Organisasi: ASEAN

  • Airlangga Sebut Filipina hingga India Minta RI Investasi

    Airlangga Sebut Filipina hingga India Minta RI Investasi

    Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan banyak negara yang meminta Indonesia untuk berinvestasi, seperti Filipina, India, dan Amerika. Dia meyakini banyak negara yang ingin belajar dari Indonesia.

    “Beberapa negara sebetulnya meminta kita juga untuk investasi di negaranya masing-masing. Seperti Filipina minta begitu, India minta begitu. Semuanya konsepnya sebetulnya belajar dari Indonesia,” kata dia dalam pembukaan pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) 2025, di Kementerian Perdagangan, Kamis (20/2/2025).

    Permintaan itu datang karena produk dari Indonesia sering kali terkena anti dumping. Untuk itulah, dalam menghindari hal tersebut, banyak negara yang meminta Indonesia berinvestasi di negaranya.

    “Ini pengalaman kita di berbagai negara ASEAN. Kalau tidak seperti ekspor mobil kita, dicek satu-satu. Jadi kalau ada satu misalnya yang diketemukan tidak memenuhi standar, dikembalikan semuanya katanya,” terangnya.

    Airlangga menyebut, untuk meningkatkan perdagangan, Indonesia juga harus menjalin kerja sama dengan 83% negara di dunia. Dia menyebut dengan adanya kebijakan Presiden AS Donald Trump, Indonesia harus mencari peluang perdagangan dari negara lainnya.

    “Nah tentu dengan perdagangan ini, dengan adanya kebijakan Trump 2.0, kita harus melihat perdagangan ke seluruh dunia, itu world trade itu di luar Amerika hampir 80%, kalau nggak salah 83%. Jadi kita harus menjalin kerjasama dengan 83% dunia,” pungkasnya

    (ada/kil)

  • Proyeksi Ekonomi 2025: Pemangkasan Suku Bunga Sejumlah Bank Sentral Masih akan Berlanjut – Halaman all

    Proyeksi Ekonomi 2025: Pemangkasan Suku Bunga Sejumlah Bank Sentral Masih akan Berlanjut – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam laporan Standard Chartered Wealth Management Chief Investment Office (CIO) Outlook 2025 bertajuk “Playing Your Trump Card” memperkirakan pemangkasan suku bunga akan terus dilakukan oleh sejumlah bank sentral besar dan dukungan kebijakan fiskal di berbagai negara akan memberikan dorongan positif bagi perekonomian. 

    Dukungan kebijakan moneter dan fiskal tersebut dapat mendukung pertumbuhan pendapatan korporasi, sehingga dapat berdampak positif untuk pasar ekuitas global. 

    Emas juga diperkirakan akan tetap mengalami peningkatan permintaan dari berbagai bank aentral terutama di tengah peningkatan risiko geopolitik.

    CIO Standard Chartered menurunkan bobot alokasi untuk kas atau setara kas. 

    Dengan tren suku bunga yang terus menurun, imbal hasil dari kas berpotensi untuk terus menurun di 2025, dan oleh karena itu mengunci tingkat imbal hasil di obligasi untuk jangka panjang menjadi lebih menarik.
     
    Hasil laporan itu juga menekankan pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang dan peninjauan portofolio secara berkala. 

    Dengan berinvestasi di berbagai kelas aset dan menyeimbangkan risiko serta potensi imbal hasil, investor dapat lebih siap menghadapi fluktuasi pasar dan meraih peluang investasi yang tersedia.

    Menyikapi hal itu, Standard Chartered Indonesia membantu para nasabah Priority dan Priority Private Bank dengan memberikan wawasan baru dalam melakukan investasi dan mengelola kekayaan.  

    Hal itu dilakukan melalui ajang World of Wealth (WoW) yang ke-21. Ini merupakan ajang tahunan yang digelar Standard Chartered Indonesia untuk untuk berbagi tentang peluang investasi baik di tingkat global maupun domestik.

    Cluster CEO Indonesia & ASEAN Markets Standard Chartered, Donny Donosepoetro,  menjelaskan, pihaknya melihat tetap ada peluang investasi yang menarik tahun ini asal menggunakan strategi investasi yang tepat.

    Menurutnya, peluang tersebut sejalan dengan perekonomian Indonesia diproyeksikan untuk terus melaju secara stabil, dengan didukung oleh konsumsi domestik yang kuat dan investasi infrastruktur yang terus berlanjut. 
     
    “Ajang WoW ke-21 ini tidak hanya mencerminkan optimisme kami terhadap peluang besar di segmen perbankan ritel Indonesia, namun juga menggarisbawahi komitmen kami untuk terus meningkatkan penetrasi di pasar mass market dan meningkatkan layanan wealth management kami untuk segmen affluent,” katanya dikutip dari Kontan, Kamis (20/2/2025).
     
    Head of Affluent Segment Distribution & Wealth Solution Standard Chartered Indonesia, Tandy Cahyadi menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk terus mengembangkan pilihan produk serta layanan investasi untuk memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi para nasabah. 

    Melalui aplikasi SCMobile,  kata dia, nasabah memiliki akses ke transaksi Online Mutual Funds, dan SBN Retail Online, yang memungkinkan mereka untuk berinvestasi dengan cepat, aman, dan nyaman. 

    Di segmen Bancassurance, Standard Chartered Indonesia telah bekerja sama dengan sejumlah mitra untuk penyediaan produk asuransi tradisional dan unit link dalam pemenuhan kebutuhan nasabah, terutama dalam perencanaan keuangan dalam hal proteksi, akumulasi dan distribusi kekayaan.
     
    “Dengan memanfaatkan wawasan pasar, solusi digital, dan pendekatan layanan multi-dimensi, kami berkomitmen untuk membantu nasabah membangun portofolio yang kuat dan memanfaatkan setiap peluang,” tutur Tandy. (Dina Mirayanti Hutauruk/Kontan)

    Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul StanChart Indonesia Bagi Strategi Menjaring Peluang Investasi Tahun 2025

     

  • Wakil Ketua MPR: Kolaborasi diperlukan untuk SDGs, HAM, dan demokrasi

    Wakil Ketua MPR: Kolaborasi diperlukan untuk SDGs, HAM, dan demokrasi

    Politisi memikul tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan perlindungan hak-hak individu dalam proses pembangunan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan kolaborasi yang kuat antara tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi harus mampu diwujudkan oleh para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara.

    “Politisi memikul tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan perlindungan hak-hak individu dalam proses pembangunan,” kata Lestari di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dalam acara ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)-MPR RI Collaboration to Host Rountable Discussion on SDGs, Human Rights and Democracy in Indonesia, dia mengungkapkan bahwa MPR RI pada November 2024 lalu telah membentuk Kaukus Nasional SDG’s sebagai wadah untuk mengawal kebijakan yang sejalan dengan demokrasi, keberlanjutan, dan hak asasi manusia.

    Dari agenda tersebut, menurut dia, terungkap bahwa pemahaman masyarakat terhadap SDGs baru sebatas singkatannya dan 17 tujuan SDGs semata, tetapi belum memahami tujuan setiap programnya.

    Menurut dia, salah satu problem kesenjangan dalam pembangunan disebabkan keengganan berbagai pihak untuk melakukan pemetaan permasalahan yang dihadapi dan memahami penerapan HAM dalam proses pembangunan.

    Untuk itu, menurut dia, seluruh pihak harus mampu mewujudkan SDGs dalam proses pembangunan. Dia berharap kolaborasi semua pihak terkait upaya mewujudkan pelaksanaan SDGs, HAM, dan demokrasi harus konsisten dibangun.

    Maka, kata dia, setiap individu harus bisa mengambil peran aktif secara bersama agar proses pembangunan yang dilakukan saat ini mampu memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Didik Gatot Subroto Lepas Jabatan Wakil Bupati Malang, Pamit ke ASN

    Didik Gatot Subroto Lepas Jabatan Wakil Bupati Malang, Pamit ke ASN

    Malang (beritajatim.com) – Didik Gatot Subroto resmi melepas jabatannya sebagai Wakil Bupati Malang usai memimpin apel pagi di halaman kantor Pendopo Panji, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Rabu (19/2/2025).

    Dalam sambutannya, Didik menyampaikan terima kasih kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah bekerja sama selama masa kepemimpinannya di Pemerintah Kabupaten Malang.

    “Saya berdiri di atas mimbar ini merupakan yang terakhir kalinya bersama-sama dengan panjenengan semuanya. Secara pribadi dan sebagai Wakil Bupati Malang, mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan-karyawati di semua Dinas, Kecamatan, hingga Pemerintah Desa, yang telah membantu dan mendukung saya selama menjadi Wakil Bupati Malang,” kata Didik.

    Didik mengungkapkan bahwa selama masa jabatannya, Pemerintah Kabupaten Malang berhasil meraih 184 penghargaan dari tingkat Provinsi, Nasional, hingga tingkat ASEAN. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil dari kerja sama, inovasi, dan sinergi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.

    “Keberhasilan yang kita raih selama empat tahun ini, merupakan jerih payah panjenengan semua untuk memajukan Kabupaten Malang. Tentunya tak lepas dari kolaborasi, sinergi, dan kerja sama yang baik antar seluruh SKPD, tokoh masyarakat, media, serta organisasi sosial kemasyarakatan,” tuturnya.

    Momen haru menyelimuti apel perpisahan tersebut ketika Didik turun dari mimbar untuk bersalaman dan berpamitan dengan para ASN peserta apel.

    “Setelah saya tidak menjabat sebagai Wakil Bupati, saya akan menekuni kembali usaha yang bergerak di bidang kesehatan. Tadi saya juga berpesan pada beliau-beliau untuk tetap mendukung kepemimpinan Abah Sanusi dan Hj. Lathifah, terus berinovasi untuk capaian Malang Makmur Berkelanjutan,” pungkas Didik. [yog/beq]

  • Melemahnya Penjualan Mobil Buatan Jerman di Asia Tenggara

    Melemahnya Penjualan Mobil Buatan Jerman di Asia Tenggara

    Jakarta

    Setelah eksis cukup lama di Asia Tenggara, mobil bermerek Jerman harus menghadapi penurunan tren. Hal ini terjadi seiring dengan melonjaknya penjualan kendaraan Cina yang lebih murah dan semakin andal, tahun 2024 lalu.

    Singapura adalah pasar paling signifikan untuk mobil Jerman di Asia Tenggara. Menurut data dari Otoritas Transportasi Darat negara tersebut, pendaftaran mobil baru bermerek Jerman di tahun 2024 turun menjadi 28 persen dari 32 persen di tahun sebelumnya. Sementara itu, pendaftaran mobil baru buatan Cina tercatat meningkat menjadi 18,2 persen dari 5,9 persen di tahun 2023.

    Mobil-mobil buatan Jepang juga mengalami penurunan pangsa pasar yang signifikan.

    Menurut data dari Asosiasi Otomotif Malaysia, pangsa pasar BMW di Malaysia sedikit turun dari 1,5 persen menjadi 1,3 persen pada tahun 2024, Mercedes-Benz dan Volkswagen juga mencatat adanya penurunan.

    Tren penurunan ini lebih jelas terlihat di Filipina, di mana merek-merek Jerman hanya menjual beberapa ratus mobil baru setiap tahunnya. Penjualan BMW turun hampir sepertiganya, sementara Volkswagen mengalami penurunan sebesar 15 persen, menurut sebuah laporan dari konsultan lokal, AutoIndustriya.

    Thailand, pusat manufaktur otomotif di Asia Tenggara, juga mengalami penurunan penjualan mobil buatan Jerman. Namun, penurunan ini seiring dengan menyusutnya pasar otomotif Thailand, yang pada tahun 2024 jatuh ke level terendah dalam 15 tahun terakhir.

    Pergeseran pasar yang lebih luas

    Penurunan pembelian mobil bermerek Jerman di Asia Tenggara mencerminkan pergeseran global yang lebih luas. Pada Januari 2024, BMW melaporkan penurunan 2,3 persen dalam penjualan kendaraan globalnya, sementara Mercedes-Benz dan Porsche masing-masing mencatat penurunan 3 persen. Volkswagen bahkan mengalami penurunan penjualan global hingga 12%.

    Cina memimpin pergeseran tren ini, setelah memperluas ekspor kendaraannya, terutama kendaraan listrik (Electric Vehicle-EV). Pada tahun 2023, Cina mengekspor sekitar 4,7 juta mobil, jumlah yang meningkat tiga kali lipat dari tahun 2021, meski sepertiga dari mobil-mobil ini diproduksi oleh merek-merek internasional, menurut Citigroup.

    Produsen mobil Cina BYD, yang memproduksi kendaraan listrik dan plug-in hybrid, telah dengan cepat memperluas kehadirannya di Asia Tenggara. Di Singapura, BYD mengambil alih posisi Toyota sebagai merek mobil paling populer untuk pertama kalinya pada tahun 2023. Penjualannya di Filipina dilaporkan meroket sebanyak 8.900% pada periode yang sama.

    Di balik angka-angka

    Meskipun pangsa pasar mobil buatan Jerman menurun, para analis berhati-hati dalam menafsirkan angka-angka statistik. Juru bicara BMW mengatakan kepada DW bahwa penjualannya di Singapura meningkat 49% pada tahun 2024, dengan pengiriman kendaraan listrik baterai (BEV) meningkat 107%.

    Pertumbuhan ini kemungkinan besar didorong oleh skema Insentif Adopsi Awal EV oleh pemerintah Singapura, yang menawarkan potongan harga yang signifikan untuk biaya pendaftaran mobil listrik.

    Selain itu, kenaikan signifikan pembuatan Sertifikat Hak Milik Kendaraan (Certificate of Entitlement/COE) Singapura, yang merupakan dokumen yang diwajibkan untuk kepemilikan mobil, turut menguntungkan merek-merek kelas premium. Ketika biaya COE melonjak, harga mobil mewah juga meningkat, sehingga membantu BMW dan Mercedes-Benz mempertahankan pangsa pasar mereka.

    Sebaliknya, penurunan penjualan di Thailand tampaknya mencerminkan kemerosotan secara keseluruhan di industri otomotif negara ini, yang mengalami penurunan 26 persen total penjualan mobil, level terendah penjualan dalam 15 tahun terakhir.

    Chris Humphrey, direktur eksekutif EU-ASEAN Business Council, mengatakan kepada DW bahwa para produsen mobil Cina menargetkan segmen massal daripada segmen mewah yang ditempati oleh merek-merek Jerman.

    “BMW dan Mercedes-Benz fokus pada segmen mewah, sedangkan merek-merek seperti Toyota dan Honda melayani segmen massal. Masuknya produsen mobil Cina sebagian besar berdampak pada merek-merek segmen massal ini,” katanya.

    Memang Toyota, merek terlaris di Asia Tenggara, dengan cepat kehilangan pijakan. Pada bulan November, Bloomberg melaporkan bahwa antara tahun 2019 dan 2024, produsen mobil Jepang mengalami penurunan pangsa pasar yang paling signifikan di Singapura, Thailand, Malaysia, dan Indonesia.

    Produsen mobil Cina telah memanfaatkan harga yang kompetitif dan kualitas yang lebih baik. Humphrey menekankan bahwa “kualitas mobil Cina sekarang sangat sebanding” mobil-mobil lainnya, dan “di sinilah harga menjadi faktor yang sangat penting.”

    Apa yang dapat dilakukan?

    Ketika produsen mobil Cina melanjutkan ekspansi agresif mereka, beberapa negara telah menerapkan tindakan balasan. Uni Eropa baru-baru ini memberlakukan tarif terhadap mobil listrik Cina, dengan alasan subsidi yang tidak adil dari pemerintah Cina yang mendistorsi persaingan internasional.

    Namun, tindakan seperti itu tidak mungkin diterapkan di Asia Tenggara, di mana produsen mobil Cina semakin melokalisasi produksinya. Pada bulan Juli 2024, BYD membuka pabrik Asia Tenggara pertamanya di Thailand senilai 470 juta Euro (492 juta Dollar) yang mampu memproduksi 150.000 kendaraan setiap tahun.

    The Economist menyatakan bahwa pabrik-pabrik di Tiongkok dapat memproduksi hampir 45 juta mobil per tahunnya – hampir setengah dari seluruh penjualan global, namun saat ini kapasitas operasinya hanyalah 60 persen.

    Kelebihan produksi ini menunjukkan bahwa dorongan ekspor Cina masih jauh dari selesai, dan Asia Tenggara akan tetap menjadi pasar yang penting di tahun-tahun mendatang.

    Produsen mobil Jerman dapat merespon hal ini dengan menyesuaikan strategi harga mereka. Baru-baru ini, beberapa merek Cina telah secara agresif memangkas harga untuk mendapatkan pangsa pasar. Namun, CEO Mercedes-Benz Thailand Martin Schwenk mengatakan kepada surat kabar lokal The Nation bulan ini bahwa perusahaannya tidak akan mengikuti tren itu.

    “Jika kami membuat mobil yang terlalu agresif dalam hal harga, kami merusak merek kami,” tegasnya.

    Terlepas dari tantangan-tantangan yang ada, ada beberapa perkembangan positif bagi pabrikan Jerman. Anak perusahaan Volkswagen Group, Skoda Auto, mengumumkan rencana untuk menyelesaikan pembangunan pabrik perakitan kendaraan senilai 475 juta Euro di Vietnam pada awal tahun 2025. Fasilitas ini akan mampu memproduksi 120.000 kendaraan per tahun, memperkuat pijakan perusahaan tersebut di kawasan ini.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Menko Airlangga yakin ekonomi RI tumbuh delapan persen

    Menko Airlangga yakin ekonomi RI tumbuh delapan persen

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa (18/2/2025). ANTARA/Bayu Saputra

    Menko Airlangga yakin ekonomi RI tumbuh delapan persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 17:02 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen di tengah ketidakpastian global.

    Keyakinan ini didasarkan pada dukungan kuat parlemen terhadap pemerintahan baru serta berbagai stimulus kebijakan ekonomi yang telah disiapkan.

    “Dengan dukungan pemerintahan yang mencapai lebih dari 80 persen di parlemen dan popularitas lebih dari 82 persen, kami memiliki aspirasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yakni di kisaran 7 hingga 8 persen,” ujar Airlangga saat menyampaikan sambutan dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa.

    Optimisme tersebut muncul di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini yang lebih rendah pascapandemi COVID-19, yakni berkisar antara 2,7 hingga 3,3 persen.

    Airlangga merinci berbagai tantangan global saat ini turut memengaruhi dinamika ekonomi, termasuk ketegangan geopolitik di Eropa dan Asia, pembatasan ekspor semikonduktor, serta inflasi tinggi di Amerika Serikat (AS).

    Meski demikian, ia menilai Indonesia tetap tangguh dengan pertumbuhan yang stabil dibandingkan negara-negara lain di ASEAN.

    “Indonesia tumbuh sekitar 5 persen, sejalan dengan Vietnam, Thailand, dan Filipina. Namun, pertumbuhan kita lebih tinggi dibandingkan beberapa negara lain yang di bawah 5 persen,” jelasnya.

    Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal IV 2024, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan peer countries seperti Singapura (4,3 persen), Arab Saudi (4,4 persen), dan Malaysia (4,8 persen).

    Sementara, sepanjang tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu membukukan capaian sebesar 5,03 persen. Hal ini memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, termasuk untuk menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan BRICS.

    Lebih lanjut, dari sisi stabilitas ekonomi, papar Menko, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan pada Januari 2025 mencapai 0,76 persen (yoy).

    Pemerintah juga menjaga surplus neraca perdagangan selama 57 bulan berturut-turut dengan nilai 31 miliar dolar AS. Ekspor komoditas utama seperti nikel dan logam mulia masing-masing tumbuh sebesar 17,3 persen dan 18,3 persen.

    Selain itu, guna mencapai target pertumbuhan 2025, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan stimulus ekonomi, termasuk optimalisasi bantuan sosial, paket stimulus Ramadhan dengan diskon tarif tiket pesawat 10 persen, serta pengurangan tarif listrik sebesar 50 persen pada Januari hingga Februari.

    Pemerintah juga memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan perputaran ekonomi di perdesaan.

    “Dengan program makan gratis, perputaran uang tunai di tingkat desa yang dalam program itu, program pokoknya hanya Rp1 miliar. Namun, dengan adanya program makan gratis (perputaran uang) bisa meningkat menjadi Rp5 miliar sampai Rp6 miliar (per tahun). Jadi, kalau ada Rp7 miliar perputaran uang di desa, maka ekonomi di akar rumput akan meningkat karena mereka yang menyuplai untuk program makan gratis,” tuturnya.

    Sumber : Antara

  • Sektor Swasta Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

    Sektor Swasta Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan sektor swasta akan menjadi faktor kunci dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% pada 2029.

    Menurut Luhut, swasta memiliki peran penting dalam berbagi keahlian dan pengalaman manajemen, yang dapat meningkatkan efisiensi perekonomian Indonesia.

    “Menjadikan perekonomian lebih efisien merupakan prioritas utama Pemerintah Indonesia,” ujar Luhut dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Luhut menjelaskan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia saat ini mencapai 6,6%. Artinya, setiap 1% pertumbuhan PDB membutuhkan 6,6% pertumbuhan investasi. Angka ini lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lain, seperti Vietnam dan Malaysia, yang memiliki ICOR lebih rendah.

    Agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih efisien, pemerintah berencana membangun ekosistem yang kondusif bagi kantor keluarga (family offices) guna menarik lebih banyak modal ke dalam negeri.

    Selain sektor swasta kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah juga akan meluncurkan Danantara, sebuah sovereign wealth fund dengan asset under management (AUM) senilai Rp 900 triliun, yang bertujuan menarik lebih banyak investasi swasta ke Indonesia.

    “Presiden terus mengimbau kita untuk bekerja sama agar Indonesia meraih golden period 2045,” imbuh Luhut terkait sektor swasta kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Luhut mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Berdasarkan perhitungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), target tersebut membutuhkan pertumbuhan investasi tahunan sebesar 16% pada 2025-2029.

    Pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 1.905 triliun pada 2025, yang akan terus meningkat hingga mencapai Rp 3.414 triliun pada 2029.

    Dalam forum yang sama, Pendiri dan Direktur Harvard’s Growth Lab Ricardo Hausmann menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi bagi Indonesia. “Negara-negara tidak tumbuh 8% dengan membuat lebih banyak hal yang sama. Mereka tumbuh dengan melakukan diversifikasi dan menjadi lebih kompleks,” ujar Ricardo.

    Menurut Ricardo, pertumbuhan ekonomi 8% per tahun hanya dapat dicapai melalui pertumbuhan ekspor yang cepat, urbanisasi yang efisien, dan peningkatan kapasitas untuk memperoleh pengetahuan.

    Ricardo menegaskan proses transformasi ekonomi sangat diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, khususnya sektor swasta yang disebut menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia.

  • Tingkatkan Wisata dan PAD, Disbudpar Kabupaten Bandung Ajak Travel Kenalkan Potensi Wisata

    Tingkatkan Wisata dan PAD, Disbudpar Kabupaten Bandung Ajak Travel Kenalkan Potensi Wisata

    JABAR EKSPRES – Guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dinas Kebudayaan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bandung mengajak 20 travel agent tingkat nasional dan 26 travel agent se-Asean untuk berperan menjadi buyer dalam kegiatan yang bertujuan mempromosikan potensi wisata di Kabupaten Bandung.

    Kegiatan Familiarization Trip (famtrip) dan Travel Mart dengan tema GEBYAR (Gathering and Exhibition for Bandung Year-round Attractions and Resources) yang digelar pada tanggal 17 Februari hingga 19 Februari 2025.

    Diharapkan dapat memperkenalkan berbagai keindahan alam, budaya, dan potensi ekonomi kreatif yang ada di daerah Kabupaten Bandung.

    Kepala Disbudpar Kabupaten Bandung Wawan Ahmad Ridwan mengungkapkan, jika para agen yang diundang ini akan berperan aktif dalam memasarkan potensi wisata lokal, dengan tujuan utama menarik lebih banyak wisatawan mancanegara.

    “Kami sudah mengundang 20 travel agent lokal dari 9 provinsi di Indonesia dan 26 travel agent dari negara di Asean. Alhamdulillah mereka semua sudah konfirmasi hadir dan siap menjadi buyer pada acara GEBYAR ini,” ujarnya saat ditemui di Ciwidey, Selasa (18/2/2025).

    “Tentunya kami sangat berharap kegiatan ini bisa menjadi langkah efektif dalam meningkatkan kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara,” lanjutnya.

    Tak hanya itu, Wawan juga berharap dengan adanya kegiatan itu bisa berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah wisatawan mancanegara, yang pada gilirannya bisa juga meningkatkan PAD.

    “Dengan begitu PAD Kabupaten Bandung pun ikut naik, dan masyarakat sekitar objek wisata turut sejahtera,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif Vena Andriawan menjelaskan, kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Disbudpar dengan pelaku pariwisata Kabupaten Bandung.

    Dalam acara ini ada dua kegiatan utama yakni Familiarization Trip (famtrip) dan Travel Mart.

    “Terdapat dua agenda utama dalam kegiatan tersebut, yakni Famtrip yang merupakan kegiatan untuk mengenalkan daya tarik wisata atau produk wisata baru. Dan Travel Mart yang menjadi ajang interaksi antara buyer dan seller,” paparnya.

    Selama kegiatan tersebut, kata Vena, peserta akan mengunjungi berbagai destinasi wisata, di antaranya Jembatan Rengganis, Nimo Jungle, Desa Wisata Alamendah, serta menikmati aktivitas seperti arung jeram di Sungai Palayangan.

  • Menko Perekonomian: RI mainkan peran penting di belahan bumi selatan

    Menko Perekonomian: RI mainkan peran penting di belahan bumi selatan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia saat ini merupakan negara nomor delapan di dunia dari segi Produk Domestik Bruto (PDB) serta memainkan peran penting di belahan bumi bagian selatan.

    Berdasarkan data peringkat ekonomi Dana Moneter Internasional (IMF), pada 2024 PDB Indonesia tercatat 4,7 triliun dolar AS, melampaui Prancis (4,36 triliun dolar AS) dan Inggris (4,28 triliun dolar AS).

    “Indonesia, dengan PDB ekonomi kita sekitar 4,7 triliun dolar AS. Jadi saat ini Indonesia nomor delapan di dunia. Indonesia merupakan bagian penting dari belahan bumi selatan,” kata Airlangga saat menyampaikan sambutan dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, Airlangga menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat 5,03 persen pada 2024 terbilang stabil dibandingkan dengan negara lain seperti AS, China, Brasil, hingga negara kawasan ASEAN.

    Maka dari itu berdasarkan hal ini, menurutnya, Indonesia telah pantas untuk menjadi bagian dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

    “Penting juga bagi OECD untuk memasukkan Indonesia agar OECD lebih inklusif,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dari sisi stabilitas ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan pada Januari 2025 mencapai 0,76 persen (yoy).

    “Jadi harga yang ditetapkan membantu Indonesia mempertahankan salah satu inflasi terendah di dunia, dan jika melihat kemungkinan resesi, Indonesia juga salah satu yang terendah, angkanya 5 persen jika dibandingkan dengan negara lain,” tambahnya.

    Airlangga juga menilai RI telah berhasil menjaga surplus neraca perdagangan selama 57 bulan berturut-turut dengan nilai 31 miliar dolar AS. Ekspor komoditas utama seperti nikel dan logam mulia masing-masing tumbuh sebesar 17,3 persen dan 18,3 persen.

    Di samping itu, tingkat kemiskinan Indonesia juga tercatat berada di bawah 10 persen, yakni 8,57 persen pada September 2024. Lalu 4,91 persen untuk angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada Agustus 2024.

    Dari segi industri, Menko memaparkan bahwa Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia masih terpantau baik dan ekspansif di 51,9 pada Januari 2025 dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Januari 2025 berada di atas 127,2.

    “Indeks penjualan riil kita juga berada di atas nol. Jadi saya pikir neraca ekonomi kita tetap positif,” ucapnya.

    Selain itu, guna mencapai target pertumbuhan 2025, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan stimulus ekonomi, termasuk optimalisasi bantuan sosial, paket stimulus diskon tarif tiket pesawat 10 persen, serta pengurangan tarif listrik sebesar 50 persen pada Januari hingga Februari 2025.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Delegasi DPR Temui Komite Uni Eropa Dorong Percepatan Perjanjian IEU-CEPA

    Delegasi DPR Temui Komite Uni Eropa Dorong Percepatan Perjanjian IEU-CEPA

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR melakukan lawatan ke Eropa bertemu Parlemen Uni Eropa, membahas sejumlah isu penting. Wakil Ketua BKSAP Ravindra Airlangga menuturkan perwakilan DPR dan Komite Perdagangan International Uni Eropa menyepakati untuk mendorong percepatan perjanjian Indonesian-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    Ravindra mengatakan, dirinya bersama Ketua BKSAP Mardani Ali Sera, Bramantyo Suwondo, dan Jazuli Juwaini telah bertemu dengan Wakil Ketua Komite Perdagangan Internasional Uni Eropa Luliu Winkler. Menurut Ravindra, IEU-CEPA saat ini telah mencapai progres 80% kesepakatan teks perjanjian.

    “Jika perjanjian ini terselesaikan, potensi peningkatan nilai perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa diperkirakan mencapai US$ 2 miliar,” ujar Ravindra kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).

    Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR ini menambahkan, selain pembahasan soal percepatan perjanjian IEU-CEPA, delegasi BKSAP juga membahas kebijakan ReFuel Eviation Uni Eropa bersama perwakilan parlemen Uni Eropa. Ravindra menegaskan, pertemuan dengan perwakilan Uni Eropa penting untuk meningkatkan penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF) di sektor transportasi udara.

    “Kami meminta agar biofuel yang berasal dari palm fatty acid distillate (PFAD) Indonesia dapat diterima sebagai bahan baku berkelanjutan dalam pasar aviasi Uni Eropa,” tandas dia.

    Wakil Ketua BKSAP ini menuturkan, PFAD Indonesia penting diterima Eropa karena ICAO telah mengakui bahan baku ini memenuhi standar SAF. Selain soal IEU-CEPA dan PFAD, pertemuan BKSAP dengan parlemen Uni Eropa juga membahas pentingnya peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan.

    Hal itu dibahas saat delegasi BKSAP bertemu dengan Ketua Komite Internasional Parlemen Eropa, David McAllister dan Ketua Relasi ASEAN, Wouter Beke. 

    “Mereka juga menegaskan komitmen terhadap rules-based order dalam hubungan antarnegara, termasuk dalam penyelesaian sengketa maritim terkait dengan nine-dash line yang harus diselesaikan melalui mekanisme United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS),” jelas Ravindra. 

    Ravindra menambahkan, selain itu, dalam pertemuan itu juga dibahas implementasi lima poin konsensus (Five-Point Consensus) dalam penyelesaian krisis Myanmar. “Delegasi Indonesia dan Uni Eropa menyatakan keyakinan bahwa proses ini dapat berjalan lancar,” kata Ravindra.

    Ravindra mengaku, pertemuan BKSAP dengan Parlemen Uni Eropa ditutup dengan pembahasan proses aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) bersama Wakil Presiden Parlemen Eropa, Martin Housik. 

    Dia menegaskan pentingnya Indonesia masuk dalam keanggotaan OECD untuk meningkatkan kepercayaan global.

    “Pertemuan ini mencerminkan komitmen kuat antara Indonesia dan Uni Eropa dalam memperkuat kerja sama di berbagai sektor strategis demi kepentingan bersama,” pungkas Ravindra Airlangga.