Xcloud.id

Organisasi: ASEAN

  • Sri Mulyani yakin negara lain iri dengan tingkat inflasi RI

    Sri Mulyani yakin negara lain iri dengan tingkat inflasi RI

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Mandiri Investment Forum 2025 (MIF) di Jakarta, Selasa (11/2/2025). ANTARA/Imamatul Silfia

    Sri Mulyani yakin negara lain iri dengan tingkat inflasi RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 11 Februari 2025 – 15:14 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakini negara lain iri dengan tingkat inflasi Indonesia yang berada dalam level rendah.

    “Saat ini, kita mungkin berada di level inflasi terendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN maupun G20, yang membuat banyak negara iri,” kata Sri Mulyani dalam kegiatan Mandiri Investment Forum 2025 (MIF) di Jakarta, Selasa (11/2).

    Menurut dia, tingkat inflasi yang rendah merupakan hasil dari kebijakan moneter dan fiskal yang aktif dalam menstabilkan harga. Dari segi fiskal, misalnya, dengan memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang mampu mengendalikan inflasi.

    Kebijakan fiskal juga memainkan peran penting dalam menstabilkan dan menurunkan harga pangan, termasuk beras, ayam, hingga telur.

    Menkeu menekankan ketersediaan pangan bagi setiap rumah tangga tidak boleh diremehkan, karena ini sangat penting dalam menentukan kualitas perekonomian. Tak hanya dalam hal pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa setiap rumah tangga memiliki sumber daya untuk mendapatkan makanan di meja mereka.

    Dia pun optimistis upaya pemerintah itu turut menjelaskan mengapa tingkat pertumbuhan di Indonesia disertai dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

    “Kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi, harga yang stabil atau inflasi rendah, serta penurunan pengangguran dan kemiskinan adalah pencapaian luar biasa yang jarang terjadi di negara lain,” ujarnya.

    Menurut Menkeu, sejumlah negara mungkin unggul dalam aspek tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi, tetapi kurang berhasil dalam mengendalikan inflasi. Ada juga yang berhasil menekan kemiskinan, tetapi dengan mengorbankan aspek lainnya.

    “Namun, mencapai pertumbuhan yang tinggi, inflasi yang rendah, serta penurunan pengangguran dan kemiskinan secara bersamaan merupakan prestasi yang luar biasa,” tuturnya.

    Tingkat inflasi Indonesia tercatat sebesar 0,76 persen (year-on-year/yoy) pada Januari 2025, tingkat kemiskinan 8,57 persen pada September 2024, serta pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persen secara kumulatif sepanjang 2024.

    Sumber : Antara

  • Istana Bantah BMKG Kena Efisiensi Anggaran hingga 50%

    Istana Bantah BMKG Kena Efisiensi Anggaran hingga 50%

    Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan membantah kabar yang menyebutkan bahwa anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkena pemangkasan atau efisiensi hingga 50%.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk menghilangkan pemborosan dalam belanja APBN, tanpa mengurangi efektivitas kerja pemerintah. 

    “Efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (11/2/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa ada empat kriteria yang tidak akan terkena efisiensi, yaitu gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial. 

    Dengan demikian, Hasan memastikan bahwa layanan mitigasi bencana yang menjadi tugas BMKG tetap optimal. 

    Sekadar informasi, Pemerintah saat ini memang sedang melakukan evaluasi terhadap berbagai pos anggaran untuk memastikan alokasi dana yang lebih efisien dan efektif.

    Namun, Hasan menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengurangi layanan publik yang vital bagi masyarakat, termasuk layanan yang disediakan BMKG.

    “Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50%. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru,” tegas Hasan.

    Sekadar informasi, BMKG tak luput dari implementasi efisiensi anggaran yang diserukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam Rapat Kerja (Raker) secara daring yang digelar pada Kamis (6/2/2025), Komisi V DPR resmi menyetujui pagu indikatif anggaran 2025 hasil efisiensi untuk lembaga tersebut.

    Ketua Komisi V DPR Lasarus mengumumkan bahwa anggaran BMKG untuk 2025 adalah sebesar Rp1,40 triliun. Nilai itu turun 50,35% dibandingkan dengan pagu indikatif yang sebelumnya dipatok sebesar Rp2,82 triliun. 

    Layanan Kedaruratan Bencana 

    Menyusul keputusan tersebut, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati memastikan bahwa layanan informasi cuaca, iklim, dan deteksi gempa bumi hingga potensi tsunami tetap menjadi prioritas dan berlangsung maksimal selama 24 jam menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia.

    “Meskipun dilakukan efisiensi anggaran, BMKG menjamin terlaksananya operasional layanan informasi 24 jam dan secara terus menerus,” kata Dwikoritas Jumat (7/2/2025).

    Efisiensi sendiri merupakan tindak lanjut atas Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.2025 dan sudah ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    Dwikorita mengatakan terdapat beberapa bidang yang siap diefisiensikan BMKG, mulai dari belanja modal seperti pembelian peralatan baru untuk operasional monitoring dan deteksi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami. 

    Efisiensi juga menyasar anggaran operasional seperti penggunaan listrik di kantor, jaringan komunikasi serta suku cadang peralatan dan mesin.

    BMKG juga akan melakukan pengetatan perjalanan dinas, memaksimalkan pertemuan luring menjadi secara daring, dan menyeimbangkan ritme kerja pegawai dengan menerapkan work from office (WFO) dan work from anywhere (WFA).

    Kepastian yang disampaikan Dwikorita seolah menggugurkan kekhawatiran yang sempat disampaikan oleh Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Muslihhuddin sehari sebelumnya.

    Meskipun BMKG secara prinsip mendukung keputusan tersebut, dia tidak memungkiri bahwa efisiensi dapat berdampak signifikan terhadap belanja modal dan belanja barang, termasuk terhadap pemeliharaan yang tidak dapat dilaksanakan pada 2025.

    Muslihhuddin menjelaskan bahwa terdapat batas minimum anggaran yang perlu dipenuhi untuk memastikan layanan di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, serta modifikasi cuaca yang andal bagi masyarakat serta mendukung kebijakan nasional di sektor kebencanaan dan ketahanan iklim.

    Efisiensi anggaran diperkirakan berdampak pada banyak Alat Operasional Utama (Aloptama) yang terancam mati karena kemampuan untuk pemeliharaan berkurang hingga sebesar 71%, sehingga observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempabumi, dan tsunami juga terganggu.

     

    Setidaknya terdapat 600 alat sensor untuk pemantauan gempa bumi dan juga tsunami yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan bagian dari Aloptama BMKG. Mayoritas alat ini memiliki usia yang melampaui kelayakan.

    “Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempabumi dan tsunami menurun dari 90% menjadi 60% dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempabumi dan tsunami menurun 70%,” paparnya, Kamis (6/2/2025).

    Sebagai catatan, BMKG merupakan salah satu penyedia peringatan dini tsunami di Samudera Hindia dan kawasan Asean.

  • Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2024 Dapat 37 Poin, Kalah dari Malaysia – Halaman all

    Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2024 Dapat 37 Poin, Kalah dari Malaysia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Transparency International Indonesia (TII) merilis hasil survei indeks persepsi korupsi (IPK) negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

    Survei tahunan tersebut dimaksudkan untuk mengukur risiko korupsi sektor publik di sebuah negara.

    Untuk Indonesia, skor IPK RI di tahun 2024 berada pada skor 37. Indonesia menempati urutan 99 dari 180 negara.

    Deputi Transparency International Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko, menyebut skor IPK Indonesia naik 3 poin, dari 2023 yang berada pada skor 34.

    “Ini CPI (corruption perception indeks) Indonesia sepanjang 2024 ada dengan skor 37 ranking 99. Artinya apa? Artinya terjadi peningkatan 3 poin dari tahun 2023 ke 2024, dari 34 ke 37,” kata Wawan dikutip dari tayangan di YouTube Transparency International Indonesia, Selasa (11/2/2025).

    Wawan mengatakan, terdapat negara di dunia yang memiliki skor IPK yang sama dengan Indonesia.

    “Kita bersama dengan Argentina, kebetulan Argentina ini bagian dari BRICS, bagian dari G20 yang kita sebutkan tadi bahwa masyarakat ekonomi global pun ada angkanya di bawah rata-rata dan ini jadi catatan,” tutur Wawan.

    “Selain itu, ada Ethiopia, Maroko, dan Lesotho. Sehingga skor 30 ini menjadi catatan yang sangat penting,” lanjutnya.

    Wawan bilang mayoritas IPK di negara-negara ASEAN mengalami penurunan. 

    Kata dia, Singapura mengalami kenaikan, dari skor 83 ke 84. Sementara Malaysia stagnan pada skor 50.

    Selain itu, Timor Leste dari skor 43 ke 44, naik satu poin. Vietnam turun satu poin, dari dari skor 41 ke 40. 

    “Indonesia, kita naik dari 34 ke 37. Thailand turun satu poin dari 35 ke 34,” kata Wawan.

    Sementara, Laos mengalami kenaikan 5 poin yang cukup drastis, dari skor 28 ke 33.

    Filipina turun dari skor 34 ke 33. Kamboja turun dari skor 22 ke 21. Terakhir, Myanmar turun dari skor 20 ke 16.

    Lebih lanjut, Wawan tak memungkiri beberapa negara di ASEAN mengalami penghambatan dari upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. 

    “Hal ini ditandai dengan tadi yang naik ada beberapa Indonesia dan Singapura, tetapi Malaysia stagnan, rata-rata kenaikannya juga, Timor Leste dan Vietnam mendekati rata-rata global dan Asia Facific,” ujarnya.

     

  • Tuai Apresiasi WHO, Cek Kesehatan Gratis Disebut Cegah Komplikasi Penyakit

    Tuai Apresiasi WHO, Cek Kesehatan Gratis Disebut Cegah Komplikasi Penyakit

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi dimulainya program cek kesehatan gratis (CKG) yang digagas oleh pemerintah. Dia meyakini kehadiran program ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

    “Kami meyakini program ini meningkatkan kualitas kesehatan sekaligus mencegah berbagai penyakit karena deteksi dini yang lebih cepat,” kata Eddy dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).

    “Setelah Program MBG berjalan, sekarang Cek Kesehatan Gratis juga dijalankan. Aksi nyata Presiden Prabowo ini kembali menegaskan komitmennya bahwa no one is left behind. Tidak ada rakyat yang ditinggalkan,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus turut memuji program CKG, lantaran dianggap sebagai terobosan kebijakan preventif mencegah penyebaran penyakit lebih dini, sehingga peluang kesembuhan relatif lebih tinggi.

    “Saya kira apresiasi WHO cukup jelas menggambarkan urgensi program ini. Sekarang implementasinya yang harus berjalan dengan baik oleh kementerian pelaksananya,” ungkap Eddy.

    Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini mengatakan data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan rata-rata usia harapan hidup Indonesia telah mencapai berbagai kemajuan dalam bidang kesehatan, seperti peningkatan usia harapan hidup tahun 2024 menjadi 74,15 tahun.

    Di sisi lain, Indonesia menempati peringkat ke-9 dari 10 negara di ASEAN dalam hal kematian Ibu. Sedangkan, kematian anak menempati peringkat ke-7 dari 10 negara di ASEAN.

    “Selain itu, angka stunting di Indonesia juga tergolong tinggi. Untuk itu, program ini saya kira baik sekali karena bisa membantu mendeteksi dini masalah kesehatan, memungkinkan intervensi lebih awal, dan mencegah komplikasi yang lebih serius,” jelasnya.

    “Dengan demikian program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi beban biaya kesehatan di masa depan. Program ini juga diharapkan bisa mendorong masyarakat agar semakin sadar akan pentingnya kesehatan diri dan keluarga,” tutup anggota DPR RI Dapil Cianjur dan Kota Bogor ini.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Indeks Persepsi Korupsi RI 2024 Naik Tipis ke 37, Masih di Bawah Vietnam

    Indeks Persepsi Korupsi RI 2024 Naik Tipis ke 37, Masih di Bawah Vietnam

    Bisnis.com, JAKARTA — Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia sepanjang 2024 naik ke 37 atau dari tahun sebelumnya yakni 34 pada 2023. 

    Hal tersebut berdasarkan temuan Transparency International Indonesia (TII) yang dirilis setiap tahunnya secara global di 180 negara. 

    “Hari ini CPI Indonesia sepanjang 2024 ada dengan skor 37 dan rangkingnya 99. Artinya apa? Terjadi peningkatan 3 poin dari tahun 2023 ke 2024,” ujar Deputi Sekjen TII Wawan Heru Suyatmiko pada Peluncuran CPI 2024, disiarkan melalui YouTube TII, Selasa (11/2/2025). 

    Sebagaimana diketahui, skor CPI Indonesia sebelumnya mengalami tren menurun sejak pencapaian tertingginya di angka 40 pada 2019 lalu. 

    Skor IPK atau CPI dalam sekitar lima tahun terakhir sejak 2019 itu yakni 37 pada 2020, 38 pada 2021, 34 pada 2022 dan 34 pada 2023. 

    Adapun pada 2024, peringkat Indonesia di 180 negara juga naik yakni ke peringkat ke-99 dari sebelumnya ke-115 pada 2023 lalu.

    Terdapat beberapa negara yang memiliki skor yang sama dengan Indonesia. Salah satunya adalah Argentina yang sama-sama merupakan anggota BRICS dan G20. Negara-negara lain meliputi Maroko, Ethiopia serta Lesotho. 

    Di Asean, dari segi skor CPI, Indonesia masih menduduki peringkat ke-5 di bawah Singapura (83), Malaysia (50), Timor Leste (43) dan Vietnam (41). Namun, skor Indonesia terpantau naik dari tahun sebelumnya jika dibandingkan sejumlah negara Asean lain. 

    Untuk diketahui, Transparency International (TI) setiap tahunnya merilis skor CPI di 180 negara. Skor itu berdasarkan 13 sumber data stabil dan kredibel dadi 12 lembaga survei. Di Indonesia, skor CPI ditarik dari 9 sumber data.

    Yaitu Bertelsmann Foundation Transformation Index 2024, Economic Intelligence Unit Country Ratings 2024, S&P Global Insights Risk Ratings 2023, IMD World Competitiveness Yearbook 2024, PERC Asia Risk Guide 2024, PRS International Country Risk Guide 2024, Varieties of Democracy Project, World Economic Forum EOS 2024 dan World Justice Project Rule of Law Index 2024.

  • Dokumen Initial Memorandum Antikorupsi Siap Dibawa ke OECD pada Juni 2025

    Dokumen Initial Memorandum Antikorupsi Siap Dibawa ke OECD pada Juni 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya optimistis initial memorandum bidang antikorupsi akan dibawa Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada Juni 2025 mendatang. Saat ini, kata Airlangga, proses aksesi Indonesia ke OECD memasuki tahap penyusunan 32 bab dokumen initial memorandum.

    Proses aksesi ini merupakan asesmen kesesuaian regulasi Indonesia terhadap 239 instrumen hukum OECD. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Polri, dan KPK menjadi ujung tombak untuk mempercepat akses Indonesia ke OECD.

    “Kita punya jurus yang kemarin sudah pernah kita lakukan yaitu Omnibus Law. Jadi, ada dua cara yakni ratifikasi dan melakukan Omnibus Law terhadap hal-hal yang dirasa penting. Kita berharap submisi initial memorandum akan selesai di triwulan pertama dan bisa dibawa dalam pertemuan Dewan Menteri OECD di bulan Juni 2025,” ujar Menko Airlangga saat Workshop and Technical Discussion Supporting Indonesia in Fightong Foreign Bribery: Towards Accession to the OECD Anti-Bribery Convention di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Airlangga mengapresiasi inisiatif Kedutaan Jepang untuk mendukung kegiatan workshop dan diskusi teknis mendukung Indonesia masuk OECD. Menurut Airlangga, Indonesia dan Jepang telah bekerja lebih dari 10 tahun untuk mempromosikan OECD di ASEAN, sehingga memang sudah waktunya Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang bisa masuk sebagai anggota OECD. 

    “Saya berterima kasih karena ini menjadi salah satu yang dari awal merupakan pilar yang terberat, bukan hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk Jepang karena itu kita melakukan ini lebih awal. Jadi, kita lakukan lebih awal dan juga komitmen Indonesia diminta lebih awal juga di bulan Maret sehingga tentu ini akan menjadi credit point untuk pertemuan di bulan Juni,” kata Airlangga.

    Indonesia, kata Airlangga, berkomitmen memerangi suap dan bergabung dengan anggota OECD untuk mencapai kebijakan yang lebih baik.

    “Kita berharap bahwa dengan masuk dalam OECD, kita bisa kembangkan better policy for better life. Jadi, kebijakan yang kita ambil adalah global, dan ini untuk kepentingan masyarakat,” tandas dia.

    Airlangga juga mengapresiasi dukungan seluruh negara OECD terhadap keikutsertaan Indonesia dalam financial action task force (FATF) yang menjadi salah satu pilar yang berpengaruh dalam multilateral agreement. Airlangga menyampaikan Indonesia menetapkan visi Indonesia Emas, yakni menjadi salah satu negara yang memiliki ekonomi sepuluh besar. 

    Dia mengaku sebetulnya secara purchasing power parity (PPP), berdasarkan laporan yang disampaikan oleh IMF, saat ini Indonesia sudah masuk di dalam sepuluh besar, yakni di nomor 8. Berdasarkan IMF report, Indonesia memiliki ekonomi US$ 4,8 triliun.

    “Kalau memang berdasarkan G20 kita masih di ranking 16. Berdasarkan GDP, yang tahun kemarin alhamdulillah kita sudah mendekati US$5.000 GDP per kapita dan tentu ini kita berharap kita bisa tingkatkan di 2030 di atas US$12.000. Dengan PPP kita di atas beberapa negara lain, dan itu biasanya tiga kali. Jadi, kita memang US$4,8 triliun. Jadi, sudah benar Indonesia berada dalam salah satu radar yang akan masuk dalam aksesi OECD,” jelas Airlangga. 

    Airlangga mengatakan dengan OECD pemerintah berharap perekonomian dapat terus meningkat sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yakni mencapai 8% yang salah satu kuncinya yaitu investasi. Menurut dia, Indonesia mempunyai iklim investasi yang baik, tidak hanya domestik tetapi internasional.

    “Jadi, kita berharap investasi bisa meningkat di Indonesia. Apalagi dengan ketidakpastian global per hari ini, maka tentu kita harus memperkuat kawan kita yang ada di Asia Pasifik, termasuk di dalamnya ASEAN, Jepang, dan berbagai kerja sama yang kita lakukan di negara-negara ASEAN. Tentu kita membutuhkan teman lebih banyak yaitu teman-teman di OECD,” pungkas Airlangga.

  • Menko Airlangga Ungkap RI ‘Berlomba’ dengan Thailand dan Brasil jadi Anggota OECD

    Menko Airlangga Ungkap RI ‘Berlomba’ dengan Thailand dan Brasil jadi Anggota OECD

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap Indonesia tengah berpacu dengan waktu untuk bisa menjadi anggota dari Organization for Economic Co-Operation dan Development (OECD). Dia menyebut RI berupaya agar tak didahului oleh Thailand maupun Brasil. 

    Airlangga mengatakan, pemerintah RI saat ini telah mendorong upaya aksesi untuk keanggotaan OECD. Dia mengungkap bahwa negara Thailand sudah ikut menyusul upaya aksesi Indonesia mendapatkan keanggotaan OECD. 

    Sebagaimana diketahui, Indonesia bisa menjadi negara pertama Asean yang masuk ke OECD. 

    “Dengan Indonesia mendaftar di OECD, Thailand menyusul di belakang kita. Sehingga oleh karena itu, jangan sampai kita disusul Thailand,” ungkap Airlangga pada acara Lokakarya dan Sosialisasi Konvensi Anti Penyuapan OECD, Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/2/2025). 

    Selain Thailand, Airlangga menyebut Indonesa turut ‘bersaing’ dengan sesama anggota BRICS yakni Brasil. Dia mengungkap bahwa negara yang juga sama-sama anggota G20 itu sudah menjalani proses aksesi lebih dari empat tahun. 

    “Nah, kalau bisa kita menyalip Brasil, itu merupakan salah satu target yang tentunya didukung oleh pemerintah Jepang,” kata menteri dari Partai Golkar itu. 

    Untuk diketahui, pemerintah RI tengah mendorong upaya aksesi untuk menjadi salah satu negara anggota OECD. Salah satu prasyarat pada Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD untuk Indonesia yang diterima Maret 2024 lalu yakni perlunya penerapan Konvensi Anti Penyuapan OECD atau OECD Anti Bribery Convention. 

    Upaya itu lalu dilakukan dengan menggelar lokakarya dan sosialisasi yang diselenggarakan KPK atas dukungan pemerintah Jepang, selama 10-14 Februari 2025. 

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa lokakarya tersebut penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai urgensi konvensi anti-penyuapan, terutama mengenai manfaatnya bagi Indonesia, bagaimana kriteria dan prosedur aksesinya, serta apa saja pengalaman dan pelajaran yang dapat dipelajari dari negara yang telah menjalani proses aksesi ini sebelum Indonesia. 

    “Ruh dari konvensi ini adalah agar pelaku bisnis internasional dapat berkompetisi secara adil dalam transaksi bisnis di suatu negara. Praktik suap dapat memberikan keuntungan tidak sah bagi pelaku bisnis dengan memperoleh kemudahan dari pejabat publik asing dalam membuka atau menjalankan usaha di negara tersebut,” jelas Setyo dalam acara yang sama. 

    Konsep mengenai penyuapan pejabat publik asing atau sering disebut dengan foreign bribery, saat ini masih belum terlalu dikenal di Indonesia. Indonesia juga belum memiliki instrumen hukum yang dapat memidanakan subjek hukum dalam negeri yang melakukan penyuapan pejabat publik negara asing. 

    Dalam peta aksesi Indonesia setidaknya terdapat 272 instrumen, dengan 6 instrumen di antaranya memuat persoalan antikorupsi, termasuk menyoal Konvensi Anti Penyuapan OECD. 

    Konvensi Anti-Penyuapan OECD ini mencakup 17 pasal yang mengatur berbagai aspek pemberantasan penyuapan, mulai dari kriminalisasi tindakan suap, pemidanaan korporasi, kerja sama internasional, hingga pemberian sanksi yang tegas. 

    “Memerangi segala bentuk penyuapan adalah kunci untuk menciptakan ekosistem bisnis yang bersih, persaingan usaha yang sehat, serta menarik investasi berkelanjutan. Dengan demikian, integritas pasar internasional dapat terjamin di era ekonomi global,” jelas Setyo. 

  • Selain Apple, Perusahaan Asing Siap Investasi Jumbo di Indonesia

    Selain Apple, Perusahaan Asing Siap Investasi Jumbo di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan selain Apple, akan ada perusahaan asing lain yang siap menanamkan investasi besar alias jumbo di Indonesia. Pemerintah telah melakukan pembicaraan intensif dengan investor tersebut dan kesepakatan diharapkan rampung pada kuartal pertama 2025.

    Rosan tidak merinci jumlah investasi yang akan ditanamkan, tetapi nilainya diperkirakan mencapai miliaran dolar AS. Ia juga mengonfirmasi investor tersebut berasal dari Amerika Serikat.

    “Kita terus melakukan pembicaraan, targetnya dalam first quarter ini bisa selesai,” ujarnya saat ditemui di Four Seasons, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Rosan menambahkan, nilai investasi jumbo dari perusahaan asing tersebut berpotensi memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia.

    Dalam upaya menarik lebih banyak investasi asing, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai strategi, mengingat persaingan ketat dengan negara-negara ASEAN lainnya. Rosan optimistis Indonesia tetap menjadi pilihan utama bagi investor global, berkat kebijakan yang lebih fleksibel serta potensi sumber daya alam dan energi terbarukan yang melimpah.

    “Langkah-langkah penyempurnaan regulasi, perizinan, serta kebijakan terus dilakukan agar investasi semakin menarik,” pungkasnya.

    Dengan masuknya investasi jumbo dari perusahaan asing, Indonesia semakin mengukuhkan posisinya sebagai tujuan utama investasi di kawasan Asia Tenggara.

  • Syarat Mutlak jadi Anggota OECD, RI Harus Ikut Konvensi Anti-Suap

    Syarat Mutlak jadi Anggota OECD, RI Harus Ikut Konvensi Anti-Suap

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia tengah menjalani proses aksesi keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Adapun ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh RI. Salah satunya adalah dengan bergabung dalam konvensi anti suap (anti bribery).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan saat ini proses aksesi memasuki tahap penyusunan 32 bab dokumen initial memorandum yang merupakan asesmen kesesuaian regulasi Indonesia terhadap 239 instrumen hukum OECD.

    Proses tersebut dilakukan oleh masing-masing bidang sesuai dengan Komite OECD, termasuk di antaranya Bidang Anti-Korupsi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    “Ini bagian dari aksesi OECD salah satu yang dipersyaratkan indonesia masuk dalam konvensi anti-bribery (suap) tak hanya untuk pejabat publik tapi juga pejabat internasional,” ujar Airlangga dalam acara pertemuan teknis OECD Anti Bribery Convention di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Airlangga menjelaskan saat ini pihaknya tengah menyesuaikan regulasi terhadap dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia dan yang ada di OECD. Ia mengatakan proses ini untuk beberapa negara membutuhkan waktu yang lama.

    “Namun, kita punya jurus yang kemarin sudah pernah kita lakukan yaitu Omnibus Law. Jadi, ada dua cara, satu ratifikasi, dua kita melakukan Omnibus Law terhadap hal-hal yang dirasa penting. Kita berharap submisi initial memorandum akan selesai di triwulan pertama dan bisa dibawa dalam pertemuan Dewan Menteri OECD di bulan Juni 2025,” ujarnya.

    Ia pun berharap proses aksesi keanggotaan Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan cepat. Agar Indonesia dapat menjadi negara ASEAN pertama yang bergabung dalam OECD.

    “Sehingga memang sudah waktunya Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang bisa masuk sebagai anggota OECD. Jadi Thailand menyusul di belakang kita, oleh karena itu jangan sampai kita disusul Thailand,” ujar Airlangga.

    (haa/haa)

  • Terhambat Regulasi, Kontribusi FDI ke PDB Indonesia Terendah di Asean

    Terhambat Regulasi, Kontribusi FDI ke PDB Indonesia Terendah di Asean

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia berada pada peringkat terbawah dibandingkan negara-negara Asean lainnya dalam hal persentase investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Peneliti senior Bank Syariah Indonesia (BSI) Institute Bazari Azhar Azizi merincikan, berdasarkan data OECD, FDI hanya berkontribusi 0,2% terhadap pembentukan PDB Indonesia pada 2020. Angka tersebut menjadi yang terendah di Asean.

    Sebagai perbandingan, FDI berkontribusi 0,5% terhadap pembentukan PDB Malaysia dan Thailand pada 2020. Sementara itu, rata-rata FDI berkontribusi 0,9% terhadap pembentukan PDB negara-negara Asean pada 2020.

    Bazari menilai setidaknya ada tiga faktor utama yang menyebabkan ketertinggalan Indonesia terhadap negara-negara lain di Asean.

    “Yaitu inefisiensi, masih adanya pembatasan, serta regulasi dan birokrasi investasi,” ujar Bazari dalam laporan BSI Institute Quarterly, dikutip Minggu (9/2/2025).

    Pertama, terkait inefisiensi investasi tergambarkan melalui rasio ICOR (Incremental Capital Output Ratio). Nilai ICOR Indonesia (6,96) masih tinggi apabila dibandingkan beberapa negara seperti India (3,2), Malaysia (2,7), dan Filipina (3,4).

    Kedua, pembatasan investasi di Indonesia. Bazari menjelaskan, berdasarkan rilis terbaru mengenai ekonomi Indonesia dari OECD (2024), Services Trade Restrictiveness Index (STRI) Tanah Air berada di atas rata-rata negara OECD.

    Menurutnya, tingginya STRI ini menunjukkan regulasi yang ketat pada perdagangan jasa di sebagian besar sektor. Bazari masih ada pembatasan yang lebih ketat bagi investor global dibandingkan investor atau mitra investasi regional.

    Ketiga, regulasi investasi di Indonesia yang ditunjukkan oleh OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index (RRI) masih cukup restriktif dalam hal peraturan bagi investasi atau investor asing dibandingkan beberapa negara Asean lain.

    Meski skor RRI Indonesia telah mengalami penurunan skor dibandingkan era 1980—1990an, skor Malaysia, Vietnam, dan Thailand masih lebih rendah yang menggambarkan keterbukaan investasi asing yang tinggi.

    “Masih ada kesenjangan yang harus diatasi, terutama dalam hal efisiensi investasi, reformasi birokrasi, dan penghapusan pembatasan sektor tertentu. Langkah-langkah strategis seperti perbaikan regulasi, penguatan insentif fiskal, dan optimalisasi KEK harus dilanjutkan,” jelasnya.

    Di tengah berbagai tantangan tersebut, Bazari pun melihat ada sejumlah peluang yang bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menarik lebih banyak FDI ke dalam negeri. Pertama, percepatan realisasi komitmen investasi dari negara-negara mitra yang telah menyatakan minatnya.

    Kedua, pemanfaatan potensi pendanaan iklim dari COP29 yang diproyeksikan mencapai US$300 miliar per tahun pada 2035 untuk proyek-proyek hijau dan berkelanjutan, yang mana Indonesia berpotensi besar dalam pengembangan sektor tersebut.

    Ketiga, penguatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai destinasi FDI. Keempat, status Indonesia sebagai negara aksesi OECD membuka peluang untuk meningkatkan investasi melalui akses pasar yang lebih luas, pembentukan regulasi yang lebih baik, dan kepercayaan investor dapat meningkat.

    “Ke depan, keberhasilan Indonesia dalam mengamankan lebih banyak FDI akan sangat bergantung pada konsistensi reformasi kebijakan dan stabilitas ekonomi-politik yang terjaga,” tutup Bazari.