Xcloud.id

Organisasi: ASEAN

  • Jawab Tantangan Tenaga Kerja, Adecco Siap Hadirkan Solusi Teknologi Berskala Global di Indonesia – Page 3

    Jawab Tantangan Tenaga Kerja, Adecco Siap Hadirkan Solusi Teknologi Berskala Global di Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Indonesia tengah menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks. Ada beberapa faktor yang membuat hal itu terjadi. 

    Ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, persaingan global yang ketat, serta pesatnya perkembangan teknologi menjadi beberapa faktor utama yang memengaruhi lanskap ketenagakerjaan di Tanah Air.

    Untuk menjawab tantangan ini, Adecco, perusahaan global penyedia solusi tenaga kerja, resmi memperkenalkan layanannya di Indonesia.

    Menurut SVP dan Head of ASEAN untuk Adecco Betul Genc, Adecco hadir untuk mendukung bisnis dan pencari kerja dengan solusi inovatif yang mampu mendorong kesuksesan jangka panjang.

    Country Director Adecco Indonesia Justin Tan juga turut memperkenalkan berbagai layanan unggulan Adecco serta strategi perusahaan dalam menghadapi pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif.

    Ia menegaskan Adecco tidak hanya sekadar bersaing dengan pemain besar lain seperti Michael Page, Robert Walters, WeNetwork, dan PERSOLKELLY, tetapi juga bertujuan untuk memimpin dan mendefinisikan ulang masa depan dunia kerja di Indonesia.

    “Dengan jaringan global yang kuat dan keahlian lokal, kami menawarkan solusi HR berbasis data dan teknologi terkini.  Hal yang terpenting, seluruh konsultan rekrutmen kami adalah profesional berpengalaman di industrinya masing-masing,” tutur Justin dalam keterangan resmi yang diterima, Minggu (23/3/2025). 

    Lebih lanjut ia menuturkan, mereka juga membawa wawasan terbaik dari sektor, spesialisasi, dan fungsinya.

  • Sosok Pontjo Sutowo yang Perusahaannya Disomasi Pemerintah, Diminta Cepat Hengkang dari Hotel Sultan – Halaman all

    Sosok Pontjo Sutowo yang Perusahaannya Disomasi Pemerintah, Diminta Cepat Hengkang dari Hotel Sultan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah bakal mengeksekusi Hotel Sultan yang berada di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta.

    Hal ini dilakukan karena Hak Guna Bangunan (HGU) yang dipegang PT Indobuildco sudah selesai pada 2023, tetapi perusahaan yang dipimpin Pontjo Sutowo sampai saat ini belum juga hengkang.

    Indobuildco memiliki hak kelola atas Hotel Sultan dengan dasar HGB Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora atas nama PT Indobuildco dengan total luas 13,6 hektare (kawasan Hotel Sultan) telah berakhir pada 4 Maret 2023 dan 3 April 2023. 

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengatakan sebelumnya pemerintah telah melayangkan somasi kepada Hotel Sultan yang dikelola PT Indobuildco.

    Somasi tersebut dikeluarkan oleh Sekretariat Negara (Setneg) pada Desember 2024 dengan tujuan pengosongan hotel.

    “Sudah ada somasi dari Sekretariat Negara (Setneg) untuk mengosongkan,” ujar Nusron dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Menurut Nusron, jika perintah pengosongan tidak diindahkan, pemerintah akan mengambil langkah tegas berupa eksekusi. Namun, ia belum dapat memastikan batas waktu sebelum eksekusi dilakukan. 

    “Biasanya kalau sudah somasi ya sebentar lagi eksekusi kalau tidak diindahkan,” katanya.

    Lantas siapa sosok Pontjo Sutowo yang ogah mengembalikan Hotel Sultan ke pemerintah?

    Mengutip berbagai sumber, Pontjo Sutowo lahir pada 17 Agustus 1950 yang kini menduduki Direktur Utama PT Indobuildco.

    Ia merupakan anak dari Letjen TNI (Purn) Ibnu Sutowo yang merupakan mantan Menteri Minyak dan Gas Bumi Indonesia pada 28 Maret 1966 sampai 25 Juli 1966, dan mantan Direktur Utama Pertamina periode 9 Oktober 1968 sampai 3 Maret 1976.

    Pontjo Sutowo diketahui terjun ke dalam bisnis sejak berusia 20 tahun.

    Ia memulai karirnya dari penjualan motor tempel kapal Mercury di daerah Pintu Air, Jakarta Pusat. Sebelum memimpin Indobuildco, Pontjo memulai dengan bisnis pembuatan kapal lewat PT Adiguna Shipyard.

    Saat itu, dirinya memulai bisnis perkapalan dengan membuat tongkang kecil yang kemudian membuat kapal berukuran sedang.

    Sampai tahun 1972, PT Adiguna Shipyard berhasil membuat sebanyak 500 buah kapal tanker dengan bobot mati 3.500 DWT. Jumlah galangan kapal pun telah bertambah menjadi empat.

    Kemudian, sekitar tahun 1980 Pontjoterjun ke usaha perhotelan. Di bidang ini Pontjo memulai kariernya dari Hotel Hilton (saat ini Hotel Sultan) yang sudah ada sejak tahun 1976.

    Pada tahun 1986, ia terpilih menjadi salah satu Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia dan tahun 1989 menjadi ketua umumnya sampai tahun 2001.

    Selain itu, Pontjo juga pernah menjadi Ketua Bidang Jasa Pariwisata Indonesia tahun 1994–2002.

    Ia juga terpilih sebagai Ketua Umum Badan Pimpinan Nasional Masyarakat Pariwisata Indonesia pada 2001. Pernah pula ia menjadi anggota Organisasi Pariwisata Dunia (World Tourism Organization).

    Lalu, ia juga pernah dipercaya sebagai Presiden ASEAN Tourism Association (ASEANTA), anggota Pacific Asia Travel Association, Co-Chairman Australia Indonesia Development Area, Ketua Umum Bidang Pariwisata Kamar Dagang dan Industri Indonesia, serta anggota Dewan Komisaris Garuda Indonesia (1999–2003).

    Sikap Indobuildco

    Kuasa hukum PT Indobuildco, Amir Syamsudin, menegaskan bahwa somasi Sekretariat Negara (Setneg) tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena status kepemilikan kawasan Hotel Sultan masih dalam proses hukum di tingkat kasasi.

    “Pernyataan Menteri ATR/BPN yang menyatakan bahwa Setneg telah melayangkan somasi untuk mengosongkan Hotel Sultan adalah pernyataan yang keliru dan tidak benar. Sengketa kepemilikan lahan ini masih dalam proses hukum dan belum memiliki putusan final,” ujar Amir.

    Ia juga membantah anggapan bahwa gugatan PT Indobuildco terhadap Setneg telah ditolak pengadilan.

    Menurutnya, gugatan tersebut dinyatakan niet ontvankelijk verklaard atau tidak dapat diterima karena kurang pihak, yakni tidak dilibatkannya Menteri Keuangan sebagai juru bayar negara atas tuntutan ganti rugi.

    Amir Syamsudin menegaskan bahwa PT Indobuildco masih memiliki hak hukum atas lahan Hotel Sultan berdasarkan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora.

    Meskipun masa berlaku HGB tersebut berakhir pada 2023, hak tersebut masih dapat diperpanjang berdasarkan Pasal 37 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021.

    Sementara itu, Hamdan Zoelva yang juga merupakan kuasa hukum PT Indobuildco, menegaskan bahwa klaim Setneg yang menyebut tanah Hotel Sultan otomatis kembali menjadi tanah negara setelah HGB berakhir adalah pernyataan yang keliru.

    “PT Indobuildco menolak klaim sepihak Setneg bahwa tanah Hotel Sultan kembali menjadi bagian dari HPL No. 1/Gelora. HGB No. 26 dan 27 diterbitkan di atas tanah negara bebas, bukan di atas HPL Setneg. Ini ditegaskan dalam Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta tahun 2002 yang memberikan perpanjangan HGB tersebut kepada Indobuildco,” jelas Hamdan Zoelva.

    Hamdan membantah tuntutan pembayaran royalti kepada Setneg dari tahun 2007 hingga 2023. Menurutnya, tidak pernah ada perjanjian yang mewajibkan PT Indobuildco membayar royalti kepada Setneg.

    “Kami tegaskan, PT Indobuildco tidak memiliki kewajiban royalti kepada Setneg karena tidak ada perjanjian yang mengatur hal tersebut. Ini adalah tanah negara bebas yang telah diberikan hak penggunaannya kepada PT Indobuildco,” tambahnya.

    PT Indobuildco juga mengingatkan bahwa proses hukum masih berlangsung dan meminta Setneg serta PPKGBK untuk mematuhi Putusan Provisi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 667/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tertanggal 24 Januari 2024, yang melarang tindakan akesasi terhadap kawasan Hotel Sultan.

    “Kami meminta Setneg dan PPKGBK untuk taat hukum dan menghentikan segala bentuk klaim serta tindakan yang dapat mengganggu proses hukum yang masih berjalan,” kata Hamdan Zoelva.

    Kronologi PT Indobuildco Kuasai Lahan di GBK

    Hadi Tjahjanto yang merupakan mantan Menteri ATR/Kepala BPN era Presiden Jokowi, pernah menyampaikan kronologi HGB yang diberikan negara kepada PT Indobuildco.

    Ia mengatakan HGB di lahan tersebut dikeluarkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada tahun 1973 dengan jangka waktu 30 tahun.

    Sehingga, HGB tersebut akan berakhir tahun 2003.

    Kemudian, lanjut dia, pada tahun 1989 kantor ATR/BPN mengeluarkan Hak Pengelolaan (HPL) nomor 1 tahun 1989 untuk seluruh kawasan Gelora Bung Karno.

    Tembok beton dibangun oleh pihak PPKGBK, pada Senin (30/10/2023), tepatnya di pintu masuk Hotel Sultan yang berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. (Kompas.com/Aisyah Sekar Ayu Maharani)

    Pada tahun 1999, PT Indobuildco sempat ingin memperpanjang HGB tersebut namun ditolak.

    Namun pada tahun 2003 dikeluarkan izin perpanjangan selama 20 tahun.

    “Sehingga 2003 ditambah 20 tahun masa berakhirnya adalah 2023, secara administrasi,” kata Hadi.

    Ia mengatakan terdapat dua HGB yang diterbitkan untuk PT Indobuildco.

    Pertama yakni HGB nomor 26 yang berakhir pada 4 Maret 2023.

    Kedua, HGB nomor 27 yang berakhir pada 3 April 2023.

    “Sekarang sudah masuk di bulan September. Artinya sudah beberapa bulan lalu, status tanah HGB nomor 26 dan 27 sudah habis dan otomatis kembali kepada HPL nomor 1 tahun 1989 yang status hukumnya atas nama Setneg. Jadi sudah tidak ada permasalahan lagi dengan HGB di atas HPL tersebut,” kata Hadi.

    “Pemilik awal PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak lagi atas tanah tersebut,” sambung dia.

    Dipasang Spanduk Aset Negara

    Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) telah memasang spanduk peringatan di depan Hotel Sultan Jakarta, sejak Rabu (4/10/2023) hingga saat ini.

    Adapun spanduk itu bertuliskan ‘TANAH INI ASET NEGARA MILIK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN HPL NOMOR 1/GELORA ATAS NAMA SEKRETARIAT NEGARA C.O PPKGBK DAN TELAH DINYATAKAN SAH OLEH PENINJAUAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 276 PK/PDT/2011.

  • CyberArk Ungkap Peran Keamanan Identitas saat Transformasi Digital

    CyberArk Ungkap Peran Keamanan Identitas saat Transformasi Digital

    Bisnis.com, JAKARTA – CyberArk menilai perkembangan pesat transformasi digital di Indonesia membuat keamanan identitas menjadi faktor krusial.

    Solutions Engineering Director Asean CyberArk, Koh Ssu Han mengatakan Identity Security Platform dinilai bisa memastikan keamanan dan perlindungan data sensitif bagi perusahaan.

    “Meningkatnya penggunaan teknologi cloud dan layanan digital mendorong perlunya sistem keamanan identitas yang lebih tangguh,” katanya dalam siaran pers, Sabtu (22/3/2025).

    Dia menuturkan banyak organisasi yang tengah beralih dari aplikasi lama ke platform digital baru. Namun, tanpa pendekatan keamanan identitas yang kuat, risiko serangan siber akan makin meningkat.

    Menurutnya, ancaman terhadap identitas digital tidak hanya menyasar pengguna manusia tetapi juga identitas mesin. Identitas mesin, seperti kunci API dan sertifikat digital, sering menjadi target peretasan karena tidak dapat menggunakan metode autentikasi tradisional seperti biometrik atau kata sandi.

    Dia menambahkan pelaku kejahatan siber dapat mengeksploitasi celah ini untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem bisnis yang kritikal. Guna mengatasi tantangan tersebut, CyberArk menerapkan prinsip Zero Trust, yang menekankan autentikasi berkelanjutan tanpa asumsi kepercayaan.

    Pendekatan ini mencakup penerapan Multi-Factor Authentication (MFA) berbasis risiko, akses minimal dengan kontrol Just-In-Time (JIT), serta pemantauan anomali secara real-time untuk mencegah penyusupan yang tidak sah.

    “Zero Trust memastikan bahwa akses hanya diberikan kepada entitas yang benar-benar berhak, mengurangi risiko eksploitasi identitas,” jelasnya.

    Selain itu, pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam sistem keamanan identitas turut menjadi fokus utama CyberArk. AI digunakan untuk mendeteksi ancaman secara proaktif, meningkatkan penilaian risiko, serta mengotomatisasi respons terhadap serangan siber.

    Ssu Han juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah No. 71/2019 yang mewajibkan pemrosesan dan penyimpanan data di dalam negeri. CyberArk membantu perusahaan memenuhi ketentuan ini dengan menghadirkan solusi berbasis cloud-native yang memastikan keamanan identitas manusia dan mesin tetap terjaga.

  • Prabowo Fokus Urusan ‘Perut’, Prospek Kinerja Saham Kian Suram?

    Prabowo Fokus Urusan ‘Perut’, Prospek Kinerja Saham Kian Suram?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tidak terlalu memusingkan fluktuasi kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG). Dia lebih menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan. Apalagi sebentar lagi hari raya Idulfitri.

    Prabowo bahkan mengibaratkan ketahanan pangan jauh lebih penting dibandingkan dengan naik turunnya harga saham. “Saham tidak apa naik turun, yang penting pangan aman. Pangan aman, negara aman,” ujar Prabowo di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Indeks harga saham gabungan alias IHSG sedang berdarah-darah. Perdagangan sempat anjlok hingga 6%. Kondisi itu memicu otoritas bursa menarik rem darurat dengan membekukan sementara perdagangan saham alias trading halt.  

    Presiden Prabowo Subianto

    Pukulan bertubi-tubi di pasar saham membuat pelaku pasar berharap besar kepada langkah pemerintah untuk menerbitkan kebijakan-kebijakan yang pro pasar. Namun pernyataan dari pemerintah, termasuk Presiden Prabowo, tampaknya belum mengarah kepada upaya untuk memperbaiki kinerja perdagangan IHSG.

    “Saya lihat yang stres karena harga saham turun hanya beberapa orang. Maruarar, siapa lagi itu? Trenggono, oh duduk sebelahan. Kalau Budiman tenang aja berarti tidak punya saham. Hmm, siapa lagi ya? Amran? Enggak, dia nggak main saham. Rosan udah botak jadi enggak apa-apa,” tegas Prabowo.

    Pernyataan Kontroversi Prabowo

    Dalam catatan Bisnis, Prabowo memang kerap melontarkan pertanyaan yang bertendensi negatif terhadap pasar modal. Saat hadir di sidang Tanwir dan Milad Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tengara Timur, 4 Desember 2024 lalu misalnya, Prabowo mengibaratkan main saham seperti berjudi. 

    Hanya saja, pernyataan itu sejatinya berlaku untuk investor kecil bukan bandar saham yang menurutnya banyak mengeruk keuntungan. Selain itu, Prabowo juga pernah mengaku diancam IHSG bakal ambrol jika nekat tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis alias MBG.

    Meski demikian, Prabowo sejatinya tidak sepenuhnya mengabaikan begitu saja gejolak pasar modal. Saat BEI memutuskan menarik rem darurat dengan membekukan perdagangan saham, Prabowo memanggil sejumlah menterinya, salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

    Airlangga kemudian melaporkan kondisi perekonomian kepada Prabowo. Dia menuturkan secara fundamental, ekonomi Indonesia masih dalam kondisi baik, pertumbuhan ekonomi secara spasial relatif bagus, inflasi hingga Februari masih rendah, dengan inflasi inti (core inflation) yang masih positif, yaitu 2,48%.

    Bekas Ketua Umum Golkar itu juga menyebutkan bahwa Purchasing Managers’ Index (PMI) pada Februari tetap tinggi di angka 53,6.

    Sektor keuangan juga menunjukkan pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan kredit mencapai 10,3% pada Januari, sementara dana pihak ketiga tumbuh 5%. Cadangan devisa hingga akhir Februari tetap tinggi, memberikan stabilitas bagi perekonomian nasional.

    Selain itu, sektor-sektor industri seperti makanan dan minuman, logam dasar, tekstil, pakaian jadi, serta mesin dan perlengkapan masih menunjukkan pertumbuhan yang baik.

    Airlangga pun mengklaim bahwa neraca ekspor mencatatkan surplus, dengan nilai ekspor mencapai angka tertinggi sebesar Rp14 miliar pada Februari, serta surplus neraca perdagangan sebesar 6,61%. “Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia dan Chile, pertumbuhan ekonomi kita relatif lebih tinggi. Inflasi kita juga termasuk yang terendah di ASEAN.”

    Rating Kredit Moody’s 

    Sementara itu, lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investor Service menetapkan peringkat kredit atau sovereign credit rating atau SCR Indonesia pada level Baa2 dengan outlook stabil.

    Lembaga pemeringkat Moody’s menilai ekonomi Indonesia tetap resilien didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan solid serta kredibilitas kebijakan moneter dan fiskal yang terjaga.

    Moody’s menilai bahwa permintaan domestik yang kuat khususnya dari konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan 2026.

    Keberlanjutan kebijakan untuk mendorong daya saing sektor manufaktur dan komoditas juga dinilai berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

    Menurut Moody’s, penguatan pada aspek pendapatan pemerintah dan fleksibilitas fiskal, peningkatan pertumbuhan dan daya saing ekonomi, serta pendalaman pasar keuangan turut menjadi faktor-faktor yang akan memberikan peluang peningkatan SCR Indonesia ke depan.

    Undang Investor Saham

    Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto segera mengadakan pertemuan dengan investor pasar modal guna menanggapi turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 6,12% dalam satu hari.

    “Oh iya nanti Presiden akan bertemu dengan anu, dengan investor market,” katanya.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan

    Dengan kondisi pasar yang fluktuatif, Luhut memastikan pemerintah terus memantau perkembangan ekonomi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan Indonesia.

    Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya ketidakpercayaan dari investor terhadap pasar Indonesia, Luhut mengakui bahwa situasi seperti ini bisa terjadi kapan saja.

    Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) bahkan cukup optimistis bahwa IHSG akan segera mengalami pemulihan dalam waktu dekat.

    “Ya ada saja bisa terjadi peristiwa sejenis. Tapi saya pikir hari ini rebound. Kita awasi lah dengan cermat ke depan semua,” katanya.

    Pasar Butuh Respons Tepat Pemerintah

    Sebelumnya, pemerintah diminta mengambil peran untuk meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, seiring dengan tekanan yang melanda Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    VP Head of Marketing, Strategy, and Planning Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi mengatakan bahwa tekanan yang dihadapi IHSG cukup anomali karena bertolak belakang dengan mayoritas bursa Asia yang menguat.

    Menurutnya, kondisi tersebut semakin memperjelas perlunya peran pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing.

    “Peran penting pemerintah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan trust investor,” ujarnya, Selasa (18/3/2025).

    Dia mencermati tekanan IHSG dipicu oleh beberapa faktor negatif, di antaranya pemangkasan rating saham-saham Indonesia oleh lembaga keuangan global seperti Morgan Stanley dan Goldman Sachs. Kedua institusi ini mengkhawatirkan pelebaran defisit anggaran yang dapat meningkatkan risiko fiskal Indonesia. 

    Selain itu, aksi jual besar-besaran investor asing masih terus berlanjut. Sampai dengan 18 Maret 2025, investor asing mencatatkan capital outflow sebesar Rp29,4 triliun, yang menambah tekanan bagi pasar domestik. 

    “Risk premium Indonesia saat ini juga tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Amerika Serikat [AS], menunjukkan kekhawatiran akan risiko,” ungkap Audi.

    Audi menyatakan bahwa saat ini, IHSG sudah mendekati area oversold dengan level psikologis 6.000 yang masih menjadi support kuat. Namun, jika panic selling berlanjut, kemungkinan IHSG turun lebih dalam ke 5.900.

    “Kami tetap meyakini saham blue chip, khususnya yang memiliki nilai intrinsik yang terdiskon dibandingkan harga pasar dan juga pembagian dividen. Sektor di antaranya keuangan, bahan baku dan konsumer,” kata Audi.

  • Tegaskan Komitmen Keberlanjutan, Skor ESG Telkom Berhasil Meningkat Baik – Halaman all

    Tegaskan Komitmen Keberlanjutan, Skor ESG Telkom Berhasil Meningkat Baik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom kembali menunjukkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (ESG) dengan mencatat berbagai pencapaian penting di tahun 2024. 

    Untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam penilaian CDP (Carbon Disclosure Project), Telkom berhasil meraih skor B untuk kinerja iklimnya, menandakan transparansi yang semakin kuat dalam upaya mitigasi perubahan iklim.  

    Selain itu, Telkom mencatat peningkatan peringkat ESG dari Sustainalytics dengan skor risiko ESG membaik menjadi 25,6 (Medium Risk). Keberhasilan ini semakin diperkuat oleh perolehan skor 91,23 dari BPKP yang menempatkan Telkom pada kategori “sangat baik” dalam pengelolaan keberlanjutan.  

    Pada aspek Tata kelola, Telkom memperoleh skor ACGS (ASEAN Corporate Governance Scorecard) 103,31 yang dikeluarkan oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) dengan kategori “Leadership in Corporate Governance”.

    Pencapaian ini menunjukkan bahwa Telkom telah menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan bisnisnya.  

    SVP Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Ahmad Reza mengatakan, “Telkom terus berupaya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam operasional bisnis perusahaan, sejalan dengan visi perusahaan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi lingkungan serta masyarakat. Pencapaian ini mencerminkan keseriusan kami dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.” 

    Peningkatan peringkat ESG ini merupakan bukti nyata upaya Telkom dalam memperkuat praktik keberlanjutan di seluruh lini bisnisnya dengan memberikan dampak positif bagi lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. 

    Komitmen Lingkungan: Efisiensi dan Pengurangan Limbah    

    a. Audit eksternal emisi gas rumah kaca sebagai langkah transparansi dan akuntabilitas lingkungan.  

    b. 6.387 ton pengurangan jumlah limbah kantor total dari tahun 2023.

    c. 80 persen limbah kabel fiber optic dialihkan dari pembuangan akhir.

    Dampak Sosial: Digitalisasi dan Pemberdayaan    

    a. Investasi Rp144,8 miliar dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).  

    b. Mewujudkan inklusivitas digital dengan jaringan yang menjangkau 98% populasi di Indonesia.

    c. Mencapai skor NPS 58 (kategori excellent) untuk TelkomGroup dengan kenaikan +2 poin dibanding 2023.

    Tata Kelola Perusahaan: Kepemimpinan dalam Governance    

    a. 100% kepatuhan terhadap regulasi, tanpa kasus besar yang terbukti.  

    b. Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan untuk Telkom dan 13 anak usaha.  

    c. 0 insiden kebocoran data yang kritikal, menegaskan keamanan informasi sebagai prioritas utama.  

    VP Sustainability Telkom Gunawan Wasisto Ciptaning Andri menambahkan, ”Pencapaian ini meningkatkan semangat dan konsistensi Telkom dalam meningkatkan kinerja keberlanjutan, tidak hanya terpaku pada peningkatan angka rating, tetapi lebih dari itu adalah peningkatan kualitas pengelolaan perusahaan yang berdampak pada seluruh aspek keberlanjutan. Telkom perlu terus melakukan mitigasi berbagai risiko dan tantangan global yang berpotensi mengganggu operasi bisnis dan layanan TelkomGroup, di antaranya risiko keamanan siber, cuaca ekstrem dan bencana akibat perubahan iklim, serta kualitas sumber daya manusia yang sejalan dengan transformasi digital perusahaan.” 

    Seluruh pencapaian ini menjadi landasan bagi Telkom dalam mengakselerasi agenda keberlanjutan yang sejalan dengan visi perusahaan untuk terus memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Untuk informasi lebih lengkap, Telkom akan merilis Laporan Keberlanjutan 2025 pada Mei mendatang.

  • Perang Dagang Makin Panas! ASEAN-Tiongkok Kompak Perkuat Ekonomi

    Perang Dagang Makin Panas! ASEAN-Tiongkok Kompak Perkuat Ekonomi

    Jakarta: Perdagangan global sedang menghadapi ancaman besar. Kebijakan proteksionisme yang diterapkan Amerika Serikat (AS), seperti tarif tinggi dan pembatasan ekspor, memicu ketidakstabilan ekonomi dunia. 
     
    Bagi ASEAN, sebuah kawasan yang pertumbuhannya didorong oleh pasar terbuka, hal ini bukanlah badai yang mengamuk di kejauhan, melainkan krisis yang akan segera terjadi. Kini, Asia Tenggara dan Tiongkok harus kompak bersatu untuk melawan kekuatan-kekuatan perusak kestabilan ini dan memperjuangkan perdagangan bebas sebagai landasan bagi masa
    depan ekonomi bersama.
    Kemitraan dagang ASEAN-Tiongkok 
    Selama bertahun-tahun, ASEAN dan Tiongkok telah menjalin hubungan dagang yang saling menguntungkan. Sejak 2009, Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar bagi ASEAN. Lalu pada 2020, ASEAN berhasil menggeser Uni Eropa sebagai mitra dagang utama Tiongkok. 
     
    Hubungan ini bukan kebetulan semata, melainkan hasil dari keterkaitan ekonomi yang semakin erat. Pasar Tiongkok yang luas menjadi tujuan utama bagi berbagai produk Asia Tenggara, seperti elektronik dari Vietnam, kelapa sawit dari Indonesia, hingga suku cadang otomotif dari Thailand. 

    Sebaliknya, investasi dan teknologi dari Tiongkok membantu membangun infrastruktur dan mendorong inovasi di berbagai negara ASEAN.
     
    Namun, situasi kini berubah. Kebijakan ekonomi AS yang semakin proteksionis mengancam stabilitas perdagangan global. Dengan menerapkan tarif tinggi pada barang-barang impor dan mendorong perusahaan untuk memindahkan produksi kembali ke dalam negeri, Washington telah menciptakan efek domino yang mengguncang rantai pasokan dunia. 
     
    Meskipun ASEAN bukan target utama, kebijakan ini tetap berisiko besar bagi perekonomian di kawasan tersebut. Hampir semua negara anggota ASEAN, kecuali Singapura, mencatatkan surplus perdagangan dengan AS. Ini membuat mereka rentan terhadap perubahan kebijakan ekonomi yang semakin agresif dari Washington.
     

    Perang dagang AS dan dampaknya ke ASEAN
    Dampak dari perang dagang ini terasa hingga ke berbagai sektor industri di ASEAN. Ketika AS menaikkan tarif terhadap barang-barang Tiongkok, pabrik semikonduktor di Malaysia ikut terdampak. 
     
    Pemasok komponen otomotif di Thailand juga mengalami penurunan pesanan, sementara eksportir bahan baku di Indonesia merasakan penurunan permintaan yang signifikan. 
     
    Ketidakpastian ini menyebabkan investasi melambat dan ekspor menurun, menciptakan kondisi ekonomi yang lebih tidak stabil dibanding sebelumnya.
    RCEP & ACFTA 3.0 senjata ASEAN-Tiongkok hadapi ancaman ekonomi
    Di tengah ancaman ini, ASEAN dan Tiongkok tidak bisa hanya diam. Mereka harus mengambil langkah konkret untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan perdagangan di kawasan. 
     
    Salah satu langkah paling strategis adalah dengan mengoptimalkan kerja sama melalui Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), sebuah perjanjian perdagangan terbesar di dunia yang mencakup 30 persen dari PDB global. 
     
    RCEP dapat menjadi alat yang kuat untuk memperkuat perdagangan intra-Asia dan mengurangi ketergantungan ASEAN terhadap pasar Barat.
     
    Selain itu, ASEAN dan Tiongkok juga telah sepakat untuk memperbarui perjanjian perdagangan bebas mereka melalui ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) 3.0. Kesepakatan ini bertujuan untuk memangkas tarif lebih jauh, menyederhanakan regulasi, serta mempercepat transformasi digital di sektor perdagangan. 
     
    Jika diterapkan dengan baik, ACFTA 3.0 dapat menjadi solusi untuk memperkuat daya saing ekonomi kawasan.
    Kurangi ketergantungan, perkuat kemandirian ekonomi
    Namun, langkah-langkah ini tidak cukup jika ASEAN masih bergantung pada pasar Barat. Diversifikasi perdagangan harus menjadi prioritas utama. 
     
    Dengan meningkatkan kerja sama di bidang logistik, energi hijau, serta eksplorasi mineral penting, ASEAN dan Tiongkok bisa memperkuat rantai pasokan mereka sendiri dan mengurangi ketergantungan terhadap negara-negara yang semakin proteksionis.
     
    Di tingkat global, ASEAN dan Tiongkok juga perlu lebih aktif dalam memperjuangkan kepentingan perdagangan di forum internasional seperti WTO dan G20. 
     
    Dengan membentuk aliansi yang lebih kuat bersama negara-negara berkembang lainnya, mereka bisa memberikan tekanan pada kebijakan proteksionis yang berpotensi merugikan perekonomian dunia.
     

    Malaysia pegang kendali di ASEAN 2024
    Tahun ini, Malaysia memegang peran penting sebagai ketua ASEAN. Sebagai negara yang memiliki pengalaman panjang dalam diplomasi perdagangan, Malaysia bisa memanfaatkan posisinya untuk mendorong kebijakan ekonomi yang lebih terintegrasi di kawasan. 
     
    Dengan memperkuat kerja sama dan mengurangi ketergantungan pada negara-negara yang mengedepankan proteksionisme, ASEAN dan Tiongkok dapat memastikan bahwa masa depan ekonomi mereka tetap cerah, tanpa harus terombang-ambing oleh kebijakan negara lain.
    ASEAN-Tiongkok harus tentukan sikap
    ASEAN dan Tiongkok harus memilih kerja sama ketimbang perpecahan,
    memilih visi jangka panjang ketimbang proteksionisme jangka pendek. Jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan tetap terbuka asalkan ASEAN dan Tiongkok berjalan bersama. (Director General Xinhua/Cao Kai)
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Aksi Google Perkokoh UMKM Lokal

    Aksi Google Perkokoh UMKM Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga filantropi Google, Google.org, memperkokoh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Asia Tenggara, termasuk Indonesia, lewat pengembangan keterampilan digital. Khusus di Indonesia, langkah ini dilakukan menyusul penetrasi internet yang kian apik.

    Aksi Google.org tersebut dilakukan lewat Asia Foundation melalui inisiatif Go Digital Asean. Lewat inisiatif ini, Asia Foundation telah menyelesaikan fase kedua dengan memberikan keterampilan digital kepada 215.892 UMKM Asia Tenggara untuk mengembangkan bisnis mereka.

    Di Indonesia, lebih dari 36.000 individu dan UMKM telah menerima pelatihan digital gratis dengan 67% di antaranya sukses meningkatkan pendapatan lebih dari 50%.

    Manajer Program Regional untuk Go Digital Asean Hannah Najar mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya memberikan keterampilan digital, melainkan juga membekali bisnis dengan perangkat yang dibutuhkan untuk berkembang.

    “Dengan penetrasi internet di Indonesia mencapai 69% dan terus meningkat, kami menyebarkan pengetahuan yang mendorong, baik bisnis maupun individu, untuk meningkatkan keterampilan dan terlibat sepenuhnya dalam ekonomi digital,” katanya dalam keterangan resminya, Jumat (21/3/2025).

    Dia menambahkan bahwa Indonesia yang memiliki lebih dari 64 juta UMKM pada 2023, mengandalkan ekonomi digital untuk menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Alat digital, imbuhnya, menjadi sangat penting, di mana 70% UMKM menggunakan media sosial untuk promosi dan 61% memanfaatkannya untuk berinteraksi dengan pelanggan.

    Kepala Google.org APAC Marija Ralic mengungkapkan bahwa pihaknya bangga mendukung pekerjaan berdampak dari Asia Foundation dan mitranya dalam program Go Digital Asean.

    “Kami menyaksikan dampak transformasional yang dihasilkan dengan memberdayakan UMKM dengan keterampilan digital yang penting untuk berkembang di ekonomi digital kawasan ini,” ujarnya.

    Inisiatif Go Digital Asean melaksanakan tiga pelatihan khusus. Pertama, Go Digital. Pelatihan ini memberikan keterampilan digital dasar kepada pemilik usaha yang kurang terlayani di Laos, Indonesia, Thailand, dan Vietnam untuk mengalihkan bisnis mereka ke online.

    Kedua, Grow Digital. Pelatihan ini menyediakan keterampilan digital lanjutan kepada bisnis di Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, termasuk dagang elektronik (e-commerce), keamanan siber, dan adopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), untuk mengembangkan bisnis mereka.

    Ketiga, Explore Digital. Pelatihan ini menghubungkan bisnis di Asean melalui serangkaian webinar regional, mendorong pembelajaran antarrekan dan kolaborasi lintas batas.

    Program-program tersebut dilaksanakan lewat kolaborasi dengan pemerintah lokal dan mitra pelatihan yang telah memberikan manfaat kepada UMKM dari berbagai sektor, serta berkontribusi bagi komunikasi dan ekonomi daerah.

    Seorang penjual kue dari Desa Tegal, Pandeglang, Provinsi Banten, Nafa Nurfaizah mengungkapkan bagaimana program keterampilan bisnis dan pemasaran dari inisiatif Go Digital Asean telah membantunya mengubah usaha kecil pembuatan kue tradisional menjadi koperasi yang sukses.

    “Pelatihan Go Digital dan Grow Digital memperkenalkan praktik berkelanjutan yang membantu kami mempertahankan kemasan daun pisang tradisional kami alih-alih beralih ke plastik. Kami juga mulai melakukan pemasaran digital di WhatsApp dan Facebook, memperluas basis pelanggan kami,” jelasnya.

    Lewat pelatihan tersebut, pihaknya mampu meningkatkan produksi kue harian dari 100 potong menjadi 200 potong. Pelatihan tersebut juga meningkatkan keuntungannya dari Rp30.000 per hari menjadi Rp 100.000 per hari.

    “Saya bersyukur atas kemajuan ini dan berterima kasih kepada Go Digital Asean telah menunjukkan kepada saya kekuatan komunitas dan keterampilan digital dalam mengembangkan bisnis,” ujarnya.

    Kesuksesan serupa juga diungkapkan oleh Natalia Sarira Geghi dari Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dia memulai bisnisnya pada 2021 sebagai mahasiswa yang membuat buket camilan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

    Pada 2023, Natalia meningkatkan keahliannya melalui lokakarya Go Digital dan Grow Digital guna menguasai pemasaran digital, pembuatan konten, dan perencanaan keuangan. Keterampilan ini memungkinkannya membuka toko kecil, di mana promosi online-nya kini menghasilkan penjualan yang konsisten sepanjang tahun.

  • Industri Perhotelan Indonesia Terpukul, Pariwisata ASEAN Makin Unggul

    Industri Perhotelan Indonesia Terpukul, Pariwisata ASEAN Makin Unggul

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menilai industri perhotelan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan permintaan, terutama dari wisatawan mancanegara. Sayangnya, kebijakan pemerintah, seperti melalui efisiensi anggaran, justru melemahkan potensi pariwisata Indonesia.

    “Negara-negara ASEAN, seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam telah lebih maju dalam menarik wisatawan asing. Sebagai perbandingan, Vietnam yang pada 2017 masih di bawah Indonesia, kini telah mampu menarik 17 juta wisatawan mancanegara per tahun, sementara Thailand mencapai 35,5 juta pada 2024,” ungkap Hariyadi dalam program “Corporate Insight” yang disiarkan Beritasatu beberapa waktu lalu.

    Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada 2024 sebesar 13,9 juta. Padahal, menurut Hariyadi, jumlah kamar hotel di Indonesia melebihi Thailand, yang seharusnya menjadi keunggulan kompetitif.

    “Kami berharap pemerintah segera memberikan prioritas lebih besar untuk mendukung pertumbuhan pariwisata nasional,” ungkapnya.

    Hariyadi juga menyoroti dari segi perpajakan, sektor industri perhotelan di Indonesia telah berkontribusi besar melalui pajak daerah. Namun, dana tersebut sering kali tidak dikembalikan dalam bentuk promosi atau perbaikan destinasi wisata. Hal ini membuat sektor pariwisata sulit berkembang.

    “Selain itu, kebijakan visa juga menjadi penghambat. Thailand telah memberikan bebas visa bagi 85 negara, sementara Indonesia masih terbatas pada negara ASEAN,” ungkapnya.

    “Pemerintah lebih fokus pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari visa, padahal manfaat ekonomi dari peningkatan jumlah wisatawan jauh lebih besar dibandingkan pendapatan dari visa itu sendiri,” tambah Hariyadi.

    Ia mencontohkan Turki yang memberikan berbagai insentif bagi wisatawan. Negara tersebut tidak mengandalkan pajak dari sektor pariwisata, melainkan menggunakannya untuk mendorong promosi dan infrastruktur pariwisata. Hasilnya, jumlah wisatawan ke Turki telah mencapai 55 juta orang pada 2024.

    Berdasarkan data BPS, tingkat okupansi hotel berbintang di Indonesia mencapai 52,57%, sedangkan hotel non-bintang hanya 26,59%. Meskipun jumlah unit hotel non-bintang lebih banyak, jumlah kamar di kedua kategori tersebut hampir seimbang, masing-masing sekitar 400.000 kamar.

    “Masyarakat lebih memilih hotel berbintang karena kenyamanan dan kebersihannya yang lebih terjamin. Namun, hotel non-bintang tetap memiliki potensi besar, terutama di desa wisata yang menawarkan pengalaman unik bagi wisatawan,” kata Hariyadi.

    Sebagai ketua umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Hariyadi mendorong pengembangan desa wisata sebagai keunggulan kompetitif Indonesia. Dengan jumlah desa wisata yang melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk menarik lebih banyak wisatawan, sekaligus mengembangkan ekonomi daerah, termasuk dari industri perhotelan.

  • Urutan Paspor Terkuat di Asean 2025

    Urutan Paspor Terkuat di Asean 2025

    YOGYAKARTA – Urutan paspor terkuat di Asean 2025 penting untuk diketahui karena berkaitan dengan kemudahan perjalanan antarnegara. Urutan tersebut bisa diketahui dari Henley Passport Index. Berdasarkan urutan yang dirilis belum lama ini, di urutan pertama psapor terkuat se-Asean tahun 2025 masih ditempati oleh Singapura. Sedangkan di posisi terakhir se-Asean, posisi ditempati oleh Myanmar.

    Urutan Paspor Terkuat di Asean 2025

    Seperti diketahui, ASEAN memiliki 10 anggota negara. Tiap negara memiliki peringkat kekuatan paspor yang berbeda-beda.

    Tahun ini, kekuatan paspor Indonesia kalah sakti dibandingkan Timor Leste. Berikut ini urutan paspor paling kuat se-Asean terbaru.

    Singapura: Menduduki peringkat dunia nomor 1 dengan akses bebas visa ke 193 tujuanMalaysia: Menduduki peringkat dunia nomor 11 dengan akses bebas visa ke 181 tujuanBrunei Darussalam: Menduduki peringkat dunia nomor 18 dengan akses bebas visa ke 164 tujuanTimor Leste: Menduduki peringkat dunia peringkat dunia nomor 50 dengan akses bebas visa ke 96 tujuanThailand: Menduduki peringkat dunia nomor 60 dengan akses bebas visa ke 80 tujuanIndonesia: Menduduki peringkat dunia nomor 64 dengan akses bebas visa ke 73 tujuanFilipina: Menduduki peringkat dunia nomor 72 dengan akses bebas visa ke 65 tujuanKamboja: Menduduki peringkat dunia nomor 82 dengan akses bebas visa ke 52 tujuanVietnam: Menduduki peringkat dunia nomor 83 dengan akses bebas visa ke 51 tujuanLaos: Menduduki peringkat dunia nomor 86 dengan akses bebas visa ke 48 tujuanMyanmar: Menduduki peringkat dunia nomor 88 dengan akses bebas visa ke 42 tujuan.

    Perlu diiketahui, Henley Passport Index adalah peringkat resmi ukuran kekuatan paspor. Peringkat tersebut didasarkan pada jumlah destinasi yang bisa dikunjungi tanpa visa maupun dengan visa on arrival.

    Henley & Partners sendiri mendapatkan data bersumber dari International Air Transport Association (IATA). Setelah itu dilakukan serangkaian analisis dengan hasil daftar kekuatan paspor. Index tersebut terus diperbarui secara berkala. Dengan demikian peringkat paspor negara yang terdata bisa berubah di masa depan.

    Kekuatan paspor sendiri sangat berguna terutama bagi masyarakat yang sering bepergian ke berbagai negara. Semakin kuat paspor negara, makin mudah dan banyak fasilitas keimigrasian yang bisa didapatkan oleh pemegangnya. Jika paspor tidak terlalu kuat, maka fasilitas keimigrasian yang didapatkan pemegangnya juga semakin sulit didapatkan.

    Dilansir dari Indonesiabaik, naik-turunnya kekuatan paspor dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya kaarena hubungan timbal balik antar negara, jumlah penduduk, bahkan faktor keamanan negara.

    Itulah informasi terkait paspor terkuat di Asean 2025. Kunjungi VOI.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.

  • Resmikan KEK Industropolis Batang, Pemerintah Dukung Upaya Tingkatkan Daya Saing Industri Nasional – Halaman all

    Resmikan KEK Industropolis Batang, Pemerintah Dukung Upaya Tingkatkan Daya Saing Industri Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menghadapi tantangan ekonomi global mulai dari perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia hingga ketidakpastian kebijakan perdagangan internasional, berbagai strategi ditempuh pemerintah.

    Sejumlah langkah diambil agar tetap mampu menjaga stabilitas dan laju ekonomi domestik.

    Salah satu upaya dilakukan yakni melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang memiliki peran krusial dalam menarik investasi dan meningkatkan daya saing industri nasional.

    Menyusul sejumlah KEK yang terdapat di Indonesia, Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) juga menjadi kawasan yang ditetapkan sebagai KEK dengan nama KEK Industropolis Batang.

    Penetapan tersebut ditujukan untuk turut mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi strategis baik dari dalam maupun luar negeri.

    Beroperasi di lahan seluas 2.887 Ha, KEK Industropolis Batang didesain sebagai kawasan industri modern yang memiliki ekosistem terintegrasi, mulai dari industri manufaktur, logistik, hingga zona komersial dan residensial.

    “Terkait dengan penyiapan infrastruktur, KEK Industropolis Batang ini telah dilengkapi infrastruktur yang terintegrasi dengan kawasan berupa Jalan Kawasan, Simpang Susun Akses Jalan Tol, Penyediaan Air Baku, Instalasi Pengolahan Air, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Reservoir Air Baku, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Instalasi Gas, Listrik, Akses Jetty, 10 Tower Rumah Susun, serta 64 Unit Bangunan Pabrik Siap Pakai, ini disediakan Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam acara Peresmian Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) sebagai KEK Industropolis Batang, Kamis (20/3/2025).

    Hingga saat ini, KITB sendiri telah mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp17,95 triliun dan membuka lapangan kerja bagi 7.008 orang, dengan total 27 pelaku usaha yang terdiri dari 7 tenant telah beroperasi, 7 tenant dalam tahap konstruksi, dan 13 tenant dalam persiapan pembangunan.

    Dengan penetapan menjadi KEK, Pemerintah akan menyediakan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal bagi pelaku usaha, termasuk pembebasan pajak tertentu serta kemudahan perizinan, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan daya tarik KEK Industropolis Batang sebagai destinasi utama investasi.

    Lebih lanjut, Airlangga juga menyampaikan bahwa negara-negara di kawasan ASEAN juga berlomba menjadikan desain KEK sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan investasi, seperti Vietnam yang memiliki 4 KEK dengan luasan lahan 1,6 Juta Ha, Malaysia memiliki 6 KEK dengan luasan lahan lebih luas yaitu 2,15 Juta Ha, Thailand terdapat 10 KEK dengan luasan 622 Ribu Ha, Filipina memiliki 419 KEK dengan luasan 70 Ribu Ha, serta Indonesia yang memiliki 24 KEK dengan luasan 21 Ribu Ha.

    Dari 24 KEK di Indonesia, fokus kegiatan utama terdapat pada industri manufaktur sebanyak 12 KEK, industri pariwisata sebanyak 8 KEK, industri digital sebanyak 3 KEK, dan jasa lainnya sebanyak 1 KEK.

    Hingga kini, realisasi investasi seluruh KEK tersebut mencapai Rp263,4 triliun dan berhasil menyerap hingga 160.874 tenaga kerja.

    Presiden Prabowo Subianto dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah mendukung segala upaya, inisiatif, dan inovasi dari semua pihak termasuk kalangan swasta, serta pihak luar negeri dan dalam negeri.

    Indonesia merupakan negara yang terbuka, perlu partisipasi, investasi, serta kerja sama yang baik dan saling menguntungkan.

    Ke depan, Pemerintah berharap agar KEK Industropolis Batang dapat menjadi contoh keberhasilan KEK dalam meningkatkan daya saing industri nasional sehingga mampu mendukung pencapaian visi pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen.

    Pemerintah juga akan terus memastikan percepatan pembangunan dan implementasi berbagai kebijakan strategis agar KEK Industropolis Batang dapat berkembang lebih pesat dan segera memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Sejumlah Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju, Duta Besar RRT untuk Indonesia Wang Lutong, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Bupati Batang M Faiz Kurniawan, Para CEO Perusahaan/Investor RRT dalam skema Twin Countries Twin Parks, Para Pimpinan BUMN, Asosiasi Usaha dan Mitra Investor Kawasan Ekonomi Khusus, serta Pimpinan Badan Pengelola (BUPP) KEK Industropolis Batang. (*)