Xcloud.id

Organisasi: ASEAN

  • Inacraft 2025 Bidik Transaksi dan Kontrak Dagang Rp124,5 Miliar  – Halaman all

    Inacraft 2025 Bidik Transaksi dan Kontrak Dagang Rp124,5 Miliar  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pameran produk kerajinan International Handicraft Trade Fair (Inacraft) yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta akhir pekan ini menargetkan transaksi penjualan  Rp100 miliar.

    Inacraft 2025 diikuti 1.061 peserta yang terdiri peserta individu sebanyak 729 booth, 199 booth peserta kementerian/dinas dam 25 booth peserta BUMN, serta 19 booth peserta dari luar negeri.

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurrahman mengatakan, dari pameran ini juga diharapkan terjadi kontrak dagang senilai 1,5 juta dolar AS atau sekitar Rp24,5 miliar. 

    “Target yang telah ditetapkan tahun ini lebih tinggi dari perolehan hasil transaksi tahun lalu yang mencapai transaksi sekitar Rp75 miliar,” kata Maman dalam keterangannya di sela-sela penyelanggaraan Inacraft belum lama ini.

    Di Inacraft 2025 juga digelar perayaan ulang tahun ASEPHI yang ke-50 tahun.

    Berbagai jenis produk yang dipamerkan meliputi batik, tenun, songket, jewelry, aksesoris, produk fashion, muslim fashion, bordir, ecoprint, household & housewares, gift & decorative items, footwear, bags, travel goods, toys & games, dan berbagai multi produk.

    Inacraft tahun ini menjadi momentum bagi 1000an pengusaha UMKM kita agar bisa tumbuh ke depan dan dibuka secara resmi oleh Istri Wakil Presiden, Selvi Gibran Rakabuming Raka didampingi Menteri Koperasi, Bapak Budi Arie Setiadi, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, Menteri Perdagangan, Budi Santoso, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi.

    Inacraft mendapatkan dukungan dan peran serta internasional dari World Craft Council (WCC) dan Asean Handicraft Promotion & Development Association (AHPADA) pada International Pavilion di Assembly Hall.

    Ketua Umum BPP Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI), Muchsin Ridjan mengatakan, untuk meningkatkan kenyamanan berbelanja serta memudahkan pengunjung.

    “Kami juga melakukan kurasi peserta pameran melalui pembagian zona berdasarkan jenis produk (zoning product),” katanya.

    Sejalan dengan kontribusi ASEPHI lebih luas di tingkatan internasional sebagai National Entity Member, kini ASEPHI menjadi salah satu Executive Board (Vice President) World Craft Council Asia Pacific Regions periode 2025-2028.

    “ASEPHI akan menjadi host board meeting WCC APR periode ini bersamaan pameran yang akan dihadiri perwakilan dari 12 negara dalam rangka menyusun program kerja kedepan untuk keberlanjutan future craft,” ujarnya.

  • Pemangkasan Anggaran Rp 306 Triliun Ancam Bisnis Pariwisata dan Hotel

    Pemangkasan Anggaran Rp 306 Triliun Ancam Bisnis Pariwisata dan Hotel

    Jakarta, Beritasatu.com – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun dalam APBN 2025 dan APBD untuk mendanai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berpotensi memberikan dampak besar terhadap sektor pariwisata, perhotelan, dan restoran.

    Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani, menjelaskan sekitar 40% pendapatan hotel berasal dari agenda dan kegiatan pemerintah, seperti perjalanan dinas serta rapat di hotel. Dengan adanya pemangkasan anggaran, sumber pendapatan tersebut akan hilang karena pemerintah meniadakan anggaran untuk meeting dan perjalanan dinas.

    “Pemotongan anggaran ini akan berdampak luas pada sektor usaha terkait, seperti pasokan makanan dan minuman dari UMKM serta pendapatan asli daerah (PAD) yang diprediksi mengalami penurunan drastis,” kata Hariyadi kepada Beritasatu.com, beberapa waktu lalu.

    Di banyak daerah di Indonesia, sektor hotel dan restoran masuk dalam lima besar penyumbang pajak dan PAD, bahkan di beberapa wilayah menempati tiga besar. Oleh karena itu, dampak pemotongan anggaran ini diperkirakan cukup besar terhadap perekonomian daerah.

    Selain itu, pemangkasan anggaran juga akan mengurangi kapasitas pemerintah dalam mengembangkan program untuk memajukan sektor pariwisata. Salah satu dampak utamanya adalah hilangnya pendanaan untuk promosi pariwisata dan pemberian insentif wisatawan mancanegara.

    “Jika tidak ada program promosi, posisi Indonesia dalam persaingan pariwisata regional akan semakin tertinggal. Saat ini, Thailand menjadi negara terdepan di ASEAN dalam mendatangkan wisatawan mancanegara, diikuti Malaysia. Bahkan, Vietnam kini sudah melampaui Indonesia dengan jumlah wisatawan lebih dari 14 juta orang,” ungkap Hariyadi.

    Selain sektor pariwisata, berbagai acara yang biasanya diadakan oleh pemerintah, seperti buka puasa bersama dan sosialisasi program, juga dipastikan akan ditiadakan akibat efisiensi anggaran ini.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Menindaklanjuti Inpres tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat nomor S-37/MK.02/2025 terkait efisiensi belanja kementerian/lembaga dalam APBN 2025.

    Berdasarkan kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun, dengan perincian pemangkasan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun, dan pemotongan dana transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun.

  • Panas Tensi Geopolitik Ganggu Investasi Asing ke RI? Ini Kata Rosan

    Panas Tensi Geopolitik Ganggu Investasi Asing ke RI? Ini Kata Rosan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Namun, dalam situasi geopolitik yang tengah memanas, bagaimana pemerintah dapat memenuhi target tersebut?

    Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan tensi geopolitik dan geoekonomi pasti akan berdampak ke banyak aspek, tetapi ia menyebut hal ini juga menimbulkan kesempatan tersendiri.

    “Di tengah tension geopolitik dan geoekonomi ya pastinya mempunyai dampak yang challenge. Tapi di saat bersamaan juga, menurut kami, it creates opportunity juga,” ujar Rosan dalam program Evening Up CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (8/2/2025).

    “Contohnya saya baru dari China. Dari beberapa perusahaan China yang besar mereka juga sudah memikirkan bagaimana relokasi gitu, ke negara-negara ASEAN, contohnya karena mereka tetap ingin masuk ke pasar di Amerika Serikat,” jelasnya.

    Menurut Rosan, hal ini memperlihatkan beberapa pihak sudah melihat apa yang harus dilakukan ke depannya, termasuk bergerak dengan pihak lain.

    “Mereka sudah melihat apa yang mereka harus lakukan. Termasuk misalnya bergerak sama dengan pihak lain, pengurangan porsi dari kepentingan mereka, agar mereka juga bisa menikmati dan tetap masuk ke pasar di AS, dan bisa menikmati juga insentif dalam bentuk program-program dari AS, seperti Inflation Reduction Act (IRA), dan yang lain-lain,” paparnya.

    “Jadi, menurut saya, daru segi konteks investasi ya, memang ada tantangan, tapi di satu sisi juga menciptakan peluang-peluang baru.”

    Investasi yang masuk ke dalam ASEAN secara keseluruhan disebutkan kurang lebih US$ 280 miliar dolar. Dari total tersebut, Rosan menyebut investasi masuk ke Indonesia saat ini kurang lebih hanya mungkin US$35-40 miliar.

    “Nah kalau kita lihat, itu kan berarti kurang lebih hanya 16-17%. Sedangkan kalau kita lihat potensi ekonomi kita kontribusi ke ASEAN hanya 40%. Maksudnya kalau kita lihat secara hubungannya secara langsung, maksudnya paling tidak kita juga harusnya investasi yang masuk ke Indonesia itu lebih,” jelasnya.

    “Karena hampir 50% masuknya ke Singapura, negara-negara ASEAN lainnya juga mempunyai kontribusi yang ada. Jadi Indonesia masih sangat-sangat mempunyai potensi untuk investasi yang masuk ke Indonesia itu menjadi lebih besar.”

    Tantangan Menarik Investasi Asing ke RI

    Meski investasi asing memiliki potensi besar di RI, tetapi Rosan menyebut hal ini terus tertunda akibat masalah klasik, yakni terkait perizinan dan kepastian hukum. Hal ini, katanya, selalu menjadi pekerjaan rumah yang harus terus diperbaiki.

    “Apa kita sudah memperbaiki ini? Sudah, kita terus memperbaiki itu, tapi mungkin kita perlu percepat akselerasi dari perbaikan-perbaikan yang kita sudah lakukan ini. Dan perlu kita sosialisasikan juga, karena negara lain juga terus memperbaiki, me-reform diri mereka dari segi regulasi, perizinan, policy, dan itu juga kita harus lakukan juga,” jelasnya.

    Rosan melihat beberapa negara, seperti India dan Vietnam, telah mengubah undang-undangnya dalam rangka mereka menarik investasi yang masuk ke negara mereka masing-masing.

    “Kita juga harus proaktif. Kita nggak bisanya di sini saja, ngasih tahu bahwa kita punya ini nih ABCDEF. Tapi kita juga harus memahami demannya kebutuhan pasar, tren di pasar itu seperti apa,” ujarnya. “Tidak hanya dari sisi kita saja, dari sisi supply-nya saja, tapi di mana juga kita harus mengerti dan memahami seperti itu.”

    (dce)

  • Dukung Program 3 Juta Rumah, Ketua Umum Kadin Dorong Pembiayaan Hijau Hingga Prinsip ESG – Halaman all

    Dukung Program 3 Juta Rumah, Ketua Umum Kadin Dorong Pembiayaan Hijau Hingga Prinsip ESG – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan, selain mendukung program 3 juta rumah yang diusung oleh pemerintah, Kadin Indonesia juga mendorong implementasi Enviromental, Social and Governance (ESG) serta green financing (pembiayaan hijau) di sektor perumahan. 

    Menurutnya, baik aspek ESG maupun pembiayaan hijau, sangat penting dalam menggenjot program 3 juta rumah, utamanya dari sisi perusahaan pengembang perumahan yang terlibat di dalamnya.

    “Nah, dari sisi korporasi, ini (pembiayaan hijau) nomor satu, dan apabila kita bisa barengi dengan ESG tentu sangat baik,” kata Anin, demikian sapaan akrabnya, di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

    Hal itu disampaikannya saat hadir sebagai pembicara utama bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam acara bertajuk Driving Sustainability in the Real Estate Sector: ESG and Green Financing in Indonesia. 

    Meski demikian, Anin mengakui ada sejumlah hal yang harus dipacu dalam hal inovasinya, guna mendukung program 3 juta rumah tersebut.

    “Yang paling penting bagaimana kita berinovasi dari sisi pendanaan, dari sisi lahan, pengurangan birokrasi, dan lain-lain,” ujar Anin.

    Hal itu seiring dengan berbagai macam insentif dan kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah, agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki akses untuk memiliki rumah.

    “Intinya ialah yang paling penting bagaimana masyarakat bisa mempunyai akses terhadap perumahan ini. Karena banyak sekali masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik daripada masyarakat umum maupun TNI, Polri, ASN, yang sewajarnya lah,” kata Anindya.

    “Nah, di sinilah Kadin ingin bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tempat Pak Ara (Maruarar Sirait), supaya kita bisa memberikan masukan yang bisa diimplementasi,” ujarnya.

    Selain Anin, acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto dan Wakil Ketua Umum Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kadin Indonesia Donny Rahajoe. 

    Sementara itu, hadir sebagai panelis dalam forum diskusi tersebut yaitu Business Development Director Asia GRESB, Trey Arche, Komite Tetap Riset BPKPT (Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu) Kadin Indonesia Ignesjz Kemalawarta, Managing Partner Asia Green Real Estate Alex Buechi, Regional Program Manager ASEAN, dan Global Reporting Initiative (GRI) Lany Harijanti.Juga panelis Director & Principal Consultant Sustainahaus Satrio Prakoso, Nature, Forest and Land Use Project Lead, AIGCC Wisnu Wibisono, AVP (Assistant Vice President) Debt Capital Markets, Mandiri Securities Pte. Ltd Pauline Soesanto.

    Menteri PKP Ajak Kadin Berperan Aktif

    Sementara itu, dalam sambutannya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengajak Kadin Indonesia untuk berperan aktif dalam program ambisius pembangunan 3 juta rumah bagi MBR. Program ini menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi backlogperumahan yang masih tinggi di Indonesia.

    Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, menilai keterlibatan Kadin Indonesia sangat penting karena anggotanya, khususnya para pengembang perumahan, memiliki pengalaman dan kapasitas besar dalam sektor ini. Dengan target yang masif, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak untuk segera terealisasi.

    “Apalagi, target program 3 juta rumah terbilang besar sehingga sinergi dengan dunia usaha sangat penting,” ujar Ara.

    Dia secara khusus meminta Anin untuk memperkenalkan konsep Central Purchasing, yaitu sistem pembelian bahan baku terpusat, guna menghemat biaya pembangunan.Seperti diketahui, Kementerian PKP telah mengantongi beberapa terobosan untuk melaksanakan program 3 juta rumah dalam 1 tahun. Program ini akan diajukan untuk dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional (PSN), kemudian skema pendanaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 50:50 dari pemerintah dan perbankan.

    Ara menambahkan, dengan konsolidasi seluruh anggota Kadin baik Kadin Provinsi Kabupaten/Kota maupun Anggota Luar Biasa (ALB) terutama dalam hal pembelian material seperti semen, maka efisiensi yang dihasilkan diyakini akan signifikan.

    “Saya titip Pak Anin, di sini banyak orang-orang yang hebat. Saran saya, lakukan efisiensi sebagai perusahaan, salah satunya, tolong dipersiapkan konsep Central Purchasing,” harapnya.

    Menanggapi hal itu, Anin menegaskan, Kadin Indonesia sangat mendukung Program 3 Juta Rumah Pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, hal ini karena disepanjang sejarahIndonesia berdiri sebagai sebuah negara, inilah kesempatan bagi MBR untuk bisa mendapatkan rumah.

    “Karena (dalam program 3 juta rumah) insentifnya luar biasa. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dihilangkan. Lalu juga dulu namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), sekarang PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) juga dihilangkan. Lalu ada 5 persen untuk BPHTB juga dihilangkan. Nah, itu contoh bahwa program ini sangat inovatif dan benar-benar mempunyai insentif yang baik,” kata Anin.

    Di sisi lain, Anin mengaku sangat mengapresiasi Menteri Ara yang terus menggenjot program tersebut. Meskipun, anggaran kementeriannya di 2025 dipangkas dari awalnya Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang terbit dan berlaku pada 22 Januari 2025. Langkah itu sebagai upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 306,69 triliun dari total belanja negara 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun.

    Efisiensi itu, meliputi belanja operasional dan non-operasional sekurang-kurangnya belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Namun, efisiensi ini tidak termasuk untuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. “Tapi dengan berkolaborasi, saya yakin hasilnya bisa tercapai,” tegas Anin.

    Tujuannya, lanjut Anin, tak lain agar bagaimana kepentingan masyarakat, negara, dan industri, yang dalam hal ini diwakili oleh para pengusaha kecil-menegah di sektor perumahan, bisa benar-benar terakomodir dengan realisasi target pada program 3 juta rumah tersebut.

    “Di sinilah Kadin harus memikirkan kepentingan masyarakat luas, memikirkan negara, tapi juga membuat industrialisasi supaya para pengusaha bisa menjadi besar juga. Bukan pengusaha yang sudah besar, tapi (bagi) pengusaha pemula, pengusaha menengah,” tandasnya.

  • Indonesia Dapat Dana Hibah Rp 248,8 Miliar untuk Mempercepat Transisi Energi  – Halaman all

    Indonesia Dapat Dana Hibah Rp 248,8 Miliar untuk Mempercepat Transisi Energi  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia mendapatkan hibah dari Uni Eropa (UE) dan Pemerintah Prancis sebesar 14,7 juta Euro atau sekitar Rp 248,8 miliar yang akan digunakan untuk mempercepat peralihan menuju energi terbarukan.

    Penggunaan dana hibah ini akan digunakan untuk mendukung kebijakan energi serta mempersiapkan proyek-proyek energi terbarukan dan sistem transmisi baru yang lebih efisien. 

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, dari total dana hibah itu sekitar 6,5 juta Euro (Rp109,85 miliar) dipergunakan untuk  program Indonesia Energy Transition Facility (IETF) oleh PLN.

    “Dana digunakan PLN mengembangkan kapasitas terkait transisi energi, termasuk proyek-proyek yang mendukung penyediaan energi terbarukan dan sistem distribusi yang lebih efisien dan sisanya akan digunakan oleh Kementerian ESDM,” kata Dadan saat acara Kick Off Meeting Indonesia Energy Transition Facility (IETF) di Jakarta belum lama ini.

    Dikatakannya, transisi energi merupakan bagian penting dalam prioritas sektor energi di bawah Kabinet Merah Putih yang menitikberatkan pada ketahanan dan swasembada energi untuk memastikan kemandirian serta keberlanjutan energi nasional.

    “Beberapa program prioritas yang sedang dijalankan mencakup hilirisasi mineral dan batu bara, peningkatan lifting minyak dan gas bumi, penerapan biodiesel 40 persen, serta penyediaan gas untuk industri dalam negeri,” katanya.

    Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Fabien Penone mengatakan, program  IETF menjadi langkah strategis dan sangat penting bagi percepatan transisi energi di Indonesia.

    “Transisi energi bukan hanya soal investasi besar, tetapi juga soal membangun kemitraan, mendorong inovasi sehingga  kolaborasi ini dapat mempercepat transformasi Indonesia menuju sistem energi yang lebih hijau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” katanya.

    Di saat peluncuran juga dilakukan seremoni penandatanganan perjanjian kemitraan antara PT PLN (Persero) dan AFD bertajuk Joint Initiative of Energy Transition Cooperation in Indonesia. 

    Perjanjian berinsi penempatan Energy Technical Advisor oleh AFD di lingkungan Kementerian ESDM, reformasi kebijakan dalam skema Policy Based Loan Affordable and Sustainable Energy Transition (PBL ASET), 

    Lebih lanjut, kata Direktur Keuangan PT PLN (Persero), Sinthya Roesly mengungkapkan, dana akan digunakan untuk mendukung berbagai program transisi energi di sektor ketenagalistrikan. 

    “Dukungan ini akan dimanfaatkan untuk renovasi proyek, asistensi teknis, serta memastikan kelancaran proyek transmisi dan distribusi energi terbarukan,” tuturnya. (Eko Sutriyanto)

     

  • Bank Sembada Rayakan HUT ke-3, Luncurkan STAR dan Targetkan Aset Rp 1 Triliun

    Bank Sembada Rayakan HUT ke-3, Luncurkan STAR dan Targetkan Aset Rp 1 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com– Memperingati tiga tahun berdirinya PT BPR Multi Sembada Dana (Bank Sembada), manajemen bank menggelar perayaan sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah, pemegang saham, dan mitra usaha. Dalam acara yang berlangsung di Asean Tower, Jakarta, Direktur Utama Sandibrata Simanjuntak mengungkapkan pencapaian signifikan yang telah diraih Bank Sembada dalam tiga tahun terakhir.

    “Sejak akuisisi tiga tahun lalu, aset kami yang awalnya hanya Rp 30 miliar kini telah berkembang pesat menjadi Rp 160 miliar. Kami optimis dalam 3-5 tahun ke depan, Bank Sembada dapat mencapai aset hingga Rp 1 triliun. Semua pencapaian ini tentu berkat kerja keras dan dukungan dari seluruh stakeholder,” ujar Sandibrata.

    Perayaan hari jadi Bank Sembada yang jatuh pada 28 Januari tahun ini turut dirangkaikan dengan perayaan Tahun Baru Imlek. Dalam kesempatan ini, Bank Sembada juga memperkenalkan produk terbaru mereka, yaitu Sembada Tabungan Rezeki (STAR), yang kini telah resmi diluncurkan untuk publik.

    Program tabungan terbaru Sembada Tabungan Rezeki (STAR) menawarkan berbagai keuntungan menarik bagi nasabah, antara lain, cashback senilai Rp 750.000, hadiah utama mobil listrik, syarat penempatan dana mulai dari Rp 100 juta.

    “Kami berharap produk ini membawa keberuntungan bagi nasabah dan mendukung mereka dalam berkarya serta berbisnis. Dengan inovasi ini, kami ingin terus tumbuh bersama menuju aset Rp 1 triliun serta membangun sinergi usaha yang positif,” tambah Sandibrata.

    Dengan visi besar mencapai aset Rp 1 triliun dalam 5 tahun, Bank Sembada terus memperluas jangkauan layanan. Setelah sukses membuka kantor pemasaran di Pluit, tahun ini Bank Sembada berencana membuka cabang baru di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta.

    “Kami berharap semua target ini dapat tercapai, termasuk pembukaan kantor cabang baru yang direncanakan pada Oktober atau November 2025,” tutup Sandibrata.

    Sebagai lembaga keuangan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Sembada terus berkomitmen menjadi bank pilihan utama di Jakarta Pusat, dengan layanan keuangan inovatif dan pertumbuhan berkelanjutan.

  • Didukung Uni Eropa, Indonesia Percepat Transisi Energi Hijau

    Didukung Uni Eropa, Indonesia Percepat Transisi Energi Hijau

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia mendapat dukungan dari Uni Eropa (UE) dan Pemerintah Prancis yang memberikan suntikan dana atau hibah langsung sebesar 14,7 juta Euro atau sekitar Rp 248,8 miliar guna mempercepat transisi energi hijau.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan, hibah ini akan digunakan dalam program Indonesia Energy Transition Facility (IETF) bersama Agence Francaise de Development (AFD). Tujuannya yakni mempercepat peralihan menuju energi terbarukan di Tanah Air.

    “Transisi energi menjadi bagian penting dalam prioritas sektor energi di bawah Kabinet Merah Putih 2024-2029. Diharapkan kolaborasi ini dapat mempercepat transformasi Indonesia menuju sistem energi yang lebih hijau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” katanya dalam acara Kick Off Meeting IETF di Jakarta Kamis (6/2/2025).

    Dalam aspek teknologi penangkapan karbon, Dadan menyebut Indonesia memiliki potensi besar dalam penerapan Carbon Capture Storage (CCS). 
    Beberapa program prioritas yang sedang dijalankan mencakup hilirisasi mineral dan batu bara, peningkatan lifting minyak dan gas bumi, penerapan biodiesel 40%, serta penyediaan gas untuk industri dalam negeri.

    “Sekitar 44 persen atau 6,5 juta Euro atau Rp 109,85 miliar akan digunakan oleh PT PLN (Persero) untuk mengembangkan kapasitas terkait transisi energi, termasuk proyek-proyek yang mendukung penyediaan energi terbarukan dan sistem distribusi yang lebih efisien.

    Dana yang tersisa oleh Kementerian ESDM baka digunakan mendukung berbagai program yang sejalan dengan upaya Indonesia untuk mencapai target dekarbonisasi dan pembangunan berkelanjutan. Seluruh program ini tetap memperhatikan target pengurangan emisi gas rumah kaca.

    “Pada tahun 2024, realisasi penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia sektor energi mencapai 147,61 juta ton CO2 ekuivalen, melampaui target yang kami tetapkan sebesar 142 juta ton. Jadi kita masih on the track pada pengurangan emisi,” ungkap Dadan.

    Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Fabien Penone menyatakan IETF menjadi langkah strategis dan sangat penting bagi percepatan transisi energi di Indonesia.

    “Transisi energi bukan hanya soal investasi besar, tetapi juga soal membangun kemitraan yang kuat, mendorong inovasi, serta memastikan komitmen jangka panjang untuk mencapai keseimbangan antara tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan,” jelas Penone kepada wartawan, Kamis (6/2/2025).

    Hibah yang diberikan melalui program ini memiliki dua fokus utama, yakni mendukung kebijakan energi serta mempersiapkan proyek-proyek energi terbarukan dan sistem transmisi baru yang lebih efisien.

    Selanjutnya, menjadi catatan menarik bahwa percepat penerapan energi terbarukan di Indonesia, langkah kolaborasi Indonesia-Perancis menjadi kuncinya guna mengatasi kompleksitas transisi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

  • Bill Gates soal Larangan Medsos Remaja di Bawah 16 Tahun: Cerdas

    Bill Gates soal Larangan Medsos Remaja di Bawah 16 Tahun: Cerdas

    Jakarta –

    Co-Founder Microsoft Bill Gates sebut larangan pemakaian media sosial untuk anak di bawah 16 tahun adalah ‘hal cerdas’. Dia mengomentari kebijakan Australia untuk menerapkan ban semua platform teknologi pada mereka yang berusia 16 tahun ke bawah.

    Dikutip dari MSN, berdasarkan aturan baru yang akan berlaku penuh dalam setahun, platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook akan diminta memblokir pengguna di bawah 16 tahun atau menghadapi denda hingga AUD 49,5 juta (sekitar Rp 506 miliar lebih).

    Berbicara tentang hubungannya sendiri dengan teknologi saat masih anak-anak, Gates mengatakan kepada BBC bahwa segala sesuatu yang muncul dapat digunakan secara berlebihan. Misalnya, ada saja orang yang menganggap anak-anak mereka terlalu banyak membaca sehingga mereka harus keluar dan bermain.

    Nah, ketika ditanya bahwa hal yang sama berlaku untuk ponsel, miliarder itu melanjutkan.

    “Saya pikir itu legit, hal yang sama berlaku untuk video game, jejaring sosial, bahkan lebih. Kita tahu kita harus banyak berpikir, terutama tentang bagaimana anak-anak menggunakannya, tetapi juga ketika orang dewasa melakukannya,” ujarnya.

    Menariknya, Gates sempat ditanya apakah ia punya pandangan sendiri soal usia berapa cucunya sendiri boleh mengakses media sosial, ia menjawabnya.

    “Saya pikir ide untuk menahan anak-anak sampai usia 16 tahun, yang tampaknya akan dicoba dilakukan Australia, saya pikir akan menarik untuk melihat apakah itu bermanfaat. Saya pikir ada kemungkinan besar itu adalah hal yang cerdas,” ungkapnya.

    Di Indonesia sendiri, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bakal menerapkan aturan pembatasan usia mengakses media sosial. Dalam menyusun regulasi pembatasan anak-anak akses medsos, Menkomdigi berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama serta Menteri Kesehatan.

    Sementara itu, Tim Penguatan Regulasi Perlindungan Anak di Ranah Digital yang dibentuk oleh Menkomdigi diisi oleh perwakilan pemerintah, akademisi, praktisi, dam perwakilan LSM anak.

    Komdigi mengutip data National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) yang mencatat konten kasus pornografi anak Indonesia dalam empat tahun terakhir mencapai 5.566.015 kasus. Jumlah ini merupakan yang terbanyak ke-4 di dunia dan tertinggi ke-2 di ASEAN.

    Data Badan Pusat Statistik tahun 2021 juga mencatat bahwa 89% anak usia lima tahun ke atas menggunakan internet hanya untuk mengakses media sosial, sehingga berisiko terpapar konten berbahaya.

    (ask/ask)

  • Video: Pertarungan RI & Vietnam hingga MCU Gratis Dimulai 10 Februari

    Video: Pertarungan RI & Vietnam hingga MCU Gratis Dimulai 10 Februari

    Jakarta, CNBC Indonesia- Ketua DPR Komisi XI, Muhamad Misbakhun mengatakan target pertumbuhan ekonomi 8% oleh Presiden Prabowo memang diperlukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di ASEAN. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan program cek kesehatan gratis bakal berjalan pada 10 Februari 2025.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia, Kamis (06/02/2025).

  • BPK dan AGO Singapura perkuat kerja sama pemeriksaan sektor publik

    BPK dan AGO Singapura perkuat kerja sama pemeriksaan sektor publik

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Auditor-General’s Office (AGO) Singapura memperkuat kerja sama dalam bidang pemeriksaan sektor publik.

    “Kedua pihak mendiskusikan penguatan kerja sama dan pertukaran pengalaman dalam bidang pemeriksaan sektor publik yang sebelumnya telah dibahas pada pertemuan tanggal 22 Agustus 2024 di Jakarta,” ujar Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Teguh Widodo saat menemani Ketua BPK Isma Yatun melakukan kunjungan resmi tingkat tinggi ke AGO Singapura, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Kamis.

    Delegasi BPK diterima langsung oleh Auditor-General Singapura Goh Soon Poh, didampingi Deputy Auditor-General Rina Chua, dan Assistant Auditor-General Mabel Watt, serta pejabat lainnya.

    Dalam kesempatan tersebut, masing-masing perwakilan melaksanakan diskusi dan berbagi pengalaman mengenai dua topik utama, yaitu transformasi digital dan penggunaan data analytics dalam pemeriksaan pengadaan sektor publik, serta implementasi manajemen pengetahuan (knowledge management) dalam pemeriksaan keuangan.

    Pertemuan itu juga membahas persiapan ASEANSAI (organisasi lembaga pemeriksa anggota negara-negara ASEAN) Summit yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 hingga 13 November 2025 di Singapura.

    “Kedua pihak saling bertukar pandangan tentang peran ASEANSAI dalam meningkatkan kapasitas pemeriksaan di kawasan ASEAN, serta hal-hal strategis yang akan dibahas dalam pertemuan mendatang,” ungkap Teguh.

    Lebih lanjut, BPK dan AGO berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan kelembagaan dan memperdalam sinergi dalam pemeriksaan sektor publik.

    “Langkah ini juga sejalan dengan upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara di tingkat regional dan global,” ucapnya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025