Xcloud.id

Organisasi: ASEAN

  • Indonesia Kena Tarif AS 47 Persen Bukan 32 Persen, Airlangga Ungkap Kejutan Negosiasi

    Indonesia Kena Tarif AS 47 Persen Bukan 32 Persen, Airlangga Ungkap Kejutan Negosiasi

    PIKIRAN RAKYAT – Bukan 32 persen, produk buatan Indonesia bisa dikenakan bea masuk hingga 47 persen saat diekspor ke Amerika Serikat (AS). Nominal tarif AS terbaru ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

    Sebelumnya, ramai dalam pemberitaan, Presiden Donald Trump telah menetapkan tarif sebesar 32 persen terhadap Indonesia sebagai bagian dari kebijakan tarif resiprokal AS.

    Namun, Airlangga menegaskan masih ada beban tarif lain yang diberlakukan Amerika terhadap sejumlah produk Indonesia selain jumlah yang sudah diumumkan. Dengan demikian, total bea masuk bisa jauh lebih tinggi.

    Agar lebih mudah dipahami, contoh perhitungannya antara lain, meskipun tarif 32 persen itu sempat diturunkan sementara menjadi 10 persen untuk jangka waktu tiga bulan, barang-barang seperti tekstil dan pakaian dari Indonesia tetap dikenakan tarif tambahan antara 10 hingga 37 persen karena kebijakan proteksionis AS.

    Maka, ketika semua beban tarif itu digabungkan, produk Indonesia bisa menghadapi total biaya masuk ke pasar AS dalam kisaran 20 hingga 47 persen.

    Menko Airlangga mengumumkan demikian usai memimpin tim Indonesia dalam negosiasi tarif dagang dengan pemerintah AS, dalam konferensi pers virtual, Jumat kemarin, 18 April 2025.

    “Meski saat ini tarif 10 persen untuk 90 hari, di tekstil, garmen, ini kan sudah ada tarif 10-37 persen maka 10 persen tambahan bisa 10+10 atau 37+10. ini concern kita karena ekspor kita biayanya lebih tinggi, karena ini di-sharing kepada pembeli dan juga ke Indonesia sebagai pengirim,” ujar Airlangga.

    ‘AS Berlaku Tak Adil pada RI’

    Airlangga menyebut bahwa tarif yang dikenakan Amerika Serikat terhadap produk Indonesia tergolong jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tarif yang diberlakukan untuk negara-negara pesaing lainnya.

    Menurutnya, kondisi ini tidak mencerminkan prinsip keadilan. Sebab, akibat tingginya tarif tersebut, produk-produk Indonesia menjadi kurang kompetitif dibandingkan produk dari negara lain di kawasan Asia Tenggara, Asia, hingga negara-negara lain di dunia.

    Sementara itu, banyak negara lain justru menikmati tarif yang lebih ringan. Oleh karena itu, Indonesia berharap adanya perlakuan yang setara atau bahkan lebih menguntungkan agar dapat bersaing secara adil di pasar global.

    “Kami tegaskan bahwa selama ini yang tarif tidak level playing field diterapkan AS, termasuk dengan negara pesaing kita di ASEAN bisa diberikan adil, dan kita ingin diberikan tarif yang tidak lebih tinggi,” ucap Airlangga. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Xi Jinping Tur Asia Tenggara demi Lawan Tarif Trump, Kenapa Indonesia Tak Diajak?

    Xi Jinping Tur Asia Tenggara demi Lawan Tarif Trump, Kenapa Indonesia Tak Diajak?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Tiongkok Xi Jinping telah menyelesaikan kunjungan singkatnya ke Asia Tenggara, menggalang dukungan di tengah serangan perang dagang dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Meskipun ada beberapa yang kemudian dibatalkan, tarif besar-besaran diberlakukan Donald Trump terhadap puluhan negara dan kawasan awal bulan April.

    Trump telah mengguncang pasar global dan menimbulkan kembali ketidakpastian terhadap kebijakan perdagangan AS.

    Presiden terpilih itu bertujuan untuk mengembalikan lapangan kerja manufaktur ke negaranya dan memaksa mitra dagang untuk menurunkan tarif yang menurutnya ‘tidak adil’, yaitu pajak atas barang impor.

    Tiongkok menjadi mitra dagang utama bagi hampir semua anggota ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).

    Namun, negara-negara tetangga Tiongkok seperti Vietnam tetap berhati-hati terhadap ekspansi teritorial kekuatan besar itu di Laut Cina Selatan, dan berusaha menyeimbangkan ketergantungan ekonomi mereka dengan hubungan keamanan bersama AS.

    Yang Perlu Diketahui

    Selama lima hari kunjungan Presiden Xi, termasuk ke Vietnam, Malaysia, dan Kamboja, ia bertemu dengan para pemimpin negara dan menandatangani sejumlah nota kesepahaman yang mencakup berbagai bidang, mulai dari transportasi, kepabeanan, hingga kecerdasan buatan (AI).

    Tidak dilibatkan nama Indonesia dalam laporan tersebut, baik dari pernyataan resmi pejabat pemerintah Tiongkok maupun kabar tipis media global. Belum diketahui apa alasan di balik pengecualian tersebut.

    Adapun, ketiga negara yang terlibat di atas awalnya ikut terdampak kebijakan tarif “resiprokal” dari Trump, sebelum Presiden AS tiba-tiba mengumumkan penundaan selama 90 hari pada Rabu lalu.

    Dalam konferensi pers rutin esoknya, Kamis, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, memuji nilai-nilai Asia berupa perdamaian, kerja sama, keterbukaan, dan inklusivitas, sebagai jalan masa depan bagi kawasan ini.

    “Presiden Xi Jinping siap menandatangani protokol peningkatan Kawasan Perdagangan Bebas Tiongkok-ASEAN dengan negara-negara di kawasan sesegera mungkin, menolak pemisahan dan rantai pasokan yang terputus; halaman kecil dan tembok tinggi; serta tarif sembarangan, dengan semangat keterbukaan, inklusivitas, solidaritas, dan kerja sama,” ujarnya, dikutip dari Newsweek.

    “Negara-negara itu berusaha untuk memikirkan bagaimana cara menipu Amerika Serikat,” kata Trump, menanggapi pembicaraan Xi dengan pejabat Vietnam sebelumnya.

    Apa Kata Para Petinggi?

    Direktur Jenderal Institut Hubungan Internasional Kamboja, Kin Phea kepada media pemerintah Tiongkok Global Times: “(Kunjungan ini) menjadi pendorong kuat untuk meningkatkan hubungan erat yang telah ada, demi memastikan perdamaian, stabilitas, kemakmuran, dan persahabatan jangka panjang bagi kedua negara dan kawasan secara lebih luas.”

    Peneliti senior tetap di Australian Strategic Policy Institute, Raji Pillai Rajagopalan, kepada ABC (Australian Broadcasting Corporation):

    “Menarik melihat bagaimana Xi Jinping mencoba menampilkan Tiongkok sebagai kekuatan stabilitas, kepastian, dan prediktabilitas. Tapi kita perlu lihat bagaimana ini akan berjalan.

    Tiongkok selama ini justru cukup mengganggu di kawasan—baik dalam hal perdagangan maupun keamanan. Kita masih melihat itu terus terjadi, jadi Xi punya banyak pekerjaan untuk memastikan tindakannya sejalan dengan ucapannya.”

    Bagaimana Selanjutnya?

    Baik Washington maupun Beijing belum menunjukkan tanda-tanda akan mengalah dalam waktu dekat.

    Para analis menilai Asia Tenggara dapat menjadi kawasan yang berperan dalam meredam dampak tarif dengan meningkatkan perdagangan bersama Tiongkok, serta menjadi jalur alternatif bagi barang-barang Tiongkok yang ditujukan ke AS. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tanda Perang Segera Berakhir, Malaysia Turun Tangan Langsung

    Tanda Perang Segera Berakhir, Malaysia Turun Tangan Langsung

    Jakarta, CNBC Indonesia – Junta militer Myanmar dan kelompok oposisi utama telah mengindikasikan bahwa mereka akan memperpanjang gencatan senjata. Tindakan ini untuk memprioritaskan suplai bantuan kemanusiaan pasca gempa dahsyat pada akhir Maret lalu yang menewaskan lebih dari 3.600 orang dan menimbulkan krisis kemanusiaan.

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan hal tersebut pada hari Jumat (18/4), usai pembicaraan tingkat tinggi.

    Myanmar berada di tengah-tengah konflik yang meluas sejak militernya menggulingkan pemerintah terpilih pada tahun 2021 dan membentuk Dewan Administrasi Negara (SAC) untuk menjalankan negara tersebut.

    Datuk Seri Anwar, yang juga ketua blok regional ASEAN, mengungkapkan hasil pembicaraan yang diadakan sejak 17 April dengan kepala junta militer Myanmar Min Aung Hlaing dan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) bayangan yang memerangi militer.

    “Akan ada gencatan senjata dan tidak ada provokasi yang tidak perlu, karena jika tidak, seluruh upaya kemanusiaan akan gagal,” kata Anwar kepada wartawan di ibu kota Thailand.

    “Pertukaran informasi awal saya dengan Perdana Menteri SAC (Dewan Administrasi Negara) dan NUG (Pemerintah Persatuan Nasional) sangat berhasil,” imbuhnya, merujuk pada kepala junta Min Aung Hlaing.

    Setelah gempa Maret lalu, junta Myanmar mengumumkan gencatan senjata selama 20 hari pada 2 April 2025, menyusul langkah serupa yang diambil NUG, dengan lebih dari 3,5 juta orang telah mengungsi akibat perang saudara dan ekonomi yang hancur.

    Meski demikian, junta tetap melanjutkan operasi militer di beberapa wilayah, termasuk serangan udara, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok lainnya.

    Dalam pembicaraannya dengan NUG, Anwar mengatakan bahwa ia telah menyampaikan bahwa ASEAN akan melanjutkan dialog dengan junta militer Myanmar. Bantuan kemanusiaan akan diberikan ke daerah-daerah yang membutuhkan, terlepas dari siapa yang memegang kendali.

    “Kami memahami bahwa ASEAN, dalam perannya sebagai badan regional, mungkin berupaya untuk melibatkan semua aktor yang terlibat dalam situasi Myanmar,” kata juru bicara NUG kepada Reuters.

    Pembicaraan yang dipimpin Anwar sesuai dengan pendekatan Thailand terhadap krisis Myanmar, dengan penghentian konflik yang diperlukan agar bantuan kemanusiaan dapat berjalan, kata juru bicara kementerian luar negerinya.

    “Ini adalah langkah awal yang positif bagi ASEAN untuk terlibat dengan Myanmar,” kata Nikorndej Balankura kepada wartawan pada hari Jumat.

    Perdamaian dan Pemilu

    Langkah Anwar untuk terlibat langsung dengan junta, setelah bertahun-tahun ASEAN melarang para jenderal Myanmar dari pertemuannya karena kegagalan mereka untuk mematuhi rencana perdamaiannya, dapat memberikan peluang potensial untuk menyelesaikan konflik yang berlarut-larut.

    Secara khusus, Anwar harus memperluas proses dialognya untuk mencakup empat organisasi etnis bersenjata tertua di Myanmar yang menguasai sebagian besar wilayah perbatasan negara itu, kata Fuadi Pitsuwan, seorang sarjana ilmu politik di Universitas Thammasat Bangkok.

    “Mereka adalah pemangku kepentingan penting dalam setiap proses perdamaian yang layak,” katanya.

    Blok ASEAN, yang juga mencakup Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, akan tetap fokus pada pelaksanaan rencana perdamaiannya, kata Anwar.

    “Kami akan terus melibatkan semua pihak dalam mendukung perdamaian, rekonsiliasi, dan kesejahteraan rakyat Myanmar,” katanya dalam sebuah posting Facebook setelah pertemuan tersebut.

    Saw Taw Nee, juru bicara Karen National Union, sebuah kelompok etnis besar yang menguasai wilayah di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar, mendesak ASEAN untuk mengubah pendekatannya dan mengulurkan tangan.

    “Para pemimpin ASEAN harus memberikan penghargaan dan mengakui kami,” katanya kepada Reuters.

    Langkah baru untuk mengintensifkan dialog di Myanmar juga muncul di tengah rencana junta untuk menyelenggarakan pemilihan umum pada bulan Desember, sebuah tindakan yang dicemooh oleh para pengkritiknya sebagai tipuan untuk mempertahankan kekuasaan para jenderal melalui perwakilan.

    Di Bangkok, Anwar menggarisbawahi perlunya pemilihan umum yang inklusif, bebas, dan adil – sebuah pesan yang menurutnya telah disampaikan kepada junta, yang ingin terus melanjutkan rencana pemilihan umum tersebut tanpa penundaan.

    Namun, beberapa analis memperingatkan bahwa ASEAN harus berhati-hati.

    “Min Aung Hlaing telah menunjukkan bahwa ia tidak dapat dipercaya. Jadi ASEAN di bawah Anwar harus berhati-hati agar tidak tertipu,” kata Thitinan Pongsudhirak, seorang ilmuwan politik di Universitas Chulalongkorn.

    (fab/fab)

  • PM Kanada Blak-blakan Anggap China Ancaman Terbesar

    PM Kanada Blak-blakan Anggap China Ancaman Terbesar

    JAKARTA  – Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengatakan China merupakan salah satu ancaman terbesar terkait campur tangan asing di Kanada dan merupakan ancaman yang muncul di wilayah Arktik.

    Dalam debat menjelang pemilihan umum pada 28 April, Carney menjawab “China,” ketika diminta menyebutkan ancaman keamanan terbesar bagi Kanada.

    Ketika diminta untuk menjelaskan lebih lanjut pada konferensi pers pada Jumat, 18 April, Carney mengatakan Kanada harus melawan ancaman campur tangan asing dari China.

    Ia juga mengkritik Tiongkok karena menjadi mitra Rusia dalam perang dengan Ukraina dan mengatakan Tiongkok merupakan ancaman bagi Asia dan Taiwan secara khusus.

    Carney mengatakan China adalah ancaman terbesar “dari sudut pandang geopolitik.”

    “Kami mengambil tindakan untuk mengatasinya,” ujarnya dilansir Reuters, Sabtu, 19 April.

    Kedutaan Besar China di Ottawa tidak segera menanggapi permintaan tanggapan.

    Partai Liberal Carney memimpin jajak pendapat saat kampanye memasuki tahap akhir.

    Kanada juga terkunci dalam perang dagang dengan sekutu jangka panjangnya, Amerika Serikat.

    Kanada mengenakan tarif balasan pada barang-barang AS sebagai tanggapan atas tarif AS pada mobil, baja, dan aluminium Kanada, serta barang-barang yang tidak mematuhi kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara.

    Carney mengatakan Kanada tidak akan mencoba menyamai dolar AS dengan dolar sebagai balasan, tetapi mengatakan seluruh sistem perdagangan global sedang ditata ulang.

     

    “Tingkat nilai-nilai bersama dengan AS itu sedang bergeser, jadi tingkat keterlibatan kita akan bergeser,” katanya.

    Ada peluang bagi Kanada untuk terlibat di luar Amerika Serikat dan Tiongkok, dua ekonomi terbesar di dunia.

    “Ada peluang besar di Eropa, di ASEAN, Mercosur, bagian lain dunia tempat kita dapat lebih memperdalam, dan kita harus melakukannya, dan saya pikir kita akan melakukannya,” ujar Carney.

  • Presiden China Xi Jinping Serukan Persatuan Asia Melawan AS

    Presiden China Xi Jinping Serukan Persatuan Asia Melawan AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden China Xi Jinping mempromosikan gagasan tentang keluarga Asia dan menyerukan persatuan regional selama lawatannya ke Asia Tenggara. 

    Seruan tersebut merupakan upaya nyata China untuk melawan tekanan AS. Adapun, AS sudah berupaya membatasi hubungan dagang dengan Beijing.

    Melansir Bloomberg, Xi mendarat di Phnom Penh pada Kamis (17/4/2025). Dia memulai perjalanan terakhir dari lawatannya ke tiga negara saat pemerintahan Trump bersiap mencari kerja sama dengan para mitra dagang untuk mengepung Beijing. 

    Pemimpin China itu menekankan solidaritas dalam pidatonya pada jamuan makan malam kenegaraan di Malaysia sehari sebelumnya, ketika kedua negara menandatangani berbagai kesepakatan sebagai tanda hubungan ekonomi yang semakin dalam.

    “China dan Malaysia akan berdiri bersama negara-negara di kawasan itu untuk memerangi arus bawah konfrontasi geopolitik dan berbasis blok. Bersama-sama kita akan menjaga prospek cerah keluarga Asia kita,” kata Xi di ibu kota administratif Malaysia, Putrajaya.

    Dorongan diplomatik ini diperkuat oleh pernyataan bersama yang dirilis. China dan Malaysia sepakat untuk meningkatkan kolaborasi di bidang industri, rantai pasokan, data, dan bakat. Mereka berkomitmen untuk melaksanakan Program Lima Tahun untuk Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan serta membangun “komunitas strategis Malaysia-China tingkat tinggi.”

    Dalam sindiran terselubung lainnya terhadap AS, Xi menegaskan kembali seruannya untuk melawan unilateralisme dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada Kamis di media Kamboja sebelum kedatangannya di ibu kota Malaysia.

    “Bersama-sama kita harus melawan hegemonisme, politik kekuasaan,” tulisnya, seraya menambahkan bahwa kedua negara tetangga harus dengan tegas menentang segala upaya oleh kekuatan eksternal untuk mencampuri urusan dalam negeri kita, menabur perselisihan.

    Komentar Xi muncul saat Beijing menghadapi perang dagang yang meningkat dengan AS. Sebelumnya, AS dikabarkan sedang bersiap untuk meminta negara-negara mengambil langkah-langkah untuk membatasi kekuatan manufaktur China, termasuk mengenakan tarif sekunder pada barang-barang China, sebagai imbalan atas konsesi tarif.

    Baik China maupun AS tampaknya bersikukuh mempertahankan posisi mereka setelah Donald Trump menaikkan tarif impor atas barang-barang China hingga 145% dan Beijing membalas dengan tarif sekitar 125% atas impor AS.

    Xi menjadikan Asia Tenggara sebagai tujuan perjalanan luar negeri pertamanya tahun ini, karena ia berupaya mencegah negara-negara tersebut membuat kesepakatan dengan AS yang merugikan negaranya. 

    Meskipun mendapat penangguhan selama 90 hari, ancaman Trump untuk menaikkan tarif secara drastis telah memaksa banyak pemerintah di kawasan tersebut untuk berjalan di garis yang semakin tipis antara kedua kekuatan tersebut.

    Dalam sebuah pertunjukan keberhasilan diplomatik awal Xi, Kementerian Luar Negeri China menerbitkan pernyataan yang menunjukkan bahwa ia mendapat dukungan penuh dari Malaysia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim memuji Xi sebagai pemimpin yang luar biasa dan menyatakan penentangan terhadap kemerdekaan Taiwan, demokrasi yang diperintah sendiri yang diklaim oleh Beijing.

    Anwar juga mengatakan anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) tidak akan mendukung tarif perdagangan sepihak apa pun, karena negaranya memegang jabatan ketua bergilir blok tersebut, menurut pernyataan China.

    Kunjungan regional Xi dimulai di Vietnam pada Senin (14/4/2025) lalu, ketika para pemimpin Vietnam memberi Xi sambutan hangat dan menandatangani 45 kesepakatan untuk memperdalam hubungan ekonomi.

    Hanoi merilis pernyataan bersama yang mengatakan kedua pihak “menentang unilateralisme” dan tindakan apa pun yang membahayakan perdamaian dan stabilitas regional — sebagian besar sesuai dengan bahasa yang telah digunakannya di masa lalu.

  • Sepakat Segera Bahas Negosiasi Tarif, Airlangga Bertemu Langsung US Trade Representative – Halaman all

    Sepakat Segera Bahas Negosiasi Tarif, Airlangga Bertemu Langsung US Trade Representative – Halaman all

    Sepakat Segera Bahas Bersama Negosiasi Tarif, Airlangga Bertemu Langsung US Trade Representative

    Wahyu Aji/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili pemerintah Indonesia bersama delegasi, secara langsung diterima oleh Jamieson Greer, perwakilan badan perdagangan Amerika Serikat (AS)  atau United States Trade Representative (USTR), Kamis (17/4/2025). 

    Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang telah diterima secara resmi oleh USTR, untuk memulai negosiasi dalam penerapan tarif perdagangan, khususnya dalam merumuskan upaya strategis dari pemberlakuan Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia.

    Seperti diketahui, Pemerintah AS telah menetapkan kebiajakan Tarif Resiprokal yang dikenakan terhadap impor barang ke AS.

    Dalam kebijakan itu, Indonesia dikenakan tarif resiprokal sebesar 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

    USTR menjadi lembaga terdepan yang bertanggungjawab mengoordinasikan kebijakan perdagangan internasional AS, tarif komoditas, dan merupakan negosiator perdagangan utama untuk AS dalam semua perjanjian perdagangan dan investasi bilateral, regional, dan multilateral.

    Karena itu USTR menjadi pihak AS pertama yang akan didatangi oleh perwakilan semua negara dalam melakukan negosiasi tarif dengan AS. 

    Dalam pertemuan dengan Ambassador Jamieson Greer (USTR), Airlangga menyampaikan tawaran dan permintaan dari Pemerintah RI, untuk merespon kebijakan tarif perdagangan AS. 

    “Sebagai sesama negara demokratis terbesar, Indonesia dan AS terbuka untuk kerja sama yang saling menguntungkan, khususnya kerja sama untuk mewujudkan perdagangan yang adil dan berimbang,” ucap Airlangga.

    Sebagai salah satu negara yang mendapat kesempatan lebih awal untuk melakukan negosiasi terhadap Kebijakan Tarif Resiprokal AS, pihak USTR mengapresiasi langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah RI, terutama terhadap gestur penyesuaian regulasi domestik mengenai kegiatan ekspor dan impor.

    “Kami sangat mengapresiasi langkah yang ditawarkan Indonesia. Saat ini AS tengah berfokus pada perluasan pasar dan penguatan ekonomi dalam negeri, dan kami melihat peluang yang besar untuk bekerja sama dengan Indonesia,” ujar Ambassador Greer.

    Airlangga menyampaikan langkah strategis Indonesia dalam upaya mengajukan penurunan tarif perdagangan. 

    Indonesia mengajukan penawaran konkret terkait upaya untuk menyeimbangkan defisit perdagangan AS, dengan melakukan peningkatan impor dan pembelian barang dari AS.

    Indonesia dapat meningkatkan pembelian barang dari AS, dengan merealokasi sesuai kebutuhan nasional Indonesia untuk pembelian produk energi (Migas) dari AS, produk-produk pertanian yang selama ini diimpor dari AS (Kedelai, Gandum dll).

    Indonesia juga menawarkan untuk mengoptimalkan kerja sama di bidang critical minerals, dan mendorong investasi strategis dengan skema B to B.

    Di sisi yang lain Airlangga juga menyampaikan permintaan Indonesia untuk mendapatkan penurunan tarif ekspor dari Indonesia ke AS, khususnya terhadap ekspor Top 20 produk utama Indonesia, karena selama ini tarif impor Indonesia lebih tinggi dari beberapa negara kompetitor (produsen barang sejenis dengan ekspor Indonesia ke AS).

    Indonesia berharap, justru melalui kebijakan tarif AS yang baru ini akan mendapatkan tarif yang lebih rendah sehingga lebih kompetitif terhadap barang produk ekspor Indonesia dalam memasuki pasar AS.

    Ambassador Greer merespon sangat positif penawaran dan permintaan yang disampaikan Indonesia, dan menyepakati untuk membahas secara teknis antara Tim Teknis dari Indonesia dengan pihak USTR.

    Secara khusus, Ambassador Greer menugaskan Sarah Ellerman (Assistant USTR for Southeast Asia and the Pacific) untuk mengkoordinasikan pembahasan teknis dengan Indonesia.

    Kedua pihak menyepakati segera membahas secara intensif dan menargetkan untuk dapat menyelesaikan negosiasi dan pembahasan kerja sama bilateral Indonesia dengan AS ini dalam waktu 60 hari ke depan.

    Sebagai langkah konkret, Sarah Ellerman langsung mengundang Tim teknis Indonesia, hari ini Jumat (18/4/2025) untuk langsung membahas mengenai format, mekanisme dan jadwal negosiasi.

     
     

  • 5 Warisan Indonesia Masuk Daftar Memori Dunia, Ada Surat Kartini!

    5 Warisan Indonesia Masuk Daftar Memori Dunia, Ada Surat Kartini!

    Jakarta, Beritasatu.com – Surat Kartini kini resmi masuk daftar Memori Dunia UNESCO. Surat-surat yang menggambarkan perjuangan emansipasi perempuan di masa kolonial itu menjadi satu dari lima warisan dokumenter asal Indonesia yang baru saja diakui sebagai bagian penting dari sejarah peradaban dunia.

    UNESCO—badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan—mengumumkan penambahan 74 dokumen dari 72 negara dan empat organisasi internasional ke dalam Memory of the World Register, Jumat (18/4). Koleksi-koleksi tersebut mencakup beragam tema mulai dari revolusi ilmiah, peran perempuan, hingga kerja sama antarnegara.

    Warisan dokumenter ini meliputi buku, manuskrip, peta, foto, hingga rekaman suara dan video. “Warisan dokumenter adalah bagian penting namun rapuh dari ingatan kolektif dunia,” kata Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay dikutip Antara, Jumat (18/4/2025). 

    Ia menambahkan bahwa daftar ini adalah upaya menjaga jejak sejarah manusia agar tidak hilang ditelan zaman. Dari Indonesia, lima dokumen berhasil masuk dalam daftar tersebut. Pertama,  arsip Tari Jawa: Seni Tari Mangkunegaran 1861-1944. Dokumen ini memuat koreografi dan catatan musik klasik Mangkunegaran yang sangat penting bagi dunia seni pertunjukan tradisional Indonesia.

    Yang kedua dan paling menyita perhatian publik adalah surat Kartini dan arsip perjuangannya untuk kesetaraan gender. Dokumen ini diajukan bersama oleh Indonesia dan Belanda, dan memuat pemikiran serta gagasan Raden Ajeng Kartini yang revolusioner untuk masanya. Surat-surat Kartini yang dikirimkan kepada sahabat-sahabatnya di Eropa menjadi cerminan semangat pembaruan dalam bidang pendidikan dan peran perempuan.

    Warisan ketiga adalah naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian (SSKK), teks berbahasa Sunda abad ke-16 yang ditulis di atas daun gebang. Naskah ini berisi ajaran moral dan hukum adat, mencerminkan kekayaan budaya serta dinamika sosial masyarakat Sunda tempo dahulu.

    Keempat, adalah karya-karya Hamzah Fansuri, tokoh sufi yang menandai babak baru dalam sastra dan pemikiran spiritual Melayu. Lewat prosa dan puisinya, ia memperkenalkan konsep tasawuf seperti wujudiyah, meskipun sebagian karyanya sempat dianggap kontroversial.

    Terakhir, arsip kelahiran ASEAN juga diakui sebagai warisan dokumenter penting. Koleksi ini mencatat proses pembentukan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sejak 1967, termasuk dokumen Deklarasi ASEAN dan wawancara sejarah para tokohnya.

    Kelima dokumen ini menambah daftar panjang kontribusi Indonesia dalam upaya pelestarian warisan sejarah dunia. Dan dari semuanya, surat Kartini menjadi simbol paling kuat bagaimana suara perempuan Indonesia bisa menggema hingga tingkat global.

    Dengan pengakuan ini, surat Kartini bukan hanya milik bangsa Indonesia, tetapi juga telah menjadi bagian dari memori dunia yang wajib dijaga dan diwariskan ke generasi mendatang.

  • Airlangga Sebut Tarif AS Buat Barang RI Bisa Sentuh 47%

    Airlangga Sebut Tarif AS Buat Barang RI Bisa Sentuh 47%

    Jakarta –

    Negosiasi dilakukan Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk menurunkan tarif impornya. Belum lama ini, Presiden Donald Trump mematok tarif tinggi untuk Indonesia senilai 32%. Ini merupakan kebijakan baru yang disebut Trump sebagai tarif resiprokal.

    Indonesia ingin agar tarif tinggi yang diterapkan itu bisa dibuat serendah mungkin. Sebab, AS bukan hanya menerapkan tarif yang baru diumumkan itu saja ke produk-produk Indonesia, masih ada tarif tambahan lain yang membuat produk Indonesia kurang kompetitif di Negeri Paman Sam.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bilang tarif-tarif yang diterapkan AS untuk produk Indonesia jumlahnya jauh lebih tinggi daripada negara pesaing Indonesia yang lain. Bahkan, Airlangga bilang tarif yang ditetapkan untuk beberapa komoditas bisa menyentuh 47%.

    “Kami tegaskan bahwa selama ini yang tarif tidak level playing field diterapkan AS, termasuk dengan negara pesaing kita di ASEAN bisa diberikan adil, dan kita ingin diberikan tarif yang tidak lebih tinggi,” beber Airlangga dalam konferensi pers virtual, Jumat (18/4/2025).

    Sebagai contoh, meskipun saat ini tarif tinggi sebesar 32% didiskon sementara menjadi 10% selama 3 bulan, AS tetap menerapkan tarif proteksionis untuk barang-barang tekstil dan garmen asal Indonesia dengan nilai sebesar 10-37%.

    Artinya bila diakumulasi komoditas asal Indonesia memiliki biaya besar untuk masuk ke pasar AS. Bisa berkisar 20-47% sendiri.

    “Meski saat ini tarif 10% untuk 90 hari, di tekstil, garmen, ini kan sudah ada tarif 10-37% maka 10% tambahan bisa 10+10 atau 37+10. ini concern kita karena ekspor kita biayanya lebih tinggi, karena ini di-sharing kepada pembeli dan juga ke Indonesia sebagai pengirim,” papar Airlangga.

    (hal/fdl)

  • Bukan Tarif Trump, Industri Elektronik Lebih Ngeri TKDN & Pertek Dihapus

    Bukan Tarif Trump, Industri Elektronik Lebih Ngeri TKDN & Pertek Dihapus

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Perusahaan Industri Elektronika dan Alat Listrik Rumah Tangga (Gabel) mengaku khawatir dengan dampak dari pelonggaran kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan penghapusan syarat impor pertimbangan teknis (Pertek). 

    Pasalnya, kedua kebijakan tersebut merupakan bentuk dari non-tariff measures atau hambatan non-tarif dalam perdagangan yang berfungsi untuk perlindungan industri dalam negeri.

    Sekjen Gabel Daniel Suhardiman mengatakan dampak dari pelonggaran dua kebijakan tersebut berisiko lebih berbahaya jika dibandingkan dengan perang dagang maupun pengenaan tarif resiprokal AS.

    “Perang dagang, pengenaan tarif resiprokal, dan sebagainya, yang kita khawatirkan bukan barang dari Amerika masuk, atau kita tidak bisa ekspor ke Amerika,” kata Daniel dalam forum diskusi, dikutip Jumat (18/4/2025).

    Sebab, dalam catatannya, kinerja ekspor industri elektronik ke AS kurang lebih hanya mencapai US$300 juta. Pihaknya justru lebih cemas terhadap risiko banjir impor produk murah ke pasar domestik, utamanya dari China.

    Indonesia dapat mengantisipasi risiko perang dagang maupun pengenaan tarif dengan memperkuat non-tariff measures (NTM). Dengan demikian, produk impor dapat bersaing dengan adil dengan produk industri lokal.

    “Sebenarnya mudah, apabila kita ingin menekan produk itu masuk, kita perlu terapkan non-tariff measure. Instrumen ini umum digunakan oleh negara lain untuk mengamankan pasar dalam negerinya,” tuturnya.

    Menurut Daniel, Amerika Serikat berani menerapkan bea masuk impor karena mereka memiliki NTM yang begitu banyak hingga 4.600 instrumen. Hal serupa juga diterapkan di sejumlah negara Eropa, bahkan China, yang memiliki lebih dari 1.500 NTM. Sedagkan, Indonesia hanya memiliki sekitar 207 NTM.

    “Apabila dibandingkan dengan negara di Asean, seperti Thailand dan Filipina, NTM Indonesia tidak ada setengahnya dari mereka,” imbuhnya.

    Mengenai kondisi tersebut, Gabel selalu menekankan pentingnya pertimbangan teknis (pertek) untuk mengendalikan impor masuk di pasar domestik.

    Maka itu, dengan adanya Permendag 8/2024 yang menghilangkan pertek, Gabel menilai itu artinya tidak mendukung keberlangsungan industri dalam negeri, bahkan bisa mematikan daya saing.

    “Kami ini produsen, tidak ada masalah dengan adanya penerapan pertek. Karena selama ini yang dikenakan pertek itu kan untuk impor barang jadi, bukan untuk pertek bahan baku,” jelasnya.

    Dia pun mewanti-wanti pemerintah untuk tidak cemas dengan isu investor ragu imbas kebijakan TKDN dan pertek. Pasalnya, dengan penerapan dua kebijakan tersebut justru tetap dapat menarik investasi. 

    Di sisi lain, apabila TKDN dan Pertek dilonggarkan, Daniel mengungkap sudah banyak sinyal dari produsen atau pabrikan elektronik nasional yang ingin kabur ke luar negeri. 

    “Kalau indikasinya [investor kabur] sudah ada, beberapa perusahaan jangankan menunggu, begitu Pak Prabowo bicara di Sarasehan 2025 itu sudah pada ancang-ancang, ‘Oh gak perlu lagi pertek siap-siap assemblynya tutup,” ungkapnya. 

    Padahal, menurut Daniel, makin banyak pihak yang terlibat dalam membangun perakitan, maka skala ekonomis akan tercapai. Setelah itu mulai tumbuh industri komponen, yang kemudian mendorong berkembangnya industri bahan baku.  

    “Namun, seluruh rantai ini bisa terputus jika pemerintah terus-menerus mengganti kebijakan,” terangnya.

    Lebih lanjut, Daniel menuturkan bahwa selama ini pemerintah sudah cukup fleksibel dalam mengatur TKDN. Dalam aturannya, investor dapat memenuhi TKDN hanya dengan membangun pabrik perakitan. 

    “Jadi mereka bisa mulai dengan assembly dulu, tidak harus perlu langsung membuat manufakutr, mulai assembly dulu sudah ada tkdn nya, sudah bisa mengimpor bahan baku maupun semi finished tanpa harus kena pertek, sudah bisa, itu fleksibel,” pungkasnya. 

  • Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Stimulus Ekonomi, Simak Poin Pentingnya – Page 3

    Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Stimulus Ekonomi, Simak Poin Pentingnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan berbagai langkah strategis untuk mengurangi dampak dari perang tarif yang tengah berlangsung antara Amerika Serikat (AS) dan China. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pembahasan terkait stimulus ekonomi dalam paket ekonomi untuk dunia usaha terus dilakukan.

    Beberapa aspek yang menjadi fokus utama adalah perizinan impor, pengaturan kuota, sektor keuangan, hingga koordinasi dengan instansi terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

    “Terkait dengan paket ekonomi, nah ini sedang dalam pembahasan dan salah satunya tentu yang terkait dengan perizinan import, terkait dengan API, OSS, terkait dengan layanan perpajakan dan kepabeanan, kemudian juga terkait dengan pengaturan daripada kuota dan juga termasuk di dalamnya sektor keuangan,” kata Menko Airlangga dalam konferensi pers perkembangan Terkini Negosiasi dan Diplomasi Perdagangan Indonesia – AS, secara virtual, Jumat (18/4/2025).

    Adapun Airlangga menyebut, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah masalah tarif yang tidak seimbang, di mana Indonesia merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil dibandingkan dengan negara pesaing, termasuk di kawasan ASEAN.

    “Kami juga tegaskan bahwa selama ini yang tarif tidak level playing field dengan negara pesaing Indonesia, termasuk di negara ASEAN, kita minta ini agar diberikan secara lebih adil dan juga kita tidak diberikan tarif yang lebih tinggi,” ujarnya.

    RI Berharap Tarif Impor dikenakan Adil

    Oleh karena itu, Indonesia berharap agar tarif yang dikenakan dapat lebih adil dan tidak membebani dunia usaha domestik. Di samping itu, pemerintah Indonesia juga mendesak agar sektor perdagangan, investasi, energi, mineral penting, keuangan, hingga sektor pertahanan dan pendidikan mendapat perhatian lebih dalam hubungan dengan Amerika Serikat.

    “Kemudian Indonesia juga kita minta agar Amerika Serikat memperdalam sektor perdagangan, investasi, energi dan kerjasama mineral penting dan juga di sektor finansial atau keuangan dan sektor pertahanan ataupun defense, sektor daripada pendidikan,” ujarnya.