Xcloud.id

Organisasi: ASEAN

  • Pemerintah Diminta Pertahankan QRIS dan GPN, Meski Dikritik AS Hambat Perdagangan Luar Negeri

    Pemerintah Diminta Pertahankan QRIS dan GPN, Meski Dikritik AS Hambat Perdagangan Luar Negeri

    Kemudian melanjutkan ekspansi QRIS lintas negara, seperti rencana kerja sama dengan Jepang (JPQR), Korea Selatan, India, & Uni Emirat Arab, untuk menunjukkan bahwa sistem tersebut kompetitif secara global.

    “Dengan memperkuat ekosistem domestik, Indonesia dapat menghindari jebakan liberalisasi pembayaran yang bisa mematikan fintech lokal, seperti yang terjadi di di Afrika dengan dominasi M-Pesa,” ucapnya.

    Apalagi, kata Didik, itu mencuat di temgah
    negosiasi tarif impor AS, yang menunjukkan adanya tekanan perdagangan. Dengan mengurangi ketergantungan pada pasar AS, Indonesia dapat memperkuat posisi tawar dalam negosiasi.

    Dalam kondisi demikian, ia menilai perlu dipertimbangkan untuk membuka pasar ekspor alternatif di Asia (seperti, Tiongkok, India, atau ASEAN) & Timur Tengah. Dengan demikian tekanan tarif AS tidak terlalu berdampak.

    “Manfaatkan kerja sama regional seperti ASEAN atau RCEP untuk memperluas interoperabilitas QRIS, yang sudah dimulai dengan negara-negara seperti Singapura & Thailand. Karena, ketergantungan berlebih pd AS membuat Indonesia rentan terhadap tekanan politik,” pungkasnya.

    “Berdasarkan itu semua, dengan memperkuat ekosistem domestik, mendiversifikasi pasar ekspor, & menggalang dukungan publik serta regional, Indonesia dapat menegaskan posisinya sebagai pemain utama dalam ekonomi digital global,” tambahnya.
    (Arya/Fajar)

  • BI Suarakan 3 Hal Penting Cara Hadapi Gejolak Tarif Trump

    BI Suarakan 3 Hal Penting Cara Hadapi Gejolak Tarif Trump

    Jakarta –

    Mewakili konstituensi Southeast Asia Voting Group (SEAVG) dalam rangkaian Pertemuan Musim Semi International Monetary Fund (IMF) dan World Bank, Bank Indonesia mendorong pentingnya peran organisasi internasional di tengah ketidakpastian ekonomi global imbas kebijakan tarif Presiden Donald Trump.

    Untuk diketahui, pertemuan ini berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat, pada 22-26 April 2025. Dalam hal ini Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin delegasi RI pada pertemuan tersebut.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan, dalam kesempatan itu Perry Warjiyo sempat menyampaikan tiga hal penting yang perlu dilakukan dalam menghadapi tantangan global.

    Pertama, BI menegaskan perlunya peran aktif organisasi internasional terutama IMF untuk menyuarakan pentingnya kebijakan perdagangan internasional yang terbuka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global.

    “Sebagai lembaga yang mewakili suara kolektif dari 191 negara anggota, IMF memiliki peran strategis dalam menyampaikan sikap yang tegas, terutama dalam merespons tantangan bersama yang dapat mengancam stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan global,” jelas Ramdan dalam keterangan resmi BI, Sabtu (26/4/2025).

    Kedua, menurutnya BI juga menyampaikan bagaimana ASEAN berkomitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan rule-based.

    “BI menyambut baik guidance IMF dalam mendorong intraregional trade, diversifikasi pasar ekspor, integrasi pasar modal, dan reformasi struktural untuk mendorong permintaan domestik,” jelas BI.

    Ketiga, Ramdan mengatakan BI juga menyambut baik upaya IMF dalam meningkatkan surveilans yang didasarkan pada Integrated Policy Framework (IPF), dengan tetap mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing negara.

    “BI menyampaikan bahwa pengalaman Indonesia dalam menerapkan IPF/bauran kebijakan terbukti bermanfaat dalam mendorong stabilitas dan kinerja ekonomi, serta melindungi dari meningkatnya guncangan kebijakan global yang tidak terduga,” terangnya.

    Oleh karenanya, BI turut menantikan langkah konkret IMF dalam memperkuat jaring pengaman keuangan global, antara lain melalui penguatan kerja sama dengan Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM), serta kemajuan nyata dalam reformasi kuota guna memperkuat kapasitas keuangan IMF sebagai lembaga berbasis kuota.

    “Dalam merespons kondisi ekonomi global tersebut, pada pertemuan G20, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20, sepakat untuk terus memperkuat kerja sama dan koordinasi mengatasi tantangan global,” papar Ramdan.

    Di luar itu, dalam pertemuan IMF para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menyepakati Global Policy Agenda (Agenda Kebijakan Global) yang mencakup langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah tingginya ketidakpastian global.

    Dalam menghadapi ketidakpastian tersebut, IMF merekomendasikan tiga kebijakan utama. Pertama menyelesaikan ketegangan perdagangan secepat mungkin melalui kesepakatan antar negara utama, penurunan hambatan dagang, serta menciptakan sistem yang stabil dan adil agar manfaat perdagangan tersebar secara merata.

    Kedua, menjaga stabilitas dengan memperkuat kondisi fiskal dan moneter, termasuk meningkatkan efisiensi belanja, memastikan independensi bank sentral, dan memperkuat pengawasan sektor keuangan. Ketiga, mendorong pertumbuhan jangka panjang melalui reformasi struktural dan integrasi ekonomi serta keuangan yang lebih dalam.

    (igo/eds)

  • Sri Mulyani Ungkap Perjuangan Lunakkan Trump Lewat Negosiasi

    Sri Mulyani Ungkap Perjuangan Lunakkan Trump Lewat Negosiasi

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan soal negosiasi tarif impor yang dilakukan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Hal itu disampaikan Sri Mulyani di sela agenda Spring Meetings Bank Dunia dan IMF di Washington DC, AS.

    Sebelumya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mematok tarif impor balasan kepada negara-negara yang terlalu banyak menikmati surplus perdagangan dengan AS. Salah satunya Indonesia, yang dipatok tarif impor tinggi sebesar 32%.

    Sri Mulyani menjelaskan pemerintah Indonesia melakukan pendekatan dialogis untuk memahami sudut pandang AS. Pemerintah juga menawarkan opsi-opsi untuk memangkas defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia.

    “Hal pertama yang ditanyakan adalah perkembangan negosiasi tarif perdagangan dengan AS. Saya sampaikan bahwa Indonesia melakukan pendekatan dialogis untuk memahami sudut pandang Pemerintah Amerika Serikat sekaligus menawarkan opsi-opsi yang bertujuan untuk memangkas defisit neraca perdagangan Amerika terhadap Indonesia,” terang Sri Mulyani dikutip dari Instagram @smindrawati, Sabtu (26/4/2025).

    Bendahara Negara ini juga menjelaskan upaya Indonesia dalam mengurangi hambatan perdagangan, baik yang terkait tarif maupun non-tarif. Sal dengan melakukan deregulasi dan reformasi administrasi.

    Di sisi lain, pemerintah Indonesia melihat situasi ini sebagai peluang untuk melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor. Oleh karenanya, diskusi dengan berbagai mitra seperti ASEAN Plus Three dan Uni Eropa terus dijalin dengan baik demi menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan.

    “Pemerintah Indonesia melihat situasi ini sebagai peluang untuk melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor. Oleh karenanya, diskusi dengan berbagai mitra seperti ASEAN Plus Three dan Uni Eropa terus dijalin dengan baik demi tujuan bersama – menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan,” ujar Sri Mulyani.

    Sri Mulyani juga menyampaikan optimisme terhadap upaya yang telah dilakukan Indonesia untuk meredam guncangan yang kini terjadi. Selain itu, dia menyatakan akan banyak kesempatan yang terbuka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Di penghujung sesi wawancara, saya menyampaikan optimisme bahwa langkah-langkah yang telah disiapkan tidak hanya mampu meredam guncangan yang terjadi, tetapi juga membuka banyak kesempatan untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tutur Sri Mulyani.

    (ily/hns)

  • Hadapi Tantangan Global, BI Tegaskan Pentingnya Penguatan Peran Organisasi Internasional – Page 3

    Hadapi Tantangan Global, BI Tegaskan Pentingnya Penguatan Peran Organisasi Internasional – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) tekankan pentingnya penguatan peran organisasi internasional dalam menghadapi tantangan global di tengah tantangan global yang semakin tinggi didorong oleh perubahan kebijakan perdagangan.

    Hal ini mengemuka dalam rangkaian Pertemuan Musim Semi International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB), termasuk di dalamnya Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20, yang diselenggarakan pada 22-26 April 2025 di Washington D.C., Amerika Serikat. Gubernur BI, Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, memimpin delegasi Republik Indonesia pada pertemuan tersebut. 

    Pada forum tersebut, mewakili negara kawasan IMFC, Gubernur BI menyuarakan pentingnya tiga hal dalam menghadapi tantangan global. Pertama, menegaskan perlunya peran aktif organisasi internasional, terutama IMF, untuk secara tegas menyuarakan pentingnya kebijakan perdagangan internasional yang terbuka untuk mendorong pertumbuhan.

    “Sebagai lembaga yang mewakili suara kolektif dari 191 negara anggota, IMF memiliki peran strategis dalam menyampaikan sikap yang tegas, terutama dalam merespons tantangan bersama yang dapat mengancam stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan global,” ujar dia seperti dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (26/4/2025).

    Kedua, sebagaimana disuarakan pada Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN ke-12 pada 10 April 2025 di Kuala Lumpur, BI menyampaikan ASEAN berkomitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan rule-based.

    BI menyambut baik guidance IMF dalam mendorong intraregional trade, diversifikasi pasar ekspor, integrasi pasar modal, dan reformasi struktural untuk mendorong permintaan domestik.

    Ketiga, BI menyambut baik upaya IMF dalam meningkatkan surveilans yang didasarkan pada Integrated Policy Framework (IPF), dengan tetap mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing negara.

    BI menyampaikan pengalaman Indonesia dalam menerapkan IPF/bauran kebijakan terbukti bermanfaat dalam mendorong stabilitas dan kinerja ekonomi, serta melindungi dari meningkatnya guncangan kebijakan global yang tidak terduga.

    BI juga menantikan langkah konkret IMF dalam memperkuat jaring pengaman keuangan global, antara lain melalui penguatan kerja sama dengan Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM), serta kemajuan nyata dalam reformasi kuota guna memperkuat kapasitas keuangan IMF sebagai lembaga berbasis kuota.

     

  • Lebaran Betawi 2025 di Monas, Makanan Khas Daerah Dibagikan Gratis Hari Ini – Page 3

    Lebaran Betawi 2025 di Monas, Makanan Khas Daerah Dibagikan Gratis Hari Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Warga Jakarta dan para wisatawan yang berkunjung ke kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, punya kesempatan istimewa hari ini.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membagikan makanan khas Betawi secara gratis dalam rangkaian acara Lebaran Betawi 2025, yang digelar mulai Jumat (25/4/2025) hingga Minggu (27/4/2025).

    “Akan banyak kuliner Betawi, kami berikan secara gratis,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Moch. Miftahulloh Tamary, seperti dikutip dari Antara.

    Dalam acara tahunan yang kian semarak ini, pengunjung tak hanya disuguhkan aneka kuliner khas seperti soto Betawi, kerak telor, dan bir pletok, tetapi juga bisa menyaksikan pawai budaya serta pergelaran seni tradisional yang memperkuat identitas lokal.

    Lebaran Betawi 2025 digelar sebagai bagian dari perayaan menuju 500 tahun atau lima abad Kota Jakarta. Miftahulloh menyebutkan, acara ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga momentum mempererat kearifan lokal serta mengenalkan kekayaan budaya Betawi kepada publik.

    “Menuju 500 tahun Jakarta dan juga kota global, kami tidak hanya mengundang masyarakat Jakarta saja, tetapi juga kedutaan-kedutaan ASEAN untuk ikut hadir dan berkontribusi,” jelasnya.

  • Airlangga Akui Google, Boeing hingga Microsoft Dukung Indonesia Dapat Keadilan Negosiasi Tarif Trump – Halaman all

    Airlangga Akui Google, Boeing hingga Microsoft Dukung Indonesia Dapat Keadilan Negosiasi Tarif Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku, sejumlah perusahaan besar asal Amerika Serikat (AS) meliputi Google, Boeing hingga Microsoft mendukung Indonesia untuk mendapat keadilan dalam negosiasi tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump.

    Hal tersebut dalam rangka upaya negosiasi pemerintah Indonesia, melakukan komunikasi dan masukan dari para pengusaha, asosiasi bisnis.

    “Komunikasi, dan masukan dari para pengusaha, asosiasi bisnis, antara lain dari Semiconductor Industry Association, US ASEAN Business, US IBC, USIDO,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers secara virtual, dikutip Sabtu (26/4/2025).

    “Dari korporasi antara lain Amazon, Boeing, Microsoft, Google, terutama seluruhnya dalam rangka pemuatan kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat dan seluruh stakeholder tersebut mendukung upaya Indonesia untuk mendapatkan keadilan,” imbuhnya menegaskan.

    Selain itu, Airlangga memaparkan perkembangan negosiasi pemerintah Indonesia terkait tarif resiprokal AS. Menurutnya, negosiasi yang dilakukan telah mendapat apresiasi baik dari pihak pemerintah AS, asosiasi, dunia usaha maupun stakholder di AS.

    “Dalam kebijakan ini, kami sudah bertemu dengan Ambassador Grier dari USTR, Secretary Commerce Howard Ludnick, dan tadi sore dengan Secretary of Treasury Scott Besson, bersama dengan Menteri Keuangan, dan juga tadi pagi ketemu dengan Director of National Economic Council Kevin Hassett di West Wing,” tutur Airlangga.

    “Dalam proses perundingan dan negosiasi, Indonesia berupaya mengedepankan kepentingan nasional dengan tetap mendorong penguatan hubungan bilateral dengan AS. Upaya pendekatan Indonesia telah diterima dan diapresiasi dengan sangat baik oleh USTR, Commerce, maupun Treasury,” sambungnya.

    Airlangga juga menjelaskan bahwa tawaran dalam negosiasi Indonesia kepada AS ini untuk mewujudkan kerjasama perdagangan yang adil, fair, dan sepenuhnya mengacu kepada kepentingan nasional.

    Dia bilang, setidaknya ada lima manfaat dalam tawaran tersebut, pertama, memenuhi kebutuhan dan menjaga ketahanan energi nasional. Kedua, memperjuangkan akses pasar Indonesia ke Amerika Serikat, khususnya dengan kebijakan tarif yang kompetitif bagi produk ekspor Indonesia.

    “Yang ketiga, diregulasi untuk meningkatkan kemudahan berusaha, perdagangan, dan investasi yang akan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, memperoleh nilai tambah dengan kerjasama supply chain atau rantai pasok industri strategis dan critical mineral,” ujar Airlangga.

    “Kelima, akses ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang, antara lain kesehatan, pertanian, renewable energy,” jelasnya.

    Sebelumnya, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah mengapresiasi proposal dari Indonesia mengenai negosiasi tarif perdagangan.

    Menurutnya, pemerintah Amerika Serikat sepakat untuk menindaklanjuti ke pembahasan teknis menyoal proposal negosiasi tersebut.

    “Secara keseluruhan, Pemerintah Amerika Serikat mengapresiasi strategi dan pendekatan serta proposal yang diusulkan oleh Indonesia, dan kedua pihak menyetujui proses yang lebih intensif di tingkat teknis,” kata Airlangga.

    Airlangga menyatakan, secara teknis sudah dipersiapkan lima sektor khusus untuk sejenis working group. Hal ini dilakukan untuk mempercepat dalam pembahasan.

    Selain itu, Indonesia juga telah menandatangani non disclosure agreement (perjanjian kerahasiaan) dengan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR). Artinya Indonesia sudah masuk dalam fase negosiasi.

    “Indonesia adalah salah satu dari 20 negara yang sudah memulai proses negosiasi awal,” jelas Airlangga.

    Adapun sebagai tindak lanjut, pemerintah Indonesia akan melakukan pendekatan dan konsultasi internal dengan para pemangku kepentingan di dalam negeri. Serta akan berkomunikasi dengan pihak Amerika untuk melanjutkan proses negosiasi di tingkat teknis.

    Sebelumnya, sudah seminggu lebih utusan Presiden Prabowo Subianto bergerilya di Amerika Serikat (AS) untuk melakukan negosiasi tarif resiprokal yang diputuskan Presiden AS Donald Trump.

    Indonesia menjadi salah satu korban tarif dagang yang diumumkan Trump pada 2 April 2025. Besaran yang ditetapkan untuk Indonesia adalah 32 persen.

    Tim delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Koordinator Airlangga Hartarto memulai aksinya pada 16 April 2025. Ia didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu.

    Airlangga Cs sudah langsung memulai negosiasi awal melalui pertemuan dengan pejabat AS yang khusus diperintahkan Trump mengurusi masalah tarif. 

  • Amy Khor: Dunia Berubah karena Iklim dan Geopolitik, ASEAN Harus Kompak – Halaman all

    Amy Khor: Dunia Berubah karena Iklim dan Geopolitik, ASEAN Harus Kompak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA – Senior Minister of State, Ministry of Transport and Ministry of Sustainability and the Environment, Singapura, Amy Khor, mengatakan perubahan iklim dan ketidakpastian geopolitik, mengubah cara dunia beropasi khususnya perdagangan.

    “ASEAN sebagai blok regional, harus bekerja lebih erat dan mempercepat kerjasama,” kata dia dalam keterangannya pada Sabtu (26/4/2025).

    Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan delegasi parlemen Indonesia termasuk Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) pada Kamis (24/4/2025). Rombongan diterima Amy Khor didampingi Jeanell Kiew – Senior Executive – International Polciy Division.

    Pada acara ini Ibas hadir bersama delegasi, beberapa anggota DPR/MPR/DPD RI, di antaranya ⁠Andreas Hugo Pareira,  Mulyadi, Anton Sukartono Suratto, Abdul Bakri Haji Musa, dan Jialyka Maharani.

    Amy Khor menyambut baik apa yang disampaikan delegasi Indonesia dan menyetujui adanya berbagai tantangan global serta menyampaikan bagaimana komitmen Singapura dalam menghadapi berbagi isu tersebut, terutama lingkungan dan energi hijau.

    “Kami melihat banyak peluang kerjasama di berbagai sektor, untuk kami tentunya lingkungan. Di kementerian kami sendiri, mengelola dan mengurus pengelolaan air, sampah, serta ketahanan iklim. Penggerak, salah satunya rencana hijau Singapura yang merupakan rencana seluruh pemerintah untuk mengatasi perubahan iklim, mengurangi konsumsi, dan melakukan daur ulang,” ujarnya.

    Sementara itu, Ibas mengatakan pertemuan ini terjadi di tengah tantangan global yang signifikan, dunia yang semakin dibentuk oleh kekuatan geopolitik, geoekonomi, dan realitas perubahan iklim yang tak terbantahkan.

    Dia menyoroti bahwa kondisi ini menyebabkan adanya kenaikan permintaan dan konsumsi masyarakat, mulai dari air, makanan, energi, hingga produksi sampah.

    “Persinggungan kekuatan-kekuatan ini sedang membentuk kembali masa depan kita. Kita pun menyaksikan meningkatnya permintaan lebih banyak makanan, air, energi, dan akhirnya lebih banyak sampah atau limbah yang harus dikelola. Hal ini tidak hanya membutuhkan inovasi tapi juga investasi dan kolaborasi,” tambahnya.

  • Anindya ajak asosiasi perkuat usaha logistik hadapi tarif Trump

    Anindya ajak asosiasi perkuat usaha logistik hadapi tarif Trump

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie memberi sambutan dalam Halal Bihalal dan Forum Group Discussion yang diselenggarakan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) di Menara Kadin Jakarta, Jumat (25/4/2025). ANTARA/Harianto

    Anindya ajak asosiasi perkuat usaha logistik hadapi tarif Trump
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 26 April 2025 – 07:19 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengajak asosiasi seperti Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) memperkuat ekosistem usaha logistik nasional dalam menghadapi tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    “ALFI ini kan bagian yang tidak terpisahkan dari supply chain,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie dalam Halal Bihalal dan forum group discussion yang diselenggarakan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) di Menara Kadin Jakarta, Jumat.

    Menurutnya, ALFI memiliki peran penting dan menyatu dalam rantai pasok (supply chain), yaitu sistem terkoordinasi yang mengatur alur barang, informasi, dan jasa dari produsen hingga konsumen akhir. Ia menekankan pentingnya dukungan terhadap industri yang tengah bertransisi, agar mampu melakukan peningkatan skil, memperkuat daya tahan, dan tetap tumbuh dalam skenario transisi ekonomi satu setengah tahun ke depan.

    Menurutnya, forum tersebut menjadi sangat penting untuk menganalisis rantai pasok nasional yang terganggu dan mencari celah menjadikan Indonesia pemenang di tengah kompetisi ketat kawasan ASEAN.

    “ALFI ini kan benar-benar bisa mendapatkan data yang lengkap dan karena bagian yang tidak terpisahkan dari supply chain Indonesia, justru kita bisa analisa bagaimana kita di Trump 2.0 ini menjadi pemenang,” ujar dia.

    Anindya menyebut ketertarikan AS terhadap produk seperti kapas, gandum, dan migas menunjukkan peluang besar bagi Indonesia melalui penurunan tarif hingga nol persen bagi produk garmen. Ia juga menggarisbawahi perlunya mampu menjemput bola ekspor, menghindari dominasi negara tetangga seperti Vietnam, dan memaksimalkan potensi lokal seperti daun kelor serta perikanan langsung dari Nusa Tenggara Timur.

    Contoh relokasi ekspor lobster tanpa transit ke Vietnam dinilainya sebagai strategi konkret memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global sekaligus menarik investasi sektor pengemasan langsung dari AS. Anindya juga menyatakan Kadin mendukung strategi relokasi impor migas sebesar 49 miliar dolar AS sebagai langkah menyeimbangkan surplus 18 miliar dolar AS dan membuka jalan diplomasi dagang yang lebih setara.

    Ia menegaskan bahwa Indonesia mampu menjadi pemenang, menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja lewat ekspor dan rantai pasok yang tangguh dan adaptif.

    “Saya yakin kita Indonesia bisa jadi pemenang, banyak sekali kita bisa lakukan, pertumbuhan 5 persen bagus, tapi kalau bisa bertahap kita mencapai 8 persen, kita bisa menciptakan lapangan kerja lebih banyak,” kata Anindya.

    Sumber : Antara

  • BPOM Percepat Izin Edar Obat, dari 120 Hari Jadi 90 Hari – Halaman all

    BPOM Percepat Izin Edar Obat, dari 120 Hari Jadi 90 Hari – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) mempercepat proses registrasi obat hingga mendapatkan izin edar. 

    Upaya ini dilakukan dengan bekerja sama melalui mekanisme joint assessment bersama organisasi atau regulator negara lain.

    Seperti ASEAN melalui ASEAN Joint Assessment (AJA), WHO, dan The European Medicines Agency (EMA).

    Mekanisme dilakukan melalui skema reliance bilateral dan regional, diharapkan dapat memfasilitasi pengambilan keputusan regulatori dengan lebih cepat.

    Namun tetap mengedepankan aspek keamanan, efikasi, dan mutu produk yang memenuhi standar internasional.

    “Melalui skema reliance, BPOM mampu memangkas waktu evaluasi registrasi obat dari 120 hari kerja menjadi hanya 90 hari kerja,” kata Kepala BPOM Taruna Ikrar pada keterangannya, Jumat (25/4/2025). 

    Menurut Taruna Ikrar, salah satu langkah besar menerapkan sistem reliance yang merujuk pada hasil evaluasi dari negara-negara dengan sistem pengawasan tepercaya. 

    “Mekanisme ini telah terbukti menyederhanakan proses evaluasi pra-pasar, mengurangi birokrasi, serta mempercepat waktu dan mengefisiensikan sumber daya,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Taruna Ikrar menegaskan pentingnya percepatan akses terhadap obat-obatan guna mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya di kawasan Asia dan Indonesia.

    Taruna Ikrar kemudian mencontohkan beberapa produk obat dan vaksin yang telah memperoleh izin edar BPOM melalui skema reliance dari metode joint assessment dengan dukungan dari WHO, EMA, dan ASEAN. 

    Beberapa di antaranya, yaitu Vaksin Dengvaxia, Qdenga (vaksin dengue), Perjeta (untuk kanker payudara), serta obat malaria dan autoimun.

    Dengan terobosan sistem reliance tersebut, Indonesia melalui BPOM mempercepat akses terhadap obat-obatan.

    Termasuk obat-obat inovatif yang baru dikembangkan dan dibutuhkan sebagai alternatif terapi bagi masyarakat Indonesia, seperti advanced therapy medicinal products/ATMP. 

    “Kami berupaya terus percepat akses terhadap obat-obatan inovatif dan memperkuat kapasitas nasional untuk mengatasi tantangan kesehatan masyarakat,” pungkasnya. 

  • Indef Minta Pemerintah Tiru Cara Malaysia Hadapi Ancaman Tarif Trump

    Indef Minta Pemerintah Tiru Cara Malaysia Hadapi Ancaman Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance alias Indef meminta pemerintah meniru cara Malaysia menghadapi ancaman tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

    Kepala Center for Sharia Economic Development Indef Nur Hidayat menjelaskan setidaknya ada lima langkah strategis yang dilakukan Malaysia. Pertama, diversifikasi pasar.

    “Malaysia memperluas ekspor ke Asia Timur, Timur Tengah, Afrika serta memperkuat hubungan dagang dengan China, India dan Asean,” ungkap Nur dalam diskusi publik Indef secara daring, Jumat (25/4/2025).

    Kedua, Malaysia memanfaatkan berbagai kemudahan yang diberikan oleh negara lain untuk mengakses pasar baru dengan tarif lebih rendah melalui aliansi perdagangan regional seperti RCEP dan CPTPP.

    Ketiga, fokus ke ekspor produk dengan nilai tambah seperti bioteknologi dan halal pharma. Keempat, mendorong transformasi digital UMKM dengan dukungan Malaysian Digital Economic Cooperation.

    Kelima, menawarkan insentif untuk relokasi industri ke Malaysia dari rantai pasok global.

    “Kita bisa mungkin belajar ya dari negara tetangga dalam merespon ini [ancaman tarif Trump] ya,” jelas Nur.

    Profesor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta ini pun menegaskan pemerintah Indonesia perlu berkaca dari upaya Malaysia melakukan diversifikasi terutama pasar dan produk halal.

    Dia mencatat sekitar 80% ekspor halal Indonesia masih terfokus pada makanan dan minuman dengan tujuan utama hanya beberapa negara seperti Jepang.

    Padahal, sambungnya, negara-negara organisasi kerjasama Islam (OKI) khususnya di Afrika dan Timur Tengah menunjukkan pertumbuhan permintaan produk halal yang pesat. Nur melihat pemerintah belum menggarap potensi tersebut secara maksimal.

    “Sehingga ada beberapa rekomendasi strategis yaitu pengembangan roadmap ekspor halal non-food and beverage yang berfokus pada sektor fashion, kosmetik dan bioteknologi. Kemudian juga memanfaatkan jaringan diaspora Indonesia di Timur Tengah dan Afrika sebagai duta dagang informal,” ujar Nur.