Organisasi: ASEAN

  • Angka Kelahiran di Vietnam Mencapai Rekor Terendah

    Angka Kelahiran di Vietnam Mencapai Rekor Terendah

    Jakarta

    Tingkat kelahiran Vietnam merosot ke rekor terendah pada 2024, dengan tingkat kesuburan yang turun menjadi 1,91 anak per perempuan. Ini menandai tahun ketiga berturut-turut angka tersebut berada di bawah tingkat penggantian 2,1 – dan ini terjadi dengan latar belakang ekonomi yang berkembang pesat.

    Populasi Vietnam saat ini berkisar sekitar 100 juta orang. Kantor Berita Vietnam mengutip Wakil Direktur Otoritas Kependudukan Kementerian Kesehatan Vietnam, Pham Vu Hoang, yang mengatakan bahwa jumlah penduduk mulai menurun pada pertengahan abad ini.

    Pusat-pusat perkotaan sudah merasakan dampaknya. Menurut kantor berita Vietnam, Kota Ho Chi Minh sebagai pusat ekonomi di bagian selatan negara tersebut, mengalami penurunan tingkat kesuburan dari 1,39 anak per perempuan pada 2022 menjadi hanya 1,32 pada 2023, dan kemungkinan akan turun lebih rendah.

    Sebagai tanggapan, Dewan Rakyat kota tersebut baru-baru ini menerapkan langkah-langkah untuk mendorong tingkat kelahiran yang lebih tinggi, termasuk bantuan untuk wanita di bawah 35 tahun dengan dua anak dan tunjangan kecil untuk pemeriksaan kehamilan untuk keluarga berpenghasilan rendah. Baru-baru ini mereka mengumumkan rencana untuk meningkatkan upaya tersebut, dengan harapan dapat menurunkan tingkat kesuburan menjadi 1,6 pada tahun 2030.

    Keuntungan dari ketegangan AS-Cina

    Media pemerintah sebelumnya telah memperingatkan adanya “bom waktu demografis”. Secara terpisah, laporan Generation Myths & Realities 2024 dari Ipsos, sebuah perusahaan riset pasar, menyoroti dampak ekonomi dari krisis populasi yang membayangi. Laporan tersebut mengatakan bahwa hal ini menghadirkan “tantangan dan peluang bagi industri dan bisnis.”

    Vietnam adalah primadona bagi para investor Barat yang ingin melakukan diversifikasi dari Cina, tapi sejauh ini bisnis Barat tampak tidak peduli dengan berita tersebut. Negara Asia Selatan ini terus berkembang pesat, dengan kenaikan PDB sebesar 7% tahun lalu. Sementara investasi asing turun 3% dari tahun ke tahun menjadi $38 miliar atau sekitar Rp620 triliun, Vietnam diposisikan untuk menerima banyak modal dari Barat jika Amerika Serikat (AS) dan Cina meningkatkan ketegangan perdagangan di bawah Presiden Donald Trump.

    Para pakar industri mengatakan bahwa pemerintah Vietnam perlu fokus pada isu-isu penting dalam reformasi ekonomi jika negara ini ingin terus menarik investor.

    Martin mengatakan kepada DW bahwa faktor-faktor lain yang memengaruhi investor termasuk “pertumbuhan ekonomi Vietnam yang kuat, integrasinya ke dalam perjanjian perdagangan, perannya dalam rantai pasokan regional – yang semuanya terus membuatnya menjadi tujuan yang menarik.”

    Berakhirnya ‘bonus demografis’?

    Pada 1986, ketika Vietnam meluncurkan reformasi pasar bebasnya setelah beberapa dekade ekonomi komando yang membawa bencana, hampir 40% dari populasi berusia di bawah 16 tahun. Bonus demografis Vietnam, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh tenaga kerja muda yang berlimpah, adalah landasan pembangunannya.

    Saat ini, Vietnam merupakan negara dengan ekonomi terbesar ke-32 di dunia. Namun, jumlah anak-anak hanya sekitar seperlima dari populasi saat ini, dan persentase anak usia 15-64 tahun diproyeksikan turun menjadi 63% pada tahun 2050, dari 69% pada tahun 2020.

    ‘Super-aged’ dalam waktu kurang dari 25 tahun

    Pada 2020, warga yang berusia 65 tahun ke atas menyumbang 8,4% dari populasi Vietnam. Namun, Vietnam diprediksi akan menjadi masyarakat “tua” – yang didefinisikan sebagai masyarakat yang memiliki 14% penduduk berusia 65 tahun ke atas – pada 2034 dan masyarakat “sangat tua” pada 2049, ketika proporsinya melebihi 20%.

    Para ahli memperingatkan bahwa jumlah tenaga kerja yang menyusut akan menurunkan produktivitas dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Populasi yang menua juga akan membebani sumber daya negara, sementara jumlah pekerja yang membayar pajak menyusut.

    Sebuah studi Bank Dunia pada 2022 memproyeksikan bahwa pengeluaran pensiun Vietnam dapat meningkat dari 2% PDB saat ini menjadi 3,6% pada tahun 2050 dan 5,6% pada 2080. Dengan skenario dasar ini, surplus pensiun negara ini bisa habis pada medio 2040-an.

    Vietnam masih jauh tertinggal dari Thailand

    Pada awal 2017, Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bahwa Vietnam berisiko “menjadi tua sebelum menjadi kaya”. Masalah kependudukannya mungkin tidak seserius di beberapa negara tetangga, tetapi Vietnam juga kehabisan waktu untuk mengejar ketertinggalannya dalam hal ekonomi sebelum tahun 2034, saat masyarakatnya diproyeksikan menjadi “tua.”

    Thailand menjadi masyarakat “lanjut usia” pada tahun 2020 – ketika PDB per kapita berada di kisaran $7.000 (Rp114 juta). Di Singapura yang jauh lebih kaya, PDB per kapita mencapai $61.000 (Rp995 juta) saat menjadi masyarakat “lanjut usia” pada 2017.

    Sebagai perbandingan, PDB per kapita Vietnam hanya sebesar $4.300 (Rp70 juta) pada tahun 2023.

    Apa yang bisa dilakukan Vietnam?

    Selama beberapa dekade, Vietnam telah menerapkan kebijakan dua anak yang cukup rumit, di mana beberapa pegawai negeri atau perusahaan milik negara dapat menghadapi pemecatan karena memiliki anak ketiga. Anggota Partai Komunis yang berkuasa juga menghadapi pemecatan karena memiliki lebih dari dua anak.

    Pemerintah komunis telah memperdebatkan pembatalan larangan ini sejak pertengahan 2010-an.

    Pemerintah Vietnam sekarang sedang menyusun undang-undang kependudukan yang akan diajukan ke Majelis Nasional tahun ini. Undang-undang ini diharapkan akan mencakup langkah-langkah untuk mendorong kelahiran dan berpotensi menghapus hukuman bagi keluarga yang memiliki anak ketiga.

    Chris Humphrey, direktur eksekutif Dewan Bisnis Uni Eropa-ASEAN, mengatakan kepada DW bahwa ia belum mendengar adanya perusahaan-perusahaan Eropa yang khawatir untuk berinvestasi di Vietnam karena masalah-masalah demografi.

    Namun, ia mengharapkan Hanoi untuk “mengambil tindakan saat ini di bidang-bidang seperti perencanaan pensiun, memajukan produktivitas dan bergerak ke arah memajukan penggunaan otomatisasi di bidang manufaktur dan investasi dalam sistem perawatan kesehatan untuk mengatasi masyarakat yang menua di masa depan.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    Lihat juga video: Jepang dan Korsel Cetak Rekor Angka Kelahiran Terendah!

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • MYOH targetkan volume batuan penutup 35 juta BCM pada 2025

    MYOH targetkan volume batuan penutup 35 juta BCM pada 2025

    Ilustrasi – Aktivitas jasa pertambangan batu bara Samindo Resources. ANTARA/HO-Samindo. ANTARA/HO-MYOH

    MYOH targetkan volume batuan penutup 35 juta BCM pada 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 22 Januari 2025 – 09:47 WIB

    Elshinta.com – PT Samindo Resources Tbk (MYOH), perusahaan penyedia jasa pertambangan batu bara terintegrasi, menargetkan dapat memproduksi volume batuan penutup (overburden) batu bara sebanyak 35 juta bank cubic meter (BCM) pada 2025.

    Volume overburden (OB) yang ditargetkan mencapai 35 juta BCM, dengan volume coal getting sebesar 6 juta ton tersebut, mencerminkan komitmen perseroan dalam memaksimalkan kapasitas produksi secara efisien, kata Corporate Secretary MYOH Ahmad Zaki di Jakarta, Selasa.

    “Target tersebut juga menjadi bukti kepercayaan klien kepada kami atas kinerja yang sangat baik di tahun 2024,” tambah Zaki.

    Zaki menyampaikan bahwa perseroan dengan optimisme tinggi untuk menjalankan Rencana Bisnis Strategis untuk tahun 2025, di tengah tantangan industri pertambangan yang dinamis. Pihaknya, lanjut Zaki, telah mempersiapkan diri dengan pendekatan operasional yang adaptif dan berkelanjutan.

    Meskipun menghadapi tantangan transisi energi global, tingginya permintaan batu bara dari China dan negara-negara ASEAN serta meningkatnya kebutuhan listrik hingga smelter diharapkan dapat meningkatkan produksi batu bara untuk tahun 2025. Seiring dengan optimisme tersebut, perseroan juga semakin fokus pada pengoptimalan kinerja operasional, katanya.

    Untuk mendukung rencana strategis tersebut, menurut Zaki, perseroan mengalokasikan belanja modal (capex) sebesar 13 juta dolar AS dengan beberapa inisiatif kunci meliputi optimalisasi penggunaan unit, dan manajemen suku cadang yang berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan respons proaktif perseroan terhadap tantangan lingkungan dan regulasi yang semakin ketat dalam industri pertambangan.

    MYOH akan fokus pada tiga pilar utama yang menjadi fondasi strategi perseroan yakni, memastikan basis pendapatan yang stabil, pengembangan bisnis baru, dan peningkatan kompetensi organisasi.

    “Dengan pendekatan yang komprehensif dan adaptif, perseroan siap menghadapi tantangan industri dan terus menciptakan nilai berkelanjutan,” kata Zaki.

    Ahmad Zaki menambahkan bahwa strategi komprehensif ini akan mendorong pertumbuhan berkelanjutan Samindo Resources dan menjadikan sebagai mitra terpercaya dalam industri jasa pertambangan di Indonesia.

    “Kami tidak sekadar merespon pasar, tetapi proaktif membentuk masa depan industri pertambangan yang berkelanjutan,” katanya.

    Samindo Resources adalah perusahaan investment holding dengan fokus utama pada penyediaan jasa pertambangan batubara, termasuk pemindahan batuan penutup (overburden removal), produksi batubara (coal getting), pengangkutan batubara (coal hauling), pemetaan geologi dan pengeboran (geological mapping and drilling), serta jasa sewa kendaraan (light vehicle rent services).

    Semua kegiatan ini dijalankan melalui lima anak perusahaan, yaitu PT SIMS Jaya Kaltim, PT Trasindo Murni Perkasa, PT Samindo Utama Kaltim, PT Mintec Abadi, dan PT Transkon Jaya Tbk.

    Sumber : Antara

  • Indonesia, BRICS, dan Geosentris Bumi Selatan

    Indonesia, BRICS, dan Geosentris Bumi Selatan

    Jakarta

    Pesan awal kunjungan kerja luar negeri Presiden Prabowo Subianto ke negara besar seperti Amerika Serikat (AS), China, dan langsung bergabung pada forum internasional menjadi hal anomali; biasanya presiden baru mengutamakan kunjungan kerja luar negeri perdana ke negara ASEAN. Hal ini mengkonfirmasi bahwa Indonesia akan lebih aktif bergabung dalam panggung politik internasional, salah satunya bergabung dengan BRICS dan pada 7 Januari 2025 telah diumumkan sebagai anggota penuh.

    Dengan populasi gabungan sekitar 3,2 miliar jiwa (45% populasi global) dan PDB total mencapai 25,8 triliun USD (35% PDB dunia), BRICS telah menjadi kekuatan ekonomi utama dalam tatanan global yang multipolar. Keputusan Indonesia untuk menjadi bagian dari blok ini mencerminkan perubahan strategis dalam memperluas aliansi global dan memperkuat posisi sebagai kekuatan regional serta global yang semakin diperhitungkan.

    Risiko Mengintai

    Risiko mengintai Indonesia dengan dilantiknya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS, maka kebijakan proteksionisme AS terutama dari segi perdagangan internasional menjadi hal yang pasti. Trump dikenal dengan pendekatannya yang agresif terhadap negara-negara yang memiliki surplus perdagangan terhadap AS.

    Surplus perdagangan Indonesia yang signifikan diduga dapat memicu tarif tambahan maksimal 10% dan dilepasnya berbagai skema kerja sama perdagangan terutama pada industri TPT dalam negeri. Bahkan lebih jika Indonesia dianggap terlibat dalam agenda dedolarisasi, Trump mengancam negara BRICS dengan tarif 100% apabila mengganggu dominasi dolar AS.

    Pelajaran juga dapat dipetik dari Rusia, yang menghadapi sanksi ekonomi dari Barat setelah dikeluarkan dari sistem SWIFT. Ketahanan Rusia hingga kini didukung oleh keberhasilan mereka dalam mengoptimalkan produksi pangan dan energi domestik. Bagi Indonesia, pengalaman ini menegaskan pentingnya memperkuat sektor-sektor strategis seperti pangan, energi, manufaktur, dan layanan digital untuk menjaga ketahanan ekonomi, terutama jika menghadapi tekanan geopolitik yang serupa.

    Salah satu peluang terbesar dari keanggotaan BRICS adalah diversifikasi pasar ekspor, terutama ke negara Afrika dan Pasifik yang memiliki potensi besar tetapi belum tergarap maksimal. Selain itu, inisiatif bilateral currency settlement yang diusung BRICS menawarkan peluang sinkronisasi dengan local currency settlement yang sudah dilakukan beberapa tahun terakhir, di mana Indonesia dapat memilih yuan sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS tanpa sepenuhnya meninggalkannya.

    Ini memberikan ruang lebih besar bagi stabilitas ekonomi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah. Keanggotaan ini juga membuka jalan bagi Indonesia untuk memperkuat sektor strategis domestik, termasuk digital services, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang masih defisit dan sektor kesehatan yang sangat bergantung pada China.

    Di sektor kesehatan, kerja sama dalam BRICS juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses terhadap layanan medis berkualitas dan pengembangan industri farmasi domestik. Negara-negara seperti India dan Rusia yang unggul dalam produksi obat generik dan vaksin menawarkan peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat sistem kesehatan nasional.

    Indonesia juga dapat dengan gagah dan berani untuk membeli minyak dari Rusia yang dinilai harganya lebih kompetitif serta dapat mendorong investasi dari Rusia untuk melakukan eksplorasi minyak di dalam negeri hingga melakukan berbagai pembangunan kilang baru di Indonesia. Beberapa ahli mengatakan bahwa refinery process minyak dari Rusia menghasilkan BBM yang lebih baik dengan harga yang kompetitif.

    Sentralitas ASEAN

    Sentralitas ASEAN juga menjadi elemen penting dalam strategi geopolitik Indonesia. Sebagai pemimpin regional, Indonesia dapat memanfaatkan keanggotaan BRICS untuk memperkuat posisi ASEAN di tengah rivalitas kekuatan besar seperti AS dan China. Salah satu tantangan strategis yang harus dihadapi adalah pergeseran rivalitas geopolitik dari Selat Taiwan menuju kawasan ASEAN seperti menuju Laut China Selatan ataupun Papua.

    Laut China Selatan tetap menjadi jalur perdagangan global yang strategis, sementara Papua dengan kekayaan alamnya terutama Freeport berpotensi menjadi area konflik baru. Pergeseran ini menuntut peningkatan monitoring, pengawasan, dan kerja sama regional untuk menjaga stabilitas sekaligus melindungi kedaulatan nasional Indonesia. Selain itu, pelajaran dari Rusia juga mengingatkan bahwa penguatan ekonomi domestik adalah kunci ketahanan jangka panjang.

    Meskipun keanggotaan BRICS menawarkan peluang besar, hubungan dengan negara-negara Barat tetap harus dijaga. Indonesia dapat menghimpun investasi dari Barat, terutama di sektor teknologi hijau melalui G7, sambil memanfaatkan kerja sama BRICS untuk memperluas pasar di negara Afrika dan Pasifik.

    Berorientasi Kepentingan Nasional

    Keputusan untuk bergabung dengan BRICS harus selalu berorientasi pada kepentingan nasional. Indonesia tidak perlu terlibat dalam semua kesepakatan BRICS, melainkan hanya fokus pada kerja sama yang benar-benar memberikan manfaat nyata. Dalam hal ini, strategi diplomasi bebas aktif yang menjadi ciri khas kebijakan luar negeri Indonesia tetap relevan untuk memastikan setiap langkah membawa keuntungan strategis bagi rakyat dan negara.

    Pada akhirnya, keanggotaan Indonesia di BRICS adalah langkah strategis untuk meneguhkan posisinya sebagai kekuatan besar geosentris di Bumi Selatan. Melalui kerja sama di sektor teknologi, kesehatan, eksplorasi minyak dan digitalisasi, Indonesia dapat mempercepat transformasi ekonomi, sekaligus memperkuat daya tahan domestik dalam menghadapi dinamika geopolitik global.

    Dengan memanfaatkan momentum ini, Indonesia tidak hanya memperkuat posisi sebagai “big boy” di negara ASEAN, tetapi juga sebagai “smart boy” dan pemain utama dalam tatanan dunia. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi spektrum ekonomi bumi selatan dengan menjaga keseimbangan geopolitik dan memaksimalkan manfaat dari setiap aliansi strategis demi mewujudkan perdamaian dunia yang bercirikan keadilan sosial.

    Jonathan Ersten Herawan Junior Analyst PP ISEI

    (mmu/mmu)

  • DEN Tanggapi Soal Yield Obligasi Negara Naik Saat Inflasi Rendah

    DEN Tanggapi Soal Yield Obligasi Negara Naik Saat Inflasi Rendah

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Heriyanto Irawan mengungkapkan alasan naiknya yield atau imbal hasil surat utang negara (obligasi), meskipun di tengah inflasi rendah. 

    Menurut Heri, kenaikan yield tersebut dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran (demand and supply) yang bergantung pada US Treasury, yakni obligasi pemerintah yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Amerika Serikat.

    Hal ini disampaikan Heri saat menjadi pembicara dalam diskusi panel US ASEAN Business Council (USABC) dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    “Yield itu naik karena, mohon maaf, ini just a bit basic ya, driven by demand and supply saja,” jelas Heri.

    Heri menjelaskan, permintaan akan berkurang jika pasar modal dipengaruhi kebijakan tarif Presiden Donald Trump yang dapat meningkatkan inflasi. Sebaliknya, suplai akan turun apabila Presiden Trump menerapkan kebijakan penurunan pajak. 

    Kebijakan ini, menurut Heri, dapat meningkatkan devisa sehingga suplai dari penerbitan surat utang negara bertambah hingga obligasi naik saat inflasi rendah.

    “Sebaliknya, kita bisa memahami, andai kata demand-nya turun dan supply-nya naik, maka harga atau yield-nya tidak naik karena harganya turun,” terang Heri.

    Lebih lanjut, Heri menyebut alasan surat utang negara AS menjadi acuan utama aset finansial Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa aset finansial AS adalah yang terbesar di dunia.

    “Kenapa surat utang negara Amerika itu kita samakan seperti pusat perputaran bumi untuk aset finansial? Karena nilai aset ini mencapai US$ 38 triliun, terbesar di dunia,” jelas Heri.

    Sementara itu, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, turut menyampaikan pandangannya terkait kepercayaan investor terhadap pemerintahan Presiden Prabowo di Indonesia. Menurut Susi, tingkat kepercayaan investor memiliki hubungan erat dengan obligasi negara atau sovereign bond, terutama saat inflasi rendah.

    Namun, Susi menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga kepercayaan investor dengan mengantisipasi perubahan administrasi pemerintahan di Amerika Serikat.

    “Yang paling penting, kita harus mengantisipasi perubahan pemerintahan baru di AS. Ini menjadi tantangan terkait potensi outflow,” ujar Susi dalam kesempatan yang sama.

    Susi menambahkan bahwa pemerintah Indonesia terus memantau kebijakan suku bunga dari bank sentral serta kebijakan fiskal untuk mendukung sektor riil.

    “Untuk kebutuhan pembiayaan ke depan, saya kira, dengan kebijakan Bank Indonesia terkait tingkat suku bunga yang cukup kompetitif, itu sudah mendukung,” katanya.

    Susi juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong pembiayaan kondusif di sektor riil guna mengantisipasi potensi outflow akibat kebijakan moneter AS.

    “Ke depan, kita akan mengandalkan pembiayaan kompetitif di tengah potensi outflow dari kebijakan moneter baru pemerintahan AS,” pungkas Susi.

    Diketahui, penjelasan terkait obligasi naik saat inflasi rendah dipaparkan dalam US ASEAN Business Council (USABC) dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) meluncurkan laporan kebijakan bertajuk Menavigasi Kesempatan: Membangun Kebijakan Ekonomi yang Dinamis di Indonesia.

  • Pramono-Rano Bakal Deklarasikan Blok M Sebagai Ibu Kota ASEAN 
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        21 Januari 2025

    Pramono-Rano Bakal Deklarasikan Blok M Sebagai Ibu Kota ASEAN Megapolitan 21 Januari 2025

    Pramono-Rano Bakal Deklarasikan Blok M Sebagai Ibu Kota ASEAN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih,
    Pramono Anung
    dan Rano Karno, mengumumkan rencana untuk menjadikan kawasan
    Blok M
    sebagai
    Ibu Kota ASEAN
    .
    Wacana ini menjadi salah satu prioritas yang sedang dibahas oleh tim transisi mereka.
    “Salah satu yang sudah dibahas dalam tim transisi, yaitu nomor satu menjadikan Blok M sebagai Ibu Kota ASEAN,” ujar anggota
    Tim Transisi Pramono-Rano
    Bidang Kebijakan Publik, Nirwono Joga, dalam diskusi di ruang Fraksi DPRD Jakarta, Selasa (21/1/2025).
    Rencananya, deklarasi Blok M sebagai Ibu Kota ASEAN akan dilakukan pada Juni atau Agustus 2025.
    “Kenapa Agustus? Karena Agustus adalah ulang tahun ASEAN. Kawasan Blok M akan menjadi Ibu Kota ASEAN, kalau sekarang baru sekretariat,” kata Nirwono.
    Menurut Nirwono, Blok M memiliki potensi besar untuk menjadi pusat aktivitas ASEAN karena popularitasnya yang terus meningkat di kalangan masyarakat.
    “Terlebih, Sekretariat ASEAN di Indonesia juga diketahui berada di Jalan Sisingamangaraja, Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,” tambahnya.
    Dia juga menekankan bahwa salah satu cara untuk mempromosikan Blok M sebagai Ibu Kota ASEAN adalah melalui festival kuliner yang melibatkan negara-negara ASEAN.
    “Paling mudah festival kuliner negara-negara ASEAN. Tidak hanya Thailand, Singapura, Filipina. Ada Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja,” kata Nirwono.
    Untuk merealisasikan rencana ini, tim transisi telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jakarta.
    Nirwono memastikan bahwa persiapan tata ruang dan program-program pendukung sudah mulai dilakukan oleh dinas terkait.
    “Tata ruang sudah disiapkan. Dinas terkait juga sudah menyiapkan program-programnya,” tutup Nirwono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Supratman: Pelaku industri busana muslim dapat perlindungan HAKI

    Supratman: Pelaku industri busana muslim dapat perlindungan HAKI

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Agtas memastikan para pelaku industri busana atau fesyen muslim di Indonesia akan mendapatkan perlindungan produk secara hukum jika mau mendaftarkan produknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

    “Ini adalah langkah positif untuk ekonomi Indonesia, khususnya dalam sektor industri kreatif. Kami juga mendorong pelaku industri untuk mendaftarkan produknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai bentuk perlindungan,” kata Agtas saat berdiskusi dengan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) tentang persiapan kegiatan Asian Islamic Fashion and Art (AIFA) yang digelar di Jakarta, Senin (20/1).

    Dalam siaran pers resmi yang disiarkan Selasa, dijelaskan Agtas dan jajarannya mendukung digelarnya kegiatan AIFA tersebut. Pasalnya, kegiatan itu bisa menjadi salah satu motor penggerak ekonomi rakyat yang harus diberikan perlindungan hukum.

    Dengan perlindungan hukum terhadap produk, Supratman meyakini persaingan usaha antar pelaku industri akan semakin sehat.

    Hal senada juga dikatakan Ketua Bidang Perdagangan Internasional MN KAHMI, Bambang Susanto. Selain meningkatkan perekonomian dalam negeri, Bambang menilai kegiatan bertaraf internasional ini juga berguna untuk membangun hubungan dagang yang baik antarnegara di ASEAN.

    Di saat yang sama, Ketua Panitia Pelaksana AIFA 2025, Viviana Hanifa, menjelaskan bahwa kegiatan yang akan berlangsung selama 25 Januari sampai 26 Januari 2025 ini merupakan kolaborasi pertama KAHMI dengan sektor industri dan pemangku kepentingan.

    Nantinya, rangkaian kegiatan ini akan dimulai dari Kahmi Award, fashion show busana muslim, dan pemecahan rekor MURI program jalan sehat oleh perempuan terbanyak mengenakan kerudung bermotif batik.

    “Kami ingin menjadikan AIFA sebagai model kolaborasi yang menunjukkan kekuatan industri fesyen Indonesia, sekaligus memecahkan rekor MURI yang memperlihatkan kekayaan budaya bangsa,” jelas Viviana.

    Dengan adanya kegiatan ini, dia berharap industri busana muslim di Indonesia semakin maju dan berkembang di skala nasional hingga tingkat negara–negara ASEAN.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • MSIG Life Luncurkan Asuransi Jiwa SURE, Bidik Generasi Muda

    MSIG Life Luncurkan Asuransi Jiwa SURE, Bidik Generasi Muda

    Jakarta, FORTUNE – PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (LIFE) atau MSIG Life meluncurkan produk Asuransi jiwa terbaru, Smile Ultima Term Life (SURE), yang menyasar keluarga dan generasi muda.

    Berdasarkan data OJK pada 2023, penetrasi asuransi jiwa di Indonesia saat ini masih rendah, yakni hanya 0,8 persen dari produk domestik bruto (PDB). Capaian itu jauh lebih rendah dari rata-rata negara ASEAN.

    Mayoritas keluarga Indonesia belum memiliki perlindungan asuransi memadai, meskipun kesadaran akan pentingnya ketahanan finansial semakin meningkat.

    Oleh sebab itu, CEO & President Director MSIG Life, Wianto Chen, menyatakan produk ini dirancang membantu nasabah mencapai tujuan keuangan jangka menegah sekaligus memiliki ketahanan finansial, baik saat terjadinya risiko maupun tidak.

    “Inovasi ini juga mendukung perlindungan spesifik untuk rencana keuangan jangka menengah, meningkatkan penetrasi dan mendukung target pertumbuhan industri asuransi jiwa di Indonesia,” ujarnya dalam keterangannya, dikutip Senin (20/1).

    Di samping itu, ia menjelaskan manfaat dari asuransi SURE tersebut adalah proteksi komprehensif yang meliputi perlindungan jiwa untuk risiko meninggal dunia, perlindungan terhadap 10 penyakit kritis mayor, serta pengembalian premi hingga 140 persen jika tidak terjadi klaim risiko selama masa perlindungan. 

    “Nasabah dapat mengatur fokus manfaat antara uang pertanggungan atau pengembalian premi lebih besar di akhir periode asuransi, serta penyesuaian premi, masa pembayaran, dan durasi perlindungan sesuai kebutuhan nasabah,” ujarnya.

    Keunggulan lainnya adalah dukungan teknologi digital seperti aplikasi VEGA by MSIG Life (VEGA) untuk mempermudah pengelolaan polis dan klaim, ditambah lagi dengan MyFit+ by MSIG Life, yang membantu nasabah menjalani gaya hidup sehat.

    Dengan dukungan agen yang mencatatkan pertumbuhan pendapatan premi sebesar 30 persen yoy dan peningkatan tenaga pemasar aktif hingga 40 persen yoy pada November 2024, Wianto yakin MSIG Life akan terus berkomitmen menjadi pelopor dalam memperkuat ketahanan finansial masyarakat Indonesia.

  • Kemendag: Januari- November 2024, Nilai Perdagangan Indonesia dan Korea Selatan Rp 299,3 Miliar – Halaman all

    Kemendag: Januari- November 2024, Nilai Perdagangan Indonesia dan Korea Selatan Rp 299,3 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Fajarini Puntodewi menyampaikan volume nilai perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan tembus 18,3 juta dolar AS atau setara Rp 299,3 miliar (kurs Rp 16.355).

    Angka tersebut, menurut Fajarini, merupakan volume perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan pada Januari hingga November 2024.

    Menurutnya, Korea Selatan merupakan salah satu mitra perdagangan terpenting bagi Indonesia.

    “Total volume perdagangan bilateral mencapai 18,3 juta dolar AS pada bulan Januari hingga November tahun lalu,” ucap Fajarini saat Forum Bisnis dan Bisnis Matching Indonesia-Korea Selatan di Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

    Fajarini menyampaikan, pada 2023 Kemendag mencatat proyek investasi Korea Selatan di Indonesia meliputi sektor manufaktur, ekonomi digital, dan energi terbarukan.

    Selain itu, kerja sama diharapkan  dapat meningkat pada tahun ini dan meliputi sejumlah sektor yang lebih luas.

    “Di antaranya bidang pembangunan infrastruktur, pangan, kendaraan listrik, pertanian dan peningkatan kapasitas SDM untuk pembangunan berkelanjutan,” tambahnya.

    Sebab, implementasi perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Korea Selatan, menjadi alat yang ampuh untuk membuka dan memperluas peluang kerja sama.

    Hal tersebut turut memperkuat komitmen bilateral dan menghadirkan solusi bagi Indonesia untuk menjadi mitra strategis Korea Selatan terutama di berbagai sektor.

    “Melalui acara ini akan membuka jalan bagi hubungan yang lebih erat dan kemitraan yang saling menguntungkan,” tambahnya.

  • VIDEO Indonesia Akan Rilis Paspor Baru pada Agustus 2025: Harap Tingkatkan Posisi di Internasional – Halaman all

    VIDEO Indonesia Akan Rilis Paspor Baru pada Agustus 2025: Harap Tingkatkan Posisi di Internasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI berencana meluncurkan paspor baru pada Agustus 2025 untuk meningkatkan tingkat keamanan.

    Rencana ini merupakan langkah responsif atas hasil peringkat Henley Passport Index yang menunjukkan Indonesia masih jauh dalam hal kekuatan paspor dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Singapura dan Malaysia.

    Henley & Partners, sebuah perusahaan konsultan residensi ternama, baru-baru ini merilis daftar peringkat paspor dunia berdasarkan kemampuan paspor untuk mengakses berbagai negara tanpa visa atau kekuatan dari paspor tersebut 

    Hasilnya, paspor Indonesia menempati peringkat 65 dunia, sementara Singapura berada di posisi puncak dengan peringkat 1, dan Malaysia di peringkat 11.

    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto, dalam konferensi pers Hari Bhakti Imigrasi ke-75 di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (19/1/2025), mengungkapkan pihaknya akan meluncurkan paspor baru dengan tingkat kekuatan yang lebih baik.

    “Kita merencanakan akan mengubah paspor baru, akan merilis paspor baru pada bulan Agustus,” kata Agus.

    Kata dia, salah satu pembaruan yang nantinya akan ada dalam paspor Indonesia yakni soal pemenuhan standarisasi tingkat Internasional.

    Agus berharap pembaruan ini akan memperbaiki kualitas paspor Indonesia.

    “Mudah-mudahan inovasi yang kita lakukan ini bisa meningkatkan standar kualitas daripada paspor Indonesia,” ujar Agus.

    “Jadi mudah-mudahan nanti bulan Agustus kita bisa rilis dan mudah-mudahan itu bisa meningkatkan indeks rasio,” tandas dia.

    Sebagai informasi, saat ini paspor Indonesia hanya bisa mengakses 76 destinasi tanpa menggunakan visa.

    Sementara itu, untuk Singapura berada di peringkat 1 dengan 195 dari 199 destinasi global tanpa Visa.

    Setelahnya, Malaysia yang berada di peringkat ke-11 dunia dan kedua di ASEAN paspornya bisa bebas visa ke 183 destinasi.

    Di urutan ketiga ASEAN dan ke 19 dunia ada Brunei Darussalam dengan paspor bebas visa ke 166 destinasi.

    Selanjutnya, ada Timor Leste yang berada di peringkat ke-51 dengan paspor bebas visa ke 97 destinasi.(*)

     

     

  • Siap-Siap, Indonesia Bakal Kebanjiran Relokasi Pabrik Asal China – Page 3

    Siap-Siap, Indonesia Bakal Kebanjiran Relokasi Pabrik Asal China – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza meminta para pengelola kawasan industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam agar bersiap rebut peluang apabila terjadi relokasi pabrik dari China ke Indonesia, menyusul terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).

    Hal itu disampaikan Wamenperin ketika berdialog bersama para pengelola kawasan industri di Kawasan Industri Batamindo, Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Jumat (17/1/2025). Kunjungan itu juga guna melihat kesiapan 19 kawasan industri yang memungkinkan sebagai tujuan relokasi pabrik asal China.

    Menurut Wamen Faisol, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi tujuan relokasi di saat Presiden Trump berencana menetapkan hambatan tarif (barrier tariffs) impor baru untuk seluruh produk yang berasal dari Negeri Tirai Bambu.

    “Hal ini ditangkap oleh para pelaku usaha di RRT sebagai sebuah hambatan untuk melakukan ekspor langsung dari RRT ke AS. Mereka melihat kemungkinan berusaha dengan mencari lokasi-lokasi baru terutama di kawasan ASEAN, dan merelokasi pabriknya agar bisa langsung melakukan ekspor dari negara-negara produksi,” kata Wamen Faisol.

    Wamenperin mengatakan, Indonesia dipandang sebagai negara yang memiliki stabilitas ekonomi, serta strategis lokasinya sebagai tujuan investasi atau relokasi pabrik. Apalagi, berbagai kawasan industri yang berada di KEK Batam cukup siap apabila tren relokasi itu nantinya terjadi.

    “Ada beberapa sektor yang memiliki niat untuk relokasi. Oleh karena itu, persiapan dari masing-masing kawasan industri menjadi sangat penting. Selain elektronik, ada juga tekstil, alas kaki, dan otomotif yang rupanya melihat bahwa semakin sulit peluang untuk ekspor dari RRT langsung ke AS,” ujar Wamenperin.

    Selain mengunjungi Batamindo, Wamen Faisol juga mendatangi Kawasan Industri Bintan Industrial Estate (BIIE), sebagai kawasan yang didesain khusus untuk industri halal. Dengan luas mencapai 4.000 hektare, menurut Wamenperin, BIIE juga berpeluang besar dikembangkan melalui relokasi perusahaan-perusahaan yang berasal dari RRT.

    “Semua upaya relokasi ini dan kesiapan industri di KEK Batam ini dalam rangka memperkuat Indonesia sebagai negara yang bisa memproduksi barang-barang manufaktur, yang kita bangga dengan tulisan Made in Indonesia di setiap produk,” tutur Faisol.