Organisasi: ASEAN

  • Komisi I DPR Sebut Dampak AS Setop Bantuan Tak Signifikan ke RI

    Komisi I DPR Sebut Dampak AS Setop Bantuan Tak Signifikan ke RI

    Jakarta

    Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta menilai langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membekukan semua bantuan luar negeri di seluruh dunia dapat berdampak pada berbagai program pembangunan di Indonesia. Kendati demikian, kata Sukamta, dampakmya tidak begitu signifikan.

    “Penghentian bantuan dari USAID dapat berdampak pada berbagai program pembangunan di Indonesia, seperti program kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Namun, dampaknya saya kira tidak signifikan karena Indonesia tidak tergantung pada Amerika Serikat,” kata Sukamta kepada wartawan, Minggu (26/1/2025).

    Seperti diketahui, AS membekukan bantuan ke luar negeri termasuk Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) untuk program-program di seluruh dunia. Sementara, kata Sukamta, Indonesia juga menerima bantuan dari AS salah satunya USAID.

    “Bantuan Amerika Serikat (AS) ke Indonesia dilakukan melalui berbagai lembaga, salah satunya adalah USAID (United States Assistance for International Development). USAID telah memberikan komitmen dana senilai lebih dari 65 juta dolar AS di Indonesia sejak Maret 2020 untuk pengujian, pelacakan kontak, komunikasi risiko, dan perawatan pasien COVID-19,” ujarnya.

    Sukamta memerinci bantuan AS ke Indonesia sebagai berikut:

    Bantuan Kesehatan USAID telah memberikan bantuan senilai 30 juta dolar AS untuk mendukung pengguliran vaksin nasional, peralatan dan pasokan medis.

    AS juga memberikan bantuan ekonomi melalui lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan ADB.

    Bantuan Kemanusiaan

    Kendati demikian, kata Sukamta, kebijakan Trump itu dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk mencari kerja sama alternatif lain dengan negara lain. Misalnya, kata Sukamta, dengan negara ASEAN atau Uni Eropa.

    “Di sisi lain, kebijakan Trump dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk mencari kerja sama alternatif dengan negara-negara lain, seperti Tiongkok, Uni Eropa, atau negara-negara ASEAN lainnya,” ujarnya.

    AS Setop Bantuan ke LN

    Departemen Luar Negeri AS membekukan hampir semua bantuan luar negeri di seluruh dunia. Keputusan ini diambil usai perintah eksekutif Donald Trump yang kembali menjabat sebagai Presiden AS.

    Dilansir CNN, Sabtu (25/1), Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengirim telegram ke semua pos diplomatik AS pada hari Jumat yang menguraikan langkah tersebut. Pesan itu mengancam pendanaan miliaran dolar dari Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) untuk program-program di seluruh dunia.

    Bantuan luar negeri telah menjadi sasaran kemarahan dari Partai Republik di Kongres dan pejabat pemerintahan Trump, tetapi pendanaan tersebut hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan anggaran AS. Cakupan perintah eksekutif dan telegram berikutnya telah membuat pejabat kemanusiaan terguncang.

    (whn/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pemerintah Tetapkan Target 6,6 GW Energi Bersih untuk Klaster Industri di Indonesia

    Pemerintah Tetapkan Target 6,6 GW Energi Bersih untuk Klaster Industri di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menargetkan pengembangan klaster industri dengan kapasitas energi bersih mencapai 6,6 gigawatt (GW). Saat ini, beberapa klaster industri di Indonesia telah terintegrasi, dengan konsumsi energi sebesar 4,5 GW. 

    Dalam rencana pengembangan, kapasitas ini akan ditambah sebesar 2,5 GW, sepenuhnya menggunakan energi bersih.

    “Tujuan kami adalah memastikan seluruh kebutuhan energi sebesar 6,6 GW di klaster ini dipenuhi melalui sumber energi bersih,” kata Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, dalam pernyataan resmi pada Minggu (26/1/2025).

    Rosan menekankan pentingnya pendekatan berbasis klaster untuk membangun ekosistem industri yang berkelanjutan. Ia mengungkapkan Indonesia telah meluncurkan klaster industri dengan target emisi nol (net zero emission), yang pertama di kawasan ASEAN. Salah satu contoh nyata adalah klaster industri nikel, di mana seluruh rantai pasok, mulai dari produksi hingga daur ulang baterai kendaraan listrik, berada dalam satu lokasi terpadu.

    Menurutnya, potensi energi terbarukan di Indonesia sangat besar, termasuk energi surya, angin, air, panas bumi, dan gelombang laut, dengan total potensi mencapai 3.700 GW. Namun, kapasitas terpasang saat ini masih sangat minim, terutama untuk panas bumi, yang baru dimanfaatkan kurang dari 1% dari total cadangan terbesar di dunia, khususnya di Jawa dan Sumatra.

    “Ini adalah peluang besar yang harus kita manfaatkan,” ujar Rosan.

    Meskipun memiliki sumber daya melimpah, ia menekankan pentingnya kolaborasi dalam aspek pendanaan, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. Rosan pun mengundang mitra internasional untuk bekerja sama mewujudkan target emisi nol bersih.

    “Dengan teknologi baru, komitmen politik yang kuat dari pemerintah, dan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia, saya optimistis target ini dapat tercapai, bahkan lebih cepat dari target 2060 seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo,” tambahnya.

    Ia juga menekankan setiap proyek di kawasan industri baru harus dirancang untuk mencapai emisi nol bersih sejak awal operasinya. Pemerintah terus mendorong perusahaan lokal dan asing untuk menggunakan energi bersih dan menjadikan keberlanjutan sebagai prioritas utama dalam setiap proyek mereka.

  • Sekjen Kemenag bicara kemanusiaan-lingkungan di Konferensi Islam ASEAN

    Sekjen Kemenag bicara kemanusiaan-lingkungan di Konferensi Islam ASEAN

    Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin saat menjadi pembicara dalam Konferensi Islam ASEAN di Bangkok, Thailand. (ANTARA/HO-Kemenag)

    Sekjen Kemenag bicara kemanusiaan-lingkungan di Konferensi Islam ASEAN
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 26 Januari 2025 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – Sekjen Kementerian Agama Kamaruddin Amin mewakili Indonesia pada Konferensi Islam ASEAN III di Thailand,  menjadi salah satu pembicara kunci membahas masalah kemanusiaan dan pelestarian lingkungan.

    “Rasulullah SAW. sebagai teladan utama telah menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam membangun masyarakat yang adil, beradab, dan harmonis,” kata Kamaruddin Amin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Konferensi Islam ASEAN digelar oleh Kerajaan Arab Saudi di Bangkok, Thailand, 25 hingga 27 Januari 2025. Konferensi ini dibuka oleh Menteri Urusan Agama Arab Saudi Syekk Abdul Latif bin Abd Aziz Al Syekh. Acara internasional ini dihadiri para pejabat, tokoh agama, intelektual dan akademisi, serta para peneliti dari negara anggota ASEAN.

    Konferensi tersebut menjadi platform untuk menyebarkan pesan harmoni, cinta dan toleransi, mempromosikan perdamaian dan moderasi, serta menolak ekstremisme dan terorisme. Kamaruddin mengatakan Al Quran dalam surat Ali Imran ayat 110 menyebutkan bahwa umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, serta beriman kepada Allah.

    Ayat ini, kata dia, menjelaskan posisi ideal umat Islam sebagai komunitas pembawa kebaikan. Namun, menjadi umat terbaik bukanlah label yang diwariskan begitu saja, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui keimanan, amal saleh, dan kontribusi nyata bagi umat manusia.

    “Ajaran Rasulullah mencakup hubungan vertikal (hablum minallah), yaitu ketaatan kepada Allah SWT, serta hubungan horizontal (hablum minannas), yakni interaksi yang adil dan penuh kasih sayang dengan sesama manusia,” kata dia.

    “Rasulullah SAW. juga menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan alam (hablum minal alam), yang mencakup kewajiban untuk merawat lingkungan dan memanfaatkan sumber daya secara bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini terangkum dalam konsep Khaira Ummah,” kata dia menambahkan.

    Kamaruddin menjelaskan konsep Khaira Ummah adalah prinsip-prinsip dasar yang dirumuskan untuk membangun komunitas ideal dan unggul. Prinsip ini menawarkan fondasi etis dan praktis untuk membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia.

    Ada lima prinsip utama yakni kejujuran, amanah dan menempati janji, keadilan, tolong-menolong, serta konsistensi.

    “Prinsip Mabadi Khaira Ummah memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menghadapi dua isu utama abad ini yakni krisis kemanusiaan dan kerusakan lingkungan,” kata dia.

    Kamaruddin lalu menawarkan tiga solusi utama dalam menguatkan nilai kemanusiaan dan merawat lingkungan.

    Pertama, penguatan pendidikan multidimensional. Menurutnya, pendidikan berbasis nilai Islami perlu diperkuat dengan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan ekologis. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kurikulum yang tidak hanya menekankan ilmu agama, tetapi juga menanamkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan solidaritas kemanusiaan.

    “Negara-negara ASEAN dapat mempromosikan pertukaran pelajar dan program lintas budaya untuk memperkuat pemahaman dan kerja sama antarbangsa dalam semangat Khaira Ummah,” ujar Kamaruddin.

    Kedua, kolaborasi regional untuk keberlanjutan. Negara-negara ASEAN perlu memperkuat kolaborasi dalam mengatasi tantangan lingkungan melalui kebijakan bersama yang berfokus pada keberlanjutan.

    Kolaborasi ini mencakup inisiatif seperti pengelolaan hutan secara kolektif, investasi dalam teknologi hijau, dan upaya bersama untuk mengurangi emisi karbon.

    Ketiga, membangun kepemimpinan moral di kawasan. Dunia Islam, khususnya di ASEAN, perlu melahirkan pemimpin-pemimpin moral yang mampu menjadi teladan dalam menyelesaikan krisis global.

    Pemimpin dengan integritas yang tinggi dan berpegang teguh pada prinsip Al-Istiqamah atau konsistensi akan mampu mengarahkan masyarakat menuju kemajuan yang berkelanjutan.

    Sumber : Antara

  • Ekspor China Kian Banjiri Asia Tenggara Termasuk Indonesia, Apa Dampaknya? – Halaman all

    Ekspor China Kian Banjiri Asia Tenggara Termasuk Indonesia, Apa Dampaknya? – Halaman all

     

     

    TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA – Ekspor produk barang dari China semakin membanjiri negara-negara Asia Tenggara  berdasarkan data statistik terbaru. 

    Para pengamat mengatakan China memang menggencarkan ekspor ke Asia Tenggara termasuk Indonesia karena dua hal utama.

    Pertama karena produk barang China semakin hilang pamor di Barat akibat ketegangan geopolitik.

    Dan kedua  diperparah dengan kepemimpinan kedua Presiden Donald Trump di Amerika Serikat.

    Membanjirnya ekspor China ke Asia Tenggarabisa jadi merupakan keuntungan atau tantangan.

    Apa yang Harus Dilakukan?

    Para pengamat mengatakan negara-negara ASEAN perlu mengembangkan strategi yang terkoordinasi untuk menyeimbangkan antara menyelamatkan perekonomian dalam negeri dan hubungan politik dengan China. 

    Pasalnya, di satu sisi konsumen Asia tenggara diuntungkan dengan keragaman produk dan keterjangkauan harga dari produk-produk China.

    Namun di sisi lain, industri lokal terancam dengan persaingan yang terus meningkat.

    “Demi menandingi harga-harga murah (produk China), para pengusaha dalam negeri berkurang keuntungannya, menutup pabrik dan banyak yang kehilangan pekerjaan,” kata Doris Liew, ekonom dan asisten manajer penelitian di lembaga pemikir Malaysia, Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS).

    “Asia Tenggara sedang bergulat dengan efek riak dari melimpahnya ekspor Tiongkok, sebuah tantangan yang dihadapi hingga ke luar kawasan ini.”

    Negara-negara Asia Tenggara kemudian mengambil langkah menghadapi serbuan ekspor China, salah satunya dengan kebijakan anti-dumping.

    Namun menurut pengamat, keberhasilan upaya tersebut akan tergantung dari apakah negara-negara Asia Tenggara dapat bekerja sama mengatasinya.

    “Faktanya, konsekuensinya sangat berbeda di masing-masing industri …. antar kawasan atau bahkan antar industri hasilnya berbeda,” kata Diana Choyleva, ekonomi dari lembaga Enodo Economics kepada CNA.

    Genjot Mesin Ekspor

    China menggenjot mesin ekspor di semua lini di tengah melemahnya perekonomian akibat terpuruknya sektor properti dan merosotnya permintaan dalam negeri. Saat ini, ekspor China mencakup 20 persen dari produk domestik bruto (PDB) mereka. 

    Ekspor China pada 2024 tumbuh 7,1 persen menjadi 25,45 triliun yuan (US$3,47 triliun), untuk pertama kalinya melampaui 25 triliun yuan, menurut data bea cukai China yang dirilis pada 13 Januari lalu.

    “China mengukuhkan posisinya sebagai negara perdagangan terbesar di dunia,” ujar Wang Lingjun, wakil kepala Administrasi Umum Bea Cukai, dalam sebuah konferensi pers hari Senin.

    Overproduksi oleh para manufaktur China, ditambah dengan tantangan perekonomian dalam negeri, telah menyebabkan surplus produk, mulai dari barang murah hingga mewah, kata Liew.

    China terus mengirimkan barang-barang murah seperti tekstil dan pakaian ke berbagai negara, sembari meningkatkan produksi barang-barang bernilai tinggi. Nilai ekspor barang andalan China yang disebut “trio baru”, yaitu kendaraan listrik, baterai lithium dan panel surya mencapai 1 triliun yuan tahun lalu, meningkat hingga 900 persen dibanding satu dekade sebelumnya.

    “Untuk mengurangi kelebihan pasokan, manufaktur China mengekspor produk-produk mereka – yang seringkali harganya di bawah ongkos produksi – sehingga mengganggu pasar global,” kata Liew kepada CNA, menambahkan bahwa kebijakan industri China turut menyumbang dalam strategi ini.

    Akibat Ketegangan China dengan Barat

    Para pengamat mengatakan, produk-produk ini semakin banyak yang masuk ke Asia Tenggara akibat ketegangan antara China dan Barat.

    Konflik geopolitik ini menyebabkan barang-barang produksi China sulit masuk Amerika Serikat akibat tarif tinggi.

    “Hubungan perdagangan yang semakin retak antara AS dan China juga dapat meningkatkan ketegangan perdagangan di Asia. Dengan berkurangnya permintaan dari AS dan Eropa, China telah beralih ke pasar Asia,” kata Priyanka Kishore, direktur dan ekonom utama di Asia Decoded, kepada CNA.

    Pengiriman dari China ke negara-negara anggota ASEAN melonjak 18,9 persen pada Desember lalu dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, berdasarkan data bea cukai China yang dirilis pekan lalu.

    Secara keseluruhan, ekspor China pada Desember naik 10,7 persen dibanding periode sebelumnya.

    Kinerja yang kuat ini sebagian didorong oleh eksportir China yang bergegas mengirimkan produk ke luar negeri untuk mengantisipasi ancaman tarif dari presiden terpilih AS Donald Trump, kata para pengamat.

    Pengiriman China ke AS juga melonjak 15,6 persen pada Desember dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

    “Percepatan perdagangan menjadi lebih terlihat pada Desember sebagai akibat dari efek Tahun Baru Imlek dan pelantikan Donald Trump,” kata Xu Tianchen, ekonom senior di Economist Intelligence Unit, seperti dikutip Reuters.

    ASEAN adalah ekonomi terbesar ketiga di Asia. Ditambah dengan perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN, China semakin leluasa mengekspor produk mereka ke kawasan ini.

    Proporsi ekspor Tiongkok ke negara-negara anggota ASEAN telah meningkat dari 6,9 persen pada awal abad ini menjadi sekitar 16 persen saat ini.

    Data bea cukai China menunjukkan bahwa ASEAN muncul sebagai pasar ekspor terbesar Tiongkok pada tahun 2023, dengan nilai tahunan mencapai US$523,7 miliar.

    Dampaknya Untung atau Buntung?

    Bertambahnya produk asal China ke Asia Tenggara telah menguntungkan para konsumen.

    Produk-produk China biasanya lebih murah jika dibandingkan dengan produk serupa di ASEAN, sehingga konsumen – terutama dari kalangan menengah ke bawah – punya pilihan barang dengan harga lebih terjangkau.

    Produk berteknologi tinggi asal China seperti kendaraan listrik kini juga dianggap memberikan kualitas yang baik dengan harga lebih murah, mematahkan persepsi masa lalu soal barang made-in-China yang berkualitas buruk.

    Namun derasnya aliran barang dari China juga merugikan para pengusaha lokal dan merugikan masyarakat. Pasalnya, produsen di dalam negeri tidak mampu bersaing dengan barang China yang jauh lebih murah.

    Persaingan yang tidak seimbang ini berisiko menurunkan kapasitas produksi di negara-negara ASEAN, kata Liew dari IDEAS.

    Industri yang Terdampak di Indonesia

    Industri yang paling terdampak di Indonesia adalah tekstil dan keramik, kata Muhammad Zulfikar, direktur China-Indonesia di lembaga penelitian Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Jakarta.

    “Masuknya barang-barang China ke Indonesia menghancurkan bisnis-bisnis lokal,” katanya kepada CNA.

    Tahun lalu, industri tekstil, garmen, dan alas kaki di Indonesia tutup pabrik, membuat lebih dari 50.000 orang kehilangan pekerjaan.

    Sementara itu, 2.000 pabrik di Thailand tutup antara Juli 2023 dan Juni 2024, dengan 50.000 orang yang jadi menganggur.

    Fenomena ini telah mengguncang sektor manufaktur Thailand yang menyumbang hampir seperempat dari PDB negara tersebut. 

    “Lonjakan impor China yang murah telah memicu protes di banyak negara ASEAN dan penolakan secara verbal dari pemerintah,” kata Kishore.

    “Karena lingkungan perdagangan yang tidak bersahabat di Barat, China kemungkinan akan mengarahkan lebih banyak kelebihan pasokannya ke negara-negara tetangganya, yang akan berpotensi menyebabkan lebih banyak gesekan di sektor perdagangan.”

    Sejumlah negara Asia Tenggara telah mengambil tindakan.

    Vietnam meluncurkan penyelidikan anti-dumping pada bulan Agustus 2024 terhadap baja canai panas dari China dan India.

    Negara ini juga memperpanjang masa penerapan bea masuk untuk produk aluminium dari China selama lima tahun lagi, dengan tarif pajak antara 2,85 persen hingga 35,58 persen.

    Selain itu, Vietnam menangguhkan operasional raksasa e-commerce China, Temu, pada Desember 2024 setelah melewatkan tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah untuk mendaftarkan perusahaan tersebut.

    Langkah ini diambil setelah pemerintah Vietnam menyuarakan kekhawatiran tentang keaslian produk Temu yang harganya sangat murah dan dampaknya terhadap produsen Vietnam.

    Sementara itu, Thailand telah mengidentifikasi 58 produk, termasuk baja dan furnitur, sebagai target bea masuk anti-subsidisasi, dan mengusulkan pengenaan tarif 30,9 persen untuk baja canai panas China.

    Untuk mengelola impor berbiaya rendah, Thailand juga menerapkan pajak pertambahan nilai sebesar 7 persen untuk barang-barang di bawah 1.500 baht pada Juli 2024.

    Pada Desember 2024, langkah ini telah menyebabkan penurunan 20 persen impor barang murah yang sebagian besarnya dari China.

    Di Indonesia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada Juli 2024 mengatakan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan penerapan bea masuk hingga 200 persen untuk berbagai impor dari China, seperti tekstil, keramik, dan barang-barang lainnya, demi melindungi industri dalam negerinya.’

    Ambil Pendekatan Lain

    Menurut para pengamat, berbagai langkah ini tidak akan sampai menyebabkan konfrontasi ekonomi yang besar antara China dan negara-negara Asia Tenggara.

    Kishore menyoroti bahwa China adalah pemasok utama barang-barang penting seperti mesin dan bahan kimia ke negara-negara ASEAN.

    “Mengenakan pajak yang besar untuk barang-barang ini hanya akan merugikan produsen dalam negeri,” katanya.

    “Akan lebih baik bagi kepentingan ASEAN untuk mengambil pendekatan yang seimbang dan menyelesaikan masalah melalui dialog dengan China daripada melakukan pembalasan perdagangan.”

    Senada, Choyleva dari Enodo Economics mencatat bahwa Asia Tenggara adalah “wilayah sasaran” bagi ekspor China karena faktor-faktor seperti kedekatan geografis, “infrastruktur yang layak”, serta basis industri yang ada. Berbagai kondisi tersebut memudahkan perusahaan-perusahaan asal China untuk memindahkan barang jadi mereka ke Asia Tenggara.

    “Sebagian besar aktivitas ini (ekspor China ke Asia Tenggara) bukanlah bagian dari strategi terkoordinasi oleh Beijing… tetapi lebih merupakan inisiatif dari perusahaan-perusahaan individu, seringkali swasta, yang ingin mencari pasar untuk produksi mereka sendiri,” ujarnya kepada CNA.

    Para pejabat China belum secara langsung menanggapi laporan-laporan tentang kelebihan ekspor di Asia Tenggara. Namun, Beijing secara konsisten membantah tuduhan-tuduhan tentang kelebihan kapasitas industri, terutama di sektor-sektor seperti kendaraan listrik, baterai lithium, dan panel surya.

    Mereka berargumen bahwa klaim-klaim tersebut tidak berdasar dan hanya menjadi dalih untuk proteksionisme ekonomi demi menekan perkembangan industri China.

    Mengandalkan Respons Regional

    Untuk mengatasi dampak buruk gelombang ekspor China yang terus meningkat, para pengamat mengatakan hal itu membutuhkan respons kolektif negara-negara anggota ASEAN.

    “(Kondisi ekonomi di kawasan) kemungkinan akan terus membujuk perusahaan-perusahaan China agar berinvestasi lebih banyak dalam perekonomian mereka dan membatasi ekspor,” kata Kishore, sambil memberikan catatan bahwa upaya ini akan sangat terasa di industri seperti manufaktur kendaraan listrik yang dapat membantu meningkatkan kemampuan teknologi ASEAN.

    Menurut Liew dari IDEAS, kecil kemungkinannya Asia Tenggara akan menjadi “tempat pembuangan” untuk kelebihan produksi China.

    Pasalnya, kata dia, meski populasi Asia Tenggara cukup besar, yaitu 675 juta jiwa, namun mereka tidak memiliki daya beli yang cukup untuk menyerap kelebihan barang dalam jumlah besar. Selain itu, “kontrol anti-dumping secara berkala” membantu menjaga distorsi pasar.

    Jika dikelola dengan hati-hati, integrasi ekonomi yang lebih dalam dengan China malah akan membawa manfaat infrastruktur, teknologi canggih dan penciptaan lapangan kerja, kata Choyleva dari Enodo Economics.

    Meskipun begitu, dampaknya kemungkinan akan “sangat tidak merata” karena negara-negara ASEAN memiliki tingkat kemajuan yang berbeda-beda, ujar Choyleva.

    Negara-negara ASEAN juga belum kompak dalam merespons China, tambah Choyleva.

    Misalnya Thailand, kata dia, pernah bernegosiasi untuk akses bebas tarif bagi masuknya mobil listrik China sebelum perang harga terjadi dan melemahkan produsen lokal.

    “Perbedaan pandangan politik antara negara anggota ASEAN juga akan menghambat koordinasi,” kata dia.

    Liew dari IDEAS percaya bahwa diperlukan respons regional yang lebih terkoordinasi dan proaktif.

    “Para pembuat kebijakan harus fokus pada penguatan industri dalam negeri melalui inovasi dan investasi, sembari menerapkan kebijakan perdagangan yang tepat sasaran untuk mempertahankan tingkat persaingan yang adil,” katanya.

    “Kemampuan Asia Tenggara untuk beradaptasi, akan menentukan apakah kawasan ini akan muncul sebagai korban dari kelebihan pasokan global atau menjadi pemain yang tangguh di pasar global.”

    Sumber: Channel News Asia

     

  • Pakar dari Malaysia Sebut Indonesia Sudah Benar Larang Motor Masuk Jalan Tol

    Pakar dari Malaysia Sebut Indonesia Sudah Benar Larang Motor Masuk Jalan Tol

    Jakarta

    Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras mengusulkan agar motor gede (moge) dibolehkan masuk dan melintasi jalan tol. Sementara itu pakar dari Malaysia justru setuju dengan kebijakan di Indonesia saat ini yang melarang masuk tol.

    Sebelumnya Andi mendorong wacana motor masuk tol di Indonesia dengan alasan kebijakan tersebut akan menambah pendapatan negara. Selain itu, kendaraan moge, kata dia, juga dinilai tak akan merusak struktur jalan tol.

    “Sekadar masukan aja sebenarnya untuk sebagai salah satu pengguna yang potensial menurut saya. Kalau kita berbicara tentang selama ini kita melihat juga kan, moge dalam hal ini misalkan motor pengawal, itu kan bisa masuk gitu loh. Kalau boleh dibilang nothing is different lah dengan motor gede yang lainnya gitu,” kata Andi, dikutip dari detikNews, Sabtu (25/1).

    “Jadi pertimbangan-pertimbangan saya sebenarnya hanya sebagai salah satu pangsa pasar jalan tol kita, potensi pendapatan jalan tol yang mana kemudian saya kira tidak memberikan dampak yang sangat jelek terhadap jalan tol,” tutur politikus Partai Gerindra tersebut.

    “Karena tidak terlalu berat dan tidak seperti kendaraan logistik yang begitu besar. Tentu tergantung sama kondisi jalan gitu loh. Kalau motor gede ini kan cenderung menurut saya tidak merusak, tinggal membuat aturannya aja. Aturan bagaimana agar supaya tertib berkendara gitu loh,” kata dia menambahkan.

    Direktur Malaysian Institute of Road Safety Research (MIROS) Zulhaidi Mohd Jawi (kiri) Foto: Dok. Istimewa

    Pendapat Pakar dari Malaysia

    detikOto pernah mewawancarai Direktur Malaysian Institute of Road Safety Research (MIROS) Zulhaidi Mohd Jawi, soal kebijakan Indonesia saat ini yang melarang motor masuk tol. Kata Zulhaidi, kebijakan tersebut sejatinya sudah benar.

    “Kalau dari filosofi safety, sebetulnya Indonesia yang benar. Sebab di jalan tol itu rata-rata kecepatannya tinggi. Jadi jika terjadi apa-apa, misal kecelakaan atau kesilapan, akan lebih parah (dampaknya bagi pengguna motor),” kata Zulhaidi beberapa waktu lalu.

    Di negara asal Zulhaidi, Malaysia, motor memang dibolehkan masuk tol. Tapi kata dia, kebijakan itu sudah diterapkan sejak lama, hingga membudaya. Jadi, sangat sulit jika kebijakan itu ditarik lagi oleh pemerintah Malaysia.

    Sebagai informasi, berbagai jenis motor boleh mengakses jalan tol di Malaysia tanpa terkecuali, bahkan untuk motor bebek yang berukuran kecil sekalipun. Pengendara motor juga tidak dikenakan biaya alias gratis.

    “Kalau di Malaysia (motor boleh masuk tol) itu sudah terlanjur diterapkan lebih awal, sejak jalan tol diperkenalkan. Jadi secara politik sudah agak susah kalau kebijakan itu ditarik lagi (atau dibatalkan),” kata pria yang pernah menjadi Communications Manager di ASEAN New Car Assessment Program (ASEAN NCAP) itu.

    “Tapi untuk safety, sebenarnya tidak sesuai. Karena motor itu harus jaga keseimbangan, dan di jalan tol dia bisa cepat hilang keseimbangan (karena kecepatan tinggi). Jika sesuatu terjadi, pengendara roda dua jatuh, risikonya lebih tinggi. Meski pakai helm (dan peralatan safety), jika terjatuh tetap berbahaya,” bilang Zulhaidi.

    (lua/riar)

  • Menteri Rosan: Indonesia akan Miliki Klaster Industri dengan Energi Bersih Hingga 6,6 GW – Halaman all

    Menteri Rosan: Indonesia akan Miliki Klaster Industri dengan Energi Bersih Hingga 6,6 GW – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyatakan, Indonesia tengah mendorong pengembangan klaster industri yang berbasis energi bersih dan keberlanjutan ditandai dengan keberadaan klaster industri dengan kapasitas energi bersih hingga 6,6 GW. 
     
    Bahkan menurutnya, Indonesia akan memiliki beberapa klaster industri yang terintegrasi serta dapat mengonsumsi sekitar 4,5 GW energi. Rencananya pemerintah akan menambahkan 2,5 GW lagi dan semuanya menggunakan energi bersih. 

    Hal tersebut dia sampaikan dalam sesi panel di World Economic Forum (WEF) bertajuk “Industrial Clusters as Energy Pioneers” di Davos, Swiss.

    “Target kami adalah memastikan seluruh kebutuhan energi sebesar 6,6 GW di klaster ini menggunakan energi bersih,” ujar Rosan dalam keterangannya, Minggu (26/1/2025).

    Lebih lanjut, Menteri Rosan menyoroti pentingnya pendekatan berbasis klaster industri untuk membangun ekosistem industri yang berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa Indonesia telah meluncurkan klaster industri dengan target emisi nol (net zero emission) yang pertama di ASEAN. 

    Salah satu contohnya adalah klaster industri terkait nikel, di mana seluruh rantai pasok mulai dari produksi nikel hingga daur ulang baterai kendaraan listrik terintegrasi dalam satu lokasi.
     
    Menteri Rosan juga menyoroti besarnya potensi Indonesia dalam energi terbarukan, termasuk tenaga surya, angin, air, panas bumi, dan gelombang laut, dengan total potensi mencapai 3.700 GW. 

    “Indonesia memiliki cadangan panas bumi terbesar di dunia, khususnya di Jawa dan Sumatra, namun yang telah terpasang saat ini baru kurang dari 1 persen. Ini menunjukkan peluang besar yang masih bisa digarap,” jelasnya.

    Meski memiliki sumber daya yang melimpah, Rosan menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan kolaborasi dalam hal pendanaan, teknologi, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, ia mengundang mitra internasional untuk berkolaborasi dalam mewujudkan target emisi nol. 

    “Dengan teknologi baru, kemauan politik yang kuat dari pemerintah, serta dukungan penuh rakyat Indonesia, kami yakin dapat mencapai target ini, bahkan mungkin lebih awal dari 2060, seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo,” katanya.

     
    Rosan juga menekankan bahwa setiap proyek yang diluncurkan di kawasan industri baru harus dirancang untuk mencapai emisi nol bersih sejak hari pertama. 

    “Kami terus mendorong perusahaan, baik lokal maupun asing, untuk menjadikan keberlanjutan sebagai prioritas utama dalam setiap proyek yang mereka jalankan,” tegasnya.

    Selain itu, berbagai langkah strategis yang diambil Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara tetangga dalam menarik investasi. Menurutnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selalu konsisten dalam memberikan kemudahan bagi investor.
     
    “Kami terus mereformasi kebijakan dan regulasi. Proses perizinan kini semakin sederhana dan terintegrasi di bawah Kementerian Investasi, termasuk pemberian insentif fiskal. Semuanya dapat kami proses langsung,” ungkap Rosan.

     

  • Rosan Ungkap Potensi Energi Bersih 3.700 GW, Baru Dipakai 1%

    Rosan Ungkap Potensi Energi Bersih 3.700 GW, Baru Dipakai 1%

    Jakarta

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, Indonesia punya potensi pembangkit listrik dari energi bersih hingga 3.700 GW. Sumber energi bersih itu berasal dari tenaga surya, angin, air, panas bumi, dan gelombang laut.

    Untuk cadangan panas bumi, kata Rosan, Indonesia memiliki potensi besar di daerah Jawa dan Sumatera. Namun begitu, ia menyebut pemanfaatan potensi tersebut masih kurang dari 1%. Hal itu ia ungkap dalam forum World Economic Forum (WEF) bertajuk “Industrial Clusters as Energy Pioneers” di Davos, Swiss, beberapa waktu lalu.

    “Indonesia memiliki cadangan panas bumi terbesar di dunia, khususnya di Jawa dan Sumatra. Namun yang telah terpasang saat ini baru kurang dari 1%. Ini menunjukkan peluang besar yang masih bisa digarap,” kata Rosan dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (26/1/2025).

    Rosan mengatakan, saat ini pengembangan klaster industri yang berbasis energi bersih dan keberlanjutan telah dilakukan dengan kapasitas 6,6 GW. Rosan menjelaskan, Indonesia memiliki beberapa klaster industri yang terintegrasi, salah satunya mengonsumsi sekitar 4,5 GW energi.

    Rencana perluasan akan menambahkan 2,5 GW lagi dan semuanya menggunakan energi bersih. “Target kami adalah memastikan seluruh kebutuhan energi sebesar 6,6 GW di klaster ini menggunakan energi bersih,” ujarnya.

    Rosan menilai, pendekatan berbasis klaster industri penting untuk membangun ekosistem yang berkelanjutan. Apalagi, Indonesia meluncurkan klaster industri dengan target emisi nol yang pertama di ASEAN.

    Salah satu contoh klaster industri berkelanjutan ini adalah nikel, di mana seluruh rantai pasok terintegrasi dalam satu lokasi. Meski memiliki sumber daya yang melimpah, Rosan mengakui, Indonesia membutuhkan kolaborasi pendanaan, teknologi, dan sumber daya manusia.

    Oleh karena itu, ia mengundang mitra internasional untuk berkolaborasi dalam mewujudkan target emisi nol. “Dengan teknologi baru, kemauan politik yang kuat dari pemerintah, serta dukungan penuh rakyat Indonesia, kami yakin dapat mencapai target ini, bahkan mungkin lebih awal dari 2060, seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo,” jelasnya.

    Rosan juga menekankan, setiap proyek yang diluncurkan di kawasan industri baru harus dirancang untuk mencapai emisi nol bersih sejak hari pertama. “Kami terus mendorong perusahaan, baik lokal maupun asing, untuk menjadikan keberlanjutan sebagai prioritas utama dalam setiap proyek yang mereka jalankan,” tegasnya.

    Selain itu, berbagai langkah strategis yang diambil Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara tetangga dalam menarik investasi. Ia mengklaim, pihaknya selalu konsisten dalam memberikan kemudahan bagi investor.

    “Kami terus mereformasi kebijakan dan regulasi. Proses perizinan kini semakin sederhana dan terintegrasi di bawah Kementerian Investasi, termasuk pemberian insentif fiskal. Semuanya dapat kami proses langsung,” tutupnya.

    (acd/acd)

  • Mendag dampingi Presiden Prabowo kunjungan kerja ke Malaysia

    Mendag dampingi Presiden Prabowo kunjungan kerja ke Malaysia

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (10/1/2025). ANTARA/Maria Cicilia Galuh

    Mendag dampingi Presiden Prabowo kunjungan kerja ke Malaysia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 26 Januari 2025 – 06:47 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto melaksanakan kunjungan kerja ke Malaysia pada 26-27 Januari 2025. Budi mengatakan keikutsertaannya dalam lawatan ke Malaysia bersama Presiden RI berkaitan dengan upaya peningkatan hubungan dagang antara Indonesia dan Malaysia.

    “Malaysia merupakan mitra dagang penting bagi Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Indonesia dan Malaysia juga bergerak bersama membangun ekonomi kawasan di bawah bendera ASEAN. Kami harap, kunjungan kerja ini akan membawa hasil yang menggembirakan bagi kedua negara,” ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Dalam kunjungan kerja kali ini, Mendag diagendakan bertemu Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Bin Tengku Abdul Aziz. Pertemuan tersebut bertujuan membahas berbagai isu terkait perdagangan dan upaya meningkatkan perdagangan kedua negara.

    Selanjutnya, Mendag direncanakan mendampingi Presiden RI dalam pertemuan dengan Yang Dipertuan Agong Malaysia Sultan Ibrahim dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

    Pada periode Januari-November 2024, total perdagangan kedua negara adalah 21,1 miliar dolar AS. Ekspor Indonesia ke Malaysia sebesar 10,9 miliar dolar AS dan impor Indonesia dari Malaysia 10,1 miliar dolar AS, sedangkan surplus perdagangan Indonesia sebesar 800 ribu dolar AS terhadap Malaysia.

    Sementara, pada 2023, Malaysia adalah tujuan ekspor ke-6 dan sumber impor ke-5 bagi Indonesia. Total perdagangan kedua negara mencapai 23,2 miliar dolar AS. Ekspor Indonesia ke Malaysia 12,5 miliar dolar AS, sementara impor Indonesia dari Malaysia 10,8 miliar dolar AS. Dengan demikian, Indonesia mencatatkan surplus terhadap Malaysia pada 2023 sebesar 1,7 miliar dolar AS.

    Pertumbuhan nilai perdagangan kedua negara dalam lima tahun terakhir (2019-2023) mencapai 13,8 persen.

    Sumber : Antara

  • Indonesia dan India Sepakati Penyelesaian Isu Teknis untuk Mendorong Perdagangan

    Indonesia dan India Sepakati Penyelesaian Isu Teknis untuk Mendorong Perdagangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Memanfaatkan acara Kunjungan Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke India dalam rangka menghadiri acara Peringatan Hari Republik ke-76 India di New Delhi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa pihak terkait di India dalam rangka membahas berbagai upaya penyelesaian isu-isu, permasalahan dan kendala teknis, khususnya yang terkait dengan perdagangan, industri, dan investasi.

    Di sela-sela acara Meeting of India Indonesia CEOs Forum yang diselenggarakan oleh KADIN Indonesia, Menko Airlangga melanjutkan acara dengan melakukan pertemuan bilateral secara khusus dengan Menteri Perdagangan dan Industri India Shri Piyush Goyal. Kedua Menteri tersebut telah sering melakukan pertemuan untuk membahas berbagai upaya kerja sama ekonomi dan perdagangan antar kedua negara di berbagai forum kerja sama internasional, baik di Forum G20, ASEAN-India, dan IPEF.

    Pada pertemuan bilateral tersebut, kedua Menteri membahas berbagai isu strategis khususnya di bidang perdagangan dan investasi. Pembahasan awal mengenai neraca perdagangan Indonesia dan India yang surplus cukup besar untuk Indonesia, dan berbagai upaya untuk meningkatkan perdagangan Indonesia dan India yang sudah mencapai hampir USD27 miliar pada tahun 2023, dengan tren pertumbuhan 20,54% (2019-2023).

    Pembahasan juga mencakup berbagai isu teknis yang berkaitan dengan berbagai kendala perdagangan (perizinan, kuota, pembatasan non-tarif, prosedur kepabeanan dil), serta isu lain yang terkait dengan ekspor sawit dan batubara Indonesia ke India. Selain itu, pembahasan juga dilakukan terkait isu pengenaan safeguard kuantitas impor melalui pembatasan kuota untuk Low Ash Metallurgical Coke dari Indonesia dan isu teknis untuk perdagangan beberapa komoditas lainnya.

    Kedua Menteri juga sepakat untuk menugaskan tim teknis dari kedua negara guna. melakukan pembahasan teknis secara komprehensif atas berbagai isu dan permasalahan teknis perdagangan. Pada bulan Februari 2025 mendatang akan dilakukan pertemuan kembali guna menyepakati dan menyelesaikan berbagai isu dan permasalahan tersebut, agar mampu mewujudkan harapan Presiden Indonesia dan PM India, dalam mendorong peningkatan perdagangan Indonesia dan India.

    Turut hadir mendampingi dalam pertemuan bilateral tersebut diantaranya yakni Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, dan Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

  • Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan PM Modi, India Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan PM Modi, India Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    New Delhi, Beritasatu.com – Pemerintah India berbagi pengalaman mengenai program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah yang telah berjalan di negara itu sejak 1995. Hal ini disampaikan dalam pertemuan bilateral antara Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi, dan Presiden Prabowo Subianto, di Hyderabad House, New Delhi, Sabtu (25/1/2025).

    PM Modi menjelaskan isi pertemuan tersebut. Salah satu diskusi antara kedua kepala negara itu terkait program makan bergizi gratis dan layanan publik.

    “India berbagi pengalaman di bidang kesehatan dan ketahanan pangan, termasuk skema makan bergizi gratis dan sistem distribusi layanan publik kepada Pemerintah Indonesia. Kami juga sepakat untuk bekerja sama dalam energi, mineral kritis, sains dan teknologi, luar angkasa, serta pendidikan STEM,” ujar Modi.

    Presiden Prabowo Subianto menyambut baik inisiatif tersebut. Presiden mengungkapkan Indonesia telah mempelajari program layanan publik di India, termasuk program makan bergizi gratis.

    “Kami berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Kami telah mengirimkan tim-tim teknis dan menjalankan program-program yang menurut kami merupakan contoh baik dari pengalaman India,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan PM Modi menegaskan Indonesia dan India merupakan mitra strategis yang memiliki hubungan historis sejak masa kemerdekaan. PM Modi menyebutkan pentingnya peran Indonesia dalam kerja sama ASEAN dan Indo-Pasifik.

    “Kami berdua berkomitmen menjaga perdamaian, keamanan, mewujudkan kesejahteraan, dan menegakkan ketertiban hukum di kawasan. Kebebasan navigasi juga harus terus dijaga sebagaimana diatur dalam hukum internasional,” tegas Modi.

    Presiden Prabowo menambahkan, kemitraan strategis Indonesia dan India sangat penting. Ia juga mengapresiasi kontribusi India pada masa awal kemerdekaan Indonesia dengan memberikan lahan untuk mendirikan kantor kedutaan di saat pengakuan internasional masih terbatas.

    “Ini menunjukkan betapa dalamnya hubungan kami. Indonesia tidak akan melupakan dukungan tersebut,” ujar Presiden Prabowo.

    Di Hyderabad House, Presiden Prabowo memimpin pertemuan bilateral bersama PM Modi. Delegasi Indonesia melibatkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Kegiatan ini merupakan agenda kenegaraan ketiga Presiden Prabowo. Sebelum mengadakan pertemuan dengan PM Modi, Presiden Prabowo Subianto mengikuti resepsi penyambutan di Istana Kepresidenan Rashtrapati Bhavan. Selanjutnya, Prabowo juga mengikuti upacara peletakan bunga di Rajghat Memorial Park sebagai bentuk penghormatan kepada Mahatma Gandhi.