Xcloud.id

Organisasi: ASEAN

  • Lonjakan Tarif AS Mengancam Industri Baja Nasional, IISIA Minta Perbaikan Tata Niaga Impor – Halaman all

    Lonjakan Tarif AS Mengancam Industri Baja Nasional, IISIA Minta Perbaikan Tata Niaga Impor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lonjakan tarif impor barang dari Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 32 persen mengancam industri baja nasional.

    Lonjakan tarif impor yang juga dikenakan AS ke negara-negara eksportir lainnya dikhawatirkan memicu banjirnya baja impor dari negara-negara tersebut ke Indonesia.

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diminta serius mengatasi ini dengan segera memperbaiki tata niaga impor baja nasional.  

    Desakan tersebut disampaikan asosiasi industri baja Indonesia yang tergabung dalam The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA).

    IISIA mendorong pemerintah segera memperkuat tata niaga impor baja. Hal tersebut menyusul kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat terhadap produk asal Indonesia. 

    Pemerintah diminta waspada terhadap dampak lanjutan dari kebijakan tersebut, khususnya potensi membanjirnya produk baja impor ke pasar dalam negeri. 

    Chairman IISIA M. Akbar Djohan, menilai kebijakan tarif AS bisa mendorong negara lain mengalihkan ekspornya ke Indonesia, sehingga pasar dalam negeri terancam banjir baja impor. Hal ini berkaca dadi besarnya pasar dan daya beli masyarakat yang terus tumbuh. 

    “Karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap pasar dalam negeri agar tidak kebanjiran produk baja impor,” kata Akbar Djohan dalam keterangan tertulis, Minggu (6/4/2025). 

    IISIA menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan program P3DN dan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN sebagai strategi memperkuat industri nasional. 

    “Konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan ini akan memberikan sinyal positif bagi para pelaku industri baja dalam negeri dan memperkuat kemandirian industri baja nasional,” tambah Akbar Djohan.

    IISIA juga menyarankan pemerintah menggunakan kebijakan tarif sebagai langkah antisipasi, termasuk kemungkinan menghapus tarif impor baja dari AS dengan syarat ada perlakuan dagang yang adil untuk produk Indonesia di pasar AS.

    “Kami tidak keberatan jika tarif untuk produk baja dari AS dihapuskan, selama produk baja dari Indonesia juga diperlakukan adil di pasar mereka. Hubungan dagang yang seimbang dan saling menguntungkan harus menjadi prinsip utama,” tegasnya. 

    Guna melindungi industri baja nasional, IISIA mengusulkan perbaikan tata niaga impor, pembentukan sentral logistik baja dan penguatan kerja sama kawasan ASEAN. 

    Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara, menyebut pada kondisi seperti ini, penting untuk memastikan bahwa impor benar-benar sesuai kebutuhan dan tidak mengganggu kelangsungan industri baja dalam negeri. 

    “Karena itu, IISIA mengusulkan pembentukan sentral logistik baja untuk tata kelola ekosistem rantai pasok baja nasional dengan tetap mempertimbangkan kemampuan industri baja nasional,” terang Harry. 

    IISIA berharap pemerintah dapat bertindak cepat merespon pengenaan tarif Trump untuk menjaga daya saing industri baja dalam negeri. 

    Selama 2024, ekspor baja Indonesia ke AS mencapai 429.300 ton, yang didominasi oleh produk semi finished slab sebesar 359.500 ton dan hot dip (CGI) sebesar 7.800 ton.

    Sementara itu impor dari AS hanya 27.500 ton, yang didominasi oleh scrap sebesar 12.700 ton dan seamless pipes sebesar 12.100 ton.

     

  • Kebijakan Tarif Impor AS, Ini Tantangan bagi Industri Pulp dan Kertas Indonesia – Halaman all

    Kebijakan Tarif Impor AS, Ini Tantangan bagi Industri Pulp dan Kertas Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, resmi mengumumkan tarif impor baru bagi sejumlah negara mitra dagang, termasuk Indonesia yang dikenai tarif timbal balik sebesar 32 persen. 

    Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) menyoroti dampak kebijakan tarif ini, khususnya untuk sektor pulp dan kertas.

    “Kebijakan ini sangat berpotensi melemahkan daya saing industri pulp dan kertas Indonesia. Tarif tinggi akan membuat harga produk di pasar AS menjadi kurang kompetitif dibandingkan negara lain,” ujar Ketua Umum APKI, Liana Bratasida, Minggu (5/4/2025).

    Ia juga menyoroti bahwa penurunan ekspor bisa berdampak langsung pada produksi, tenaga kerja, dan pertumbuhan industri secara keseluruhan, sehingga dapat mengancam keberlangsungan lapangan kerja yang telah diciptakan oleh industri. Kebijakan ini juga berisiko melemahkan prinsip perdagangan bebas dan adil yang sudah diatur oleh WTO. 
     
    Sebagai respons atas kebijakan tarif tinggi AS, APKI meminta pemerintah untuk segera mengambil keputusan yang strategis guna melindungi industri dalam negeri, antara lain memperkuat perlindungan terhadap pasar dalam negeri terutama dari potensi banjirnya impor dari negara terdampak lainnya yang gagal menembus pasar AS.

    Selain itu, pemerintah juga diminta menjaga pasar domestik sebagai pasar sekunder yang strategis, menekankan pentingnya konsistensi terhadap kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan mempertimbangkan kemungkinan perlakuan kebijakan tarif terhadap produk AS seperti mengenakan tarif 0 persen terhadap produk manufaktur AS karena daya saing yang kurang kompetitif dibandingkan dengan produk lain. Namun, kebijakan tarif ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan WTO. 

    APKI menegaskan bahwa pihaknya juga tengah mengkaji lebih dalam mengenai dampak implementasi kebijakan tersebut secara internal dengan anggota APKI mengenai dampak riil di lapangan. APKI berharap pemerintah segera mengambil langkah diplomasi untuk menegosiasikan kebijakan ini tarif ini. 

    APKI juga sedang berkoordinasi dengan kementerian, lembaga maupun asosiasi yang terkait di tingkat ASEAN sehingga harapannya pemerintah dapat segera berkomunikasi lebih lanjut dengan AS, baik melalui perundingan bilateral maupun multilateral.

  • Prabowo dijadwalkan temui PM Anwar di Kuala Lumpur pada Minggu malam

    Prabowo dijadwalkan temui PM Anwar di Kuala Lumpur pada Minggu malam

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan terbang dari Jakarta menuju Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu malam, untuk bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya kepada wartawan di Jakarta, Minggu, menjelaskan kunjungan Presiden Prabowo ke Kuala Lumpur untuk bersilaturahmi dengan PM Anwar dalam suasana Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Pak Presiden Prabowo sangat menghormati PM Anwar sebagai seorang pemimpin senior di ASEAN yang mempunyai pengalaman panjang. Beliau lebih dulu menjadi perdana menteri, secara usia juga lebih senior, dan beliau adalah sahabat lama Pak Presiden,” kata Teddy.

    Teddy, yang juga akan ikut ke Kuala Lumpur mendampingi Presiden Prabowo, mengatakan selepas bersilaturahmi dengan PM Anwar, Presiden Prabowo langsung kembali terbang ke Jakarta.

    “(Presiden Prabowo, red) langsung kembali ke Jakarta malam ini juga,” katanya.

    Seskab Teddy, saat ditanya apakah Presiden Prabowo dan PM Anwar juga akan membahas soal tarif Trump, mengatakan dua pemimpin negara ketika bertemu tentu akan membahas banyak hal.

    “Tentunya, kalau kedua pimpinan negara sudah bertemu, pastinya akan membahas banyak hal ya,” kata Teddy menjawab pertanyaan wartawan.

    Presiden Prabowo, PM Anwar, bersama Raja Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, melalui sambungan telepon, berdiskusi membahas strategi untuk menghadapi kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump pada awal pekan ini.

    PM Anwar selepas percakapan itu menyatakan masing-masing pemimpin berbagi pandangan mengenai kebijakan tarif Trump dan mengoordinasikan respons bersama terhadap kebijakan tersebut.

    “Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat,” kata PM Anwar sebagaimana dikutip dari akun media sosial resminya di Jakarta, Sabtu (5/4).

    PM Anwar menjelaskan menteri ekonomi dari negara-negara ASEAN bakal bertemu pada pekan depan untuk membahas respons bersama terhadap kebijakan tarif Trump tersebut.

    “Insyaallah pertemuan menteri ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini, dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota,” kata PM Anwar.

    Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang efektif berlaku tiga hari setelah diumumkan.

    Kebijakan Trump itu diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif khusus untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia, mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).

    Dari kebijakan terbaru AS itu, Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pimpinan MPR: Kebijakan tarif AS momentum perkuat industri nasional

    Pimpinan MPR: Kebijakan tarif AS momentum perkuat industri nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno mengemukakan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden AS Donald Trump akan menjadi momentum pemerintah untuk memperkuat industri nasional.

    “Saya memandang kebijakan tarif Donald Trump ini akan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat industri nasional dan membuat TKDN (tingkat komponen dalam negeri) kita semakin berkualitas dan ekonomis,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Eddy meyakini pemerintah Indonesia tidak akan mengikuti kehendak pemerintah AS dengan melonggarkan kebijakan TKDN, sebagaimana yang dikhawatirkan beberapa kelompok pengusaha.

    “Kebijakan TKDN perlu dilanjutkan dan jangan dilonggarkan terhadap salah satu negara semata. Sekali kita memberikan kelonggaran TKDN, seluruh negara mitra dagang juga akan meminta hal yang sama,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa kebijakan TKDN bukan merupakan proteksionisme, melainkan menjadi inisiatif pemerintah untuk membangun industri dalam negeri agar pasar domestik tidak dibanjiri barang-barang impor.

    “Kebijakan TKDN adalah instrumen untuk memperkuat industri nasional, bukan untuk menutup diri dari perdagangan global. Apa yang dilakukan Indonesia dalam membangun industri dalam negerinya tidak berbeda dengan apa yang dilakukan negara-negara mitra dagang Indonesia lainnya,” tuturnya.

    Namun, apabila kebijakan TKDN dipersepsikan sebagai hambatan oleh negara mitra, Eddy meyakini tim diplomasi yang dibentuk pemerintah akan memberikan penjelasan secara komprehensif.

    Dia pun meyakini strategi Presiden RI Prabowo Subianto dalam menghadapi kebijakan proteksionisme AS akan memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi global.

    Termasuk dalam kerja sama dengan negara-negara ASEAN maupun blok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

    “Kebijakan Presiden Prabowo yang mencakup perluasan jaringan mitra dagang, peningkatan daya saing produk lokal, serta diversifikasi pasar ekspor merupakan strategi yang tepat. Ini akan menjaga kestabilan ekonomi nasional di tengah perubahan dinamika perdagangan global,” ujarnya.

    Dia menambahkan pula agar tekanan kebijakan tarif pemerintah AS tersebut jangan sampai mengganggu agenda percepatan hilirisasi dan industrialisasi di tanah air.

    “Kami mendukung komitmen Presiden Prabowo untuk mempercepat hilirisasi sebagai upaya menambah nilai dari produk mineral dan sumber daya alam di Indonesia,” ucapnya.

    Hal tersebut agar Indonesia tidak hanya menghasilkan produk turunan pertama atau antara, namun mampu menghasilkan produk jadi. Mulai dari, baterai, solar cell, kawat tembaga, perabotan rumah tangga dari aluminium, dan lain-lain.

    “Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, produksi hasil industri nasional perlu didorong masuk ke pasar ekspor karena pertumbuhan ekonomi ke depannya harus mengandalkan investasi dan ekspor,” katanya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Bakal Temui Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur Malam Ini, Bahas Apa?

    Prabowo Bakal Temui Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur Malam Ini, Bahas Apa?

    loading…

    Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur pada Senin (27/1/2025) lalu. Dijawalkan kedua pemimpin bertemu kembali pada Minggu (6/4/2025) malam. Foto/Binti Mufarida

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berangkat ke Kuala Lumpur untuk bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim pada Minggu (6/4/2025) malam.

    Hal tersebut dikonfirmasi oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.

    “Iya betul. Nanti malam (Presiden Prabowo) akan bertemu PM Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur dan akan langsung kembali ke Jakarta malam ini juga,” kata Teddy Indra Wijaya saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (6/4/2025).

    Teddy menerangkan, pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi dalam suasana Idulfitri.

    “Ya silaturahmi, masih dalam suasana Idulfitri,” ujar Teddy.

    Dia menjelaskan, Kepala Negara sangat menghormati PM Malaysia Anwar Ibrahim sebagai seorang senior di ASEAN.

    “Pak Presiden Prabowo sangat menghormati PM Anwar sebagai seorang pemimpin senior di Asean yang mempunyai pengalaman panjang. Beliau lebih dulu menjadi perdana menteri, secara usia juga lebih senior, dan beliau adalah sahabat lama Pak Presiden,” ucap Teddy.

    Saat ditanya apakah pertemuan keduanya akan membahas terkait kebijakan tarif impor yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Teddy tidak menjawab secara gamblang.

    “Tentunya kalau kedua pimpinan negara sudah bertemu, pastinya akan membahas banyak hal ya,” jelasnya.

    (shf)

  • Prabowo Bertemu PM Malaysia Anwar Ibrahim Malam Ini, Bahas Tarif Trump?

    Prabowo Bertemu PM Malaysia Anwar Ibrahim Malam Ini, Bahas Tarif Trump?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim pada malam ini, Minggu (6/4/2025) di Kuala Lumpur, Malaysia.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa pertemuan kedua tokoh tersebut berlangsung dalam suasana Idulfitri, sebagai bagian dari silaturahmi dan penguatan hubungan bilateral antarnegara.

    “Iya betul. Nanti malam [Prabowo] akan bertemu PM Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur dan akan langsung kembali ke Jakarta malam ini juga. Ya silaturahmi, masih dalam suasana Idulfitri,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Minggu (6/4/2025).

    Menurut Teddy, Prabowo sangat menghormati Anwar Ibrahim sebagai salah satu tokoh senior di kawasan Asia Tenggara. Selain lebih dulu menjabat sebagai perdana menteri, Anwar juga dianggap sebagai sahabat lama Prabowo.

    “Pak Presiden Prabowo sangat menghormati PM Anwar sebagai seorang pemimpin senior di ASean yang mempunyai pengalaman panjang. Beliau lebih dulu menjadi perdana menteri, secara usia juga lebih senior, dan beliau adalah sahabat lama Pak Presiden,” lanjut Teddy.

    Ketika ditanya apakah dalam pertemuan ini akan dibahas isu-isu strategis seperti dampak kebijakan tarif baru dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Teddy tidak menampik kemungkinan tersebut.

    “Tentunya kalau kedua pimpinan negara sudah bertemu, pastinya akan membahas banyak hal ya,” pungkas Teddy.

  • Akademisi ke Pemerintah RI: Jangan Balas Trump dengan Menaikkan Tarif Impor – Halaman all

    Akademisi ke Pemerintah RI: Jangan Balas Trump dengan Menaikkan Tarif Impor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Guru Besar FEB UI, Prof Telisa Aulia Falianty meminta pemerintah untuk tidak membalas kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) dengan langkah serupa.

    Sebab menurutnya, kebijakan retaliasi seperti menaikkan tarif balasan impor dinilai kurang strategis dan justru memicu eskalasi perang dagang yang merugikan Indonesia dalam jangka panjang.

    Bahkan, upaya retaliatif seperti menaikkan tarif balasan justru kontraproduktif dan akan memicu efek domino yang memperburuk hubungan dagang bilateral. 

    Alih-alih retaliasi, ia menyarankan pendekatan negosiasi yang dilengkapi dengan reformasi regulasi dalam negeri dan penguatan daya saing produk ekspor.

    “Jangan sampai kebijakan tarif balasan justru membuat ekspor kita makin tertekan. Solusinya ada di negosiasi, reformasi regulasi, dan diversifikasi pasar ekspor,” kata Telisa dalam keterangannya, Minggu (6/4/2025).

    Telisa menyebut bahwa kebijakan Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia ini dipicu oleh dua hal. 

    Pertama manipulasi kurs (currency manipulation) serta penerapan hambatan non-tarif (non-tariff barriers) oleh pemerintah Indonesia.

    Sehingga menurutnya, pemerintah perlu menyederhanakan hambatan non-tarif untuk membuktikan tidak ada manipulasi kurs.

    Lebih lanjut, Telisa menyoroti potensi terjadinya trade diversion dari negara-negara seperti Tiongkok, yang kini menghadapi hambatan ekspor ke AS. Kendati demikian, Indonesia belum tentu menjadi tujuan utama peralihan ekspor tersebut.

    Telisa menyarankan pemerintah mengantisipasi kemungkinan masuknya barang impor dalam jumlah besar, sekaligus memperkuat instrumen pengamanan pasar domestik tanpa menciptakan hambatan yang bisa dianggap diskriminatif secara internasional.

    “Substitusi pasar ekspor dari AS biasanya diarahkan ke negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, atau Uni Eropa. Indonesia mungkin menjadi pilihan, tetapi bukan yang utama,” jelasnya.

    Di sisi lain, Telisa menegaskan bahwa perlu ada kebijakan yang jelas. Sebagai anggota ASEAN, BRICS, dan G20, Indonesia disebut perlu memaksimalkan jalur diplomasi multilateral untuk merespons dinamika global. 

    Walaupun Presiden Trump cenderung mendorong kesepakatan bilateral, langkah kolektif di tingkat kawasan tetap penting untuk menciptakan posisi tawar yang lebih kuat.

    “Multilateral diplomacy harus tetap berjalan. Tapi di saat yang sama, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan sektoral untuk meningkatkan daya saing industri nasional,” terang Telisa.

     

  • AIPTI Minta Pemerintah Cegah Banjir Produk Dumping China Pasca Pemberlakuan Tarif Impor Tinggi AS – Halaman all

    AIPTI Minta Pemerintah Cegah Banjir Produk Dumping China Pasca Pemberlakuan Tarif Impor Tinggi AS – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah menetapkan bea masuk tinggi terhadap produk-produk elektronika dan telematika dari dua negara produsen utama, yakni Tiongkok sebesar 34 persen dan Vietnam sebesar 46 persen. 

    Kebijakan yang dirilis Presiden Donald Trump awal April tersebut berpotensi memicu aliran barang elektronik impor secara besar-besaran ke pasar Indonesia.

    Ini lantaran Indonesia menjadi pasar alternatif bagi China dan Vietnam, bahkan dengan skema dumping yang merugikan industri nasional. 

    Berkaca pada hal itu, Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) menyerukan langkah cepat dan strategis dari Pemerintah Republik Indonesia, guna mengantisipasi dampak dari kebijakan bea masuk tinggi yang baru saja diterapkan Amerika Serikat terhadap produk elektronika dan telematika dua negara tersebut. 

    Ketua Umum AIPTI Ali Soebroto, mengimbau pemerintah untuk segera melakukan dua langkah utama agar pasar domestik tidak kebanjiran produk luar.

    Pertama, penerapan Trade Remedy Measures, dimana Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, untuk segera melibatkan asosiasi-asosiasi industri terkait guna melakukan pengukuran awal atas indikasi dumping. 

    “Hasil analisis tersebut akan menjadi dasar penting dalam penerapan tindakan trade remedy berupa Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) secara cepat dan tepat,” ungkap Ali dalam keterangan resmi, Sabtu (5/4/2025).

    Kedua, penyempurnaan regulasi perdagangan. AIPTI mendorong evaluasi terhadap kebijakan perdagangan yang berlaku saat ini, termasuk kemungkinan untuk mengembalikan mekanisme pengendalian sebagaimana diatur dalam Permendag No. 36 Tahun 2023 dan mengevaluasi efektivitas Permendag No. 8 Tahun 2024. 

    “Langkah ini bertujuan memperkuat wewenang Kementerian Perindustrian agar bisa mengendalikan pasar domestik secara lebih terintegrasi,” imbuhnya.

    Untuk langkah jangka panjang, diperlukan evaluasi CAFTA (China-ASEAN Free Trade Area) dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN.

    “Evaluasi atas perjanjian CAFTA diperlukan agar Indonesia dapat lebih fleksibel menerapkan hambatan dagang demi melindungi industri nasional,” terang Ali.

    Untuk subsektor HKT (Handphone, Komputer, dan Tablet), AIPTI menegaskan bahwa regulasi TKDN tetap menjadi benteng utama menghadapi tekanan global.

     

  • Vietnam dan Kamboja Berlomba Turunkan Tarif Impor AS saat Terkena Pajak Tinggi, Indonesia Masih Lebaran?

    Vietnam dan Kamboja Berlomba Turunkan Tarif Impor AS saat Terkena Pajak Tinggi, Indonesia Masih Lebaran?

    PIKIRAN RAKYAT – Kebijakan tarif impor baru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengguncang banyak negara mitra dagang, khususnya di Asia Tenggara.

    Di tengah libur panjang Lebaran, Indonesia tampaknya masih dalam fase konsolidasi, sementara negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Kamboja langsung bereaksi cepat untuk menyelamatkan perdagangan mereka dari dampak tarif tinggi yang dikenakan AS.

    Vietnam Gerak Cepat: Telepon Langsung Trump, Siap Pangkas Tarif Jadi Nol

    Vietnam menjadi salah satu negara dengan tarif tertinggi yang dikenakan oleh Amerika Serikat, yakni sebesar 46 persen. Menyadari dampak besar dari kebijakan ini terhadap sektor ekspor dan manufaktur domestik, Pemimpin Vietnam, To Lam, langsung menghubungi Presiden AS Donald Trump hanya beberapa saat setelah kebijakan diumumkan.

    Menurut laporan Reuters, pembicaraan telepon tersebut menghasilkan komitmen awal menuju negosiasi tarif antara kedua negara.

    “Baru saja melakukan panggilan telepon yang sangat produktif dengan To Lam, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, yang mengatakan kepada saya bahwa Vietnam ingin memangkas tarif mereka hingga NOL jika mereka dapat membuat kesepakatan dengan AS,” tutur Donald Trump di platform sosial Truth miliknya.

    Pemerintah Vietnam juga menyatakan bahwa Lam telah berjanji membeli lebih banyak produk Amerika, termasuk pesawat dan hasil pertanian, sebagai bagian dari konsesi untuk menghindari bea masuk besar-besaran.

    “Pada saat yang sama (Lam) mengusulkan agar AS menerapkan tarif pajak yang sama terhadap barang-barang yang diimpor dari Vietnam,” ujar portal pemerintah Vietnam setelah unggahan Donald Trump.

    Saat ini, Vietnam sedang bersiap mengirim delegasi ke Washington untuk mempercepat proses kesepakatan dagang bilateral. Kesepakatan itu diharapkan dapat diteken sebelum tenggat 9 April 2025, saat tarif 46% mulai diberlakukan.

    Kamboja Tak Mau Kalah: Minta Penundaan, Kirim Surat Resmi ke Trump

    Sementara Vietnam sudah melobi Donald Trump secara langsung, Kamboja juga mengambil langkah cepat. Negara ini terkena tarif tertinggi dari seluruh Asia Tenggara, yaitu 49 persen.

    Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menyampaikan permintaan resmi kepada AS agar tarif tersebut ditunda. Dalam suratnya kepada Trump, ia menyatakan kesiapan Kamboja untuk bernegosiasi.

    “Kamboja mengusulkan untuk bernegosiasi dengan pemerintahan yang terhormat pada waktu yang paling tepat,” kata Hun Manet dalam surat tersebut.

    Kamboja kemungkinan akan mengikuti langkah Vietnam dalam menawarkan konsesi tertentu untuk meredakan tekanan dari kebijakan tarif tersebut.

    Pasar Tertekan: Saham Terjun, Ekonomi Terpukul

    Dampak langsung dari pengumuman tarif terlihat di pasar. Saham perusahaan-perusahaan besar seperti Nike, Adidas, dan Puma—yang memiliki pabrik besar di Vietnam—mengalami penurunan tajam. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya Vietnam sebagai pusat manufaktur global.

    Indeks saham acuan Vietnam sendiri anjlok 8,1% hanya dalam dua hari terakhir, sejak Trump mengumumkan kebijakan tarif baru pada 2 April 2025.

    Sebagai informasi, surplus perdagangan Vietnam dengan AS mencapai US$123 miliar tahun lalu—angka yang membuat negara ini menjadi target utama kebijakan dagang Trump.

    Indonesia Masih Lebaran?

    Sementara Vietnam dan Kamboja bergerak cepat dengan diplomasi ekonomi langsung, Indonesia tampaknya masih dalam suasana libur Lebaran. Namun bukan berarti diam.

    Presiden Prabowo Subianto telah menginisiasi koordinasi dengan para pemimpin ASEAN untuk merespons kebijakan Trump secara kolektif.

    Dalam siaran resmi Tim Media Presiden Prabowo, disebutkan bahwa Prabowo berbicara melalui telepon dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim, Raja Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, dan PM Singapura Lawrence Wong.

    “Presiden Prabowo melakukan telewicara dan bertukar pandangan dengan para pemimpin ASEAN untuk mengoordinasikan respons bersama terhadap kebijakan tarif Trump,” ujar siaran tersebut.

    PM Malaysia Anwar Ibrahim membenarkan hal ini dan menyebut bahwa menteri-menteri ekonomi ASEAN akan menggelar pertemuan minggu depan untuk membahas langkah konkret.

    “Insyaallah, pertemuan menteri ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini, dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota,” ucap Anwar di akun media sosial pribadinya.

    Namun hingga saat ini, belum ada laporan resmi apakah Indonesia sudah secara langsung menjalin komunikasi dengan Washington seperti yang dilakukan Vietnam dan Kamboja.

    Tarif AS untuk Indonesia: 32 Persen

    Dari kebijakan baru yang diumumkan Trump, Indonesia terkena tarif resiprokal sebesar 32 persen, lebih tinggi dari Filipina (17 persen), Singapura (10 persen), dan Malaysia (24 persen). Tarif ini akan mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT atau 11.01 WIB.

    Indonesia juga menghadapi tantangan besar mengingat ekspor komoditas seperti tekstil, furnitur, dan alas kaki ke AS cukup signifikan.

    Meski demikian, dengan ASEAN mulai mengoordinasikan respons, Indonesia diharapkan akan segera mengambil langkah lebih strategis, apakah melalui pendekatan bilateral seperti Vietnam dan Kamboja, atau bersama-sama dengan blok ASEAN.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tanggapi Tarif Trump, Prabowo Bahas Langkah Respon Bersama Malaysia, Filipina dan Singapura

    Tanggapi Tarif Trump, Prabowo Bahas Langkah Respon Bersama Malaysia, Filipina dan Singapura

    Bagikan:

     

    JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto telah melakukan pembahasan terkait kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik dari Amerika Serikat (AS) yang diumumkan Presiden AS Donald Trump, Rabu. Pembahasan ini dilakukan termasuk dengan negara-negara ASEAN.

    Melalui postingan instagram Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, diketahui pembahasan tersebut dilakukan melalui telewicara dengan Prabowo, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.

    “Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat (AS),” tulis Anwar melalui akun instagram @anwaribrahim_my_, dikutip Sabtu, 5 April.

    Anwar juga menyebut, pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang akan digelar pada pekan depan akan menindaklanjuti pembicaraan terkait solusi terbaik menghadapi penerapan tarif resiprokal AS tersebut.

    “Insyaallah, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota,” sambungnya.

    Asal tahu saja, pada Rabu 2 April 2025, Trump mengumumkan penerapan tarif minimal 10 persen terhadap semua impor barang dari seluruh dunia, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif impor 32 persen.

    Adapun, tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara ASEAN yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam sebesar 24 persen, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Kamboja 49 persen, Laos 48 persen, Vietnam 46 persen, Myanmar 44 persen dan Thailand 36 persen.