Organisasi: ASEAN

  • Kejam, Donald Trump Kenakan Tarif Impor Produk Testil RI Hingga 47 Persen – Halaman all

    Kejam, Donald Trump Kenakan Tarif Impor Produk Testil RI Hingga 47 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Pemerintah Amerika Serikat mengenakan tarif impor produk tekstil Indonesia hingga 47 persen, lebih tinggi dibandingkan tarif impor yang dikenakan AS terhadap negara-negara ASEAN lainnya.

    “Saat sekarang, produk ekspor utama Indonesia seperti garmen, alat kaki, tekstil, furniture, dan udang itu menjadi produk yang Indonesia mendapatkan tarif bea masuk lebih tinggi dibandingkan beberapa negara pesaing, baik dari ASEAN maupun non-ASEAN negara Asia yang lain,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers secara virtual, Jumat (18/4/2025).

    Airlangga merinci, Donald Trump menerapkan tarif tambahan sebesar 10 persen selama 90 hari. Sebelumnya, tarif impor produk tekstil dan garmen Indonesia yang masuk ke AS hanya sebesar 10 persen sampai 37 persen.

    “Maka dengan diberlakukannya 10 persen tambahan, maka tarifnya itu menjadi 10 persen ditambah 10 persen ataupun 37 persen ditambah 10 persen,” jelas Airlangga.

    Karenanya, hal tersebut menjadi perhatian pemerintah sebab dengan adanya tarif tambahan sebesar 10 persen untuk ekspor produk tekstil itu akan menambah beban biaya ekspor pemerintah.

    “Jadi ini juga menjadi concern bagi Indonesia karena dengan tambahan 10 persen ini ekspor kita biayanya lebih tinggi karena tambahan biaya itu diminta oleh para pembeli agar di-sharing dengan Indonesia, bukan pembelinya saja yang membayar pajak tersebut,” papar dia.

    Di sisi lain, Airlangga menegaskan pemerintah dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menyelesaikan negosiasi tarif impor resiprokal dalam kurun waktu 60 hari atau 2 bulan.

    Airlangga bilang bahwa dalam negosiasi tersebut, telah disepakati acuan termasuk pembahasan mengenai kemitraan perdagangan investasi, kemitraan dari mineral kritis, dan juga terkait dengan reliabilitas atau ketangguhan rantai pasok yang mempunyai resiliensi tinggi.

    “Hasil-hasil pertemuan tersebut akan dilanjuti dengan berbagai pertemuan bisa 1, 2, atau 3 putaran dan kami berharap dalam 60 hari kerangka tersebut bisa ditindaklanjuti dalam bentuk format perjanjian yang akan disetujui antara Indonesia dan Amerika Serikat,” jelas Airlangga.

    Sejumlah pejabat AS yang telah ditemui oleh tim negosiasi Pemerintah RI adalah Secretary of Commerce/Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, US Trade Representative (USTR)/Wakil Dagang AS Jamieson Greer, dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

  • Indonesia-AS sepakati negosiasi tarif selesai dalam 60 hari

    Indonesia-AS sepakati negosiasi tarif selesai dalam 60 hari

    Tangkapan layar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dalam konferensi pers bertajuk `Perkembangan Terkini Negosiasi dan Diplomasi Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat` di Washington, DC, yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat (18/4/2025). ANTARA/Putu Indah Savitri

    Indonesia-AS sepakati negosiasi tarif selesai dalam 60 hari
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 18 April 2025 – 11:38 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sepakat menyelesaikan negosiasi tarif impor resiprokal dalam waktu 60 hari atau dua bulan.

    “Indonesia dan Amerika Serikat bersepakat untuk menyelesaikan perundingan ini dalam waktu 60 hari,” ucap Airlangga dalam konferensi pers bertajuk “Perkembangan Terkini Negosiasi dan Diplomasi Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat” di Washington DC, Amerika Serikat, yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.

    Dalam negosiasi yang berlangsung, juga telah disepakati kerangka acuan dan cakupan pembahasan, yang meliputi kemitraan perdagangan dan investasi, kemitraan mineral kritis, serta kemitraan terkait reliabilitas atau ketangguhan rantai pasok.

    Hasil-hasil dalam pertemuan tersebut, tutur Airlangga, akan ditindaklanjuti dengan berbagai pertemuan sebanyak satu hingga tiga putaran.

    “Kami berharap dalam 60 hari, kerangka tersebut bisa ditindaklanjuti dalam bentuk format perjanjian yang akan disetujui antara Indonesia dan Amerika Serikat,” kata Airlangga.

    Adapun sejumlah pejabat AS yang telah ditemui oleh tim negosiasi RI adalah Secretary of Commerce/Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, US Trade Representative (USTR)/Wakil Dagang AS Jamieson Greer, dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

    Pertemuan dengan Menteri Keuangan Scott Bessent direncanakan berlangsung pada pekan depan.

    “Jadi, Pemerintah Indonesia secara aktif mengakses pejabat yang terkait di Amerika Serikat,” ucap Airlangga.

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono dan Menlu Amerika Serikat Marco Rubio melakukan pertemuan bilateral di Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (16/4/2025) waktu setempat.

    Dalam pertemuan tersebut, Sugiono dan Rubio menegaskan komitmen bersama untuk terus menguatkan kemitraan strategis bilateral di berbagai bidang, baik politik dan keamanan, perdagangan, hingga investasi.

    Sugiono juga menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan sejumlah inisiatif RI guna memudahkan investasi kepada Rubio.

    Menlu RI juga mendorong penguatan kerja sama ekonomi RI-AS, khususnya dalam konteks rantai pasok dengan mengundang investor AS menanamkan modalnya di sektor mineral kritis, seperti nikel, dan sektor-sektor penting lain.

    Dalam pertemuan tersebut, Sugiono menyampaikan berbagai prioritas dan program Astacita Presiden Prabowo Subianto yang meliputi ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, serta pembangunan sumber daya manusia.

    Negosiasi tarif yang dilakukan oleh Indonesia terhadap AS merupakan respons dari pengumuman kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia, oleh Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025.

    Dalam kebijakan terbaru AS itu, Indonesia dikenakan tarif resiprokal sebesar 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

    Walaupun demikian, Presiden Trump pada 9 April 2025 mengumumkan jeda selama 90 hari untuk penerapan tarif impor resiprokal itu kepada sebagian besar negara, kecuali China. Indonesia masuk dalam kelompok negara yang mendapatkan jeda selama 3 bulan penuh itu.

    Sumber : Antara

  • Produk Tekstil hingga Alas Kaki Kena Tarif Impor AS hingga 47 Persen

    Produk Tekstil hingga Alas Kaki Kena Tarif Impor AS hingga 47 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Ekspor produk dari Indonesia ke Amerika Serikat (AS) ternyata sudah dikenakan tarif impor yang tinggi, meskipun tarif resiprokal Donald Trump terhadap Indonesia sebesar 32 persen ditunda selama 90 hari mulai Rabu (9/5/2025).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, tarif impor AS yang semula berada di kisaran 10 persen hingga 37 persen, kini meningkat jadi 20 persen hingga 47 persen setelah penambahan bea masuk sebesar 10 persen mulai awal April 2025. 

    Tarif hingga 47 persen tersebut dikenakan untuk produk-produk unggulan dari Indonesia ke AS seperti tekstil, garmen, furniture, hingga alas kaki, yang ternyata lebih tinggi dari beberapa negara di ASEAN dan dan di luar ASEAN.  

    “Dengan tambahan 10 persen, ekspor kita biayanya lebih tinggi, karena tambahan biaya itu diminta oleh para pembeli agar di-sharing dengan Indonesia, bukan pembelinya saja yang membayar pajak tersebut,” kata Airlangga dalam konferensi pers virtual dari Washington, Jumat (18/4/2025).

    Pemerintah Indonesia dan AS telah sepakat untuk melakukan negosiasi terkait tarif impor tersebut untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil dan seimbang antara kedua negara. Negosiasi perdagangan ini akan berlangsung selama 60 hari dengan kerangka kerja (framework) yang sudah disepakati. 

    Salah satu poin negosiasi yang ditawarkan Indonesia adalah meningkatkan volume impor energi dan komoditas pangan dari AS untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan. 

    Poin negosiasi lainnya adalah pemberian fasilitas bagi perusahaan-perusahaan AS yang hendak investasi di Indonesia.

    “Kami berharap dalam 60 hari kerangka kerja yang sudah ditetapkan dapat ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian yang akan disetujui antara Indonesia dan AS,” kata Airlangga terkait upaya negosiasi Indonesia dalam merespons tarif impor AS.

  • Tarif Impor Produk Unggulan Turun dari Pesaing

    Tarif Impor Produk Unggulan Turun dari Pesaing

    Jakarta

    Indonesia punya target utama untuk menekan tarif impor tinggi dalam negosiasi yang dilakukan dengan pemerintahan Amerika Serikat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin tim delegasi negosiasi tarif tinggi dengan AS mengatakan Indonesia ingin agar situasi perdagangan yang dikembangkan kedua negara bersifat adil dan berimbang.

    Salah satunya, Indonesia ingin agar tarif-tarif tinggi yang diterapkan untuk produk unggulan Indonesia masuk ke AS bisa dibuat serendah mungkin. Yang jadi masalah selama ini, tarif masuk barang dari Indonesia sudah sangat tinggi jumlahnya dibandingkan dengan negara-negara pesaing Indonesia. Kini harus ditambah lagi tarif tinggi yang akan ditetapkan sebesar 32%.

    “Kami tegaskan bahwa selama ini yang tarif tidak level playing field diterapkan AS, termasuk dengan negara pesaing kita di ASEAN bisa diberikan adil, dan kita diberikan tarif yang tidak lebih tinggi,” beber Airlangga dalam konferensi pers virtual, Jumat (18/4/2025).

    Saat ini, Airlangga bilang produk ekspor utama Indonesia, seperti garmen, alas kaki, tekstil, furnitur, dan udang menjadi produk yang tarifnya tinggi lebih tinggi dari negara bersaing baik dari ASEAN dan luar ASEAN.

    Sebagai contoh, meskipun saat ini tarif tinggi sebesar 32% didiskon sementara menjadi 10% selama 3 bulan, AS tetap menerapkan tarif proteksionis untuk barang-barang tekstil dan garmen sebesar 10-37%, artinya bila diakumulasi komoditas asal Indonesia memiliki biaya besar untuk masuk ke pasar AS.

    “Meski saat ini tarif 10% untuk 90 hari, di tekstil, garmen, ini kan sudah ada tarif 10-37% maka 10% tambahan bisa 10+10 atau 37+10. ini concern kita karena ekspor kita biayanya lebih tinggi, karena ini di-sharing kepada pembeli dan juga ke Indonesia sebagai pengirim,” papar Airlangga.

    Airlangga melanjutkan Indonesia juga meminta agar AS mau memperdalam kerja sama di sektor investasi, pengembangan energi, pengembangan mineral penting, sektor finansial atau keuangan, dan juga sektor pertahanan.

    Eks Ketua Umum Golkar itu juga menyinggung soal kebijakan AS memberikan pembebasan tarif impor pada barang elektronik China. Indonesia meminta agar kebijakan serupa bisa diterapkan juga pada produk Indonesia.

    “Kami mendorong kerangka kerja sama economic partnership ini yang bisa meningkatkan harmonisasi tarif baik dari US ke Indonesia ataupun dari Indonesia ke US,” pungkas Airlangga.

    (hal/fdl)

  • Ada Tarif Tambahan, Produk Tekstil dan Furnitur Indonesia ke AS Kena Tarif Impor hingga 47% – Page 3

    Ada Tarif Tambahan, Produk Tekstil dan Furnitur Indonesia ke AS Kena Tarif Impor hingga 47% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, salah satu isu utama yang menjadi perhatian Indonesia terkait peningkatan tarif impor Trump adalah penerapan tarif masuk yang tinggi untuk sejumlah produk ekspor utama, seperti garmen, alas kaki, tekstil, furnitur, dan udang.

    Airlangga Hartarto menyebut, saat ini produk-produk tersebut dikenakan tarif masuk yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara pesaing, baik dari kawasan ASEAN maupun negara Asia lainnya di luar ASEAN.

    “Sekarang untuk produk ekspor utama Indonesia seperti garmen, alas kaki, tekstil, furnitur, dan udang, itu menjadi produk yang Indonesia mendapatkan tarif biaya masuk lebih tinggi dibandingkan beberapa negara bersaing, baik dari ASEAN maupun negara Asia non-ASEAN lainnya,” kata Menko Airlangga dalam konferensi pers Perkembangan Terkini Negosiasi dan Diplomasi Perdagangan Indonesia-AS, secara virtual, Jumat (18/4/2025).

    Menurut Airlangga, dengan diberlakukannya tambahan tarif sebesar 10% selama 90 hari, beban biaya ekspor Indonesia semakin meningkat. Ia pun merinci, tarif rata-rata produk tekstil dan garmen Indonesia saat ini berkisar antara 10% hingga 37%. Dengan tambahan 10%, maka tarif efektif yang harus dibayar menjadi 20% hingga 47%.

    “Nah, dengan berlakunya tarif selama 90 hari untuk 10%, maka tarif rata-rata Indonesia khusus di sektor tekstil dan garmen yang sebelumnya antara 10% sampai 37%, dengan tambahan 10% menjadi 20% hingga 47%,” jelasnya.

    Di samping itu, kenaikan ini berdampak langsung pada daya saing produk Indonesia di pasar Amerika, karena biaya tambahan tersebut sering kali dibebankan sebagian kepada eksportir Indonesia, bukan hanya ditanggung oleh pembeli.

    “Jadi, ini juga menjadi concern bagi Indonesia karena dengan tambahan 10% ini ekspor kita biayanya lebih tinggi, karena tambahan biaya itu diminta oleh para pembeli agar di sharing dengan Indonesia bukan pembelinya saja yang membayar pajak tersebut,” katanya.

     

  • Airlangga Ungkap Isi Negosiasi Tarif Dagang RI-AS: Fokus Perbanyak Impor

    Airlangga Ungkap Isi Negosiasi Tarif Dagang RI-AS: Fokus Perbanyak Impor

    Jakarta

    Misi Indonesia untuk melakukan negosiasi tarif impor tinggi yang ditetapkan oleh Amerika Serikat (AS) telah dimulai. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin misi itu buka-bukaan progress terkini yang telah dilakukan delegasi Indonesia di AS.

    Airlangga mengatakan Indonesia jadi salah satu negara yang diterima lebih awal oleh AS untuk negosiasi. Targetnya, 60 hari ke depan bakal ada serangkaian pertemuan yang dilakukan dengan perwakilan AS dan langsung membuahkan perjanjian perdagangan antara Indonesia dan AS.

    Sejauh ini Airlangga dan tim delegasi telah menemui Menteri Perdagangan AS (US Secretary of Commerce) Howard Lutnick dan juga Kepala Kantor Perwakilan Dagang AS (US Trade Representative) Jamieson Greer. Paralel, Menteri Luar Negeri Sugiono juga telah menemui Menteri Luar Negeri AS (US Secretary of State) Marco Rubio. Pertemuan-pertemuan ini membuka pembicaraan awal soal negosiasi yang mau dilakukan.

    “Dari hasil pembicaraan Indonesia merupakan salah satu negara yang diterima lebih awal, ada beberapa negara yang sudah bicara dengan AS, antara lain Vietnam, Jepang, dan Italia,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers virtual, Jumat (18/4/2025).

    Airlangga mengungkapkan sejauh ini sudah mendiskusikan opsi-opsi yang ada terkait kerja sama bilateral antara Indonesia dan AS. Dia menekankan, Indonesia ingin membangun situasi perdagangan yang bersifat adil dan berimbang dengan negeri Paman Sam.

    Indonesia ingin agar tarif impor produk unggulan ekspor ke AS bisa mendapatkan tarif yang kompetitif. Sebagai negosiasi Indonesia memberikan beberapa usulan. Pertama mengupayakan penyeimbangan neraca dagang dengan AS, Indonesia siap memangkas surplus dengan AS dengan menambah volume impor barang dari AS.

    Komoditas yang ditawarkan untuk diimpor dari AS ke Indonesia adalah minyak dan gas hingga produk agrikultur macam gandum dan kedelai.

    “Pertama Indonesia akan meningkatkan pembelian energi dari AS, antara lain LPG, crude oil dan gasoline. Indonesia juga beli produk agrikultur dari AS antara lain gandum, soya bean, dan soya bean milk. Indonesia juga akan meningkatkan pembelian barang modal dari AS,” beber Airlangga.

    Selain itu, Airlangga juga mengatakan Indonesia akan memfasilitasi perusahaan AS untuk yang selama ini beroperasi di dalam negeri untuk berbisnis dengan aman dan nyaman. Beberapa hal terkait kemudahan perizinan dan insentif akan diberikan untuk perusahaan AS.

    Indonesia juga menawarkan produk mineral kritis kepada AS dan mempermudah regulasi impor termasuk produk holtikultura dari AS. Investasi antara kedua negara juga akan didorong dalam skema business to business (B to B).

    “Indonesia juga dorong pentingnya perkuatan kerja sama di sektor pengembangan SDM, antara lain untuk sektor pendidikan, science, engineering, matematika dan ekonomi digital, dan kami juga angkat isu financial services yang cenderung menguntungkan Amerika Serikat,” jelas Airlangga.

    Lantas apa hal utama yang diminta Indonesia kepada pemerintah AS? Airlangga mengungkapkan Indonesia ingin penerapan tarif yang lebih kompetitif daripada negara-negara pesaing untuk bisa masuk ke AS. Indonesia meminta komoditas ekspor utama macam garmen, alas kaki, furnitur, hingga udang diberikan tarif sekecil mungkin untuk masuk pasar AS.

    Saat ini produk ekspor utama Indonesia, seperti garmen, alas kaki, tekstil, furnitur, dan udang menjadi produk yang tarifnya tinggi lebih tinggi dari negara bersaing baik dari ASEAN dan luar ASEAN. Sebagai contoh, meskipun saat ini tarif tinggi didiskon sementara menjadi 10%, AS tetap menerapkan tarif proteksionis untuk barang-barang tekstil dan garmen sebesar 10-37%, artinya bila diakumulasi komoditas asal Indonesia memiliki biaya besar untuk masuk ke pasar AS.

    “Meski saat ini tarif 10% untuk 90 hari, di tekstil, garmen, ini kan sudah ada tarif 10-37% maka 10% tambahan bisa 10+10 atau 37+10. ini concern kita karena ekspor kita biayanya lebih tinggi, karena ini di-sharing kepada pembeli dan juga ke Indonesia sebagai pengirim,” pungkas Airlangga.

    (hal/fdl)

  • Indonesia dan AS Sepakat Rampungkan Perundingan Tarif Impor dalam 60 Hari – Page 3

    Indonesia dan AS Sepakat Rampungkan Perundingan Tarif Impor dalam 60 Hari – Page 3

    Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan, salah satu isu utama yang menjadi perhatian Indonesia adalah penerapan tarif masuk yang tinggi untuk sejumlah produk ekspor utama, seperti garmen, alas kaki, tekstil, furnitur, dan udang.

    Saat ini, produk-produk tersebut dikenakan tarif masuk yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara pesaing, baik dari kawasan ASEAN maupun negara Asia lainnya di luar ASEAN.

    “Sekarang untuk produk ekspor utama Indonesia seperti garment, alas kaki, textil, furniture, dan udang itu menjadi produk yang Indonesia mendapatkan tarif biaya masuk lebih tinggi dibandingkan beberapa negara bersaing baik dari ASEAN maupun non-ASEAN negara Asia yang lain,” ujarnya.

    Maka dengan diberlakukannya tambahan tarif sebesar 10% selama 90 hari, beban biaya ekspor Indonesia semakin meningkat. Airlangga pun mencontohkan, tarif rata-rata produk tekstil dan garmen Indonesia saat ini berkisar antara 10% hingga 37%. Dengan tambahan 10%, maka tarif efektif yang harus dibayar menjadi 20% hingga 47%.

    “Nah dengan berlakunya tarif selama 90 hari untuk 10%. Maka tarif rata-rata Indonesia yang untuk khusus di textile garment ini kan antara 10 sampai dengan 37%, maka dengan diberlakukannya 10% tambahan maka tarifnya itu menjadi 10 ditambah 10 ataupun 37 ditambah 10,” jelasnya.

    Adapun kenaikan ini berdampak langsung pada daya saing produk Indonesia di pasar Amerika, karena biaya tambahan tersebut sering kali dibebankan sebagian kepada eksportir Indonesia, bukan hanya ditanggung oleh pembeli.

    “Jadi, ini juga menjadi concern bagi Indonesia karena dengan tambahan 10% ini ekspor kita biayanya lebih tinggi, karena tambahan biaya itu diminta oleh para pembeli agar di sharing dengan Indonesia bukan pembelinya saja yang membayar pajak tersebut,” katanya.

     

  • IMF proyeksikan RI peringkat ke-7 PDB terbesar dunia berdasarkan PPP

    IMF proyeksikan RI peringkat ke-7 PDB terbesar dunia berdasarkan PPP

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IMF proyeksikan RI peringkat ke-7 PDB terbesar dunia berdasarkan PPP
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 18 April 2025 – 00:21 WIB

    Elshinta.com – Dalam proyeksi terbaru Dana Moneter Internasional (IMF), Indonesia berada di peringkat ke-7 dunia negara-negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia untuk 2025 berdasarkan metode Purchasing Power Parity (PPP).

    “PPP mencerminkan realitas ekonomi lokal,” tulis IMF dalam laporan World Economic Outlook (WEO) April 2025 dikutip di Jakarta, Kamis.

    Indonesia mengukuhkan posisinya di atas negara-negara maju seperti Prancis dan Inggris. Hal ini terdapat dalam data yang diolah dari website IMF tentang peringkat terbaru negara-negara dengan PDB terbesar di dunia untuk tahun 2025, berdasarkan metode PPP

    Dengan PDB PPP mencapai 4,98 triliun dolar AS, Indonesia menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di kawasan ASEAN dan salah satu motor pertumbuhan ekonomi global.

    Menurut IMF, penggunaan PPP penting untuk melihat potensi pasar domestik, khususnya dalam konteks investasi dan kebijakan pembangunan.

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil, didorong oleh konsumsi domestik yang kuat, reformasi struktural, dan percepatan transformasi digital, diyakini menjadi faktor utama pendorong peningkatan daya beli nasional.

    Metode PPP digunakan oleh IMF untuk membandingkan output ekonomi antarnegara dengan memperhitungkan perbedaan tingkat harga. 

    Dengan kata lain, PPP mengukur seberapa banyak barang dan jasa yang dapat dibeli oleh satu unit mata uang di masing-masing negara, memberikan gambaran yang lebih realistis tentang daya beli masyarakat dan ukuran ekonomi domestik.

    Adapun peringkat PDB Terbesar 2025 (PPP) sebagai berikut:

    1. Tiongkok – 39,44 triliun dolar AS

    2. Amerika Serikat – 30,34 triliun dolar AS

    3. India – 17,36 triliun dolar AS

    4. Rusia – 7,13 triliun dolar AS

    5. Jepang – 6,77 triliun dolar AS

    6. Jerman – 6,17 triliun dolar AS

    7. Indonesia – 4,98 triliun dolar AS

    8. Brasil – 4,89 triliun dolar AS

    9. Prancis – 4,49 triliun dolar AS

    10. Inggris – 4,42 triliun dolar AS

    Tidak seperti metode nominal PDB yang sering digunakan dalam pemberitaan umum, PDB versi PPP dianggap lebih akurat dalam menggambarkan kekuatan ekonomi riil sebuah negara, khususnya negara-negara berkembang. 

    Sebab, metode ini memperhitungkan selisih harga antarnegara. Sebagai contoh, harga makanan atau jasa di Jakarta tentu jauh lebih murah dibandingkan di New York, sehingga nilai mata uang rupiah secara domestik memiliki daya beli yang lebih tinggi.

    Yang menarik dari data ini adalah semakin dominannya negara-negara Asia dalam daftar 10 besar ekonomi dunia versi PPP. Selain Tiongkok, India, dan Indonesia, Jepang juga tetap bertahan di posisi lima besar. Hal ini mencerminkan pergeseran geopolitik dan ekonomi global ke arah Timur.

    Namun, dominasi ini juga menyoroti ketimpangan struktural. Negara-negara seperti Nigeria, Pakistan, atau Bangladesh yang memiliki populasi besar, masih belum masuk dalam daftar meskipun punya potensi PDB PPP yang besar di masa depan.

    Dengan mempertahankan posisi ke-7 dunia berdasarkan PPP, Indonesia menunjukkan resiliensi dan potensi jangka panjang sebagai kekuatan ekonomi baru.

    Namun, angka ini juga menjadi pengingat penting bagi pembuat kebijakan untuk terus memperkuat fondasi ekonomi domestik agar pertumbuhan ini tidak hanya besar secara statistik, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.

    Sumber : Antara

  • Lawatan ke Malaysia, Xi Jinping Tawarkan 3 Pilar Kerja Sama – Page 3

    Lawatan ke Malaysia, Xi Jinping Tawarkan 3 Pilar Kerja Sama – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden China Xi Jinping telah bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Rabu, 16 April 2025. Malaysia menjadi negara kedua yang dikunjungi Xi dalam lawatannya ke ASEAN.

    Diterima Liputan6.com, hasilnya ada tiga pilar kerja sama yang ditawarkan Xi dalam pertemuan dengan Anwar Ibrahim di Malaysia. Pertama, soal menjunjung tinggi kemandirian strategis dan menjalankan koordinasi strategis tingkat tinggi antara China-Malaysia.

    Menurut Xi, China dan Malaysia adalah negara yang mandiri dan menolak campur tangan eksternal. Kedua negara, katanya harus terus menempuh jalur pembangunan yang sesuai dengan kondisi nasional masing-masing.

    Xi ingin agar ke depan, China dan Malaysia dapat saling mendukung secara teguh dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan nasional. China-Malaysia juga diharapkan dapat memegang teguh nasib masa depan di tangan sendiri.

    Selain itu, lanjut Xi mekanisme dialog diplomatik dan pertahanan antara China-Malaysia juga akan dibentuk untuk memperdalam pertukaran dan kerja sama di bidang keamanan nasional, pertahanan, dan penegakan hukum.

    “Kedua, bersinergi untuk pembangunan dan menjadikan kerja sama berkualitas tinggi sebagai panutan,” kata Xi dikutip Kamis (17/4/2025).

    Xi menyebut bahwa China berkomitmen untuk memajukan modernisasi di segala bidang melalui pembangunan berkualitas tinggi, yang sangat sejalan dengan inisiatif ekonomi madani Malaysia.

    “Kedua pihak (China-Malaysia) harus bekerja sama untuk mengembangkan dan memperluas kerja sama di bidang ekonomi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, kecerdasan buatan, dan sektor-sektor frontier lainnya,” jelas Xi.

    Selain itu, Xi memandang agar pengembangan terintegrasi rantai industri, rantai pasok, rantai nilai, rantai data, dan rantai talenta antara China dan Malaysia terus diperkuat. Hal ini, ujar Xi penting guna mendorong transformasi dan peningkatan kerja sama di bidang tradisional, serta mempromosikan investasi dua arah.

    Ketiga, kata Xi melanjutkan persahabatan lintas generasi, serta memperdalam pertukaran dan pembelajaran antarperadaban. China-Malaysia dinilai harus bersama-sama mendorong dialog antara Konfusianisme dan Islam.

     

  • RI Bakal Makin Dibanjiri Produk China, Ini Penyebabnya

    RI Bakal Makin Dibanjiri Produk China, Ini Penyebabnya

    Jakarta

    Indonesia diprediksi bakal dibanjiri produk elektronik impor dari China karena adanya rencana penghapusan Peraturan Teknis (Pertek) oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai respon dari kebijakan tarif impor dari Amerika Serikat (AS).

    Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) Daniel Suhardiman mengatakan tidak khawatirkan terkait kebijakan tarif impor dari AS. Hal ini lantaran eskpor produk elektronik ke AS tidak besar.

    “Yang kita khawatirkan bukan barang dari Amerika masuk, atau kita tidak bisa ekspor ke Amerika, ekspor anggota Gabel ke Amerika itu kurang lebih US$ 300 juta tidak besar, ya tidak besar. Cuman yang kami khawatirkan justru, muntahan dari negara-negara produksi besar, seperti Tiongkok terutama ya. Mereka akan dengan mudahnya akan masuk ke pasar Indonesia,” kata Gabel dalam diskusi Forum Wartawan Perindustrian di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Daniel menjelaskan banjirnya barang elektronik dari China tersebut lantaran adanya pasar yang besar di Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta. Berbeda dengan Malaysia, Vietnam, dan Filipina yang hanya sebagian dari jumlah penduduk Indonesia.

    “Jadi besarnya pasar Indonesia inilah yang menjadi sasaran empuk bagi negara eksportir. Kalau meluber produksinya dia. Nah limpahannya ini, luapannya ini pasti masuk ke Indonesia,” katanya.

    Daniel menambahkan, barang impor tersebut gampang masuk ke Indonesia juga karena Non Tariff Measures (NTM) atau tindakan non tarif yang tidak kuat. Berbeda dengan negara-negara maju yang mempunyai NTM kuat sehingga menginisiasi perdagangan bebas.

    “Jangan dengan negara maju, dibandingkan negara pesaing kita di ASEAN misalkan Thailand, Filipina setengahnya saja ndak ada, NTM Indonesia itu kalau tidak salah cuam 207. Thailand itu sudah 660 an NTM nya,” katanya.

    Dengan kondisi tersebut, Daniel meminta agar pemerintah tidak menghapus Pertek terkait dengan impor barang jadi yang selama ini kenakan pada industri. Hal ini dilakukan karena Pertek ini bertujuan untuk meningkatkan utilisasi dari industri dalam negeri.

    “Jadi saya juga berharap termasuk politisi dan sebagainya tolong memberikan masukan kepada Presiden ini secara benar.Jangan cuma bicara pertek saja. Ini pertek yang mana? Kalau pertek untuk industri, pertek untuk bahan baku, untuk komponen dan lain-lain nah memang enggak benar,” katanya.

    (rrd/rrd)