Xcloud.id

Organisasi: ASEAN

  • Singgung Bank Dunia, Luhut Sebut Regulasi Bisnis RI Kalah dari Vietnam-Filipina

    Singgung Bank Dunia, Luhut Sebut Regulasi Bisnis RI Kalah dari Vietnam-Filipina

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan 86% pelaku usaha masih menganggap regulasi sebagai hambatan utama dalam menjalankan bisnis. Hal ini disampaikan Luhut usai melakukan pertemuan dengan pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) membahas persoalan regulasi yang masih jadi hambatan utama dunia usaha.

    Luhut kemudian menyampaikan berdasarkan laporan World Bank, Indonesia masih tertinggal dalam aspek regulasi kesiapan bisnis dibandingkan Singapura, Vietnam, dan Filipina.

    “Saat ini, berdasarkan laporan World Bank, Indonesia masih tertinggal dalam aspek regulasi kesiapan bisnis dibandingkan Singapura, Vietnam, dan Filipina. Waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan perusahaan asing, Indonesia mencapai 65 hari dibandingkan dengan standar terbaik dunia yang hanya beberapa hari saja,” tulis Luhut di Instagram, Rabu (26/3/2025).

    Selain itu, Luhut mengatakan, poses penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan membutuhkan waktu yang lama. Ia mengatakan proses tersebut bahkan bisa memakan waktu hingga 150 hari.

    “Ini semua adalah tantangan yang harus kita jawab dengan aksi nyata,” katanya.

    Terkait persoalan regulasi tersebut, Luhut menyebut Presiden Prabowo telah memberikan instruksi langsung untuk melakukan deregulasi terhadap aturan-aturan yang dinilai menghambat investasi. Ia mengatakan pihaknya juga telah sepakat dengan dengan Menko Perekonomian untuk mencari solusi dari terhadap berbagai kendala regulasi yang ada.

    “Tidak boleh ada lagi kebijakan yang hanya hangat di awal tetapi lemah dalam implementasi. Pendekatan ‘fire and forget’ harus kita tinggalkan. Oleh karena itu, saya ingin memastikan bahwa proses deregulasi kali ini benar-benar berjalan dan menghasilkan perubahan nyata,” katanya.

    Lebih lanjut, pada pertemuan itu Luhut meminta agar Apindo membantu dalam menyusun daftar yang perlu dibenahi. Hal ini guna menciptakan ekosistem bisnis yang lebih terbuka, efisien, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Saya meminta Apindo untuk membantu kami menyusun daftar regulasi yang dirasa tumpang tindih, berbelit-belit, atau membebani. Mulai dari percepatan perizinan dasar hingga tingginya biaya sertifikasi, semuanya harus dibenahi,” katanya.

    “Pemerintah tidak ingin momentum ini terbuang percuma. Kita ingin duduk bersama, mendengar, dan bergerak bersama untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia,” tambahnya.

    [Gambas:Instagram]

    Lihat juga video: Momen Jokowi Bertemu Direktur IMF-Presiden Bank Dunia Jelang KTT ASEAN

    (acd/acd)

  • RI dan China Jajaki Kerja Sama Pengembangan Pusat Inovasi AI Asia Tenggara

    RI dan China Jajaki Kerja Sama Pengembangan Pusat Inovasi AI Asia Tenggara

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan China tengah mengkaji rencana pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan pendirian pusat inovasi AI bersama di kawasan Asia Tenggara.

    Hal tersebut terungkap saat Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid bertemu dengan Sekretaris Partai Kota Nanning, Provinsi Guangxi, Tiongkok, Nong Shengwen. 

    “Kerja sama di bidang infrastruktur digital antara Indonesia dan Tiongkok menjadi yang terbesar di antara kerja sama dengan negara lainnya. Hal ini telah mendukung konektivitas hingga ke pelosok Indonesia melalui teknologi 4G dan 5G,” kata Meutya dalam pertemuan di Kantor Kementerian Komdigi, Selasa (25/03/2025).

    Meutya menyatakan minat untuk memperluas kerja sama di bidang AI dengan Kota Nanning sebagai inspirasi berkat keberhasilannya menjadi pusat smart city yang berbasis AI.

    Menurut Meutya, pengembangan AI di Indonesia juga akan diarahkan untuk mendukung sektor pertanian sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan ketahanan pangan.  

    “Kami terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai negara, termasuk China, dalam mengembangkan teknologi AI. Target kami adalah menciptakan 9 juta talenta digital yang berkapabilitas tinggi di bidang AI pada tahun 2030,” tuturnya.

    Sekretaris Partai Kota Nanning, Nong Shengwen, menyatakan komitmennya untuk mempererat hubungan kedua negara melalui inovasi teknologi.

    Nong Shengwen juga menegaskan kesiapan Nanning untuk memberikan dukungan penuh, termasuk kebijakan dan fasilitas, kepada perusahaan-perusahaan Indonesia yang ingin bekerja sama.

    “Kami berharap dapat membangun pusat kerja sama dan inovasi AI antara China dan Asean di Indonesia, dengan dukungan penuh dari Kementerian Komunikasi dan Digital,” jelasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong peserta didik di Tanah Air untuk bisa menguasai kecerdasan buatan hingga perkembangan teknologi dan sains.

     Hal ini dia sampaikan saat menghadiri acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0. Acara tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024).

    “Serangan-serangan siber kian berjalan, untuk itu kita harus bekerja keras terutama menghasilkan anak-anak yang menguasai menguasai teknologi ini, menguasai siber, artificial intelligence,” ujarnya dalam forum itu.

    Orang nomor satu di Indonesia itu mengungkapkan alasan pemerintah lebih mengedepankan pendidikan dalam gelontoran APBN 2025 hingga Rp724,3 triliun adalah agar anak didik mampu beradaptasi dengan kecepatan perkembangan teknologi. 

    “Karena itu kita akan fokus kepada pendidikan yang kita sebut sains, teknologi, engineering, mathematics. Ini akan kita rebut walaupun bidang-bidang lain pun kita akan bina juga demikian,” ucapnya.

    Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa meskipun Indonesia memiliki sumber daya manusia yang banyak serta kekayaan alam yang melimpah, tetapi pemerintah harus selalu waspada. Mengingat banyak pihak yang tak menghendaki Indonesia menjadi Negara maju.

    “Karena itu kita optimistis walaupun tetap harus waspada. Karena kita kaya, karena kita besar, kita selalu ada pihak yang tidak menghendaki kita maju,” pungkas Prabowo.

  • Ini Jajaran Direksi XLSmart, Perusahaan Merger XL Axiata dan Smartfren – Page 3

    Ini Jajaran Direksi XLSmart, Perusahaan Merger XL Axiata dan Smartfren – Page 3

    Group Chief Executive Officer Axiata Group, Vivek Sood, meyakini konsolidasi industri ini membuka jalan bagi Indonesia dan ASEAN yang lebih terkoneksi, serta membantu mengurai permasalahan kesenjangan digital.

    “Merger XL Axiata dan Smartfren ini merupakan langkah penting dalam membangun fondasi ekonomi digital yang tangguh,” ujar Vivek dalam keterangan resmi yang diterima beberapa waktu lalu.

    Ia menambahkan merger ini akan memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang unik bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 1 Seluruh data keuangan berdasarkan LTM September 2024 (Laporan Tahunan 2023).

    Sementara Chairman Sinar Mas Telecommunication and Technology, Franky Oesman Widjaja, menyatakan merger ini adalah upaya penting yang perusahaan lakukan untuk memberikan nilai tambah besar kepada seluruh pemangku kepentingan.

    “Antara lain melalui layanan yang prima, konektivitas digital, dan inovasi, termasuk untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mendorong transformasi digital,” paparnya.

  • Mantan Menlu Retno Marsudi Ditunjuk Jadi Komisaris Independen XLSmart – Page 3

    Mantan Menlu Retno Marsudi Ditunjuk Jadi Komisaris Independen XLSmart – Page 3

    Group Chief Executive Officer Axiata Group, Vivek Sood, meyakini konsolidasi industri ini membuka jalan bagi Indonesia dan ASEAN yang lebih terkoneksi, serta membantu mengurai permasalahan kesenjangan digital.

    “Merger XL Axiata dan Smartfren ini merupakan langkah penting dalam membangun fondasi ekonomi digital yang tangguh,” ujar Vivek dalam keterangan resmi yang diterima beberapa waktu lalu.

    Ia menambahkan merger ini akan memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang unik bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 1 Seluruh data keuangan berdasarkan LTM September 2024 (Laporan Tahunan 2023).

    Sementara Chairman Sinar Mas Telecommunication and Technology, Franky Oesman Widjaja, menyatakan merger ini adalah upaya penting yang perusahaan lakukan untuk memberikan nilai tambah besar kepada seluruh pemangku kepentingan.

    “Antara lain melalui layanan yang prima, konektivitas digital, dan inovasi, termasuk untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mendorong transformasi digital,” paparnya.

  • Skandal Thaksin Shinawatra, Eks PM Thailand yang Kini Jabat Penasihat Danantara

    Skandal Thaksin Shinawatra, Eks PM Thailand yang Kini Jabat Penasihat Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Miliarder sekaligus mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra resmi menduduki jabatan Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Perjalanan kariernya sebagai politisi berlatar belakang pengusaha diwarnai kontroversi dan sejumlah tuduhan korupsi. 

    Posisi Thaksin dalam sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia itu diumumkan, Senin (24/3/2025). Dia menjadi satu dari lima tokoh yang ditunjuk sebagai Dewan Penasihat Danantara. Empat orang lainnya yaitu Ray Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs dan F. Chapman Taylor. 

    Menariknya, hanya Thaksin yang memiliki latar belakang dunia politik di antara lima Dewan Penasihat Danantara tersebut. 

    Thaksin merupakan Perdana Menteri Thailand yang berkuasa selama 2001-2006. Sebelum memimpin Negeri Gajah Putih, beberapa jabatan publik yang juga sudah dipegangnya, yakni Menteri Luar Negeri dan Wakil Perdana Menteri. 

    Sebelum berganti abad, atau tepatnya pada 1998, Thaksin mendirikan partai politik bernama Thai Rak Thai (TRT). Partai dengan kebijakan populis itu menjadi kendaraan politik Thaksin untuk memenangkan Pemilihan Umum 2001. 

    Kebijakannya dikenal populis karena berfokus pada memperluas cakupan perlindungan kesehatan, pengembangan area rural dan subsidi pertanian. Dia juga terkenal atas kebijakannya yakni perang terhadap narkotika. 

    Kendati berhasil menyelesaikan periode pemerintahannya secara penuh, partai TRT tak bertahan lama. Pada 2007, partai itu bubar dan Thaksin dijatuhi hukuman berupa tidak boleh masuk ke ranah politik selama lima tahun. 

    Beberapa kontroversi yang membayangi perjalanan karier Thaksin meliputi skandal penjualan saham kerajaan bisnis telekomunikasinya, Shin Corporation, hingga sejumlah kasus korupsi. 

    Pada 2006, atau pada tahun terakhir pemerintahannya, Thaksin menjual saham Shin Corporation senilai 73,3 juta baht ke Temasek Singapura. Dilansir Reuters, lawan poliitknya menuding adanya benturan kepentingan. Thaksin dan keluarganya diduga tidak membayar pajak atas penjualan saham tersebut. 

    Kontroversi itu turut mendorong kudeta militer di Thailand yang terjadi pada 2006. Thaksin lalu memutuskan untuk mengasingkan diri ke Inggris selama beberapa tahun. 

    Pada 2008, dia sempat kembali ke Thailand. Namun, dia kembali ke pengasingan usai dituntut atas sejumlah kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 

    Pada tahun tersebut, Thaksin diputus bersalah atas salah satu kasus korupsi yang dituduhkan kepadanya yakni mengenai korupsi pembelian tanah. Pengadilan menyatakan Thaksin bersalah menyalahgunakan kekuasaan untuk membantu istrinya membeli tanah dari lembaga negara dengan harga yang murah. 

    Tidak sampai di situ, pada 2010 Mahkamah Agung Thailand memutuskan Thaksin bersalah dalam menyembunyikan kepemilikan saham pada Shin Corporation. Para hakim menyatakan Thaksin memiliki benturan kepentingan ketika tidak secara terbuka mengakui kepemilikan saham olehnya dan istrinya di Shin Corporation. 

    Kendati dikenal sebagai sosok penuh kontroversi, Thaksin berhasil kembali ke ranah politik. Putrinya, yakni Paetongtarn Shinawatra, duduk sebagai Perdana Menteri Thailand sejak 2024 hingga saat ini.

    Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Eks PM Thailand Thaksin Shinawatra. Instagram @prabowosubianto

    Pertemuan Prabowo dan Thaksin 

    Pada September 2024 lalu, atau sebulan sebelum dilantik, Prabowo yang masih berstatus presiden terpilih melakukan lawatan ke beberapa negara Asean dalam beberapa hari terakhir. Salah satu agendanya, Prabowo mengunjungi mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. 

    Dikutip dari akun Instagram resmi Prabowo Subianto @prabowo, Menteri Pertahanan aktif tersebut memakai setelan jas dan celana hitam serta kemeja putih. Prabowo dan Thaksin tampak tersenyum saat berfoto bersama di salah satu ruangan kerja di residen mantan PM Thailand tersebut di Bangkok.  

    “Thank you His Excellency, Dr. Thaksin Shinawatra for inviting me to a warm dinner at your residence in Bangkok. Honoring the friendship between our families, and looking forward to welcome you in Indonesia

    Terima kasih Yang Mulia, Dr. Thaksin Shinawatra yang telah mengundang saya untuk makan malam yang hangat di kediaman Anda di Bangkok. Saya sangat menghargai persahabatan antara keluarga kita, dan menantikan kedatangan Anda di Indonesia],” tulis akun Instagram @prabowo seperti dikutip, Senin (9/9/2024) lalu.

    Kini, Thaksin dan empat tokoh lainnya resmi menjadi Dewan Penasihat Danantara. SWF Indonesia itu mengelola aset-aset BUMN yang secara keseluruhan mencapai US$900 miliar. Danantara, super holding BUMN yang berada di bawah Presiden Prabowo Subianto, diluncurkan pada 24 Februari 2025.  

    Pada tahap pertama, sebanyak tujuh BUMN sudah lebih dulu masuk ke Danantara yaitu PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., MIND ID, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

  • Jejak Relasi Prabowo dan Thaksin Shinawatra hingga Jadi Penasihat Danantara

    Jejak Relasi Prabowo dan Thaksin Shinawatra hingga Jadi Penasihat Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menunjuk mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, sebagai anggota Dewan Penasihat Danantara. Penunjukan Thaksin menuai menarik untuk disimak.

    Thaksin adalah sosok kontrovesial. Dia adalah mantan Perdana Menteri Thailand sejak tahun 2001 sebelum akhirnya digulingkan dalam kudeta militer pada tahun 2006. Pada tahun 2008, pengadilan Thailand pernah menjatuhkan sanksi kepada Thaksin atas sejumlah perkara hukum.

    Thaksin diketahui pernah terseret kasus terkait saham Shin Corp, perusahaan yang menjadikannya salah satu orang terkaya di Thailand, hingga kasus penyalahgunaan kewenangan di kasus pinjaman bank ekspor impor Thailand. 

    Namun demikian, Thaksin sudah keburu kabur ke luar negeri. Dia pergi ke Dubai, Uni Emirat Arab. Ayah dari Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, itu menjadi buronan otoritas Thailand hingga 15 tahun sebelum akhirnya, kembali pada tahun 2023 lalu. Dia sempat meringkuk di penjara.

    Kendati dikenal sebagai sosok penuh kontroversi, Thaksin berhasil kembali ke ranah politik. Putrinya yakni Paetongtarn Shinawatra, duduk sebagai Perdana Menteri Thailand dari tahun 2024 hingga saat ini.

    Relasi Prabowo dan Thaksin 

    Jauh sebelum pengumuman struktur lengkap Danantara. Relasi antara Prabowo dan Thaksin terendus sejak September 2024 lalu. Saat itu, Prabowo yang masih berstatus presiden terpilih melakukan lawatan ke beberapa negara Asean dalam beberapa hari terakhir. Salah satu agendanya, Prabowo mengunjungi mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. 

    Dikutip dari akun Instagram resmi Prabowo Subianto @prabowo, Menteri Pertahanan aktif tersebut memakai setelan jas dan celana hitam serta kemeja putih. Prabowo dan Thaksin tampak tersenyum saat berfoto bersama di salah satu ruangan kerja di residen mantan PM Thailand tersebut di Bangkok. 

    “Thank you His Excellency, Dr. Thaksin Shinawatra for inviting me to a warm dinner at your residence in Bangkok. Honoring the friendship between our families, and looking forward to welcome you in Indonesia.”

    “Terima kasih Yang Mulia, Dr. Thaksin Shinawatra yang telah mengundang saya untuk makan malam yang hangat di kediaman Anda di Bangkok. Saya sangat menghargai persahabatan antara keluarga kita, dan menantikan kedatangan Anda di Indonesia,” tulis akun Instagram @prabowo seperti dikutip, Senin (9/9/2024) lalu.

    Presiden Prabowo dan Eks PM Thailand Thaksin Shinawatra./IG Prabowo

    Namun, ada hal yang menarik dari kunjungan Prabowo menemui Thaksin di Bangkok. Alih-alih mengajak Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, Prabowo justru menggandeng putranya, yaitu Didit Hediprasetyo untuk menemaninya. 

    Dalam unggahan di Instagram, terlihat Prabowo dan Didit berfoto dengan Thaksin dan putrinya, yang kini menjadi PM Thailand, Paetongtarn Shinawatra. 

    “Congratulations to the new Prime Minister of Thailand, Her Excellency Paetongtarn Shinawatra, @ingshin21. Looking forward to work together with you and your cabinet to greater heights between the two Southeast Asian countries in the future,” tulis @prabowo. 

    Jadi Penasihat Danantara 

    CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Rosan Perkasa Roeslani, resmi mengumumkan struktur lengkap pengurus Danantara. Nama Thaksin masuk dalam jajaran tersebut. 

    Rosan memastikan bahwa penunjukan pengurus Danantara telah melalui pemilihan secara selektif dan bebas dari kepentingan politis.

    “Mungkin banyak yang tidak familiar karena ini nama-nama yang banyak berkecimpung di market dan mempunyai rekam jejak yang sangat baik,” ujar Rosan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Berikut daftar pengurus Danantara

    Board of Danantara

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara: Rosan Roeslani
    Chief Operating Officer (COO) Danantara: Dony Oskaria
    Chief Investment Officer (CIO) Danantara: Pandu Sjahrir

    Managing Director

    Managing Director/ Chief Economist: Reza Yamora Siregar
    Managing Director Legal: Robertus Bilitea
    Managing Director Risk and Sustainability: Lieng Seng Wee
    Managing Director Finance: Arief Budiman
    Managing Director Treasury: Ali Setiawan
    Managing Director Global Relation and Governance: Mohamad Al Arief
    Managing Director Stakeholders Management: Rohan Hafas
    Managing Director Internal Audit: Ahmad Hidayat
    Managing Director Human Resources: Sanjay Bhawarni
    Managing Director Head Office: Ivy Santoso

    Dewan Pengawas/Supervisory Board:

    Erick Thohir
    Muliaman Hadad
    Para Menteri Koordinator dan Mensesneg

    Dewan Pengarah:

    Joko Widodo
    Susilo Bambang Yudhoyono

    Dewan Penasihat/Advisory Board:

    Ray Dalio
    Helman Sitohang
    Jeffrey Sachs
    F. Chapman Taylor
    Thaksin Shinawatra (Mantan PM Thailand)

    Jajaran Komite

    1. Komite Pengawasan

    Ketua PPATK
    Ketua KPK
    Ketua BPK
    Kapolri
    Jaksa Agung

    2. Komite Manajemen Risiko :John Prasetio

    Komite Investasi dan Portofolio : Yip Kim

    Holding Operational

    Managing Director SDM: Agus Dwi Handaya

    Managing Director Non Financial: Febriany Eddy

    Managing Director Risk: Riko Banardi

    Holding Investment

    Managing Director Financial: Djamal Attamimi

    Managing DIrector Legal: Bono Daru Adji

    Managing Director Investment: Stefanus Ade Widjaja

  • Jawa Barat – Guangxi Perkuat Kerja Sama Pengembangan SDM

    Jawa Barat – Guangxi Perkuat Kerja Sama Pengembangan SDM

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menjalin kerja sama dengan Guangxi Transport Vocational and Technical College (GTVTC) untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang vokasi, sistem transportasi perkotaan dan pedesaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

    Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Implementing Arrangement antara Dinas Pendidikan Jabar dan GTVTC.

    Dokumen tersebut ditandatangani oleh Dean of Road and Bridge Engineering School GTVTC dan disaksikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (24/3/2025).

    Wagub Erwan menyambut baik kerja sama dengan salah satu institusi pendidikan terbaik di Kota Nanning, Tiongkok tersebut.

    Sebagai langkah awal, Pemdaprov Jabar segera mengirimkan tenaga pendidik untuk mengikuti pelatihan New Energy Car Technology (teknologi kendaraan energi baru) di GTVTC.

    “Hari ini telah dilakukan penandatanganan kerjasama di bidang pendidikan, mudah-mudahan membawa maslahat bagi warga Jabar dan Indonesia umumnya,” kata Erwan.

    Tenaga pendidik yang akan mengikuti pelatihan di GTVTC antara lain Nurholis Kamaludin dari SMKN 7 Garut, Adi Gunawan dari SMKN 6 Bandung, Erga Dian Permana dari SMKN 1 Pusakanagara, Dani Budiman dari SMKN 1 Rancaekek, dan Cecep Dalda Astamalya dari SMKN 7 Baleendah.

    Erwan menekankan pentingnya kerja sama ini dalam mendukung pengembangan teknologi di Jawa Barat.

    Menurutnya, penguasaan teknologi baru sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    “Ini juga dalam rangka mencapai visi misi Jabar istimewa,” ucapnya.

    Kerja sama antara Pemdaprov Jabar dan Pemerintah Guangxi Zhuang Autonomous Region bukanlah yang pertama.

    Sebelumnya, pada 5 Mei 2017, kedua pihak menjalin kerja sama Sister Province hingga 2022, yang kemudian diperpanjang pada 26 Juli 2023 hingga saat ini.

    Beberapa bentuk kerja sama yang telah terealisasi meliputi pengiriman donasi dan alat kesehatan untuk penanggulangan Covid-19, kolaborasi ilmiah antara Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran (FPIK Unpad) dengan Guangxi University for Nationalities, partisipasi Jawa Barat dalam China-ASEAN Expo 2024, pelatihan guru SMK di Liuzhou City Vocational School, serta hibah kendaraan listrik.

    “Kami telah menjalin hubungan Sister Province sejak 2017 dan memperbaruinya pada 2023. Kerja sama ini bukan hanya seremonial, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat,” pungkas Erwan.

  • Wamen Investasi dan Hilirisasi Tawarkan Investasi di Sektor Hilirisasi kepada 40 Investor Australia – Halaman all

    Wamen Investasi dan Hilirisasi Tawarkan Investasi di Sektor Hilirisasi kepada 40 Investor Australia – Halaman all

    Hasiolan EP/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus melakukan langkah aktif untuk menarik investasi asing ke Indonesia. 

    Hal ini ditandai dengan kunjungan kerja, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu ke Australia pada 19-20 Maret 2025 untuk melakukan serangkaian pertemuan penting dengan pejabat pemerintah, investor, serta pemimpin bisnis Australia, termasuk memberikan keynote speech dalam Australia-Indonesia Business Forum yang dihadiri oleh 40 perusahaan Australia yang bergerak di berbagai sektor, serta membuka Indonesia Investment Roundtable and Networking.

    Kunjungan kerja tersebut, dilakukan bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

    Beberapa hal yang disampaikan oleh Wamen Investasi dan Hilirisasi diantaranya adalah peluang investasi dan kerja sama kedua negara terutama potensi hilirisasi USD 618 miliar maupun proyek strategis nasional (PSN) guna mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Dalam Asta Cita terdapat beberapa sektor-sektor utama yang merupakan peluang bagi investor asing, termasuk energi terbarukan, industri hilirisasi, ekonomi digital, infrastruktur, dan pendidikan. Presiden juga telah mengumumkan 77 Proyek Strategis Nasional yang akan diprioritaskan dalam periode 2025-2029. Beberapa di antaranya melibatkan swasta nasional termasuk Program Hilirisasi Garam, Proyek Pengembangan Soda Ash, Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, dan Rumput Laut, serta Program Hilirisasi Nikel, Timah, Bauksit, dan Tembaga,” ujar Todotua, dalam keterangan dikutip Senin (24/3/2025).
     
    Todotua juga menyoroti pentingnya penguatan investasi dalam sektor hilirisasi dan energi hijau guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

    Menurutnya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi berkualitas.
     
    “Indonesia telah mengidentifikasi 28 komoditas hilirisasi dengan potensi investasi mencapai USD618 miliar. Kami mengundang investor Australia untuk memanfaatkan peluang ini dengan berinvestasi di sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi nikel dan bauksit, pengembangan energi terbarukan, serta infrastruktur digital,” jelasnya.
     
    Menteri Perdagangan dan Pariwisata Australia Don Farrel merespons positif berbagai peluang investasi yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia. 

    “Indonesia merupakan partner penting bagi Australia dan Australia bisa investasi di Indonesia karena Australia merupakan negara yang memiliki teknologi terbaik di dalam produksi pangan,” paparnya.
     
    Don juga menilai bahwa kerja sama ekonomi Australia dan Indonesia juga dapat dikembangkan lebih lanjut terutama terkait rencana Indonesia mengembangkan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. “Australia memiliki expertise dalam hal ini, sehingga peluang kerja sama sangat terbuka lebar,” imbuhnya.
     
    Turut hadir dalam Australia-Indonesia Business Forum(AIBF) Menteri Keuangan New South Wales Courtney Housos dan Menteri Perbaikan Regulasi dan Fair TradingNew South Wales Anoulack Chanthivong. 
     
    AIBF tersebut terselenggara atas dukungan dari Australia Department of Foreign Affairs and Trade, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Fitzpatrick & Co, serta KPMG. 

    Wamen Todotua juga menyampaikan bagaimana kondisi kerjasama Indonesia Australia melalui IA CEPA dan contoh beberapa perusahaan Australia yang sudah berhasil melakukan investasi ke Indonesia.
     
    Senada dengan Todotua, Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Hubungan Luar Negeri Benardino M. Vega, mendorong agar kerja sama antara pengusaha Indonesia dan Australia semakin kuat. Menurutnya, kerja sama yang sudah terjalin dengan baik antara kedua negara harus ditingkatkan, terutama dalam mendukung pembangunan sektor-sektor prioritas yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

    “Kedua negara memiliki visi yang sama dalam melihat ASEAN sebagai kawasan yang strategis, dan kami terus mengeksplorasi peluang kerja sama di berbagai sektor, termasuk mineral kritis. Setiap tahun, ada inisiatif baru dalam bidang ini, dan kita perlu membangun lebih banyak kemitraan bisnis ke bisnis (B2B) di sektor ini. Indonesia dan Australia dapat bekerja sama dalam sektor mineral dengan lebih erat, karena menemukan mitra yang tepat di kedua negara sangatlah penting,” ujar Bernardino.
     
    Selama lima tahun terakhir (periode 2019 -2024), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat Australia berada di peringkat ke-10 negara dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia dengan total investasi USD2,7 miliar. Lima sektor investasi yang paling diminati antara lain Pertambangan (59,4%), Hotel dan Restoran (7,9%), Jasa Lainnya (7,1%), Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (4,7%), dan Perikanan (4,7%). (*)

  • Mengakhiri Ketergantungan pada Energi Bersubsidi

    Mengakhiri Ketergantungan pada Energi Bersubsidi

    loading…

    Sampe L. Purba. Foto/Istimewa

    Sampe L. Purba
    Peneliti Senior pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Strategis, Alumni PPRA Lemhannas RI

    SELAMA bertahun-tahun, wacana energi terbarukan terus didorong sebagai solusi utama bagi ketahanan energi nasional. Namun, kenyataannya, banyak dari sumber energi terbarukan masih belum viable secara ekonomi, memiliki keterbatasan infrastruktur, dan bergantung pada subsidi yang besar. Sementara itu, Indonesia memiliki sumber daya energi fosil yang melimpah, terutama batubara , yang dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk memenuhi kebutuhan energi nasional secara lebih realistis dan berkelanjutan.

    Swasembada energi bukan hanya tentang transisi ke energi hijau, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap energi yang terjangkau dan dapat diandalkan. Untuk itu, pemanfaatan briket batubara emisi terkendali dapat menjadi solusi strategis guna mengurangi ketergantungan pada energi bersubsidi dan menciptakan ketahanan energi yang lebih mandiri.

    Garis Kemiskinan dan Akses EnergiBadan Pusat Statistik (BPS) menetapkan garis kemiskinan nasional sebesar Rp 583.000 per kapita per bulan atau sekitar 1,19 dolar AS per hari. Sementara itu, menurut standar Bank Dunia untuk negara berpendapatan menengah atas (UMIC), batas kemiskinan adalah 6,85 dolar AS per hari. Perbedaan standar ini menunjukkan bahwa ukuran kemiskinan harus dilihat dalam konteks lokal, termasuk faktor daya beli dan intervensi kebijakan pemerintah seperti subsidi energi.

    Subsidi energi memainkan peran penting dalam mengurangi dampak kemiskinan energi. Pada tahun 2025, total subsidi energi yang mencakup LPG, BBM, dan listrik diperkirakan mencapai Rp 203,41 triliun, meningkat dari Rp 108,84 triliun pada tahun 2020. Meskipun program subsidi ini belum sepenuhnya tepat sasaran, mereka tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat miskin terhadap energi. Namun, ketergantungan terus-menerus pada subsidi energi bukanlah strategi yang berkelanjutan. Diperlukan solusi alternatif yang lebih mandiri dan tidak membebani anggaran negara secara terus-menerus.

    Kondisi Demografi dan Tantangan PembangunanIndonesia menghadapi tantangan demografi yang signifikan. Dengan rasio ketergantungan (dependency ratio) sebesar 48%, setiap 100 penduduk usia produktif [14 – 65 tahun] harus menanggung 48 orang usia non-produktif. Di beberapa daerah seperti Nusa Tenggara Timur, angka ini bahkan mencapai 60%. Kondisi ini menambah beban ekonomi dan menuntut adanya investasi besar dalam sektor energi dan infrastruktur guna meningkatkan produktivitas nasional. Apabila Negara tidak mampu menyediakan lapangan kerja kepada usia produktif, maka bonus demografi ini akan berpotensi menjadi beban demografi atau bencana demografi.

    Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan swasembada energi adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang masih tinggi, yaitu sekitar 6,33%. Angka ini menunjukkan bahwa investasi yang diperlukan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi 1% lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya yang memiliki ICOR sekitar 4-5%. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan investasi dan efisiensi energi yang lebih baik untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

    Pembangunan sektor energi yang inklusif tidak hanya bertujuan meningkatkan ketersediaan energi tetapi juga membuka lapangan kerja baru. Pengembangan energi terbarukan, seperti biogas dari limbah pertanian dan tenaga surya untuk desa-desa terpencil, dapat menjadi solusi ganda dalam meningkatkan akses energi dan mendorong ekonomi lokal. Namun, pendekatan ini masih membutuhkan investasi besar, memiliki keterbatasan teknologi, dan belum mampu menggantikan kebutuhan energi dalam skala besar. Oleh karena itu, solusi berbasis energi fosil yang lebih terkontrol, seperti briket batubara emisi rendah, bisa menjadi alternatif yang lebih realistis.

    Pemanfaatan Briket Batubara: Solusi dan Strategi KebijakanSelain mengandalkan subsidi dan elektrifikasi, salah satu alternatif solusi yang dapat diperkenalkan adalah pemanfaatan briket batubara sebagai sumber energi rumah tangga. Indonesia memiliki cadangan batubara yang sangat besar, dengan produksi tahunan mencapai 836 juta ton, di mana sekitar 60% merupakan low-rank coal yang ideal untuk diolah menjadi briket. Sebagian besar batubara ini diekspor dalam bentuk bulk, sementara konsumsi domestik, baik untuk industri maupun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), mencapai sekitar 233 juta ton per tahun untuk kebutuhan domestik dan 555 juta ton untuk ekspor.

    Briket batubara memiliki beberapa keunggulan, seperti ketersediaan melimpah, harga terjangkau, serta kemudahan distribusi yang dapat menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Jika dibandingkan dengan energi terbarukan yang masih bergantung pada subsidi, briket batubara dapat memberikan solusi energi yang lebih mandiri dan efisien bagi masyarakat miskin. Namun, tantangan utama dalam penggunaannya adalah emisi CO2 dan polusi udara yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan teknologi yang mampu mengurangi emisi CO2 dan meningkatkan efisiensi pembakaran, seperti penggunaan adsorben karbon, teknologi gasifikasi skala kecil, serta desain tungku yang lebih ramah lingkungan.

    Pemerintah dapat mendorong riset dan investasi dalam pengembangan briket batubara yang lebih bersih, sekaligus memperkenalkan program subsidi atau insentif untuk rumah tangga yang beralih menggunakan briket sebagai alternatif LPG dan listrik. Dengan strategi ini, ketahanan energi dapat lebih terjamin tanpa terlalu bergantung pada subsidi bahan bakar impor.

    Beberapa strategi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mendukung penggunaan briket batubara antara lain:
    • Pengembangan infrastruktur distribusi briket batubara, sehingga dapat menjangkau daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik atau distribusi LPG.
    • Insentif bagi industri kecil dan menengah untuk memproduksi briket batubara berkualitas tinggi yang rendah emisi.
    • Dukungan riset dan pengembangan teknologi pembakaran bersih, sehingga briket batubara menjadi lebih ramah lingkungan dan efisien.
    • Kampanye edukasi dan pelatihan bagi masyarakat mengenai penggunaan briket batubara, agar mereka memahami manfaat dan cara penggunaannya secara optimal.
    • Perbandingan biaya antara briket batubara dan energi terbarukan, untuk menunjukkan bahwa briket lebih feasible secara ekonomi bagi rumah tangga menengah ke bawah dan industri kecil.

    Mewujudkan swasembada energi tidak hanya tentang meningkatkan produksi dan efisiensi energi, tetapi juga tentang memastikan bahwa energi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Alih-alih terus bergantung pada subsidi energi atau mengejar solusi energi hijau yang belum sepenuhnya siap, Indonesia perlu mempertimbangkan solusi yang lebih realistis dan mandiri, seperti pemanfaatan briket batubara emisi rendah.

    Dengan strategi yang berbasis data dan kebijakan yang lebih tepat sasaran, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai ketahanan energi yang berkelanjutan sekaligus mengurangi kemiskinan. Tantangan ini memang kompleks, tetapi dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat menuju kemandirian energi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

    (zik)

  • MRT Beri Tarif Khusus Cuma Rp234 Besok, Cek Syarat & Ketentuannya!

    MRT Beri Tarif Khusus Cuma Rp234 Besok, Cek Syarat & Ketentuannya!

    Bisnis.com, JAKARTA — PT MRT Jakarta (Perseroda) memberikan tarif khusus Rp234 seharian dalam rangka Hari MRT 2025 pada Senin (24/3/2025). 

    Berdasarkan pengumuman resmi MRT, promo tarif spesial ini dapat dinikmati dengan melakukan pembelian tiket QR di aplikasi MyMRTJ atau Kredivo. Periode program hanya berlangsung pada 24 Maret 2025. 

    “Program berlaku untuk pembelian tiket perjalanan MRT menggunakan metode pembayaran dengan blu by BCA, Gopay, AstraPay dan Kredivo melalui Aplikasi MyMRTJ,” tulis pengumuman MRT, dikutip minggu (23/3/2025). 

    Promo berlaku satu kali untuk satu pengguna pada hari tersebut. Adapun, kuota promo yang disediakan terbatas. 

    Untuk diketahui, MRT Jakarta merupakan moda transportasi cepat yang menghubungkan kawasan selatan dan pusat Jakarta melalui jalur Lebak Bulus–Bundaran HI dengan panjang sekitar 16 km dan 13 stasiun, yang terdiri atas 7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah. 

    Rute ini dimulai dari Stasiun Lebak Bulus dan berakhir di Stasiun Bundaran HI, melewati stasiun-stasiun penting seperti Blok M BCA, ASEAN, Senayan, Istora Mandiri, dan Dukuh Atas BNI. 

    Tarif MRT Jakarta bervariasi tergantung jarak tempuh, berkisar antara Rp3.000 hingga Rp14.000 per perjalanan, dengan metode pembayaran menggunakan kartu uang elektronik, QR code, atau tiket perjalanan tunggal (SJT). 

    MRT Jakarta beroperasi setiap hari dengan jam layanan mulai pukul 05.00 hingga 24.00 WIB pada hari kerja dan 06.00 hingga 24.00 WIB pada akhir pekan serta hari libur, dengan frekuensi kedatangan kereta setiap 5-10 menit sekali.