Organisasi: ASEAN

Komisi VII Dorong Sinergi Kementerian Untuk Hindari Terulangnya Kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menilai kemacetan yang terjadi di Tanjung Priok, tak hanya mempengaruhi aktivitas industri tapi akan berdampak pada masyarakat, sebagai pengguna produk.

Ia menyatakan kemacetan itu terjadi sebagai akibat dari kebijakan pembatasan angkutan barang tiga sumbu saat libur Lebaran 2025 lalu, yang terekspose ke dunia industri dan pelayaran terutama internasional, yang menuju manca negara, terbanyak ke Singapura.

“Ini akibat pembatasan kemarin. Pabrik dan angkutan laut kan menyesuaikan pada kebijakan tersebut. Mereka baru aktif melakukan aktivitas pada minggu ini, sehingga terjadi peningkatan signifikan. Baik dari pabrik yang secara serentak pengiriman produk dan juga kapal-kapal yang ingin menurunkan kontainernya di Pelabuhan, hingga mencapai 4.300 Teus. Peningkatan ini dua kali lipat dari hari biasa,” kata Bambang Haryo.

Ditambah, pabrik-pabrik di Jakarta Raya pun mulai mengirimkan barang-barang untuk tujuan Sumatera maupun wilayah lainnya di Indonesia.

“Peningkatannya ganda. Ini yang tidak diantisipasi oleh regulator. Apalagi ditambah dengan berakhirnya WFA, yang menyebabkan penumpukan juga pada akses lintas Tanjung Priok. Hal ini juga terjadi di beberapa jalur tol di Jawa Tengah. Kedepannya, pihak regulator harus lebih memperhatikan pengaturan lalu lintas untuk semua kendaraan ini,” ucapnya.

Bambang Haryo kembali menyampaikan, apa yang kerap kali disuarakan olehnya, terkait penggunaan lintas selatan, lintas tengah, lintas tol, dan lintas utara di Pulau Jawa sebagai jalur kendaraan.

“Pihak regulator seharusnya bisa mengatur lintas kendaraan ini. Bukan hanya berdasarkan jumlah, tapi juga berdasarkan waktu dan muatan. Dan pengaturan lintas ini harus secara masif diinformasikan kepada publik,” ucapnya lagi.

Untuk penyebaran informasi ini, ia mendorong Kementerian Perhubungan dan Kepolisian untuk bersinergi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan lembaga publikasi pelat merah seperti Antara, RRI, dan TVRI.

“Komdigi bisa melakukan blasting informasi melalui SMS. Antara, RRI, dan TVRI menyampaikan informasi juga. Sehingga publik bisa mengetahui lokasi kemacetan dan bisa mengetahui jalur alternatifnya lewat mana. Pihak regulator harus bersinergi untuk memberikan informasi terkini dan alternatif jalur. Sehingga, walaupun liburan panjang, tidak akan terjadi penumpukan di satu lintas,” kata Bambang Haryo.

Jika hal ini dilakukan, ia menyatakan tak perlu lagi dilakukan pembatasan, yang berpotensi akan menimbulkan lonjakan pergerakan secara bersamaan di akhir waktu libur.

“Kalau terjadi kemacetan, yang dikorbankan bukan hanya waktu tapi juga kapasitas angkut. Buntutnya, akan terjadi peningkatan harga produk yang membebani masyarakat, sebagai dampak dari peningkatan biaya logistik. Pemilik industri dan pelaku logistik akan mengalami beban ganda, sudah mengalami rugi waktu karena kemacetan, terkena juga beban biaya tambahan,” ungkapnya.

Kejadian kemacetan sektor transportasi logistik ini, lanjutnya, akan semakin memperburuk indeks logistik Indonesia (Logistics Performance Index-LPI), yang saat ini terburuk dibandingkan negara-negara ASEAN. Yaitu, menduduki posisi 63 dengan nilai indeks 3,0 pada laporan tahun 2023.

“Kejadian ini harus menjadi catatan bagi semua pihak yang terkait, agar tidak kembali terulang. Saya tekankan sekali lagi, harus ada koordinasi antara Kemenhub dan Kepolisian dengan Komdigi. Jangan sampai, saat Tanjung Priok mengalami peningkatan kapasitas, yang menurut data meningkat sekitar 11 persen per tahun, tidak ada perubahan pengaturan lintas, kemacetan yang terjadi pasti lebih parah,” ungkapnya lagi.

Ia pun mengingatkan bahwa Tanjung Priok tidak hanya mengakomodir kontainer, tapi juga ada penumpang dan muatan curah, baik cair maupun kering.

“Pihak regulator harus bisa memproyeksikan pertumbuhan Tanjung Priok dan mulai merencanakan untuk membangun akses jalan khusus angkutan barang. Jadi akan terpisah antara kendaraan pribadi dan kendaraan publik massal dengan angkutan barang. Kalau kita mau mendorong pertumbuhan ekonomi, ya arus logistik harus lancar,” pungkasnya.

Tanggapan Pelaku Usaha

DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) mengajak seluruh pihak menahan diri agar tidak saling menyalahkan terkait kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok pada Kamis dan Jumat (17-18/4/2025).

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, kemacetan terjadi karena peningkatan kegiatan ekspor di Pelabuhan Tanjung Priok, yang mana ini menjadi sinyal positif bahwa kegiatan ekspor Indonesia tetap menggeliat di tengah situasi tekanan situasi global akibat tarif resiprokal yang ditetapkan Amerika.

“Memang terjadi kemacetan yang harus jadi catatan perbaikan kedepan, tapi peningkatan kegiatan ekspor di Pelabuhan Priok di tengah tekanan tarif resiprokal adalah berkah tersendiri yang mesti disyukuri,” katanya Jumat (18/04/2025).

Carmelita mengatakan, pihaknya telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pelindo terkait dengan kondisi kemacetan yang terjadi.

Menurutnya, Pelindo sebagai operator Pelabuhan Tanjung Priok telah bersikap responsif dan mengambil langkah terukur dengan memaksimalkan area-area buffer dan lapangan yang dapat dijadikan kantor parkir dan pengalihan lalu lintas truk ke dalam gate pos 9.

Menurut Carmelita, para pelaku usaha juga memahami, Pelindo tengah melakukan penanganan jangka panjang untuk mencegah kemacetan kembali terjadi di masa mendatang.

Salah satunya dengan membangun area jalan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di tol maupun jalan arteri di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok.

Hanya saja, pembangunan jalan ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena pembangunan jalan membutuhkan dukungan dan koordinasi dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta dan lembaga instansi lainnya.

“Bukan saatnya kita saling menyalahkan, tapi kita harus mendorong Pelindo untuk lebih baik kedepan dengan memberikan layanan terbaik, termasuk pencegahan kemacetan jalan masa depan.”

Kemacetan terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok hingga ke jalan sekitar lokasi pelabuhan. Kemacetan ini terjadi ditengarai karena peningkatan aktivitas bongkar muat ekspor.

Salah satu titik kemacetan terjadi di NPCT 1 yang disebabkan peningkatan volume kendaraan yang melakukan kegiatan receiving delivery petikemas, dan dipastikan kegiatan bongkar muat berjalan lancar serta tidak terjadi error sistem di Gate Pelabuhan maupun di Terminal Petikemas Pelabuhan Priok.

Kompensasi

Direktur Eksekutif Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, Drajat Sulistyo, mengungkap sejumlah kompensasi yang diberikan imbas kemacetan parah yang terjadi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Diketahui, kemacetan parah ini terjadi akibat dari meningkatnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

Beberapa kompensasi yang diberikan antara lain adalah penambahan waktu pembatalan Surat Penarikan Peti Kemas (SP2) atau Surat Penarikan Peti Kemas Impor (SP2/tila).

“Kami tidak menarik cost, sehingga akan sangat membantu teman-teman pengendara atau pemilik kargo,” kata Drajat dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip dari tayangan Kompas TV, Jumat (18/4/2025).

Kompensasi berikutnya yang diberikan adalah melepas gate saat melakukan tapping dan juga kemudahan bagi sopir truk yang terjebak di jalan arteri.

Lewat kerja sama dengan Polri, truk-truk yang terjebak di jalan arteri dibantu masuk ke jalan tol dan biayanya dibantu.

“Teman-teman yang sudah stuck di jalan arteri kami masukkan ke tol itu juga biaya tol kami bantu. Kami bersama Pak Dirlantas dan Pak Kapolres bantu masukkan ke tol juga,” ujar Drajat.

Lalu, ada juga kompensasi berupa konsumsi yang diberikan kepada sopir truk yang terjebak macet.

“Itu sementara yang kami berikan di lapangan,” ucap Drajat.

Sebelumnya, Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Adi Sugiri, mengungkap kemacetan ini akibat dari meningkatnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Peningkatan arus barang petikemas yang akan melakukan kegiatan receiving delivery petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok,” kata Adi dalam keterangan tertulis pada Kamis (17/4/2025).

Peningkatan aktivitas bongkar muat ini bersamaan dengan selesainya masa arus mudik lebaran dan pasca-pembatasan lalu lintas barang.

Adi memastikan tidak terdapat hambatan yang terjadi akibat dari error sistem, baik di Gate Pelabuhan maupun di Terminal Petikemas Pelabuhan Priok.

“Kegiatan bongkar muat kapal berjalan lancar tanpa ada kendala,” ujar Adi.

Terminal NPCT 1 menjadi satu dari sekian titik kemacetan.

Hal itu dikarenakan peningkatan volume kendaraan yang melakukan kegiatan receiving delivery petikemas.

Berdasarkan data Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, ada peningkatan hampir 100 persen jumlah truck yang masuk kedalam terminal.

Biasanya, jumlah rata–rata truk yang masuk kurang dari 2.500.

Namun, pada Kamis ini, jumlahnya mencapai di atas 4.000 truk yang menuju NPCT 1.

“Sistem operasi yang ada di terminal dan di Common Area pintu masuk menuju NPCT 1 dipastikan normal tanpa kendala,” ucap Adi.

Ia pun menyatakan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, mitra, dan stakeholder yang terimbas akibat kemacetan yang terjadi.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa padatnya aktivitas bongkar muat ini dikarenakan ritme proses receiving delivery di terminal yang dilakukan secara bersamaan pasca-pembatasan lalu lintas barang.

Selain itu, ada juga yang mengejar sebelum libur bersama jatuh pada Jumat (18/4/2025) hingga Minggu (20/4/2025).

“Kami terus berupaya menjaga kelancaran operasional dan memastikan layanan kepada pelanggan tetap berjalan secara optimal meskipun terjadi peningkatan volume logistik,” kata Adi.

“Kami tidak berhenti untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk membantu kelancaran pada titik-titik kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok,” ujarnya.

20/04/2025 10:13
70 Tahun KAA Bandung refleksi strategis langkah diplomasi Indonesia

Sejumlah bendera negara peserta Konfrensi Asia Afrika (KAA) terpasang di belakang pengunjung yang berswafoto di ruang utama sidang Konfrensi Asia Afrika (KAA) di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Rabu (16/4/2025). Konferensi Asia Afrika tahun ini menjadi peringatan ke-70 sejak pertama kali dilaksanakan pada 18 April 1955 yang diikuti 29 negara di Gedung Merdeka itu bertujuan sebagai solidaritas, persatuan serta menggelorakan semangat bagi negara-negara Asia dan Afrika dalam menyelesaikan masalah global. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/Spt. (ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI)

70 Tahun KAA Bandung refleksi strategis langkah diplomasi Indonesia
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Minggu, 20 April 2025 – 07:35 WIB

Elshinta.com – Semangat Konferensi Asia-Afrika di Bandung (1955) semakin relevan di tengah ketidakpastian global, terutama yang dipicu rivalitas antara Amerika Serikat (AS) dan China. Itu sebabnya negara-negara Dunia Selatan perlu mendorong kerja sama lebih erat dan strategis. Di tengah perubahan tatanan global, semangat Konferensi Asia Afrika (KAA), justru semakin relevan.

Dunia Selatan perlu mengaktualisasikan semangat Deklarasi Bandung, agar selaras dengan situasi global mutakhir. Upaya itu kian penting, mengingat akhir-akhir ini relasi dunia lebih diwarnai pendekatan unilateral, terutama oleh kekuatan-kekuatan utama dunia. Dalam peta politik global seperti itu, Deklarasi Bandung 1955 yang salah satu poinnya menyatakan negara Asia-Afrika memiliki hak menentukan nasib sendiri, masih terasa relevan.

KAA sendiri berlangsung pada 18-24 April 1955, di Gedung Merdeka, Bandung. KAA dihadiri oleh 29 negara, dengan Indonesia dan India sebagai motornya. Kesepakatan penting dari KAA yang selalu aktual adalah, negara partisipan menyatakan, mereka bebas dari kolonialisme, imperialisme, termasuk juga kemiskinan, ketidaktahuan, dan ketakutan.

Mendorong perdamaian

Dalam rangkaian lawatan ke kawasan Timur Tengah baru-baru ini, masing-masing ke Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar dan Jordania, Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmen Indonesia pada prinsip politik luar negeri yang bebas-aktif dan netral, sekaligus mengedepankan hubungan damai dengan semua negara. Pernyataan itu disampaikan dalam sesi ADF Talk pada Antalya Diplomacy Forum (ADF) 2025, di Antalya, Turki (Jumat, 11/4).

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa prinsip ini telah menjadi landasan diplomasi Indonesia sejak era pendiri bangsa, termasuk ketika Indonesia bersama India, Mesir, dan Yugoslavia mempelopori Gerakan Non-Blok pada 1961.

“Rakyat kami tidak ingin terlibat dalam aliansi atau blok militer manapun. Kami memilih netral,” tegasnya. Prabowo juga mengutip filosofi kuno Asia yang dipegang teguh dalam kebijakan luar negeri Indonesia: “Seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak.”

Prinsip ini menurut Prabowo, menjadi kunci menjaga stabilitas dan perdamaian. Presiden mencontohkan bagaimana prinsip serupa diterapkan dalam ASEAN, di mana negara-negara anggota memilih dialog daripada konflik meski memiliki perbedaan. “Kita lebih memilih bicara, bicara, dan bicara. Meski terkadang membosankan, itu lebih baik daripada bertikai,” ucap Prabowo.

Presiden Prabowo menegaskan visinya untuk menjadikan Indonesia sebagai mediator dan jembatan dalam hubungan internasional, khususnya di antara negara-negara besar. Indonesia ingin menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan global, sekaligus mengharapkan penghormatan yang sama terhadap kedaulatan masing-masing. Komitmen ini tercermin dalam kebijakan “bertetangga baik” yang menjadi pilar diplomasi Indonesia sejak awal kepemimpinannya.

Selaras dengan gagasan Prabowo (selaku Menhan) saat berbicara dalam forum Shangri-La Dialogue, pertengahan tahun lalu di Singapura, bahwa baik di kawasan maupun global, Indonesia akan lebih memosisikan diri sebagai “tetangga yang baik” (good neighbour policy).

Di kawasan, kebijakan ini mengakar pada nilai-nilai Asia yang lebih menitikberatkan pada sisi harmoni daripada keakuan, lebih pada rasa ketimbang semata-mata rasio. Gagasan Prabowo berbasis pada tradisi di negeri kita, bahwa tetangga merupakan pihak yang dekat, yang akan menolong kita ketika sedang menghadapi kesulitan. Tetangga yang akan segera datang menolong, bukan saudara kandung yang tinggal berjauhan.

Good neighbour policy diyakini bisa diterapkan dalam kehidupan bernegara. Seperti sikap saling menghormati dan menghargai, menjadi opsi untuk penyelesaian seandainya ada sengketa wilayah, sebagaimana ketegangan di LCS (Laut Cina Selatan) beberapa waktu lalu.

Muhibah Prabowo ke Timur Tengah (termasuk Turki) sejatinya juga sejalan dengan kebijakan politik luar negeri (polugri) bebas aktif. Sehingga perjalanan Prabowo menemui pemimpin negara sahabat dan terlibat dalam sejumlah konferensi internasional sesuai dengan prinsip bebas aktif tersebut.

Bebas – aktif sudah menjadi prinsip polugri RI sejak lama. Bebas mengacu pada keleluasaan memilih langkah diplomasi sesuai kepentingan nasional tanpa tekanan dari pihak asing. Aktif merujuk kontribusi Indonesia dalam upaya perdamaian dunia. Prabowo memastikan, sebagai negara nonblok, Indonesia tidak akan berpihak kepada poros tertentu. Menurut Prabowo, Indonesia akan lebih mengedepankan sikap saling menghormati eksistensi, martabat dan kedaulatan setiap negara.

Tokoh global

Langkah Presiden Prabowo untuk berperan aktif dan konstruktif untuk mencari solusi atas problem kemanusiaan di dunia patut diapresiasi. Meski secara geografis, lokasi Indonesia jauh dari Timur Tengah, sebagai negara Muslim terbesar, Indonesia bisa menjadi aktor penting dalam mencari solusi damai sehubungan krisis berlarut di Timur Tengah.

Setiap pemimpin tentu memiliki idealisme, kebijakan, dan pendekatan berbeda dalam melaksanakan hubungan luar negeri. Satu hal yang pasti, para pemimpin ingin melihat kehidupan rakyatnya lebih baik dan citra negaranya dihormati dalam pergaulan politik dunia.

Prabowo yang berlatar belakang militer, mungkin saja lebih tertarik pada isu pertahanan – keamanan dan geopolitik di kawasan. Dengan rekam jejaknya yang panjang dalam atmosfer internasional, bahkan sejak masih belia, diperkirakan Prabowo akan lebih aktif menyuarakan kepentingan Indonesia di konferensi internasional dan forummultilateral.

Politik luar negeri bebas aktif yang secara konsisten dipilih pemerintah Republik Indonesia diyakini akan hadir dalam bentuk yang berbeda di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo bakal membawa gaya diplomasi kebijakan luar negeri yang lebih aktif, aspiratif, tapi juga sekaligus lebih tegas.

Dengan pendekatan seperti itu, sangat mungkin Indonesia akan memainkan peran yang lebih besar dan strategis di tengah situasi geopolitik global yang amat dinamis. Indonesia juga akan lebih kuat memosisikan diri di antara dua kekuatan raksasa dunia, AS dan Tiongkok, tidak sekadar menjadi mitra dagang yang kemudian terjebak dalam ketergantungan berlebihan terhadap dua poros tersebut.

Pada saat yang sama, momentum tersebut bisa dimaksimalkan oleh Indonesia untuk menanam fondasi hubungan yang lebih kuat dengan kekuatan besar dunia, tanpa mesti menggadaikan sikap politik nonblok yang tetap dipegang teguh. Lawatan Presiden Prabowo ke sejumlah negara untuk pertemuan bilateral dan multilateral itu patut didukung sebagai langkah awal penerapan kebijakan luar negeri Indonesia.

Ada harapan besar bahwa di pemerintahan Prabowo, Indonesia akan mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam dinamika global yang penuh ketegangan geopolitik maupun ekonomi. Yang pertama dan utama, sesuai dengan konstitusi yang mengamanatkan prinsip antipenjajahan, tentu saja pemerintah Indonesia mesti menggarisbawahi isu penindasan yang terjadi di Palestina.

Presiden harus menyuarakan dengan lantang penolakan terhadap Israel yang telah menjajah Palestina, bahkan diduga melakukan genosida.

Harus diakui, ketegangan politik di Timur Tengah, juga perang yang belum mereda antara Rusia dan Ukraina, punya dampak signifikan, terutama pengaruhnya terhadap kebutuhan energi dan pangan bagi negara-negara di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia sudah merasakan imbasnya.

Ikhtiar Prabowo juga mendapat apresiasi dari komunitas internasional. Indonesia juga bukan negara adidaya.

Namun dengan pengetahuan dan keaktifan Presiden Prabowo membangun dukungan dan kepercayaan para pemimpin global, kiranya kita layak berharap setidaknya Prabowo akan mampu memaksimalkan kekuatan dan kontribusi Indonesia dalam penyelesaian krisis global, baik politik maupun ekonomi.

Presiden Prabowo Subianto bersama sembilan presiden dan perdana menteri dari berbagai negara diprediksi menjadi pemimpin dunia berpengaruh, baik di tingkat kawasan maupun global, menurut harian terbesar di Singapura The Straits Times.

Dalam artikel berjudul “Meet the 10 world leaders to watch in 2025” yang disiarkan The Straits Times, awal Januari lalu, Prabowo masuk daftar 10 pemimpin yang menjadi tokoh global bersama Presiden AS Donald Trump, Perdana Menteri (PM) China Xi Jinping, PM Jepang Shigeru Ishiba, PM India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin, PM Australia Anthony Albanese, dan PM Malaysia Anwar Ibrahim.

Ada beberapa aspek yang menjadi sorotan The Straits Times, sehingga Prabowo masuk daftar pemimpin dunia yang diprediksi mempengaruhi dinamika di kawasan regional dan global. Dalam artikelnya itu, Prabowo dinilai berpeluang akan menjadi sosok yang dominan dalam kepemimpinan di kawasan.

The Straits Times menyebut beberapa langkah tegas pemerintahan Prabowo dalam beberapa forum-forum multilateral, misalnya saja keinginan Indonesia untuk bergabung sebagai anggota penuh BRICS. The Straits Times lanjut menilai Presiden Prabowo tak ragu untuk menempuh pendekatan luar negeri yang berbeda dari pendahulunya, termasuk di antaranya memperkuat hubungan dan meningkatkan kerja sama antara Indonesia dengan Rusia dan China.

Sumber : Antara

20/04/2025 09:21
Bertemu Ketua Parlemen Palestina, Puan: Dukungan Indonesia Tidak Akan Surut – Page 3

Secara diplomatik, Puan menyebut dukungan Indonesia untuk Palestina tak hanya dilakukan oleh pemerintah. Sejalan dengan langkah pemerintah Indonesia, DPR RI juga terus ikut memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

“Di tengah eskalasi kekerasan yang semakin brutal di Gaza dan wilayah Palestina lainnya, DPR RI selalu menegaskan posisi Indonesia yang menolak aksi-aksi kekerasan,” kata Puan.

“Baik di meja-meja bilateral dan forum-forum internasional, DPR terus menyuarakan dukungan bagi Palestina dan mengajak negara-negara dunia agar mengupayakan terciptanya perdamaian di Palestina,” sambungnya.

Menurut Puan, langkah DPR ini sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia yang ingin perdamaian dunia dapat terwujud. Dalam berbagai pertemuan multilateral, seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), maupun forum ASEAN dan PBB, DPR RI konsisten mengangkat isu pelanggaran HAM berat yang menimpa warga Palestina.

Saat berbicara di forum The Group of Parliaments in support of Palestine yang digelar di Turki, Puan menyerukan tuntutan kolektif kepada negara-negara lain untuk membantu memulihkan keadaan di Gaza dan agar Israel menghentikan serangan.

Puan juga mendorong diplomasi konkret untuk gencatan senjata permanen dan akses bantuan kemanusiaan yang tidak terhalang.

“Kita harus memimpin dalam mempromosikan resolusi damai dan menolak kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan. Serangan Israel terhadap warga sipil termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua di Gaza dan Tepi Barat harus dihentikan,” papar Puan Maharani.

20/04/2025 09:10
Top 3: Barang Indonesia yang Kena Tarif Super Tinggi di AS – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah memberlakukan tarif sebesar 10% selama 90 hari kepada sebagian besar negara di dunia. Hal ini menjadi beban biaya ekspor Indonesia semakin meningkat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, sejumlah produk ekspor utama Indonesia akan semakin sulit bersaing di AS dengan tarif ini.

Bahkan nilai tarif yang dibebankan ke Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara lainnya.

Artikel mengenai “Daftar Barang Indonesia yang Kena Tarif Super Tinggi 47% dari Trump” menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada sejumlah artikel lain yang layak untuk disimak.

Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Minggu, 20 April 2025:

1. Daftar Barang Indonesia yang Kena Tarif Super Tinggi 47% dari Trump

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pembicaraan utama dalam negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS) adalah penerapan tarif yang tinggi untuk sejumlah produk ekspor utama Indonesia, seperti garmen, alas kaki, tekstil, furnitur, dan udang. Bahkan nilai tarif yang dibebankan ke Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara lainnya.

Airlangga Hartarto mengungkapkan, saat ini produk garmen, alas kaki, tekstil, furnitur, dan udang asal Indonesia dikenakan tarif masuk yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara pesaing, baik dari kawasan ASEAN maupun negara Asia lainnya di luar ASEAN.

Simak artikel selengkapnya di sini

20/04/2025 08:00
Bukan Indonesia, Leapmotor Mulai Produksi Lokal di Negara Tetangga pada Akhir 2025

JAKARTA – Leapmotor merek otomotif asal China akan mulai produksi lokal kendaraannya di Malaysia pada akhir 2025, setelah produksi di Eropa yang dimulai tahun lalu.

Mengutip dari laman CNevpost, Sabtu, 19 April 2025, proyek tersebut akan berpusat di pabrik Gurun milik Stellantis yang punya investasi awal sebesar 5 juta euro. Perusahaan berencana untuk meluncurkan produksi lokal Sport Utility Vehicle (SUV) C10.

Leapmotor C10 pertama kali dipasarkan di China pada 2 Maret 2024, di negara asal mobil ini hadir dengan dua versi, yakni EREV dan BEV, yang dibanderol mulai dari 128.800 yuan atau kisaran Rp297 jutaan.

Setelah beberapa bulan, perusahaan mulai memasarkan model tersebut di Eropa atau pada 24 September 2024. Pada awal tahun ini, Leapmotor masukan teknologi EREV C10 untuk pasar Eropa.

Balik ke produksi lokal di Malaysia, sebagai pusat manufaktur regional Stellantis, pabrik Gurun memiliki lokasi yang strategis dan kemampuan manufaktur otomotif yang terbukti baik.

Pabrik tersebut dapat secara efisien meningkatkan produksi dan distribusi ke pasar-pasar tetangga ASEAN.

Kehadiran di Indonesia

Seperti diberitakan VOI sebelumnya, Leapmotor akan hadir di Indonesia di bawah naungan PT Indomobil Nation Distributor.

Chief Executive Officer (CEO) PT Indomobil Nation Distributor, Tan Kim Piauw, mengungkapkan saat ini telah menjalin komunikasi dengan prinsipal terkait kehadiran di Tanah Air.

“Kami berharap dalam waktu dekat bisa memperkenalkan satu merek baru ke pasar Indonesia,” katanya, saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, beberapa waktu lalu.

20/04/2025 06:53
Kadin Kelautan dan Perikanan Ajak Semua Pihak Bersinergi Menghadapi Kebijakan Ekonomi AS

Jakarta: Masyarakat dan pemerintah diajak selalu optimis dan bersinergi menghadapi tantangan ekonomi, termasuk dampak kebijakan tarif dari Amerika Serikat (AS). Pemerintah harus aktif melibatkan dunia usaha dalam proses perundingan terkait isu-isu perdagangan internasional, terutama perang tarif yang sedang berlangsung.

Hal itu terungkap saat halalbihalal yang digelar Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta Pusat.

“Dengan kondisi ekonomi sekarang dan kebijakan AS, kita sudah diskusi bareng-bareng. Insyaallah, pengusaha tidak boleh pesimistis,” kata Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Pangan Kadin Indonesia, Mulyadi Jayabaya.

Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia Yugi Prayanto menekankan pentingnya keterlibatan aktif dunia usaha dalam proses perundingan terkait isu-isu perdagangan internasional, terutama dalam perang tarif yang sedang berlangsung.

“Intinya kita harus memberi masukan setiap ada isu-isu yang perlu di-update dalam masalah perang tarif ini yang lagi in,” ujar Yugi.

Menurutnya, meski proses negosiasi dengan AS masih berlangsung, perwakilan pelaku usaha tetap harus menyampaikan aspirasi mereka.

“Kalau seumpama tarifnya sangat tinggi, sudah pasti pelaku tidak bisa membeli produk, contohnya udang,” katanya.

Yugi juga menyoroti pentingnya perbaikan data dalam sektor perikanan. Ia menyebut pemerintah bersama BPS dan para pemangku kepentingan sedang mencari solusi untuk membenahi big data perikanan. Langkah ini dinilai krusial untuk menghitung target pertumbuhan sektor secara akurat.

“Pemerintah, BPS dan stakeholder mencari solusi untuk memperbaiki big data perikanan. Setelah big data clear, target pertumbuhan 8 persen bisa terkalkulasi dengan baik,” ujarnya.

Yugi menegaskan, usulan ini sejalan dengan tujuan menjadikan perikanan sebagai komoditas ekspor unggulan Indonesia. “Karena ini dampaknya ke orang kecil, nelayan dan petambak yang jumlahnya sampai jutaan,” katanya.

Yugi yakin isu sosial dapat menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah AS dalam mengambil keputusan dagang.

“AS biasanya sangat prihatin kalau berkaitan dengan social issues. Mereka tidak ada swasembada perikanan, jadi pasti perlu perikanan dari kita. Jadi push and pull factor ini penting,” kata Yugi.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk KKP Tornanda Syaifullah menegaskan, Pemerintah sedang menyiapkan solusi konkret dalam waktu 90 hari ke depan sejak ketetapan tarif diberlakukan.

“Ini momen penting untuk merombak sektor dari hulu ke hilir. Kita harus menata ulang semua agar produk kita tetap kompetitif di pasar internasional. Jika pasar AS tidak lagi memungkinkan karena tarif terlalu tinggi, kita harus membidik pasar baru, seperti Uni Emirat Arab, Asia Tenggara, atau Eropa,” kata Tornanda.

Bedasarkan data KKP, AS menjadi negara tujuan utama ekspor produk perikanan nasional di 2024. Nilai ekspor ke Negeri Paman Sam mencapai USD1,90 miliar atau 31,97% dari total ekspor perikanan Indonesia di 2024.

Posisi selanjutnya ditempati China sebesar 20,88% dari total ekspor perikanan Indonesia, diikuti ASEAN 14,39%, Jepang sebesar 10,06%, dan Uni Eropa 6,96%.

AS juga tercatat menjadi negara tujuan utama ekspor udang Indonesia yakni 63% dari total volume ekspor udang di 2024 yang mencapai 214.575 ton. Disusul Jepang 15%, China dan Asean 6%, Uni Eropa 4%, serta Rusia, Taiwan, dan Korea 1%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(FZN)

20/04/2025 01:34
Pramono akan benahi fasilitas olahraga di Jakarta

Sejumlah warga berolahraga di bagian luar Stadion Utama, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (22/11/2020). ANTARA/Dokumentasi Pribadi

Pramono akan benahi fasilitas olahraga di Jakarta
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Sabtu, 19 April 2025 – 12:15 WIB

Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan membenahi fasilitas olahraga seperti jalur joging (jogging track) hingga lintasan sepeda yang memadai untuk warga Jakarta.

“Saya juga nggak boleh egois, walaupun saya pesepeda ‘road bike’ (sepeda balap), tetapi nggak boleh mendapatkan fasilitas berlebihan di Jakarta. Yang ingin kami lakukan, saya akan bekerjasama dengan Pemerintah Banten untuk mengembangkan ‘Loop’ (lingkar) Soekarno-Hatta Airport,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Sabtu.

Tujuannya, lanjut Pramono, agar nantinya Kota Jakarta bisa menjadi destinasi olahraga internasional. Pramono menjelaskan, nantinya apabila hal itu bisa dilakukan, akan membuat jalur sepeda di sekitar Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

“Saya yakin nanti kalau lingkar Soekarno-Hatta ini bisa dilakukan, maka ini menjadi alternatif baru, dan itu bekerjasama dengan Pemerintahan Provinsi Banten,” kata Pramono.

Selain itu, Pramono juga mengatakan akan melakukan penertiban di jalur sepeda yang sebelumnya sudah dibangun oleh Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Hal itu karena jalur sepeda tersebut banyak yang disalahgunakan menjadi parkiran bajaj hingga mobil.

“Berkali-kali kami akan melakukan penertiban. Jadi, pedestrian yang sudah baik, yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, kami lanjutkan. Jalur sepeda akan kami rapikan,” kata Pramono.

Hal itu karena, Pramono mengatakan dalam waktu dekat dirinya akan menjadikan Jakarta khususnya wilayah TOD (Transit Oriented Development) Blok M sebagai beranda ASEAN. Oleh sebab itu, ke depannya Pramono ingin Jakarta lebih rapi dan lebih tertib. Kemudian, Pramono pun berencana akan menggabungkan Taman Leuser, Taman Ayodhya dan Taman Langsat.

Di taman yang memiliki luas 6,2 hektare itu, Pramono ingin membangun jalur joging untuk warga Jakarta sehingga, masyarakat bisa berolahraga dengan aman dan nyaman.

“Itu akan menjadi ikon baru Jakarta. Jalur joging seperti GBK, tapi lebih mini. Dan supaya tidak mengganggu lalu lintas, saya sudah pelajari apakah naik ke atas atau turun ke bawah (jogging track-nya),” katanya.

Ia berjanji segera diputuskan  sehingga Jakarta mempunyai banyak alternatif tempat untuk berolahraga.

Lokasi jalur joging di Jakarta International Veledrome (JIV), lanjut Pramono, nantinya juga akan dibenahi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga, masyarakat tak hanya dapat berlari di GBK melainkan memiliki alternatif lokasi lain. Pramono belum merinci berapa anggaran yang disiapkan untuk agenda itu.

Data yang dihimpun menyebutkan, panjang jalur sepeda di Provinsi DKI Jakarta yang dibangun sejak 2012 hingga 2023 telah mencapai 313,607 kilometer (km).

Tipologi jaringan jalur sepeda berdasarkan Pedoman Bidang Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR nomor 05/P/BM/2021 tentang Perancangan Fasilitas Pesepeda bahwa Ketentuan Umum, Ketentuan Teknis, dan Kriteria Dalam Perancangan Fasilitas Pesepeda.

Antara lain jalur sepeda terproteksi (tipe A), lajur sepeda di trotoar (tipe B), lajur sepeda di badan jalan (tipe C), rambu dan marka. Adapun tipologi jaringan jalur sepeda di Provinsi DKI Jakarta, yakni pertama, jalur sepeda terproteksi total sepanjang 32,310 km dengan rincian, terproteksi dengan “planter box” sepanjang 11,2 km, tiang kerucut (stick cone) plastik sepanjang 20,11 km dan kanstin satu km. Kedua, jalur sepeda di trotoar sepanjang 23,293 km dan lajur sepeda berbagi 258,004 km.

Sumber : Antara

19/04/2025 18:14
Pramono Bakal Gabungkan 3 Taman di Kebayoran Baru, Digadang Jadi Ikon Baru Jakarta Megapolitan 19 April 2025

Pramono Bakal Gabungkan 3 Taman di Kebayoran Baru, Digadang Jadi Ikon Baru Jakarta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana menggabungkan tiga taman di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Ketiga taman itu adalah Taman Langsat, Taman Ayodia, dan Taman Leuser.
“Ada tiga taman yang segera selesaikan dan kita hubungkan, ini akan menjadi ikon baru Jakarta,” kata Pramono di Kramat, Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (19/4/2025).
Kendati demikian, Pramono belum memutuskan apakah penggabungan tiga taman ini akan dilakukan ke atas atau ke bawah.
“Tapi, yang jelas, harus difungsikan juga tempat untuk berlari, joging, dan jalan kali bagi siapapun (setelah digabungkan),” ujar dia.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menyebut, jika ketiga taman digabungkan, luasnya mencapai 6,2 hektare.
“Cukup untuk menjadi taman yang kemudian sangat saya yakin bermanfaat bagi masyarakat di Jakarta, terutama yang ada di Jakarta Selatan,” ucap pria yang akrab disapa Mas Pram.
Selain bisa digunakan untuk berolahraga, ketiga taman itu bisa menjadi tempat bersilaturahmi bagi warga Jakarta.
Entah berdiskusi tentang agama, buku, atau lain hal yang bermanfaat.
“Karena di (tiga) taman ini, fasilitasnya publiknya bagus, tempat parkirnya ada, tidak mengganggu penduduk,” kata dia.
Terlepas dari tujuan-tujuan tersebut, Pramono ingin membangun citra Jakarta sebagai ibu kota ASEAN setelah resmi tidak lagi menjadi ibu kota negara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/04/2025 18:10
Daftar Barang Indonesia yang Kena Tarif Super Tinggi 47% dari Trump – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pembicaraan utama dalam negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS) adalah penerapan tarif yang tinggi untuk sejumlah produk ekspor utama Indonesia, seperti garmen, alas kaki, tekstil, furnitur, dan udang. Bahkan nilai tarif yang dibebankan ke Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara lainnya.

Airlangga Hartarto mengungkapkan, saat ini produk garmen, alas kaki, tekstil, furnitur, dan udang asal Indonesia dikenakan tarif masuk yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara pesaing, baik dari kawasan ASEAN maupun negara Asia lainnya di luar ASEAN.

“Sekarang untuk produk ekspor utama Indonesia seperti garmen, alas kaki, tekstil, furnitur, dan udang itu menjadi produk yang Indonesia mendapatkan tarif biaya masuk lebih tinggi dibandingkan beberapa negara bersaing baik dari ASEAN maupun non-ASEAN negara Asia yang lain,” kata dia dalam konferensi pers perkembangan Terkini Negosiasi dan Diplomasi Perdagangan Indonesia – AS, secara virtual, dikutip Sabtu (19/4/2025).

Menurut Airlangga, dengan diberlakukannya tambahan tarif sebesar 10% selama 90 hari, beban biaya ekspor Indonesia semakin meningkat. Ia pun merinci, tarif rata-rata produk tekstil dan garmen Indonesia saat ini berkisar antara 10% hingga 37%. Dengan tambahan 10%, maka tarif efektif yang harus dibayar menjadi 20% hingga 47%.

“Nah, dengan berlakunya tarif selama 90 hari untuk 10%. Maka tarif rata-rata Indonesia yang untuk khusus di textile garment ini kan antara 10 sampai dengan 37%, maka dengan diberlakukannya 10% tambahan maka tarifnya itu menjadi 10 ditambah 10 ataupun 37 ditambah 10,” jelasnya.

Untuk itu, pemerintah terus melakukan negosiasi dengan perwakilan Presiden Donald Trump agar dapat mengurangi beban tarif bagi Indonesia. Airlangga ingin agar beban tarif impor yang diberikan terhadap Indonesia tidak lebih tinggi dari negara industri pesaing.

“Saya juga dalam rangka negosiasi ini juga menyampaikan pentingnya memperkuat kerja sama pendidikan, sains, dan ekonomi digital, penerapan tarif yang lebih rendah dari negara kompetitor, dan juga pentingnya memastikan ketahanan rantai pasok dan menjaga economic security (keamanan ekonomi,” tandasnya.

19/04/2025 14:20
Asia Tenggara dalam Pusaran Perang Ekonomi China-AS

Beijing –

Presiden China Xi Jinping tiba di Kamboja pada Kamis (17/04) untuk menutup rangkaian lawatannya selama sepekan di Asia Tenggara, yang mencakup kunjungan sebelumnya ke Vietnam dan Malaysia.

Meski lawatan ini telah dijadwalkan sejak beberapa bulan lalu, waktunya sangat menguntungkan bagi Beijing, mengingat sistem perdagangan internasional saat ini tengah kacau akibat kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Pada tanggal 2 April lalu, Trump meluncurkan serangan tarifnya dengan memberlakukan bea masuk yang cukup tinggi, yang disebutnya “tarif resiprokal”, terhadap barang-barang yang masuk ke AS dari sebagian besar mitra dagangnya, termasuk tarif 49% untuk produk dari Kamboja, 46% dari Vietnam, dan antara 20% hingga 30% dari sebagian besar negara Asia Tenggara lainnya.

Kekacauan tarif ini telah menghantam arus perdagangan dan investasi, serta pasar keuangan. Sebagian besar negara, termasuk di Asia Tenggara, kini memprediksi perlambatan ekonomi global yang signifikan.

Beberapa lembaga bahkan telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ini di tahun 2025.

Tak lama setelah tarif Trump berlaku pada 9 April, presiden AS itu mengumumkan bahwa tarif-tarif baru itu akan ditangguhkan selama 90 hari, kecuali untuk China yang menghadapi tarif gabungan sebesar 145%, sembari AS menegosiasikan kesepakatan bilateral dengan tiap negara.

Hegemoni China sebagai kekuatan yang bisa diandalkan

Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam To Lam pada Senin (14/04), Xi mengatakan bahwa kedua negara “telah memberikan stabilitas dan kepastian yang berharga bagi dunia” di tengah “dunia yang sedang bergejolak.”

Zachary Abuza, profesor di National War College Washington, mengatakan kepada DW bahwa Xi ingin “mengetuk pintu yang terbuka.”

“Xi menggambarkan China, yang memiliki perdagangan lebih dari $ 980 miliar (sekitar Rp 15.900 triliun) dengan Asia Tenggara, sebagai kekuatan stabilitas ekonomi dan multilateralisme,” kata Abuza.

“Berbeda dengan Washington, Xi menampilkan Beijing sebagai pihak yang dapat diprediksi, kooperatif, dan berkomitmen pada perdagangan serta investasi yang saling menguntungkan.”

Selama lebih dari satu dekade, AS dan negara-negara Barat lainnya telah mencoba memproyeksikan China sebagai “kekuatan revisionis,” negara yang menyalahgunakan hukum internasional, khususnya dalam agresi mereka terhadap klaim wilayah di Laut China Selatan (LCS) dan mengacaukan perdagangan global dengan membanjiri negara-negara miskin dengan barang murah.

Namun, akibat kebijakan ekonomi Trump yang lebih mengutamakan AS, “Xi kini berusaha menampilkan China sebagai kekuatan status quo dan AS sebagai pengacau yang tak bisa diprediksi,” kata Hunter Marston, peneliti Asia Tenggara dari Australian National University, kepada DW.

Penuh dengan simbolisme?

Di Vietnam, Xi menyaksikan penandatanganan 45 perjanjian kerja sama baru antara kedua negara.

Khac Giang Nguyen, peneliti di ISEAS Yusof Ishak Institute, mengatakan kepada DW bahwa hasil paling nyata dari kunjungan Xi ke Vietnam adalah kemajuan dalam proyek jalur kereta api yang telah lama dibahas, yang menghubungkan Vietnam utara dengan China selatan.

Selama bertahun-tahun, Hanoi dan Beijing telah membicarakan peningkatan dua jalur kereta warisan kolonial Prancis yang berusia lebih dari satu abad itu, tetapi kini kedua pihak sepakat membangun dua jalur baru yang melintasi perbatasan mereka.

Namun, di luar kesepakatan rel itu dan sesi foto bersama, menurut Khac, tidak banyak rincian substansial yang bisa disampaikan.

“Bahasa yang sangat umum dan keterlambatan pernyataan publik menunjukkan bahwa Hanoi, dan mungkin juga pihak lain, menolak upaya Beijing untuk membentuk narasi,” tambahnya.

“Jadi, ini adalah kunjungan yang sarat simbolisme, tapi tidak banyak hasil konkret seperti yang disiratkan dari banyaknya perjanjian yang ditandatangani.”

Mempercepat perdagangan bebas dengan ASEAN

Di Malaysia, Xi juga berbicara tentang pentingnya bersatu menghadapi “guncangan terhadap tatanan global dan globalisasi ekonomi saat ini.”

Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim, yang memiliki hubungan kurang hangat dengan AS karena dukungan Washington terhadap Israel dalam Perang di Gaza, menyampaikan hal senada, memperingatkan tentang “kemunduran ke dalam tribalisme ekonomi.”

Di Kuala Lumpur, Xi menandatangani sejumlah kesepakatan kerja sama dan menyerukan percepatan diskusi tentang perjanjian perdagangan bebas antara China dan blok ASEAN yang beranggotakan 10 negara itu. Xi mengatakan, ia ingin kesepakatan itu tercapai “secepat mungkin.”

Tahun ini, Malaysia menjabat sebagai ketua ASEAN. “Kami berdiri bersama pemerintah China, demi kesejahteraan rakyat kami, kepentingan ekonomi nasional kami, serta pembangunan dan stabilitas negara kami secara keseluruhan,” kata PM Malaysia Anwar kepada media.

“Sahabat Karib” dengan China

Xi selanjutnya tiba di Kamboja, negara yang disebut sebagai “sahabat karibnya” China di kawasan ini dan berpotensi paling terdampak oleh tarif Trump.

Hampir dua perlima dari ekspor Kamboja, yang sebagian besar berupa produk garmen, dibeli oleh AS, menurut data pemerintah Kamboja.

Namun, China adalah salah satu mitra dagang terbesar Kamboja juga, dengan nilai perdagangan bilateral melampaui $ 15 miliar (sekitar Rp 243 triliun) pada 2024 dan mencakup hampir 30% dari total volume perdagangan negara tersebut. China juga menyumbang lebih dari separuh investasi di Kamboja.

Xi dijadwalkan mengunjungi Pangkalan Angkatan Laut Ream, yang dibuka kembali bulan lalu setelah direnovasi selama bertahun-tahun oleh perusahaan China. Sejak 2018, AS menuduh Phnom Penh akan memberikan akses eksklusif kepada militer China di pangkalan tersebut, di mana tuduhan itu dibantah oleh Kamboja dan China.

Kunjungan Xi ke Kamboja bertepatan dengan peringatan 50 tahun jatuhnya Phnom Penh, ketika Khmer Merah yang didukung China merebut ibu kota, memulai rezim mematikan selama empat tahun, yang menewaskan hampir 2 juta orang dalam genosida.

Kunjungan Xi, membantu atau justru merugikan?

Menanggapi kunjungan Xi ke Hanoi pada Senin (14/04), Trump secara terbuka menuduh China dan Vietnam berusaha “mencari cara untuk menjebak AS.”

Masih belum jelas apakah kunjungan Xi ini akan membantu atau justru menyulitkan ketiga negara Asia Tenggara itu dalam upaya mereka menegosiasikan tarif dengan AS.

Kamboja telah bertekad untuk secara signifikan mengurangi tarif atas sebagian besar impor dari AS, sementara Vietnam berencana akan menghapus seluruh bea masuk untuk produk AS dan secara drastis meningkatkan pembelian barang-barang dari AS.

Di satu sisi, komitmen untuk mempererat kerja sama perdagangan antara negara-negara Asia Tenggara dan China itu juga kemungkinan akan mengusik para penasihat Trump, terutama penasihat perdagangan AS Peter Navarro, yang sangat khawatir terhadap praktik “transshipment”. yang merujuk pada barang-barang ekspor China ke AS melalui negara Asia Tenggara, sehingga China dapat menghindari tarif AS.

Baru-baru ini, Navarro menuduh Vietnam sebagai “koloni dari komunis China” karena bertindak sebagai titik transshipment bagi barang-barang asal China.

“Trump suka menyimpan dendam, jadi saya rasa sambutan hangat terhadap Xi di seluruh Asia Tenggara tidak akan luput dari perhatian di Washington selama sisa 80 hari masa penangguhan tarif ini,” kata Abuza.

Di sisi lain, Virak Ou, presiden Future Forum, lembaga kajian terkemuka di Kamboja, mengatakan kepada DW bahwa Trump mungkin akan memandang sambutan hangat bagi Xi di Asia Tenggara ini sebagai alasan bagi AS untuk “menyeimbangkan ulang, mundur sejenak, dan meyakinkan kembali mitra-mitranya di kawasan itu.”

Marston menambahkan, kunjungan Xi bahkan bisa memberikan negara-negara Asia Tenggara “daya tawar-menawar yang lebih besar.”

“Pendekatan China itu menunjukkan bahwa negara-negara itu punya pilihan lain, dan pemerintahan Trump akan mengalienasi mereka dengan risiko tersendiri,” ujarnya.

Untuk saat ini, Xi berbicara dalam bahasa yang masih ingin didengar oleh pemerintah Asia Tenggara. Sebagian besar negara-negara ini tampak bersedia mengesampingkan ketegangan mereka dengan Beijing, selama Gedung Putih terus mengguncang perekonomian kawasan itu dan sistem perdagangan global secara keseluruhan.

Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris.

(nvc/nvc)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

19/04/2025 13:46