Xcloud.id

Organisasi: ASEAN

  • Indonesia-Rusia Perkuat Kemitraan, Airlangga: Kerja Sama Internasional Kunci Penguatan Ekonomi – Halaman all

    Indonesia-Rusia Perkuat Kemitraan, Airlangga: Kerja Sama Internasional Kunci Penguatan Ekonomi – Halaman all

    Indonesia-Rusia Perkuat Kemitraan, Airlangga: Kerja Sama Internasional Kunci Penguatan Ekonomi Nasional

    Wahyu Aji/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Upaya penguatan ekonomi membutuhkan kerja sama internasional yang semakin erat dengan mitra global, termasuk melalui pemanfaatan forum-forum strategis bilateral.

    Salah satu wujud nyata dari kerja sama tersebut adalah terselenggaranya Forum Bisnis Indonesia – Rusia, yang mempertemukan lebih dari 30 perusahaan Rusia, termasuk produsen solusi digital, produk makanan, peralatan khusus, dan berbagai sektor industri lainnya.

    Forum ini diselenggarakan oleh Yayasan Roscongress, di bawah payung Roscongress International dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.

    “Kerja sama antara KADIN Indonesia dan Roscongress Foundation menjadi kunci untuk menghadirkan solusi nyata sesuai kebutuhan pelaku bisnis kedua negara,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dalam Plenary Session of Russia-Indonesia Business Forum yang mengangkat tema “Russia-Indonesia Strategy of Partnership”, di Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Deputi Pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Denis Manturov menyampaikan harapan untuk dapat bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang strategis seperti pertanian dan energi.

    “Untuk mendukung keberlanjutan kerja sama, perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) diharapkan dapat segera terwujud dan ditandatangani pada tahun ini,” kata DPM Manturov.

    Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berperan sebagai instrumen kunci dalam menarik investasi serta mendorong penguatan ekonomi nasional.

    “Pemerintah saat ini mengelola 25 KEK yang tersebar dari Aceh hingga Papua, mencakup 13 KEK Industri, 8 KEK Pariwisata, 3 KEK Digital, dan 1 KEK Aero Technic,” ungkap Airlangga.

    Melalui pemberian berbagai fasilitas dan insentif khusus, KEK diharapkan dapat menjadi magnet investasi serta menciptakan pusat pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Indonesia.

    Salah satu strategi utama Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah melalui hilirisasi industri, khususnya di sektor-sektor unggulan seperti nikel, tembaga, bauksit, kelapa sawit, dan petrokimia.

    Kebijakan hilirisasi ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah dalam negeri yang lebih besar, meningkatkan daya saing global, serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

    Selain penguatan sektor riil, Pemerintah Indonesia juga menempatkan transformasi digital sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi masa depan.

    Airlangga menerangkan bahwa ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan meningkat hingga hampir USD1 triliun pada 2030.

    Dengan adanya aturan progresif dalam kerangka Digital Economy Framework Agreement (DEFA), nilai kontribusi ekonomi digital ASEAN diperkirakan dapat meningkat dua kali lipat mencapai hingga USD2 triliun.

    Airlangga juga menekankan bahwa terdapat peluang kerja sama dengan Rusia yaitu kerja sama investasi di sektor teknologi siber, pariwisata, kesehatan, pendidikan terutama untuk mengirim lebih banyak mahasiswa belajar di Rusia.

    “Saya berharap pertemuan kali ini akan menghasilkan pemahaman dan kesepakatan businessto-business yang lebih mendalam, menambah kesempatan akses pasar, dan prospek investasi baru antara Indonesia dan Rusia. Pertemuan ini diharapkan juga akan menghasilkan kesepakatan awal yang memanfaatkan kekuatan kedua negara, membuka jalan bagi investasi nyata di bidang energi terbarukan, teknologi, dan manufaktur,” pungkas Airlangga.

     

     

  • Tarif Impor Trump Ancam Ekspor RI, Pakar: Diplomasi Harus Luwes

    Tarif Impor Trump Ancam Ekspor RI, Pakar: Diplomasi Harus Luwes

    Jakarta, Beritasatu.com – Rencana penerapan tarif impor Trump oleh Amerika Serikat terhadap produk ekspor Indonesia mendapat sorotan tajam dari pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah. Menurutnya, Indonesia harus menerapkan strategi diplomasi yang cermat dan fleksibel dalam menghadapi situasi ini.

    “Dalam perundingan dagang dengan AS, Indonesia harus memperjuangkan agar produk-produk berbasis tenaga kerja—seperti tekstil dan alas kaki—tidak dikenakan tarif tinggi saat masuk ke pasar Amerika,” ujar Rezasyah kepada Beritasatu.com, Senin (14/4/2025).

    Sebelumnya, Pemerintah AS mengumumkan rencana pemberlakuan tarif impor Trump sebesar 32% terhadap sejumlah komoditas ekspor asal Indonesia. Meski pelaksanaannya ditunda selama 90 hari sejak 9 April 2025, kebijakan ini telah memicu kekhawatiran luas karena dapat menghantam sektor industri padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja di tanah air.

    Teuku menilai, sekalipun Indonesia selama ini menikmati surplus perdagangan dengan AS, pemerintah tetap harus bersikap realistis dan terbuka untuk negosiasi. Salah satu kompromi yang bisa dijajaki adalah memberikan akses terbatas bagi produk-produk AS masuk ke pasar Indonesia, tentunya dalam kerangka yang saling menguntungkan.

    “Indonesia harus pandai menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tuntutan mitra dagang besar seperti AS. Membuka ruang untuk produk mereka bisa menjadi kartu tawar,” katanya.

    Namun, ia mengingatkan, pemerintah tidak boleh gegabah. Masuknya produk-produk asal AS ke pasar domestik berisiko menambah persaingan dengan barang-barang dari Tiongkok yang sudah lebih dulu mendominasi.

    “Pemerintah harus tetap menjunjung prinsip keadilan dan profesionalisme. Jangan sampai produk AS dimanjakan tanpa perhitungan matang,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Teuku menekankan pentingnya upaya diplomasi bilateral yang intens, di samping pendekatan regional bersama negara-negara ASEAN. Meskipun ASEAN memiliki posisi kolektif dalam menghadapi tekanan dagang global, Indonesia tetap perlu menempuh jalur perundingan langsung dengan Washington.

    “Perundingan bilateral dengan AS adalah langkah yang tidak bisa dihindari. Itu kunci menjaga kepentingan jangka panjang kita,” ujarnya.

    Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan delegasi tingkat tinggi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Delegasi ini direncanakan akan melakukan negosiasi langsung dengan sejumlah pejabat senior AS, termasuk dari Departemen Perdagangan, Departemen Keuangan, hingga Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), guna membahas lebih lanjut soal tarif impor Trump.

  • Sektor Usaha Kecil Indonesia Catatkan Pertumbuhan Tertinggi di 5 Tahun Ini – Halaman all

    Sektor Usaha Kecil Indonesia Catatkan Pertumbuhan Tertinggi di 5 Tahun Ini – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sektor usaha kecil Indonesia mencatatkan tingkat pertumbuhan 83 persen di 2024, naik dari 80 persen di 2023, menjadikannya yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

    Survei tahunan CPA Australia 2024 memperkirakan, 87 persen usaha kecil Indonesia akan terus tumbuh di 2025.

    Capaian ini menempatkan Indonesia di antara tiga pasar paling progresif dari 11 negara Asia-Pasifik yang disurvei, termasuk Australia, Tiongkok, dan Singapura.

    Di tengah ketidakpastian global, pelaku usaha kecil Indonesia menunjukkan kepercayaan diri yang kuat terhadap perekonomian nasional. 

    Sebanyak 76 persen dari mereka memperkirakan ekonomi Indonesia akan terus berkembang pada 2025, jauh melampaui rata-rata Asia-Pasifik yang hanya mencapai 67 persen.

    “Usaha kecil Indonesia adalah yang tercepat pertumbuhannya di kawasan ini,” ungkap Dr. Hendro Lukman, Ketua Komite Penasihat CPA Australia di Indonesia dalam keterangannya, Senin (14/4/2025).

    Ia menambahkan, kombinasi antara fokus pada teknologi dan stabilitas ekonomi domestik menjadi pendorong utama optimisme ini.

    Adopsi teknologi menjadi kunci sukses usaha kecil Indonesia.

    Pada 2024, 68 persen usaha kecil yang berinvestasi pada teknologi melaporkan peningkatan profitabilitas, menempatkan Indonesia di peringkat ketiga di antara 11 pasar yang disurvei.

    Transformasi digital juga terlihat dari maraknya penggunaan pembayaran digital seperti OVO, GoPay, ShopeePay, dan Dana.

    Sebanyak 74 persen usaha kecil mencatat bahwa lebih dari 10 persen penjualan mereka berasal dari kanal digital, melonjak signifikan dari 54 persen sebelum pandemi Covid-19.

    Inovasi menjadi ciri khas sektor ini. Pada 2025, 37 persen usaha kecil berencana meluncurkan produk, layanan, atau model bisnis baru yang unik, baik untuk pasar lokal maupun global.

    “Pengusaha muda Indonesia, yang 85 persen berusia di bawah 50 tahun, menunjukkan dinamisme luar biasa. Mereka tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga berpikir visioner dan berfokus pada kebutuhan pelanggan,” kata Dr. Hendro.

    Ancaman Siber

    Namun, di balik pesatnya digitalisasi, ancaman serangan siber menjadi bayang-bayang yang kian nyata.

    Survei CPA Australia mengungkapkan bahwa 50 persen usaha kecil Indonesia mengalami kerugian akibat serangan siber pada 2024, lebih tinggi dari rata-rata Asia-Pasifik sebesar 40 persen.

    Lebih mengkhawatirkan lagi, 54 persen usaha kecil memperkirakan ancaman ini akan meningkat pada 2025. Sayangnya, hanya 48 persen yang telah mengevaluasi keamanan siber mereka dalam enam bulan terakhir.

    “Minimnya kesiapan terhadap ancaman siber bisa menggerus kepercayaan pelanggan dan mengancam keberlanjutan bisnis,” tegas Dr. Hendro. Ia menyarankan usaha kecil untuk lebih proaktif, seperti dengan melakukan audit keamanan rutin dan mengedukasi karyawan tentang praktik digital yang aman.

    Tantangan Pembiayaan Eksternal

    Selain ancaman siber, akses pembiayaan tetap menjadi batu sandungan bagi banyak usaha kecil.

    Pada 2024, 75 persen usaha kecil mencari pembiayaan eksternal, dengan 59 persen di antaranya bertujuan untuk mendukung ekspansi bisnis.

    Meski begitu, lebih dari sepertiga di antaranya menghadapi kendala dalam mendapatkan dana, meskipun bank masih menjadi sumber utama pembiayaan.

    Hendro menekankan pentingnya literasi keuangan untuk mengatasi tantangan ini.

    “Peningkatan literasi keuangan akan membantu usaha kecil memahami opsi pembiayaan yang tersedia dan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik,” ujarnya.

    CPA Australia meluncurkan Panduan Pengelolaan UMKM pada akhir 2024, yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan finansial pelaku usaha kecil.

    Langkah pemerintah juga patut diapresiasi. Rancangan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM diharapkan menjadi angin segar bagi sektor ini.

    “Regulasi ini, ditambah dengan inisiatif peningkatan kapasitas, akan membantu usaha kecil bertahan di tengah ketidakpastian global,” tambah Hendro.

    Tantangan Geopolitik 

    Di sisi lain, tarif impor sebesar 32 persen yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk Indonesia menjadi tantangan baru bagi usaha kecil yang berorientasi ekspor.

    Hendro menyarankan pelaku usaha untuk mendiversifikasi pasar ke negara-negara ASEAN, Tiongkok, atau Eropa.

    “Usaha kecil yang sudah mengekspor ke AS perlu berkonsultasi dengan profesional untuk mengevaluasi dampaknya atau menjajaki pasar baru,” katanya.

    “Pengusaha kecil Indonesia dikenal memiliki visi jangka panjang dan keberanian mengambil risiko. Tarif ini mungkin hanya gangguan sementara bagi mereka,” tuturnya.

    Dengan momentum pertumbuhan yang kuat, usaha kecil Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

    Namun, keberhasilan mereka di 2025 akan bergantung pada kemampuan mengatasi ancaman siber, meningkatkan akses pembiayaan, dan menavigasi tantangan geopolitik.

    Dukungan dari pemerintah, asosiasi seperti CPA Australia, dan semangat inovatif para pengusaha muda menjadi kunci untuk mempertahankan optimisme ini.

    “Usaha kecil Indonesia bukan hanya bertahan, tetapi juga berkembang dengan cara yang menginspirasi. Mereka adalah cerminan ketangguhan dan semangat wirausaha bangsa ini. Dengan langkah yang tepat, sektor ini siap mencetak prestasi lebih besar di tahun mendatang,” katanya. (Eko Sutriyanto)

    FOTO : USAHA KECIL MENENGAH – Booth CPA Australia dalam sebuah acara. Survei tahunan CPA Australia 2024, sektor usaha kecil Indonesia mencatatkan tingkat pertumbuhan 83 persen pada tahun lalu, naik dari 80 persen di 2023, menjadikannya yang tertinggi dalam lima tahun terakhir (IST)

     

  • SUV 7-Seater Mitsubishi DST Terdaftar di Indonesia, Segini Nilai Jualnya

    SUV 7-Seater Mitsubishi DST Terdaftar di Indonesia, Segini Nilai Jualnya

    Jakarta –

    SUV 7-seater Mitsubishi yang disebut sebagai Xforce 7-seater tampaknya bakal masuk Indonesia. Sebab, kode mobil diduga SUV baru Mitsubishi itu sudah muncul di dokumen pemerintah.

    Mitsubishi telah meluncurkan SUV 7-seater DST Concept di Filipina. Mobil ini kabarnya akan menjadi andalan baru Mitsubishi di pasar Asia Tenggara.

    Tak heran, kode mobil yang diduga model produksi massal dari DST Concept itu muncul di dokumen pemerintah. Nama DST milik Mitsubishi terdaftar di Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2025.

    Dalam dokumen itu, terdapat empat varian DST yang terdaftar. Berikut kode mobil baru Mitsubishi beserta nilai jual kendaraan bermotor (NJKB)-nya:

    DST 1.5L H (4X2) A/T: NJKB Rp 212 jutaDST 1.5L M (4X2) A/T: NJKB Rp 193 jutaDST 1.5L P (4X2) A/T: NJKB Rp 230 jutaDST 1.5L P PLUS (4X2) A/T: NJKB Rp 240 juta.Kode Mitsubishi DST Foto: Screenshot Permendagri No. 7 Tahun 2025Mitsubishi DST Concept Foto: Dok. Mitsubishi

    Dilihat dari NJKB-nya, DST 1.5L P PLUS menjadi trim tertinggi. Kemungkinan, trim itu akan mendapatkan fitur ADAS seperti Xforce dengan Diamond Sense.

    Perlu diketahui, NJKB bukanlah harga final kendaraan bermotor. NJKB merupakan harga dasar yang digunakan buat menghitung besaran pajak yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor, baik itu roda dua, roda empat, maupun jenis kendaraan lainnya. Jadi, kalau dijual massal nantinya, harga on the road mobil tersebut akan lebih tinggi dari NJKB.

    Mitsubishi DST Concept Foto: Dok. MitsubishiSekilas soal Mitsubishi DST

    Mitsubishi DST Concept telah melakoni debut global di Filipina. Mitsubishi DST Concept memiliki beberapa isyarat gaya yang sama dengan crossover XForce. Tak heran, konsep ini disebut-sebut sebagai XForce versi 7-seater.

    Di bagian depan, gril Dynamic Shield memiliki pola sarang lebah besar. Mobil ini juga dilengkapi ventilasi kap bergaya untuk mengarahkan udara panas menjauh dari ruang mesin.

    Pada bagian samping, DST Concept juga tampak mirip dengan XForce. Konsep mobil ini hadir dengan garis bahu yang lebar. Ditambah kaca bagian belakang diperpanjang, menunjukkan bahwa mobil ini memiliki interior tiga baris kursi. Di bagian belakang, bentuk T diterapkan untuk lampu kombinasi belakang.

    Di bagian dalam, DST Concept mengikuti dasbor datar Mitsubishi XForce. Di dalamnya ada layar besar untuk instrument cluster dan sistem infotainment. Mobil ini juga memiliki panoramic sunroof yang membentang hingga baris ketiga.

    Secara global, Mitsubishi sudah mengumumkan DST Concept sebagai produk global akan diluncurkan pada tahun fiskal 2025. Pasar ASEAN menjadi yang pertama mendapatkan versi produksinya. Mitsubishi ingin menawarkan DST Concept sebagai model global.

    Mitsubishi belum mengungkapkan mesin dari DST Concept ini. Mereka hanya menyebutkan bahwa DST Concept berpenggerak roda depan dan hadir dengan lima mode berkendara untuk menyesuaikan dengan kondisi berkendara apa pun. Namun kalau dilihat dari kode yang terdaftar di Indonesia, DST bakal menggunakan mesin 1.500 cc dengan transmisi otomatis tanpa pilihan transmisi manual.

    (rgr/din)

  • Efek Trump, DEN tekankan pentingnya perlindungan ekonomi domestik

    Efek Trump, DEN tekankan pentingnya perlindungan ekonomi domestik

    Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri bersiap mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt

    Efek Trump, DEN tekankan pentingnya perlindungan ekonomi domestik
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 13 April 2025 – 13:03 WIB

    Elshinta.com – Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri menyoroti pentingnya perlindungan ekonomi domestik agar Indonesia tetap tangguh di tengah dinamika efek kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Salah satu langkah utama yaitu mendorong belanja fiskal untuk meningkatkan permintaan.

    “Kalau waktu kecil diajarkan hemat pangkal kaya, dalam pemulihan ekonomi itu belanja pangkal pulih. Kalau orang belanja, maka permintaan akan terjadi,” kata Chatib dalam kegiatan The Yudhoyono Institute (TYI) bertajuk “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global” di Jakarta, Minggu.

    Dorongan dari permintaan itu yang akan memancing dunia usaha merespons dengan meningkatkan produksi dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Namun, insentif itu pun perlu dilakukan dengan menyusun skala prioritas, mengingat ruang fiskal negara cukup terbatas.

    “Menurut saya, berikan prioritas pada sektor yang efek bergandanya tinggi, yang punya dampak kepada lapangan pekerjaan. Saya kasih contoh misalnya pariwisata, karena itu backward dengan forward linkage-nya sangat besar,” jelas Chatib.

    Di sisi lain, perlindungan sosial juga menjadi penting, kata Chatib. Sebab, perlindungan sosial dapat memperkuat daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat sudah disinyalir melemah sejak sebelum gejolak dinamika Trump, salah satu faktornya terkait dengan porsi pekerja informal yang lebih dominan dari pekerja formal. Sementara pekerja informal umumnya memiliki upah rendah.

    “Jadi, dalam konteks ini, perlindungan sosial menjadi sangat penting. Apakah itu bantuan langsung tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), atau percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kemudian akan memperkuat daya beli masyarakat,” tuturnya.

    Chatib pun mengingatkan konsolidasi terhadap mitra menjadi penting, terutama regional ASEAN. Di tengah situasi krisis, ada kecenderungan negara lebih mementingkan diri sendiri, yang berisiko memicu terjadinya instabilitas.

    “Maka, konsolidasi di dalam ASEAN menjadi sangat penting,” ujar Chatib.

    Sumber : Antara

  • KKP Bakal Perkuat Sulawesi Utara Sebagai Pusat Hilirisasi Perikanan

    KKP Bakal Perkuat Sulawesi Utara Sebagai Pusat Hilirisasi Perikanan

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat peran Sulawesi Utara sebagai pusat hilirisasi dan ekspor perikanan dari kawasan timur Indonesia. Sepanjang tahun 2024, kinerja ekspor perikanan dari provinsi ini mencatatkan nilai signifikan sebesar US$ 172,5 juta dengan volume ekspor mencapai 27,7 juta kilogram.

    “Komoditas unggulan seperti Tuna, Cakalang, dan Tongkol (TCT) mendominasi ekspor dengan kontribusi nilai mencapai US$ 165 juta atau 95% dari total nilai ekspor. Produk-produk tersebut telah melalui proses pengolahan dalam bentuk loin, fillet, dan produk beku siap saji,” tulis KKP dalam keterangan resmi, Minggu (13/4/2025).

    KKP mengatakan produk ekspor perikanan Sulut berhasil menjangkau pasar global dengan negara tujuan utama antara lain Amerika Serikat (US$ 54,8 juta), Timur Tengah (US$ 38 juta), Jepang (US$ 25,1 juta), dan negara-negara Kawasan ASEAN (US$ 17 juta).

    “KKP mendorong hilirisasi bukan hanya untuk ekspor, tetapi juga untuk memastikan ikan berkualitas sampai ke meja makan anak-anak Indonesia melalui program makan bergizi gratis. Hal ini menjadi bentuk dukungan nyata KKP dalam Makan Bergizi Gratis,” tuturnya.

    Kementerian yang dipimpin oleh Sakti Wahyu Trenggono ini juga memastikan bakal memperkuat rantai dingin sebagai strategi hilirisasi. Hal itu bertujuan untuk memastikan produk perikanan terjaga mutu dan daya saingnya dari produksi hingga pasar global.

    “Penerapan sistem rantai dingin terintegrasi, mulai dari kapal penangkap, pelabuhan perikanan, Unit Pengolahan Ikan (UPI), hingga cold storage dan transportasi ekspor, menjadi tulang punggung hilirisasi di Sulawesi Utara,” tulis KKP.

    • Penguatan Unit Pengolahan Ikan (UPI) melalui fasilitasi sarana pengolahan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.

    • Revitalisasi sistem rantai dingin, termasuk pengembangan cold storage dan dukungan distribusi berbasis logistik efisien.

    • Pendampingan usaha dan fasilitasi kemitraan koperasi nelayan dan UMKM pengolahan.

    • Pemanfaatan hasil hilirisasi untuk program makan bergizi dan pasar dalam negeri.

    “Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus berkomitmen memperkuat ekosistem hilirisasi di Sulawesi Utara dan wilayah lainnya. Agar sektor kelautan dan perikanan Indonesia menjadi pilar utama pembangunan nasional berbasis sumber daya kelautan dan perikanan,” tutup KKP.

    (ega/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tarif Impor Trump Juga Bisa Guncang Keamanan Internasional

    Tarif Impor Trump Juga Bisa Guncang Keamanan Internasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang juga Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menilai kebijakan tarif impor pemerintahan Donald Trump berpotensi mengguncang sistem perdagangan global sekaligus mengganggu stabilitas keamanan internasional.

    Menurut AHY, kebijakan tarif impor Trump dapat mendorong dunia menuju fragmentasi blok ekonomi-politik baru. Ia mengkhawatirkan munculnya aliansi tandingan apabila banyak negara memilih berhadap-hadapan dengan Amerika Serikat. Aliansi-aliansi baru ini, lanjutnya, bisa berkembang menjadi kutub kekuatan yang saling bersaing di berbagai sektor.

    “Bukan hanya dalam perdagangan, tetapi juga dalam pengaruh strategis dan militer. Polarisasi ini bisa memperparah konflik regional yang sudah ada, termasuk di kawasan Asia Pasifik,” ujar AHY dalam sambutannya pada panel discussion The Yudhoyono Institute di Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    AHY menambahkan, dinamika internasional saat ini tidak lagi dibangun atas dasar kesetaraan dan rasa saling percaya. Sebaliknya, relasi global semakin didominasi oleh kekuatan sepihak. Ketegangan di berbagai kawasan seperti perang Rusia-Ukraina, eskalasi krisis di Gaza dan Iran, serta konflik Laut Tiongkok Selatan menjadi contoh nyata.

    “Situasi ini bisa menjadi jauh lebih berbahaya. Dunia harus bersiap dengan skenario terburuk, yakni pecahnya perang terbuka di sejumlah kawasan,” tegas AHY.

    Dalam konteks ini, AHY mengapresiasi langkah strategis Presiden Prabowo Subianto yang menerapkan dual track diplomacy. Presiden Prabowo disebut telah mengirim tim negosiator ke Washington DC, sekaligus memperkuat komunikasi dengan para pemimpin ASEAN dan dunia internasional lainnya.

    “Inilah wajah diplomasi strategis yang adaptif, tanggap terhadap situasi global. Diplomasi yang tidak reaktif, tetapi juga tidak pasif,” puji AHY terkait langkah indonesia merespons tarif impor Trump.

  • Chatib Basri Ingatkan Krisis Ekonomi 1930 Bisa Terulang Akibat Tarif Trump

    Chatib Basri Ingatkan Krisis Ekonomi 1930 Bisa Terulang Akibat Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri mewanti-wanti krisis ekonomi global 1930 atau yang dikenal dengan Great Depression bisa kembali terulang akibat penerapan tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump.

    Dede, sapaan Chatib Basri, menjelaskan bahwa Great Depression terjadi karena retaliasi negara lain akibat kebijakan tarif di AS (Smoot-Hawley Tariff Act). Akibat negara lain membalas dengan menaikkan tarif atas produk AS, volume perdagangan global turun drastis sehingga memperlambat perekonomian global.

    Pada saat Great Depression 1930, lanjutnya, tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam terutama di negara-negara maju.

    “Global trade-nya [perdagangan global] jatuh, ekspor turun. Karena ekspor turun, investasi turun. Investasi turun, GDP turun, consumption [konsumsi] turun, terjadilah Great Depression pada waktu itu,” jelas Dede dalam diskusi The Yudhoyono Institute, Minggu (13/4/2025).

    Masalahnya, dia melihat pola serupa bisa terjadi dalam kasus penerapan tarif resiprokal Trump belakangan ini. Apalagi usai Trump mengumumkan kebijakan tarif tersebut, sejumlah negara melakukan retaliasi terutama China.

    Belakangan, China menaikkan tarif impor untuk barang dari AS menjadi 125%. Tarif tersebut merupakan respons Negeri Tirai Bambu setelah AS menaikkan tarif impor terhadap barang asal China menjadi 145%.

    Ekonom senior dan mantan Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu pun berharap Trump akan melunak, dengan membuka opsi negosiasi zehingga Great Depression tidak terulang. Menurutnya, jika China melihat keraguan Trump maka Xi Jinping juga akan membuka opsi negosiasi.

    “Jadi upaya untuk mengatasi retaliasi itu menjadi sangat penting,” ujarnya.

    Dampak Tarif Trump ke RI

    Lebih lanjut, Chatib menjelaskan penerapan tarif tambahan untuk barang impor asal Indonesia ke oleh pemerintah AS akan berdampak negatif ke pelaku bisnis dalam negeri terutama sektor yang bergantung kepada ekspor ke Negeri Paman Sam. Dia mencontohkan tekstil, alas kaki, udang, hingga elektronik.

    Permasalahan itu diperburuk dengan ketidakpastian dunia usaha yang tinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, dia mendorong pemerintah memanfaatkan ancaman tarif Trump dengan melakukan reformasi.

    “Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana memberikan kepastian, bagaimana memberikan peraturan yang konsisten. Uang di Indonesia tidak masalah, tapi masalah bisa jadi uang. Itu sebabnya maka deregulasi menjadi penting,” ujarnya. 

    Menurutnya, deregulasi dapat memotong biaya produksi secara signifikan. Mantan menteri keuangan itu pun mengingatkan bahwa Orde Baru sempat melakukan deregulasi besar-besaran yang berdampak positif ke sektor manufaktur.

    “Mengapa ekspor non-Migas itu bisa tumbuh 20%—26% di pertengahan era 80-an? Jawabannya dua, sebetulnya mirip dengan sekarang, waktu itu pemerintahan melakukan devaluasi tahun 1986. Kemudian yang kedua adalah deregulasi secara signifikan untuk memotong high-cost economy,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia mendukung penuh arahan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu untuk melakukan deregulasi ekonomi seperti menghapus kuota impor hingga relaksasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

    Selain itu, Dede menjelaskan belanja pemerintah menjadi sangat penting pada saat timbul ketidakpastian global seperti sekarang ini. Masalahnya, ruang fiskal pemerintah sangat sempit sehingga tidak bisa belanja besar-besaran.

    Dia pun mendorong agar pemerintah memprioritaskan belanja ke sektor yang memberi efek pengganda tinggi seperti pariwisata yang kerap menyerap lapangan kerja.

    Selain itu, belanja ke program perlindungan sosial seperti BLT (bantuan langsung tunai) hingga percepatan program MBG (makan bergizi gratis) sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

    “Kalau kita waktu kecil itu diajarkan adalah hemat pangkal kaya, tetapi di dalam pemulihan ekonomi itu belanja pangkal pulih. Kalau orang spend [belanja], maka permintaannya akan terjadi. Kalau permintaannya akan terjadi, maka dunia usaha akan respons dengan memproduksi, mempekerjakan tenaga kerja,” ujar Dede.

    Tak lupa, dia menggarisbawahi pentingnya diversifikasi mitra dagang. Oleh sebab itu, pemerintah harus mempercepat perjanjian IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) hingga perkuat kerja sama negara-negara Asean.

  • Tarif Impor Trump Juga Bisa Guncang Keamanan Internasional

    AHY Dorong Penguatan Struktur Ekonomi Hadapi Tarif Impor Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menanggapi kebijakan tarif impor baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Dalam diskusi panel The Yudhoyono Institute di Jakarta, Minggu (13/4/2025), AHY menyerukan penguatan struktur ekonomi Indonesia agar tetap tangguh di tengah tekanan ekspor global.

    “Ketika ekspor tertekan, pertahanan terhadap pertumbuhan ekonomi harus dilakukan dengan menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga. Di samping itu, kita juga harus terus mendatangkan investasi untuk melanjutkan pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan,” kata AHY.

    AHY juga mengutip pesan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa krisis global dapat menjadi peluang untuk mendorong transformasi ekonomi, mempercepat hilirisasi industri, digitalisasi ekonomi, dan transisi menuju ekonomi hijau.

    Menanggapi dampak tarif impor Trump terhadap perdagangan global, AHY mengajak Indonesia untuk aktif dalam diversifikasi pasar ekspor ke kawasan potensial seperti Eropa, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara Global South. Menurutnya, sistem perdagangan global harus tetap nondiskriminatif dan saling menguntungkan.

    AHY juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menerapkan diplomasi dua jalur (dual track diplomacy) dengan mengirim tim negosiasi ke Washington DC serta membangun komunikasi intensif dengan ASEAN dan pemimpin dunia lainnya.

    “Inilah wajah diplomasi strategis yang adaptif, dan juga tanggap diplomasi yang tidak reaktif, tetapi juga tidak pasif,” puji AHY.

    AHY memperingatkan bahwa kebijakan proteksionis Amerika berpotensi menciptakan fragmentasi blok-blok ekonomi dan politik baru, yang tidak hanya memicu konflik dagang, tetapi juga ketegangan militer dan strategis di kawasan seperti Asia Pasifik, Ukraina, Gaza, Iran, hingga Laut Tiongkok Selatan.

    “Ini bisa menjadi jauh lebih berbahaya. Kita semua harus bersiap dengan skenario terburuk, yaitu pecahnya perang terbuka di sejumlah kawasan,” kata AHY terkait dampak tarif impor Trump.

  • Wamenlu: Trump Langgar Aturan WTO!

    Wamenlu: Trump Langgar Aturan WTO!

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dianggap telah melanggar sistem multilateral dan berbagai aturan World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pelanggaran itu menyusul kenaikan tarif barang impor puluhan negara yang masuk ke AS.

    Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Christiawan Nasir mengungkap, proteksionisme yang diadopsi Trump menimbulkan ketidakpastian pada sistem perdagangan dunia.

    “Satu lagi building blocks yang ditaruh untuk meng-undermind sistem multilateral. Kebijakan Presiden Trump melanggar berbagai aturan WTO,” kata Arrmanatha dalam acara The Yudhoyono Institute di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    Diketahui, eskalasi perang dagang kian meningkat usai Trump menetapkan tarif tambahan ke puluhan negara. Perang dagang kembali memanas kala tarif Trump dibalas oleh Presiden China Xi Jinping, di mana Tiongkok menetapkan tarif impor untuk barang AS sebesar 125%, setelah Trump menetapkan tarif 145% ke Negeri Tirai Bambu tersebut.

    Sementara di ASEAN, tercatat beberapa negara yang dipatok tarif tinggi oleh AS, yakni Kamboja 49%, Vietnam 46%, Thailand 36%, Indonesia 32%, dan Malaysia 24%. Namun, Arrmanatha mengatakan tidak ada negara yang hendak melaporkan kebijakan Trump ke WTO.

    “Tidak ada negara yang niat untuk membawa Amerika, kecuali China, Kanada, dan EU, ke WTO. Justru negara-negara lain ramai-ramai ingin memberikan over kepada Donald Trump untuk tidak dikenakan tarif yang memang secara aturan akan melanggar WTO,” tegasnya.

    Arrmanatha menilai, saat ini sistem multilateral gagal menjaga stabilitas dunia sebagaimana menjadi komitmen dari perang dunia kedua. “Liga Bangsa-Bangsa yang dibentuk paska perang dunia pertama yang bertujuan untuk mencegah perang dunia kembali, justru gagal dan berakibat pada perang dunia kedua. Ini yang tidak kita harapkan terjadi,” tegasnya.

    Ia menambahkan, Global Risk Report World Economic Forum 2025 mencatat ancaman bagi stabilitas dunia berkaitan erat dengan geo-ekonomi, resesi, stagnansi ekonomi, inflasi, pengangguran, perubahan iklim, hingga krisis pangan.

    Di sisi lain, Arrmanatha menyebut dunia juga terancam kemajuan teknologi, di mana saat ini terjadi berbagai macam bias informasi dan polarisasi sosial. Sementara konflik bersenjata kian memanas karena beberapa negara mulai mengadopsi senjata nuklir.

    Arrmanatha mengatakan, negara-negara ASEAN sendiri menempatkan perubahan iklim sebagai ancaman utama. Setelahnya, persoalan dan persaingan ekonomi antara negara-negara besar dunia.

    “Mayoritas ancaman terhadap stabilitas dunia di masa depan tidak hanya bersumber dari konflik bersenjata,” tutupnya.

    (rrd/rrd)