Xcloud.id

Organisasi: ASEAN

  • Anggota DPR apresiasi langkah pemerintah respons kebijakan tarif Trump

    Anggota DPR apresiasi langkah pemerintah respons kebijakan tarif Trump

    upaya memperkuat kerja sama dengan negara-negara ASEAN dalam menghadapi kebijakan perdagangan AS merupakan hal positif

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengapresiasi langkah pemerintah dalam merespons kebijakan kenaikan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Wakil rakyat yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan menilai pendekatan yang dipakai oleh pemerintah cerdas, karena mencerminkan keseimbangan antara diplomasi perdagangan dan penguatan ekonomi dalam negeri.

    “Langkah-langkah yang ditempuh, mulai dari negosiasi hingga insentif bagi industri nasional, merupakan pendekatan yang cerdas dan strategis dalam menghadapi dinamika perdagangan global,” kata Marwan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Menurutnya, kebijakan pemerintah dalam merespons tarif impor baru AS membuat Indonesia dapat mempertahankan daya saing di pasar internasional tanpa harus terlibat dalam konflik dagang yang merugikan banyak pihak.

    Marwan menyebut langkah yang diambil pemerintah bijak dan strategis. Bahkan, justru membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih adil.

    “Pendekatan ini tidak hanya menghindari konflik dagang yang dapat merugikan industri nasional, tetapi juga membuka peluang untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih adil bagi Indonesia,” ujarnya.

    Dia mengatakan evaluasi terhadap larangan dan pembatasan barang ekspor maupun impor menjadi bagian penting dalam negosiasi tarif impor dengan AS di hari mendatang. Hal itu diharapkan dapat menciptakan keseimbangan perdagangan yang lebih baik.

    Oleh karena itu, ia mendukung Presiden Prabowo Subianto yang telah mengarahkan jajarannya meningkatkan efisiensi birokrasi dan mempermudah proses bagi para pelaku usaha.

    Selain itu, dirinya memandang arahan itu akan mendorong iklim investasi yang lebih kondusif, meningkatkan daya saing industri nasional, serta mempercepat proses perdagangan internasional.

    “Dengan birokrasi yang lebih sederhana dan transparan, pelaku usaha dapat lebih fokus pada pengembangan bisnisnya tanpa terbebani prosedur administratif yang berbelit,” ucap Marwan.

    Marwan juga menilai upaya memperkuat kerja sama dengan negara-negara ASEAN dalam menghadapi kebijakan perdagangan AS merupakan hal positif.

    Dia menuturkan sinergi di antara negara-negara ASEAN akan memperkuat posisi tawar kawasan di kancah perdagangan global serta mencerminkan komitmen Indonesia dalam membangun solidaritas ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

    Ia pun mendukung deregulasi beberapa aturan perdagangan, seperti mempermudah ekspor dan impor, relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi, hingga rencana peningkatan impor dan investasi dari Amerika Serikat terutama di sektor minyak dan gas.

    Marwan juga menilai beberapa kebijakan lain sangat penting bagi industri nasional agar tetap kompetitif di pasar dan mempertahankan daya saing ekspor, seperti pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, penurunan bea masuk, Pajak Penghasilan (PPh) impor, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor.

    Dengan adanya insentif ini, diharapkan ekspor Indonesia tetap stabil dan terus berkembang, meskipun menghadapi tantangan dari kebijakan perdagangan AS.

    Sebelumnya, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai kebijakan Prabowo Subianto dalam menghadapi kebijakan tarif impor baru AS sudah tepat.

    “Kebijakan dan langkah-langkah yang dijalankan oleh pemerintah menghadapi 32 persen tarif yang dikenakan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, saya nilai baik dan tepat. Lebih memilih negosiasi daripada retaliasi,” kata SBY dikutip dari akun X @SBYudhoyono pada Selasa, (8/4).

    Dia menyebut strategi yang dilakukan Prabowo adalah dual track strategy, sebab Indonesia melakukan komunikasi dengan para pemimpin ASEAN dan secara simultan mengirimkan tim negosiasi yang kuat ke Washington DC juga tepat.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Melindungi kepentingan geostrategis RI melalui forum multilateral

    Melindungi kepentingan geostrategis RI melalui forum multilateral

    Bergabungnya Indonesia dalam organisasi internasional akan memberi kesempatan untuk melindungi, mempromosikan, dan memproyeksikan kepentingan geostrategis dan geoekonomi .

    Jakarta (ANTARA) – Berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet sekitar tahun 1990-an ditandai dengan runtuhnya paham ideologi komunis di negara-negara Eropa Timur dan bersatunya kembali negara Jerman.

    Fenomena itu semakin menunjukkan kedigdayaan pihak Barat dalam memimpin hegemoni global yang sampai saat ini tetap mempertahankan North Atlantic Treaty Organization (NATO) sebagai organisasi pertahanan dan keamanan di kawasan Atlantik Utara.

    Hal ini menimbulkan kekhawatiran baru di kalangan negara-negara non-Barat, yang dapat dirasakan dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah dan ketegangan di kawasan Asia.

    Menghadapi ketimpangan kekuatan hegemoni global pada era pasca-Perang Dingin, beberapa negara non-Barat membentuk suatu kerja sama multilateral yang berfungsi sebagai penyeimbang kedigdayaan unipolar yang dipimpin AS, seperti Shanghai Cooperation Organisation (SCO) yang dibentuk sekitar tahun 1996 dan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian dunia yaitu BRICS yang dicetuskan pertama kali tahun 2001.

    Indonesia pun ikut dalam keanggotaan BRICS pada 6 Januari 2025 dengan pertimbangan untuk memperkuat kerja sama ekonomi di antara para anggotanya termasuk sebagai upaya mempromosikan perdagangan bebas yang tidak diskriminatif. Selain itu juga sebagai pertimbangan strategi penguatan diplomasi multilateral Indonesia untuk menciptakan sistem yang lebih adil bagi negara-negara berkembang.

    Meski SCO lebih dulu dibentuk dibanding BRICS, namun banyak kalangan di Indonesia belum mengenal lebih dalam organisasi ini, karena awal pembentukannya diprakarsai oleh negara-negara yang dulunya diasosiasikan sebagai negara komunis yaitu China dan Rusia serta beberapa negara bekas pecahan Uni Soviet, yaitu Kazakhstan, Republik Kirgistan, dan Tajikistan, sehingga awalnya dikenal dengan Shanghai Five.

    Tujuan dibentuknya kerja sama multilateral ini adalah untuk menjadikan kolaborasi terukur di Eurasia dalam menghadapi tantangan geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis regional. Pada tahun 2001, setelah masuknya Uzbekistan, organisasi internasional tersebut berganti nama menjadi Shanghai Cooperation Organisation (SCO).

    Tahun 2017, India dan Pakistan menjadi anggota penuh, lalu disusul Iran pada tahun 2023. Sejak tahun 2008, SCO telah memasukkan beberapa negara yang ikut serta sebagai mitra dialog, yaitu Azerbaijan, Armenia, Kamboja, Sri Lanka, Nepal, Mesir, Arab Saudi, Qatar, Maladewa, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, dan Myanmar.

    Saat ini, SCO memiliki tiga negara pengamat, yaitu Belarus, Mongolia, dan Afghanistan yang juga berkeinginan untuk diterima sebagai keanggotaan penuh. Dengan demikian saat ini SCO menjadi organisasi regional terbesar di dunia dengan sepuluh negara anggota, yang mencakup 60 persen wilayah Eurasia, yang merupakan naungan bagi lebih dari tiga miliar orang, dan menyumbang seperempat dari ekonomi global.

    Meskipun secara umum cakupan kerja sama SCO meliputi geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis regional, namun SCO juga memiliki aktivitas dalam menjalin konektivitas kerja sama global dan regional seperti PBB, negara-negara Persemakmuran, ASEAN, UNODC, dan badan internasional lainnya.

    Di samping itu, SCO juga aktif dalam memerangi masalah ekstremisme dan narkoterorisme demi perdamaian dan kesejahteraan. Dalam struktur organisasinya, SCO memiliki Komite Eksekutif Struktur Antiteroris Regional (RATS) yang berkantor pusat di Tashkent, Uzbekistan, dan bertugas untuk mempromosikan kerja sama negara-negara anggota melawan tiga kejahatan: terorisme, separatisme, dan ekstremisme.

    RATS juga menangani secara khusus pada terorisme siber, forensik digital, dan ransomware. Selain itu SCO juga melakukan upaya untuk mengatasi masalah wilayah sengketa perbatasan dan mengatasi ancaman keamanan negara para anggotanya.

    Bagi Indonesia, organisasi multilateral ini sepertinya sangat cocok terlebih bila ditinjau dari semangat yang dibangun dalam organisasi tersebut yang ditunjukkan pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) SCO di Dushanbe, Tajikistan.

    Para anggotanya sepakat untuk menentang intervensi dalam urusan internal negara lain dengan alasan kemanusiaan dan melindungi hak asasi manusia; dan mendukung upaya satu sama lain dalam menjaga kemerdekaan nasional, kedaulatan, integritas teritorial, dan stabilitas sosial masing-masing negara anggotanya.

    Hal ini selaras dengan tujuan nasional Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyerukan penghapusan penjajahan di dunia. Pembukaan konstitusi tersebut juga mengarahkan bangsa Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, terlebih saat ini Indonesia dihadapkan pada tantangan-tantangan separatisme, kerawanan wilayah perbatasan yang begitu luas, terorisme, serta penyelundupan narkoba yang ditengarai sebagai suatu “pembiaran” oleh otoritas negara lain.

    Oleh karena itu, SCO sangat penting bagi Indonesia bila dilihat posisi geografis Indonesia yang di antaranya dikelilingi negara-negara yang berafiliasi poros tertentu.

    Kita tidak ingin terulang peristiwa lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, termasuk lepasnya Timor Timur dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi beberapa wilayah Indonesia masih memiliki potensi separatisme yang ditunggangi oleh negara-negara lain, ditambahnya adanya penempatan pasukan di kawasan negara lain yang berbatasan dengan Indonesia.

    Maka Indonesia perlu bersinergi dengan kekuatan yang sama-sama mengutuk manuver yang mengancam kedaulatan Indonesia.

    Di samping ancaman kedaulatan, Indonesia selama ini juga sering mendapatkan serangan terorisme yang aktor intelektualnya justru berasal dari negara tetangga, oleh karena itu SCO sangat penting, karena juga bergerak dalam hal kerja sama counterterrorism.

    Sebagai kekuatan yang sedang berkembang dalam tatanan global multipolar saat ini, Indonesia sebagai negara bebas aktif dalam konstitusinya memerlukan akses ke berbagai forum multilateral.

    Langkah Indonesia bergabung dalam BRICS perlu diapresiasi meskipun hal tersebut mendapatkan berbagai tantangan dari negara-negara yang mensinyalir bahwa organisasi multilateral tersebut sebagai reaksi dari adanya ketegangan perang ekonomi global.

    Namun Indonesia perlu berhati-hati juga dalam menentukan bergabung atau tidaknya pada platform kerja sama internasional, seperti Belt and Road Initiative (BRI) yang dulunya dikenal juga dengan nama One Belt One Road (OBOR), yang cenderung tidak bersifat konsultatif maupun transparan.

    Bahkan perjanjian multilateral tersebut terkesan merupakan ambisi China untuk mencapai kepentingan hegemoniknya di Eurasia. Semua perjanjian BRI di kawasan tersebut mengamanatkan bahwa negara penerima harus mengalihkan kendali yang lebih besar atas aset tersebut ke Beijing jika mereka gagal membayar pinjaman. Kondisi pinjaman yang ketat telah menyebabkan banyak negara, termasuk Tajikistan, Republik Kirgistan, Iran, Rusia, dan Pakistan, masuk ke dalam “perangkap utang” China dalam BRI.

    Keterlibatan Indonesia dengan SCO dan platform multilateral lainnya harus dilihat berdasarkan kebijakan luar negeri proaktif pemerintah saat ini untuk menjaga ruang strategis Indonesia dalam konteks dan pertimbangan geopolitik dan geoekonomi yang berubah dengan cepat.

    Bergabungnya Indonesia dalam organisasi internasional akan memberi kesempatan untuk melindungi, mempromosikan, dan memproyeksikan kepentingan geostrategis dan geoekonomi Indonesia serta menjadikan platform untuk menegaskan kembali komitmen untuk menghidupkan kembali dan memperdalam ikatan peradaban, spiritual, dan budaya yang telah berusia berabad-abad dengan anggota kelompok negara lain.

    *) Irjen Pol Chaidir MSi MPP MHan adalah Tenaga Ahli Pengajar Lemhannas RI

    Copyright © ANTARA 2025

  • Respons Pemerintah Hadapi Tarif Impor AS Dinilai Strategis dan Adaptif

    Respons Pemerintah Hadapi Tarif Impor AS Dinilai Strategis dan Adaptif

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia dinilai tepat dalam merespons kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang ditetapkan Presiden Donald Trump. Perusahaan efek Verdhana Sekuritas menilai respons yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran ekonominya dianggap mampu meredam dampak negatif terhadap ekonomi nasional.

    “Ini merupakan terobosan penting yang diapresiasi oleh komunitas bisnis. Perubahan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dari kewajiban kaku menjadi skema insentif akan membantu mendorong daya saing industri,” tulis Verdhana dalam laporannya dikutip dari Antara, Rabu (9/4/2025).

    Menghadapi tarif impor dari AS, Verdhana menilai Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini untuk mengalihkan sebagian impor ke sektor unggulan AS, seperti produk pertanian, energi, dan teknologi. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan sikap diplomatis, tetapi juga membuka ruang strategis untuk menjaga hubungan dagang bilateral yang konstruktif.

    Selain itu, pemerintah berencana memberikan insentif fiskal guna mempertahankan daya saing ekspor nasional dan menarik minat investor global. Pemerintah juga tengah menyusun langkah untuk memperluas pasar ekspor ke kawasan baru, termasuk Uni Eropa dan negara mitra lainnya.

    Langkah selanjutnya yang dirancang oleh pemerintah adalah melakukan deregulasi di sektor perpajakan dan kepabeanan, demi meringankan beban usaha domestik. Tujuannya adalah menciptakan iklim bisnis yang lebih efisien dan kompetitif.

    Di sisi lain, sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki akan tetap mendapatkan perlindungan penuh, baik dari ancaman tarif tinggi maupun praktik impor ilegal. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas lapangan kerja.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia tidak akan mengambil langkah balasan terhadap kebijakan tarif impor AS yang diterapkan Trump. Sebaliknya, jalur diplomasi dipilih sebagai solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

    “Indonesia akan mendorong beberapa kesepakatan kerja sama baru dan sedang berkoordinasi dengan negara-negara ASEAN untuk menyatukan posisi dalam menghadapi kebijakan ini,” ungkap Airlangga.

    Pertemuan antar pimpinan ASEAN dijadwalkan berlangsung pada 10 April 2025, sebagai forum konsolidasi untuk mengalibrasi sikap regional dalam menyikapi tekanan tarif impor dari AS.

  • Menyikapi Perang Tarif Trump

    Menyikapi Perang Tarif Trump

    Jakarta –

    Pada 2 April 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penerapan tarif impor baru yang signifikan terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia. Kebijakan ini menetapkan tarif sebesar 10% untuk semua barang impor, dengan tarif tambahan yang lebih tinggi bagi beberapa negara tertentu.

    Indonesia, sebagai salah satu mitra dagang AS, dikenakan tarif tambahan sebesar 32%. Langkah ini diambil dengan alasan untuk melindungi industri domestik AS dan mengurangi defisit perdagangan.

    Di balik tujuan untuk melindungi industri dalam negeri Amerika, ada efek domino yang bisa sampai ke kantong dan dapur masyarakat Indonesia. Apa sebenarnya yang sedang terjadi, dan bagaimana kita bisa menyikapinya?

    Apa Itu Perang Tarif?

    Bayangkan Anda jualan sepatu ke luar negeri, lalu tiba-tiba negara tujuan pembeli Anda menambah biaya masuk barang dari Indonesia. Akibatnya, harga sepatu Anda jadi mahal di sana dan orang-orang mulai enggan beli. Inilah yang disebut perang tarif.

    Dengan kata lain, perang tarif adalah kondisi ketika negara saling menaikkan biaya untuk barang-barang yang mereka impor dari satu sama lain. Barang dari luar negeri jadi lebih mahal, agar produk lokal lebih dipilih konsumen. Tapi, ketika negara besar seperti AS melakukannya ke banyak negara sekaligus, gelombangnya bisa sangat luas. Ekspor Indonesia ke AS, misalnya, bisa langsung terpengaruh.

    Dampak Mulai Terasa

    Beberapa sektor industri akan mengalami penurunan pesanan. Misalnya, di sektor tekstil dan alas kaki—dua komoditas unggulan ekspor ke AS—permintaan akan berkurang. Beberapa pabrik diprediksi akan mengurangi jam kerja atau merumahkan karyawan secara bergilir.

    Tidak Langsung Tetapi Tetap Terasa

    Efek lain yang mungkin tidak langsung terlihat adalah membanjirnya barang-barang dari negara lain ke Indonesia. Ketika produk dari China dan Vietnam makin sulit masuk ke AS, mereka mencari pasar alternatif—salah satunya ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ini bisa membuat persaingan di pasar dalam negeri makin ketat, terutama bagi pelaku usaha kecil.

    Bukan hanya sektor perdagangan, dunia investasi juga mulai cemas. Data BKPM menunjukkan bahwa realisasi investasi asing turun 6,2% pada kuartal pertama 2025. Investor cenderung bersikap “wait and see”, menunggu apakah situasi ini membaik atau justru makin rumit.

    Kalau ini terus berlangsung, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melambat. Bank Dunia sudah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa turun dari 5,1% menjadi 4,5% di akhir 2025. Ini berarti lebih sedikit proyek, lebih sedikit lowongan kerja, dan lebih lambatnya perputaran uang di masyarakat.

    Bagaimana Menyikapinya?

    Pemerintah Indonesia menyadari bahwa ketegangan dagang global seperti ini perlu dihadapi dengan kepala dingin. Lewat diplomasi dagang dan kerja sama dengan negara-negara lain seperti India dan Uni Emirat Arab, Indonesia memperluas pasar ekspor agar tidak terlalu tergantung pada satu negara.

    Berbagai strategi juga sedang dijalankan, mulai dari dorongan untuk ekspor produk lokal, insentif bagi industri terdampak, hingga mempermudah akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

    Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis, perbaikan struktural, dan kebijakan deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier, (4/4).

    Melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri, Indonesia juga menempuh jalur diplomatik di WTO dan juga memperkuat negosiasi bilateral melalui ASEAN-US Dialogue.

    Dalam situasi global yang berubah-ubah seperti sekarang, tidak ada satu jawaban tunggal. Tapi banyak hal baik tetap bisa dilakukan bersama.

    Kita bisa mulai dengan saling mendukung—terutama terhadap produk-produk lokal. Ketika kita membeli barang buatan dalam negeri, kita ikut membantu menjaga kelangsungan usaha, lapangan kerja, dan roda ekonomi.

    Dan, yang tak kalah penting, menjaga solidaritas. Banyak inisiatif lokal, koperasi digital, dan gerakan komunitas yang saling membantu dalam kondisi sulit. Di tengah ketidakpastian global, solidaritas dan gotong royong adalah kekuatan besar yang dimiliki masyarakat Indonesia.

    Perang tarif mungkin terdengar seperti isu besar di panggung dunia. Tapi ternyata, dampaknya bisa menyentuh hal-hal yang dekat dengan kita: harga barang, pekerjaan, dan keberlangsungan usaha kecil di lingkungan kita.

    Namun, krisis tidak selalu berarti akhir. Dalam setiap ketidakpastian, selalu ada ruang untuk tumbuh dan beradaptasi. Ketika pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat saling memahami peran masing-masing, jalan keluar akan lebih mudah ditemukan. Kekuatan terbesar Indonesia adalah pada ketangguhan masyarakatnya.

    Dalam dunia yang terus berubah, bukan kekuatan atau ukuran yang menentukan, melainkan kesiapan untuk beradaptasi. Di tengah tantangan global, justru solidaritas lokal menjadi cahaya penuntun. Dari langkah-langkah sederhana di lingkungan kita—mendukung produk dalam negeri, berbagi keterampilan, hingga saling menguatkan—kita sedang menanamkan benih ketahanan jangka panjang.

    Ketika dunia dalam ketidakpastian, Indonesia tetap bergerak. Bukan karena kita terbebas dari tantangan, melainkan karena kita memilih untuk tidak berhenti. Perubahan besar selalu berawal dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan bersama.

    Steph Subanidja dosen Institut Perbanas

    (mmu/mmu)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Demokrat Nilai Pemerintah RI Lakukan Pendekatan Cerdas Respons Tarif Impor Trump – Halaman all

    Demokrat Nilai Pemerintah RI Lakukan Pendekatan Cerdas Respons Tarif Impor Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan, mengapresiasi langkah pemerintah dalam merespons kebijakan kenaikan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

    Ia mengatakan, pendekatan yang dipakai oleh pemerintah cerdas. 

    Menurutnya, kebijakan yang diambil pemerintah mencerminkan keseimbangan antara diplomasi perdagangan dan penguatan ekonomi dalam negeri. 

    “Langkah-langkah yang ditempuh, mulai dari negosiasi hingga insentif bagi industri nasional, merupakan pendekatan yang cerdas dan strategis dalam menghadapi dinamika perdagangan global,” kata Marwan kepada wartawan, Rabu (9/4/2025).

    Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu mengatakan, kebijakan pemerintah dalam merespons tarif impor baru AS membuat Indonesia dapat mempertahankan daya saing di pasar internasional tanpa harus terlibat dalam konflik dagang yang merugikan banyak pihak.

    Menurutnya, langkah yang diambil pemerintah bijak dan strategis. 

    Bahkan, justru membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih adil.

    “Pendekatan ini tidak hanya menghindari konflik dagang yang dapat merugikan industri nasional, tetapi juga membuka peluang untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih adil bagi Indonesia,” ujarnya.

    Marwan menilai, evaluasi terhadap larangan dan pembatasan barang ekspor maupun impor menjadi bagian penting dalam negosiasi tarif impor dengan AS di hari mendatang.

    Menurut Marwan, hal itu diharapkan dapat menciptakan keseimbangan perdagangan yang lebih baik.

    Lebih lanjut, ia mendukung Presiden Prabowo Subianto yang telah mengarahkan jajarannya meningkatkan efisiensi birokrasi dan mempermudah proses bagi para pelaku usaha. 

    Marwan memandang arahan itu akan mendorong iklim investasi yang lebih kondusif, meningkatkan daya saing industri nasional, serta mempercepat proses perdagangan internasional.

    “Dengan birokrasi yang lebih sederhana dan transparan, pelaku usaha dapat lebih fokus pada pengembangan bisnisnya tanpa terbebani prosedur administratif yang berbelit,” ucapnya.

    Marwan juga menilai upaya memperkuat kerja sama dengan negara-negara ASEAN dalam menghadapi kebijakan perdagangan AS merupakan hal positif. 

    Menurutnya, sinergi di antara negara-negara ASEAN akan memperkuat posisi tawar kawasan di kancah perdagangan global serta mencerminkan komitmen Indonesia dalam membangun solidaritas ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

    Dia pun mendukung deregulasi beberapa aturan perdagangan, seperti mempermudah ekspor dan impor, relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi, hingga rencana peningkatan impor dan investasi dari Amerika Serikat terutama di sektor minyak dan gas.

    Marwan juga menilai beberapa kebijakan lain sangat penting bagi industri nasional agar tetap kompetitif di pasar dan mempertahankan daya saing ekspor, seperti pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, penurunan bea masuk, Pajak Penghasilan (PPh) impor, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor.

    Dengan adanya insentif ini, diharapkan ekspor Indonesia tetap stabil dan terus berkembang, meskipun menghadapi tantangan dari kebijakan perdagangan AS.

    Sebelumnya, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai kebijakan Prabowo Subianto dalam menghadapi kebijakan tarif impor baru AS sudah tepat. 

    “Kebijakan dan langkah-langkah yang dijalankan oleh pemerintah menghadapi 32 persen tarif yang dikenakan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, saya nilai baik dan tepat. Lebih memilih negosiasi daripada retaliasi,” kata SBY dikutip dari akun X, @SBYudhoyono pada Selasa, 8 April 2025.

    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menyebut strategi yang dilakukan Prabowo adalah dual track strategy. 

    Sebab, Indonesia melakukan komunikasi dengan para pemimpin ASEAN dan secara simultan mengirimkan tim negosiasi yang kuat ke Washington DC juga tepat.

  • Bahas Tarif Respirokal AS, Donald Trump Bilang Begini Saat Ditelepon PM Jepang

    Bahas Tarif Respirokal AS, Donald Trump Bilang Begini Saat Ditelepon PM Jepang

    PIKIRAN RAKYAT – Pada hari Senin, 7 April 2025, PM Jepang Shigeru Ishiba menelepon Donald Trump untuk menegosiasikan tarif resiprokal AS. Sebelumnya, Shigeru ingin segera menghubunginya setelah Trump menetapkannya pada pekan kemarin.

    Komunikasi ini menjadi interaksi pertama kedua pemimpin ini, setelah Trump menetapkan tarif tersebut. Shigeru mengatakan kepadanya bahwa kedua negara harus mengupayakan kerja sama yang menguntungkan. Ia pun mengatakan bahwa kebijakan ini akan melemahkan investasi perusahaan Jepang.

    Di tempat yang terpisah di hadapan wartawan, Trump menjelaskan hal yang dibicarakan dengan PM Jepang dalam hubungan telepon tersebut. Presiden AS ini ingin Jepang membuka pasar seluas-luasnya untuk produk Amerika Serikat.

    “Saya katakan satu hal padanya. Anda harus membuka negara Anda karena mobil-mobil buatan kami sama sekali tak terjual, nol yang terjual  di Jepang, sementara mereka menjual jutaan mobilnya di negara kami,” katanya.

    Hal ini dikatakannya saat mengumumkan bahwa pemerintah AS takkan menunda menerapkan tarif resiprokal.

    “Kami tak punya niat apapun ke arah itu (menunda tarif),” ujarnya.

    Setelah pertemuan tersebut, Shigeru mengatakan kepada para wartawan bahwa diskusi ini harus dilanjutkan oleh menteri masing-masing. Ia pun mengatakan akan mengunjungi AS pada waktu yang tepat.

    Jepang dikabarkan akan mengajukan sejumlah paket negosiasi. Namun, agar paket ini diterima, ia menegaskan membutuhkan waktu.

    Jepang dikenai tarif impor sebesar 24%. Pemerintah Jepang dikabarkan berupaya untuk mendapatkan pengecualian.

    Dari tahun 2018 hingga 2023, Jepang tercatat sebagai investor asing terbesar di AS.

    Indonesia Siap Tempuh Negosiasi

    Sementara itu, sama seperti Jepang, pemerintah Indonesia akan menempuh jalur negosiasi dengan pemerintah AS. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengutarakan ada 4 tawaran yang akan diajukan ke Trump.

    Pertama, kerangka investasi Investment Framework Agreement. Kedua, deregulasi Non-Tariff Measures. Ketiga, meningkatkan impor dan investasi dari Amerika melalui pembelian migas. Keempat, insentif fiskal maupun non-fiskal.

    Sebelum bernegosiasi panjang lebar dengan AS, Pemerintah Indonesia akan menghadiri terlebih dahulu pertemuan negara anggota ASEAN. Pertemuan yang akan berlangsung tanggal 10 April ini bertujuan untuk menyamakan sudut pandang negara anggota terkait tarif resiprokal AS.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tarif Impor 32 Persen AS Berlaku, Dampak Ekonomi Indonesia Terancam – Halaman all

    Tarif Impor 32 Persen AS Berlaku, Dampak Ekonomi Indonesia Terancam – Halaman all

    Tarif impor 32 persen AS mulai berlaku, ancam ekonomi Indonesia dan tantang respons pemerintah.

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tarif impor 32% yang diumumkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mulai berlaku pada 9 April 2025, memicu kekhawatiran besar di kalangan pelaku ekonomi Indonesia.

    Kebijakan ini diprediksi akan berdampak negatif pada sektor ekspor Indonesia, mengancam peningkatan harga barang, penurunan daya beli masyarakat, serta potensi PHK massal, sementara pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk merespons dengan langkah-langkah konkret yang cepat dan efektif.

    Dampak Tarif Impor 32% terhadap Ekonomi Indonesia

    Kebijakan tarif impor ini berpotensi menyebabkan beberapa dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia.

    Salah satunya adalah kenaikan harga barang yang akan memengaruhi biaya barang konsumsi dan bahan baku untuk industri.

    Hal ini tentu akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama kelas menengah dan bawah.

    Sektor-sektor yang bergantung pada ekspor ke AS, seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik, juga diprediksi akan mengalami tekanan berat, dengan kemungkinan PHK besar-besaran.

    Prof. Henry Indraguna: Respon Pemerintah Harus Cepat

    Prof. Henry Indraguna, politisi Partai Golkar, mengingatkan bahwa respons pemerintah Indonesia terhadap kebijakan tarif ini harus cepat dan tepat.

    “Dampak paling nyata adalah harga barang naik, daya beli rakyat tertekan. Sektor yang bergantung pada ekspor ke AS seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik akan terkena dampak yang sangat berat,” ujarnya.

    Menurutnya, tanpa tindakan cepat, rakyat akan menjadi korban utama.

    Tantangan dan Peluang: Apa yang Harus Dilakukan Indonesia?

    Meski kebijakan tarif ini membawa tantangan besar, ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan Indonesia.

    Salah satunya adalah diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara selain AS, seperti China, India, dan negara-negara ASEAN.

    Strategi hilirisasi industri dan stabilisasi nilai tukar rupiah juga menjadi langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan AS ini.

    Reza Priyambada: Tetap Rasional di Tengah Ketegangan Pasar

    Reza Priyambada, Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, mengimbau para pelaku pasar untuk tetap tenang dan tidak terjebak dalam kepanikan.

    Menurutnya, naik turunnya pasar saham disebabkan oleh persepsi para pelaku pasar, bukan hanya sentimen yang ada.

    “Jangan over panic dengan kondisi ini. Optimisme dan rasionalitas penting dalam menghadapi volatilitas pasar,” jelasnya.

    Andry Asmoro: Indonesia Punya Penyangga Ekonomi yang Kuat

    Andry Asmoro, Chief Economist Bank Mandiri, mengatakan bahwa meskipun tensi global meningkat, pasar domestik Indonesia memiliki penyangga yang kuat.

    Dengan intervensi Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dan permintaan domestik yang stabil selama Ramadan, Indonesia diyakini dapat mengatasi tantangan eksternal ini.

    Satria Sambijantoro: Indonesia Tidak Terlalu Rentan

    Satria Sambijantoro, Head of Research Bahana Sekuritas, menilai bahwa Indonesia tidak akan terlalu terpengaruh oleh kebijakan tarif impor AS ini.

    “Ekspor Indonesia ke AS hanya mencakup 2?ri PDB kita, paparan makro terkecil di Asia Tenggara,” ujarnya. Menurutnya, depresiasi rupiah justru bisa meningkatkan daya saing ekspor Indonesia ke AS.

    Kebijakan tarif impor 32% yang diberlakukan oleh AS berpotensi memberikan dampak negatif bagi Indonesia, namun dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat menghadapi tantangan ini.

    Respons cepat, diversifikasi pasar ekspor, dan stabilisasi ekonomi domestik menjadi kunci untuk mengurangi dampak kebijakan proteksionisme ini.

  • Apakah Indonesia terlambat merespons kebijakan tarif Trump?

    Apakah Indonesia terlambat merespons kebijakan tarif Trump?

    Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyarankan Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah konkret guna melindungi industri dalam negeri akibat penerapan tarif resiprokal AS, Jakarta, Senin (7/4/2025) (ANTARA/Bayu Saputra)

    Apakah Indonesia terlambat merespons kebijakan tarif Trump?
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 08 April 2025 – 08:53 WIB

    Elshinta.com –  Respons pemerintah Indonesia terhadap kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump layak diapresiasi dari sisi kehati-hatian, namun juga pantas dikritisi dari sisi kecepatan dan keberanian strategis.

    Ketika Trump memutuskan untuk menaikkan tarif hingga 32 persen terhadap produk ekspor Indonesia, termasuk tekstil, alas kaki, dan komponen elektronik, negara-negara seperti Vietnam dan Thailand bergerak cepat dalam merumuskan respons diplomatik dan proteksi ekonomi.

    Sementara Indonesia, dijadwalkan baru hari ini atau sehari sebelum kebijakan tersebut efektif diberlakukan pada 9 April 2025 untuk menyatakan sikap resmi melalui pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah forum terbuka. Tentu pendekatan diplomatik dan tidak reaktif adalah prinsip bijak dalam tata kelola hubungan internasional.

    Namun dalam konteks ekonomi global yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat, waktu menjadi faktor strategis. Delay dalam menyampaikan sikap resmi bisa memberikan kesan bahwa Indonesia kurang sigap dalam melindungi kepentingan ekonominya, apalagi dalam konteks tarif yang berdampak langsung pada jutaan pekerja sektor manufaktur ekspor.

    Selama ini ada kecenderungan bahwa kecepatan respons pemerintah terhadap disrupsi pasar internasional sangat mempengaruhi persepsi investor dan mitra dagang terhadap kredibilitas negara tersebut. Negara-negara yang umumnya mampu menunjukkan ketegasan dan arah kebijakan yang jelas dalam waktu 48 jam untuk merespons sesuatu, cenderung mengalami penurunan risiko pasar dan peningkatan negosiasi bilateral yang menguntungkan.

    Sebuah studi berjudul “Business resilience: Lessons from government responses to the global COVID-19 crisis” yang diterbitkan dalam International Business Review pada Oktober 2023 oleh Harvey Nguyen, Anh Viet Pham, Man Duy (Marty) Pham, dan Mia Hang Pham, mengeksplorasi ketahanan bisnis di berbagai negara dan faktor-faktor yang memungkinkan perusahaan bertahan dalam menghadapi guncangan ekonomi besar seperti pandemi COVID-19.

    Penelitian ini menyoroti peran penting respons cepat dan efektif dari pemerintah dalam mendukung ketahanan bisnis. Tindakan pemerintah yang tepat waktu, seperti pemberian stimulus ekonomi, bantuan finansial, dan kebijakan pendukung lainnya, terbukti membantu perusahaan dalam mempertahankan operasi dan mengurangi dampak negatif dari krisis.

    Temuan ini menggarisbawahi bahwa kecepatan dan efektivitas respons pemerintah tidak hanya mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan bisnis dan investor terhadap kemampuan negara dalam mengelola krisis.

    Kontes Indonesia

    Dalam konteks Indonesia tentu ini tidak bisa disamakan secara langsung, namun pola yang sama berlaku. Ketika Vietnam langsung mengirimkan tim negosiator ke Washington dan Thailand mengumumkan insentif substitusi pasar ekspor, Indonesia justru tampak terkesan lebih lama berkutat di tahap penyusunan strategi bahkan narasi.

    Implikasinya bukan hanya pada perdagangan, tetapi pada posisi daya tawar Indonesia dalam lanskap global yang semakin bergeser ke arah kompetisi cepat dan real-time. Namun, penting juga dipahami bahwa pendekatan Indonesia menolak opsi retaliasi dan memilih jalur diplomasi tidak dapat serta-merta dianggap sebagai kelemahan.

    Sebagaimana sebelumnya Menko Airlangga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah retaliasi atas kebijakan tarif dan memilih menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Pendekatan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

    Ini menunjukkan adanya kehendak untuk menjaga hubungan jangka panjang dan stabil dengan mitra dagang utama, dalam hal ini Amerika Serikat. Di sisi lain, keputusan untuk tidak membalas dengan tarif serupa juga mengandung risiko munculnya asumsi bahwa Indonesia akan selalu bersikap lunak terhadap tekanan ekonomi.

    Pendekatan “tidak membalas tapi memperkuat dalam negeri” sebenarnya bisa menjadi strategi efektif jika dilengkapi dengan reformasi regulasi yang nyata dan percepatan diplomasi ekonomi yang terukur.

    Misalnya, reformasi logistik nasional yang masih menjadi hambatan utama daya saing produk ekspor Indonesia. Menurut laporan World Bank Logistics Performance Index 2023, Indonesia masih berada di peringkat 63 dari 139 negara. Bandingkan dengan Vietnam yang berada di posisi 43 dan Thailand di posisi 34.

    Artinya, upaya penguatan ekspor Indonesia seharusnya tidak hanya berhenti pada sektor hilir seperti diplomasi, tetapi harus menyentuh akar struktural yang selama ini menjadi penghambat utama. Selain itu, langkah pemerintah yang paling strategis saat ini bukan hanya merespons kebijakan Trump, tetapi menjadikan momentum ini sebagai lompatan untuk membangun kemandirian industri ekspor.

    Indonesia perlu memanfaatkan krisis tarif ini sebagai peluang untuk membangun konsorsium ekspor kawasan Asia Tenggara yang tidak hanya memperkuat posisi tawar Indonesia, tetapi juga membuka opsi pasar alternatif secara kolektif.

    Dalam studinya berjudul The Importance of Export Diversification for Developing ASEAN Economies, Phi Minh Hong dari ISEAS – Yusof Ishak Institute yang dimuat di ISEAS Perspective No. 2021/80, 2021 menekankan pentingnya diversifikasi ekspor bagi negara-negara berkembang di ASEAN untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan mengurangi volatilitas pendapatan ekspor.

    Studi ini juga mencatat bahwa negara-negara dengan diversifikasi ekspor yang lebih tinggi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Sebuah studi yang patut untuk menjadi acuan untuk memperluas pasar ekspor Indonesia.

    Membangun narasi

    Langkah lain yang patut dipertimbangkan adalah mempercepat harmonisasi standar produk ekspor Indonesia dengan pasar non-AS, termasuk Uni Eropa dan negara-negara BRICS. Harmonisasi ini memerlukan peran aktif Kementerian Perdagangan, BPOM, dan Lembaga Standardisasi Nasional untuk bergerak cepat dan koordinatif.

    Dalam situasi di mana satu pintu mulai tertutup, jangan hanya menunggu dibukakan, tapi mulailah membangun rumah dagang sendiri di tempat lain. Penting pula diingat bahwa dalam era ekonomi politik global saat ini, narasi menjadi alat kekuatan tersendiri.

    Pemerintah Indonesia juga perlu membangun narasi yang kuat di hadapan publik internasional, bahwa sikap “tidak membalas” bukan bentuk kelemahan, tetapi posisi strategis berdasarkan prinsip kemitraan yang setara dan respek terhadap hukum internasional. Namun narasi ini tidak akan hidup tanpa langkah konkret di lapangan yang dirasakan langsung oleh pelaku ekspor, UMKM, dan buruh pabrik yang terancam kehilangan pasar.

    Sikap resmi Presiden Prabowo yang akan disampaikan hari ini harus menjadi titik awal bukan akhir. Ia harus segera diikuti dengan langkah-langkah teknokratis yang konkret dan terukur. Diplomasi tingkat tinggi harus dilengkapi dengan aktivasi jalur ekonomi tingkat menengah, termasuk memperkuat kapasitas negosiasi duta besar di negara tujuan ekspor.

    Reformasi regulasi juga harus menyasar pada percepatan perizinan ekspor, transparansi rantai pasok, dan insentif fiskal berbasis performa ekspor. Sebagai negara dengan populasi besar dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia tidak boleh hanya menjadi reaktif dalam setiap perubahan kebijakan internasional.

    Indonesia harus menjadi bagian dari arsitek ekonomi global baru yang lebih adil dan berkelanjutan. Saatnya Indonesia berhenti bersikap seperti anak yang dimarahi, lalu diam. Sudah waktunya negeri ini berbicara lantang, cerdas, dan dengan solusi yang kuat.

    Sumber : Antara

  • 12 Fakta Terbaru Perang Dagang: Trump Ancam Tarif China 104%-AS Resesi

    12 Fakta Terbaru Perang Dagang: Trump Ancam Tarif China 104%-AS Resesi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berhasil membuat gaduh dunia pekan lalu lewat penetapan tarif tinggi untuk setiap negara, termasuk Indonesia. RI akan dikenai tarif resiprokal atau timbal balik hingga 32% akibat besarnya defisit AS ke Indonesia.

    Kebijakan tarif Trump memicu ketidakpastian global hingga saling serang perang dagang. Dampak yang dapat dirasakan rupiah diperkirakan akan besar mulai dari kaburnya investor asing di pasar keuangan Tanah Air hingga gejolak eksternal yang tinggi.

    Berikut fakta lainnya terkait tarif Trump terhadap negara di dunia, seperti dihimpun CNBC Indonesia dari berbagai sumber pada Selasa (8/4/2025).

    1.Trump Berlakukan Tarif Resiprokal ke RI Cs Besok

    Trump akan tetap memberlakukan kebijakan tarif resiprokal alias tarif timbal balik untuk produk impor dari berbagai negara Rabu, 9 April esok. Ini pun tidak terkecuali produk dari Indonesia.

    Melansir CNBC International, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengungkapkan Pemerintahan Trump akan tetap teguh dalam tarif timbal baliknya pada mitra dagang utama AS. Bahkan dalam menghadapi aksi jual di pasar saham global.

    Aksi jual di bursa saham AS dan di seluruh dunia kompak terjadi setelah Trump mengumumkan tarif baru pada 2 April waktu setempat. Selain bea masuk dasar 10% pada semua barang impor, Trump mengumumkan pungutan yang lebih tinggi pada impor dari 57 negara, yang akan diberlakukan mulai 9 April 2025 mendatang.

    “Tarif akan tetap berlaku. Dia mengumumkannya, dan dia tidak bercanda. Tarif akan datang. Tentu saja mereka (berlaku),” kata Lutnick.

    “Tidak ada penundaan. Mereka pasti akan tetap di tempat selama berhari-hari dan berminggu-minggu. Presiden perlu mengatur ulang perdagangan global. Semua orang memiliki surplus perdagangan dan kita memiliki defisit perdagangan,” tambahnya.

    2.Trump Ancam China, Kena Tarif 104%

    Trump mengatakan akan mengenakan tarif tambahan sebesar 50% atas impor dari China jika Beijing tidak mencabut kebijakan tarif balasannya pada Selasa. China ini terjadi, tarif barang China di AS akan menjadi 104%.

    Ancaman yang dirilis melalui platform Truth Social ini menandai eskalasi terbaru dari konflik dagang yang telah menyebabkan kejatuhan pasar saham global selama tiga hari berturut-turut, sejak Trump mengumumkan perang tarif terhadap mitra dagang AS pekan lalu. Sebelumnya 2 April, Gedung Putih mengumumkan pengenaan tarif 34% terhadap impor dari China, yang kemudian dibalas Beijing dengan memberlakukan tarif yang sama terhadap barang-barang asal AS.

    “China memberlakukan kenaikan tarif sebesar 34% meskipun saya telah memperingatkan bahwa setiap negara yang membalas terhadap AS dengan menerapkan tarif tambahan akan segera dikenai tarif baru yang jauh lebih tinggi, di atas tarif yang telah diberlakukan sebelumnya,” tulis Trump dalam pernyataannya.

    “Jika China tidak menarik kembali kenaikan tarif sebesar 34% tersebut, yang datang di atas praktik perdagangan abusive mereka selama bertahun-tahun, AS akan mengenakan tarif TAMBAHAN sebesar 50% yang mulai berlaku pada 9 April 2025,” tegas Trump.

    “Selain itu, seluruh pembicaraan dengan China terkait permintaan pertemuan mereka akan dihentikan!” tulisnya. “Negosiasi dengan negara-negara lain yang juga meminta pertemuan akan langsung dimulai.”

    Sebelumnya, AS sudah memberikan tarif 10% ke barang China, 5 April. Barang China juga sudah dikenai tarif 20% di awal tahun ini.

    3.Eropa Siapkan Tarif Balasan 25% untuk AS

    Komisi Eropa mengajukan tarif balasan sebesar 25% terhadap berbagai produk asal AS. Langkah ini merupakan respons langsung atas kebijakan tarif Trump terhadap baja dan aluminium dari Eropa, yang dinilai oleh Uni Eropa sebagai tindakan proteksionis sepihak yang merugikan hubungan dagang jangka panjang.

    Menurut dokumen yang diperoleh Reuters, Komisi Eropa menetapkan bahwa sebagian tarif tersebut akan mulai berlaku pada 16 Mei. Sementara sisanya akan diterapkan pada 1 Desember.

    Produk-produk yang dikenai tarif sangat beragam, mulai dari berlian, telur, benang gigi, sosis, hingga unggas. Adapun tarif untuk produk seperti almond dan kedelai akan diberlakukan pada Desember.

    Kepala urusan perdagangan Uni Eropa, Maros Sefcovic, membei penjelasan. Ia menyatakan bahwa meskipun tarif balasan ini dirancang untuk memberikan tekanan, nilainya diperkirakan akan lebih kecil dari estimasi awal sebesar 26 miliar euro.

    “Langkah ini menunjukkan komitmen kami untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan perdagangan internasional tanpa memperkeruh situasi yang sudah tegang,” ujar Sefcovic, dilansir Reuters pada Selasa.

    Namun demikian, Komisi Eropa telah menghapus beberapa produk sensitif dari daftar awal yang disusun pada Maret lalu. Produk-produk seperti bourbon, wine, dan produk susu dicoret dari daftar tersebut setelah Trump mengancam akan menerapkan tarif balasan sebesar 200% terhadap minuman beralkohol dari Eropa jika tarif terhadap bourbon diberlakukan.

    4.Risiko Resesi AS Meningkat Pasca Tarif Trump

    Raksasa perbankan Goldman Sachs telah menaikkan prakiraan resiko resesi di AS sebanyak dua kali pada pekan lalu. Hal ini terjadi setelah Trump menjatuhkan tarif kepada seluruh negara dunia.

    Mengutip Reuters, Goldman awalnya menaikkan estimasinya dari 20% menjadi 35% awal pekan lalu karena kekhawatiran bahwa tarif yang direncanakan Trump akan mengguncang ekonomi global. Beberapa hari kemudian, Trump mengumumkan bea masuk yang lebih tinggi dari yang diperkirakan, yang telah memicu aksi jual di pasar global.

    Kemudian pada Minggu, Goldman kembali menaikkan peluang resesi AS menjadi 45% dari 35%. Hal ini karena kekhawatiran bahwa tarif tidak hanya akan memicu inflasi AS tetapi juga memicu tindakan pembalasan dari negara-negara lain, seperti yang telah diumumkan China.

    Lembaga itu juga menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi AS untuk tahun 2025. Dari sebelumnya 1,5% menjadi 1,3%.

    Goldman sebelumnya memperkirakan bank sentral, Federal Reserve (The Fed/Fed), akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin masing-masing dalam tiga pertemuan berturut-turut. Namun, sekarang lembaga keuangan itu melihat peluang yang besar akan adanya pemangkasan suku bunga pertama pada bulan Juni, bukan Juli.

    Senada dengan Goldman, setidaknya tujuh bank investasi terkemuka telah menaikkan perkiraan risiko resesi mereka. JPMorgan memperkirakan kemungkinan resesi AS dan global sebesar 60%, dengan kontraksi dalam ekonomi AS 0,3%, secara triwulanan.

    Dari sisi kebijakan moneter, JPMorgan memperkirakan adanya penurunan suku bunga di setiap pertemuan Fed pada tahun 2025 mulai bulan Juni mendatang. Raksasa perbankan itu juga meramal adanya penurunan lagi pada Januari yang akan menaikkan kisaran tertinggi suku bunga acuan menjadi 3%.

    Sementara itu, Wells Fargo Investment Institute (WFII) memperkirakan pertumbuhan 1% dalam ekonomi AS setelah tarif. WFII juga memperkirakan tiga kali penurunan suku bunga di tahun ini.

    5.Tarif Trump Jadi Bumerang ke Jet Tempur F-47 AS

    Pembalasanan China atas tarif Trump mulai memukul industri pertahanan dan kedirgantaraan Negeri Paman Sam. Beijing mulai mengambil langkah untuk mengenakan tarif 34% atas barang AS serta mengekang ekspor mineral tanah jarang atau rare earth, termasuk pada itrium, yang penting bagi mesin jet tempur.

    Kementerian Perdagangan China mengatakan tujuh kategori logam tanah jarang sedang dan berat, termasuk samarium, gadolinium, terbium, disprosium, lutetium, skandium, dan barang-barang terkait itrium akan masuk dalam daftar ini. Surat kabar pemerintah China, Global Times, juga mengumumkan kontrol ekspor pada barang-barang yang terkait dengan tungsten, telurium, bismut, molibdenum, dan indium.

    Sumber industri mengatakan kepada Reuters bahwa langkah Beijing ini menjadi perhatian bagi beberapa produsen kedirgantaraan dan pertahanan AS. Hal ini karena ketergantungan pabrikan Negeri Paman Sam pada itrium asal China.

    “China membuat daftar itu secara strategis. Mereka memilih hal-hal yang penting bagi ekonomi AS,” kata direktur American Rare Earths, Mel Sanderson, seperti dilansir Newsweek.

    Langkah balasan China ini terjadi hanya dua minggu setelah Trump mengumumkan bahwa Boeing telah mendapatkan kontrak untuk mengembangkan F-47 yang dirancang untuk menggantikan F-22 Raptor dan menjadi tulang punggung armada generasi berikutnya Angkatan Udara AS.

    “Pesawat siluman seperti F-47 bergantung pada unsur tanah jarang seperti neodymium, praseodymium, dysprosium, dan terbium untuk magnet, aktuator, dan sistem radar berkinerja tinggi,” menurut konsultan SFA Oxford.

    6.Nilai Tukar Dolar AS Dibuka Tembus Rp 16.850

    Nilai tukar rupiah ambles terhadap dolar AS di tengah ketidakpastian global hingga saling serang perang dagang. Merujuk Refinitiv, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Selasa dibuka pada posisi Rp16.850/US$, rupiah atau melemah 1,78%.

    Depresiasi pada rupiah hari ini berbanding terbalik dengan penutupan perdagangan 27 Maret 2025 yang menguat 0,12%. Sementara indeks dolar AS (DXY) tercatat melemah 0,21% ke angka 103,04.

    7.IHSG Dibuka Langsung Trading Halt

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka turun 9,19% atau 598,56 ke 5.912,06. Ini terjadi usai libur panjang lebaran, akibat sentimen negatif tarif dagang Presiden AS, Donald Trump.

    Hampir semua saham-saham berkapitalisasi besar mengalami jatuh yang dalam pada pembukaan perdagangan pagi ini. Indeks LQ45 tercatat jatuh 11,31% atau 83,05 poin ke 651,46.

    Akibatnya, pada perdagangan pagi ini, IHSG dibuka langsung mengalami trading halt karena turun 9,19%. Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa langsung melakukan tindakan pembekuan sementara perdagangan (trading halt) sistem perdagangan pukul 09:00:00 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS).

    “Perdagangan akan dilanjutkan pada pukul 09:30:00 waktu JATS tanpa ada perubahan jadwal perdagangan. Tindakan ini dilakukan karena terdapat penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencapai 8%,” ujar Kautsar Primadi Nurachmad, selaku Sekretaris Perusahaan BEI, dålam pernyataannya.

    Dia mengatakan, BEI melakukan upaya ini dalam rangka menjaga perdagangan saham agar senantiasa teratur, wajar, dan efisien sesuai dengan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan diatur lebih lanjut pada Surat Keputusan Direksi BEI nomor Kep-00002/BEI/04-2025.

    8. Raksasa Teknologi Tumbang Akibat Tarif Trump

    Kebijakan tarif resiprokal baru yang diumumkan Trump berdampak besar pada sektor teknologi. Setidaknya saham tujuh perusahaan anjlok dan menghapus US$2 triliun (Rp 33.700 triliun) dari nilai gabungannya.

    Reuters melaporkan saham Tesla dibuka ambles 7% menjadi US$223 (Rp 3,7 juta). Ini menjadi penurunan paling besar di antara 7 raksasa teknologi yang dijuluki ‘The Magnificent 7’.

    Saham Apple merosot 4,8%. Sementara perusahaan lainnya, Alphabet (induk perusahaan Google), Microsoft, Amazon, Meta (induk Instagram, Facebook, dan WhatsApp) serta Nvidia menurun antara 1,5% hingga 4,8%.

    Hal ini terjadi karena investor khawatir adanya dampak perang tarif global dari kebijakan Trump. Analis Dan Ives mengatakan akan adanya ‘bencana ekonomi tarif’.

    Ives menjelaskan Apple memiliki dampak paling besar dari kebijakan ini. Khususnya karena sebagian besar iPhone dirakit di China.

    Saat masa jabatan pertama Trump, Apple mendapatkan pengecualian kebijakan tarif AS pada China. Namun para analis ragu perusahaan akan mendapatkan hal serupa.

    Dampaknya akan terasa pada harga iPhone. Misalnya akan sulit memproduksi harga awal model Pro dengan nilai US$1.000 untuk memproduksi smartphone di AS.

    “Menurut kamu, konsep iPhone di AS tidak mungkin dilakukan dengan US$1.000. Harga akan naik drastis membuat sulit dipahami,” ucap Ives.

    Dukungan Elon Musk, CEO Tesla, pada Trump dan politik sayap kanan Eropa juga menjadi tantangan sendiri bagi perusahaan mobil listrik. Karena menurut Ives, menimbulkan krisis merek bagi Tesla.

    9.Singapura Respons Tarif Trump

    Singapura akan membentuk gugus tugas nasional untuk mendukung bisnis dan pekerja. Ini menjadi tanggapan atas tarif baru AS yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi lapangan kerja dan upah di negeri itu.

    Pernyataan disampaikan PM Lawrence Wong, Selasa. Gugus tugas, yang diketuai oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan dan Industri Gan Kim Yong, akan mencakup perwakilan dari badan ekonomi Singapura, Federasi Bisnis Singapura, Federasi Pengusaha Nasional Singapura, dan Kongres Serikat Buruh Nasional.

    Mengutip Channel News Asia (CNA), Wong di parlemen melaporkan bahwa gugus tugas akan membantu bisnis dan pekerja mengatasi ketidakpastian langsung, memperkuat ketahanan, dan beradaptasi dengan lanskap ekonomi baru. Tarif tersebut diperkirakan akan meredam pertumbuhan global dalam waktu dekat, yang akan memukul permintaan eksternal untuk sektor-sektor yang bergantung pada ekspor Singapura seperti manufaktur dan perdagangan grosir.

    “Ketidakpastian global dan sentimen yang menurun, juga akan berdampak pada beberapa industri jasa, termasuk keuangan dan asuransi,” tambah pria yang pernah menjabat sebagai menteri keuangan Singapura itu.

    “Meskipun Singapura mungkin atau mungkin tidak mengalami resesi tahun ini, ekonominya akan terdampak secara signifikan,” tambahnya.

    Di sisi lain, Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura sedang meninjau perkiraan pertumbuhannya tahun 2025 sebesar 1 hingga 3%. Ada kemungkinan revisi ke bawah.

    “Pertumbuhan yang lebih lambat akan berarti lebih sedikit kesempatan kerja dan kenaikan upah yang lebih kecil bagi pekerja,” katanya.

    “Dan jika lebih banyak perusahaan menghadapi kesulitan atau merelokasi operasinya kembali ke AS, akan ada lebih banyak pemutusan hubungan kerja dan kehilangan pekerjaan,” tambahnya.

    Wong mengatakan tarif tersebut mengonfirmasi kenyataan pahit. Bahwa era globalisasi berbasis aturan dan perdagangan bebas telah berakhir.

    10.Vietnam Beli Semua Barang AS

    Pemerintah Vietnam pada Selasa menegaskan langkahnya ke tarif Trump. Negeri itu akan membeli lebih banyak barang AS termasuk produk keamanan dan pertahanan.

    Ini dilakukan guna menunda tarif besar yang akan diberlakukan Washington besok, Rabu. Negara produsen utama Asia Tenggara itu akan dikenai bea masuk sebesar 46%.

    PM Vietnam telah meminta Trump untuk menunda penerapan tarif setidaknya selama 45 hari untuk memberi waktu bagi perundingan. Pham Minh Chinh mengatakan Vietnam akan mendekati dan bernegosiasi dengan Amerika untuk mencapai kesepakatan bilateral, “bergerak menuju neraca perdagangan yang berkelanjutan”.

    “Mereka juga akan terus membeli lebih banyak produk AS yang kuat dan diminati Vietnam, termasuk produk yang terkait dengan keamanan dan pertahanan; mendorong pengiriman awal kontrak perdagangan pesawat,” tulis AFP menyebut laman media lokal.

    Sebelumnya Pemimpin Tertinggi Vietnam, To Lam juga telah mengirim surat kepada Trump untuk meminta penundaan tarif. Menurut salinan yang dilihat oleh AFP, Lam mengatakan bahwa ia telah menunjuk Wakil Perdana Menteri Ho Duc Phoc untuk bertindak sebagai kontak utama dengan pihak AS mengenai masalah tersebut, dengan tujuan mencapai kesepakatan sesegera mungkin.

    Ia juga berharap dapat bertemu Trump di Washington pada akhir Mei untuk menyelesaikan masalah tersebut. Trump sendiri membenarkan pembicaraan dengan Lam seraya menyebutnya dialog yang sangat produktif.

    “Langkah-langkah tersebut mengancam akan merusak secara signifikan model pertumbuhan Vietnam saat ini, yang sangat bergantung pada ekspor ke AS,” kata analis risiko negara senior di firma riset BMI, Sayaka Shiba.

    Ia mengatakan bahwa, dalam skenario terburuk, Vietnam dapat mengalami penurunan produk domestik bruto (PDB) tahun ini hingga 3%. Bursa Vietnam tak melakukan perdagangan Senin namun turun sekitar 6% pada Selasa ini.

    11.Malaysia Mulai Dialog ke Trump

    Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menyebut negaranya akan segera mengirim para pejabat ke AS. Mereka akan memulai dialog terkait tarif Trump.

    Hal ini disampaikan Anwar dalam Konferensi Investasi Asean (AIC) 2025. Ia menyebut perdagangan Malaysia dengan AS telah lama menjadi model keuntungan bersama namun tarif dapat berakhir merugikan semua pihak.

    “Namun, kami tidak percaya pada diplomasi megafon,” ujarnya menyinggung AS yang menetapkan tarif 24% untuk barang-barang Malaysia yang masuk ke negara itu.

    “Sebagai bagian dari diplomasi lunak kami untuk keterlibatan yang tenang, kami akan mengirim para pejabat ke Washington untuk memulai proses dialog,” muat The Star.

    Di sisi lain, Anwar mengatakan Malaysia akan beradaptasi seperti biasanya. Ia menyebut negaranya bermaksud untuk tetap menjadi mitra dagang yang setia dengan AS tapi tetap akan melakukan apa pun untuk melindungi kepentingan ekonominya sendiri.

    “Angin mungkin berubah, tetapi kita tidak akan terombang-ambing. Strategi diversifikasi perdagangan kami sudah mulai berkembang pesat,” katanya.

    “Ini termasuk terlibat secara proaktif dengan Amerika Serikat untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan dan pada saat yang sama, mendiversifikasi dan memperkuat hubungan kami dengan semua pasar perdagangan utama di seluruh Uni Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Afrika,” tambahnya.

    “Upaya-upaya ini tidak terjadi begitu saja. Upaya-upaya ini berlangsung di tengah meningkatnya ketidakpastian, yang melampaui pilihan kebijakan satu negara mana pun.”

    Anwar mencatat bahwa globalisasi, yang dulunya dianggap terus maju, kini tampaknya mundur dengan bangkitnya kembali proteksionisme, rantai pasokan yang dikonfigurasi ulang, dan multilateralisme yang semakin dibicarakan di masa lalu. Ia mengatakan bahwa dalam lingkungan ini, ASEAN menonjol sebagai mercusuar harapan dan kepositifan karena blok tersebut tetap berkomitmen secara luas terhadap keterbukaan, kerja sama, dan keberlanjutan kelembagaan.

    “Total perdagangan barang kita mencapai US$3,5 triliun. Namun, angka ini tidak dijamin. Dengan rentetan tarif yang melanda dunia dengan cepat dan dahsyat, kita menyaksikan terkikisnya tatanan global. Oleh karena itu, ASEAN harus lebih mengandalkan dirinya sendiri,” katanya.

    “Kita harus bergerak melampaui retorika menuju eksekusi. Liberalisasi tarif di kawasan ini sebagian besar telah selesai, tetapi penyelarasan regulasi, logistik lintas batas, dan konektivitas digital masih belum selesai,” jelasnya.

    Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Anwar menyebut Malaysia akan memprioritaskan revitalisasi platform strategis seperti ASEAN Plus Three sebagai mekanisme ketahanan ekonomi. Ia mengatakan tarif yang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump bukanlah tantangan pertama bagi multilateralisme, dan juga bukan yang terakhir.

    “Jika ASEAN dapat menahan diri dengan tetap terbuka, pragmatis, dan kohesif, ASEAN mungkin akan menjadi salah satu negara terakhir yang percaya pada dunia yang bekerja lebih baik jika bekerja sama,” ujarnya.

    12.AS Sebenarnya Sudah Resesi

    Amerika Serikat (AS) diyakini sudah masuk ke jurang resesi. Hal ini dikatakan oleh CEO perusahaan investasi publik dan swasta dengan aset US$11 triliun pada akhir tahun 2024, BlackRock, Larry Fink.

    Ia mengatakan banyak pemimpin bisnis percaya ekonomi Paman Sam sudah mengalami penurunan yang signifikan. Pernyataannya itu berdasarkan pendapat pemimpin bisnis AS yang ia temui.

    “Kebanyakan CEO yang saya ajak bicara akan mengatakan bahwa kita mungkin sedang mengalami resesi saat ini,” tegas Fink di sebuah acara untuk Economic Club of New York, dikutip CNBC International, Selasa.

    “Seorang CEO secara khusus mengatakan bahwa industri penerbangan adalah burung di tambang batu bara- burung kenari di tambang batu bara- dan saya diberitahu bahwa burung kenari itu sudah sakit,” tambah Fink.

    Ia juga mengatakan bahwa kebijakan tarif Presiden Donald Trump dapat memberikan tekanan ke atas pada inflasi. Bahkan mempersulit Federal Reserve (The Fed/Fed) untuk memangkas suku bunga, yang sering dilakukan bank sentral selama resesi.

    “Gagasan bahwa Federal Reserve akan melonggarkan kebijakan empat kali tahun ini, saya tidak melihat peluang itu,” ujarnya.

    “Saya jauh lebih khawatir bahwa kita dapat mengalami inflasi tinggi yang akan menaikkan suku bunga jauh lebih tinggi daripada saat ini,” jelasnya.

    Menurut alat CME FedWatch, penetapan harga di pasar berjangka dana federal saat ini menunjukan banyak pihak memperkirakan bank sentral akan menurunkan suku bunga acuannya setidaknya 1 poin persentase pada akhir tahun. Ini dapat berupa empat kali pemotongan sebesar 0,25 poin persentase.

    (sef/sef)

  • SBY: Strategi RI Negosiasi Tarif Trump Sudah Tepat

    SBY: Strategi RI Negosiasi Tarif Trump Sudah Tepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengapresiasi langkah pemerintah dalam merespons kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.

    SBY menyatakan bahwa pemilihan langkah negosiasi sudah tepat dibandingkan dengan retaliasi atau tindakan pembalasan dalam merespons tarif Trump.

    “Kebijakan dan langkah-langkah yang dijalankan oleh pemerintah menghadapi 32% tarif yang dikenakan oleh Presiden AS Donald Trump, saya nilai baik dan tepat. Lebih memilih negosiasi daripada retaliasi,” ujar SBY di akun X @SBYudhoyono, Selasa (8/4/2025).

    Dia menambahkan, strategi yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan komunikasi dengan pemimpin Asean sembari mengirimkan tim negosiasi ke Washington sudah tepat.

    Pasalnya, SBY menilai bahwa di tengah ketidakpastian global saat ini, ekonomi Asean merupakan sandaran yang tepat dan menjadi pasar bersama di sub kawasan ini.

    Di samping itu, SBY juga berpandangan tindakan otoritas moneter dan fiskal untuk menjaga serta mengamankan nilai tukar rupiah serta saham di Indonesia, masih diperlukan.

    Sebab, jika diserahkan begitu saja terhadap mekanisme pasar, maka dikhawatirkan bisa menembus batas toleransi psikologis.

    “Di tengah gonjang ganjing pasar saham dan mata uang, bisa jadi nilai saham dan rupiah kita diganjar secara berlebihan, sehingga menembus batas toleransi psikologi,” imbuhnya.

    Di lain sisi, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat ini menyarankan agar pemerintah harus berupaya untuk menjaga iklim ekonomi Indonesia, di tengah semakin meluasnya perang tarif dan perang dagang secara global.

    “Karenanya, pertama, kita harus mampu mencegah terjadinya krisis ekonomi di Indonesia [sekecil apa pun]. Dan, kedua, kita harus membuat ekonomi kita makin berketahanan [resilient] di masa depan,” tutur SBY.

    Adapun, SBY juga terus mendorong agar pemerintah bisa memperkuat fundamental ekonomi serta meningkatkan daya saing barang dan jasa yang dihasilkan di negeri ini. 

    Selain itu, upaya penciptaan lapangan pekerjaan harus lebih digalakkan agar masyarakat memiliki penghasilan dan daya beli yang makin tinggi. 

    “Juga upaya untuk menjaga keamanan fiskal kita agar tetap sehat, termasuk pengendalian utang negara. Kita harus bergerak cepat, namun harus bisa berlari jauh. Insya Allah tantangan berat yang kita hadapi ini, akan menjadi peluang baik bagi masa depan ekonomi kita,” pungkasnya.

    Kebijakan dan langkah-langkah yang dijalankan oleh pemerintah menghadapi 32% tarif yang dikenakan oleh Presiden AS Donald Trump, saya nilai baik dan tepat. Lebih memilih negosiasi daripada retaliasi.

    Strategi Presiden Prabowo, saya sebut “dual track strategy”, yaitu melakukan…

    — S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) April 8, 2025