Organisasi: ASEAN

  • Indonesia bahas tarif resiprokal dengan negara ASEAN lainnya

    Indonesia bahas tarif resiprokal dengan negara ASEAN lainnya

    Presiden Prabowo Subianto bahas resiprokal dengan pemimpin ASEAN seperti Malaysia. Foto: Setpres

    Indonesia bahas tarif resiprokal dengan negara ASEAN lainnya
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Sabtu, 05 April 2025 – 16:50 WIB

    Elshinta.com Presiden Prabowo Subianto bersama pemimpin empat negara anggota ASEAN lainnya yaitu Malaysia, Brunei, Filipina dan Singapura, berkomunikasi untuk membahas respons terhadap kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik dari Amerika Serikat (AS) yang diumumkan Presiden AS Donald Trump.

    Seperti diketahui, Rabu (2/4/2025) lalu, Trump mengumumkan penerapan tarif minimal 10 persen terhadap semua impor barang dari seluruh dunia, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif impor 32%.

    Dalam menghadapi hal tersebut, Prabowo melakukan telewicara dan bertukar pandangan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.

    “Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat (AS),” ujar Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam akun Instagram @anwaribrahim_my, dikutip Sabtu (5/4/2025).

    Ia juga mengatakan bahwa pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang akan digelar pada Minggu depan akan menindaklanjuti pembicaraan terkait solusi terbaik menghadapi penerapan tarif resiprokal AS tersebut.

    “Insyaallah, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota,” sambungnya.

    Tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara ASEAN yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam 24%, Filipina 17%, Singapura 10%, Kamboja 49%, Laos 48%, Vietnam 46%, Myanmar 44% dan Thailand 36%.

    Penulis: Hutomo Budi/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Prabowo bersama empat pemimpin negara ASEAN atur strategi hadapi tarif Trump

    Prabowo bersama empat pemimpin negara ASEAN atur strategi hadapi tarif Trump

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto bersama empat pemimpin negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mengatur strategi untuk menghadapi kebijakan tarif timbal balik Amerika Serikat yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

    Tim Media Presiden Prabowo Subianto dalam siaran resminya di Jakarta, Sabtu, menjelaskan keempat pemimpin itu berdiskusi melalui sambungan telepon.

    “Presiden Prabowo melakukan telewicara dan bertukar pandangan dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim, Raja Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong,” demikian siaran resmi Tim Media Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan terpisah, PM Malaysia Anwar Ibrahim mengungkap isi pembicaraan tersebut dalam akun sosial media pribadinya. PM Anwar menyebut dirinya bersama Presiden Prabowo, Presiden Marcos, dan PM Wong berbagi pandangan masing-masing terkait kebijakan tarif Trump, dan mengoordinasikan respons bersama terhadap kebijakan tersebut.

    “Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat,” kata PM Anwar sebagaimana dikutip dari akun media sosial resminya di Jakarta, Sabtu.

    PM Anwar menyebut menteri ekonomi dari negara-negara ASEAN bakal bertemu minggu depan untuk membahas respons bersama terhadap kebijakan tarif Trump tersebut.

    “Insyaallah, pertemuan menteri ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini, dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota,” kata PM Anwar.

    Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara termasuk Indonesia, yang efektif 3 hari setelah diumumkan.

    Kebijakan Trump itu bakal diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif khusus untuk sejumlah negara termasuk Indonesia mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).

    Dari kebijakan baru itu, Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hadapi Tarif Trump, Indonesia dan Malaysia Sepakat Perkuat Kerja Sama

    Hadapi Tarif Trump, Indonesia dan Malaysia Sepakat Perkuat Kerja Sama

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto berkunjung ke Malaysia Kamis, 3 April 2025. Tujuannya untuk membahas tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) atau Tarif Trump.

    Airlangga pun mengutarakan peran Malaysia sebagai Ketua ASEAN untuk menghadapi perkembangan situasi global terkini. Termasuk situasi perdagangan internasional setelah Presiden Donald Trump mengumumkannya.

    “Malaysia selaku Keketuaan ASEAN 2025, menjadi sangat penting untuk mendorong penguatan kerja sama seluruh Negara ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk respons atas kebijakan tarif resiprokal AS,” katanya.

    Pada hari pertama kunjungannya, bertemu dengan Deputy Prime Minister of Malaysia I Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamid. Pertemuan ini membahas seputar tarif Trump atau kebijakan tarif resiprokal AS.

    Pada hari kedua kunjungannya, bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Pertemuan ini membahas kerja sama kedua negara dalam menghadapi situasi tersebut.

    Anwar Ibrahim mengutarakan bahwa kerja sama Indonesia dengan Malaysia menguntungkan kedua negara. Setelah pertemuan tersebut, Airlangga bertemu dengan Menteri Investasi Perdagangan dan Industri Malaysia Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz.

    Tengku Zafrul mengutarakan pertemuan ini membahas kekuatan ekonomi regional untuk menghadapi tarif tersebut. Ia pun mengajak negara-negara ASEAN untuk memperkuatnya. “Mari kita perkuat ekonomi regional untuk kesejahteraan bersama,” ujarnya.

    Kedua negara dikabarkan akan menempuh jalur Trade and Investment Framework Agreement untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Airlangga pun meminta agar seluruh negara anggota ASEAN secara kolektif melakukannya juga.

    Pada Rabu, 2 April 2025, Trump mengumumkan kebijakan yang menggemparkan perdagangan internasional. Trump mengumumkan kenaikan tarif minimal 10 persen dari barang yang masuk ke negara tersebut. Indonesia terkena tarif 32 persen, sedangkan Malaysia terkena 24 persen.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyarankan negara-negara yang terdampak agar diam dan melihat dahulu perkembangannya. Bila membalasnya, Scott menegaskan akan terjadi eskalasi. “Karena jika kalian membalas, maka akan terjadi eskalasi,” ujarnya.

    Airlangga pun berujar bahwa organisasi ASEAN penting untuk memperkuat ekonomi kawasan. Indonesia dan Malaysia pun sepakat bahwa tarif Trump ini memunculkan tantangan baru bagi perdagangan internasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tarif 32 Persen AS Bisa Ganggu Surplus Perdagangan Indonesia

    Tarif 32 Persen AS Bisa Ganggu Surplus Perdagangan Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkap kekhawatiran atas langkah Amerika Serikat (AS) untuk mengenakan tarif impor sebesar 32% terhadap produk Indonesia.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, kebijakan ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap neraca pembayaran nasional, khususnya dalam aspek neraca perdagangan dan arus investasi asing.

    “AS merupakan salah satu mitra dagang paling strategis bagi Indonesia, sekaligus penyumbang valuta asing terbesar. Pada 2024 saja, Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar US$ 16,8 miliar dengan AS. Ini angka yang sangat besar,” ujar Anindya dalam keterangan resminya, Sabtu (5/4/2025).

    Ia menjelaskan, hampir seluruh ekspor utama Indonesia ke AS mengalami peningkatan tahun lalu, terutama dari sektor manufaktur. Produk seperti peralatan listrik, alas kaki, dan pakaian mendominasi pengiriman ke pasar Negeri Paman Sam dan bukan barang mentah.

    Selama ini, tarif impor yang dikenakan AS terhadap produk Indonesia berkisar sekitar 10%. Bahkan, beberapa produk konsumsi dikenakan bea masuk nol persen karena fasilitas preferensi dalam skema Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan AS kepada negara berkembang, termasuk Indonesia.

    Namun, jika tarif 32% dari AS benar-benar diterapkan, menurut Anindya, keunggulan kompetitif Indonesia bisa terkikis. Untuk itu, ia mendorong pemerintah segera menyiapkan langkah antisipatif guna menjaga stabilitas perdagangan.

    “Kita perlu merancang strategi lanjutan, termasuk menyusun ulang pendekatan free trade agreement (FTA) secara lebih selektif. Fokus bisa diarahkan pada satu jenis industri secara vertikal, dari hulu hingga hilir, agar nilai tambah lebih terasa,” tegasnya.

    Selain itu, Indonesia dinilai perlu segera membuka dan memperluas akses ke pasar nontradisional, seperti Asia Tengah, Turki, Afrika, dan Amerika Latin.

    Menurut Anindya, potensi ekspansi ke kawasan ini cukup besar dan dapat menjadi penopang baru bagi ekspor nasional.

    “Perdagangan di ASEAN pun masih perlu diperkuat sebagai cadangan pertumbuhan kawasan,” tambahnya.

    Meski tensi dagang meningkat, Anindya menilai masih terbuka ruang untuk mempertahankan hubungan baik dengan AS.

    “AS tetap membutuhkan pasar untuk produk unggulan mereka, seperti pesawat, peralatan pertahanan, dan LNG. Ini bisa menjadi bahan negosiasi bagi kita dengan menawarkan produk ekspor unggulan Indonesia,” katanya.

    Ia juga menyoroti peluang kerja sama yang bisa dimanfaatkan lewat Inflation Reduction Act (IRA) yang diberlakukan oleh AS. UU ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memasok produk olahan mineral, seperti nikel, selama pengolahannya memenuhi standar lingkungan dan ketenagakerjaan yang ditetapkan.

    “AS bisa memberikan subsidi bagi impor produk olahan nikel dan mineral lainnya dari Indonesia. Ini dimungkinkan melalui skema Critical Minerals Agreements, dan bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor ke depan,” tutup Anindya terkait tarif baru AS untuk Indonesia.

  • Gapmmi Waspadai Kenaikan Biaya Produksi Efek Kebijakan Tarif Trump – Halaman all

    Gapmmi Waspadai Kenaikan Biaya Produksi Efek Kebijakan Tarif Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) mewaspadai kenaikan biaya produksi dan penurunan ekspor dampak dari kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Ketua Umum GAPMMI, Adhi Lukman, menyatakan, Indonesia dan Amerika telah menjalin kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan dan melengkapi kedua belah pihak.

    Amerika merupakan pasar ekspor prioritas untuk beberapa produk unggulan makanan dan minuman dari Indonesia seperti produk kopi, kelapa, kakao, minyak sawit, lemak nabati, produk perikanan dan turunannya.

    “Di sisi lain, industri makanan dan minuman Indonesia mengimpor berbagai bahan baku industri dari Amerika, beberapa diantaranya gandum, kedelai dan susu,” ujar Adhi saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (5/4/2025).

    Adhi menambahkan hubungan perdagangan ini mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara. Oleh karena itu, menjaga stabilitas dan kelancaran hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika adalah hal yang sangat penting bagi kedua negara.

    Adhi memaparkan, bahwa Gapmmi mengidentifikasi beberapa dampak utama dari tarif ini.

    “Tarif impor akan meningkatkan biaya produksi industri nasional yang menggunakan bahan baku dari Amerika dan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional, serta meningkatkan harga jual produk di Indonesia,” tuturnya.

    Selain itu, diperkirakan tarif yang tinggi dapat menyebabkan penurunan volume ekspor produk makanan dan minuman Indonesia ke Amerika serta negara tujuan ekspor lainnya,  yang berdampak negatif pada kinerja dan pertumbuhan industri nasional.

    Kemudian, penurunan ekspor dapat mengancam lapangan kerja di sektor makanan dan minuman di Indonesia, di saat situasi ekonomi yang sedang lesu.

    Pemerintah diminta melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika. Termasuk, menganalisa dampak penerapan tarif secara menyeluruh.

    Adhi berujar, pemerintah harus menciptakan stabilitas perekonomian nasional dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melakukan penguatan industri nasional, serta mempertahankan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri.

    “Kami mendorong diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat,” ucap Adhi.

    Sebelumnya, besaran tarif yang dikenakan Trump terhadap Indonesia hanya berbeda 2 persen dari China, “lawan berat” AS, yaitu 34 persen. Dua negara ASEAN, yakni Thailand dan Vietnam, juga mendapat “tekanan” tarif yang cukup besar, masing-masing 36 persen dan 46 persen.

    Merujuk laman resmi Kementerian Perdagangan RI, AS memang merupakan penyumbang surplus perdagangan nonmigas nasional tahun 2024. Angka surplus perdagangan Indonesia-AS sebesar 16,08 miliar dollar AS dari total surplus perdagangan nonmigas 2024, yaitu sebesar 31,04 miliar dollar AS. Ekspor nonmigas Indonesia ke AS antara lain berupa garmen, peralatan listrik, alas kaki, dan minyak nabati.

  • Usai Kebijakan Tarif Trump, Pengusaha Tidak Banyak Pilihan Selain Andalkan Permintaan Dalam Negeri – Halaman all

    Usai Kebijakan Tarif Trump, Pengusaha Tidak Banyak Pilihan Selain Andalkan Permintaan Dalam Negeri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Usai kebijakan tarif impor terbaru yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke banyak negara, pengusaha Indonesia tak memiliki pilihan banyak selain mengandalkan permintaan dalam negeri.

    Hal itu diungkap oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam.

    Diketahui, AS memberlakukan kebijakan tarif impor timbal balik atau ‘Reciprocal Tarrifs’ ke Indonesia dan sekian banyak negara lainnya.

    Donald Trump memberlakukan tarif timbal balik, yaitu bea masuk tambahan sebesar 10 persen yang berlaku 5 April 2025.

    Kemudian, ada tarif tambahan spesifik per negara yang akan berlaku mulai 9 April 2025. Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen.

    “Sekarang tidak banyak pilihan selain mengandalkan permintaan dalam negeri,” kata Bob kepada Tribunnews, Sabtu (5/4/2025).

    Akibat dari itu, ia meminta pemerintah lebih serius menggarap pasar domestik. Bob mendorong agar pembatasan impor bahan baku dan perizinan dipermudah.

    Lalu, barang jadi yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri harus dibatasi impornya karena ini mampu mempengaruhi daya saing produk lokal.

    “Selain itu juga currency harus dijaga dengan membangun kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

    Jika pasar domestik tidak dikembangkan secara serius, industrinya akan terpukul akibat dibanjiri produk impor.

    Produk impor dari negara-negara yang juga terkena tarif Trump diprediksi akan membanjiri RI karena mereka juga mencari pasar alternatif selain Amerika Serikat.

    “Industri padat karya kita akan kembali terpukul karena impor dari negara-negara yang sebelumnya mengekspor ke Amerika Serikat,” ucap Bob.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump pada pekan ini mengumumkan daftar negara yang dikenai tarif resiprokal untuk produk-produk yang diekspor ke AS. Indonesia termasuk dalam daftar tersebut dengan nilai tarif dikenakan sebesar 32 persen.

    Tarif baru ini memberi tekanan besar pada daya saing ekspor nasional, khususnya ke pasar AS yang menyumbang 38,7 miliar dolar AS ekspor Indonesia pada 2024.

    Langkah Pemerintah RI

    Pemerintah Indonesia akan menghitung dampak dari tarif resiprokal yang dikenakan Amerika Serikat (AS) kepada RI sebesar 32 persen.

    Diketahui, Presiden AS Donald Trump telah mengenakan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32 persen dari basis tarif sebesar 10 persen yang diterapkan AS kepada semua negara dan tarif yang dikenakan AS saat ini.

    Tarif resiprokal oleh AS untuk RI akan mulai berlaku pada 9 April 2025.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.

    Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.

    “Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” kata Susiwijono dikutip dari siaran pers pada Jumat (4/3/2025).

    “Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” ujarnya.

    Susiwijono menyebut bahwa sejak awal tahun ini, Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.

    Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.

    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan,” ucap Susiwijono.

    “Termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” katanya.

    Sebagai bagian dari negosiasi, Pemerintah Indonesia disebut telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS.

    Terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.

    “Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS,” kata Susiwijono. 

  • Sebut Tarif Trump Baru Opening Statement, Kadin: Ada Pintu Negosiasi

    Sebut Tarif Trump Baru Opening Statement, Kadin: Ada Pintu Negosiasi

    Jakarta, Beritasatu.com –  Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut  Amerika Serikat (AS) merupakan mitra strategis bagi Indonesia, baik dari sisi perdagangan maupun investasi. Hal ini disampaikan menyusul kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden AS Donald Trump untuk Indonesia sebesar 32%.

    “AS adalah mitra bisnis strategis Indonesia. Hal itu tecermin dalam neraca perdagangan dan aliran investasi antara kedua negara. Hubungan Indonesia dan AS adalah hubungan yang saling membutuhkan,” jelas Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (5/4/2025).

    Anindya menilai bahwa pernyataan terkait tarif Trump belum final dan masih bisa membuka ruang negosiasi. Ia optimistis bahwa peluang dialog dan kesepakatan masih terbuka lebar, terutama karena posisi Indonesia yang sangat strategis di kawasan Pasifik dan dalam dinamika geopolitik global.

    “Saya melihat pernyataan Presiden Trump terkait tarif merupakan opening statement. Artinya, pintu negosiasi masih terbuka. Posisi Indonesia sangat strategis, bukan hanya sebagai bagian dari ASEAN dan anggota APEC, tetapi juga sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Hal ini tentunya juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi AS,” jelasnya.

    Menanggapi kebijakan tarif resiprokal tersebut, Kadin mendukung langkah-langkah strategis pemerintah Indonesia untuk menghadapi tantangan ini.

    Salah satu upaya yang dianggap krusial adalah menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah AS di berbagai level, termasuk dengan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung.

    “Kadin mendukung keputusan pemerintah untuk mempersiapkan strategi yang matang dan menjalankan diplomasi ekonomi secara aktif. Komunikasi langsung dengan pemerintah AS, termasuk pengiriman delegasi tingkat tinggi, merupakan langkah yang tepat dan perlu segera dilaksanakan,” tegas Anindya.

    Langkah negosiasi ini diharapkan dapat meredam potensi dampak negatif kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump terhadap produk ekspor Indonesia.

  • Asean Diguncang Tarif Trump, Anwar Ibrahim Telepon Prabowo hingga Bongbong Marcos

    Asean Diguncang Tarif Trump, Anwar Ibrahim Telepon Prabowo hingga Bongbong Marcos

    Bisnis.com, JAKARTA — Para pemimpin negara Asean tengah berkoordinasi dan mencari solusi dalam menanggapi kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Kebijakan tarif impor tinggi tersebut turut menyasar negara-negara Asia Tenggara, di antaranya Malaysia dikenai 24%, Indonesia 32%, Brunei Darussalam 24%, Filipina 17%, dan Singapura 10%.

    Untuk merespons kebijakan Trump, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim melakukan pembicaraan melalui telepon dengan sejumlah pemimpin negara Asean, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto, Presiden Filipina Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr, Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah, dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong pada Jumat (4/4/2025).

    “Hari ini, saya mengadakan percakapan telepon dengan para pemimpin beberapa negara Asean, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk bertukar pandangan dan mengoordinasikan tanggapan kolektif terhadap masalah tarif timbal balik yang diberlakukan oleh Amerika Serikat,” ujar Anwar melalui akun resmi Instagramnya, dikutip Sabtu (5/4/2025).

    Anwar menekankan bahwa sebagai ketua Asean 2025, Malaysia tetap berkomitmen untuk mendorong konsensus di antara negara-negara anggota dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam semua negosiasi perdagangan, termasuk dalam kerangka kerja dialog Asean-AS.

    “Pertemuan menteri ekonomi Asean pada pekan depan akan melanjutkan pembahasan mengenai hal ini dan mencari solusi terbaik untuk semua negara anggota,” tutur Anwar.

    Pasar saham dan mata uang Asia Tenggara terguncang setelah Presiden AS Donald Trump menetapkan kebijakan tarif impor terhadap sejumlah negara.

    Melansir Bloomberg, Kamis (3/4/2025), indeks saham utama Vietnam turun hingga 6,2%. Angka tersebut menjadi penurunan harian terbesar selama lebih dari 4 tahun. Saham di Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura juga mencatat pelemahan. 

    Sementara itu, nilai tukar baht Thailand melemah hingga 0,8% terhadap dolar AS, diikuti oleh dong Vietnam dan ringgit Malaysia yang juga terdepresiasi.

    Aset di Asia Tenggara terguncang setelah terkena dampak dari tarif timbal balik yang diumumkan Donald Trump. 

    “Ekonomi Asean akan menghadapi hambatan besar dalam beberapa bulan ke depan akibat kenaikan tajam tarif AS terhadap ekspor mereka,” ujar Homin Lee, ahli strategi makro senior di Lombard Odier Ltd., Singapura, Kamis (3/4/2025). 

    Menurutnya, sejauh ini juga belum ada kejelasan apakah pemerintah di Asia Tenggara dapat menegosiasikan penurunan tarif secara signifikan dengan tim Donald Trump. 

    Ekonomi Asia Tenggara memang rentan terhadap tarif AS karena negara ini masuk dalam dua mitra dagang utama bagi Singapura, Vietnam, Thailand, dan Filipina.

    Vietnam, yang sebelumnya mencoba merayu pemerintahan Trump sebelum pengumuman tarif, juga tidak luput dari kebijakan proteksionis AS. 

    Padahal, negara tersebut bergantung pada perdagangan, dengan ekspor mencapai hampir 90% dari total output ekonomi. Vietnam juga memiliki surplus perdagangan terbesar ketiga dengan AS, menjadikannya target utama tarif impor tinggi.

  • Arus Balik Lebaran, Tol di Kuala Lumpur Macet hingga Antrean 20 Km

    Arus Balik Lebaran, Tol di Kuala Lumpur Macet hingga Antrean 20 Km

    Kuala Lumpur

    Lalu lintas di Jalan Tol Kuala Lumpur-Karak (KLK) sangat padat karena orang-orang kembali ke Kuala Lumpur usai merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman. Antrean kendaraan bahkan mencapai 20 Km.

    Dilansir Bernama, Sabtu (5/4/2025), seorang juru bicara Otoritas Jalan Raya Malaysia (LLM) mengonfirmasi lonjakan kendaraan telah menyebabkan kemacetan lalu lintas sepanjang lebih dari 20 kilometer membentang dari Karak hingga Lentang hingga pukul 10.40 pagi tadi.

    “Ini sudah diperkirakan. Kemacetan diperkirakan akan berlanjut hingga besok (Minggu) karena orang-orang kembali ke Kuala Lumpur untuk melanjutkan pekerjaan setelah Hari Raya Idul Fitri,” katanya.

    Juru bicara itu juga melaporkan kemacetan kecil di Jalan Tol Utara-Selatan (PLUS) untuk rute E1 dan E2 menuju ibu kota. Kemacetan di tol tersebut mencapai 3,8 Km.

    “Lalu lintas lambat di E1 dari Permatang Pauh ke Perai, dari Juru Autocity ke Juru Toll Plaza, dan dari Taiping ke Changkat Jering, dengan penumpukan lebih dari 3,8 km di dekat Terowongan Menora menuju Kuala Lumpur. Di jalur PLUS Selatan E2, lalu lintas lambat dari Kulai ke Sedenak, sementara East Coast Expressway (LPT) 1 dan 2 sejauh ini lancar,” ujarnya.

    Hari Raya Idul Fitri telah dirayakan di Malaysia pada Senin (31/3) atau sama dengan Indonesia dan negara lain di kawasan ASEAN. Umat muslim di Malaysia pun telah melakukan perjalan pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Pemerintah Malaysia memberikan diskon tarif tol 50 persen untuk perjalanan mudik.

    Lihat juga Video: Arus Balik, 2.879 Orang Tiba di Terminal Pulo Gebang H+5 Lebaran

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pengusaha Usul 4 Strategi Ini buat Respons Tarif Trump

    Pengusaha Usul 4 Strategi Ini buat Respons Tarif Trump

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal atau balasan untuk produk-produk yang diekspor ke AS. Indonesia juga dikenakan tarif sebesar 32%.

    Merespons hal tersebut, pengusaha yang tergabung dalam Indonesian Business Council (IBC) mengusulkan strategis yang dapat dilakukan pemerintah dalam merespon kebijakan pemerintah AS.

    “IBC mengusulkan langkah-langkah langkah yang mencakup upaya mitigasi untuk menjaga dampak kebijakan tarif terhadap kinerja perekonomian dan perdagangan nasional. Lalu kami juga meminta pemerintah untuk melakukan renegosiasi tarif dan memperluas perjanjian dagang (FTA) dengan negara dan kawasan mitra baru,” kata CEO IBC Sofyan Djalil, dalam keterangannya, Sabtu (5/4/2025).

    Secara rinci, IBC menyampaikan empat usul sebagai langkah strategis yang dapat diambil pemerintah. Pertama, fokus pada upaya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan memberikan dukungan kepada industri yang terdampak, termasuk didalamnya kelompok UMKM yang merupakan bagian dari mata rantai industri ekspor.

    Sofyan menerangkan upaya ini perlu didukung dengan kebijakan yang kondusif, kepastian regulasi, dan reformasi struktural dalam kemudahan berbisnis. Langkah ini diperlukan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan daya saing ekspor.

    Kedua, IBC mengusulkan agar pemerintah mengambil langkah renegosiasi dengan pemerintah AS dan mengkaji kembali kerangka perjanjian dagang antara kedua negara, untuk mengupayakan penerapan tarif yang lebih adil dan berimbang.

    “Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan hubungan dagang yang telah berlangsung, tapi juga memperluas potensi penguatan perdagangan melalui penguatan diplomasi dagang yang aktif,” terang keterangan IBC.

    Ketiga, meminta pemerintah untuk mengambil langkah negosiasi multilateral bersama negara- negara ASEAN untuk mendorong tatanan perdagangan internasional yang lebih adil dan setara.

    ASEAN merupakan mitra dagang yang sangat besar dan penting, sehingga baik AS maupun ASEAN akan sama-sama diuntungkan melalui upaya negosiasi daan diplomasi dagang ketimbang penerapan kebijakan yang sepihak.

    Keempat, IBC mendorong perluasan perjanjian kerjasama perdagangan bilateral dan multilateral serta mempercepat penyelesaian perundingan dagang (FTA) yang saat ini sedang berlangsung. Perjanjian kerjasama dengan negara-negara dan kawasan-kawasan akan memperluas akses pasar baru untuk Indonesia.

    Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid menyatakan momen ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi dan mitra dagang strategis di tengah pergeseran rantai pasok global.

    “Kami melihat tantangan ini sebagai peluang untuk mempercepat reformasi struktural, mendorong diversifikasi pasar ekspor, serta mengembangkan industri bernilai tambah. Kemudahan berusaha juga perlu terus ditingkatkan agar Indonesia lebih kompetitif secara global,” ujarnya.

    Kebijakan tarif dari pemerintah AS berpotensi memperburuk tensi dagang global dan mengganggu stabilitas ekonomi lintas negara, termasuk Indonesia. Kementerian Perdagangan mengungkapkan, AS merupakan penyumbang surplus perdagangan nonmigas Indonesia pada 2024.

    Nilai surplus perdagangan Indonesia-AS sebesar US$ 16,08 miliar dari total surplus perdagangan nonmigas 2024, yaitu sebesar US$ 31,04 miliar. Ekspor nonmigas Indonesia ke AS terutama adalah garmen, peralatan listrik, alas kaki, dan minyak nabati.

    (ada/ara)