Xcloud.id

Organisasi: ASEAN

  • Tarif Impor Trump Akan Berdampak Besar buat Indonesia

    Tarif Impor Trump Akan Berdampak Besar buat Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia merupakan negara yang bakal terdampak besar atas keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menaikkan tarif impor sebesar 32%.

    Direktur Program Indef Eisha Maghfiruha Rachbini mengatakan secara rata-rata tahunan, pangsa pasar ekspor Indonesia ke negara tujuan AS sebesar 10,3%, terbesar kedua setelah ke China. Dengan adanya penerapan tarif impor baru tersebut, tentu akan berdampak langsung terhadap produksi di Indonesia.

    “Penerapan tarif impor baru pada produk-produk ekspor Indonesia ke AS akan berdampak langsung. Tarif impor baru tersebut akan menyebabkan penurunan ekspor Indonesia ke AS secara signifikan,” kata Eisha kepada Beritasatu.com, Kamis (3/4/2025).

    Lebih lanjut, Eisha menjelaskan secara terperinci berbagai produk yang bakal terdampak, di antaranya tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, dan perikanan.

    “Secara teori, dengan adanya penerapan tarif, akan terjadi trade diversion dari pasar yang berbiaya rendah ke pasar yang berbiaya tinggi. Akan berdampak pada biaya yang tinggi bagi pelaku ekspor untuk komoditas unggulan, seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, dan produk pertanian. Dampaknya adalah melambatnya produksi dan berkurangnya lapangan pekerjaan,” bebernya.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump, pada Kamis (3/4/2025) WIB, mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang menargetkan sejumlah negara, termasuk beberapa mitra dagang terdekat AS.

    Dalam pidato di Taman Mawar Gedung Putih dengan latar belakang bendera AS, Trump menerapkan tarif impor tinggi terhadap China dan Uni Eropa. Ia menyebut hari itu sebagai Hari Pembebasan. “Selama bertahun-tahun, negara kita telah dieksploitasi oleh berbagai negara, baik sekutu maupun lawan,” ujar Trump.

    Selain Indonesia, China juga terdampak kebijakan ini dengan tarif 34%. Negara Tirai Bambu tersebut menjadi yang pertama disebut oleh Trump saat mengumumkan kebijakan tarif baru.

    Di kawasan ASEAN, beberapa negara juga dikenakan tarif impor yang tinggi, seperti Thailand dengan 36% dan Vietnam dengan 46%. Tidak hanya negara-negara Asia, sekutu AS pun ikut terkena kebijakan tarif impor Trump ini, di antaranya Uni Eropa (20%), Jepang (24%), serta Korea Selatan (25%).

  • PCO Ungkap Strategi Prabowo Hadapi Tarif Trump, Salah Satunya Masuk BRICS

    PCO Ungkap Strategi Prabowo Hadapi Tarif Trump, Salah Satunya Masuk BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, terutama terkait penerapan tarif timbal balik (reciprocal tariff) 32% untuk produk Indonesia yang dijual ke pasar Negeri Paman Sam.

    Untuk diketahui, Presiden Trump telah secara resmi mengumumkan kebijakan tarif impor minimum 10% ke semua negara dan tarif lebih tinggi di kisaran 40% hingga 50% untuk sejumlah penyumbang defisit neraca perdagangan terbesar. Kebijakan itu diumumkan Trump di Gedung Putih pada Rabu sore (2/4/2025), waktu setempat. 

    Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Noudhy Valdryno mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah merancang berbagai kebijakan strategis sejak hari pertama dilantik. 

    “Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik. Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia,” kata Noudhy melalui siaran pers, Kamis (3/4/2025).

    Tiga kebijakan strategis yang dimaksud oleh Noudhy yaitu perluasan mitra dagang Indonesia, percepatan hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan penguatan resiliensi konsumsi dalam negeri. 

    Dalam perluasan mitra dagang, Noudhy mengatakan Prabowo telah mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) pada minggu pertama setelah dilantik. Blok kerja sama itu tercatat berkontribusi pada 40% nilai perdagangan global. Noudhy menyebut keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral. 

    Selain keanggotan daam BRICS, Indonesia tercatat telah menandatangani perjanjian kerja sama seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara Asean dan Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Blok kerja sama perdagangan bebas dan investasi ini mencakup 27% perdagangan global, serta aksesi ke OECD yang mencakup 64% perdagangan global. 

    RI juga telah mengikat diri dalam sejumlah perjanjian dagang multilateral lainnya meliputi CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA, serta perjanjian bilateral dengan Korea Selatan, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chile, dan berbagai negara lainnya. 

    Untuk aspek percepatan hilirisasi SDA, Noudhy menyebutkan bahwa Indonesia telah menerapkannya pada komoditas nikel sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasil dari hilirisasi ini terlihat dari lonjakan ekspor nikel dan turunannya dari hanya USS$3,7 miliar pada 2014 menjadi US$34,3 miliar pada 2022. 

    Hilirisasi, terang Noudhy, nantinya juga akan didukung dengan adanya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia itu akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. 

    “Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan,” imbuhnya.

    Ketiga, memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri. Prabowo disebut memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program itu ditargetkan mencapai seluruh target penerima manfaat yakni 82 juta pada 2025. 

    Program lain yang dinilai memperkuat ketahanan konsumsi dalam negeri di antaranya adalah rencana pendirian 80.000 Koperasi Desa Merah Putih.

    “Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Noudhy.

    Penerapan tarif impor timbal balik 32% untuk produk asal Indonesia dilakukan pemerintahan Donald Trump menyusul defisit neraca perdagangan yang melebar. Kenaikan tarif ini turut menyasar mitra dagang AS di Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam, Thailand, Malaysia dan Kamboja.

    “Sebagaimana terindikasi pada defisit tahunan perdagangan barang AS yang besar dan terus menerus, hal ini merupakan ancaman yang luar biasa terhadap keamanan nasional dan ekonomi AS,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi Gedung Putih, Kamis (3/4/2025). 

    Trump pun mengakui bahwa defisit neraca perdagangan yang terus menerus dialami AS berdampak pada pelemahan sektor manufaktur di negaranya.

    Trump juga menyoroti perbedaan jomplang antara besaran tarif rata-rata yang diterapkan oleh AS dan negara mitranya atas barang-barang yang diperdagangkan. Dia memberi contoh besaran tarif untuk impor kendaraan yang masuk AS di level 2,5%, sementara Uni Eropa, India dan China masing-masing menerapkan tarif rata-rata sebesar 10%, 70% dan 15% untuk produk serupa.

    Untuk saklar jaringan, AS menerapkan tarif impor 0%, sementara itu India menerapkan 10%. 

    “Brasil dan Indonesia menerapkan tarif lebih tinggi untuk etanol yakni 18% dan 30%, jauh dari AS yakni 2,5%,” paparnya.

  • Pemerintahan Prabowo Siapkan Langkah Strategis Respons Tarif Impor 32 Persen dari Trump – Halaman all

    Pemerintahan Prabowo Siapkan Langkah Strategis Respons Tarif Impor 32 Persen dari Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak tinggal diam setelah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengumumkan kenaikan tarif impor produk Indonesia 32 persen dari sebelumnya 10 persen.

    Langkah resiprokal ini diambil AS sebagai respons terhadap kebijakan perdagangan internasional yang dinilai merugikan mereka.

    Keputusan ini diperkirakan akan berdampak signifikan pada daya saing ekspor Indonesia, terutama di pasar AS. Produk utama Indonesia yang terancam terdampak termasuk elektronik, tekstil, alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, serta produk perikanan seperti udang.

    Menanggapi hal ini, pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai strategi untuk memitigasi dampak negatif terhadap ekonomi domestik.

    “Kami akan menghitung dampak langsung terhadap sektor-sektor utama ekspor Indonesia dan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampaknya,” ujar Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam keterangan resminya, Kamis (3/4/2025).

    Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional

    Selain mengantisipasi dampak perdagangan, pemerintah juga berfokus pada stabilitas ekonomi domestik. Salah satu langkah yang diambil adalah menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global akibat pengumuman tarif AS.

    Pemerintah bersama Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valuta asing tetap terjaga, guna mendukung pelaku usaha dan menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

    “Sejak awal tahun ini, kami sudah menyiapkan strategi dan melakukan negosiasi dengan AS untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal ini,” tambah Kemlu.

    Pemerintah juga telah membentuk tim lintas kementerian dan lembaga yang berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia di AS dan pelaku usaha nasional untuk menghadapi tantangan ini.

    Langkah-langkah Diplomatik dan Negosiasi Langsung

    Pemerintah Indonesia juga memastikan akan terus berkomunikasi dengan Pemerintah AS. Termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung.

    Salah satu fokus utama dalam negosiasi adalah menyelesaikan isu-isu yang diangkat dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan oleh US Trade Representative.

    “Sebagai bagian dari negosiasi, Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS,” tulis keterangan Kelu menambahkan.

    Bahkan, Presiden Prabowo juga telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan Deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier.

    Kerjasama ASEAN untuk Memperkuat Daya Saing

    Indonesia mengajak negara-negara ASEAN untuk bersikap tegas dan keras dalam merespon kebijakan sosial ekonomi global yang dinilai diskriminatif dan merugikan kepentingan rakyat.  (ist)

    Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan Malaysia, yang saat ini memegang Keketuaan ASEAN, untuk menyusun langkah bersama mengingat tarif ini juga berdampak pada seluruh negara anggota ASEAN.

    “Hal ini juga sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi” jelasnya.

    Pemerintah Indonesia meyakini, dengan langkah-langkah strategis ini, iklim investasi akan semakin membaik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di Indonesia.

    Trump: “Hari Pembebasan Ekonomi” bagi AS

    Pada 2 April 2025, Presiden Trump mengumumkan kebijakan tarif ini, menyebutnya sebagai langkah penting dalam “pembebasan ekonomi” Amerika Serikat. Dalam pidatonya di Gedung Putih, Trump menyatakan, “Hari ini adalah salah satu hari terpenting dalam sejarah Amerika. Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kita.”

    Pengenaan tarif ini akan berlaku mulai 9 April 2025, dan akan berdampak pada lebih dari 60 negara, termasuk Indonesia. Dengan langkah ini, AS berharap dapat menyeimbangkan ketimpangan perdagangan internasional yang mereka nilai merugikan perekonomian mereka.

    Pemerintah Indonesia, bersama dengan negara-negara ASEAN, tetap optimis bahwa strategi yang telah disiapkan akan mampu mengatasi tantangan ini dan meminimalkan dampak negatif bagi perekonomian domestik.

  • Ini Tiga Senjata Presiden Prabowo Hadapi Tarif Trump

    Ini Tiga Senjata Presiden Prabowo Hadapi Tarif Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengklaim sudah menyiapkan strategi menangkal dampak kebijakan Presiden AS Donald Trump terkait tarif impor.

    Menurut Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Noudhy Valdryno ada tiga “Gebrakan besar” yang sudah dilakukan jauh hari untuk menghadapi gejolak.

    Noudhy menjelaskan Presiden bahkan sudah merancang berbagai kebijakan strategis itu sejak hari pertama dilantik.

    “Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik. Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia,” kata Noudhy, dalam keterangan resmi, Kamis (3/4/2025).

    Ia mengatakan bahwa ketiga kebijakan ini bersinergi mampu membawa Indonesia tetap tumbuh dan berkembang meskipun dalam situasi disrupsi ekonomi global. Tiga kebijakan itu antara lain:

    1. Perluasan Mitra Dagang

    Noudhy menjelaskan bergabungnya Indonesia dalam aliansi ekonomi BRICS memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.

    Menurutnya, keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral. Indonesia telah menandatangani perjanjian seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN dan Australia, RRT, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, yang mencakup 27% perdagangan global, serta aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64% perdagangan global. Termasuk beberapa perjanjian dagang lainnya CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.

    Selain berbagai perjanjian dagang multilateral, Indonesia juga memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Korea, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chile, dan berbagai negara lainnya.

    2. Percepatan Hilirisasi Sumber Daya Alam

    Menurut Noudhy, pemerintahan Prabowo memprioritaskan kebijakan hilirisasi. Salah satu contoh sukses adalah komoditas nikel. Selain itu Prabowo juga telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara yang diklaim untuk mempercepat hilirisasi Sumber Daya Alam strategis.

    “BPI Danantara akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan,” katanya.

    3. Penguatan Konsumsi Dalam Negeri

    Menurut Noudhy Program Makan Bergizi Gratis dan pendirian 80.000 koperasi desa merah putih bertujuan meningkatkan konsumsi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor, serta memperkuat perekonomian domestik. Diharapkan dari program itu dapat mendongkrak konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 54% dari PDB Indonesia.

    “Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Noudhy.

    (mkh/mkh)

  • Pemerintah Sebut Ekspor RI Ini Bakal Terdampak Tarif Baru Trump

    Pemerintah Sebut Ekspor RI Ini Bakal Terdampak Tarif Baru Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memberlakukan tarif impor baru yang totalnya lebih lebih besar dari sebelumnya. Hal itu disebabkan adanya tarif resiprokal selain dari basis tarif sebesar 10% yang diterapkan ke semua negara.

    Indonesia dikenakan tarif resiprokal sebesar 32%. Tarif ini akan mulai berlaku mulai 9 April 2025 mendatang.

    Menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan pengenaan tarif baru ini ini akan berdampak signifikan terhadap Indonesia.

    “Pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furniture, udang dan produk-produk perikanan laut,” kata Susiwijono, dalam keterangan resmi, Kamis (3/4/2025).

    Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menghitung dampak pengenaan tarif baru terhadap sektor-sektor tersebut, hingga ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

    Selain itu pemerintah akan mengambil langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia.Salah satunya pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pasca pengumuman.

    “Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” katanya.

    Menurutnya, sejak awal tahun pemerintah telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS. Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.

    Susiwijono menjelaskan pemerintah akan terus berkomunikasi dengan pemerintah AS terkait hal ini. Selain itu sebagai bagian dari negosiasi pemerintah juga telah mengambil langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.

    “Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Measures (NTMs),” katanya.

    Menurut Susiwijono mengungkapkan ini sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    “Langkah kebijakan strategis lainnya akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas. Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan Asean untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS,” lanjutnya.

    (mkh/mkh)

  • RI Siapkan Strategi Hadapi Kebijakan Tarif Impor 32 Persen oleh Donald Trump – Halaman all

    RI Siapkan Strategi Hadapi Kebijakan Tarif Impor 32 Persen oleh Donald Trump – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Pemerintah Indonesia buka suara dalam hal penetapan tarif impor barang-barang ke Amerika Serikat sebesar 32 persen dari basis tarif sebesar 10 persen.

    Kenaikan tarif resiprokal itu akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025.

    Melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI), Indonesia menyampaikan keterangan resmi sebagai berikut seperti dikutip Tribunnews.com pada Kamis (3/4/2025).

    Indonesia menilai, pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS, dimana selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.

    Karena itu, pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

    Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia.

    “Pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) ditengah gejolak pasar keuangan global paska pengumuman tarif resiprokal AS. Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” tulis keterangan tersebut.

    Sejak awal tahun ini, Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.

    Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.

    Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS.

    Sebagai bagian dari negosiasi, Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.

    Sebelumnya Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan Deregulasi yaitu penyederhaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier. 

    Hal ini juga sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    Langkah kebijakan strategis lainnya akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki iklim invetasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas.

    Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS.

    Diketahui Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif impor terbaru itu pada hari Rabu, 2 April 2025 waktu Amerika Serikat atau Kamis pagi waktu Jakarta.

    Total ada 60 negara yang terkena aturan tarif itu.

    Korea Selatan Melawan

    Korea Selatan langsung merespons kebijakan Donald Trump yang mengenakan tarif resiprokal sebesar 25 persen.

    Penjabat Presiden Korea Selatan Han Duck-soo meminta menteri perindustriannya untuk menganalisis isi tarif dan secara aktif bernegosiasi dengan Washington untuk meminimalkan dampaknya.

    “Ketika perang dagang global sudah menjadi kenyataan, pemerintah harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengatasi krisis perdagangan,” kata Han dalam pertemuan dengan menteri keuangan dan pejabat tinggi lainnya, dikutip dari Reuters pada Kamis (3/4/2025).

    Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan Ahn Duk-geun menyebut pihaknya menyesalkan adanya tarif impor resiprokal ini.

    Namun, ia mengatakan Seoul akan terus berkonsultasi bersama para pejabat AS, termasuk yang senior, terkait dengan tarif ini.

    Donald Trump dalam pidatonya secara khusus menyoroti Korea Selatan dan Jepang.

    Ia menyebut mereka sebagai yang terburuk karena melakukan praktik perdagangan tidak adil terhadap Amerika Serikat.

  • Soal Tarif Impor Trump, Menko Airlangga: Kita Akan Negosiasi Langsung

    Soal Tarif Impor Trump, Menko Airlangga: Kita Akan Negosiasi Langsung

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) soal pengenaan tarif resiprokal atau impor kepada Indonesia sebesar 32%. Bahkan, kata Airlangga, Pemerintah akan mengirimkan delegasi ke pemerintah AS untuk menegosiasikan lagi tarif impor tersebut.

    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” ujar Airlangga kepada wartawan, Kamis (3/4/2025).

    Airlangga mengakui, sejak awal tahun ini, Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif impor AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintahan Donald Trump. Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.

    Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS. Terutama, kata dia, yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.

    “Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan non-tariff measures (NTMs),” tuturnya.

    Dikatakan juga pengenaan tarif impor ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.

    “Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” jelas Airlangga.

    Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, Pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas yield surat berharga negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global paska pengumuman tarif impor AS. Bersama Bank Indonesia, tambah dia, pemerintah juga terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

    “Kita juga memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” ungkap dia.

    Selain itu, kata Airlangga, langkah kebijakan strategis lainnya akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas.

    “Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif impor AS,” pungkas Airlangga.

  • Respons Pemerintah Indonesia terhadap Tarif 32% Trump, Siap Kirim Delegasi ke Washington

    Respons Pemerintah Indonesia terhadap Tarif 32% Trump, Siap Kirim Delegasi ke Washington

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia buka suara atas penerapan tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32% yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu sore (2/4/2025) waktu setempat. Pemerintah siap mengirim delegasi untuk menemui pejabat pemerintah AS.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam pernyataan resmi mengakui pengenaan tarif timbal balik Trump akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.

    Selama ini, sambungnya, ekspor utama Indonesia ke pasar AS mencakup produk elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit (palm oil), karet, furnitur, serta udang dan produk-produk perikanan laut.

    Susi menjelaskan pemerintah akan menghitung dampak pengenaan tarif baru terhadap sektor-sektor tersebut secara khusus dan perekonomian nasional secara umum. Dia menegaskan pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatifnya.

    Contohnya, tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, serta para pelaku usaha nasional telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS. 

    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah AS,” kata Susi dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).

    Sebagai bagian dari negosiasi, pemerintah akan menjawab berbagai permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan Perwakilan Perdagangan AS (US Trade Representative/USTR).

    Susi juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis, perbaikan struktural, serta kebijakan deregulasi atau penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan hambatan nontarif atau Non-Tariff Measures (NTMs).

    Dia melanjutkan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas. Dia mencontohkan, pemerintah telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan Asean untuk mengambil langkah bersama.

    “Mengingat 10 negara Asean seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS,” jelasnya.

    Selain itu, pemerintah akan berupaya menjaga stabilitas imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global setelah Trump mengumumkan tarif baru ini.

    Dia mengemukakan bahwa pemerintah bersama Bank Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga, sehingga tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

    Kebijakan Trump

    Sebagai informasi, Trump resmi menetapkan tarif minimum sebesar 10% untuk seluruh mitra dagang AS, tak terkecuali negara dalam kategori miskin atau least developed countries (LDCs). Sementara itu, negara-negara yang dianggap menerapkan hambatan perdagangan tinggi bagi produk-produk AS akan menjadi sasaran tarif yang lebih besar.

    Trump dalam banyak pidatonya beralasan bahwa penerapan tarif tinggi ditujukan untuk mewujudkan anggaran yang berimbang (balance budget) alias defisit APBN nol persen terhadap produk domestik bruto dalam masa pemerintahannya.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dikutip dari Reuters.

    Produk-produk Indonesia sendiri dikenai tarif timbal balik sebesar 32%. Padahal, sebelumnya hanya 10%—bahkan beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

    Mengutip data USTR, nilai total perdagangan Indonesia dan AS mencapai US$38,3 miliar sepanjang 2024 dengan ekspor AS ke Indonesia bernilai US$10,2 miliar dan impor sebesar US$28,1 miliar.

    Impor dari Indonesia yang lebih besar membuat AS membukukan defisit perdagangan sebesar US$17,9 miliar pada 2024. Defisit ini melebar 5,4% dibandingkan dengan 2023 yang berada di angka US$923 juta.

  • PCO paparkan tiga langkah Presiden hadapi gejolak global, termasuk tarif AS

    PCO paparkan tiga langkah Presiden hadapi gejolak global, termasuk tarif AS

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) memaparkan tiga langkah Presiden Prabowo Subianto mengantisipasi dan menghadapi gejolak global yang salah satunya akibat kebijakan tarif barang-barang impor oleh Pemerintah Amerika Serikat.

    Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Noudhy Valdryno kepada wartawan di Jakarta, Kamis, menjelaskan tiga langkah Presiden Prabowo itu mencakup memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri.

    “Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Noudhy.

    Ia yakin tiga kebijakan itu, diperkuat dengan strategi geopolitik yang matang, mampu menjaga perekonomian Indonesia tetap tumbuh di tengah disrupsi dan gejolak ekonomi global.

    Dalam siaran resminya di Jakarta, Kamis, PCO kemudian menjelaskan tiga kebijakan Presiden Prabowo itu, yakni yang pertama, memperluas mitra dagang Indonesia.

    “Pada minggu pertama setelah dilantik, Presiden Prabowo mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), sebuah kelompok ekonomi yang mencakup 40 persen perdagangan global. Langkah itu semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional,” jelas Noudhy.

    Ia berpendapat keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral yang telah ditandatangani Indonesia, di antaranya Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN dan Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

    Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, juga melanjutkan upaya bergabung sebagai anggota tetap Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), kemudian meneruskan negosiasi beberapa perjanjian dagang lainnya, antara lain CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.

    Langkah kedua yang dijalankan Presiden, sebagaimana disampaikan oleh PCO, yaitu mempercepat hilirisasi sumber daya alam.

    “Sumber daya alam Indonesia yang melimpah selama ini sering kali diekspor dalam bentuk bahan mentah. Untuk meningkatkan nilai tambah, Presiden Prabowo memprioritaskan kebijakan hilirisasi industri,” kata Noudhy.

    Ia melanjutkan salah satu strategi mempercepat hilirisasi ialah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    “Danantara akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan,” kata Noudhy.

    Langkah ketiga, ujar Noudhy, ialah memperkuat daya beli dalam negeri.

    “Gebrakan ketiga adalah memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. Salah satu program unggulan Presiden Prabowo adalah program makan bergizi gratis, yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025,” kata Noudhy.

    Kemudian, Presiden Prabowo juga berencana membentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih yang bertujuan memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perputaran uang di daerah.

    “Upaya ini bukan hanya akan meningkatkan konsumsi dalam negeri, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat perekonomian domestik. Dengan mendongkrak konsumsi rumah tangga, yang mencakup 54 persen dari PDB Indonesia, program ini akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Deputi PCO itu.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Fakta-Fakta soal Tarif Trump: Alasan RI Kena 32% hingga Sektor Terdampak

    Fakta-Fakta soal Tarif Trump: Alasan RI Kena 32% hingga Sektor Terdampak

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi mengumumkan tarif timbal balik ke ratusan negara mitra dagangnya pada Selasa (2/4/2025) waktu setempat. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak kebijakan tersebut.

    Kebijakan ini menetapkan bahwa semua negara akan dikenakan tarif setidaknya 10% ke depannya, sedangkan negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar.

    Alasannya, seperti yang disampaikan dalam banyak pidatonya, Trump ingin mewujudkan anggaran berimbang (balance budget) alias defisit APBN nol persen terhadap produk domestik bruto dalam masa pemerintahannya.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

    Berikut Fakta-Fakta Kebijakan Tarif Trump:

    1. Indonesia Kena Tarif 32%

    Indonesia menjadi salah satu negara yang disoroti Trump. AS menganggap kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) kurang adil yang diterapkan pemerintah Indonesia tidak adil.

    “Indonesia menerapkan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, rezim perizinan impor yang kompleks, dan mulai tahun ini akan mengharuskan perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor ke dalam negeri untuk transaksi senilai US$250.000 atau lebih,” tulis keterangan resmi Gedung Putih, dikutip Kamis (3/4/2025).

    Akibatnya, Trump memutuskan menetapkan tarif 32% atas barang-barang impor asal Indonesia.

    2. Lebih Rendah dari Vietnam, Lebih Tinggi dari Malaysia

    Untuk di kawasan Asean, tarif yang dikenakan ke Indonesia (32%) lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia (24%) dan Filipina (17%).

    Sementara itu, Kamboja (49%) menjadi negara dengan tarif timbal balik tertinggi di kawasan Asean, disusul Laos (48%), Vietnam (46%), Myanmar (44%), dan Thailand (36%). Adapun, Singapura menjadi negara di Asean dengan tarif terendah yang dikenakan oleh AS yaitu 10%.

    3. 10 Negara dengan Tarif Tertinggi

    Dari 60 negara lebih yang dikenai tarif Trump, ada sembilan negara yang dikenakan tarif impor jumbo di kisaran 40% hingga 50%. Berikut 10 negara dengan yang Trump kenakan tarif terbesar:

    Lesotho (50%), Kamboja (49%), Laos (48%), Madagaskar (47%), Vietnam (46%), Sri Lanka (44%), Myanmar (44%), Suriah (41%), Mauritius (40%) dan Irak (39%).

    4. Jadwal pemberlakuan

    Meski sudah resmi diumumkan, kebijakan tarif timbal balik Trump tersebut tidak langsung berlaku. Nantinya, kebijakan tarif baru mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 waktu setempat.

    Sementara itu, tarif dasar 10% ke semua negara akan mulai berlaku pada 5 April 2025 pukul 00.01 waktu setempat.

    “Tarif ini akan tetap berlaku sampai Presiden Trump menentukan bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh defisit perdagangan dan perlakuan nontimbal balik yang mendasarinya telah terpenuhi, diselesaikan, atau dikurangi,” tulis keterangan resmi Gedung Putih.

    5. Alasan RI kena tarif 32%

    Saat ini, produk Indonesia dikenakan tarif impor sekitar 10% di AS. Kendati demikian, beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

    Oleh sebab itu, kenaikan tarif menjadi 32% untuk barang-barang Indonesia ke AS tentu akan berefek besar ke industri Tanah Air. Apalagi, AS merupakan penyumbang surplus perdagangan terbesar pada 2024 yaitu sebesar US$16,8 miliar.

    Belum lagi hampir semua ekspor komoditas utama Indonesia ke AS meningkat pada tahun 2024. Sebagian besar barang Indonesia yang diekspor ke AS adalah juga merupakan hasil manufaktur seperti peralatan listrik, alas kaki, hingga tekstil—bukan komoditas mentah.

    Sementara dari sisi AS, Indonesia merupakan penyumbang defisit terbesar ke-15.

    6. Sektor Terdampak

    Pemerintah Indonesia buka suara atas penerapan tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32% yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu sore (2/4/2025) waktu setempat. Pemerintah disebut siap mengirim delegasi untuk menemui pejabat pemerintah AS.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam pernyataan resmi mengakui pengenaan tarif timbal balik Trump akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.

    Selama ini, sambungnya, ekspor utama Indonesia ke pasar AS mencakup produk elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit (palm oil), karet, furnitur, serta udang dan produk-produk perikanan laut.

    Susi menjelaskan pemerintah akan menghitung dampak pengenaan tarif baru terhadap sektor-sektor tersebut secara khusus dan perekonomian nasional secara umum. Dia menegaskan pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatifnya.

    Sementara itu, mengacu pada dokumen Komoditas Ekspor Utama Indonesia ke Amerika Kementerian Perdagangan (Kemendag) periode Januari – Maret 2023, tiga komoditas utama yang menyumbang surplus ialah mesin & perlengkapan listrik, pakaian bukan rajutan dan pakaian rajutan.

    Berikut daftar 10 produk yang paling banyak diekspor ke AS periode Januari – Maret 2023:   

    1. Mesin & perlengkapan listrik (HS 85) : US$1.002,8 juta (share 17,21%) 

    2. Pakaian bukan rajutan (HS 62) : US$552,5 juta (share 9,48%) 

    3. Pakaian rajutan (HS 61) : US$519,0 juta (share 8,91%) 

    4. Alas kaki (HS 64) : US$466,5 juta (share 8,01%) 

    5. Minyak hewani/nabati (HS 15) : US$455,2 juta (share 7,81%) 

    6. Karet dan produk karet (HS 40) : US$428,9 juta (share 7,36%) 

    7. Perabotan (HS 94) : US$338,7 juta (share 5,81%) 

    8. Ikan dan krustasea (HS 03) : US$284,0 juta (share 4,87%) 

    9. Olahan daging dan ikan (HS 16) : US$190,6 juta (share 3,27%) 

    10. Barang dari kulit samak (HS 42) : US$181,3 juta (share 3,11%)