Xcloud.id

Organisasi: ASEAN

  • Trump Naikkan Tarif Impor, Indonesia Kirim Delegasi Tingkat Tinggi Negosiasi dengan AS

    Trump Naikkan Tarif Impor, Indonesia Kirim Delegasi Tingkat Tinggi Negosiasi dengan AS

    Trump Naikkan Tarif Impor, Indonesia Kirim Delegasi Tingkat Tinggi Negosiasi dengan AS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Indonesia mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington DC, Amerika Serikat, untuk bernegosiasi atas kebijakan ”
    perang dagang
    ” yang diambil Presiden AS Donald Trump.
    Hal itu disampaikan melalui siaran pers Kementerian Luar Negeri RI untuk merespons kebijakan kenaikan
    tarif impor
    untuk Indonesia sebesar 32 persen.
    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan
    Pemerintah AS
    dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” tulis Kemenlu RI, Jumat (4/4/2025).
    Kemenlu RI juga menjelaskan bahwa upaya negosiasi pemerintah Indonesia tersebut bukan tanpa rencana.
    Indonesia telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat
    pemerintah AS
    untuk “menyerang” Indonesia dengan tarif tinggi.
    “Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative,” tulis Kemenlu RI.
    Selain itu, Indonesia juga membangun komunikasi dengan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) yang seluruhnya akan terdampak oleh kebijakan “perang dagang Trump” ini.
    Untuk upaya dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran kabinet Merah Putih melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural merespons isu perang dagang ini.
    Salah satunya adalah menyederhanakan dan menghapus regulasi yang menghambat terkait dengan Non-Tariff Barrier ini.
    Langkah lainnya adalah memperbaiki iklim investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja yang luas.
    Pemerintah Indonesia juga berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pasca pengumuman tarif resiprokal AS.
    “Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” imbuh Kemenlu RI.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif timbal balik yang berlaku bagi lebih dari 180 negara dan wilayah berdasarkan kebijakan perdagangan baru yang luas.
    Pemerintahan AS menunjukkan tingkat tarif efektif yang diklaim akan dikenakan pada negara lain terhadap barang-barang AS.
    Dalam sebuah daftar yang juga telah tersebar di media sosial, Trump menunjukkan tarif baru yang akan dikenakan AS pada setiap negara dan wilayah, termasuk Uni Eropa.
    Indonesia sendiri dikenakan tarif baru barang impor senilai 32 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Industri Ini Disebut Paling Terpukul Imbas Kebijakan Tarif Trump

    Industri Ini Disebut Paling Terpukul Imbas Kebijakan Tarif Trump

    Jakarta –

    Pengusaha menyampaikan sejumlah sektor yang paling terdampak dari kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Sektor tersebut di antaranya garmen, furniture hingga alas kaki.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani mengatakan kebijakan tersebut memberikan dampak negatif bagi kinerja ekspor serta industri dalam negeri. Trump diketahui mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena kebijakan tersebut dengan tarif impor sebesar 32%.

    “Ekspor Indonesia ke AS kemungkinan besar tidak akan berhenti total & daya saing komparatif produk ekspor Indonesia kemungkinan juga tidak berubah terlalu drastis karena begitu banyak negara yang terkena tarif tersebut. Namun, kami memproyeksikan penurunan demand ekspor di pasar AS dalam jangka pendek karena shock pasar terhadap inflasi yang dihasilkan dari penerapan tarif ini di pasar AS,” kata Shinta kepada detikcom, Jumat (4/4/2025).

    Adapun efek lainnya, Shinta menyebut industri dengan pangsa pasar lebih besar ke AS akan lebih sulit bertahan dalam situasi ini. Menurut dia, setidaknya ada sejumlah sektor yang berdampak kebijakan tarif impor karena pasar ekspornya yang lebih besar ke AS, seperti garmen, alas kaki, furniture, dan perikanan.

    “Dalam perkiraan sementara kami, sektor garment, sepatu, karet, perikanan, & furniture akan sangat terdampak karena share ekspornya yang besar ke AS & kondisi industrinya masing-masing yang memiliki korelasi supply chain dengan UMKM. Atau karena kurangnya fleksibilitas untuk menciptakan diversifikasi ekspor secara segera/immediate,” terang Shinta.

    Sementara, untuk sektor lain seperti minyak kelapa sawit (CPO), biofuel, komponen produk elektronik, hingga mesin kendaraan dapat terkena dampak kebijakan tarif impor Trump. Meski begitu, Shinta menyebut sektor-sektor tersebut dapat bertahan karena lebih fleksibel dan permintaan dalam negeri masih ada.

    “Untuk sektor-sektor lain seperti CPO, biofuel atau komponen produk elektronik, permesinan atau kendaraan juga terdampak negatif, tetapi sektor tersebut kami perkirakan bisa lebih resilient dan lebih fleksibel atau bisa mendiversifikasi demand produksinya ke negara tujuan lain atau karena demand pasar dalam negeri,” imbuh Shinta.

    Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan kebijakan tersebut akan berdampak signifikan pada neraca pembayaran, khususnya neraca perdagangan dan arus investasi. Apalagi, menurut dia, AS merupakan pemasok valuta asing terbesar, yang menyumbang surplus perdagangan sebesar US$ 16,8 miliar pada tahun 2024.

    “Hampir semua ekspor komoditas utama Indonesia ke AS meningkat pada tahun 2024. Sebagian besar barang Indonesia yang diekspor ke AS adalah produk manufaktur, yaitu peralatan listrik, alas kaki, pakaian, bukan komoditas mentah,” kata Anindya dalam keterangannya.

    Menurut Anindya, selama ini, produk Indonesia dikenakan tarif impor sekitar 10% di AS. Namun, faktanya, beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Preferensi Sistem Umum (The Generalized System of Preferences/GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

    Untuk memperkuat neraca perdagangan pasca-keputusan Trump, Anindya menilai negosiasi perdagangan dapat dilakukan lebih selektif. Fokus bisa dilakukan kepada industri padat karya terdampak secara vertikal, hulu hingga hilir. Selain itu, Indonesia perlu membuka pasar baru selain Asia Pasifik dan ASEAN, yakni pasar Asia Tengah, Turki dan Eropa, sampai Afrika dan Amerika Latin.

    (acd/acd)

  • Tarif Impor AS, Indonesia Berpeluang Jadi Pasar Peralihan Produk Murah – Page 3

    Tarif Impor AS, Indonesia Berpeluang Jadi Pasar Peralihan Produk Murah – Page 3

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi memberlakukan tarif impor baru sebesar 32 persen terhadap produk asal Indonesia. Kebijakan tarif impor ini diumumkan langsung oleh Trump dalam pidatonya di Rose Garden, Gedung Putih, pada Rabu, 2 April 2025, sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional.

    Trump menegaskan bahwa kebijakan tarif ini merupakan bentuk “deklarasi kemerdekaan ekonomi” Amerika Serikat. Ia menilai, selama ini banyak negara, termasuk Indonesia, memperoleh keuntungan besar dari hubungan perdagangan yang tidak seimbang dengan AS. Langkah ini, kata Trump, bertujuan untuk melindungi industri domestik dan menegakkan prinsip perdagangan yang adil.

    Dikutip Liputan6.com dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Jumat (4/4/2025), Indonesia mencatatkan surplus perdagangan dengan AS sebesar US$3,14 miliar hingga akhir Februari 2025.

    Surplus ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$2,65 miliar. Namun, dari sudut pandang Amerika, neraca perdagangan justru mengalami defisit hingga US$18 miliar.

    Ketimpangan tersebut menjadi alasan utama Presiden Trump menaikkan tarif impor untuk Indonesia. Selain itu, Trump juga menyoroti tingginya tarif impor yang dikenakan Indonesia terhadap produk asal AS, yang disebutnya mencapai 64 persen. Sebagai respons, pemerintah AS menetapkan tarif balasan sebesar 32 persen.

    Kebijakan tarif ini tidak hanya berlaku untuk Indonesia. Negara-negara ASEAN lain juga terkena dampaknya. Malaysia dikenai tarif sebesar 24 persen, Filipina 17 persen, sementara Kamboja dan Laos masing-masing dikenai tarif 49 persen dan 48 persen.

    Penerapan tarif impor Trump ini diprediksi akan mempengaruhi volume perdagangan bilateral dan bisa berdampak pada pelaku usaha ekspor di Indonesia. Para pelaku industri diharapkan segera melakukan penyesuaian strategi ekspor untuk menghadapi tantangan baru ini.

  • PCO Ungkap 3 Gebrakan Prabowo Hadapi Tarif Baru AS yang Diumumkan Trump

    PCO Ungkap 3 Gebrakan Prabowo Hadapi Tarif Baru AS yang Diumumkan Trump

    Jakarta –

    Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyampaikan Presiden Prabowo Subianto memiliki setidaknya tiga langkah dalam merespons kebijakan tarif baru Amerika Serikat (AS) yang diumumkan Presiden AS Donald Trump. Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi PCO Noudhy Valdryno mengatakan Prabowo telah menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik dalam menghadapi tantangan global, termasuk tarif baru AS ini.

    “Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik, pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia,” kata Noudhy dalam keterangan, Jumat (4/4/2025).

    Noudhy menjelaskan ketiga gebrakan ini, yang bersinergi dengan strategi geopolitik yang matang, akan mampu membawa Indonesia tetap tumbuh dan berkembang meskipun dalam situasi disrupsi ekonomi global.

    Noudhy mengatakan salah satu langkah paling signifikan yang diambil Prabowo adalah memperluas jaringan mitra dagang Indonesia. Dia menyinggung langkah pemerintah yang mengajukan bergabung BRICS di masa awal pemerintahan.

    “Pada minggu pertama setelah dilantik, Presiden Prabowo mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), sebuah kelompok ekonomi yang mencakup 40 persen perdagangan global. Langkah ini semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral,” kata Noudhy.

    Noudhy menyebut Indonesia telah menandatangani perjanjian seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN dan Australia, RRT, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, yang mencakup 27 persen perdagangan global. Selain itu juga aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64 persen perdagangan global, serta beberapa perjanjian dagang lainnya CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.

    Selain berbagai perjanjian dagang multilateral, Indonesia juga memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Korea, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chile, dan berbagai negara lainnya, yang semakin memperkokohkan daya saing Indonesia di pasar internasional.

    Selain itu, Noudhy juga mengungkit langkah Prabowo meluncurkan BPI Danantara yang dirancang untuk mempercepat hilirisasi SDA strategis di Indonesia. BPI Danantara disebut akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan.

    “Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan,” kata Noudhy.

    “Gebrakan ketiga adalah memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. Salah satu program unggulan Presiden Prabowo adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025,” ujar dia.

    Selain itu, Noudhy menyebut Prabowo juga akan mendirikan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perputaran uang di daerah. Menurutnya, program itu juga akan mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat perekonomian domestik.

    “Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Noudhy.

    Dengan gebrakan-gebrakan strategis ini, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo diharapkan berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan posisi sebagai kekuatan ekonomi yang stabil dan optimistis di kawasan Asia Tenggara dan global.

    (fca/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Wujudkan Kerja Sama yang Tangguh, Indonesia Jalin Hubungan Diplomatik Lebih Komprehensif dengan AS – Halaman all

    Wujudkan Kerja Sama yang Tangguh, Indonesia Jalin Hubungan Diplomatik Lebih Komprehensif dengan AS – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah melaksanakan video conference dengan Anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Republik Carol Miller, Selasa (1/4/2024).

    Salah satu yang dibahas adalah potensi kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) selama masa pemerintahan Presiden Donald Trump.

    Pertemuan virtual tersebut menyoroti pentingnya posisi Indonesia dalam tatanan kawasan Indo-Pasifik, serta peran strategis Indonesia dalam beberapa forum multilateral seperti ASEAN, G20, dan APEC.

    Dengan peran strategis tersebut, Indonesia dapat membuka peluang kerja sama dengan AS pada beberapa sektor, misalnya investasi dan perdagangan terhadap komoditas-komoditas strategis antar kedua negara.

    “Indonesia sangat mengapresiasi hubungan bilateral yang baik dengan Amerika Serikat, baik dalam kerja sama ekonomi maupun bentuk lainnya. Untuk mendukung ketahanan pangan domestik, kami berharap bahwa kerja sama perdagangan pada komoditas pangan esensial seperti kacang kedelai dan gandum dapat diteruskan,” ucap Airlangga, Jumat (44/2025).

    Merespon hal tersebut, Congresswoman Miller menyampaikan bahwa AS akan berfokus pada tiga aspek yang menjadi prioritas hubungan dengan Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Trump, yaitu kerja sama, stabilitas kawasan, dan keamanan.

    “Good trading partners makes good friends, kami mengapresiasi peran penting Indonesia dalam kawasan Indo-Pasifik dan ASEAN, serta akan terus menjalin hubungan diplomatik secara bilateral yang baik dengan Indonesia,” ujar Congresswoman Miller.

    Selain kerja sama pada perdagangan di sektor pangan strategis, Indonesia juga menyampaikan bahwa potensi kerja sama di bidang ekonomi bersih seperti Carbon Capture and Storage (CCS) serta mineral kritis dapat diteruskan ke depannya.

    “Kerja sama strategis dengan Amerika Serikat pada kedua sektor ini dapat secara signfiikan mendorong posisi Indonesia pada sektor ekonomi bersih dan rantai pasok mineral kritis global,” kata Airlangga.

    Turut hadir mendampingi Menko Airlangga pada pertemuan tersebut yaitu Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi.

    Kemudian hadir pula Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Elen Setiadi, Staf Khusus Menko Perekonomian Reza Yamora Siregar, Tim Asistensi Menko Perekonomian Raden Pardede, dan Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Washington DC Ida Bagus Made Bimantara.

     

  • Indonesia Serahkan Bantuan Rp 22,6 Miliar untuk Korban Gempa di Myanmar

    Indonesia Serahkan Bantuan Rp 22,6 Miliar untuk Korban Gempa di Myanmar

    Indonesia Serahkan Bantuan Rp 22,6 Miliar untuk Korban Gempa di Myanmar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Indonesia memberikan
    bantuan kemanusiaan
    kepada pemerintah Myanmar untuk korban gempa berkekuatan 7,7 Magnitudo yang terjadi pada 28 Maret 2025.
    Bantuan ini disalurkan melalui
    Tim Bantuan Indonesia
    yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri RI.
    “Total bantuan logistik Indonesia seberat 143 ton senilai Rp 22,6 miliar atau USD 1,3 juta terdiri dari bahan pangan, obat-obatan, perlengkapan medis, serta perlengkapan penunjang pengungsian,” tulis Kemenlu RI, Jumat (4/4/2025).
    Penyerahan bantuan itu dilakukan pada Kamis (3/4/2025) bertempat di Bandara Naypyitaw, Myanmar.
    Bantuan diterima oleh Mr Soe Kyi, Deputy Minister of Social Welfare Relief and Resettlement.
    Pemerintah Indonesia menyampaikan bantuan tersebut sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan rakyat Indonesia kepada korban gempa di Myanmar dan wujud komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama penanggulangan bencana di antara negara ASEAN.
    Pihak Myanmar menyampaikan terima kasih atas bantuan rakyat Indonesia tersebut.
    Selain bantuan material, Indonesia juga menerjunkan tim gabungan yang terdiri dari unsur-unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, Kementerian Kesehatan dengan Emergency Medical Team (EMT), dan Kementerian Luar Negeri.
    “Tim dari Indonesia bergabung dengan sejumlah negara yang juga mengirimkan USAR dalam rangka membantu melakukan pertolongan pertama dan pencarian korban-korban gempa bumi di Myanmar,” tulis Kemenlu RI.
    Hingga saat ini, sekitar 2.886 orang tewas, dan 4.636 orang terluka akibat gempa bumi dengan kekuatan 7,7 skala Richter yang melanda Myanmar.
    Sejumlah 351 orang dinyatakan hilang. Tim Indonesia telah mengupayakan evakuasi 5 orang WNI terdampak bencana gempa dari Mandalay ke Yangon.
    Di antara kelima WNI tersebut, empat di antaranya merupakan kelompok rentan.
    Ikut hadir pada penyerahan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Myanmar tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Basarnas, dan anggota Komisi VIII.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jurus RI Biar Nggak Amsyong Gara-gara Kebijakan Tarif Trump

    Jurus RI Biar Nggak Amsyong Gara-gara Kebijakan Tarif Trump

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia tengah membahas beberapa potensi kerja sama dengan Amerika Serikat (AS). Potensi kerja sama itu melalui investasi, perdagangan terhadap komoditas-komoditas strategis antar kedua negara, serta rantai pasok mineral kritis.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, telah melaksanakan video conference dengan Anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Republik Carol Miller, pada Selasa (1/4) lalu. Pertemuan virtual tersebut menyoroti pentingnya posisi Indonesia dalam tatanan kawasan Indo-Pasifik, serta peran strategis Indonesia dalam beberapa forum multilateral, seperti ASEAN, G20, dan APEC.

    Dengan peran strategis tersebut, Indonesia dapat membuka peluang kerja sama dengan AS pada beberapa sektor, seperti investasi dan perdagangan terhadap komoditas-komoditas strategis antar kedua negara.

    “Indonesia sangat mengapresiasi hubungan bilateral yang baik dengan Amerika Serikat, baik dalam kerja sama ekonomi maupun bentuk lainnya. Untuk mendukung ketahanan pangan domestik, kami berharap bahwa kerja sama perdagangan pada komoditas pangan esensial seperti kacang kedelai dan gandum dapat diteruskan,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).

    Selain kerja sama pada perdagangan di sektor pangan strategis, Airlangga menyebut ada potensi kerja sama di bidang ekonomi bersih, seperti Carbon Capture and Storage (CCS) serta mineral kritis dapat diteruskan ke depannya.

    “Kerja sama strategis dengan Amerika Serikat pada kedua sektor ini dapat secara signifikan mendorong posisi Indonesia pada sektor ekonomi bersih dan rantai pasok mineral kritis global,” terang Airlangga

    Merespons hal tersebut, Congresswoman Miller menyampaikan bahwa AS akan berfokus pada tiga aspek yang menjadi prioritas hubungan dengan Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump, yakni kerja sama, stabilitas kawasan, dan keamanan.

    “Good trading partners makes good friends, kami mengapresiasi peran penting Indonesia dalam kawasan Indo-Pasifik dan ASEAN, serta akan terus menjalin hubungan diplomatik secara bilateral yang baik dengan Indonesia,” ujar Congresswoman Miller.

    Untuk diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena tarif impor sebesar 32% oleh AS. Tarif itu merupakan balasan karena Indonesia juga telah mengenakan tarif kepada AS.

    Jika melihat laporan dari situs resmi Gedung Putih, alasan pertama Trump mengenakan tarif balasan ke RI, ada kaitannya dengan tarif yang dikenakan Indonesia terhadap produk etanol asal AS, yakni 30%. Menurut Trump tarif itu lebih besar dari yang diterapkan AS untuk produk serupa ke Indonesia yakni 2,5%.

    Dikutip dari The New York Times, setidaknya ada 100 mitra dagang yang terkena tarif baru. Beberapa negara terkena tarif cukup besar, seperti China 34%, Vietnam 46%, Kamboja 49%, Taiwan 32%, India 26%, hingga Korea Selatan 25%.

    Pengenaan tarif impor ini dilakukan kepada negara dengan surplus perdagangan dengan AS tinggi, sehingga membuat Negeri Paman Sam itu defisit. Defisit itu terjadi karena hitungan antara ekspor dan impor, lebih besar barang impor yang masuk ke AS.

    (acd/acd)

  • Strategi Bertahan dalam Gejolak Global

    Strategi Bertahan dalam Gejolak Global

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto resmi menginstruksikan langkah-langkah strategis kepada Kabinet Merah Putih untuk menghadapi pengenaan tarif impor sebesar 32 persen oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang diberlakukan mulai 9 April 2025.

    Pengenaan tarif ini diumumkan secara resmi oleh Presiden AS Donald Trump sebagai kebijakan resiprokal terhadap negara-negara yang dinilai memiliki hambatan perdagangan yang merugikan AS.

    Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri RI yang dirilis pada Kamis 3 April 2025, disebutkan bahwa tarif sebesar 32 persen ini merupakan kelipatan dari tarif dasar 10 persen yang dikenakan AS ke semua negara.

    “Pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS,” ujar pernyataan Kemlu RI.

    Produk-produk utama Indonesia yang terdampak antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak kelapa sawit, karet, furnitur, udang, dan hasil perikanan lainnya. Pemerintah Indonesia kini tengah menghitung potensi kerugian dan dampak luas dari kebijakan ini terhadap ekonomi nasional.

    Tiga Senjata Strategis Prabowo Hadapi Krisis

    Menanggapi situasi ini, Presiden Prabowo langsung mengarahkan kabinetnya untuk menjalankan tiga strategi utama guna menjaga stabilitas ekonomi nasional:

    Memperluas Mitra Dagang dan Diplomasi Ekonomi

    Dalam minggu pertama kepemimpinannya, Presiden Prabowo telah mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).

    “Langkah itu semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional,” kata Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno.

    Indonesia juga terus memperkuat perjanjian dagang multilateral seperti RCEP, serta mempercepat negosiasi dengan CP-TPP, Uni Eropa (IEU-CEPA), dan Uni Ekonomi Eurasia (I-EAEU CEPA).

    Percepatan Hilirisasi dan Kemandirian Ekonomi

    Presiden Prabowo menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah ekspor Indonesia. Melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), pemerintah akan mengelola proyek hilirisasi di sektor mineral, energi, pertanian, hingga kelautan.

    “Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru,” ujar Noudhy.

    Memperkuat Konsumsi Domestik dan Ketahanan Rakyat

    Program makan bergizi gratis untuk 82 juta penerima manfaat dan pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih menjadi ujung tombak kebijakan Prabowo dalam memperkuat daya beli masyarakat.

    “Upaya ini akan mendongkrak konsumsi rumah tangga yang mencakup 54 persen dari PDB Indonesia,” ucap Noudhy.

    Instruksi Prabowo ke Kabinet

    Prabowo Subianto juga telah memerintahkan Kabinet untuk segera melakukan deregulasi besar-besaran demi meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar, dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi

    “Presiden menginstruksikan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait Non-Tariff Barrier,” kata Kemlu dalam siaran pers.

    “Langkah kebijakan strategis lainnya akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki iklim invetasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas,” tuturnya menambahkan.

    Sebagai bagian dari langkah diplomasi, Indonesia akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS. Indonesia juga sedang menjajaki kerja sama dan solidaritas regional bersama Malaysia dan negara-negara ASEAN yang turut terdampak.

    Stabilitas Keuangan Jadi Fokus

    Pemerintah dan Bank Indonesia kini berfokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memastikan likuiditas valas tetap tersedia, serta menstabilkan yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah volatilitas global. Kebijakan ini penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan melindungi dunia usaha nasional.

    “Dengan strategi geopolitik yang matang dan kebijakan ekonomi yang progresif, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global,” ujar Noudhy Valdryno.

    Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menghadapi tekanan global, sekaligus menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan kerja, dan melindungi kepentingan rakyat Indonesia di kancah global.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Asosiasi Data Center Indonesia Berhitung Dampak Kebijakan Tarif Trump

    Asosiasi Data Center Indonesia Berhitung Dampak Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Data Center Indonesia (IDPRO) memperkirakan kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff dapat berdampak pada sektor data center, meski tidak secara langsung.

    Ketua umum IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan meski tarif Trump dampaknya tidak langsung, tetap ada indikator yang perlu diperhatikan oleh pelaku industri data center.

    Di antaranya adalah kenaikan biaya investasi, ketidakpastian ekonomi global, dan peluang untuk mempercepat kemandirian digital nasional.

    Hendra mengatakan, sebagian besar peralatan utama dalam infrastruktur data center seperti sistem manajemen daya, sistem pendingin, dan server berperforma tinggi umumnya berasal dari mitra teknologi global, termasuk perusahaan-perusahaan di AS. 

    “Jika rantai pasok global terpengaruh oleh kebijakan tarif dan negara-negara menyesuaikan strategi ekspor-impor mereka, maka biaya investasi (capex) untuk pembangunan atau ekspansi data center bisa meningkat,” kata Hendra kepada Bisnis, Jumat (4/4/2025).

    Tidak hanya capex, Hendra menuturkan ketegangan dagang antara AS dan negara-negara mitranya menciptakan ketidakpastian dalam ekonomi global. 

    Bagi pelaku industri data center, ini membuat perencanaan jangka panjang menjadi lebih kompleks, terutama dalam menentukan lokasi investasi strategis, mitra teknologi, serta suplai perangkat keras. 

    “Saya juga lihat beberapa pemain besar di Amerika Serikat sudah menghentikan investasinya di negara lain termasuk Indonesia,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Hendra mengatakan kebijakan ini akan membuat terbatasnya akses ke pasar tertentu akibat tarif tinggi. Dengan begitu, pelaku industri digital termasuk data center akan lebih serius melirik pasar domestik dan regional (Asean) sebagai prioritas pertumbuhan. 

    Di sisi lain, kondisi ini juga dapat katalis positif bagi Indonesia untuk mempercepat penguatan industri TIK dalam negeri, termasuk pengembangan ekosistem manufaktur perangkat keras dan software pendukung industri data center. 

    Ketergantungan pada impor, kata Hendra harus perlahan dikurangi melalui insentif riset, pengembangan SDM, dan kolaborasi publik-swasta. 

    “Ini harus didukung dengan regulasi-regulasi yang mendorong tumbuh kembangnya industri lokal,” ucap Hendra.

    Maka dari itu, IDPRO mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan penyedia teknologi untuk memastikan Indonesia dapat menjaga daya saing dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur digital nasional.

    “Ketahanan digital baik dari sisi regulasi, teknologi, maupun SDM menjadi kunci dalam menghadapi era disrupsi geopolitik dan ekonomi yang semakin kompleks,” tutur Hendra.

  • Indonesia Kirim Delegasi ke AS Nego Tarif Trump, Apa yang Dipertaruhkan?

    Indonesia Kirim Delegasi ke AS Nego Tarif Trump, Apa yang Dipertaruhkan?

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia resmi mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah Amerika Serikat, menyusul pengumuman Presiden Donald Trump yang menerapkan tarif resiprokal kepada Indonesia.

    Pengenaan tarif sebesar 32 persen tersebut dipastikan akan berlaku mulai 9 April 2025 dan berpotensi mengguncang berbagai sektor ekspor unggulan nasional. Kebijakan tarif ini berdasarkan tarif dasar sebesar 10 persen yang diterapkan AS kepada semua negara.

    Akan tetapi, secara khusus ditingkatkan kepada Indonesia dalam bentuk resiprokal. Produk ekspor utama Indonesia seperti elektronik, tekstil, alas kaki, furnitur, minyak sawit, karet, hingga produk perikanan menjadi sektor yang paling terdampak.

    “Pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS,” ucap Kementerian Luar Negeri dalam pernyataan tertulisnya, Kamis 3 April 2025.

    Apa yang Dipertaruhkan?

    Langkah AS ini tidak hanya berimplikasi pada penurunan volume perdagangan antara kedua negara, tetapi juga berpotensi menekan sektor industri dalam negeri yang selama ini mengandalkan pasar ekspor Amerika.

    Industri tekstil, perikanan, hingga sektor UMKM yang tergabung dalam rantai pasok global pun terancam. Pemerintah Indonesia pun bergerak cepat.

    “Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” ujar Kemlu.

    Koordinasi lintas kementerian, lembaga, hingga pelaku usaha telah dimulai sejak awal tahun 2025 untuk menyiapkan berbagai skenario dan negosiasi.

    Delegasi Khusus dan Diplomasi Terbuka

    Pemerintah menegaskan bahwa jalur diplomatik tetap menjadi prioritas utama.

    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC,” kata Kemlu.

    Dalam kerangka ini, Indonesia juga menyusun respons terhadap berbagai isu yang diajukan AS melalui laporan National Trade Estimate (NTE) 2025. Pemerintah menyiapkan langkah korektif, termasuk reformasi regulasi dan penghapusan Non-Tariff Barrier (NTB) yang kerap menjadi sorotan.

    Presiden Prabowo Subianto secara tegas telah menginstruksikan jajaran Kabinet Merah Putih untuk mempercepat agenda deregulasi.

    “Penyederhanaan regulasi dan penghapusan hambatan non-tarif menjadi prioritas agar Indonesia tetap kompetitif dan menarik investasi,” ujar Kemlu.

    Strategi Nasional: Tiga Senjata Prabowo

    Menanggapi tantangan ini, Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengumumkan tiga strategi utama Presiden Prabowo dalam menjaga stabilitas ekonomi:

    Presiden Prabowo mendorong diversifikasi pasar ekspor dengan mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS.

    “Langkah itu semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional,” kata Deputi PCO Noudhy Valdryno.

    Selain BRICS, Indonesia juga aktif dalam negosiasi RCEP, CP-TPP, dan IEU-CEPA.

    Mempercepat Hilirisasi SDA

    Hilirisasi menjadi kunci transformasi ekonomi nasional. Pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mendanai proyek hilirisasi strategis di sektor energi, perkebunan, dan kelautan.

    Memperkuat Daya Beli Masyarakat

    Salah satu program unggulan adalah makan bergizi gratis bagi 82 juta penerima manfaat pada akhir 2025.

    “Ini akan meningkatkan konsumsi dalam negeri, yang merupakan 54 persen dari PDB,” ucap Noudhy.

    Pemerintah juga merancang pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru.

    ASEAN Ikut Bergerak

    Pemerintah Indonesia tak bergerak sendiri. Menyadari bahwa seluruh negara ASEAN terdampak kebijakan tarif AS, Indonesia menjalin komunikasi dengan Malaysia selaku Ketua ASEAN 2025. Tujuannya, menyusun langkah bersama sebagai satu kesatuan kawasan.

    Dengan tekanan tarif AS yang kini nyata, posisi Indonesia di panggung global dipertaruhkan. Namun, dengan langkah diplomatik aktif, strategi ekonomi nasional yang solid, dan dukungan kawasan, Indonesia bertekad menjawab tantangan ini secara tangguh.

    “Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional,” tutur Kemlu.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News