miliar sehingga produk iPhone 16 dapat beredar di Tanah Air. 

    Tak mau kalah dari Thailand maupun Vietnam yang memiliki puluhan vendor bagi produk Apple, Rosan menyampaikan investasi tersebut merupakan tahap pertama dan akan berlanjut dengan mengundang vendor-vendor lain. 

    “Thailand itu lebih dari 23 vendor, Vietnam 30 vendor lebih, dengan begitu struktur yang kita pakai sama dengan yang mereka investasikan di negara Asean lainnya,” lanjut Rosan. 

    Rencananya, investasi senilai Rp16 triliun dengan pembangunan pabrik AirTag di Batam tersebut dalam menyerap tenaga kerja sebanyak 2.000 orang. 

    Harapannya, pabrik tersebut akan dibangun dalam waktu dekat dan rampung pada awal 2026 untuk siap produksi memasok 65% dari kebutuhan AirTag secara global.  

  • Samsung SM-A356E, Debut Ekspor Perdana dari Indonesia ke Filipina

    Samsung SM-A356E, Debut Ekspor Perdana dari Indonesia ke Filipina

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN) melakukan pelepasan ekspor produk smartphone model SM-A356E yang dibuat di pabrik milik Samsung di Cikarang ke Filipina untuk pertama kalinya. 

    Presiden SEIN-S Yoo Jung Young mengatakan pihaknya mengekspor 25% produksi lokal, sementara 75% produksinya dipasarkan di dalam negeri. 

    “Ini ekspor ke Filipina pertama kali, [model] SM-A336,” kata Yoo saat ditemui di pabrik PT Samsung Electronics Indonesia, Cikarang, Selasa (7/1/2025). 

    Sebagai informasi, Samsung Indonesia mencatat perolehan TKDN tertinggi yaitu sebesar 40,30% untuk model SM-A356E. Sementara, rata-rata nilai TKDN Samsung berada di kisaran 37%. 

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat, Transportasi dan Elektronika Kemenperin Setia Diarta mengerjakan Samsung berkomitmen untuk memenuhi persyaratan nilai TKDN yang bertujuan untuk mendorong penguatan industri lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, transfer teknologi, dan membangun daya saing industri. 

    Untuk diketahui, saat ini aturan kebijakan TKDN di Indonesia mengharuskan produk telepon seluler dan tablet memenuhi nilai kandungan lokal minimal sebesar 35% dalam proses produksinya. 

    PT Samsung Electronics Indonesia juga menunjukkan kinerja ekspor yang luar biasa. Sepanjang 2024, kinerja ekspor PT Samsung Electronic Indonesia mencapai 1,56 juta unit yang telah diekspor ke beberapa negara di Asean.  

    “Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada PT Samsung Electronics Indonesia yang telah mengirimkan produk smartphone-nya untuk diekspor ke Filipina, yang menjadi bagian dari ekspor PT Samsung Electronics Indonesia sebesar 1,56 juta unit,” tuturnya. 

    Adapun, Tata menerangkan bahwa sejak pemberlakuan threshold TKDN 35%, industri HKT mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Sebaliknya, nilai impor produk HKT yang semakin menurun. Pada 2023, produksi HKT di dalam negeri mencapai 50 juta unit dengan jumlah impor hanya 3,1 juta unit. Artinya, 94% produk HKT merupakan produksi dalam negeri.  

    Pada tahun tersebut, produksi dari PT Samsung Electronics Indonesia tercatat mencapai 14 juta unit atau sekitar 28% dari seluruh produk HKT yang diproduksi di Indonesia. Hal ini menunjukkan posisi yang kuat dari PT Samsung Electronics Indonesia di pasar dalam negeri, yang merupakan hasil dari investasinya sejak 2016. 

    Lebih lanjut, rencana kenaikan threshold TKDN 40% juga dilakukan dengan potensi yang berasal dari PCB assembly yang salah satunya telah digunakan oleh PT Samsung Electronics Indonesia dengan menggunakan mesin SMT. Proses tersebut menyumbang angka TKDN sebesar 8% pada aspek manufaktur.