Xcloud.id

Organisasi: ASEAN

  • Komdigi Libatkan UNICEF Lindungi Anak dari Bahaya Internet

    Komdigi Libatkan UNICEF Lindungi Anak dari Bahaya Internet

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggandeng United Nations International Children’s Emergency Fund alias UNICEF dalam penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan implementasi PP tersebut adalah fondasi utama Indonesia untuk menghadapi tantangan arus digital yang mengancam anak-anak.

    “Ini adalah janji negara untuk hadir di sisi anak-anak, melindungi mereka saat berpetualang di dunia maya,” kata Meutya dalam keterangan resmi seperti dikutip Bisnis, Selasa (29/4/2025).

    Perlu diketahui, beleid yang disebut dengan PP TUNAS itu mengatur verifikasi usia pengguna, perlindungan data pribadi anak, hingga, edukasi digital bagi orang tua dan anak.

    Lebih jauh, Kemkomdigi juga sedang menyiapkan program luring bertajuk ‘Kota Ramah Anak’. Program ini menyediakan lebih banyak ruang kreatif, inovatif, dan aman untuk anak-anak di dunia nyata.

    Sementara itu, Perwakilan UNICEF Maniza Zaman menyebut langkah Indonesia berani dan visioner. Dia menilai Indonesia berpotensi menjadi role model global dalam pelindungan anak di era digital.

    “Indonesia bukan hanya pemimpin di ASEAN, tapi juga punya kekuatan menginspirasi dunia. Ini adalah langkah penting yang patut dicontoh banyak negara,” kata Maniza.

    UNICEF, lanjut Maniza, siap terus mendukung Indonesia, termasuk memperkuat peran pemerintah daerah agar perlindungan anak menjadi gerakan nasional.

    Pertemuan ini menjadi bukti nyata semangat Indonesia untuk mewujudkan ekosistem digital yang melindungi, memberdayakan, dan menginspirasi anak-anak di seluruh negeri.

  • DPR: Kematian di Kamboja pengingat akan perlindungan pekerja migran

    DPR: Kematian di Kamboja pengingat akan perlindungan pekerja migran

    Indonesia harus mendorong peran dari TFAMW sebagai respons kolektif kawasan terhadap kejahatan lintas negara.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani menilai lonjakan angka kasus kematian pekerja migran Indonesia (PMI) di Kamboja akibat praktik penipuan daring (online scam) harus menjadi pengingat bagi Pemerintah untuk memaksimalkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

    “Fenomena ini harus menjadi warning bagi Pemerintah untuk memaksimalkan perlindungan bagi para PMI kita, yang kita tahu tidak sedikit dari mereka datang ke Kamboja akibat aksi-aksi penipuan,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, Pemerintah dan masyarakat tidak bisa menutup mata akan maraknya modus kejahatan terhadap pekerja migran Indonesia akhir-akhir ini sebab korban bukan hanya dirugikan secara ekonomi, melainkan juga secara fisik dan nyawa.

    Puan juga mengungkapkan bahwa kasus-kasus penipuan online yang berujung pada kematian itu menjadi peringatan keras bagi Pemerintah untuk memastikan agar anak bangsa tidak mudah tergiur pada janji manis pekerjaan di luar negeri tanpa adanya kejelasan.

    Apalagi, kata dia, jika tawaran-tawaran pekerjaan tersebut tanpa melibatkan badan yang resmi atau pemberangkatan melalui jalur nonprosedural.

    “Maka, tugas Pemerintah di sini adalah untuk bagaimana meningkatkan literasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahayanya berangkat kerja ke luar negeri secara ilegal,” ujarnya.

    Ia lantas menyebut sejumlah langkah perlindungan yang dapat diberikan negara kepada PMI, antara lain, dengan menggencarkan upaya pencegahan, termasuk memaksimalkan penanganan pada kasus-kasus PMI yang menjadi korban penipuan di Kamboja.

    “Kita dapat memanfaatkan teknologi dalam mencegah dan melawan kejahatan-kejahatan seperti ini. Bagaimana sosialisasi dan kampanye juga makin dimasifkan lewat berbagai sarana media,” tuturnya.

    Lebih jauh Puan mengemukakan bahwa persoalan penipuan daring yang berujung kematian di Kamboja itu bukan lagi merupakan isu domestik, melainkan sudah masuk sebagai darurat kawasan.

    Untuk itu, dia menekankan pentingnya Indonesia mendorong secara aktif ASEAN Task Force on Migrant Workers (TFAMW) guna memperkuat perlindungan hak-hak pekerja migran di kawasan.

    “Indonesia harus mendorong peran dari TFAMW sebagai respons kolektif kawasan terhadap kejahatan lintas negara, terutama yang berbasis digital seperti sindikat online scam,” katanya.

    Menurut Puan, kasus tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama kawasan dalam melindungi pekerja migran dari kejahatan lintas negara yang makin canggih.

    Termasuk, sambung dia, Indonesia perlu mendorong perluasan mandat gugus tugas TFAMW, terutama dalam hal perlindungan pekerja migran dari eksploitasi digital, serta memperkuat koordinasi antarnegara dan penanganan korban.

    “Indonesia harus menekankan pentingnya ASEAN membentuk protokol bersama untuk perlindungan darurat bagi korban eksploitasi, serta mewajibkan pendataan pekerja migran secara transparan dan terintegrasi antarnegara,” ucapnya.

    Wakil rakyat ini mendorong pula Pemerintah untuk menggalakkan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penipuan daring sebab tak sedikit WNI yang berangkat ke Kamboja dan wilayah sekitarnya sebagai korban penipuan daring yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji menggiurkan.

    Terakhir, dia memastikan bahwa DPR RI akan terus mengawal dan menjadi bagian dari solusi dalam meminimalisasi tragedi yang menimpa WNI di luar negeri.

    “DPR bersama Pemerintah akan berkolaborasi dengan aparat dan mitra internasional guna memperkuat sistem perlindungan hukum bagi pekerja migran, termasuk mereka yang berangkat melalui jalur nonprosedural,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa kementeriannya terus memasifkan strategi untuk mencegah calon pekerja migran Indonesia (CPMI) nonprosedural berangkat bekerja ke Kamboja, Myanmar, dan Laos.

    Upaya itu dilakukan karena makin banyak CPMI ilegal yang berangkat ke tiga negara tersebut, terutama Myanmar, yang meningkat 27 kali lipat pada tahun 2025 dari data pada tahun 2024.

    “Terjadi lonjakan besar dari Myanmar, 26 orang pada tahun 2024, menjadi 698 orang pada tahun 2025. Peningkatan hampir 27 kali lipat,” kata Menteri Karding dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) dengan Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • AirAsia Indonesia Raup Rp1,99 Triliun di Awal 2025, Rute Internasional Jadi Kunci Sukses

    AirAsia Indonesia Raup Rp1,99 Triliun di Awal 2025, Rute Internasional Jadi Kunci Sukses

    Jakarta: PT AirAsia Indonesia Tbk (AAID/CMPP) mengawali tahun 2025 dengan mencatatkan pendapatan sebesar Rp1,99 triliun pada kuartal I, meningkat 14,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 
     
    Pertumbuhan ini mencerminkan permintaan yang kuat serta keberhasilan strategi perusahaan dalam memperluas fokus ke pasar internasional, sekaligus menunjukkan kinerja yang solid di tengah tantangan makro-ekonomi dan fluktuasi nilai tukar mata uang asing.?
    Ekspansi rute internasional 
    Direktur Utama PT AirAsia Indonesia Tbk, Veranita Yosephine, menyatakan pada awal tahun 2025, Indonesia AirAsia meluncurkan rute internasional terbaru, yakni Bali-Darwin, yang menjadi rute ketiga dalam menghubungkan Indonesia dan Australia, setelah sebelumnya meresmikan penerbangan Bali-Perth dan Bali-Cairns. 
     
    “Kehadiran rute-rute ke Australia ini diharapkan tidak hanya mempererat hubungan bilateral antara kedua negara, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi di masing-masing destinasi,” ujar Veranita dalam keterangan tertulis, Selasa, 29 April 2025.
     

    Veranita juga mengungkapkan bahwa upaya ekspansi pasar internasional ini akan terus dilanjutkan, mengingat kekuatan Indonesia AirAsia dalam segmen tersebut berkat jaringan regional yang dimiliki. 

    Pada Kuartal II tahun 2025, Indonesia AirAsia dijadwalkan meluncurkan rute internasional keempatnya ke Australia, yakni Bali-Adelaide. 
     
    Penambahan ini menegaskan komitmen Indonesia AirAsia dalam memperluas jaringan penerbangan internasional, tidak hanya di kawasan ASEAN dan Asia, tetapi juga ke wilayah strategis seperti Australia, sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat konektivitas dan menghadirkan layanan penerbangan yang terjangkau bagi lebih banyak masyarakat.?

    Kinerja operasional yang solid
    Dengan armada berjumlah 30 pesawat, Indonesia AirAsia mencatat kapasitas sebesar 1,85 juta kursi dan berhasil mengangkut 1,53 juta penumpang selama kuartal I-2025. 
     
    Tingkat keterisian penumpang (load factor) mencapai 83 persen, sementara pendapatan per kilometer kursi tersedia (RASK) mengalami kenaikan sebesar 6,4 persen dibandingkan kuartal I-2024.?
     
    Sebagian besar pendapatan berasal dari penjualan tiket kursi pesawat sebesar Rp1,65 triliun, dengan pendapatan tambahan dari layanan lainnya, termasuk biaya bagasi dan pelayanan penerbangan, mencapai Rp339 miliar.?
    Strategi efisiensi di tengah tantangan ekonomi
    Meskipun mencatat kerugian sebesar Rp710 miliar pada kuartal I-2025, angka ini membaik sebesar 8,5 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. 
     
    Apabila tidak memperhitungkan rugi selisih kurs, kinerja operasional perusahaan berhasil memperbaiki kerugian yang signifikan hingga 17,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.?
     
    Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS sebesar 4,1 persen turut memberikan tekanan terhadap kinerja keuangan. 
     
    “Untuk mengantisipasi tekanan nilai tukar, kami memperkuat efisiensi biaya dan operasional melalui pengelolaan biaya yang lebih optimal, ujar Veranita.?
    Fokus pada pertumbuhan berkelanjutan
    Dalam upaya menjaga keberlanjutan bisnis, Indonesia AirAsia akan terus menjalankan berbagai inisiatif strategis dan efisien, termasuk pengendalian biaya operasional, optimalisasi jaringan rute, dan sinergi dengan Grup AirAsia dalam proses negosiasi dan penyelarasan kewajiban keuangan.?
     
    Veranita menambahkan bahwa penataan ulang di tingkat Grup memberikan Indonesia AirAsia dasar yang lebih kuat untuk berkembang secara strategis. 
     
    “Dengan Bali sebagai hub utama, kami berada dalam posisi yang sangat baik untuk menghubungkan kawasan Asia Tenggara dengan kawasan Asia-Pasifik yang lebih luas, termasuk Australia, sambil tetap memberikan nilai lebih dan kenyamanan bagi penumpang kami. Indonesia AirAsia, khususnya, akan mendapatkan keuntungan dari akses yang lebih baik ke pasar-pasar baru dan efisiensi operasional yang lebih tinggi, memperkuat perannya sebagai penghubung utama untuk perjalanan domestik dan internasional,” jelas Veranita.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Gigin Praginanto Soroti Bisnis China Kini Megap-Megap, Siapa Tumbang Duluan?

    Gigin Praginanto Soroti Bisnis China Kini Megap-Megap, Siapa Tumbang Duluan?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Bisnis China yang berada di negara tetangga RI, Vietnam, kini mulai megap-megap.

    Merespon hal ini, Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto memberikan respon terkait bisnis China yang ada di Vietnam memasuki masa sulit.

    Setidaknya ini terlihat dari apa yang dilalui Huochacha New Energy Group.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Gigin menyebut saat ini semua pihak berada dalam fase megap-megap dan saat ini sisa menunggu siapa yang bakal tumbang duluan.

    “Semua pihak megap -megap, tinggal yang mana tumbang duluan,” tulisnya dikutip Selasa (29/4/2025).

    Sebelumnya, bisnis China yang megap-megap Ini terjadi di tengah ancaman perang dagang di periode ke-2 Trump ke Vietnam.

    Negara yang beberapa tahun belakangan ini menjadi primadona manufaktur ASEAN itu tengah melihat apakah tarif 46% yang diumumkan Trump bulan ini benar-benar akan terjadi atau malah dikurangi bahkan dibatalkan.

    Perusahaan itu sebenarnya sedang berjuang untuk mencapai pertumbuhan cepat. Namun proyek pabrik tersebut kini terhenti.

    “Beberapa pabrik yang kami terima pesanannya hampir siap beroperasi, tetapi sejak berita tarif, kami mendapat pemberitahuan bahwa proyek dan pembelian forklift kami ditunda,” kata manajernya Zhang Chundong, dikutip AFP.

    “Kami seharusnya berada dalam tahap pertumbuhan yang cepat… (tetapi) karena tarif, kami tidak,” tegasnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Kesiapan Indonesia membangun Tax Administration 3.0

    Kesiapan Indonesia membangun Tax Administration 3.0

    Pegawai melayani wajib pajak yang akan melakukan pembuatan e-Faktur di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumatera Utara I, Medan, Sumut, Senin (17/2/2025). ANTARA FOTO/Yudi Manar/tom.

    Kesiapan Indonesia membangun Tax Administration 3.0
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 28 April 2025 – 17:23 WIB

    Elshinta.com – Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, banyak negara yang mulai menerapkan sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang dikenal dengan istilah Tax Administration 3.0.

    Dalam konteks Indonesia, upaya untuk mewujudkan sistem ini memerlukan kesiapan yang matang dari berbagai sektor, mulai dari kebijakan pemerintah hingga infrastruktur teknologi. Pada era digital ini, sistem administrasi perpajakan dunia mengalami perubahan signifikan. Negara-negara berkembang dan maju berlomba-lomba mengimplementasikan sistem perpajakan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak.

    Di dunia internasional, konsep Tax Administration 3.0 berkembang untuk menggambarkan sistem administrasi pajak yang lebih canggih, yang mengintegrasikan teknologi informasi, otomatisasi, dan analitik untuk memudahkan pengumpulan pajak. Tax Administration 3.0 adalah sistem administrasi pajak yang mengandalkan penggunaan teknologi tinggi seperti sistem informasi berbasis cloud, otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), dan analitik data untuk memproses informasi perpajakan secara lebih efisien dan transparan.

    Berbeda dengan sistem sebelumnya, Tax Administration 3.0 mengintegrasikan berbagai platform untuk memberikan layanan perpajakan yang lebih cepat, mudah diakses, dan bebas dari manipulasi data. Beberapa fitur utama dari Tax Administration 3.0 adalah, pertama, adanya otomatisasi dan digitalisasi yaitu proses administrasi pajak, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran pajak, dilakukan secara otomatis melalui sistem berbasis teknologi.

    Kedua pemanfaatan data besar (big data) yang di dalamnya termasuk pengelolaan dan penggunaan data besar untuk memantau perilaku wajib pajak dan menganalisis kepatuhan pajak secara lebih efektif. Ketiga, seiring semakin berkembangnya teknologi Artificial Intellegence (AI) saat ini, maka pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI juga dioptimalkan guna memproses informasi dan mengidentifikasi adanya potensi pelanggaran pajak secara lebih cepat.

    Pengalaman negara lain

    Beberapa negara di dunia telah berhasil mengimplementasikan sistem administrasi perpajakan digital dengan menggunakan teknologi canggih. Berikut adalah contoh dari beberapa negara yang dapat menjadi referensi dalam membangun Tax Administration 3.0 di Indonesia.

    Dari benua Eropa, Estonia sering disebut sebagai negara yang paling maju dalam hal e-government dan administrasi pajak berbasis digital. Negara ini telah menerapkan sistem e-tax yang memungkinkan warga negara untuk melaporkan dan membayar pajak secara online.

    Selain itu, Estonia menggunakan sistem identifikasi digital untuk memastikan keamanan dan transparansi proses perpajakan. Menurut laporan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), lebih dari 90 persen wajib pajak di Estonia mengakses layanan pajak secara elektronik, dan lebih dari 90 persen pengembalian pajak diproses otomatis, sehingga penggunaan sistem identifikasi digital dan platform pajak yang terintegrasi tersebut mempermudah akses bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

    Berikutnya adalah negara tetangga di ASEAN yakni Singapura yang telah dikenal dengan sistem administrasi pajak yang sangat efisien dan berbasis teknologi tinggi. Otoritas Pajak Singapura (IRAS) telah mengembangkan platform myTax Portal yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara online. Penggunaan teknologi dalam administrasi pajak di Singapura meningkatkan tingkat kepatuhan pajak sebesar 95 persen, yang mencerminkan keefektifan sistem digital dalam memperbaiki pengumpulan pajak.

    Selanjutnya Belanda juga menjadi contoh sukses dalam implementasi administrasi pajak digital. Negara ini memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi pengumpulan pajak dan mengurangi potensi kesalahan manusia. Di Belanda, lebih dari 99 persen pengembalian pajak diproses secara otomatis, dan sistem ini membantu mengurangi biaya administrasi pajak secara signifikan dan hal itu menjadi langkah inovatif untuk mengurangi biaya operasional administrasi pajak dan meningkatkan efisiensi.

    Contoh terakhir adalah Australia yang telah mengembangkan Australian Taxation Office (ATO) yang mengintegrasikan berbagai sistem digital untuk memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak. Sistem ini juga memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan audit secara otomatis berdasarkan data yang masuk. ATO menggunakan sistem analitik untuk memantau dan meningkatkan kepatuhan pajak secara real-time, yang berkontribusi pada peningkatan efisiensi pengumpulan pajak di Australia, serta pemanfaatan teknologi analitik untuk mendeteksi potensi pelanggaran pajak secara dini.

    Kesiapan Indonesia

    Kesiapan Indonesia dalam membangun Tax Administration 3.0 bergantung pada beberapa faktor, seperti infrastruktur teknologi, kebijakan pemerintah, dan kesiapan sumber daya manusia. Saat ini Indonesia telah memulai berbagai upaya digitalisasi administrasi pajak, masih ada tantangan yang perlu diatasi antara lain dalam hal infrastruktur teknologi, kebijakan pemerintah dan pengembangan sumber daya manusia.

    Dalam hal infrastruktur teknologi, meskipun terdapat kemajuan dalam pengembangan sistem informasi perpajakan, masih ada kesenjangan dalam akses teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, kualitas infrastruktur jaringan internet di beberapa daerah masih terbatas, yang dapat menghambat implementasi sistem perpajakan berbasis teknologi.

    Terkait kebijakan, ada hal yang perlu diperhatikan walaupun Pemerintah Indonesia telah membuat langkah positif dengan memperkenalkan kebijakan perpajakan yang mendukung digitalisasi, seperti peluncuran e-Filing dan e-Billing. Masih diperlukan peraturan yang lebih terperinci dan dukungan yang lebih kuat untuk mendorong adopsi teknologi ini secara lebih luas.

    Pengembangan SDM khususnya dalam hal keterampilan teknologi juga menjadi tantangan yang besar untuk di antisipasi risikonya. Hal ini dikarenakan penggunaan sistem berbasis teknologi memerlukan keahlian khusus, baik di pihak otoritas pajak maupun di kalangan wajib pajak itu sendiri.

     

    Rekomendasi untuk Indonesia

    Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, ada beberapa rekomendasi yang dapat membantu Indonesia dalam membangun Tax Administration 3.0. Peningkatan infrastruktur teknologi, dimana Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur teknologi, termasuk akses internet dan sistem server yang lebih baik, terutama di daerah-daerah terpencil.

    Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, yaitu dalam hal ini menyediakan pelatihan intensif bagi pegawai pajak dan wajib pajak untuk memahami sistem digital yang baru. Peraturan yang mendukung digitalisasi pajak berupa Percepatan dalam pembaruan kebijakan dan regulasi perpajakan yang memungkinkan adopsi teknologi dengan lebih cepat dan tanpa hambatan.

    Kolaborasi dengan sektor swasta, dalam bentuk kolaborasi dan bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan platform pajak yang lebih efisien dan user-friendly. Peningkatan keamanan data, yang meliputi kesiapan untuk mengembangkan sistem yang aman untuk melindungi data pribadi wajib pajak dan mencegah potensi kebocoran data.

    Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun Tax Administration 3.0 dengan memanfaatkan teknologi canggih, namun terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti infrastruktur teknologi, kebijakan, dan pengembangan sumber daya manusia. Mengambil pelajaran dari negara-negara yang telah sukses dalam implementasi sistem ini, Indonesia dapat meningkatkan kesiapan untuk membangun sistem administrasi perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan berbasis teknologi.

    Sumber : Antara

  • Perbandingan Rasio Utang Pemerintah RI Vs Asean, Indonesia Posisi Kelima Terendah

    Perbandingan Rasio Utang Pemerintah RI Vs Asean, Indonesia Posisi Kelima Terendah

    Bisnis.com, JAKARTA — Rasio utang pemerintahan Prabowo Subianto terhadap produk domestik bruto/PDB tercatat sebesar 39,7% per Januari 2025 dan diprediksi IMF mencapai 40,1% pada akhir tahun nanti. 

    Sejumlah lembaga internasional menyampaikan bahwa posisi utang yang saat ini berjumlah Rp8.909,14 triliun tersebut tergolong rendah. 

    Sementara mengacu ketentuan Undang-Undang (UU) No.1/2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah ditetapkan maksimal 60% dari PDB.

    Sejumlah ekonom mengingatkan, meski gap antara realisasi dan batas aman masih ada sekitar 20%, namun kekhawatiran tetap mengintai. Utamanya soal kemampuan bayar pemerintah, mengingat rasio penerimaan pajak tak bergerak naik. 

    Membandingkan rasio utang pemerintah Indonesia dengan negara satu kawasan Asean, benar adanya utang tersebut tercatat cukup rendah. 

    Dalam laporan World Bank Macro Poverty Outlook (MPO) for East Asia and Pacific edisi April 2025, rasio utang Indonesia lebih rendah dari negara tetangga Malaysia yang mencapai 64,6% pada 2024 maupun proyeksi 2025 yang mencapai 65%. 

    Vietnam, Kamboja, Timor Leste, dan Brunie Darussalam tercatat memiliki rasio utang yang lebih rendah dari Indonesia. 

    Masing-masing sebesar 37,5%, 27%, 14,3%, dan 2,29% pada 2024. Lalu, masing-masing sebesar 36,9%, 27,8%, 15,1%, dan 2,2% untuk proyeksi 2025. 

    Rasio utang tertinggi tercatat diduduki Singapura yang mencapai 174,3% dari PDB (2024) atau senilai SGD1,29 triliun. Tertinggi kedua ditempati Laos dengan rasio utang mencapai 112,2% terhadap PDB. 

    Secara umum meski terpantau lebih rendah, Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengingatkan hal utama yang menjadi kekhawatiran adalah kemampuan bayar pemerintah yang ditunjukkan oleh besaran rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). 

    “Ketika rasio penerimaan utang kita terhadap PDB relatif enggak naik-naik, maka sebenarnya penambahan utang baru itu sangat berisiko,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (27/4/2025). 

    Per 2024, rasio pajak terhadpa PDB atau tax to GDP ratio tercatat sebesar 10,08% atau turun dari pertumbuhan 10,31% pada 2023. 

    Tauhid menjelaskan risiko dari bertambahnya utang tanpa diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak menimbulkan konsekuensi pembayaran utang menggunakan utang baru alias “gali lubang tutup lubang”.

    Adapun pada tahun ini, pemerintah merencananakan penarikan utang baru senilai Rp775,87 triliun untuk membiayai APBN 2025. Per akhir Maret 2025, pemerintah telah menarik utang senilai Rp270,4 triliun. 

    Debt to GDP Ratio 2024/2025 (%):

    Negara 
    2024 (estimasi)
    2025 (proyeksi)

    Brunei Darussalam*
     2,29
    2,2

    Timor Leste 

    14,3
    15,1

    Kamboja 
    27
    27,8

    Vietnam
    37,5

    36,9

    Indonesia 

    39,2

    40,1

    Filipina (national government debt)
    60,7
    60,2

    Myanmar (public sector debt)

    62,2
    62,4

    Thailand 
    63,3
    66

    Malaysia
     64,6
    65

    Laos
    112,2
    112,2

    Singapura*
    174,3
    174,94

    Sumber: Bank Dunia, IMF, diolah

    *data bersumber dari IMF mengacu General Government gross debt

  • Bank Dunia Ungkap Rasio Penerimaan Negara RI Terendah di Asean

    Bank Dunia Ungkap Rasio Penerimaan Negara RI Terendah di Asean

    Bisnis.com, JAKARTA — World Bank alias Bank Dunia mengungkapkan rasio penerimaan negara Indonesia merupakan yang terendah di antara negara-negara berkembang Asia Tenggara (Asean) lainnya.

    Dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025, Bank Dunia mencatat rasio penerimaan negara Indonesia ‘hanya’ sebesar 12,8% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2024.

    Sebagai perbandingan, Bank Dunia mencatat rasio penerimaan Indonesia terhadap PDB itu jauh lebih rendah dari negara-negara berkembang lain di Asia Tenggara seperti Kamboja (15,2%), Filipina (16,7%), Malaysia (16,8%), Laos (18,2%), Vietnam (18,4%), Myanmar (20%), Thailand (21,3%), dan Timor Leste (40,8%).

    “Pada level 12,7%, penerimaan negara Indonesia terhadap PDB pada 2024 menjadi yang terendah di antara negara pendapatan menengah lainnya,” tulis laporan Bank Dunia tersebut, dikutip Senin (28/4/2025).

    Bank Dunia memperkirakan penerimaan pajak yang hilang diperkirakan mencapai 6,4% dari PDB. Artinya, jika potensi penerimaan pajak tersebut tidak hilang rasio penerimaan negara Indonesia bisa mencapai 19,1%.

    Oleh sebab itu, lembaga keuangan internasional yang bermarkas di Washington DC, AS itu menyarankan agar pemerintah Indonesia memaksimalkan potensi penerimaan pajak. Dengan demikian, ruang fiskal pemerintah semakin besar sehingga bisa mendanai berbagai program untuk capai visi Indonesia Emas 2045.

    Target Pemerintah

    Pemerintah menyadari betul rendahnya rasio penerimaan negara tersebut. Sejak masa kampanye Pilpres 2024, Presiden Prabowo Subianto pun sudah menargetkan rasio pendapatan negara mencapai 23% terhadap PDB. 

    Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan rasio pendapatan negara terhadap PDB Indonesia masih terlalu rendah. Hashim menjelaskan rasio tersebut tertinggal cukup jauh dari negara-negara tetangga Indonesia.

    “Nanti kita target 23%,” jelas Hashim dalam acara CNBC Economic Outlook 2025 di Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2025).

    Pendiri Arsari Group itu pun mengungkapkan Prabowo sudah memberi penugasan khusus kepada Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu untuk menaikkan penerimaan perpajakan.

    Caranya, Hashim menjelaskan pemerintah ingin mengincar aktivitas ekonomi bayangan alias shadow economy. Dia mengutip temuan Bank Dunia yang memperkirakan ekonomi bayangan di Indonesia mencapai 25% sampai dengan 30% dari PDB.

    Dengan demikian, dia meyakini jika pemerintah berhasil memajaki aktivitas ekonomi bayangan maka penerimaan negara bertambah drastis. Menurut perhitungannya, akan ada penambahan penerimaan negara paling tidak Rp900 triliun per tahun apabila pemerintah berhasil memajaki aktivitas ekonomi bayangan.

    “Berarti apa? Kita tidak akan ada bujet defisit lagi. Kita akan bujet surplus, tapi kita harus melakukan dengan sebaik-baiknya,” jelas elite Partai Gerindra itu.

  • Bisnis China Kini Megap-megap, Gigin Praginanto: Tinggal Tunggu Siapa Tumbang Duluan

    Bisnis China Kini Megap-megap, Gigin Praginanto: Tinggal Tunggu Siapa Tumbang Duluan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto memberikan respons terkait bisnis China yang ada di Vietnam memasuki masa sulit.

    Disebutkan, Bisnis China yang berada di negara tetangga RI, Vietnam, kini mulai megap-megap.

    Setidaknya ini terlihat dari apa yang dilalui Huochacha New Energy Group.

    Hal ini kemudian direspons oleh Gigin Praginanto melalui cuitan di media sosial X pribadinya.

    Gigin menyebut saat ini semua pihak berada dalam fase megap-megap dan saat ini sisa menunggu siapa yang bakal tumbang duluan.

    “Semua pihak megap -megap, tinggal yang mana tumbang duluan,” tulisnya dikutip Senin (28/4/2025).

    Sebelumnya, bisnis China yang megap-megap Ini terjadi di tengah ancaman perang dagang di periode ke-2 Trump ke Vietnam.

    Negara yang beberapa tahun belakangan ini menjadi primadona manufaktur ASEAN itu tengah melihat apakah tarif 46% yang diumumkan Trump bulan ini benar-benar akan terjadi atau malah dikurangi bahkan dibatalkan. (Erfyansyah/fajar)

  • Kapal Perusak Rusia Siap Masuk Perairan RI, Terkait Pangkalan Militer?

    Kapal Perusak Rusia Siap Masuk Perairan RI, Terkait Pangkalan Militer?

    Bisnis.com, JAKARTA — Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov menyebut sejumlah kapal perang negaranya akan datang ke Indonesia pada Mei 2025 mendatang.

    “Ada dua kapal Rusia, dua korvet, dan satu kapal pasokan, jadi satu kelompok yang terdiri dari tiga kapal. Kapal-kapal ini sebelumnya berpartisipasi dalam latihan maritim multilateral Komodo 2025 di Bali pada Februari lalu,” jelasnya dalam sesi media briefing di Kediaman Dubes Rusia untuk Indonesia, Jakarta pada Senin (28/4/2025).

    Tolchenov memaparkan, rombongan kapal tersebut telah berlayar di sekitar wilayah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia sejak Februari 2025. Mereka mendatangi sejumlah negara anggota Asean dalam rangka kunjungan persahabatan. 

    Beberapa negara yang telah dikunjungi kelompok kapal tersebut adalah Thailand, Malaysia, Vietnam dan Kamboja.

    “Kini mereka akan datang ke Jakarta dalam perjalanan pulangnya ke Vladivostok,” ujar Dubes Tolchenov.

    Tolchenov mengungkapkan Armada Pasifik Rusia sangat aktif di wilayah Asia Tenggara. Namun, dia menegaskan tujuannya adalah untuk persahabatan.

    “Setiap tahun kami punya sekelompok kapal yang melakukan kunjungan persahabatan ke Indonesia,” jelasnya.

    Melansir laman resmi TNI, Latihan Militer multilateral Komodo atau Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 (MNEK 2025) dilakukan pada 15—22 Februari 2025 lalu.

    TNI menyebut, sebanyak 38 negara berpartisipasi dalam latihan tersebut, melibatkan 19 kapal perang, 7 helikopter, dan 3 pesawat patroli maritim dari negara-negara asing. 

    Adapun, TNI Angkatan Laut (AL) juga mengerahkan 19 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana di berbagai belahan dunia.

    Sebelumnya, beredar isu bahwa Rusia berupata menempatkan pesawat jarak jauh di Pangkalan Udara Manuhua, Biak Numfor, Papua. Isu akan adanya pangkalan militer Rusia itu menyeruak dan menjadi perbincangan publik.

    Namun demikian, Kementerian Pertahanan mengonfirmasi bahwa isu itu tidak benar. Indonesia dan Rusia memiliki hubungan kerja sama dalam bentuk kemitraan teknologi hingga pertukaran keahlian militer, bukan dengan penempatan pangkalan militer di wilayah Indonesia.

  • Pendanaan Riset RI Lebih Rendah dari Rerata Asean, Butuh Dukungan Swasta

    Pendanaan Riset RI Lebih Rendah dari Rerata Asean, Butuh Dukungan Swasta

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyebut pendanaan riset di Indonesia  belum maksimal. Butuh dukungan dari berbagai pihak.

    Brian menilai, pendanaan riset di Tanah Air berada di bawah negara-negara di Asia Tenggara maupun negara maju. 

    Dirinya menyebut posisi Indonesia dalam pendanaan ke bidang riset berada pada angka 0,28%, jauh lebih rendah dari rata-rata pendanaan riset di ASEAN dengan porsi 0,70%.

    “Jadi memang kalau kita tadi ingin membangkitkan pertumbuhan tinggi industri maju, itu mau tidak mau, memang kita perlu bergandengan tangan,” kata Brian Business Gathering 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Dengan nilai yang masih tertinggal jauh, Brian berharap peran industri dalam memberikan pendanaan terhadap riset di Tanah Air.

    Kontribusi industri dalam membiayai riset di Indonesia hanya 7,3% dari total biaya yang digunakan untuk mendanai R&D (Global Expenditure on Research and Development/GERD). 

    Angka ini masih jauh dibandingkan dengan Singapura dengan porsi 60%, Turki 61%, Vietnam 73%, serta Thailand dan Jepang dengan porsi masing-masing 80%.

    Maka dari itu, Brian menilai saat ini perlu adanya pergeseran fokus industri di Indonesia. Guru Besar Fakultas Teknologi Industri (FTI) IT ini berharap pelaku industri mulai mengalokasikan lebih banyak pendanaan ke sektor riset.

    “Nah barangkali kita memang perlu menggeser, mohon maaf pemahaman saya, industri kita masih banyak industri yang sifatnya trading. Jadi kita harus geser ini menjadi industri produce something,” ucap Brian.

    Di sisi lain, Brian menyebut pentingnya investasi di sektor sains dan teknologi sebagai fondasi utama untuk mendorong pertumbuhan industri maju dan berkelanjutan di Indonesia.

    Dirinya menegaskan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan bahwa investasi di bidang sains dan teknologi merupakan sesuatu yang vital dan tidak dapat ditunda.

    “Jadi memang kalau kita tadi ingin membangkitkan pertumbuhan tinggi industri maju, itu mau tidak mau, memang kita perlu bergandengan tangan,” pungkasnya.