Organisasi: ASEAN

  • Ekonom: Indonesia Perlu Bentuk Poros Ketiga Sikapi Perang Dagang AS-China – Halaman all

    Ekonom: Indonesia Perlu Bentuk Poros Ketiga Sikapi Perang Dagang AS-China – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini, melihat Indonesia perlu melakukan konsolidasi politik dengan membuat poros ketiga.

    Poros tersebut dinilai penting untuk menyikapi kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan tarif impor barang asal Indonesia sebesar 32 persen.

    “Pemerintah dalam hal ini presiden harus mengambil jalan politik juga karena akar masalah dari masalah ini adalah politik,” ujar Didik saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (10/4/2025).

    Ekspor Indonesia ke  Amerika Serikat sekitar 11-13 persen dari total ekspor ke seluruh dunia. Menurut Didik, bagian ini yang akan terkena dampak langsung.

    Jika ke depan ekspor ke AS ini terkena dampak penurunan sekitar 30 persen, maka dampaknya terhadap total ekspor Indonesia sekira 3-4 persen.

    “Porsi inilah yang harus segera digantikan dengan pasar baru dan kesepakatan baru dengan negara-negara lain, yang juga terkena dampaknya,” tutur Didik.

    Karena itu, ucap Didik, Indonesia sebagai negara besar perlu melakukan konsolidasi politik membuat poros ketiga, yakni bersama negara yang tergabung di Asean, Asia Timur dengan Jepang, Korea Selatan, Taiwan, India. Lalu juga dengan Amerika Latin, yakni Brazil dan Meksiko.

    “Sejatinya dan secara politik kesintingan Trump ini adalah head to head dengan China, kita tidak perlu masuk ke dalam kutub tersebut,” kata Didik.

    Didik mengatakan, penampilan dan langkah politik, diplomasi, diplomasi ekonomi dalam situasi ekonomi terguncang seperti ini perlu dilakukan mengingat akar masalah dari tarif Trump yang muncul tidak lain adalah langkah politik murni.

    “Jadi, sangat naif jika kita hanya merespon dengan kebijakan ekonomi dimana menurut Menteri Keuangan asas hukum dan teori ekonomi sudah tidak berlaku lagi,” sambungnya.

    Politik luar negeri ini, lanjutnya, juga mutlak harus ditumpangi dengan politik perdagangan, yang berorientasi di luar Amerika serikat dimana ada 88 persen ekspor Indonesia.  

    Diplomasi politik ke kawasan-kawasan Asean, Asia Timur, India, Amerika latin adalah peluang baru dalam era baru ketika AS sudah kalah bersaing dengan Cgina.

    “Kepanikan Trump hanyalah krisis transisi sejarah dimana kekuatan ekonomi yang bergeser dari Atlantik ke Pasifik,” ucapnya.

    Pemerintah di dalam negeri harus menata kebijakan ekonomi dengan menjaga ketenangan makro ekonomi, menjaga tingkat inflasi agar kesejahteraan rakyat tidak tergerus, menjaga nilai tukar yang menjadi tanggung jawab Bank Indonesia (BI) agar tidak merosot.

    “Rencana industrialisasi dan hilirisasi tetap dijalankan sesuai rencana untuk memperkuat ekonomi dalam negeri,” imbuh Didik.

  • Foto-Foto Perjalanan Ekspedisi Puncak Trikora (1)

    Foto-Foto Perjalanan Ekspedisi Puncak Trikora (1)

    Liputan6.com, Papua – Puncak Trikora atau Ettiakup merupakan salah satu gunung tertinggi di Indonesia, dengan ketinggian 4,751 meter di atas permukaan laut (MDPL).

    Puncak Trikora berlokasi di Papua Pegunungan, tepatnya di zona inti kawasan Taman Nasional Lorentz. Taman nasional ini merupakan Situs Warisan Alam Dunia yang ditetapkan UNESCO dan Warisan Alam ASEAN.

    Taman Nasional Lorentz adalah satu dari tiga kawasan di dunia yang memiliki gletser di daerah tropis. Taman nasional ini menghampar dari puncak gunung bersalju hingga batas tepi perairan Laut Arafura.

    Pada 1909, penjelajah dan ilmuwan Dr.H.A.Lorentz memimpin ekspedisi penjelajahan Papua. Mereka menamai gunung itu Puncak Wilhelmina (Wilhelina Top), diambil dari nama Ratu Belanda kala itu.

    Baru pada 1963, Pemerintah RI mengganti namanya jadi Puncak Trikora. Pengggantian nama ini simbol dan perayaan penyatuan Papua ke Indonesia.

    Trikora adalah akronim Tri Komando Rakyat, operasi militer yang diluncurkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961. Pada 1963, Papua resmi jadi bagian Indonesia setelah melaui proses Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

    Puncak Trikora termasuk gunung di Indonesia yang memiliki tingkat kesulitan tinggi untuk didaki sampai puncaknya. Medannya berat, cuacanya ekstrem.

    Pada Agustus 2024, kontributor Liputan6.com, Juvensius ‘Foxs Explore’, turut dalam ekspedisi 10 hari pendakian Puncak Trikora yang digelar Adventurann.

    Berikut sekilas laporan cerita dan foto-fotonya secara berseri:

     

  • Tanggapi Tarif Impor AS, SBY: Saya Nilai Baik dan Tepat

    Tanggapi Tarif Impor AS, SBY: Saya Nilai Baik dan Tepat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat suara terkait kebijakan pemerintah Indonesia menanggapi penetapan tarif impor Amerika Serikat (AS).

    “Saya nilai baik dan tepat. Lebih memilih negosiasi daripada retaliasi,” kata SBY dikutip dari unggahannya di X, Rabu (9/4/2025).

    Ia menamai strategi Prabowo dengan dual track strategy. Sebuah komunikasi yang dilakukan dengan dua pihak.

    “Yaitu melakukan komunikasi dengan para pemimpin ASEAN dan secara simultan mengirimkan tim negosiasi yang kuat ke Washington DC juga tepat,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan, ASEAN telah menjadi “economic community”. Tetapi di tengah tantangan berat untuk menembus pasar di banyak negara, ekonomi ASEAN merupakan sandaran dan pasar bersama di sub kawasan ini.

    “Tindakan otoritas moneter dalam keterpaduannya dengan otoritas fiskal untuk menjaga dan mengamankan nilai tukar rupiah serta saham-saham Indonesia, menurut saya memang diperlukan,” ujarnya.

    Pasalnya, kata dia, jika diserahkan kepada mekanisme pasar semata, di tengah gonjang-ganjing pasar saham dan mata uang, bisa jadi nilai saham dan rupiah kita diganjar secara berlebihan. Sehingga menembus batas toleransi psikologis.

    “Pandangan dan saran saya, pemerintah terus melakukan upaya gigih untuk menjaga ekonomi Indonesia, di tengah makin tinggi dan makin meluasnya intensitas perang tarif di dunia. Perang dagang yang baru saja dimulai di tingkat global, bisa berlangsung lama,” ucapnya.

    Karenanya, SBY mengungkapkan, yang pertama, harus mampu mencegah terjadinya krisis ekonomi di Indonesia (sekecil apa pun). Kedua, harus membuat ekonomi kita makin berketahanan (resilient) di masa depan.

  • Ekonom tekankan diversifikasi pasar ekspor hadapi tarif Trump

    Ekonom tekankan diversifikasi pasar ekspor hadapi tarif Trump

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom tekankan diversifikasi pasar ekspor hadapi tarif Trump
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 April 2025 – 15:43 WIB

    Elshinta.com – Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump, Indonesia sebaiknya melanjutkan dan memperkuat strategi diversifikasi pasar ekspor.

    Selain itu, ia menuturkan Indonesia dapat memanfaatkan peluang pergeseran rantai pasok global, dan memaksimalkan keunggulan di sektor-sektor yang memiliki preferensi tarif lebih rendah seperti pakaian jadi dan alas kaki.

    “Tarif yang lebih rendah untuk Indonesia dibandingkan Vietnam, Bangladesh, dan Kamboja memberikan ruang untuk ekspansi pasar yang lebih agresif,” kata Josua saat dihubungi Antara di Jakarta, Rabu.

    Untuk itu, lanjut dia, pemerintah perlu mempercepat deregulasi, terutama terkait Non-Tariff Measures (NTM) yang masih membebani 70 persen nilai impor Indonesia, serta memperbaiki efisiensi logistik dan proses perizinan, yang saat ini jauh lebih lambat dibandingkan negara pesaing di ASEAN.

    Josua menilai, ketahanan ekonomi Indonesia terhadap gejolak tarif Trump juga relatif solid. Stabilitas sektor keuangan, pertumbuhan kredit yang tetap positif, serta cadangan devisa dan CAR perbankan yang kuat menunjukkan bahwa Indonesia memiliki bantalan yang cukup untuk menahan guncangan eksternal.

    Meski Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar mengalami tekanan, fundamental ekonomi tetap tumbuh positif, dan daya saing nasional meningkat signifikan (peringkat ke-27 dunia, naik tujuh peringkat).

    Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dari sisi ketergantungan pada ekspor komoditas strategis yang harganya tengah mengalami penurunan akibat lemahnya permintaan global.

    Josua merekomendasikan sejumlah langkah strategis ke depan untuk menghadapi tarif Trump, yakni pertama, peningkatan daya saing industri padat karya melalui insentif fiskal, fasilitasi akses bahan baku, dan pembiayaan produktif.

    Kedua, akselerasi implementasi perjanjian dagang seperti Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA), dan BRICS+ untuk memperluas akses pasar dan mitigasi risiko tarif AS.

    Ketiga, optimalisasi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan menurunkan ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

    Keempat, penguatan diplomasi ekonomi agar Indonesia tidak hanya menjadi “penerima” kebijakan perdagangan global, tetapi juga aktif membentuk arsitektur perdagangan internasional yang lebih adil dan inklusif.

    Menurut dia, strategi Indonesia menghadapi tarif Trump sudah berada di jalur yang tepat, yaitu dengan menghindari eskalasi, memanfaatkan peluang pasar, memperkuat ketahanan domestik, dan mengedepankan diplomasi serta reformasi struktural sebagai alat utama untuk menghadapi ketidakpastian global.

    Josua mengatakan, langkah Pemerintah Indonesia dalam merespons kebijakan tarif Trump menunjukkan pendekatan yang strategis dan adaptif, mencerminkan kematangan dalam pengelolaan kebijakan perdagangan luar negeri di tengah meningkatnya proteksionisme global.

    Pemerintah Indonesia memilih untuk tidak mengambil langkah retaliasi langsung, melainkan menempuh jalur negosiasi bilateral dan multilateral, serta mendorong penyelesaian melalui kerangka kerja seperti Trade and Investment Framework Agreement (TIFA).

    “Ini merupakan pendekatan yang bijak mengingat posisi Indonesia sebagai negara dengan surplus perdagangan yang relatif kecil terhadap AS, serta fleksibilitas dalam meningkatkan impor barang-barang strategis dari AS seperti minyak, gas, gandum, hingga alutsista, yang pada gilirannya dapat menyeimbangkan neraca dagang dan memperkuat hubungan ekonomi strategis jangka panjang dengan AS,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Dubes AS Siap Fasilitasi Airlangga Cs Nego Tarif Trump

    Dubes AS Siap Fasilitasi Airlangga Cs Nego Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ingin menegosiasikan tarif 32% yang dikenakan Presiden AS Donald Trump atas produk asal Indonesia. Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala S. Lakhdhir siap memfasilitasi negosiasi tersebut.

    Komitmen Kamala itu disampaikan ketika menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (8/4/2025).

    ”Kami telah berkomunikasi dengan Secretary of Commercedan USTR terkait rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi dan kami siap mengatur rencana pertemuan dengan pihak strategis lainnya jika dibutuhkan,” ungkap Kamala, dikutip dari rilis media Kemenko Perekonomian, Rabu (9/4/2025).

    Sementara itu, Airlangga menyatakan Indonesia tidak akan melakukan tindakan retaliasi melainkan ambil jalur negosiasi. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan negara-negara Asean lainnya.

    Dia menggarisbawahi pemerintah Indonesia akan terus menempuh berbagai upaya negosiasi untuk memfasilitasi kepentingan kedua negara dalam menyeimbangkan neraca perdagangan.

    “Negosiasi kita upayakan dengan revitalisasi Indonesia-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang sudah berlaku sejak 1996,” ujar Airlangga.

    Selain itu, sambungnya, pemerintah Indonesia berkomitmen melakukan deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi TKDN sektor ICT dari AS seperti GE, Apple, Oracle, dan Microsoft. Selanjutnya, evaluasi terhadap kebijakan Lartas dan mempercepat proses sertifikasi halal.

    Airlangga menyampaikan Indonesia akan menyeimbangkan neraca perdagangan barang dengan AS. Terakhir, pemerintah Indonesia akan menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong impor produk AS dan menjaga daya saing produk ekspor Indonesia ke AS.

    ”Kami percaya bahwa dengan mengedepankan dialog dan sinergi yang baik, kedua negara dapat saling bekerja sama untuk hubungan dagang yang seimbang dan saling menguntungkan,” tutup Airlangga.

    Airlangga Hartarto dan Sri Mulyani

    Delegasi Indonesia Bakal Kunjungi AS

    Diberitakan sebelumnya, tiga menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan terbang ke Amerika Serikat untuk menegosiasikan kebijakan tarif timbal balik yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.

    Tiga menteri tersebut yaitu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

    “Timnya ini kan total football ya. Jadi, semuanya, tapi lead-nya [pemimpinnya] kan Pak Menko dan juga terutama Menlu. Jadi Menlu, Menko, dan juga Menteri Keuangan,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).

    Febrio mengungkapkan para menteri tersebut akan terbang ke AS pada pekan depan. Hanya saja, dia belum bisa memastikan tanggalnya.

    Menurutnya, delegasi Indonesia itu akan bertemu semua pihak yang perlu ditemui untuk menegosiasikan kebijakan tarif Trump terutama dengan United States Trade Representative (USTR).

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza menambahkan delegasi Indonesia yang dipimpin Menko Airlangga itu akan terbang ke AS paling lambat pada 17 April 2025. Artinya, kemungkinan besar negosiasi resmi dimulai usai tarif timbal balik Trump akan berlaku yaitu pada 9 April 2025.

    “Akan diberlakukan dulu baru dinegosiasikan,” kata Faisol di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).

  • Tarif AS Picu Kekhawatiran, Negara ASEAN Diimbau Lakukan Ini

    Tarif AS Picu Kekhawatiran, Negara ASEAN Diimbau Lakukan Ini

    Kuala Lumpur

    Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara, atau ASEAN, diimbau untuk “bertindak berani” dalam mempercepat integrasi ekonomi regional karena tarif Amerika Serikat (AS) secara luas telah membuat sebagian besar dunia terperangkap di tengah perang dagang yang menghancurkan.

    Negara-negara anggota ASEAN yang berjumlah 10 negara, mengandalkan AS sebagai pasar ekspor utama mereka, termasuk negara-negara yang dikenai pungutan terberat oleh Presiden Donald Trump.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASEAN, Kao Kim Hourn, seperti dilansir AFP, Rabu (9/4/2025), menyerukan negara-negara ASEAN untuk “bertindak berani, tegas dan bersama-sama” dalam mempercepat integrasi ekonomi regional.

    “Agar tetap relevan dan tangguh di dunia di mana kekacauan ekonomi dengan cepat menjadi new normal, kita harus bertindak berani, tegas, dan bersama-sama menegaskan kembali komitmen ASEAN terhadap lingkungan yang stabil, dapat diprediksi, dan ramah bisnis,” cetus Kao.

    Pernyataan itu disampaikan Kao saat berbicara dalam sebuah konferensi investasi, dalam rangka pertemuan Menteri Perekonomian dan Keuangan negara-negara ASEAN, serta para gubernur bank sentral ASEAN, di Kuala Lumpur, Malaysia, untuk membahas cara menanggapi tarif AS.

    Pemerintah negara-negara ASEAN memilih untuk tidak membalas dendam terhadap AS, dan lebih memilih dialog.

    Namun, perekonomian negara-negara yang berorientasi ekspor berisiko dirugikan oleh perang dagang global setelah China — pasar utama lainnya — memberlakukan tarifnya sendiri terhadap AS.

    Vietnam, negara produsen utama dan anggota ASEAN, dikenai tarif sebesar 46 persen atas ekspor ke AS, sedangkan Kamboja — produsen utama pakaian murah untuk merek besar Barat — dikenai tarif 49 persen.

    Negara-negara ASEAN lainnya yang dikenai tarif yang tinggi adalah Laos sebesar 48 persen, Myanmar sebesar 44 persen, Thailand sebesar 36 persen, dan Indonesia sebesar 32 persen.

    Malaysia, yang merupakan negara dengan perekonomian terbesar ketiga di Asia Tenggara, dan Brunei dikenai tarif sebesar 24 persen. Sementara Filipina dikenal tarif sebesar 17 persen dan Singapura dikenai tarif sebesar 10 persen.

    Blok ASEAN memiliki populasi gabungan lebih dari 650 juta jiwa, tetapi para anggotanya berada pada tahap pembangunan ekonomi yang berbeda, mulai dari negara miskin seperti Laos dan Kamboja hingga negara kaya seperti pusat keuangan Singapura.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Airlangga dan Dubes AS untuk RI Kamala S, Bahas Negosiasi Tarif Sampai Peluang Impor Produk Amerika – Halaman all

    Airlangga dan Dubes AS untuk RI Kamala S, Bahas Negosiasi Tarif Sampai Peluang Impor Produk Amerika – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia, H.E Kamala S. Lakhdhir, hari Selasa (8/4/2025).

    Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan langkah-langkah untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara.

    Penyampaian tarif resiprokal sebesar 32 persen kepada Indonesia yang diumumkan oleh Amerika Serikat pada 2 April 2025 akan mulai berlaku pada 9 April 2025, kecuali dapat dinegosiasikan lebih lanjut.

    Merespon hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah menempuh berbagai upaya negosiasi untuk memfasilitasi kepentingan kedua negara dalam menyeimbangkan neraca perdagangan. 

    “Indonesia akan mengedepankan jalur negosiasi dan tidak melakukan tindakan retaliasi, sejalan dengan negara ASEAN lainnya. Negosiasi kita upayakan dengan revitalisasi Indonesia-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang sudah berlaku sejak 1996,” ujar Airlangga.

    Dirinya menyatakan akan menempuh beberapa kebijakan strategis sebagai upaya negosiasi dalam merespon tarif AS.

    Beberapa di antaranya yakni dengan deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi TKDN sektor ICT dari AS seperti GE, Apple, Oracle, dan Microsoft, melakukan evaluasi terhadap kebijakan Lartas, dan mempercepat proses sertifikasi halal. 

    Kedua negara juga mendiskusikan langkah-langkah kebijakan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan barang.

    Lebih lanjut Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia akan menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong impor produk AS dan menjaga daya saing produk ekspor Indonesia ke AS, tentunya dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.

    Merespon hal tersebut, Dubes Kamala menyampaikan bahwa di tengah inisiatif negosiasi dengan Amerika Serikat dari berbagai negara yang terdampak kebijakan tarif Presiden Trump, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta berkomitmen untuk memfasilitasi upaya komunikasi dan negosiasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

    ”Kami telah berkomunikasi dengan Secretary of Commercedan USTR terkait rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi, dan kami siap mengatur rencana pertemuan dengan pihak strategis lainnya jika dibutuhkan,” kata Kamala.

    Menutup pertemuan, Airlangga menegaskan peran strategis AS sebagai mitra penting bagi Indonesia.

    “Kami percaya bahwa dengan mengedepankan dialog dan sinergi yang baik, kedua negara dapat saling bekerja sama untuk hubungan dagang yang seimbang dan saling menguntungkan,” kata Airlangga.

    Turut mendampingi Airlangga pada pertemuan tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, dan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon.

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia, H.E Kamala S. Lakhdhir, hari Selasa (8/4/2025).

    Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan langkah-langkah untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara.

    Penyampaian tarif resiprokal sebesar 32 persen kepada Indonesia yang diumumkan oleh Amerika Serikat pada 2 April 2025 akan mulai berlaku pada 9 April 2025, kecuali dapat dinegosiasikan lebih lanjut.

    Merespon hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah menempuh berbagai upaya negosiasi untuk memfasilitasi kepentingan kedua negara dalam menyeimbangkan neraca perdagangan. 

    “Indonesia akan mengedepankan jalur negosiasi dan tidak melakukan tindakan retaliasi, sejalan dengan negara ASEAN lainnya. Negosiasi kita upayakan dengan revitalisasi Indonesia-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang sudah berlaku sejak 1996,” ujar Airlangga.

    Dirinya menyatakan akan menempuh beberapa kebijakan strategis sebagai upaya negosiasi dalam merespon tarif AS.

    Beberapa di antaranya yakni dengan deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi TKDN sektor ICT dari AS seperti GE, Apple, Oracle, dan Microsoft, melakukan evaluasi terhadap kebijakan Lartas, dan mempercepat proses sertifikasi halal. 

    Kedua negara juga mendiskusikan langkah-langkah kebijakan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan barang.

    Lebih lanjut Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia akan menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong impor produk AS dan menjaga daya saing produk ekspor Indonesia ke AS, tentunya dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.

    Merespon hal tersebut, Dubes Kamala menyampaikan bahwa di tengah inisiatif negosiasi dengan Amerika Serikat dari berbagai negara yang terdampak kebijakan tarif Presiden Trump, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta berkomitmen untuk memfasilitasi upaya komunikasi dan negosiasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

    ”Kami telah berkomunikasi dengan Secretary of Commercedan USTR terkait rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi, dan kami siap mengatur rencana pertemuan dengan pihak strategis lainnya jika dibutuhkan,” kata Kamala.

    Menutup pertemuan, Airlangga menegaskan peran strategis AS sebagai mitra penting bagi Indonesia.

    “Kami percaya bahwa dengan mengedepankan dialog dan sinergi yang baik, kedua negara dapat saling bekerja sama untuk hubungan dagang yang seimbang dan saling menguntungkan,” kata Airlangga.

    Turut mendampingi Airlangga pada pertemuan tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, dan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon.

  • Emiten Pertanian Catat Pendapatan Usaha Rp 3,4 T Sepanjang 2024

    Emiten Pertanian Catat Pendapatan Usaha Rp 3,4 T Sepanjang 2024

    Jakarta

    Emiten pertanian PT Delta Giri Wacana Tbk mencatat perolehan laba bersih sebesar Rp 182 miliar dengan pendapatan usaha sebesar Rp 3,4 triliun. Dengan pencapaian tersebut DGWG berhasil meraih pertumbuhan laba bersih sebesar 815% di tahun 2024.

    Capaian tersebut, sesuai dengan proyeksi manajemen dengan memperhatikan periode musim tanam yang lebih baik di tahun 2024 pasca El Nino yang mendorong pertumbuhan permintaan produk-produk agrokimia serta semakin meningkatnya loyalitas konsumen terhadap produk-produk Perseroan.

    “Pertumbuhan kinerja bisnis tahun 2024 tidak hanya dikarenakan faktor siklus El Nino yang berakhir namun juga didukung dengan meningkatnya loyalitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk DGWG ” ujar Presiden Direktur DGWG, David Yaory dalam keterangan tertulis, Rabu (9/4/2025).

    Direktur Keuangan DGWG, Danny Jo Putra, menjelaskan perusahaan memiliki 4 (empat) pilar bisnis strategis di sektor input pertanian, yaitu produk seperti agrokimia, pupuk, alat pertanian dan distribusi internal.

    “Kontributor utama pendapatan usaha tahun 2024 masih berasal dari segmen usaha agrokimia dan pupuk. “Kedua segmen usaha tersebut menjadi segmen usaha yang memberikan kontribusi signifikan bagi kinerja penjualan Perseroan,” jelas Danny.

    Atas pencapaian di tahun 2024, DGWG tengah menyiapkan beberapa langkah ekspansif dalam menjaga laju pertumbuhan bisnis di tahun-tahun mendatang. Adapun langkah yang disiapkan diantaranya mulai beroperasinya pabrik karbamasi (bahan aktif agrokimia) yang diproyeksikan untuk menjangkau pasar domestik dan global serta segera beroperasi di kuartal II 2025.

    “Sambutan pasar sangat positif terhadap segmen usaha karbamasi kami. Hal ini terlihat dari banyaknya calon mitra yang berminat menjalin kerja sama untuk memasok produk bahan aktif agrokimia baik dalam bentuk bahan baku maupun setengah jadi saat kami berpartisipasi dalam Agrochemical & Crop Protection Exhibition 2025 di Shanghai pada pertengahan Maret lalu,” Terang David.

    Di segmen pupuk, DGWG yang baru melantai di Bursa Efek Jakarta (BEI) pada 13 Januari 2025 itu merencanakan pembangunan pabrik pupuk di wilayah Sumatra yang ditargetkan mulai melakukan proses pembangunan juga di Kuartal II 2025. Pabrik pupuk ini bertujuan untuk menambah kapasitas produksi sebanyak 100.000 metrik ton per tahun pada tahap awal. Selain itu, pabrik ini diharapkan dapat memenuhi permintaan lokal dengan harga yang lebih kompetitif, seiring dengan penurunan biaya distribusi.

    Adapun sumber dana pembangunan pabrik pupuk ini menggunakan sumber dana dari laba ditahan yang disiapkan dalam rencana bisnis 2025.

    Selain itu, DGWG juga berupaya menarik pertumbuhan permintaan dengan meluncurkan beragam produk baru yang menjelajahi hampir seluruh lanskap segmen usaha. “Kami akan terus memperluas portofolio produk kami untuk mencakup berbagai kebutuhan pasar yang terus berkembang,” terang David.

    Di pasar domestik, DGWG telah bekerja sama dengan sekitar 7.000 kios tani, yang melayani sekitar 30% dari total petani di Indonesia. Selain ekspansi di dalam negeri, ke depan DGWG juga akan memperluas jangkauan pasar ekspor dengan menargetkan kawasan ASEAN, China, Asia Selatan, Australia, serta Amerika Latin, termasuk Brasil.

    Dengan potensi yang dimiliki, DGWG optimistis dapat mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih pada level double digits pada tahun 2025. Perusahaan menargetkan kenaikan pendapatan sebesar 16% dan laba bersih sebanyak 27% pada tahun depan.

    Sebagai bagian dari komitmen terhadap pengembangan bisnis, DGWG mengalokasikan belanja modal (capex) sebesar Rp 133 miliar pada tahun 2025, yang melanjutkan realisasi penggunaan capex tahun lalu yang mencapai Rp 182 miliar.

    PT Delta Giri Wacana Tbk (DGWG) adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri agrokimia dan pupuk, serta sektor terkait pertanian lainnya. DGWG berkomitmen untuk menyediakan produk-produk berkualitas yang mendukung keberlanjutan pertanian baik domestik maupun global.

    (kil/kil)

  • Tarif Trump Ancam Ekspor, Ketua HKTI Dukung Pemerintah Lindungi Petani

    Tarif Trump Ancam Ekspor, Ketua HKTI Dukung Pemerintah Lindungi Petani

    Jakarta

    Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) Fadli Zon menyatakan dukungan penuh kepada pemerintah dalam menghadapi kebijakan ‘Tarif Trump’ yang dinilai bisa merugikan petani dan pelaku usaha kecil menengah (UKM) sektor pangan. Hal ini disampaikan dalam policy brief HKTI pada sarasehan ekonomi bersama Presiden Prabowo.

    “Kami mendukung langkah pemerintah menghadapi kebijakan tarif Amerika Serikat. Fokus utama kami adalah menjaga ketahanan ekonomi petani dan UKM pangan,” kata Fadli Zon dalam keterangan tertulis yang diterima Rabu, (9/4/2025).

    Fadli menegaskan, HKTI mendorong pemerintah mengintensifkan diplomasi perdagangan internasional sambil memperluas pasar ekspor.

    “Diplomasi perdagangan harus mengedepankan prinsip trade for development agar kesejahteraan petani tetap menjadi prioritas,” ujarnya.

    DPN HKTI juga mendukung percepatan program makan bergizi gratis dan bantuan sosial. Menurut HKTI, kedua program ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendukung produktivitas pertanian. Untuk menunjang keberlanjutan, HKTI mendorong penerapan sistem intercropping di lahan perkebunan dan regenerative agriculture di lahan kritis.

    HKTI juga meminta optimalisasi dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), baik melalui dana keluar maupun pajak ekspor, agar dialokasikan langsung untuk peningkatan produktivitas petani.

    Kawasan ASEAN dan Pasifik disebut sebagai basis strategis yang dapat dikembangkan sebagai pasar utama produk pertanian Indonesia.

    Terkait kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap sejumlah komoditas, seperti Tarif Trump pada CPO, karet, dan kopi, DPN HKTI menyarankan agar Indonesia menerapkan tarif resiprokal terhadap impor kedelai, gandum, dan jagung dari AS. Alternatif lainnya adalah membuka pasar impor tersebut dengan syarat penghapusan tarif ekspor produk unggulan Indonesia.

    Delegasi DPN HKTI pada policy brief yang terdiri dari Dr. Delima Azahari, Ir. Iriana Muadz, Drs. Manimbang Kahariady, Ir. Mulyono Machmur, MS., dan Dra. Anita Ariyani turut mengusulkan langkah strategis untuk mengakselerasi sektor riil melalui stimulus fiskal dan nonfiskal.

    Dalam hal hilirisasi, DPN HKTI menekankan pentingnya akses permodalan bagi petani untuk membangun pabrik kecil seperti PKS mini, pabrik minyak goreng, dan biodiesel.

    “Hilirisasi CPO, karet, dan kopi harus dikelola oleh koperasi petani agar nilai tambah tidak hanya dinikmati industri besar,” ujar perwakilan HKTI.

    (ega/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pesan Airlangga ke Dubes AS: RI Pilih Negosiasi, Tak Akan Retaliasi

    Pesan Airlangga ke Dubes AS: RI Pilih Negosiasi, Tak Akan Retaliasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia, H.E Kamala S. Lakhdhir, pada Selasa (8/04).

    Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan langkah-langkah untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara.

    Penyampaian tarif resiprokal sebesar 32% kepada Indonesia yang diumumkan oleh Amerika Serikat pada 2 April 2025 akan mulai berlaku pada 9 April 2025, kecuali dapat dinegosiasikan lebih lanjut.

    Mengenai hal tersebut, Airlangga memastikan Pemerintah Indonesia telah menempuh berbagai upaya negosiasi untuk memfasilitasi kepentingan kedua negara dalam menyeimbangkan neraca perdagangan.

    “Indonesia akan mengedepankan jalur negosiasi dan tidak melakukan tindakan retaliasi, sejalan dengan negara ASEAN lainnya. Negosiasi kita upayakan dengan revitalisasi Indonesia-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang sudah berlaku sejak 1996,” kata Airlangga, Rabu (9/4/2025).

    Airlangga menyatakan akan menempuh beberapa kebijakan strategis sebagai upaya negosiasi dalam merespon tarif AS. Beberapa di antaranya yakni dengan deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi TKDN sektor ICT dari AS seperti GE, Apple, Oracle, dan Microsoft, melakukan evaluasi terhadap kebijakan Lartas, dan mempercepat proses sertifikasi halal.

    Kedua negara juga mendiskusikan langkah-langkah kebijakan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan barang. Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia akan menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong impor produk AS dan menjaga daya saing produk ekspor Indonesia ke AS, tentunya dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.

    Merespon hal tersebut, Dubes AS Kamala menyampaikan bahwa di tengah inisiatif negosiasi dengan Amerika Serikat dari berbagai negara yang terdampak kebijakan tarif Presiden Trump, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta berkomitmen untuk memfasilitasi upaya komunikasi dan negosiasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

    “Kami telah berkomunikasi dengan Secretary of Commercedan USTR terkait rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi, dan kami siap mengatur rencana pertemuan dengan pihak strategis lainnya jika dibutuhkan,” ungkap Dubes Kamala.

    Menutup pertemuan, Airlangga menegaskan peran strategis AS sebagai mitra penting bagi Indonesia. “Kami percaya bahwa dengan mengedepankan dialog dan sinergi yang baik, kedua negara dapat saling bekerja sama untuk hubungan dagang yang seimbang dan saling menguntungkan,” pungkas Airlangga.

    Adapun, turut mendampingi Airlangga pada pertemuan tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, dan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon.

    (haa/haa)