Xcloud.id

Organisasi: ASEAN

  • Rosan Bantah IHSG Terus Merosot Karena Kehadiran Danantara – Halaman all

    Rosan Bantah IHSG Terus Merosot Karena Kehadiran Danantara – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – CEO Danantara Rosan Roeslani menampik, turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) belakangan ini karena pasar merespon negatif peluncuran badan yang dia pimpin.

    Ia mengatakan turunnya IHSG tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan juga ASEAN. Hal itu disampaukan Rosan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu malam, (5/3/2025).

    “IHSG kita ini memang turun. tapi tidak hanya di Indonesia saja. Di emerging market, di negara ASEAN pun, semua memang sedang mengalami penurunan,” katanya.

    Rosan mengatakan IHSG kembali rebound pada Senin lalu. Bahkan saham saham BUMN sudah kembali naik.

    “Bahkan harga-harga bank kita ini sudah di atas harga pada tanggal 24 kemarin,” katanya.

    Rosan mengaku tidak khawatir dengan gejolak IHSG tersebut. Pasalnya kata dia, fundamental perusahaan perusahaan Indonesia kuat.

    “Jadi kita percaya semua ini dengan fundamental. Bapak Presiden pun tadi membicarakan seperti ini juga. Beliau percaya pada fundamental kita kuat,” katanya.

    Rosan mengatakan fluktuatifnya nilai saham di bursa merupakan hal yang wajar. Yang terpenting kata dia fundamental perusahaan perusahaan tersebut kokoh.

    “Jadi kalau itu turun karena ada persepsi atau secara teknikal, itu adalah suatu hal yang sangat wajar dan sangat lumrah dalam kenaikan harga turun dari saham-saham kita. Tapi yang penting fundamental kita baik,” pungkasnya.

    IHSG sejak awal tahun ini terus merosot hingga 11,43 persen. Kapitalisasi pasar di BEI hanya Rp 10,879 atau turun 11,68 persen secara bulanan (month to day dan turun 11,8 persen year to day.

    Investor asing di bursaa ramai-ramai menarik dananya dari pasar modal RI dengan net sell mencapai Rp18,19 triliun secara bulanan dan mencapai Rp 21,9 triliun sejak awal tahun.

     

  • Akui IHSG Turun Setelah Danantara Diluncurkan, Rosan: Tapi Bukan di Indonesia Saja

    Akui IHSG Turun Setelah Danantara Diluncurkan, Rosan: Tapi Bukan di Indonesia Saja

    Akui IHSG Turun Setelah Danantara Diluncurkan, Rosan: Tapi Bukan di Indonesia Saja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI)
    Danantara
    , Rosan Perkasa Roeslani, mengakui IHSG sempat menurun tajam setelah Danantara diluncurkan pada akhir Februari 2025 lalu.
    Hanya saja, Rosan mengatakan penurunan IHSG tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga di negara-negara ASEAN lainnya.
    “Memang indeks harga saham gabungan kita ini menurun. Tapi menurunnya bukan di Indonesia saja. Di
    emerging market
    , di negara ASEAN pun, semua memang sedang mengalami penurunan. Itu yang pertama,” ujar Rosan dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Rabu (5/3/2025) malam.
    Rosan mengatakan, sejak Senin (3/3/2025) lalu, IHSG di Indonesia sudah kembali
    rebound
    .
    Dia menegaskan pemerintah sama sekali tidak khawatir terhadap IHSG yang sempat lesu.
    “Kita tidak khawatir. Kenapa? Karena fundamental dari perusahaan-perusahaan kita, bank-bank kita, itu sangat baik. Sangat kuat. Jadi kita percaya semua ini dengan fundamental,” jelasnya.
    Rosan lantas mengungkit keyakinan Presiden Prabowo Subianto atas fundamental perusahaan di Indonesia yang kuat.
    Jika IHSG menurun, kata Rosan, maka itu hal yang wajar dan lumrah, karena saham memang kadang naik dan kadang turun.
    “Tapi yang penting, fundamental kita baik. Dan kita meyakini ini akan terus meningkat valuasinya,
    market cap
    -nya dari para perusahaan-perusahaan kita yang ada di Indonesia. Jadi kita lihat kan sekarang sudah mulai
    rebound
    , mulai kembali baik,” imbuh Rosan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prediksi Ekonomi RI Stagnan 5 Persen di 2025, AMRO Sarankan Perkuat Koordinasi Kebijakan

    Prediksi Ekonomi RI Stagnan 5 Persen di 2025, AMRO Sarankan Perkuat Koordinasi Kebijakan

    JAKARTA – Perekonomian Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan solid sebesar 5,0 persen pada tahun 2024, didorong oleh permintaan domestik yang terus berlanjut dan inflasi tetap terkendali dalam target 2,5 persen plus minus 1 persen.

    Menurut ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) dalam keterangannya setelah kunjungan konsultasi tahunan ke Indonesia pada 3-14 Februari 2025, kebijakan yang terkoordinasi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan mendukung aktivitas ekonomi ditengah meningkatnya ketidakpastian global pada 2025.

    Ekonom Utama AMRO Sumio Ishikawa menyampaikan AMRO memproyeksikan perekonomian Indonesia akan tumbuh kokoh sebesar 5,0 persen pada 2025 didorong permintaan domestik diperkirakan tetap kuat berkat kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan, termasuk implementasi program prioritas baru.

    “Koordinasi kebijakan tetap menjadi kunci untuk mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan di tengah tantangan eksternal yang semakin besar,” ujarnya dalam keteranganya, Rabu, 5 Maret.

    Selain itu, inflasi turun menjadi 1,6 persen pada akhir tahun 2024, dengan rata-rata inflasi tahunan 2,3 persen sepanjang tahun dan koordinasi kebijakan yang erat antara Bank Indonesia (BI) dan pemerintah diharapkan dapat menjaga inflasi dalam target pada 2025.

    Sementara itu, surplus perdagangan yang kuat dan aliran investasi asing yang stabil telah memperkuat posisi eksternal Indonesia meskipun terdapat ketidakpastian global.

    Adapun, Bank Indonesia (BI) memperkuat kebijakan moneter pada 2024 untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas dan dukungan terhadap pertumbuhan seperti kebijakan suku bunga yang hati-hati, bersama dengan intervensi pasar valuta asing yang bijaksana, membantu mengendalikan inflasi dan menstabilkan nilai tukar rupiah.

    Pada awal 2025, BI menurunkan suku bunga kebijakan menjadi 5,75 persen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, seiring dengan proyeksi inflasi yang rendah.

    Selain itu, Pemerintah juga menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dengan meningkatkan defisit anggaran menjadi 2,3 persen dari PDB pada 2024 untuk mendorong ekonomi dan mempercepat proyek infrastruktur.

    Pada 2025, defisit anggaran mungkin akan meningkat lebih lanjut seiring dengan pengenalan program prioritas baru, termasuk program makanan bergizi gratis dan subsidi tambahan untuk rumah tangga berpendapatan rendah.

    Ishikawa menyampaikan ke depannya dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti negara pasar berkembang lainnya, menghadapi risiko terkait kebijakan pemerintah AS yang baru dan potensi ketegangan perdagangan global yang dapat memengaruhi mitra dagang utama, seperti China, AS, dan Eropa.

    “Risiko volatilitas aliran modal dan biaya pinjaman yang tinggi tetap ada di tengah potensi pengetatan kebijakan keuangan global,” ujarnya.

    Di sektor keuangan, AMRO menyarankan BI untuk menyesuaikan kebijakan moneternya dengan lebih fleksibel guna mengatasi risiko yang berkembang.

    Sementara itu, AMRO memperkirakan inflasi domestik tetap rendah, pemangkasan suku bunga lebih lanjut dapat dipertimbangkan untuk mendukung ekonomi jika nilai tukar rupiah tetap sesuai dengan fundamentalnya.

    Selain itu, pemerintah juga disarankan untuk memperkuat upaya mobilisasi pendapatan dan memprioritaskan belanja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk reformasi kebijakan pajak dan administrasi yang dapat meningkatkan penerimaan.

    AMRO mendukung langkah pemerintah yang memprioritaskan anggaran dengan memotong pengeluaran yang tidak esensial dan memperbaiki kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran dan reformasi struktural harus dipercepat untuk meningkatkan diversifikasi ekonomi dan produktivitas.

    Selain itu, AMRO juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas implementasi pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

  • Pramono janji segera realisasikan 40 program “quick wins”

    Pramono janji segera realisasikan 40 program “quick wins”

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berjanji akan segera merealisasikan 40 program percepatan (quick wins) dalam 100 hari kerja.

    “Sesuai dengan apa yang saya sampaikan ketika sosialisasi dalam 100 hari pertama ada 40 program quick wins yang akan betul-betul sudah saya janjikan. Untuk itu akan kami realisasikan,” kata Pramono saat dijumpai di Jakarta Timur, Rabu.

    Ia mencontohkan Kartu Jakarta Pintar (KJP), di mana drinya sudah merumuskan agar KJP dikembalikan penerimanya seperti era gubernur definitif sebelumnya.

    Selain itu, bagi siapa saja yang ijazahnya masih tertahan atau ditahan oleh pihak sekolah karena masih menunggak biaya dan tidak bisa diambil, nantinya dapat segera diambil.

    Karena, kata Pramono, Pemprov DKI Jakarta akan menanggung biaya tunggakan sehingga ijazah dapat diambil oleh siswa.

    “Jadi enggak boleh ada ijazah apapun yang ditahan. Jelas ya,” kata Pramono.

    Untuk diketahui, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta memiliki program prioritas untuk diatasi dalam 100 hari kerja setelah mereka dilantik pada 20 Februari lalu.

    Adapun 40 program “Quick Wins” Pramono-Rano dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu{

    program yang memiliki high impact dan high implementability; program dengan high impact namun hardly/partly implementability; dan program yang partly-high/moderate impact dan hardly/partly implementability.

    Program yang memiliki high impact dan high implementability ditargetkan akan diluncurkan pada hari ke 100 masa bertugas Pramono-Rano atau dirasakan segera oleh masyarakat sebanyak 13 program, yaitu:

    Pemutihan Ijazah; Gratis Transportasi Umum untuk Pemegang KJP; Penguatan JAKI sebagai Super Apps Pelayanan Publik; Home Service untuk Lansia Jakarta (Pasukan Putih); Pengembangan Transportasi Jabodetabek dan Kepulauan; Daycare di Perkantoran Pemerintah Provinsi; Gerakan Menanam Mangrove dan Vegetasi Pengendalian Polusi; Job Fair di 44 Kecamatan tiga bulan sekali; Balai Latihan Kerja di Kelurahan; Gerakan Masyarakat Punya APAR (GEMPAR); Road to Ulang Tahun Jakarta ke 500 tahun; Penguatan Rusun untuk Warga; dan Pengendalian Inflasi Pangan Menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

    Kemudian terdapat 16 program yang memiliki high impact namun hardly/partly implementability. Kemungkinan, program-program tersebut akan memasuki tahap persiapan implementasi ketika masa tugas Pramono-rano menginjak ke usia 100 hari. Berikut ini program-program tersebut:

    Pemutakhiran Data KJP dan KJMU sinkronisasi menuju Program Sekolah Gratis; Sarapan Pagi Gratis; Gratis Masuk Ancol, TMII, Monas dan Museum di Jakarta untuk Pemegang KJP; RSUD Cakung sebagai Rumah Sakit Berstandar Internasional; Gerak Cepat Penyelesaian Kampung Bayam dan Tanah Merah; Penuntasan RW kumuh; Pengembangan Kawasan TOD; Penguatan Blok M sebagai Sentra ASEAN; Gerakan Transportasi Aktif Bebas Emisi; Security CCTV di permukiman; Pemutakhiran Data dan Peningkatan Honorarium Jumantik, Operasional Dasawisma, Operasional Posyandu, dan OperasionalRT/RW PemutakhiranData dan Peningkatan Honorarium Jumantik, OperasionalDasawisma, Operasional Posyandu, dan Operasional RT/RW; Kemudahan Pendaftaran PPSU; Aktivasi Taman Kota 24 Jam; Aktivasi Balai Rakyat bersama Karang Taruna; Penyegaran JIS; dan Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan.

    Selanjutnya, terdapat 11 program-progam yang termasuk dalam kategori partly-high/moderate impact dan hardly/partly implementability, diantaranya:

    Pemutakhiran data BPJS; Griya Kecamatan (Mix Used Development Kantor Kecamatan/ Pasar Jaya dengan Rumah Susun); Peningkatan Cakupan Layanan Air Bersih; Pemuktakhiran Data Warga Ber KTP dan tinggal di Jakarta; Ekosistem Pengendalian Banjir; Pengembangan SJUT (Sarana Jaringan UtilitasTerpadu); Menjamin supply pangan melalui contract farming; Anugerah Benyamin S (BErsih NYAMan INdah dan Sejahtera) Award untuk peningkatan daya tarik kota; Pemajuan Kebudayaan Betawi; Inisiasi Jakarta Collaboration Fund dan Revitalisasi Kalijodo.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indonesia Siap Jadi Anggota OECD, Menko Airlangga: Kami Bangga Jadi yang Pertama di ASEAN – Halaman all

    Indonesia Siap Jadi Anggota OECD, Menko Airlangga: Kami Bangga Jadi yang Pertama di ASEAN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama dengan Duta Besar RI di Paris, Mohamad Oemar, mengadakan pertemuan dengan beberapa Duta Besar dan Perwakilan Negara OECD, di Wisma Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris Selasa (4/3/2025).

    Pertemuan dilakukan di tengah rangkaian kunjungan kerjanya di Paris, Prancis.

    Dalam kesempatan tersebut, hadir Duta Besar Australia, Duta Besar Jepang serta Wakil Duta Besar Jerman, Belanda, dan Polandia.

    Para Duta Besar tersebut merupakan perwakilan dari negara-negara sahabat yang telah memberikan atau berjanji memberikan komitmen dukungan bagi percepatan proses aksesi Indonesia di OECD.

    Dalam pertemuan hangat yang dibarengi santap makan malam tersebut, Airlangga menyampaikan apresiasi atas dukungan negara-negara sahabat terhadap upaya Indonesia untuk bergabung di OECD, mulai dari dibukanya diskusi aksesi pada Februari 2024 hingga tahapan asesmen mandiri yang saat ini sedang berjalan.

    “Indonesia bangga menjadi negara pertama di ASEAN yang menjadi negara aksesi OECD,” ujar Airlangga.

    Langkah strategis Indonesia untuk bergabung ke dalam OECD ini memotivasi negara ASEAN lainnya, yakni Thailand yang menyusul di bulan Juni 2024.

    “Prioritas Pemerintah Indonesia saat ini adalah meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mencapai target pertumbuhan 8 persen secara bertahap,” ujar Airlangga kepada para Duta Besar dan Perwakilan negara mitra.

    Oleh karena itu, bergabungnya Indonesia di OECD akan mendukung cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

    Hal ini dimungkinkan mengingat proses transisi dan transformasi struktural dapat memperluas akses pasar, permodalan, keterampilan, dan teknologi.

    Transformasi segala bidang ini diperlukan karena Indonesia perlu mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 6 persen-8?lam 20 tahun ke depan, agar dapat keluar dari jebakan negara dengan pendapatan menengah (middle-income trap).

    Pemerintah Indonesia menargetkan akan menyelesaikan proses aksesi OECD dalam jangka waktu tiga sampai empat tahun ke depan.

    Selanjutnya untuk menjaga momentum dan sinergi program Pemerintah, aksesi Indonesia di OECD telah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

    Menko Airlangga menyampaikan perkembangan dan langkah strategis ke depan terkait aksesi OECD.

    “Target Indonesia adalah menyampaikan draf Initial Memorandum sebelum Juni 2025 ini, agar siap menandai langkah Peta Jalan Aksesi pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri di bulan Juni 2025.

    Selanjutnya, Menko Airlangga juga menegaskan ‘Indonesia akan mempercepat penyelarasan seluruh substansi instrumen OECD.

    Untuk mendukung tahap-tahap aksesi tersebut, Sekretariat Tim Nasional OECD telah mengidentifikasi kebutuhan dukungan kapasitas pada beberapa area penting, proses implementasi yang komprehensif, dan potensi penguatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

    Dalam kesempatan ini, Airlangga membuka peluang kolaborasi dan dukungan dengan para negara-negara OECD untuk berpartisipasi dalam proses aksesi Indonesia.

    Area utama yang diperlukan Indonesia adalah peningkatan awareness dan kapasitas dalam bentuk Seminar atau Workshop, pendampingan teknis dan penyediaan Tim Ahli di Kementerian/Lembaga, dan dukungan dalam penempatan Perwakilan Indonesia di Sekretariat OECD.

    “Penguatan hubungan antara Indonesia, Negara-negara Anggota OECD, dan Sekretariat OECD di Paris sangat penting dalam strategi percepatan aksesi Indonesia,” ujar Airlangga.

    Pada pertemuan ini, Menko Airlangga didampingi oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso; Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Edi Prio Pambudi; dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Ferry Ardiyanto.

  • Usia Pensiun TNI Dibahas Lagi di DPR, Perlukah Ditambah?

    Usia Pensiun TNI Dibahas Lagi di DPR, Perlukah Ditambah?

    Usia Pensiun TNI Dibahas Lagi di DPR, Perlukah Ditambah?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bahasan usia pensiun Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali bergulir di
    Komisi I DPR
    RI usai Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.
    Sejak Senin (3/3/2025), Komisi I DPR RI yang juga mitra TNI, mulai menjaring masukan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga peneliti di bidang pertahanan.
    Beberapa pembahasan itu di antaranya usia pensiun tentara, pengisian jabatan sipil, hingga larangan berbisnis.
    Nantinya, melalui revisi Undang-Undang TNI, usia pensiun yang sebelumnya ditetapkan pada 58 tahun untuk perwira dan 53 tahun untuk bintara dan tamtama, diusulkan untuk diperpanjang.
    Berdasarkan draf RUU TNI yang diterima Kompas.com pada Mei 2024, Pasal 53 Ayat (1) UU TNI akan diubah sebagai berikut, “
    Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 60 tahun bagi perwira dan paling tinggi 58 tahun bagi bintara dan tamtama.
    ”
    Kemudian, pada Ayat (2), khusus jabatan fungsional, prajurit dapat melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 65 tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
    Adapun usulan ini ditujukan untuk memanfaatkan keahlian dan pengalaman prajurit yang masih produktif, serta menyesuaikan dengan standar usia produktif yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS).
    Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, prinsipnya
    revisi UU TNI
    menyangkut soal perpanjangan usia pensiun prajurit agar menyesuaikan perkembangan yang ada.
    ”Tentu di TNI juga enggak boleh rata karena usia pensiun bagi prajurit yang berpangkat bawah, sersan ataupun yang di bawahnya, itu kalau enggak salah kan 45 tahun sudah pensiun,” ucap Supratman pada 18 Februari 2025, dikutip dari
    Kompas Id
    .
    “Karena, itu pasukan tempur. Nah, ini akan kita sesuaikan, sesuai dengan dinamika dan perkembangan yang ada,” ujar Supratman menambahkan.
    Akan tetapi, wacana penambahan usia pensiun menimbulkan
    pro dan kontra
    di masyarakat, mulai dari soal anggaran hingga menghambat regenerasi prajurit.
    Agar Setara PNS
    Merespons ini, Wakil Inspektur Jenderal (Wairjen) TNI, Mayjen Alvis Anwar, menilai, usia pensiun perwira TNI yang diusulkan naik dimaksudkan agar setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
    Selain itu,
    usia pensiun TNI
    yang dinaikkan kemungkinan berkaitan dengan kebutuhan organisasi.
    “Masalah Undang-Undang TNI ya, ya ini kita kan menyetarakan dengan PNS ya, kalau PNS kan usia 60 tahun ya,” kata Alvis, saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (25/2/2025).
    Namun, dirinya tidak bisa memastikan alasan pasti mengapa usia pensiun TNI dinaikkan.
    Hal ini pun diserahkannya kepada pembuat Undang-Undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR.
    “Mungkin itu pertimbangan dari penyusun regulasi Undang-Undang ini untuk rencananya menaikkan usia pensiun dari 58 menjadi 60,” imbuh Alvis.
    Banyak yang nganggur
    Dalam pembahasan RUU TNI di DPR juga mendapat sorotan.
    Anggota Komisi I DPR Irjen Polisi (Purn) Frederik Kalalembang menyindir TNI yang meminta usia pensiun prajurit ditambah.
    Pasalnya, menurut purnawirawan jenderal TNI ini, banyak perwira yang menganggur atau nonjob.
    “Saya mendapat informasi, dan mungkin juga di TNI, bahwa sekarang banyak perwira, khususnya perwira, ini banyak yang nganggur, Pak. Karena tidak ada jabatan, non-job,” ujar Frederik dalam rapat terkait revisi UU TNI di DPR, Jakarta, Senin.
    Politikus Partai Demokrat ini pun menyebut, akan ada triliunan rupiah duit negara yang keluar jika usia tentara diperpanjang.
    Meski begitu, Frederik menduga banyaknya tentara non-job karena ada efisiensi anggaran.
    “Hanya TNI saja karena mungkin masalah efisiensi anggaran, kemudian banyaknya sekarang perwira non-job karena tidak ada jabatan,” kata dia.
    Perlu kajian
    Sementara itu, Direktur riset Setara Institute Ismail Hasani meminta Komisi I DPR RI mengkaji pertimbangan cost and benefit atas penambahan batas usia pensiun prajurit.
    Dia berpendapat, pertimbangan diperlukan agar tidak mengganggu politik anggaran negara.
    “Jadi sebagai sebuah kebijakan hukum terbuka saya kira penting dipertimbangkan cost and benefit analysis, ketersediaan anggaran sehingga tidak mengganggu politik anggaran negara,” kata Ismail Hasani saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (4/3/2025) kemarin.
    Ia tidak memungkiri, batasan usia prajurit akan berbeda kondisinya dengan batasan usia dosen maupun politikus.
    Ismail mengatakan, politikus mungkin sangat matang saat masih bergelut di dunia politik saat usia 62 tahun.
    “Penting untuk dikaji cost and benefit analysis, penting juga dikaji transisi ketika batasan usia ini diadopsi. Misalnya apakah 62 masih, ya kalau politisi 62 lagi matang-matangnya,” ucapnya.
    Menurutnya, batas usia bagi TNI dan profesi lain seperti politikus tidak bisa disamakan.
    “Tapi kalau tentara, usia 62 masih harus memimpin, saya kira beda kebutuhannya,” imbuh Ismail.
    Lebih lanjut, ia pun mencontohkan batas usia pensiun guru besar yang bisa diperpanjang hingga 70 tahun.
    Di usia tersebut, guru besar tidak lagi membutuhkan energi fisik banyak, melainkan lebih sering mengisi sejumlah acara untuk memberikan pandangan atau pengajaran.
    “Guru besar bisa sampai 70 tahun, tapi kan lebih sering duduk dan ngomong gitu, kan. Tidak membutuhkan energi yang banyak, energi fisik maksud saya, meskipun energi pikiran sangat besar,” tandasnya.
    Tahun lalu dianggap tak mendesak
    Tahun lalu, pembahasan revisi UU TNI yang mencakup perpanjangan batas usia pensiun juga pernah dibahas dan menjadi sorotan.
    Mantan Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia di Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, usulan perpanjangan usia pensiun TNI perlu dipertimbangkan kembali karena tak mendesak.
    Menurutnya, lebih baik perbaikan TNI difokuskan pada penataan organisasi, alih-alih membahas usia pensiun. Sebab, perpanjangan usia pensiun dinilai dapat menghambat regenerasi dan inovasi di TNI.
    “Jika kita bandingkan dengan negara ASEAN, usia prajurit di Indonesia tergolong lebih awal. Begitu juga dengan negara-negara G20,” kata Jaleswari pada 19 Juni 2024 silam.
    Selain itu, menurut Jaleswari, penambahan usia pensiun akan meningkatkan beban anggaran negara.
    Ia menyebut dari data yang dimilikinya, gaji dan tunjangan selalu menerima proporsi anggaran terbesar.
    “Namun, alangkah lebih baik sebagian anggaran tersebut juga dialokasikan untuk mengembangkan alutsista di tengah ketidakpastian geopolitik,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pimpinan MPR ingatkan pemberian tukin dosen berdampak pada pendidikan

    Pimpinan MPR ingatkan pemberian tukin dosen berdampak pada pendidikan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengingatkan bahwa pemberian tunjangan kinerja (tukin) dosen harus segera cair karena akan berdampak pada kualitas pendidikan bangsa Indonesia.

    “Sehingga tukin, tunjangan kinerja dosen ASN (aparatur sipil negara) menjadi penting. Kita harus ingat, bahwa pemberian tukin ini akan berdampak pada kualitas pendidikan,” kata Ibas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Hal tersebut disampaikan Ibas dalam diskusi kebangsaan dengan topik “Dosen Sejahtera, Riset Bermakna, Pendidikan Berkualitas”, Jakarta, Senin (3/3).

    Dia menilai kesejahteraan dosen yang terpenuhi akan memberikan motivasi besar bagi para dosen dalam mendidik anak-anak bangsa.

    “Karena kesejahteraan dosen yang terpenuhi berhubungan erat dengan motivasi dosen dalam mendidik para generasi muda kita,” ujarnya.

    Namun, menurut dia, masih banyak masalah dan kendala dalam proses pemberian tukin dosen-dosen di Indonesia saat ini.

    “Meskipun demikian, hingga kini masih terdapat banyak kendala dalam proses implementasinya, mencakup keterlambatan pembayaran, ketimpangan antara dosen Kemendikbud dan dosen Kemenag serta tidak meratanya tukin bagi dosen yang belum tersertifikasi,” katanya.

    Dia lantas membandingkan gaji dan tunjangan dosen-dosen dari negara lain dengan Indonesia.

    “Tentu yang lebih maju gaji pokok dosen seperti bench mark di Australia, Singapura, Jepang itu sangat tinggi. Di Australia itu Rp90 juta, di Singapura sekitar Rp70 juta, di Jepang sekitar Rp40 juta, sementara Indonesia ini masih cukup minimalis,” ucapnya.

    Di sisi lain, dia mendorong dan memberikan perhatian untuk memastikan agar peningkatan tidak hanya dari tukin saja, melainkan kesejahteraan juga dirasakan secara berkelanjutan.

    “Tidak hanya dosen, tapi juga TNI, Polri, ASN, dan profesi lainnya. Bahkan kawan tetangga kita di ASEAN saja, Filipina Rp6,9 juta dan Vietnam Rp6,5 juta, lebih tinggi dari Indonesia,” ujarnya.

    Di sisi lain, dia menyinggung bahwa tidak ada yang salah dengan aturan tukin dosen, menurut dia kelalaian dalam penganggaran tukin pada periode sebelumnya lah yang menjadi salah satu akar permasalahannya.

    “Saya mendengar dan membaca bahwa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyatakan pihaknya akan memfokuskan pembayaran tukin dosen tahun ini yang telah disetujui nominalnya sebesar Rp2,5 triliun oleh Badan Anggaran DPR dan Kementerian Keuangan,” ucapnya.

    Menurut dia, menjamin kesejahteraan tenaga pendidik dosen adalah langkah yang sejalan dengan Empat Pilar Kebangsaan dan visi Astacita pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Oleh karena itu, pemberian tukin harus dilihat sebagai bagian dari upaya pembangunan pendidikan nasional yang lebih baik dan lebih sesuai dengan cita-cita Pancasila,” ujarnya.

    Ibas meyakini Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatikan pada nasib tukin para dosen yang menjadi pahlawan tanpa tanda jasa di bidang pendidikan. Hal itu, kata dia, dibuktikan dengan perhatian yang diberikan pula pada kesejahteraan para hakim.

    “Kami harap ekonomi Indonesia terus tumbuh, ruang fiskal kita cukup meningkat, maka pemerintah bisa melakukan revisi kebijakan untuk memberikan perhatian bagi dosen yang belum tersertifikasi sehingga kesenjangan kesejahteraan dan kualitas pengajaran di perguruan tinggi Indonesia dapat diminimalisir dan kemudian dapat lebih dinikmati oleh semua,” tuturnya.

    Meski demikian, dia menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan dosen bukan menjadi tanggung jawab tunggal pemerintah semata, melainkan menjadi sebuah upaya bersama pemangku kepentingan terkait lainnya.

    “Peningkatan kesejahteraan dosen bukanlah tanggungjawab tunggal pemerintah semata, melainkan sebuah upaya bersama yang butuh dukungan dan kerja sama dari seluruh stakeholders yang berkepentingan, di antaranya akademisi, sektor swasta dan masyarakat,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Inilah Daftar Pemain Sepak Bola Termahal di Asia Tenggara, Pemain Timnas Indonesia Mendominasi

    Inilah Daftar Pemain Sepak Bola Termahal di Asia Tenggara, Pemain Timnas Indonesia Mendominasi

    TRIBUNJATENG.COM – Berikut ini daftar pemain sepak bola termahal se Asia Tenggara saat ini.

    Dilansir dari Transfermarkt, Senin (3/3/2025) terdapat 9 pemain Timnas Indonesia mendominasi harga pasaran tertinggi pemain Asia Tenggara. 

    Para pemain Timnas Indonesia kini mendominasi dalam daftar pemain termahal Asia Tenggara. 

    Terlebih, saat ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) masih gencar melakukan proses naturalisasi terhadap pemain diaspora yang berkarir di Eropa.

    Terbaru, pemerintah Indonesia sedang kebut proses naturalisasi Emil Audero Mulyadi bersama dua lainnya yaitu Joey Pelupessy dan Dean James.

    Dilansir dari Bola Sport, Jumat (28/2/2025), ketiganya diproyeksikan akan memperkuat skuad Garuda dalam laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada FIFA Matchday Maret 2025 nanti.

    Berkas administrasi mereka dipastikan sudah diserahkan PSSI ke Kemenpora pada Kamis (27/2/2025).

    Tinggal sedikit lagi, langkah naturalisasi ketiganya akan terealisasi.

    Emil Audero jadi kiper termahal, Ole Romeny peringkat 9

    Kedatangan Emil Audero pun bisa membuat market value Timnas Indonesia semakin bertambah.

    Begitu juga di level Asia Tenggara, Emil Audro akan menjadi kiper termahal.

    Ole Romeny yang sebelumnya juga telah melakukan sumpah WNI juga masuk dalam daftar pemain termahal Asia Tenggara.

    Seluruhnya adalah pemain diaspora yang dinaturalisasi oleh PSSI.

    Diantaranya Mees Hilgers menduduki peringkat pertama daftar pemain termahal Asia Tenggara dengan nilai pasaran (Rp156,43 miliar).  

    Urutan kedua ditempati oleh kiper Como 1907 yang saat ini masih dalam proses naturalisasi oleh pemerintah yaitu Emil Audero (Rp156,43 miliar), dilanjutkan Kevin Diks (Rp 78,22 miliar), Jay Idzes (Rp 52,14 miliar), Calvin Verdonk (Rp 43,45 miliar), Maarten Paes (Rp 31,29 miliar, Thom Haye (Rp 26,07 miliar), Ole Romeny (Rp 22,60 miliar), dan Sandy Walsh (Rp 17,38 miliar).

    Daftar pemain sepak bola termahal Asia Tenggara terbaru

    Untuk lebih jelasnya, berikut adalah 11 pemain sepak bola termahal di ASEAN saat ini:

    Mees Hilgers (Indonesia): Bek dari FC Twente ini berada di puncak daftar dengan nilai pasar mencapai Rp 156,43 miliar.

    Emil Audero Mulyadi (Indonesia): Kiper Como 1907berada di peringkat kedua jika proses naturalisasi telah selesai dengan nilai pasar mencapai Rp 86,91 miliar.

    Kevin Diks (Indonesia): Bek dari FC Copenhagen ini memiliki nilai pasar sebesar Rp 78,22 miliar

    Jay Idzes (Indonesia): Bek dari Venezia ini memiliki nilai pasar sebesar Rp 52,14 miliar.

    Calvin Verdonk (Indonesia): Bek dari NEC Nijmegen ini memiliki nilai pasar sebesar Rp 43,45 miliar.

    Maarten Paes (Indonesia): Kiper dari FC Dallas ini memiliki nilai pasar sebesar Rp 31,29 miliar.

    Raphael Obermair (Filipina) Gelandang  FC Paderborn 07 klubkasta kedua Bundesliga ini punya nilai pasar Rp 26,07.

    Thom Haye (Indonesia) Gelandang Almere City ini memiliki nilai pasar sebesar Rp 26,07 miliar.

    Ole Romeny (Indonesia): Penyerang Oxford United ini memiliki nilai pasar mencapai Rp 22,60 miliar.

    Supachai Chaided (Thailand): Penyerang Buriram United ini memiliki nilai pasar Rp 20,86 miliar.

    Sandy Walsh (Indonesia): Bek yang saat ini memperkuat klub Jepang di J1 League, Yokohama F. Marinos memiliki nilai pasar sebesar Rp 17,38 miliar.

    Itulah daftar pemain sepak bola termahal Asia Tenggara per 3 Maret 2025. Untuk diketahui, peringkat tersebut dapat berubah sewaktu-waktu seiring perubahan nilai pasar para pemain.

    Nilai pasar setiap pemain sendiri dapat dipengaruhi oleh performa dan kontribusi terhadap klub dan penampilan di tim nasionalnya. (*)

  • Studi Lenovo: AI Hybrid Kian Mendominasi, ASEAN+ Terdepan dalam Adopsi – Page 3

    Studi Lenovo: AI Hybrid Kian Mendominasi, ASEAN+ Terdepan dalam Adopsi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Lenovo baru saja meluncurkan studi yang mengungkap kawasan ASEAN+ tengah menjadi pionir dalam tahap adopsi infrastruktur AI hybrid.

    Studi Lenovo menyebutkan, kawasan ASEAN+ memimpin adopsi infrastruktur AI hybrid dengan tingkat implementasi mencapai 68 persen.

    Angka ini terhitung fantastis dan sudah melampaui organisasi global dan Asia Pasifik, menandakan percepatan transformasi digital secara masif di wilayah ini.

    Bernama Lenovo CIO Playbook 2025 — It’s Time for AI-nomics, laporan ini dikembangkan bersama IDC dan menunjukkan pengeluaran untuk AI di Asia Pasifik meningkat 3,3 kali lipat, sementara di ASEAN+ naik 2,7 kali lipat.

    Namun, adopsi AI ini masih dalam tahap awal, di mana 47 persen organisasi di ASEAN+ baru berencana atau mengevaluasi penerapan AI dalam 12 bulan mendatang.

    Tantangan ROI dan Regulasi AI

    Meskipun AI semakin ngetren dan banyak diadopsi, tantangan terbesar dihadapi organisasi di ASEAN+ adalah pengembalian investasi (ROI).

    Menariknya, mayoritas organisasi di Asia Pasifik mengharapkan ROI hingga 3,6 kali lipat dari investasi AI mereka, sehingga membutuhkan strategi matang dalam pengembangan kapabilitas dan skalabilitas proyek AI.

    “Prioritas bisnis di Asia Pasifik terus berkembang,” ujar Sumir Bhatia, Presiden Infrastructure Solutions Group, Lenovo Asia Pacific, dalam sesi acara baru-baru ini.

    Dia menambahkan, “pada 2025, Governance, Risk, and Compliance (GRC) naikk 12 peringkat menjadi prioritas utama, menyoroti pentingnya AI aman dan bertanggung jawab.”

     

  • Kebijakan HGBT Berlanjut, Kadin dan Inaplas Sebut Industri Nasional Bisa Makin Kompetitif – Halaman all

    Kebijakan HGBT Berlanjut, Kadin dan Inaplas Sebut Industri Nasional Bisa Makin Kompetitif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi melanjutkan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dengan skema baru bagi tujuh sektor industri, yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

    Sebanyak 253 pengguna industri kini dapat menikmati kebijakan harga gas bumi yang lebih kompetitif.

    Keberlanjutan kebijakan HGBT ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar US$7 per MMBTU dan untuk bahan baku sebesar US$6,5 per MMBTU,” ujar Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, beberapa waktu lalu.

    Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Saleh Husin, mengatakan, keputusan ini memberikan kepastian bagi industri dan mendorong daya saing nasional.

    “Kebijakan ini memberikan kepastian bagi industri dan mendorong daya saing nasional,” ujar Saleh dikutip Minggu (2/3/2025).

    Saleh berharap agar insentif ini diperluas ke sektor industri lain yang terdampak biaya energi tinggi, serta diperkuat dengan pengendalian impor barang jadi melalui Neraca Komoditas dan Trade Remedies.

    Menurutnya, dengan langkah ini, industri dalam negeri dapat lebih terlindungi dari gempuran produk impor murah, khususnya dari China, ASEAN, dan negara lainnya, sehingga target pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat lebih mudah tercapai.

    “Kami, para pelaku industri dalam negeri, harus dan wajib mendukung kebijakan dan visi Presiden Prabowo dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Salah satu langkah untuk mencapainya adalah dengan memastikan industri dalam negeri tumbuh setidaknya 10%,” tuturnya.

    Wakil Ketua Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Edi Rivai menyebut, berlanjutnya kebijakan HGBT merupakan langkah strategis dalam memastikan kepastian berusaha bagi industri, serta meningkatkan daya saing sektor petrokimia nasional di tengah persaingan global.

    Menurut Edi, kebijakan ini membantu industri petrokimia Indonesia menjadi lebih kompetitif, terutama dalam menghadapi kondisi over-supply bahan baku dari pasar internasional.

    Dengan harga gas yang lebih kompetitif, industri petrokimia nasional dapat bersaing dengan produsen dari negara-negara yang memiliki harga energi lebih rendah, seperti Timur Tengah, Amerika Serikat, dan China, serta negara-negara dalam perjanjian perdagangan bebas (FTA).

    Edi menambahkan, kebijakan ini berpotensi meningkatkan ekspor produk petrokimia Indonesia, menggantikan impor, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

    Namun, ia berharap pemerintah juga dapat memperkuat pengendalian bahan baku dan barang jadi yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri, agar tidak terganggu oleh impor murah dan praktik perdagangan tidak sehat.

    “Kami berharap pemerintah khususnya, Kementerian Perindustran dan Perdagangan juga dapat memperkuat kebijakan pengendalian bahan baku dan barang jadi yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri seperti bahan baku plastik LLDPE, Polypropylene, PVC, dan Polystyrene dari gempuran barang impor murah dan praktik unfair trade,” paparnya.

    “Hal ini dapat dilakukan melalui skema usulan baru Neraca Komoditas dan dukungan kelancaran Trade Remedies yang diusulkan Inaplas terhadap penyelidikan anti dumping PP dan safeguard LLDPE sedang berlangsung di KADI dan KPPI Kementerian Perdagangan, sehingga industri dalam negeri mendapatkan perlindungan yang adil dan mampu berkembang lebih pesat,” tambahnya.

    Penetapan HGBT diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri, yang sebelumnya menerima harga gas bumi dalam kisaran US$ 6,75 – 7,75 per MMBTU.