Organisasi: ASEAN

Chatib Basri Sarankan Prabowo Ikuti Taktik Orde Baru Hadapi Tarif Trump

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Dewan Ekonomi Nasional Chatib Basri mengusulkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto mengikuti taktik yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru untuk menghadapi ancaman tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.

Dede, sapaan Chatib Basri, mengatakan taktik yang pernah dilakukan pemerintah Orde Baru, yakni melakukan deregulasi ekonomi besar-besaran.

Dia menjelaskan penerapan tarif tambahan untuk barang impor asal Indonesia ke oleh pemerintah AS akan berdampak negatif ke pelaku bisnis dalam negeri terutama sektor yang bergantung kepada ekspor ke Negeri Paman Sam itu. Dia mencontohkan tekstil, alas kaki, udang, hingga elektronik.

Permasalahan itu, lanjutnya, diperburuk dengan ketidakpastian dunia usaha yang tinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, dia mendorong pemerintah memanfaatkan ancaman tarif Trump dengan melakukan reformasi struktural.

“Jadi yang harus dilakukan [pemerintah] adalah bagaimana memberikan kepastian, bagaimana memberikan peraturan yang konsisten. Uang di Indonesia tidak masalah, tapi masalah bisa jadi uang. Itu sebabnya maka deregulasi menjadi penting,” ujar Chatib Basri dalam diskusi The Yudhoyono Institute, Minggu (13/4/2024).

Menurutnya, deregulasi ekonomi dapat memotong biaya produksi secara signifikan. Mantan menteri keuangan itu pun mengingatkan bahwa Orde Baru sempat melakukan deregulasi besar-besaran yang berdampak positif ke sektor manufaktur.

“Mengapa ekspor non-Migas itu bisa tumbuh 20%—26% di pertengahan era 80-an? Jawabannya dua, sebetulnya mirip dengan sekarang, waktu itu pemerintahan melakukan devaluasi tahun 1986, kemudian yang kedua adalah deregulasi secara signifikan untuk memotong high-cost economy,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dia mendukung penuh arahan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu untuk melakukan deregulasi ekonomi seperti menghapus kuota impor hingga relaksasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

Selain itu, Dede menjelaskan belanja pemerintah menjadi sangat penting pada saat timbul ketidakpastian global seperti sekarang ini. Masalahnya, ruang fiskal pemerintah sangat sempit sehingga tidak bisa belanja besar-besaran.

Dia pun mendorong agar pemerintah memprioritaskan belanja ke sektor yang memberi efek pengganda tinggi seperti pariwisata yang kerap menyerap lapangan kerja.

Selain itu, belanja ke program perlindungan sosial seperti BLT (bantuan langsung tunai) hingga percepatan program MBG (makan bergizi gratis) sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

“Kalau kita waktu kecil itu diajarkan adalah hemat pangkal kaya, tetapi di dalam pemulihan ekonomi itu belanja pangkal pulih. Kalau orang spend [belanja], maka permintaannya akan terjadi. Kalau permintaannya akan terjadi, maka dunia usaha akan respons dengan memproduksi, mempekerjakan tenaga kerja,” ujar Dede.

Tak lupa, dia menggarisbawahi pentingnya diversifikasi mitra dagang. Oleh sebab itu, pemerintah harus mempercepat perjanjian IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) hingga perkuat kerja sama negara-negara Asean.

13/04/2025 17:01
Bukan Konflik Senjata, Masalah Ekonomi jadi Ancaman Stabilitas Dunia

Jakarta –

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Christiawan Nasir buka-bukaan soal tantangan besar yang dihadapi dunia. Ia mengatakan, tantangan terbesar bukan lagi berasal dari konflik bersenjata, melainkan juga geo-ekonomi.

Ia menuturkan, Global Risk Report World Economic Forum 2025 menyebut ancaman bagi stabilitas dunia berkaitan erat dengan geo-ekonomi, resesi, stagnansi ekonomi, inflasi, pengangguran, perubahan iklim, hingga krisis pangan.

“Mayoritas ancaman terhadap stabilitas dunia di masa depan tidak hanya bersumber dari konflik bersenjata,” kata Arrmanatha dalam acara The Yudhoyono Institute di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (13/4/2025).

Di sisi lain, Arrmanatha menyebut dunia juga terancam kemajuan teknologi, di mana saat ini terjadi berbagai macam bias informasi dan polarisasi sosial. Sementara konflik bersenjata kian memanas karena beberapa negara mulai mengadopsi senjata nuklir.

Arrmanatha mengatakan, negara-negara ASEAN sendiri menempatkan perubahan iklim sebagai ancaman utama. Setelahnya, persoalan dan persaingan ekonomi antara negara-negara besar dunia.

“Dari sini kita bisa lihat bahwa ancaman dan definisi keamanan internasional dalam ruang lingkup yang ada saat ini sudah sangat luat, tidak lagi dalam hal sempit,” ungkap.

Oleh karenanya, ia menilai dunia tidak bisa bergerak sendiri. Arrmanatha mengatakan, sinergi menjadi langkah yang tepat untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut.

Ia menambahkan, sejak 80 tahun terakhir, kerja sama dalam kerangka multilateral terbukti berhasil mengatasi berbagai masalah global kendati dianggap sulit diselesaikan.

“Kerja sama dalam kerangka multilateral dapat mengatasi berbagai masalah global yang paling sulit sekalipun. Baik itu meredakan konflik, membangun, menjaga perdamaian, ataupun men-set target bersama yang sangat ambisius untuk mengurangi kemiskinan, kelaparan ketimpangan, dan perubahan iklim,” tutupnya.

(rrd/rrd)

13/04/2025 16:30
AHY sebut Indonesia harus jadi pemersatu dunia

Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat berpidato membuka diskusi panel yang diselenggarakan TYI di Jakarta, Minggu (13/4/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

AHY sebut Indonesia harus jadi pemersatu dunia
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Minggu, 13 April 2025 – 11:13 WIB

Elshinta.com – Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa Indonesia harus jadi pemersatu bagi negara-negara dunia yang makin terfragmentasi karena kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS).

Pada saat membuka diskusi panel yang diselenggarakan TYI di Jakarta, Minggu, AHY mengatakan bahwa dampak kebijakan Presiden AS Donald Trump terkait dengan kenaikan tarif impor bukan hanya mengguncang sistem perdagangan, melainkan juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dunia.

AHY mengemukakan bahwa Asia Pasifik akan menjadi panggung utama dalam dinamika global terkini. Ketika kekuatan besar saling mencurigai, lanjut dia, bangsa Indonesia harus membangun kepercayaan. Begitu pula, Ketika dunia mengedepankan kepentingan sempit, Indonesia harus menawarkan kerja sama luas.

“Inilah jalan menuju masa depan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan,” kata AHY saat membuka diskusi yang bertajuk Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global.

Ia menyebutkan ada dua kemungkinan yang bisa terjadi setelah adanya kebijakan AS, yakni negara-negara akan tunduk kepada dominasi ekonomi AS, atau negara-negara memilih untuk berhadapan dengan AS dengan menciptakan aliansi-aliansi baru.

Jika negara-negara memilih untuk berhadapan, dia menilai dunia akan terdorong ke arah fragmentasi blok ekonomi politik baru. Aliansi-aliansi yang baru itu, bisa berkembang menjadi kutub kekuatan yang saling bersaing, tidak hanya perdagangan, tetapi juga pengaruh militer.

“Polarisasi ini bisa memperparah konflik regional yang ada,” kata Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu.

Maka dari itu, AHY mengapresiasi dan mendukung langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang mengirim diplomat ke Washington, D.C., Amerika Serikat, untuk berdialog mengenai kebijakan Trump itu, sekaligus membangun komunikasi dengan pemimpin-pemimpin negara di ASEAN.

“Ini wajah diplomasi adaptif, diplomasi yang tidak reaktif, tetapi juga tidak pasif,” katanya.

Untuk itu, dia mengajak agar Indonesia menjadi jembatan untuk mengubah krisis menjadi peluang. Momentum ini bisa mendorong transformasi ekonomi dengan mempercepat hilirisasi dan digitalisasi hingga mewujudkan ekonomi hijau sekaligus ekonomi terbarukan.

“Ketika ketakutan menyebar, mari kita hadirkan harapan. Dunia tidak hanya butuh pemimpin yang kuat, tetapi juga pemimpin yang bisa menyatukan,” kata AHY.

Ia lantas mengajak, “Mari kita bergerak bersama, bukan hanya untuk bertahan pada zaman yang terus berubah, melainkan untuk membentuk zaman itu sendiri.”

Dalam acara diskusi itu, hadir presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, ekonom senior Chatib Basri, Wakil Menteri Luar Negeri Armanatha Nasir, hingga Mantan Menko Perekonomian Chairul Tanjung.

Sumber : Antara

13/04/2025 15:36
Wamen BUMN Respons soal Tarif Trump, Akui Sebagai Tantangan

Jakarta –

Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aminudin Ma’ruf menanggapi terkait tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Diketahui, Indonesia terkena tarif impor sebesar 32%.

Aminudin mengatakan tarif Trump tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BUMN salah satunya dalam melakukan revitalisasi industri.

“(Dampak tarif Trump terhadap BUMN menjadi) tantangan bagi kita untuk kita lebih revitalisasi industri,” kata Aminudin usai acara Dharma Santi BUMN 2025 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Minggu (13/4/2025).

Diketahui, Trump menerapkan tarif resiprokal ke lebih dari 60 negara mitra dagang yang memiliki surplus atau yang dianggap memanfaatkan pasar AS secara tidak adil. Indonesia terkena tarif sebesar 32%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai kebijakan itu dapat memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,3% hingga 0,5%.

Sri Mulyani pun menyambut baik jeda 90 hari yang diberikan Trump kepada berbagai negara yang terkena tarif impor tinggi, termasuk Indonesia. Keputusan itu dinilai dapat memberi waktu untuk membicarakan solusi guna mengurangi risiko kebijakan tarif terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Situasi terkini yang diperkirakan, sebelum jeda, dapat mengurangi potensi pertumbuhan kita antara 0,3% hingga 0,5% dari PDB. Jeda 90 hari dalam penerapan pungutan tersebut memberikan waktu untuk membahas solusi,” kata Sri Mulyani dikutip dari Reuters, Kamis (10/4).

Sri Mulyani menyebut Indonesia akan memanfaatkan jeda 90 hari untuk menyusun kerangka kerja sama dan bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk meningkatkan ketahanan kawasan tersebut. Tawaran yang sedang direncanakan di antaranya peningkatan impor dari AS dan prosesnya yang lebih mudah, hingga pemotongan pajak.

“Di tengah tekanan tarif sepihak dari AS, Indonesia tidak hanya merespons secara bilateral, tetapi juga memilih membangun solidaritas regional sebagai upaya memperkuat posisi tawar kolektif. Kerangka kerja sama ini harus diwujudkan dalam agenda konkret seperti penguatan rantai pasok regional, harmonisasi standar industri dan perluasan pasar intra ASEAN agar tidak berhenti pada retorika diplomatik,” ucapnya.

Sebagai informasi, AS merupakan tujuan ekspor terbesar ketiga Indonesia, di mana tahun lalu nilainya mencapai US$ 26,3 miliar. Hal itu membuat penerapan tarif resiprokal Trump sebesar 32% dapat memberikan tekanan besar terhadap perekonomian Indonesia.

(aid/kil)

13/04/2025 14:00
Perang Dagang AS-China, The Yudhoyono Institute Kasih Rekomendasi ke Pemerintah

Jakarta –

The Yudhoyono Institute (TYI) menilai langkah Pemerintah Indonesia mengirim delegasi ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi terkait kebijakan tarif timbal balik (Reciprocal Tariff) sebesar 32% terhadap Indonesia yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudahlah tepat. Menurutnya langkah tersebut merupakan diplomasi yang reaktif.

AHY mengatakan dalam kondisi perang dagang ini, Indonesia harus bekerja keras untuk mempertahankan kedaulatannya. Kemudian, Indonesia harus terus memperjuangkan masa depannya yang gemilang.

“Kita mengapresiasi langkah Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah menjalankan dual track diplomasi. Pertama, mengirim tim negosiasi ke Washington DC. Yang kedua, sekaligus dengan membangun komunikasi dengan para pemimpin Asia dan juga para pemimpin dunia lainnya. Inilah wajah diplomasi strategis yang adaptif dan juga tanggal,” kata Direktur Eksekutif TYI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Panel Discussion The Yudhoyono Institute di Grand Sahid Jakarta, Minggu (13/4/2025).

AHY mengatakan, TYI memiliki sejumlah pandangan untuk Pemerintah dalam merespon perang dagang Amerika Serikat – China yang semakin memanas. Pertama, perlunya memperkuat struktur ekonomi domestik.

“Ketika ekspor kita sedang menghadapi tekanan yang serius, kita harus kerja keras mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita dengan menjaga daya-daya masyarakat, juga stabilitas harga. Di samping itu, kita juga harus terus mendatangkan investasi untuk melanjutkan pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan,” katanya.

Kedua, AHY mengatakan Pemerintah Indonesia harus bisa mengambil peluang dalam krisis yang ada. Dalam hal ini, Ia mengingatkan untuk mendorong transformasi ekonomi kita, mempercepat hilirisasi dan digitalisasi.

“Kemudian kita juga segera membutuhkan ekonomi hijau, termasuk energi, termasuk transisi energi yang terbarukan,” katanya.

Ketiga, AHY mengatakan perlu adanya diversifikasi pasar dan mitra strategis. Ia mengatakan Indonesia harus aktif mengembangkan perdagangan di sejumlah kawasan potensial, seperti Eropa, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara Global South lainnya.

“Bersama mitra-mitra strategis, Indonesia harus terus memperkuat sistem perdagangan dan kerjasama multilateral yang tidak diskriminatif dan juga saling menguntungkan,” katanya.

Terakhir yakni, memperkuat solidaritas negara-negara ASEAN. AHY bilang hal ini penting agar tidak adanya perpecahan yang malah menambah kekacauan yang ada dengan agenda masing-masing.

“ASEAN harus bersuara satu, membela prinsip perdagangan yang adil dan terbuka,” katanya.

(kil/kil)

13/04/2025 11:30
AHY: RI harus bangun solidaritas untuk hadapi kebijakan Trump

Kami percaya solidaritas adalah kekuatan kita, kolaborasi adalah harapan kita

Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan Indonesia perlu membangun solidaritas, termasuk di area regional, untuk menghadapi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

“Kami percaya solidaritas adalah kekuatan kita, kolaborasi adalah harapan kita,” kata AHY dalam kegiatan TYI bertajuk “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global” di Jakarta, Minggu.

Menurutnya, kebijakan Trump memancing dunia yang makin terfragmentasi, baik secara ekonomi, politik, maupun keamanan.

Pengenaan tarif resiprokal AS berpotensi menciptakan aliansi-aliansi baru yang saling bersaing, bahkan dalam konteks yang lebih luas dari perdagangan.

Maka dari itu, TYI merekomendasikan agar Indonesia memperkuat solidaritas ASEAN. Penting bagi ASEAN untuk tidak terpecah oleh agenda masing-masing. AHY pun berpendapat berbagai forum regional, seperti ASEAN+, juga harus dimanfaatkan dengan lebih efektif.

Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu juga menyampaikan rekomendasi penguatan ekonomi domestik. Pemerintah perlu berfokus pada stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja.

Langkah strategis lain yang juga perlu diambil yaitu transformasi dari krisis ke peluang.

“Kita harus bisa mengubah krisis menjadi peluang, from crisis to opportunity. Kita harus mengembalikan transformasi ekonomi kita serta mempercepat modernisasi dan digitalisasi. Kita juga membutuhkan ekonomi hijau, termasuk transisi energi,” jelasnya.

Rekomendasi terakhir yang ia sampaikan terkait diversifikasi pasar dan mitra strategis. Indonesia perlu mengembangkan perdagangan di sejumlah kawasan, seperti Eropa, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara Global South lainnya.

“Bersama dengan mitra strategis, Indonesia harus terus memperkuat sistem perdagangan dan kerja sama multilateral yang tidak diskriminatif,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan guna merespons kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan ke-12 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (12th ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting/AFMGM) di Kuala Lumpur, Malaysia.

Menkeu merinci bentuk penanganan itu bisa berupa nilai tukar, imbal hasil Surat Utang Negara (SUN), dan kepercayaan pasar terhadap pasar modal.

Sri Mulyani bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono juga menghadiri pertemuan berformat lebih bebas yang membahas kebijakan penerapan tarif resiprokal liberation day, antara lain Retreat Menteri Keuangan serta pertemuan antara ASEAN dengan Business Councils di ASEAN.

Untuk merespons langkah AS, anggota ASEAN sepakat untuk tidak melakukan retaliasi, namun akan melakukan negosiasi secara bilateral maupun bersama-sama dalam kerangka kesepakatan perdagangan dan investasi dengan AS.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

13/04/2025 11:09
Peluang di Balik Tarif Trump, Indonesia Bisa Bidik BRICS & ASEAN

Mataram, Beritasatu.com – Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan tarif impor era Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Ia menilai kebijakan tersebut tidak berdasar pada ilmu ekonomi dan cenderung bersifat “asal tembak”.

Secara khusus, Akbar menyoroti tarif 32% yang dikenakan pada produk Indonesia, yang menurut Trump didasarkan pada surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar US$ 17 miliar. Bagi Akbar, alasan tersebut tidak masuk akal dan tidak mencerminkan pemahaman atas dinamika perdagangan internasional.

“Kita melihat kebijakan Trump ini tidak ada dasar ilmunya. Pemerintah AS melihat surplus perdagangan US$ 17 miliar lalu mengenakan tarif 32%, padahal tak ada perhitungan ekonominya,” ujar Akbar di Mataram saat pelantikan Hipmi NTB, Sabtu (12/4/2025).

Ia menilai tarif tinggi Trump tersebut hanya langkah taktis untuk membuka ruang negosiasi, terbukti dengan penurunan tarif menjadi 10% baru-baru ini. Ini dianggap sebagai sinyal dibukanya kembali dialog dagang antara kedua negara.

“Artinya, ini kebijakan sementara untuk membuka ruang negosiasi. Sekarang sudah ada keputusan sela dari AS menurunkan tarif menjadi 10%,” jelasnya.

Hipmi mendorong pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan momentum ini guna menyusun kebijakan perdagangan yang menguntungkan kedua pihak secara berimbang.

“Kita harap pemerintah bisa bernegosiasi dengan baik, membuat formulasi kebijakan yang win-win dan tidak didominasi ego sektoral,” tegasnya.

Akbar juga menyoroti pentingnya diversifikasi pasar ekspor bagi para pelaku usaha Indonesia, terutama yang selama ini bergantung pada AS. Ia menyarankan ekspansi ke negara-negara lain guna mengurangi ketergantungan.

“Teman-teman pelaku ekspor perlu mulai mendiversifikasi pasar, tidak hanya ke satu negara,” katanya.

Selain itu, ia mendorong penguatan pasar domestik sebagai respons atas tantangan eksternal. Kebijakan tarif AS disebutnya sebagai momentum untuk mempercepat hilirisasi industri dan mendorong konsumsi produk dalam negeri.

“Kita perlu meningkatkan pasar domestik agar program hilirisasi bisa menyasar konsumen lokal secara maksimal.”

Beberapa sektor industri, seperti tekstil dan alas kaki, disebut akan terdampak langsung akibat kebijakan tarif Trump tersebut. Meski kontribusi ekspor ke AS hanya sekitar 20% dari total ekspor nasional, dampaknya tetap signifikan bagi sektor terkait.

Namun di balik tantangan, Akbar melihat peluang. Ia menyebut kemitraan Indonesia dengan BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) sebagai potensi besar, mengingat kelompok ini mewakili 40 persen pasar dunia.

“BRICS adalah potensi market besar. Kita harus manfaatkan momentum ini untuk masuk ke sana,” ujarnya terkait tarif Trump.

Tak hanya BRICS, kawasan ASEAN juga dinilai memiliki potensi yang belum tergarap optimal. Menurut Akbar, tekanan dari kebijakan AS justru bisa memperkuat solidaritas regional dan menciptakan pasar baru di Asia Tenggara.

“Jangan lupa kita bagian dari ASEAN. Kebijakan Trump ini justru bisa jadi pemicu lahirnya market baru di kawasan.”

Pernyataan Akbar menyajikan perspektif kritis sekaligus konstruktif terkait dampak kebijakan tarif AS terhadap ekonomi Indonesia. Ia menekankan pentingnya adaptasi strategis, baik melalui perluasan pasar ekspor, penguatan pasar domestik, maupun pemanfaatan potensi kerja sama dengan BRICS dan ASEAN.

Pemerintah Indonesia diharapkan dapat merespons secara cermat tarif Trump ini demi mencapai kesepakatan dagang yang adil dan saling menguntungkan.

13/04/2025 06:05
Gubernur Muzakir Manaf Curhat ke Hashim, Ada Hubungannya dengan Medan Regional 12 April 2025

Gubernur Muzakir Manaf Curhat ke Hashim, Ada Hubungannya dengan Medan
Tim Redaksi
BANDA ACEH, KOMPAS.com –

Gubernur Aceh
, Muzakir Manaf, mengungkapkan sejumlah tantangan pembangunan yang masih dihadapi Aceh dalam pertemuannya dengan tokoh pengusaha nasional, Hashim Djojohadikusumo, di Aula Arsari Group, Jakarta Pusat.
Dalam pertemuan tersebut, Mualem, sapaan akrab Muzakir Manaf, menyoroti pentingnya pembangunan fasilitas penggilingan gabah (rice mill) di Aceh untuk menekan biaya distribusi dan meningkatkan kesejahteraan petani.
“Selama ini, gabah dari Aceh dikirim ke Medan untuk digiling, kemudian kembali ke Aceh dalam bentuk beras. Ini menyebabkan harga beras menjadi mahal dan petani kita tidak menikmati keuntungan secara optimal,” kata Mualem dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (12/4/2025).
Mualem menegaskan bahwa Pemerintah Aceh sangat terbuka terhadap investasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyampaikan potensi besar sektor perikanan, termasuk peluang pembangunan pabrik pengalengan ikan tuna yang dinilainya dapat menyerap banyak tenaga kerja lokal.
Selain itu, ia menekankan pentingnya reaktivasi pabrik kertas Aceh yang sudah lama tidak beroperasi.
Tak kalah penting, Gubernur juga meminta agar lahan ASEAN Aceh Fertilizer (AAF) yang masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada Pemerintah Aceh agar bisa dimanfaatkan secara maksimal.
Menanggapi hal tersebut,
Hashim Djojohadikusumo
menyambut positif berbagai usulan tersebut.
Adik dari Presiden RI Prabowo Subianto ini menawarkan solusi teknologi penggilingan padi mini (rice mill mini) yang dinilai lebih efisien dan dapat segera diterapkan di wilayah-wilayah sentra pertanian Aceh.
“Saya akan bantu hadirkan rice mill mini ke Aceh dan segera menghubungi para investor untuk melihat langsung potensi yang ada,” ujar Hashim.
Hashim menambahkan bahwa teknologi penggilingan padi mini yang dikembangkan bersama mitra teknologi seperti Siki Shor dan Akiva telah terbukti fleksibel serta cocok diterapkan di berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil yang belum terjangkau fasilitas penggilingan besar.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) turut memaparkan potensi Sabang sebagai pelabuhan bebas dan hub logistik regional.
Ia menyebutkan Sabang memiliki panjang dermaga 430 meter dengan kedalaman 22 hingga 26 meter.
“Sabang telah ditetapkan sebagai pelabuhan bebas sejak 25 tahun lalu. Kini saatnya kita optimalkan sebagai pintu gerbang perdagangan regional,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/04/2025 22:17
Vietnam Kena Tarif Tinggi AS Buat Samsung ‘Khawatir’, Kok Bisa?

Jakarta, CNBC Indonesia – Ketika pimpinan Samsung Electronics Jay Y. Lee bertemu dengan perdana menteri Vietnam Pham Minh Chinh pada bulan Juli, ia menyampaikan pesan sederhana.

“Keberhasilan Vietnam adalah keberhasilan Samsung, dan perkembangan Vietnam adalah perkembangan Samsung,” kata Lee kepada Pham Minh Chinh dilansir dari Reuters.

Ia juga menjanjikan investasi jangka panjang untuk menjadikan negara itu sebagai basis manufaktur terbesar untuk produk display.

Sejak konglomerat Korea Selatan itu memasuki Vietnam pada tahun 1989, perusahaan itu telah menggelontorkan miliaran dolar untuk memperluas jejak manufaktur globalnya di luar Tiongkok. Banyak perusahaan sejenisnya mengikuti jejak itu setelah Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif tinggi pada barang-barang Tiongkok pada masa jabatan pertamanya.

Langkah itu menjadikan Samsung sebagai investor dan eksportir asing terbesar di Vietnam.

Sekitar 60% dari 220 juta ponsel yang dijual Samsung setiap tahun secara global dibuat di Vietnam, dan banyak yang ditujukan untuk AS, tempat Samsung menjadi vendor ponsel pintar nomor 2, menurut firma riset Counterpoint.

Kini, ketergantungan pada Vietnam itu terancam menjadi bumerang karena negara ini terkena tarif tinggi 46%, salah satu paling tinggi di Asean.

Sementara Vietnam dan Samsung memperoleh penangguhan hukuman minggu ini setelah Trump menghentikan tarif pada 10% selama 90 hari, wawancara Reuters dengan lebih dari 12 orang, termasuk di Samsung dan pemasoknya, menunjukkan bahwa perusahaan itu akan menjadi korban utama jika tarif AS yang lebih tinggi mulai berlaku pada bulan Juli.

“Vietnam adalah tempat kami memproduksi sebagian besar ponsel pintar kami, tetapi tarif (awalnya) jauh lebih tinggi dari yang diharapkan untuk negara itu, jadi ada rasa kebingungan secara internal,” kata seorang eksekutif Samsung yang enggan disebutkan Namanya.

Bahkan jika kedua negara mencapai kesepakatan, surplus perdagangan Vietnam sekitar $120 miliar dengan AS telah menjadi perhatian serius Donald Trump. Hanoi berharap bea masuk dapat dikurangi ke kisaran 22% hingga 28%, kalua bisa lebih rendah.

Di tengah ketidakpastian tersebut, Samsung dan para pemasoknya tengah mempertimbangkan untuk menyesuaikan produksi, kata empat orang yang mengetahui masalah tersebut. Hal itu dapat melibatkan peningkatan produksi di India atau Korea Selatan, meskipun langkah-langkah tersebut akan mahal dan memakan waktu, kata mereka.

Samsung menolak berkomentar tentang bagaimana mereka menghadapi ancaman tarif tersebut. Sebelumnya, Samsung telah mengatakan akan menanggapi tarif AS secara fleksibel dengan rantai pasokan global dan jejak manufakturnya.

Kementerian luar negeri dan industri Vietnam juga tidak membalas permintaan komentar.

Saingan Samsung, Apple membuka langkah baru menghadapi tantangan yang lebih besar setidaknya dalam jangka pendek, karena tarif Trump atas impor Tiongkok telah meningkat menjadi 145%. Apple mengimpor sekitar 80% iPhone yang dijual di AS dari Tiongkok, menurut Counterpoint. Apple tidak membalas permintaan komentar.

Kehilangan Daya Tarik Biaya Rendah

Ketakutan tarif adalah awan terbaru yang menyelimuti lanskap manufaktur di Vietnam, yang telah menjadi tujuan populer bagi perusahaan yang ingin melakukan diversifikasi di tengah ketegangan Tiongkok-AS.

Namun, lonjakan tersebut telah menyebabkan masalah pasokan listrik. Vietnam juga telah meningkatkan tarif pajak efektifnya pada perusahaan multinasional besar sesuai dengan standar global yang dipimpin OECD, yang menurut beberapa perusahaan tidak disertai kompensasi yang memadai atas hilangnya insentif pajak sebelumnya.

(fsd/fsd)

12/04/2025 21:15
Foto-Foto Perjalanan Ekspedisi Puncak Trikora (2)

Liputan6.com, Papua – Puncak Trikora atau Ettiakup merupakan salah satu gunung tertinggi di Indonesia, dengan ketinggian 4,751 meter di atas permukaan laut (MDPL).

Puncak Trikora berlokasi di Papua Pegunungan, tepatnya di zona inti kawasan Taman Nasional Lorentz. Taman nasional ini merupakan Situs Warisan Alam Dunia yang ditetapkan UNESCO dan Warisan Alam ASEAN.

Taman Nasional Lorentz adalah satu dari tiga kawasan di dunia yang memiliki gletser di daerah tropis. Taman nasional ini menghampar dari puncak gunung bersalju hingga batas tepi perairan Laut Arafura.

Pada 1909, penjelajah dan ilmuwan Dr.H.A.Lorentz memimpin ekspedisi penjelajahan Papua. Mereka menamai gunung itu Puncak Wilhelmina (Wilhelina Top), diambil dari nama Ratu Belanda kala itu.

Baru pada 1963, Pemerintah RI mengganti namanya jadi Puncak Trikora. Pengggantian nama ini simbol dan perayaan penyatuan Papua ke Indonesia.

Trikora adalah akronim Tri Komando Rakyat, operasi militer yang diluncurkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961. Pada 1963, Papua resmi jadi bagian Indonesia setelah melaui proses Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Puncak Trikora termasuk gunung di Indonesia yang memiliki tingkat kesulitan tinggi untuk didaki sampai puncaknya. Medannya berat, cuacanya ekstrem.

Pada Agustus 2024, kontributor Liputan6.com, Juvensius ‘Foxs Explore’, turut dalam ekspedisi 10 hari pendakian Puncak Trikora yang digelar Adventurann.

Berikut sekilas laporan cerita dan foto-fotonya secara berseri (2):

12/04/2025 19:49

Organisasi: ASEAN

Kehilangan Daya Tarik Biaya Rendah