Xcloud.id

Organisasi: ASEAN

  • IBC Usulkan Pemerintah Ambil 4 Langkah Mitigasi Atasi Kebijakan Tarif Trump

    IBC Usulkan Pemerintah Ambil 4 Langkah Mitigasi Atasi Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesian Business Council (IBC) mengusulkan empat langkah strategis yang dapat diambil pemerintah dalam merespons kebijakan Amerika Serikat (AS) terkait penerapan tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) kepada Indonesia sebesar 32%.

    CEO IBC Sofyan Djalil mengatakan tarif baru ini memberikan tekanan besar pada daya saing ekspor nasional. Ini khususnya ke pasar Amerika yang menyumbang US$38,7 miliar ekspor Indonesia di 2024.  

    IBC pun mengusulkan langkah-langkah yang mencakup upaya mitigasi untuk menjaga dampak kebijakan tarif terhadap kinerja perekonomian dan perdagangan nasional. 

    “Lalu kami juga meminta pemerintah untuk melakukan renegosiasi tarif dan memperluas perjanjian dagang (FTA) dengan negara dan kawasan mitra baru,” kata Sofyan melalui keterangan resmi, Jumat (4/4/2025).

    Secara rinci, IBC menyampaikan usulan empat langkah strategis yang dapat diambil pemerintah.

    Pertama, fokus pada upaya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan memberikan dukungan kepada industri yang terdampak. Ini termasuk didalamnya kelompok UMKM yang merupakan bagian dari mata rantai industri ekspor. 

    Menurut Sofyan, upaya ini perlu didukung dengan kebijakan yang kondusif, kepastian regulasi, dan reformasi struktural dalam kemudahan berbisnis. Langkah ini diperlukan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan daya saing ekspor. 

    Kedua, IBC mengusulkan agar pemerintah mengambil langkah renegosiasi dengan pemerintah AS dan mengkaji kembali kerangka perjanjian dagang antara kedua negara, untuk  mengupayakan penerapan tarif yang lebih adil dan berimbang. 

    Sofyan menilai, hal ini tidak hanya bertujuan  untuk mempertahankan hubungan dagang yang telah berlangsung, tapi juga memperluas potensi penguatan perdagangan melalui penguatan diplomasi dagang yang aktif.

    Ketiga, meminta pemerintah untuk mengambil langkah negosiasi multilateral bersama negara negara ASEAN untuk mendorong tatanan perdagangan internasional yang lebih adil dan setara. 

    Sofyan pun mengatakan, ASEAN merupakan mitra dagang yang sangat besar dan penting, sehingga baik AS maupun ASEAN akan sama-sama diuntungkan melalui upaya negosiasi dan diplomasi dagang ketimbang penerapan kebijakan yang sepihak.

    Keempat, IBC mendorong perluasan perjanjian kerjasama perdagangan bilateral dan multilateral  serta mempercepat penyelesaian perundingan dagang (FTA) yang saat ini sedang berlangsung. Menurut Sofyan, perjanjian kerjasama dengan negara-negara dan kawasan-kawasan akan memperluas akses pasar baru untuk Indonesia. 

    Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid menyatakan momen ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi dan mitra dagang strategis di tengah pergeseran rantai pasok global.  

    “Kami melihat tantangan ini sebagai peluang untuk mempercepat reformasi struktural, mendorong diversifikasi pasar ekspor, serta mengembangkan industri bernilai tambah. Kemudahan berusaha juga perlu terus ditingkatkan agar Indonesia lebih kompetitif secara global,” ujarnya.

    Arsjad menambahkan bahwa kebijakan dari pemerintah AS berpotensi memperburuk tensi dagang global dan mengganggu stabilitas ekonomi lintas negara, termasuk Indonesia. 

    Kementerian Perdagangan mengungkapkan, AS merupakan penyumbang surplus perdagangan nonmigas Indonesia pada 2024. Nilai surplus perdagangan Indonesia-AS sebesar US$16,08 miliar dari total surplus perdagangan nonmigas 2024, yaitu sebesar US$31,04 miliar. 

    Adapun ekspor nonmigas Indonesia ke AS terutama adalah garmen, peralatan listrik, alas kaki, dan minyak nabati.

  • Trump Berlakukan Tarif Timbal Balik, Ini Dampaknya bagi Indonesia dan Langkah-Langkah Pemerintah – Halaman all

    Trump Berlakukan Tarif Timbal Balik, Ini Dampaknya bagi Indonesia dan Langkah-Langkah Pemerintah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10 persen terhadap hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika, Rabu (2/4/2025). 

    Indonesia pun tercantum dalam daftar tarif timbal balik yang diumumkan oleh Trump tersebut.

    Dilansir dari Kompas TV, Indonesia menerapkan tarif sebesar 64 persen terhadap barang-barang dari Amerika Serikat (AS).

    Kemudian, sebagai respons, AS akan mengenakan tarif sebesar 32 persen terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika. 

    Tarif ini akan mulai berlaku pada Rabu (9/4/2025) mendatang. 

    Trump menyatakan bahwa dana dari penerapan tarif ini akan digunakan untuk mengurangi pajak dan membayar utang nasional.

    Apa Dampaknya Bagi Indonesia?

    Dilansir web resmi Kemlu, pengenaan tarif timbal balik ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.

    Diketahui bahwa Indonesia memiliki sejumlah produk ekspor utama di pasar AS.

    Di antaranya adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang, dan produk-produk perikanan laut.

    Guna menyikapi kebijakan dari Trump itu, pemerintah akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. 

    Langkah-langkah Pemerintah

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia.

    Dia menyebutkan, sejak awal tahun ini, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.

    Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, dan para pelaku usaha nasional pun telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS itu.

    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan,” ucap Susiwijono.

    “Termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” katanya.

    Sebagai bagian dari negosiasi, Pemerintah Indonesia disebut telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat Pemerintah AS.

    Terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.

    “Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS,” kata Susiwijono.

    Susiwijono mengatakan, langkah-langkah Pemerintah Indonesia itu salah satunya berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pasca pengumuman tarif resiprokal AS.

    Bersama Bank Indonesia, Indonesia juga akan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

    Serta memastikan likuiditas valas tetap terjaga guna mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

    Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi melalui penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Measures (NTMs).

    Hal itu sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar, dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    “Langkah kebijakan strategis lainnya yang akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia adalah memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas,” kata Susiwijono. 

    (Tribunnews.com/Rifqah/Endrapta Ibrahim)

  • Airlangga Bertemu Anwar Ibrahim Bahas Kebijakan Tarif Trump

    Airlangga Bertemu Anwar Ibrahim Bahas Kebijakan Tarif Trump

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berkunjung ke Malaysia. Kunjungan itu sebagai tindak lanjut atas kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menetapkan tarif resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk negara ASEAN.

    Dalam kunjungan tersebut, Airlangga bertemu Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, Deputy Prime Minister of Malaysia I. Lalu, Airlangga bertemu Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri (MITI) Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Azis.

    Airlangga mengatakan, kunjungan ini penting guna memperkuat kolaborasi regional dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

    “Malaysia selaku keketuaan ASEAN 2025, menjadi sangat penting untuk mendorong penguatan kerjasama seluruh negara ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk respons atas kebijakan tarif resiprokal AS,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (4/4/2025).

    Sementara itu, PM Anwar Ibrahim menyampaikan bahwa pertemuan tersebut untuk mendiskusikan perkembangan dari berbagai kerjasama ekonomi Malaysia dengan Indonesia. Ia mengatakan prioritas juga diberikan untuk memperkuat dan memperbarui sinergi ekonomi. Ia mengatakan Malaysia membutuhkan kerja sama dari semua negara tetangga termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kapasitas Malaysia sebagai tujuan investasi, pariwisata, dan perdagangan di kawasan.

    “Kami memanfaatkan sepenuhnya persahabatan erat kedua negara, terutama dalam memperkuat lebih banyak lagi kegiatan ekonomi dan perdagangan, yang melibatkan para Pengusaha Indonesia dan Malaysia di berbagai sektor terkait,” katanya.

    Setelah bertemu Anwar Ibrahim, Airlangga langsung menindaklanjuti untuk pertemuan khusus dengan MITI Tengku Zafrul. Airlangga menjelaskan, posisi suara negara-negara ASEAN di Indo Pasifik sangat penting dan bisa menjadi satu kekuatan yang sangat besar. “Ini guna mendorong penguatan ekonomi regional di Kawasan ASEAN dan di tingkat global,” katanya.

    Sementara itu, Tengku Zafrul mengatakan bahwa pertemuan dengan Airlangga juga membahas strategi untuk penguatan ekonomi regional ASEAN.

    “Dalam lingkungan global yang penuh ketidakpastian, persatuan ASEAN bukan lagi pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan. Mari kita perkuat ekonomi regional untuk kesejahteraan bersama,” ujar Tengku Zafrul.

    Pada kesempatan tersebut, Tengku Zafrul dan Airlangga sepakat, pada saat ekonomi global sedang bergejolak, maka suara ASEAN perlu lebih lantang. Seperti diketahui, Indonesia dan Malaysia akan memanfaatkan Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (Trade and Investment Framework Agreement/TIFA) untuk mencari keuntungan dari perdagangan timbal balik dan mengupayakan berbagai perjanjian kerjasama dengan AS.

    Keduanya mengakui bahwa kebijakan tarif Presiden Trump menimbulkan tantangan yang besar terhadap dinamika perdagangan global. Dengan tetap menghormati kebijakan tersebut, Indonesia dan Malaysia percaya pada hubungan yang konstruktif dan saling menguntungkan. Keduanya berkomitmen untuk menjaga kepentingan ekonomi dengan tetap menjaga hubungan perdagangan yang kuat dengan AS.

    (acd/acd)

  • Ekonomi Dunia Diramal Makin Suram Imbas Kebijakan Trump

    Ekonomi Dunia Diramal Makin Suram Imbas Kebijakan Trump

    Jakarta –

    Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai kebijakan tarif imbal balik (resiprokal) yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dapat mengancam pertumbuhan ekonomi dunia. Menurut Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad, ketidakpastian ekonomi global yang terjadi saat ini lebih besar dibandingkan dengan era pandemi COVID-19.

    Tauhid menerangkan ketidakpastian ekonomi global sebenarnya sudah terjadi sejak Desember tahun lalu. Bahkan, dia menilai situasinya lebih mencekam daripada saat terjadi perang Rusia-Ukraina.

    “Jadi uncertainty, ketidakpastian ekonomi ini jauh lebih besar karena orang mau investasi dengan kondisi sekarang, siapa yang berani investasi besar-besaran? Orang mau berdagang masih mikir apakah barang saya laku atau tidak. Saya mau berikan utang dan sebagainya juga sama. Ini yang kemudian policy uncertainty itu indeks yang menandakan ini sama besarnya dengan situasi COVID-19,” kata Tauhid dalam acara ‘Waspada Genderang Perang Dagang’ yang disiarkan secara daring, Jumat (4/4/2025).

    Diketahui, setidaknya ada 100 mitra dagang AS yang terkena tarif baru. Beberapa negara terkena tarif cukup besar, seperti China 34%, Vietnam 46%, Kamboja 49%, Taiwan 32%, Indonesia 32%, India 26%, hingga Korea Selatan 25%.

    Tauhid menilai akumulasi tarif yang beragam ini tentu saja akan berdampak pada ekonomi dunia. International Monetary Fund (IMF) sempat memperingatkan bahwa ekonomi dunia akan tergerus cukup dalam. Pada 2024-2025, ekonomi China, Amerika, Eropa maupun dunia bisa minus 0,3-0,4%.

    Selain itu, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di dunia hanya 3,3%. Untuk 2025, OECD memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,1%.

    “Dampaknya bukan hanya GDP, tapi juga inflasi juga akan meningkat di Amerika, Eropa, sedangkan China agak sedikit nurun. Tapi secara umum karena tarif impor naik, kemudian inflasi tinggi, kebijakan suku bunga mereka (The Fed) menahan, bahkan bisa menaikkan suku bunga, ini yang kemudian pengaruh ke kita. Otomatis kita juga terdampak dari sisi perdagangan, dari sisi investasi, aliran modal maupun nanti bisa saja kunjungan wisatawan, mitra dagang kita itu akan sangat berkurang,” terang Tauhid.

    Senada, Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Ahmad Heri Firdaus telah memproyeksikan pertumbuhan sejumlah negara yang terdampak pada kebijakan tersebut. Di antaranya, Vietnam yang pertumbuhan ekonominya akan minus 0,85%, China berkurang sebesar 0,61%.

    “Artinya kalau misalnya Vietnam tumbuhnya 5%, gara-gara ada kebijakan ini nggak jadi 5%, hanya 4,16% karena tereduksi 0,82%. Kemudian, China juga cukup besar. Pertumbuhan ekonominya akan tergerus sebesar 0,61 persen. Dan Indonesia berapa? Indonesia ini memang hanya berkurang sebesar minus 0,05 persen,” ujar Ahmad.

    Dia menerangkan perkiraan tersebut terjadi lantaran Indonesia masih mempunyai mitra-mitra dagang yang bervariasi, seperti China, India, hingga ASEAN. Hal ini berbeda dengan Vietnam dan China yang pangsa pasarnya lebih besar ke AS.

    “Sementara bagi Cina dan Vietnam, mungkin peranan AS ini cukup penting bagi AS sendiri. Dan bagi AS sendiri, mereka juga akan mengalami kontraksi dalam pertumbuhan ekonominya sebesar minus 0,09%. Jadi ini juga akan menimbulkan dampak negatif buat pertumbuhan ekonominya di negara,” imbuh dia.

    (acd/acd)

  • Ada Kebijakan Tarif Baru Trump, Pemerintah Diminta Fokus Penguatan Industri Dalam Negeri – Halaman all

    Ada Kebijakan Tarif Baru Trump, Pemerintah Diminta Fokus Penguatan Industri Dalam Negeri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah cepat dan strategis untuk meminimalisir dampak negatif tarif impor baru Amerika Serikat (AS), bahkan menjadikan momentum ini peluang bagi memperkuat sektor industri dalam negeri.

    “Saran kami sebaiknya pemerintah fokus dengan kondisi dalam negeri, penguatan industri kita, sebab sekarang semua negara akan mencari pasar besar untuk ekspor produk mereka dan Indonesia menjadi salah satu tujuan utama, ini yang menjadi concern kita,  industri kita akan makin tertekan, dan taruhannya tenaga kerja,” kata Evita. Jumat (4/4/2025).

    Hal itu disampaikan politisi PDI Perjuangan ini menanggapi kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Donald Trump. Indonesia terkena tarif timbal balik sebesar 32 persen. Besaran tarif itu terkait dengan defisit perdagangan AS ke RI yang menurut data mencapai 14,34 miliar dolar AS pada tahun 2024. 

    Menurut Evita, penguatan industri dalam negeri dapat dilakukan dengan konsisten meningkatkan daya saing produk lokal dengan memberikan insentif bagi industri yang terkena dampak tarif agar tetap kompetitif, meningkatkan kualitas produk ekspor, dan hilirisasi industri agar ekspor bernilai tambah tinggi. Kemudian konsisten mengembangkan substitusi impor agar ketergantungan terhadap bahan baku atau barang impor berkurang. 

    Termasuk dalam hal ini adalah mempertahankan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang menjadi salah satu perisai industri yang bisa mendorong industri dalam negeri lebih kuat dan kompetitif, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, dan membuka peluang untuk menciptakan lapangan kerja.

    Disamping itu, Evita  meminta pemerintah mengambil langkah cepat dan strategis diantaranya adalah melakukan negosiasi dan diplomasi perdagangan dengan AS untuk mencari solusi terbaik seperti perundingan ulang tarif. 

    “Kita meminta komunikasi terus dilakukan dengan pemerintah AS di berbagai tingkatan melakukan negosiasi langsung, dan menyiapkan langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS,” katanya.

    Indonesia juga disarankan menggunakan forum internasional seperti WTO dan ASEAN untuk menekan AS untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tarifnya, serta berkoordinasi dengan negara-negara yang terkena dampak tarif untuk membentuk strategi bersama dan mendorong perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara yang lebih terbuka terhadap produk Indonesia.

    “Kita juga perlu untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS dengan memperluas ekspor ke negara lain seperti Uni Eropa, Timur Tengah dan Afrika. Begitupun dengan upaya mempercepat perjanjian dagang dengan negara mitra untuk membuka peluang ekspor baru,” ucapnya.

    Diakui, produk ekspor Indonesia selama ini sangat mengandalkan pasar AS untuk produk mesin dan perlengkapan elektronik, pakaian dan aksesorisnya, alas kaki, palm oil, karet dan barang dari karet, perabotan, ikan dan udang, olahan daging dan ikan dan lainnya. Selain AS, dua negara lain yaitu China dan India juga menjadi pasar utama ekspor nonmigas Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada tahun 2024 tiga negara itu berkontribusi sebesar 42,94 persen dari total ekspor nonmigas nasional.

    “Dengan China dan India kita tampaknya cukup baik, tapi kita perlu mencari pasar baru dan membuka peluang ekspor baru sehingga ketika terjadi masalah produk ekspor kita tetap aman,” ujar Evita lagi.

  • Ada Kebijakan Tarif Baru Trump, Pemerintah Diminta Fokus Penguatan Industri Dalam Negeri – Halaman all

    Pasca Kebijakan Tarif Baru Trump, Wakil Ketua Komisi VII Minta Fokus Penguatan Industri Dalam Negeri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dr Evita Nursanty mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah cepat dan strategis untuk meminimalisir dampak negatif tarif impor baru Amerika Serikat (AS), bahkan menjadikan momentum ini peluang bagi memperkuat sektor industri dalam negeri.

    “Saran kami sebaiknya pemerintah fokus dengan kondisi dalam negeri, penguatan industri kita, sebab sekarang semua negara akan mencari pasar besar untuk ekspor produk mereka dan Indonesia menjadi salah satu tujuan utama, ini yang menjadi concern kita, industri kita akan makin tertekan dan taruhannya tenaga kerja,” kata Evita, Jumat (4/4/2025). 

    Hal itu disampaikan politisi PDI Perjuangan ini menanggapi kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Donald Trump kemarin. 

    Indonesia terkena tarif timbal balik sebesar 32 persen.

    Besaran tarif itu terkait dengan defisit perdagangan AS ke RI yang menurut data mencapai US$14,34 miliar pada tahun 2024. 

    Menurut Evita, penguatan industri dalam negeri dapat dilakukan dengan konsisten meningkatkan daya saing produk lokal dengan memberikan insentif bagi industri yang terkena dampak tarif agar tetap kompetitif, meningkatkan kualitas produk ekspor, dan hilirisasi industri agar ekspor bernilai tambah tinggi. 

    Kemudian konsisten mengembangkan substitusi impor agar ketergantungan terhadap bahan baku atau barang impor berkurang. 

    Termasuk dalam hal ini adalah mempertahankan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang menjadi salah satu perisai industri yang bisa mendorong industri dalam negeri lebih kuat dan kompetitif, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, dan membuka peluang untuk menciptakan lapangan kerja.

    Disamping itu, Evita meminta pemerintah mengambil langkah cepat dan strategis diantaranya adalah melakukan negosiasi dan diplomasi perdagangan dengan AS untuk mencari solusi terbaik seperti perundingan ulang tarif. 

    “Kita meminta komunikasi terus dilakukan dengan pemerintah AS di berbagai tingkatan melakukan negosiasi langsung, dan menyiapkan langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS,” katanya.

    Indonesia juga disarankan menggunakan forum internasional seperti WTO dan ASEAN untuk menekan AS untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tarifnya, serta berkoordinasi dengan negara-negara yang terkena dampak tarif untuk membentuk strategi bersama dan mendorong perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara yang lebih terbuka terhadap produk Indonesia.

    “Kita juga perlu untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS dengan memperluas ekspor ke negara lain seperti Uni Eropa, Timur Tengah dan Afrika. Begitupun dengan upaya mempercepat perjanjian dagang dengan negara mitra untuk membuka peluang ekspor baru,” ujarnya.

    Diakui, produk ekspor Indonesia selama ini sangat mengandalkan pasar AS untuk produk mesin dan perlengkapan elektronik, pakaian dan aksesorisnya, alas kaki, palm oil, karet dan barang dari karet, perabotan, ikan dan udang, olahan daging dan ikan dan lainnya.

    Selain AS, dua negara lain yaitu China dan India juga menjadi pasar utama ekspor nonmigas Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada tahun 2024 tiga negara itu berkontribusi sebesar 42,94 persen dari total ekspor nonmigas nasional.

    “Dengan China dan India kita tampaknya cukup baik, tapi kita perlu mencari pasar baru dan membuka peluang ekspor baru sehingga ketika terjadi masalah produk ekspor kita tetap aman,” ujar Evita lagi.

     

     

  • Airlangga Temui PM Malaysia Anwar Ibrahim Bahas Strategi Tarif Resiprokal Pemerintah AS untuk ASEAN – Halaman all

    Airlangga Temui PM Malaysia Anwar Ibrahim Bahas Strategi Tarif Resiprokal Pemerintah AS untuk ASEAN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM JAKARTA – Menindaklanjuti kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2 April 2025 lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bergerak cepat membangun komunikasi dengan negara-negara ASEAN.

    Airlangga segera berkomunikasi dan berkunjung ke Kuala Lumpur, Malaysia, yang saat ini bertindak selaku Keketuaan ASEAN tahun 2025.

    Airlangga mengadakan pertemuan dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Deputy Prime Minister of Malaysia, di kediaman resmi DPM I pada Kamis, 3 April 2025.

    Pertemuan membahas perkembangan terbaru kebijakan tarif resiprokal AS.

    Pada hari kedua, Jumat, 4 April 2025, Airlangga bertemu langsung dengan PM Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim di kantornya di Putrajaya.

    PM Anwar Ibrahim menyampaikan bahwa pertemuan tersebut untuk mendiskusikan perkembangan dari berbagai kerja sama ekonomi Malaysia dengan Indonesia.

    “Prioritas juga diberikan untuk memperkuat dan memperbarui sinergi ekonomi yang mencerminkan komitmen kerja sama yang kuat antara Indonesia dan Malaysia ke tingkat yang lebih baik di masa mendatang,” kata Anwar Ibrahim.

    “Kami memanfaatkan sepenuhnya persahabatan erat kedua negara, terutama dalam memperkuat lebih banyak lagi kegiatan ekonomi dan perdagangan yang melibatkan para pengusaha Indonesia dan Malaysia di berbagai sektor terkait,” tambahnya.

    Sedangkan Menko Airlangga menyampaikan Malaysia selaku Keketuaan ASEAN 2025 menjadi sangat penting untuk mendorong penguatan kerja sama seluruh negara ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan global.

    “Termasuk respons atas kebijakan tarif resiprokal AS,” ujarnya.

    Sejalan dengan Airlangga, PM Anwar juga mengatakan bahwa sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Malaysia membutuhkan kerja sama dari semua negara tetangga termasuk Indonesia untuk meningkatkan kapasitas Malaysia sebagai tujuan investasi, pariwisata, dan perdagangan di kawasan.

    Pada pertemuan tersebut, PM Anwar Ibrahim didampingi oleh Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri (MITI) Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz.

    Setelah pertemuan dengan PM Anwar, Menko Airlangga langsung menindaklanjuti untuk pertemuan khusus dengan MITI Tengku Zafrul.

    Dalam pertemuan tersebut, Tengku Zafrul mengatakan bahwa pertemuan dengan Menko Airlangga juga membahas strategi untuk penguatan ekonomi regional ASEAN.

    Dalam lingkungan global yang penuh ketidakpastian, Persatuan ASEAN bukan lagi pilihan tetapi menjadi suatu keharusan.

    “Mari kita perkuat ekonomi regional untuk kesejahteraan bersama,” ujarnya.

    Sementara Airlangga menegaskan posisi ASEAN di Indo-Pasifik sangat penting bisa menjadi satu kekuatan yang sangat besar.

    Untuk mendorong penguatan ekonomi regional di kawasan ASEAN dan di tingkat global, kata Airlangga.

    MITI Tengku Zafrul dan Airlangga sepakat bahwa pada saat ekonomi global sedang bergejolak, maka suara ASEAN perlu lebih lantang.

    Seperti diketahui, Indonesia dan Malaysia akan memanfaatkan Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (Trade and Investment Framework Agreement – TIFA) untuk mencari keuntungan dari perdagangan timbal balik dan mengupayakan berbagai perjanjian kerja sama dengan AS.

    “Perlu dilakukan sinkronisasi antar negara-negara ASEAN, karena dari 10 negara ASEAN, semua terkena dampak kebijakan tarif resiprokal AS, sehingga perlu secara kolektif membangun komunikasi dan engagement dengan Pemerintah AS,” kata Airlangga.

    Keduanya mengakui bahwa kebijakan tarif Presiden Trump menimbulkan tantangan yang besar terhadap dinamika perdagangan global.

    Dengan tetap menghormati kebijakan tersebut, Indonesia dan Malaysia percaya pada hubungan yang konstruktif dan saling menguntungkan.

    Keduanya berkomitmen untuk menjaga kepentingan ekonomi dengan tetap menjaga hubungan perdagangan yang kuat dengan AS.

     

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Airlangga Tiba-Tiba Kunjungi PM Malaysia Anwar Ibrahim, Ada Apa?

    Airlangga Tiba-Tiba Kunjungi PM Malaysia Anwar Ibrahim, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto berkesempatan menemui Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim di kantornya di Malaysia. Hal ini terungkap dalam unggahan Anwar Ibrahim, di laman Instagram anwaribrahim_my, dikutip Jumat (4/4/2025).

    Pertemuan ini membahas pengembangan kerja sama bilateral yang melibatkan Malaysia dan Indonesia. Anwar mengatakan bahwa sebagai negara sahabat, pihaknya dapat memperkuat aktivitas perdagangan di berbagai sektor.

    “Kami memanfaatkan sepenuhnya persahabatan erat kedua negara, terutama dalam memperkuat lebih banyak lagi aktivitas perdagangan yang melibatkan pengusaha Indonesia dan Malaysia di berbagai sektor terkait,” kata Anwar dalam postingannya.

    Foto: Airlangga Kunjungi PM Malaysia Anwar Ibrahim. (Instagram/Anwar Ibrahim)
    Airlangga Kunjungi PM Malaysia Anwar Ibrahim. (Instagram/Anwar Ibrahim)

    Adapun pertemuan ini juga untuk memperkuat sinergi ekonomi antara Malaysia dan Indonesia untuk membina kerja sama yang kuat antara keduanya ke tingkat yang lebih besar di masa mendatang.

    “Prioritas kami tentu saja untuk memperkuat dan memperbarui sinergi ekonomi, yang mencerminkan komitmen kami untuk membina kerja sama yang kuat antara Indonesia dan Malaysia ke tingkat yang lebih besar di masa mendatang,” ujar Anwar.

    Oleh karena itu, Anwar menegaskan, sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Malaysia juga membutuhkan kerja sama semua negara tetangga, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kemampuan negara sebagai tujuan investasi, pariwisata, dan perdagangan.

    “Saya ingin menginformasikan bahwa sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Malaysia membutuhkan kerja sama semua negara tetangga, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kemampuan negara sebagai tujuan investasi, pariwisata, dan perdagangan di benua ini dan juga di seluruh dunia.

    Sementara menurut Airlangga, selain dalam rangka bersilaturahmi setelah Lebaran Idul Fitri 2025, pihaknya mengunjungi Anwar Ibrahim juga membahas perkembangan ekonomi global terkini khususnya merespon kebijakan ekonomi-politik Amerika Serikat (AS) yang berdampak terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

    “Dalam suasana lebaran, kami tentunya juga berdiskusi mengenai perkembangan ekonomi global terkini khususnya merespon kebijakan ekonomi-politik Amerika Serikat yang berdampak terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara,” kata Airlangga dalam unggahan Instagram airlanggahartarto_official, dikutip Jumat (4/4/2025).

    (haa/haa)

  • Bos Kadin Yakin Pintu Negosiasi dengan Trump Masih Terbuka

    Bos Kadin Yakin Pintu Negosiasi dengan Trump Masih Terbuka

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan pihaknya akan mendukung keputusan pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan berbagai langkah strategis menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menilai komunikasi yang intens dengan Pemerintah AS di berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS adalah langkah yang tepat.

    “Saya yakin, kita bisa melakukan negosiasi dengan AS, antara lain karena posisi geopolitik dan geoekonomi Indonesia. Saya melihat pernyataan Presiden Trump merupakan opening statement. Artinya pintu negosiasi masih terbuka. Posisi Indonesia sangat strategis di Kawasan Pasifik,” ungkap Anindya Bakrie dalam siaran pers, Jumat (4/4/2025).

    Oleh karena itu, dia mengatakan Kadin juga menilai penting kerja sama Indonesia dengan negara anggota ASEAN untuk memperjuangkan kepentingan yang sama. Kadin mengapresiasi langkah pemerintah yang telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama.

    Seperti diketahui, sepuluh negara anggota ASEAN terdampak pengenaan tarif AS. Sejalan dengan upaya Pemerintah, Anindya menuturkan Kadin tentu akan berdiskusi intens dengan mitranya di ASEAN maupun APEC Business Advisory Council sebagai medium dunia usaha regional.

    Untuk memperkuat komunikasi kedua negara, Anindya melihat perlu ada figur yang bisa berperan sebagai duta besar Indonesia di AS, sembari proses diplomatik pemilihan duta besar berlangsung.

    “Kadin Indonesia akan menggunakan jalur hubungan dengan Kamar Dagang Amerika Serikat (US Chamber of Commerce) yang sudah terjalin baik selama ini,” ujar Anindya.

    Menurutnya, dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto di November 2024, Kadin Indonesia bertemu dengan US Chamber of Commerce untuk mengantisipasi kebijakan ekonomi Presiden Trump yang ke-2, dan mulai membangun fondasi B2B sebagai mitra sejawatnya.

    “Awal Mei rencananya nanti, berkoordinasi dengan Pemerintah, Kadin Indonesia akan ke AS untuk menindaklanjuti kerja sama dengan US Chamber of Commerce dan menghadiri beberapa konferensi bisnis/ekonomi untuk menyikapi perkembangan terakhir,” paparnya.

    Anindya pun mengkhawatirkan dampak signifikan atar rencana tarif impor 32% ini terhadap produk Indonesia. Hal ini, kata Anindya, dapat menekan neraca pembayaran, khususnya neraca perdagangan dan arus investasi.

    “AS merupakan pemasok valuta asing terbesar, yang menyumbang surplus perdagangan sebesar US$ 16,8 miliar pada tahun 2024. Mitra dagang bilateral terbesar Indonesia pada tahun 2024 adalah AS yang memberikan surplus US$ 16,8 miliar kepada Indonesia,” ujarnya.

    Hampir semua ekspor komoditas utama Indonesia ke AS meningkat pada tahun 2024. Sebagian besar barang Indonesia yang diekspor ke AS adalah produk manufaktur, yaitu peralatan listrik, alas kaki, pakaian, bukan komoditas mentah.

    Selama ini, produk Indonesia dikenakan tarif impor sekitar 10% di AS. Namun, faktanya, beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk, karena Indonesia menikmati fasilitas Preferensi Sistem Umum (The Generalized System of Preferences/GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

    Dia pun menilai untuk memperkuat neraca perdagangan pasca-keputusan Trump, negosiasi perdagangan dapat dilakukan lebih selektif. Fokus bisa dilakukan kepada industri padat karya terdampak secara vertikal, hulu hingga hilir. Selain itu, Indonesia perlu membuka pasar baru selain Asia Pasifik dan ASEAN, yakni pasar Asia Tengah, Turki dan Eropa, sampai Afrika dan Amerika Latin.

    Anindya yakin ada peluang Indonesia mempertahankan hubungan baik dengan AS sebagai mitra dagang. AS membutuhkan pasar bagi peralatan pertahanan, pesawat terbang, dan LNG.

    “Kita bisa menegosiasikan hal ini dengan produk ekspor andalan Indonesia,” ujarnya.

    Pasalnya, AS memberlakukan Inflation Reduction Act (IRA) atau UU Penurunan Inflasi yang bertujuan menurunkan inflasi di AS, mendorong transisi energi bersih melalui insentif besar-besaran terhadap kendaraan listrik (EV), energi terbarukan (solar, angin), dan industri baterai dan semikonduktor.

    Selain itu, AS bisa memberikan subsidi terhadap impor produk olahan dari nikel dan mineral lainnya dari Indonesia sepanjang mineral itu diolah sesuai standar lingkungan dan ketenagakerjaan. Hal ini dimungkinkan oleh critical minerals agreements dengan AS.

    (haa/haa)

  • Indonesia Serahkan 143 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Myanmar

    Indonesia Serahkan 143 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Myanmar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pimpinan tim bantuan Indonesia menyerahkan bantuan kemanusiaan dari rakyat Indonesia sebanyak 143 ton kepada Myanmar yang tertimpa bencana gempa bumi, pada Jumat (28/3/2025).

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa bantuan dari Indonesia tersebut telah diterima oleh Deputy Minister of Social Welfare Relief and Resettlement Myanmar Soe Kyi, di Bandara Naypyitaw, pada Kamis (3/4/2025).

    Dalam sambutannya, pimpinan tim bantuan Indonesia menyampaikan bantuan tersebut sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan rakyat Indonesia kepada rakyat Myanmar.

    Selain itu, bantuan tersebut juga sebagai wujud komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama penanggulangan bencana di antara negara-negara Asean. 

    “Pihak Myanmar menyampaikan terima kasih atas bantuan rakyat Indonesia tersebut,” kata keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI, Jumat (4/4/2025).

    Kemlu RI menyatakan bahwa total bantuan logistik Indonesia yang diberikan untuk Myanmar seberat 143 ton atau senilai Rp22,6 miliar atau setara US$1,3 juta.

    Adapun bantuan tersebut terdiri dari bahan pangan, obat-obatan, perlengkapan medis serta perlengkapan penunjang pengungsian. 

    Indonesia menerjunkan tim gabungan yang terdiri dari unsur-unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan Emergency Medical Team (EMT) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.

    Tim dari Indonesia bergabung dengan sejumlah negara yang juga mengirimkan Urban Search and Rescue (USAR) dalam rangka membantu melakukan pertolongan pertama dan pencarian korban-korban gempa bumi di Myanmar.

    Berdasarkan data yang tercatat, sekitar 2.886 orang tewas dan 4.636 orang terluka akibat gempa bumi berkekuatan 7,7 Skala Richter (SR) yang melanda Myanmar. Sebanyak 351 orang dinyatakan hilang.

    “Pimpinan tim setiba di Nay Pyi Daw langsung melakukan peninjauan ke lokasi terdampak gempa di sekitar Ibu Kota Myanmar tersebut dan ke base-op Tim Gabungan Indonesia,” tambahnya.

    Sementara itu, tim Indonesia telah mengupayakan evakuasi 5 orang Warga Negara Indonesia (WNI) terdampak bencana gempa dari Mandalay ke Yangon, dari 5 WNI tersebut, 4 orang di antaranya merupakan kelompok rentan.

    Kemudian, turut hadir saat penyerahan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Myanmar tersebut di antaranya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Basarnas, dan anggota Komisi VIII DPR.