Xcloud.id

Organisasi: ASEAN

  • Gegara Tarif Resiprokal AS Ekspor Indonesia Terancam, Begini Startegi Pemerintah!

    Gegara Tarif Resiprokal AS Ekspor Indonesia Terancam, Begini Startegi Pemerintah!

    Jakarta: Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia membawa tantangan baru bagi ekonomi nasional. 
     
    Dengan tarif baru sebesar 32 persen dari basis tarif 10 persen yang berlaku mulai 9 April 2025, daya saing ekspor Indonesia ke AS berisiko melemah. 
     
    Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi agar dampaknya dapat diminimalkan.
    Dampak besar ke sektor ekspor
    Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kebijakan ini berdampak langsung pada berbagai sektor utama ekspor Indonesia ke AS, seperti elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit (palm oil), karet, furnitur, serta produk perikanan dan udang.

    “Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS, antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang, dan produk-produk perikanan laut,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, dilansir Antara, Jumat, 4 April 2025.
     

    Dengan tarif baru ini, harga produk Indonesia di pasar AS menjadi lebih mahal, berpotensi menurunkan daya saing dibandingkan produk dari negara lain. 
     
    Oleh karena itu, pemerintah segera melakukan penghitungan dampak ekonomi secara menyeluruh.
    Langkah strategis pemerintah
    Dalam menghadapi kebijakan tarif ini, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah, di antaranya:

    1. Menjaga stabilitas ekonomi

    Pemerintah akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk memastikan stabilitas nilai tukar rupiah serta menjaga likuiditas valuta asing (valas). 
     
    Selain itu, stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) juga menjadi perhatian utama di tengah gejolak pasar keuangan global akibat kebijakan AS ini.

    2. Negosiasi Intensif dengan AS

    Sejak awal 2025, tim lintas kementerian dan lembaga telah bernegosiasi dengan Pemerintah AS. Delegasi tingkat tinggi akan dikirim ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung demi mencari solusi terbaik bagi kepentingan Indonesia.
     

    3. Menyesuaikan regulasi untuk menjawab tantangan AS

    Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk menjawab berbagai permasalahan yang diangkat AS dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025. 
     
    Langkah ini termasuk perbaikan struktural dan kebijakan deregulasi untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia.

    4. Instruksi langsung dari presiden

    Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk menyederhanakan regulasi, menghapus aturan yang menghambat ekspor, dan memperbaiki iklim investasi guna menjaga kepercayaan pasar.

    5. Kolaborasi dengan ASEAN

    Indonesia juga berkoordinasi dengan Malaysia sebagai Ketua ASEAN untuk mengambil langkah bersama. Mengingat seluruh negara ASEAN terkena dampak tarif AS, pendekatan kolektif dianggap lebih efektif dalam menegosiasikan kebijakan ini.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • PCO Sebut Prabowo Sudah Siapkan 3 Gebrakan Besar Merespons Tarif Dagang AS – Page 3

    PCO Sebut Prabowo Sudah Siapkan 3 Gebrakan Besar Merespons Tarif Dagang AS – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Indonesia dikenakan tarif dagang sebesar 32 persen. Hal itu diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Terkait hal ini, Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Noudhy Valdryno mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah sejak jauh-jauh hari sudah mempersiapkan tiga gebrakan besar untuk menghadapi berbagai gejolak perubahan kebijakan global untuk bisa menjaga optimisme dan ketahanan ekonomi Indonesia.

    Menurut dia, Presiden Prabowo bahkan sudah merancang berbagai kebijakan strategis ini sejak hari pertama dilantik.

    “Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik. Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia,” kata Noudhy dalam keterangannya, yang dikutip Jumat (4/4/2025).

    Langkah pertama yang dimaksud adalah memperluas jaringan mitra dagang Indonesia. Pada minggu pertama setelah dilantik, Presiden Prabowo mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), sebuah kelompok ekonomi yang mencakup 40 persen perdagangan global.

    Menurut Noudhy, langkah ini semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral.

    Dia menjelaskan, Indonesia telah menandatangani perjanjian seperti RegionalComprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN dan Australia, RRT, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, yang mencakup 27 persen perdagangan global, serta aksesi ke Organisasi Kerja Sama danPembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64 persen perdagangan global, serta beberapa perjanjian dagang lainnya CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.

    “Selain berbagai perjanjian dagang multilateral, Indonesia juga memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Korea, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chile, dan berbagai negara lainnya, yang semakin memperkokohkan daya saing Indonesia di pasar internasional,” klaim Noudhy.

     

  • Jelang Pengumuman Tarif Baru Trump, Airlangga Bangun Komunikasi dengan Kongres AS

    Jelang Pengumuman Tarif Baru Trump, Airlangga Bangun Komunikasi dengan Kongres AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Beberapa jam sebelum Presiden Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif impor kepada beberapa negara, termasuk Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjalin komunikasi dengan Anggota Kongres Amerika Serikat (AS).

    Airlangga melaksanakan video conference dengan Anggota Kongres AS dari Partai Republik Carol Miller pada Selasa (1/4/2025). Agenda tersebut membahas beberapa potensi kerja sama antara Indonesia dengan Negeri Paman Sam selama masa pemerintahan Trump.

    Pertemuan virtual tersebut menyoroti pentingnya posisi Indonesia dalam tatanan kawasan Indo-Pasifik. Selain itu juga peran strategis Indonesia dalam beberapa forum multilateral seperti Asean, G20, dan APEC. 

    Melalui peran tersebut, Indonesia dapat membuka peluang kerja sama dengan AS pada beberapa sektor. Dua di antaranya adalah investasi dan perdagangan terhadap komoditas-komoditas strategis antarkedua negara.

    Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia sangat mengapresiasi hubungan bilateral yang baik dengan Amerika Serikat, baik dalam kerja sama ekonomi maupun bentuk lainnya. 

    “Untuk mendukung ketahanan pangan domestik, kami berharap bahwa kerja sama perdagangan pada komoditas pangan esensial seperti kacang kedelai dan gandum dapat diteruskan,” katanya melalui keterangan pers Kamis malam (3/4/2025).

    Congresswoman Miller menyampaikan bahwa AS akan berfokus pada tiga aspek yang menjadi prioritas hubungan dengan Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Trump, yaitu kerja sama, stabilitas kawasan, dan keamanan.

    “Good trading partners makes good friends. Kami mengapresiasi peran penting Indonesia dalam kawasan Indo-Pasifik dan ASEAN serta akan terus menjalin hubungan diplomatik secara bilateral yang baik dengan Indonesia,” jelasnya.

    Airlangga menerangkan bahwa selain kerja sama pada perdagangan di sektor pangan, potensi lain yang bisa dijalin yaitu bidang ekonomi bersih seperti carbon capture and storage (CCS) serta mineral kritis dapat diteruskan.

    “Kerja sama strategis dengan Amerika Serikat pada kedua sektor ini dapat secara signfiikan mendorong posisi Indonesia pada sektor ekonomi bersih dan rantai pasok mineral kritis global,” jelas Airlangga.

    Beberapa jam setelah pertemuan tersebut, Trump mengumumkan pengenaan tarif impor terhadap beberapa negara pada Rabu siang waktu setempat.

    Tarif baru tersebut akan mulai berlaku pada 9 April 2025. Trump menganggap kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) kurang adil sehingga menetapkan tarif 32% ke Indonesia.

    Untuk kawasan Asean, tarif yang dikenakan ke Indonesia (32%) lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia (24%) dan Filipina (17%), namun lebih rendah dibandingkan Thailand (36%).

    Sementara itu, Kamboja (49%) menjadi negara dengan tarif timbal balik tertinggi di kawasan Asean, disusul Laos (48%), Vietnam (46%), dan Myanmar (44%).

    “Indonesia menerapkan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, rezim perizinan impor yang kompleks, dan mulai tahun ini akan mengharuskan perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor ke dalam negeri untuk transaksi senilai US$250.000 atau lebih,” tulis keterangan resmi Gedung Putih, dikutip Kamis (3/4/2025). (Surya Dua Artha Simanjuntak)

     

  • Kadin Dukung Strategi Pemerintah Hadapi Kebijakan Tarif Trump

    Kadin Dukung Strategi Pemerintah Hadapi Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung sikap dan strategi pemerintah menghadapi dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff terhadap produk asal Indonesia sebesar 32%.

    Ketua Umum Kadin Anindya Novyan Bakrie mengatakan AS adalah mitra bisnis strategis Indonesia. Hal itu tercermin dalam neraca perdagangan kedua negara dan investasi. Menurutnya, hubungan Indonesia dan AS adalah hubungan saling membutuhkan. 

    “⁠Kadin mendukung keputusan pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan berbagai langkah strategis menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (4/4/2025).

    Kadin mendukung upaya komunikasi yang intens antara pemerintah dan Gedung Putih di berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS.

    “Saya yakin, kita bisa melakukan negosiasi dengan AS, antara lain  karena posisi geopolitik dan geoekonomi Indonesia. Saya  melihat pernyataan Presiden Trump merupakan  opening statement,” tegasnya. 

    Anindya mengatakan, pertanyaan Presiden Trump masih bukan keputusan final dan masih terdapat ruang negosiasi. Apalagi, lanjutnya, posisi Indonesia sangat strategis di Kawasan  Pasifik. 

    “Selain bagian dari  kekuatan ekonomi Asean, Indonesia adalah anggota APEC yang strategis. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan pimpinan negara nonblok, juga tentu menjadi pertimbangan Trump,” tambahnya. 

  • 4 Saran Pengusaha ke Prabowo buat Hadapi Perang Dagang Trump

    4 Saran Pengusaha ke Prabowo buat Hadapi Perang Dagang Trump

    Jakarta –

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani merespons kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Menurutnya sejak wacana kebijakan tarif itu beredar, dunia usaha terus memantau dinamika kebijakan perdagangan AS.

    Shinta menyebut penting untuk dipahami bahwa penerapan tarif tinggi oleh AS merupakan tantangan global yang tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga bagi seluruh negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS. Trump sendiri mengenakan tarif impor 32% terhadap Indonesia.

    “Kebijakan ini tentu menimbulkan kekhawatiran di kalangan dunia usaha maupun masyarakat luas, karena berpotensi membawa dampak signifikan terhadap stabilitas arus perdagangan internasional,” ujar Shinta saat dihubungi detikcom, Kamis (3/4/2025).

    Menyikapi kebijakan tarif timbal balik (reciprocal tariff) dari Pemerintah AS, Shinta memandang isu ini perlu ditangani secara terkoordinasi dan kolektif antara semua pemangku kepentingan, baik itu Pemerintah Indonesia maupun pelaku usaha.

    “Saat ini, kami terus berkoordinasi dengan pemerintah, baik di dalam negeri maupun melalui perwakilan di AS, serta menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan, mitra usaha, hingga perwakilan pemerintah AS untuk merumuskan langkah-langkah strategis bagi eksportir Indonesia yang terdampak,” tutur Shinta.

    Ada 4 kebijakan yang diusulkan APINDO kepada Pemerintah:1. Mendorong Kesepakatan Bilateral dengan AS

    Hal ini untuk memastikan Indonesia mendapatkan akses pasar terbaik atau paling kompetitif dan saling menguntungkan (win-win). Secara khusus, APINDO meyakini bahwa penciptaan integrasi rantai pasok antara industri Indonesia dan industri di AS perlu dilakukan.

    “Sehingga ekspor Indonesia akan dipandang sebagai upaya memperkuat daya saing industri AS, bukan sebagai ancaman. Inisiatif ini tengah kami dorong bersama pemerintah Indonesia, dan kami berharap dapat disambut dengan baik oleh Pemerintah AS,” tuturnya.

    Selain itu Shinta mendorong pendekatan tematik seperti kerja sama di sektor energi, critical minerals, dan farmasi, tanpa harus langsung masuk ke negosiasi FTA yang kompleks.

    2. Mengevaluasi Penerapan Prinsip Resiprokal Menyeluruh

    Upaya itu termasuk dengan memperhatikan tarif dan hambatan non-tarif atas produk impor dari AS ke Indonesia. Shinta menyebut hal itu guna menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan dagang kedua negara.

    3. Menstimulasi Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor Indonesia

    Diversifikasi pasar bertujuan agar kinerja ekspor nasional dapat lebih optimal dan stabil meskipun menghadapi hambatan di pasar tertentu, seperti kebijakan AS yang restriktif ini. Negara-negara di ASEAN, Timur Tengah, Amerika Latin dan Afrika memiliki potensi besar sebagai pasar pengganti AS.

    “Kami juga mendorong pemerintah untuk memanfaatkan secara maksimal perjanjian dagang yang telah ada (FTA/CEPA), serta mempercepat penyelesaian perjanjian yang masih dalam proses negosiasi, seperti Indonesia-EU CEPA (IEU-CEPA),” sebut Shinta.

    4. Dukungan Revitalisasi Industri Padat Karya

    Shinta menyatakan, pemerintah perlu mendukung revitalisasi industri padat karya serta melakukan deregulasi, guna meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar ekspor. Kenaikan tarif AS ini tentu akan berdampak pada struktur biaya produksi dan daya saing industri dalam negeri.

    “Terutama kebijakan ini akan berdampak langsung pada daya saing produk ekspor nasional, terutama sektor-sektor yang selama ini bergantung pada pasar AS, seperti tekstil, alas kaki, furniture, elektronik, batubara, olahan nikel, dan produk agribisnis,” imbuhnya.

    Reformasi kebijakan yang adaptif dan berpihak pada industri perlu terus diperkuat agar produk Indonesia tetap kompetitif secara global. Dunia usaha berharap agar kolaborasi dengan pemerintah terus diperkuat untuk menjaga stabilitas iklim usaha nasional di tengah dinamika global.

    Ketahanan ekonomi hanya dapat terjaga jika respons terhadap tantangan eksternal dibangun secara kolektif, terukur, dan berbasis dialog erat antara pemerintah dan pelaku usaha.

    “Sebagai representasi dunia usaha, dan seperti yang konsisten kami berikan kepada anggota kami, APINDO menyediakan platform untuk diskusi dan sharing best practices, dukungan advokasi, serta pendampingan agar pelaku usaha mampu menyusun strategi respons yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan terhadap kebijakan ini,” tutupnya.

    (ily/rrd)

  • Indonesia Hubungi Malaysia Tentukan Sikap ASEAN Soal Tarif Trump, Akankah Asia Tenggara Melawan?

    Indonesia Hubungi Malaysia Tentukan Sikap ASEAN Soal Tarif Trump, Akankah Asia Tenggara Melawan?

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia bergerak cepat menyikapi kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang dirilis pada Kamis 3 April 2025, Indonesia menyatakan telah menghubungi Malaysia selaku Ketua ASEAN tahun ini, untuk menyusun sikap bersama dalam merespons dampak kebijakan tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara Asia Tenggara.

    “Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS,” ujar Kemlu dalam pernyataan tertulis.

    Tarif Trump Hantam Asia Tenggara

    Pada 2 April 2025, Presiden Donald Trump secara resmi mengumumkan kebijakan tarif resiprokal yang dijuluki sebagai “Hari Pembebasan.” Kebijakan ini mengenakan tarif dasar sebesar 10 persen pada seluruh negara mitra dagang, dan tarif tambahan terhadap negara-negara dengan defisit perdagangan terbesar dengan AS.

    Indonesia dikenakan tarif tambahan sebesar 32 persen dari basis 10 persen, efektif mulai 9 April 2025. Negara ASEAN lain juga terkena dampak besar: Kamboja (49%), Laos (48%), Vietnam (46%), Myanmar (44%), Thailand (36%), Brunei dan Malaysia (24%), Filipina (17%), Singapura dan Timor-Leste (10%).

    Gedung Putih menyatakan bahwa tarif ini merupakan bagian dari upaya Presiden Trump untuk “membalikkan kerusakan ekonomi yang ditinggalkan oleh Presiden Biden.”

    “Tarif ini adalah inti dari rencana Presiden Trump untuk menempatkan Amerika di jalur menuju zaman keemasan baru,” ucapnya.

    Akan tetapi, sejumlah pengamat mempertanyakan validitas data yang digunakan pemerintah AS.

    “Sinyal penipuan penghitungan tarif ini hampir lebih buruk daripada tarif itu sendiri,” ujar Mike Bird dari The Economist di media sosial X.

    Dampak bagi Ekonomi Indonesia

    Menurut Kemlu, pengenaan tarif ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke pasar AS, terutama pada sektor elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, kelapa sawit, karet, furnitur, udang dan produk perikanan laut.

    “Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” tutur Kemlu.

    Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk segera melakukan langkah-langkah strategis dan perbaikan struktural, termasuk kebijakan deregulasi guna meningkatkan daya saing dan menjaga kepercayaan investor.
    Langkah-langkah tersebut mencakup:

    Menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan yield Surat Berharga Negara (SBN). Menjamin ketersediaan likuiditas valas untuk pelaku usaha. Melanjutkan negosiasi langsung dengan AS melalui delegasi tingkat tinggi ke Washington DC. Merespons laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 dari USTR. Diplomasi Ekonomi ASEAN

    Langkah Indonesia yang menghubungi Malaysia menjadi sinyal penting bahwa ASEAN tidak akan tinggal diam. Mengingat semua anggota ASEAN terkena tarif dalam berbagai tingkat, potensi koordinasi regional menjadi sangat krusial.

    “Kami mendesak agar ASEAN segera mengadakan pertemuan darurat tingkat menteri ekonomi untuk merespons kebijakan ini secara kolektif dan terkoordinasi,” ujar seorang pejabat senior Kemlu yang tidak ingin disebut namanya.

    Beberapa analis menilai bahwa upaya Donald Trump dapat memicu ketegangan regional dan memaksa ASEAN untuk memperkuat kerja sama ekonomi internal serta menggandeng mitra alternatif seperti Tiongkok dan Uni Eropa.

    “Tarif sewenang-wenang ini bukan hanya ancaman ekonomi, tetapi juga bisa merusak citra AS sebagai mitra strategis di Asia Tenggara,” kata Evan Feigenbaum, analis kebijakan luar negeri, melalui X.

    Dengan meningkatnya tekanan global dan regional, ASEAN dihadapkan pada tantangan besar untuk mempertahankan stabilitas ekonomi kawasan sambil mengelola hubungan dengan kekuatan besar dunia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Respons 2 Anak Buah Prabowo Redam Efek Negatif Kebijakan Tarif Trump

    Respons 2 Anak Buah Prabowo Redam Efek Negatif Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia akan terus berkomunikasi hingga mengirim delegasi ke pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait penerapan tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32%. 

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam pernyataan resmi mengakui pengenaan tarif timbal balik Trump akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.

    Selama ini, sambungnya, ekspor utama Indonesia ke pasar AS mencakup produk elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit (palm oil), karet, furnitur, serta udang dan produk-produk perikanan laut.

    Susi menjelaskan pemerintah akan menghitung dampak pengenaan tarif baru terhadap sektor-sektor tersebut secara khusus dan perekonomian nasional secara umum. Dia menegaskan pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatifnya.

    Contohnya, tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, serta para pelaku usaha nasional telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS. 

    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah AS,” kata Susi dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).

    Sebagai bagian dari negosiasi, pemerintah akan menjawab berbagai permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan Perwakilan Perdagangan AS (US Trade Representative/USTR).

    Susi juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis, perbaikan struktural, serta kebijakan deregulasi atau penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan hambatan nontarif atau Non-Tariff Measures (NTMs).

    Dia melanjutkan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas.

    Dia mencontohkan, pemerintah telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan Asean untuk mengambil langkah bersama. “Mengingat 10 negara Asean seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS,” jelasnya.

    Langkah Strategis 

    Pemerintah akan mengambil langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif dari pengenaan tarif impor Amerika Serikat terhadap produk buatan Indonesia dan akan segera mengkaji potensi dampak yang muncul.

    “Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dilansir dari Antara.

    Pemerintah mengakui bahwa pengenaan “tarif resiprokal” AS tersebut akan berdampak signifikan terhadap daya saing ekspor produk Indonesia ke AS yang selama ini didominasi produk elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, udang, dan produk perikanan laut.

    “Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” sebut pernyataan tersebut.

    Menurut pernyataan itu, pemerintah Indonesia sejak awal tahun ini telah mempersiapkan berbagai langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan terus bernegosiasi dengan pihak AS.

    Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan RI di AS, dan para pelaku usaha nasional juga terus berkoordinasi intensif untuk persiapan menghadapi tarif impor AS ini.

    Presiden Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural, serta kebijakan deregulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait non-tariff barrier.

  • 3 Langkah Strategis Prabowo Hadapi Tarif Impor Trump

    3 Langkah Strategis Prabowo Hadapi Tarif Impor Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan tiga langkah strategis menghadapi gejolak ekonomi global terutama akibat adanya kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump.

    Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Noudhy Valdryno menjelaskan tiga langkah Presiden Prabowo itu mencakup memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri.

    “Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Noudhy dikutip dari Antara, Jumat (4/4/2025).

    Noudhy meyakini ketiga kebijakan Prabowo diperkuat dengan strategi geopolitik yang matang, mampu menjaga perekonomian Indonesia tetap tumbuh di tengah disrupsi dan gejolak ekonomi global terutama akibat tarif impor Trump.

    3 Langkah Presiden Prabowo Hadapi Gejolak Ekonomi Imbas Tarif Impor Trump

    1. Memperluas Mitra Dagang Indonesia

    Pada pekan pertama setelah dilantik, Presiden Prabowo mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), sebuah kelompok ekonomi yang mencakup 40% perdagangan global. 

    Menurut Noudhy, langkah itu semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.

    Ia berpendapat keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral yang telah ditandatangani Indonesia, di antaranya Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN dan Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

    Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, juga melanjutkan upaya bergabung sebagai anggota tetap Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), kemudian meneruskan negosiasi beberapa perjanjian dagang lainnya, antara lain CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.

    3. Percepat Hilirisasi SDM

    Langkah kedua yang dijalankan Presiden Prabowo menghadapi gejolak ekonomi global pascakebijakan tarif impor Trump, adalah mempercepat hilirisasi sumber daya alam (SDM).

    “Sumber daya alam Indonesia yang melimpah selama ini sering kali diekspor dalam bentuk bahan mentah. Untuk meningkatkan nilai tambah, Presiden Prabowo memprioritaskan kebijakan hilirisasi industri,” kata Noudhy.

    Ia melanjutkan salah satu strategi mempercepat hilirisasi ialah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    “Danantara akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan,” kata Noudhy.

    3. Perkuat Daya Beli Dalam Negeri

    Langkah ketiga Presiden Prabowo, ialah memperkuat daya beli masyarakat di dalam negeri melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. 

    “Salah satu program unggulan Presiden Prabowo adalah program makan bergizi gratis, yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025,” kata Noudhy.

    Kemudian, Presiden Prabowo juga berencana membentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih yang bertujuan memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perputaran uang di daerah.

    Noudhy menyebutkan upaya ini bukan hanya akan meningkatkan konsumsi dalam negeri, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat perekonomian domestik. 

    “Dengan mendongkrak konsumsi rumah tangga, yang mencakup 54 persen dari PDB Indonesia, program ini akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya terkait langkah Prabowo menghadapi gejolak ekonomi imbas tarif impor Trump.

  • 7 Fakta Aksi SAR Indonesia Cari Korban Gempa Myanmar

    7 Fakta Aksi SAR Indonesia Cari Korban Gempa Myanmar

    Jakarta –

    Gempa bumi magnitudo (M) 7,7 mengguncang Myanmar menyebabkan ribuan warga tewas dan terluka. Pemerintah Indonesia mengirimkan tim kemanusiaan hingga bantuan kebutuhan korban gempa.

    Gempa dahsyat di Myanmar terjadi pada Jumat (28/3). Ratusan personel dari berbagai satuan ke dalam Satgas Bantuan Kemanusiaan Indonesia untuk misi kemanusiaan di Myanmar.

    Berbagai instansi terlibat dalam proses pengiriman bantuan kemanusiaan ke Myanmar, di antaranya Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), TNI-Polri, BNPB, hingga Basarnas.

    Tim Indonesia Search and Rescue (INASAR) telah berada di Napyidaw, Myanmar Base of Operation (BoO) tim INASAR. Tim INASAR langsung bekerja begitu tiba di Myanmar.

    Indonesia juga mengirimkan berbagai macam barang bantuan kemanusiaan dengan berat 124 ton senilai USD 1,2 juta. Bantuan ke Myanmar juga ada yang berasal dari pihak swasta.

    Sejumlah tahap koordinasi juga dilakukan dengan otoritas Myanmar demi kelancaran operasi bantuan kemanusiaan. Sebagai informasi, sejak 2021 Myanmar dikuasai junta militer.

    Berikut sejumlah fakta aksi SAR Indonesia dalam operasi pencarian dan penyelamatan korban gempa di Myanmar:

    1. Tim Indonesia Temui Pemerintah Myanmar

    Bangunan di Myanmar roboh dampak gempa M 7,7 (Foto: REUTERS/Stringer)

    Tim bantuan Indonesia menemui pemerintah Myanmar yang diwakili Deputy Minister for Emergency Myanmar. Pertemuan yang difasilitasi ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Center) ini untuk menyampaikan ucapan belasungkawa dan menawarkan perbantuan USAR bagi pemerintah setempat.

    Tim bantuan Indonesia diwakili Basarnas, BNPB, dan Kemlu menemui Director General dan Fire Brigade Commander untuk permintaan penugasan. Tim Indonesia pun diarahkan melakukan asesmen dan bantuan di perumahan PNS daerah Thukha Theiddhi Ward, Naypyidaw, Myanmar yang runtuh dan diperkirakan masih ada korban tertimbun.

    2. Koordinasi RI ke Myanmar soal Bantuan

    Pemerintah Indonesia bersama ASEAN berkoordinasi ketat dalam pengiriman bantuan ke Myanmar. Menlu Sugiono mengatakan seluruh kementerian luar negeri di ASEAN telah berkoordinasi soal pemberian bantuan kemanusiaan ke Myanmar.

    “Kemudian berdasarkan hasil rapat dari Kementerian Luar Negeri ASEAN juga, bahwa saat ini yang sangat dibutuhkan adalah shelter dan alat-alat serta obat-obatan, alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Oleh karena itu, kita juga mengirimkan sebagian besar dari bantuan tersebut dari apa yang mereka butuhkan,” kata Sugiono.

    Koordinasi ketat ini dilakukan agar operasi kemanusiaan terhadap korban gempa Myanmar berjalan lancar. Sebagai informasi, sempat terjadi insiden militer Myanmar menembaki konvoi Palang Merah China yang membawa bantuan ke daerah yang dilanda gempa, pada Selasa (1/4) malam.

    Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang (TNLA) mengatakan pasukan militer Myanmar menembaki konvoi 9 kendaraan menggunakan senapan mesin berat saat melewati Kotapraja Naung Cho di Negara Bagian Shan dalam perjalanan menuju Kota Mandalay.

    Lokasi serangan saat ini berada di bawah kendali TNLA, kelompok bersenjata etnis yang beroperasi di wilayah tersebut. TNLA mengatakan konvoi telah memberi tahu junta militer tentang rute dan rencana pengiriman bantuan tersebut.

    Junta militer Myanmar membenarkan serangan tersebut. Juru bicara junta, Mayor Jenderal Zaw Min Tun, mengatakan insiden itu terjadi sekitar pukul 21.30 malam. Mereka mengklaim tak ada yang terluka dalam peristiwa itu.

    3. INASAR Evakuasi Korban dari Reruntuhan

    Foto: Tim SAR Indonesia berhasil mengevakuasi 3 jasad korban gempa Myanmar dari reruntuhan. Proses evakuasi berjalan panjang. (dok Basarnas)

    Tim INASAR bersama Fire Brigades Myanmar berhasil menemukan dan mengevakuasi 3 jasad korban gempa dari reruntuhan bangunan pada Rabu (2/4). Tim Alpha yang diterjunkan melakukan pencarian awal dengan metode memanggil korban (hailing), dilanjutkan dengan menggunakan K9, memasukkan alat search cam ke reruntuhan, hingga membongkar semen menggunakan hammer drill.

    “Di lokasi tersebut ditemukan 2 titik dicurigai keberadaan korban, namun dapat dipastikan korban sudah meninggal dunia dikarenakan tidak ada respons dari korban dan sudah tercium bau menyengat,” kata Komandan regu tim Alpha INASAR, Stefanus Harrendra, dalam keterangan di akun Instagram Basarnas, @sar_nasional, Kamis (3/4/2025).

    Korban ditemukan tim INASAR dalam keadaan meninggal dunia di lantai 1 gedung, dekat area kamar mandi. Gedung di wilayah pemukiman diketahui mengalami kerusakan dengan tipe reruntuhan pancake.

    Tim INASAR juga menggunakan alat pendeteksi getaran gedung (warning alarm for stability protection/WASP) untuk dapat memastikan kondisi gedung aman untuk dimasuki. Tim SAR mengalami kesulitan dalam mengevakuasi korban ketiga karena posisi korban duduk dan tertimpa tiang penyangga bangunan/kolom.

    Komponen medis INASAR juga memberikan penanganan luka kepada anggota Fire Brigades Myanmar yang mengalami luka laserisasi.

    4. Peran ‘Walet’ K9 Polri Cari Korban

    K9 Polri bernama Walet diterjunkan untuk menemukan korban-korban genpa Myanmar, yang masih terjebak direruntuhan. (Foto: Tangkapan layar video K9 Polri)

    Anjing pelacak Polri (K9) turut disertakan dalam pencarian korban gempa di Naypyidaw, Myanmar. Dua ekor anjing pelacak yang turut serta dalam pencarian ini, K9 Gizi dan K9 Walet.

    Gizi punya spesialisasi mencari korban yang masih hidup. Sementara Walet mencari korban tewas.

    Kasubdit Cakal Direktorat Polisi Satwa Korps Sabhara Baharkam Polri Kombes Gatot Aris mengatakan sebanyak 3 jenazah ditemukan dengan bantuan penciuman K9 Walet. Pawang K9 dan tim INASAR juga telah menandai sejumlah titik reruntuhan yang diduga terdapat mayat di bawahnya.

    “Tiga mayat. Sudah banyak yang ditanda-tandain. Itu kita koordinasi ke tim evakuasi agar mereka menggunakan peralatan melakukan penggalian atau pengangkatan reruntuhan,” jelas Aris kepada detikcom.

    Tim K9 INASAR 1 yang bertugas di antaranya Iptu Erasmus sebagai K9 Officer, Aipda M. Sahid dan Bripka Hasan Musa sebagai handler K-9, serta Aipda Triyo Arbi yang bertugas sebagai veterinarian K-9.

    5. Bantuan USD 1,2 Juta dari RI

    Foto: Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa bumi di Myanmar dengan total bantuan sebesar 1,2 juta dolar AS. (dok Puspen TNI)

    Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa bumi di Myanmar dengan total bantuan sebesar 1,2 juta dolar AS. Bantuan yang dikirimkan merupakan barang-barang yang paling dibutuhkan korban sesuai hasil koordinasi dengan ASEAN.

    “Jumlah bantuan yang kita sampaikan kurang lebih ada 120 ton barang yang nilainya mencapai kurang lebih 124 ton barang. Nilainya USD 1,2 juta,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono saat melepas bantuan pemerintah Indonesia ke Myanmar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (3/4).

    Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pengiriman bantuan logistik tahap ketiga dari Pemerintah RI untuk korban bencana gempa bumi di Myanmar menjadi yang terakhir. Sebelumnya bantuan telah dikirim pada 31 Maret dan 1 April.

    “Ini merupakan tahap ketiga, sekaligus tahap terakhir. Jadi, setelah hari ini, apabila ada masyarakat Indonesia yang ingin menyumbang ke Myanmar, ini menggunakan jalur masing-masing, jadi pemerintah sudah tidak memfasilitasi lagi,” kata Suharyanto di lokasi yang sama.

    Dia merinci, jumlah personel yang berangkat dalam tim kemanusiaan ke Myanmar berjumlah 157 orang. Sebanyak 92 orang di antaranya telah tiba di Myanmar untuk melakukan sejumlah misi kemanusiaan.

    6. Menko PMK-Kepala Basarnas ke Myanmar

    Foto: Menko PMK Pratikno bersama Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Komisi VIII DPR RI, serta perwakilan TNI- Polri akan ke Myanmar (IG Kemenko PMK)

    Menko PMK Pratikno bersama Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Komisi VIII DPR RI, serta perwakilan TNI- Polri akan ke Myanmar. Mereka akan memberikan bantuan langsung kepada korban gempa Myanmar.

    “Kemudian juga kita hari ini akan mendampingi Bapak Menteri PMK untuk menyerahkan bantuan yang ketiga, mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dari ALLAH SWT. Mohon doanya untuk misi kemanusiaan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia khususnya teman-teman Basarnas yang sedang melaksanakan misi kemanusiaan,” kata M Syafii dalam keterangan Basarnas.

    Setibanya di Myanmar, Syafii dan Pratikno akan menuju lokasi gempa di Napyidaw yang juga merupakan Base of Operation (BoO) tim INASAR. Setelah itu menuju lokasi kedua yakni Yangon.

    7. Korban Gempa Myanmar: 3.085 Orang Tewas

    Dilansir AFP, Kamis (3/4/2025), juru bicara junta militer Myanmar mengatakan ada 3.085 korban tewas akibat gempa. Selain itu, ada 341 orang yang masih hilang dan 4.715 orang terluka.

    Namun, junta belum menjelaskan detail di mana jumlah korban terbanyak. Junta militer sendiri telah mengumumkan gencatan senjata sementara dengan kelompok antimiliter untuk mempercepat bantuan terhadap korban gempa.

    Kelompok pemberontak di Myanmar sendiri sudah lebih dulu mengumumkan gencatan senjata. Myanmar telah menghadapi perang saudara sejak kudeta oleh militer terjadi pada 2021

    Halaman 2 dari 6

    (jbr/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tiga Senjata Prabowo Hadapi Kebijakan Tarif Trump, Siapkan Retaliasi?

    Tiga Senjata Prabowo Hadapi Kebijakan Tarif Trump, Siapkan Retaliasi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana sedang mempersiapkan strategi untuk menghadapi dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff terhadap produk asal Indonesia sebesar 32%.

    Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Noudhy Valdryno menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah tiga kebijakan strategis untuk merespons kebijakan Trump.

    Ketiga kebijakan strategis yang dimaksud oleh Noudhy yaitu perluasan mitra dagang Indonesia, percepatan hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan penguatan resiliensi konsumsi dalam negeri. 

    Perluasan Mitra Dagang

    Terkait perluasan mitra dagang, Noudhy mengatakan Prabowo telah mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) pada minggu pertama setelah dilantik.

    Blok kerja sama itu tercatat berkontribusi pada 40% nilai perdagangan global. Noudhy menyebut keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral. 

    Selain keanggotan daam BRICS, Indonesia tercatat telah menandatangani perjanjian kerja sama seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara Asean dan Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

    Blok kerja sama perdagangan bebas dan investasi ini mencakup 27% perdagangan global, serta aksesi ke OECD yang mencakup 64% perdagangan global. 

    RI juga telah mengikat diri dalam sejumlah perjanjian dagang multilateral lainnya meliputi CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA, serta perjanjian bilateral dengan Korea Selatan, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chile, dan berbagai negara lainnya. 

    Genjot Hilirisasi 

    Untuk aspek percepatan hilirisasi SDA, Noudhy menyebutkan bahwa Indonesia telah menerapkannya pada komoditas nikel sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasil dari hilirisasi ini terlihat dari lonjakan ekspor nikel dan turunannya dari hanya USS$3,7 miliar pada 2014 menjadi US$34,3 miliar pada 2022. 

    Hilirisasi, terang Noudhy, nantinya juga akan didukung dengan adanya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia itu akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. 

    “Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan,” imbuhnya.

    Resiliensi Konsumsi

    Yang terakhir memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri. Prabowo disebut memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program itu ditargetkan mencapai seluruh target penerima manfaat yakni 82 juta pada 2025. 

    Program lain yang dinilai memperkuat ketahanan konsumsi dalam negeri di antaranya adalah rencana pendirian 80.000 Koperasi Desa Merah Putih.

    “Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Noudhy.

    Kebijakan Tarif Trump

    Penerapan tarif impor timbal balik 32% untuk produk asal Indonesia dilakukan pemerintahan Donald Trump menyusul defisit neraca perdagangan yang melebar. Kenaikan tarif ini turut menyasar mitra dagang AS di Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam, Thailand, Malaysia dan Kamboja.

    “Sebagaimana terindikasi pada defisit tahunan perdagangan barang AS yang besar dan terus menerus, hal ini merupakan ancaman yang luar biasa terhadap keamanan nasional dan ekonomi AS,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi Gedung Putih, Kamis (3/4/2025). 

    Trump pun mengakui bahwa defisit neraca perdagangan yang terus menerus dialami AS berdampak pada pelemahan sektor manufaktur di negaranya.

    Trump juga menyoroti perbedaan jomplang antara besaran tarif rata-rata yang diterapkan oleh AS dan negara mitranya atas barang-barang yang diperdagangkan. Dia memberi contoh besaran tarif untuk impor kendaraan yang masuk AS di level 2,5%, sementara Uni Eropa, India dan China masing-masing menerapkan tarif rata-rata sebesar 10%, 70% dan 15% untuk produk serupa.

    Untuk saklar jaringan, AS menerapkan tarif impor 0%, sementara itu India menerapkan 10%. 

    “Brasil dan Indonesia menerapkan tarif lebih tinggi untuk etanol yakni 18% dan 30%, jauh dari AS yakni 2,5%,” paparnya.