Xcloud.id

Organisasi: ASEAN

  • Hun Sen Beber Sukses Kamboja Raih Rekonsiliasi Nasional Lawat Pendekatan Dialog – Halaman all

    Hun Sen Beber Sukses Kamboja Raih Rekonsiliasi Nasional Lawat Pendekatan Dialog – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) mengangkat pentingnya peran kepemimpinan dalam menciptakan perdamaian berkelanjutan melalui Kuliah Kepemimpinan ERIA School of Government yang kedua di kantor ERIA di Jakarta, Selasa, 6 Mei 2024.

    Acara ini menghadirkan Presiden Senat Kamboja, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen,  sebagai pembicara utama.

    Dalam kuliah tersebut, Samdech Techo Hun Sen menceritakan perjalanan Kamboja menuju rekonsiliasi nasional, dan bagaimana pendekatan dialog serta penyelesaian politik menjadi kunci bagi stabilitas dan pembangunan jangka panjang negara tersebut.

    Prof. Nobuhiro Aizawa, Dean and Managing Director ERIA School of Government, menyampaikan rasa hormat dan kebanggaannya bisa menyambut Samdech Techo. Ia mengatakan bahwa pengalaman Kamboja dalam membangun perdamaian memberikan kontribusi penting bagi kestabilan kawasan Asia Tenggara.

    “Sebagai pengkaji Asia Tenggara, saya percaya bahwa salah satu alasan kita bisa merasakan manfaat dari situasi damai saat ini adalah karena keberhasilan proses rekonsiliasi di Kamboja,” kata Prof Aizawa.

    “Tanpa kepemimpinan Samdech Techo dan ketangguhan rakyat Kamboja melewati masa kelam 1970-an, kawasan ini mungkin tidak akan seaman sekarang,” imbuh Prof. Aizawa dalam sambutannya.

    Prof. Aizawa juga menekankan pentingnya mendokumentasikan dan membagikan pengalaman kepemimpinan kepada generasi berikutnya.

    “Di ERIA School of Government, kami percaya bahwa pengalaman seperti ini sangat berharga untuk membentuk pemimpin masa depan yang punya komitmen terhadap perdamaian, kemakmuran, dan kerja sama kawasan.”

    “Perjalanan Samdech Techo menjadi sumber inspirasi yang penting bagi para pembuat kebijakan dan pelajar bidang pemerintahan,” tambahnya.

    Sementara itu, Presiden ERIA, Tetsuya Watanabe mengapresiasi peran besar Samdech Techo Hun Sen dalam membawa Kamboja keluar dari konflik menuju era perdamaian dan pembangunan.

    “Kuliah ini mengajak kita melihat kembali bagaimana Kamboja bisa berubah secara luar biasa, dan siapa sosok yang ada di baliknya. Nama Samdech Techo tak bisa dipisahkan dari proses perdamaian Kamboja,” ungkap Watanabe.

    Lewat dedikasi, tekad, dan diplomasi selama puluhan tahun, Hun Sen membantu mengubah negara yang dulu dilanda perang menjadi negara yang damai dan terus bertumbuh.

    Dalam pidatonya berjudul “Perdamaian dan Rekonsiliasi Nasional di Kamboja: Pelajaran bagi Asia Tenggara”, Samdech Techo Hun Sen menegaskan bahwa Kebijakan Win-Win yang diusung Kamboja merupakan contoh nyata bagaimana perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan bisa diwujudkan.

    “Kebijakan Win-Win berhasil mewujudkan perdamaian penuh dan menyatukan kembali wilayah Kamboja pada tahun 1998 – semuanya tanpa pertumpahan darah,” jelasnya.

    Ia juga mengenang masa-masa sulit, termasuk keputusannya pada tahun 1977 untuk menyeberang ke Viet Nam. Alih-alih mencari suaka, ia memilih meminta bantuan Viet Nam untuk membebaskan rakyat Kamboja dari kekejaman rezim Pol Pot.

    “Tanpa dukungan Viet Nam, tak ada negara yang akan berani menggulingkan rezim kejam itu. Sangat penting bagi kita menjaga kebenaran sejarah ini, agar tragedi seperti itu tak terulang kembali,” katanya.

    Samdech Techo Hun Senjuga menyinggung berbagai tantangan besar setelah Kamboja merdeka pada 7 Januari 1979, mulai dari membangun kembali sistem pemerintahan, menghidupkan kembali perekonomian, hingga memastikan rakyat punya cukup pangan.

    “Kami memikul tanggung jawab besar untuk membangun kembali negara dari nol dengan melindungi rakyat, membangun institusi, dan memulihkan ekonomi,” ujarnya.

    Samdech Techo Hun Sen juga menyebut peran penting Indonesia dalam proses perdamaian. Ia menjelaskan bahwa dirinya mengusulkan pembentukan Dewan Tingkat Tinggi untuk Unifikasi Nasional, yang kemudian dibahas dalam Jakarta Informal Meeting I (JIM I), meski belum mencapai kesepakatan saat itu.

    Namun, pertemuan lanjutan di Jakarta menjadi momen penting karena dari sanalah susunan Supreme National Council akhirnya ditetapkan.

    Samdec Techo Hun Sen menegaskan bahwa perdamaian politik harus dicapai lewat dialog antar sesama warga Kamboja, bukan dengan kekerasan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesadaran sejarah agar konflik serupa tak terjadi di masa depan.

    Acara Kuliah Kepemimpinan ERIA School of Government kali ini dihadiri berbagai tokoh dan akademisi, yang menunjukkan komitmen ERIA School of Government dalam mencetak calon pemimpin masa depan yang akan membawa perdamaian, rekonsiliasi, dan kerja sama yang lebih kuat di Asia Tenggara. (tribunnews/fin)

     

  • Puan Bakal Bertemu Presiden Senat Kamboja Besok, Bahas Masalah PMI

    Puan Bakal Bertemu Presiden Senat Kamboja Besok, Bahas Masalah PMI

    Puan Bakal Bertemu Presiden Senat Kamboja Besok, Bahas Masalah PMI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua
    DPR
    RI
    Puan Maharani
    bakal menerima kunjungan Presiden Senat Kerajaan
    Kamboja
    Samdech Akka Moha Sena Padei Techo
    Hun Sen
    ke Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu (7/5/2025) pagi.
    Dalam pertemuan itu, Puan bakal membahas soal perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di tengah isu maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kejahatan judi online.
    “Ini harus menjadi pengingat betapa pentingnya perlindungan terhadap WNI, khususnya para pekerja migran Indonesia (PMI),” ujar Puan dalam keterangan resminya, Selasa (6/5/2025).
    Puan pun menyinggung laporan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Kamboja soal jumlah WNI bermasalah yang melonjak di negara tersebut.
    Berdasarkan data yang diterima Puan, jumlah kasus WNI bermasalah di Kamboja hingga 2024 tercatat 3.310 kasus. Angka ini disebut melonjak hingga 60 kali lipat dibandingkan data 2020.
    Sebanyak 75 persen kasus tersebut, kata Puan, terkait dengan WNI yang terlibat dan terjebak dalam pekerjaan online scam, termasuk judi online (Judol).
    Di samping itu, KBRI Kamboja juga telah menangani 92 kasus kematian WNI sepanjang 2024. Jumlah itu meningkat 24,3 persen dari 2023.
    “Peristiwa ini bukan lagi menjadi isu domestik. Namun sudah masuk sebagai darurat kawasan,” ucap Puan.
    Oleh karen itu, ia berharap hubungan bilateral DPR dengan parlemen Kamboja kian erat usai kunjungan Hun Sen besok.
    “Diplomasi parlemen semakin diperlukan untuk membangun dialog antar negara guna menghadapi krisis multi dimensi. Parlemen harus berkontribusi dan menjadi bagian dari solusi permasalahan global,” pungkasnya.
    Sebagai informasi, Hun Sen sebelumnya juga bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025).
    Pengamatan Kompas.com dinlokasi, Prabowo tampak langsung menyambut hangat Hun Sen di kompleks istana. Prabowo dan Hun Sen pun saling berpelukan.
    Setelah itu, Prabowo dan Hun Sen masuk ke dalam Istana untuk menggelar pertemuan secara tertutup.
    Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Hun Sen akan berada di Indonesia hingga 7 Mei 2025.
    Dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, salah satu topik yang dibicarakan Prabowo dan Hun Sen adalah persoalan kejahatan transnasional penipuan online.
    “Khususnya terkait jaringan online scamming (penipuan online/ judi online) dan penyalahgunaan obat, kedua negara sepakat untuk mempererat kerja sama antara instansi penegak hukum untuk mengatasi kejahatan transnasional baik dalam kerangka bilateral dan regional, ASEAN,” tulis Kemenlu RI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komdigi dan Oracle Jalin Kemitraan Strategis Kembangkan Pusat AI Terbesar di Asean

    Komdigi dan Oracle Jalin Kemitraan Strategis Kembangkan Pusat AI Terbesar di Asean

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menggandeng Oracle dalam kemitraan strategis yang berfokus pada pembangunan klaster GPU terbesar di kawasan Asia Tenggara. 

    Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya Indonesia memperkuat kedaulatan digital dan meningkatkan daya saing teknologi nasional di tingkat global.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan Oracle akan meluncurkan wilayah cloud publik di Indonesia pada kuartal III/2025. 

    Fasilitas ini diproyeksikan menjadi pusat data dengan teknologi mutakhir yang mampu menopang beban kerja AI berskala besar, sekaligus mendukung keamanan dan kedaulatan data nasional.

    “Klaster GPU yang dibangun Oracle akan menjadi fondasi penting bagi ekosistem AI nasional, memperkuat kapasitas digital, dan membuka peluang besar bagi inovasi,” kata Meutya dalam keteranganya, Selasa (6/5/2025).

    Selain infrastruktur, kemitraan ini juga mencakup pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan AI bagi pelajar, tenaga kerja, dan aparatur negara. 

    “Transformasi digital berkelanjutan hanya bisa tercapai dengan SDM yang tangguh. Kami menargetkan pembekalan AI bagi lebih dari 100.000 warga dalam tiga tahun ke depan,” ujar Meutya.

    Di sisi lain, Senior Vice President Oracle untuk Jepang dan Asia Pasifik (JAPAC), Chris Chelliah menegaskan Indonesia adalah pasar strategis dengan potensi besar untuk menjadi pemimpin AI regional. 

    Pihaknya melihat Indonesia sebagai pusat pertumbuhan AI yang dinamis. Oracle tidak hanya membawa teknologi dan investasi, tetapi juga membangun infrastruktur yang siap menjawab kebutuhan lokal.

    “Mulai dari keamanan data hingga keberlanjutan ekosistem digital,” ucapnyq.

    Oracle, yang telah beroperasi di Indonesia selama 30 tahun, kini memperkuat investasinya melalui pengembangan wilayah cloud publik dengan klaster GPU raksasa

    GPU ini akan memfasilitasi pemrosesan AI berskala besar melalui elemen kunci dalam berbagai sektor mulai dari layanan publik hingga industri kreatif.

    Sebagai tindak lanjut, Komdigi dan Oracle akan membentuk tim kerja bersama untuk menyusun peta jalan pengembangan AI nasional yang inklusif dan berdaya saing global.

    Langkah ini memperkuat posisi Indonesia sebagai magnet baru bagi investasi dan inovasi teknologi di Asia Tenggara, sekaligus menunjukkan komitmen jangka panjang untuk membangun kedaulatan digital yang kuat dan berdampak luas.

  • BKSAP tekankan diplomasi aktif untuk selesaikan permasalahan Rohingya

    BKSAP tekankan diplomasi aktif untuk selesaikan permasalahan Rohingya

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menekankan pentingnya BKSAP mendorong diplomasi aktif melalui forum internasional dan kawasan guna menyelesaikan krisis Myanmar yang menjadi akar permasalahan masuknya pengungsi Rohingya.

    Termasuk melalui ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) hingga menggalang dukungan dari negara-negara anggota ASEAN lainnya.

    “Sekecil apapun langkahnya, kami harus mulai,” kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan Mardani saat BKSAP menggelar diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) tentang penanganan pengungsi Rohingya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5).

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena menekankan pentingnya ASEAN memiliki mekanisme perlindungan pengungsi yang terkoordinasi dan memanfaatkan instrumen internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS), untuk meningkatkan upaya pencarian dan pertolongan.

    “ASEAN memang damai, tetapi ketika krisis kemanusiaan muncul, kita tidak punya instrumen yang siap,” ujarnya.

    Perwakilan lembaga swadaya masyarakat SUAKA Angga Reynaldi menambahkan urgensi pembentukan kerangka hukum nasional yang lebih komprehensif dalam bentuk Undang-Undang tentang Penanganan Pengungsi sebagai sebuah solusi jangka panjang.

    “Kebijakan di tingkat daerah penting, tapi kita butuh kerangka hukum nasional agar penanganan tidak terfragmentasi,” katanya.

    Sementara itu, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Faudzan Farhana menyoroti pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam menangani perpindahan paksa serta mendorong pembentukan forum khusus di ASEAN melalui AIPA guna membahas isu Rohingya secara lebih konkret.

    Adapun Senior Protection Officer United Nations High Commissionerfor Refugees (UNHCR) Emily Bojovic menggarisbawahi pentingnya kejelasan prosedur tetap (SOP) bagi pemerintah daerah dalam menangani pengungsi, terutama di Aceh yang menjadi pintu masuk utama.

    FGD tersebut merupakan rapat tindak lanjut penyelesaian masalah pengungsi Rohingya yang kian mendesak dan membutuhkan penanganan bersama komunitas internasional

    FGD tersebut menyoroti sejumlah hal dalam merespons krisis kemanusiaan Rohingya, mulai dari keterbatasan kerangka kerja ASEAN, hingga kebutuhan akan perlindungan menyeluruh terhadap pengungsi di darat maupun yang masih terlantar di laut.

    Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga dan para anggota BKSAP DPR lainnya, yakni Melly Goeslaw, Ruby Chairana Syiffadia, Andina Thresia Narang, Amelia Anggraini, dan Eva Monalisa.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penjualan Kendaraan Turun, Nilai Ekonomi RI Lenyap Rp 10 T

    Penjualan Kendaraan Turun, Nilai Ekonomi RI Lenyap Rp 10 T

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian (Menperin RI) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap penurunan penjualan kendaraan bermotor tahun lalu berdampak langsung ke hilangnya nilai ekonomi negara. Tak tanggung-tanggung, angkanya sampai triliunan rupiah!

    Tahun lalu, kata Agus, penjualan kendaraan bermotor baru di Indonesia turun 3,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuat nilai ekonomi negara hilang Rp 10 triliun.

    “Data mengungkap, tahun lalu ada penurunan penjualan kendaraan bermotor di Indonesia. Hal ini berdampak langsung terhadap backward maupun forward linkage dalam industri otomotif. Ini berdampak terhadap nilai ekonomi sebesar Rp 10 triliun,” ujar Agus Gumiwang di SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5).

    Dari angka tersebut, Rp 5,4 triliun berasal dari sektor hulu seperti karet, logam dan perangkat elektronik. Sementara sisanya, atau sekira Rp 4,6 triliun bersumber dari sektor hilir seperti logistik, perdagangan dan servis.

    Sayangnya, Agus tak mengurai lebih detail mengenai penurunan pasar kendaraan sebesar 3,1 persen tersebut. Hanya saja, kemungkinan besar, angka itu berasal dari seluruh sektor otomotif, termasuk mobil, motor dan industri pendukung.

    Khusus untuk mobil, penjualannya tahun lalu memang mengalami penurunan signifikan. Karuan saja, menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, total penjualan mobil secara wholesales selama tahun lalu tercatat sebesar 865.723 unit atau turun 13,9 persen secara year on year atau YoY dari periode sama tahun lalu yang tembus 1.005.802 unit.

    Kemudian untuk penjualan ritel selama 2024 juga turun 10,9 persen menjadi 889.680 unit. Padahal, tahun sebelumnya, mencapai 998.059 unit. Meski turun, penjualan tersebut sudah melampaui target Gaikindo yang telah direvisi, yakni 850 ribu unit setahun.

    “Dengan populasi mencapai 278 juta jiwa atau 25 persen populasi ASEAN dan penjualan mobil tertinggi di kawasan, Indonesia menjadi pasar otomotif terbesar di ASEAN,” tuturnya.

    “Namun, rasio kepemilikan mobil masih rendah, artinya potensi pertumbuhan kendaraan bermotor masih sangat besar,” kata dia menambahkan.

    (sfn/rgr)

  • Tumbuh 4,87%, Bukti Ekonomi Indonesia Masih Tahan Guncangan Global – Page 3

    Tumbuh 4,87%, Bukti Ekonomi Indonesia Masih Tahan Guncangan Global – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 mencapai 4,87% (year-on-year), menurut rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang diumumkan pada Senin (5/5/2025). Di tengah tekanan global, capaian ini dinilai mencerminkan ketahanan ekonomi nasional.

    Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menyebut angka ini sangat baik.

    “Pencapaian pertumbuhan ini adalah sangat baik, di tengah adanya tekanan pertumbuhan ekonomi global, di mana sebagian besar negara partner dagang Indonesia juga mengalami perlambatan ekonomi, seperti Amerika Serikat yang telah tumbuh negatif sebesar -0,3% dan Jerman yang tumbuh hanya 0,2% y-y,” ujar Fakhrul dikutip Selasa (6/5/2025).

    Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama dengan pertumbuhan 4,89%, diikuti ekspor yang tumbuh 6,78%. Sementara belanja pemerintah justru mengalami kontraksi -1,38% karena proses normalisasi fiskal pasca Pemilu 2024.

    “Ini juga melambangkan setelah tahun pemilu berhasil dengan gemilang, pemerintah kembali pada kesinambungan kebijakan fiskal. Perlahan tapi pasti, mesin ekonomi masyarakat dan sektor swasta akan berputar kembali,” lanjut Fakhrul.

    Senjata Indonesia

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap belanja pemerintah bisa mengerek pertumbuhan ekonomi nasional. Pada kuartal I-2025, ekonomi Indonesia tumbuh 4,87 persen.

    Airlangga berharap, pada kuartal II-2025 nanti, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menunjukkan tren peningkatan positif.

    “Jadi terkait dengan perkembangan selanjutnya nanti kita lihat di kuartal berikutnya,” kata Menko Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Airlangga mengatakan, kondisi ini cukup baik diantara negara G20 yang hanya terpaut tidak jauh di bawah China dengan 5,4 persen. Di regional ASEAN Indonesia juga berada di bawah Vietnam yang tumbuh 6,93 persen.

    Belanja Pemerintah Jadi AndalanMenko Airlangga mengatakan, belanja pemerintah diharapkan bisa menjadi salah satu faktor pendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

    “Karena kita lihat di kuartal berikutnya ini diharapkan anggaran pemerintah sudah mulai berjalan sehingga momentum pertumbuhan bisa dijaga,” beber Menko Airlangga.

     

  • Pemerintah Percepat Belanja usai Ekonomi Kuartal I/2025 Melambat

    Pemerintah Percepat Belanja usai Ekonomi Kuartal I/2025 Melambat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan konsumsi atau belanja pemerintah akan terus dipercepat dan mitigasi dampak ketidakpastian terus dilakukan, usai ekonomi tumbuh 4,87% secara tahunan pada kuartal I/2025. 

    Sri Mulyani menyampaikan dari sisi domestik, pemerintah terus memperluas cakupan implementasi program prioritas bernilai tambah lebih tinggi seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Realisasi penyerapan, menyesuaikan dengan rekonstruksi pada Belanja Negara yang lebih produktif, akan semakin dipercepat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (6/5/2025). 

    Sebagaimana diketahui, program MBG telah ditambah anggarannya menjadi Rp171 triliun. Sementara realisasinya mulai terjadi percepatan sejak Maret dan mencapai Rp2,3 triliun per April. Sebelumnya dalam dua bulan pertama tahun ini, realisasi hanya mencapai Rp300 miliar. 

    Selain itu, pemerintah turut memberikan dukungan untuk sektor perumahan melalui insentif perpajakan, termasuk dengan perluasan target perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi lebih tinggi dari sebelumnya 220.000.

    Adapun, belanja pemerintah memang sempat tertahan akibat efisiensi dan realokasi anggaran yang dilakukan pada awal tahun. Alhasil, belanja K/L tertahan sejak Januari hingga Sri Mulyani membuka blokir anggarannya pada Maret 2025. 

    Pada kuartal I/2025, seluruh komponen pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tumbuh positif kecuali konsumsi pemerintah yang kontraksi 1,38% secara tahunan atau year on year (YoY). 

    Sementara dalam menghadapi ketidakpastian global yang berdampak pada ekonomi domestik, Sri Mulyani mengamini perlu dilakukan pemantauan secara berkala dan upaya mitigasi dampak ketidakpastian. 

    Di antaranya melalui deregulasi, pembentukan satgas ketenagakerjaan, serta strategi memitigasi risiko untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat. 

    Selain itu, pemerintah secara dini juga telah melakukan negosiasi bilateral dan mendorong kerja sama di berbagai forum multilateral untuk bersama-sama mengatasi tantangan geopolitik global.

    Hal ini telah diinisiasi antara lain dalam kesempatan Spring Meeting dan Pertemuan G20 pada April lalu serta Sidang Tahunan ADB serta Pertemuan Asean+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting pada Awal Mei 2025. Pemetaan produk unggulan untuk pasar Asean+3, Uni Eropa, dan BRICS juga dilakukan untuk membuka pasar ekspor baru.

    “Dari sisi internal, tantangan global ini menjadi momentum bagi pemerintah melalui semua K/L untuk semakin koordinatif dan suportif, bersama-sama melakuan deregulasi mengatasi hambatan dalam perdagangan dan investasi terutama dari global,” ujarnya. 

    Termasuk, kata Sri Mulyani, kolaborasi mendorong kinerja dan membuka peluang pasar untuk sektor-sektor yang bernilai tambah lebih tinggi dan potensial bagi penguatan posisi Indonesia dalam global value chain.

  • Bank Dunia: Kemiskinan Indonesia Tertinggi Kedua di ASEAN – Page 3

    Bank Dunia: Kemiskinan Indonesia Tertinggi Kedua di ASEAN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan bahwa pada tahun 2024 lebih dari 60,3 persen penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.

    Standar ini ditentukan berdasarkan pengeluaran minimum sebesar USD 6,85 per hari atau sekitar Rp38.411 per orang per hari. Jika dihitung per bulan, itu setara dengan Rp1,15 juta per kapita.

    Dengan populasi Indonesia yang kini mencapai 285,1 juta jiwa (data Susenas 2024 dari BPS), angka tersebut berarti ada lebih dari 172 juta orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan global.

    Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, posisi Indonesia masuk dalam posisi tertinggi kedua. Di peringkat pertama adalah Laos, yang memiliki persentase penduduk miskin lebih tinggi, yaitu 68,9% dari total populasi 7,8 juta jiwa.

    Filipina menyusul dengan 50,6% dari total populasi 115,8 juta orang atau setara 58,59 juta penduduk, lalu Vietnam dengan 18,2% dari total populasi 101 juta orang atau setara 18,38 juta penduduk, Thailand 7,1% dari total populasi 71,9 juta orang atau setara 5,1 juta orang, dan Malaysia hanya 1,3% dari total populasi 35,6 juta orang atau setara 462.800 orang.

    Bahkan, dibandingkan dengan negara raksasa seperti China bahkan mencatatkan angka kemiskinan lebih rendah, yakni 11,9% dari total penduduk 1,4 miliar jiwa, atau sekitar 166,6 juta orang.

    Perlu dipahami bahwa perhitungan garis kemiskinan ini menggunakan metode Purchasing Power Parity (PPP), bukan kurs biasa. PPP memperhitungkan daya beli masyarakat di masing-masing negara.

    Untuk Indonesia, menurut data Bank Dunia, nilai tukar daya beli atau PPP conversion factor Indonesia pada 2017 ada di angka 5.607,5. Itu artinya, standar garis kemiskinan global untuk negara berpendapatan menengah-atas sebesar USD 6,85 per hari kalau dikonversi ke rupiah jadi sekitar Rp 38.411 per orang per hari, atau kira-kira Rp 1,15 juta sebulan.

     

  • Ekspor garmen dan sepatu ke AS bisa serap 200 ribu tenaga kerja

    Ekspor garmen dan sepatu ke AS bisa serap 200 ribu tenaga kerja

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie bersama perwakilan Kadin Indonesia dan perwakilan Nike Amerika Serikat di Kantor Pusat Nike, AS. ANTARA/HO-Kadin Indonesia

    Kadin: Ekspor garmen dan sepatu ke AS bisa serap 200 ribu tenaga kerja
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 06 Mei 2025 – 10:55 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan penguatan ekspor garmen dan sepatu ke Amerika Serikat (AS) bisa menyerap 200 ribu tenaga kerja baru.

    Dalam keterangan resmi Kadin Indonesia di Jakarta, Selasa, Anindya mengatakan optimisme ini selaras dengan nilai perdagangan bilateral Indonesia-AS yang dapat meningkat dua kali lipat melalui peningkatan ekspor garmen dan sepatu ini.

    “Kami melihat trade antara Amerika Serikat dan Indonesia bisa naik dua kali lipat, dari sekitar 40 miliar dolar AS, menjadi 80 miliar dolar AS, dan yang paling penting karena kita akan mengekspor garmen dan sepatu, ini bisa membawa sampai 200 ribu tenaga kerja baru,” kata Anin.

    “Tujuan utama kami bukan hanya membuka pasar, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan membantu pelaku usaha, termasuk UMKM,” imbuhnya.

    Dalam kunjungan Kadin Indonesia ke kantor pusat jenama sepatu global Nike di AS, Anindya mengungkapkan saat ini Nike mengekspor sekitar 200 juta pasang sepatu per tahun dari Indonesia dan menyatakan kepuasan terhadap iklim usaha di tanah air.

    “Kami dari Kadin ingin tahu lebih lanjut bagaimana bisa menambahkan jumlahnya dari Indonesia,” kata Anindya.

    Selain Nike, Kadin juga berdialog dengan perusahaan pemilik merek seperti The North Face, Timberland, dan Vans.

    “Mereka memiliki jalur komunikasi langsung ke pemerintah dan parlemen AS, yang bisa dimanfaatkan untuk memperjuangkan agar barang dari Indonesia tidak terkena tarif tinggi. Inilah salah satu misi dari kunjungan kami,” ujar Anindya.

    Adapun Kadin Indonesia sebelumnya juga melakukan pertemuan dengan Chief Negotiator for Southeast Asia dari United States Trade Representative (USTR) Sarah Ellerman untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Dairy National Council, Export Council, serta US Chamber of Commerce dan US ASEAN Business Council.

    Menurutnya, langkah tersebut bertujuan memperluas jejaring kemitraan sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global.

    Anindya juga menyatakan bahwa Kadin siap mendukung pemerintah dalam satuan tugas deregulasi, perdagangan, investasi, serta penciptaan lapangan kerja.

    Selain itu, Kadin juga mengadakan pertemuan dengan Foreign Agricultural Services di bawah Departemen Pertanian AS (USDA) untuk menyampaikan ketertarikan Indonesia memperkuat kerja sama di sektor pertanian, khususnya komoditas seperti kedelai, kapas, dan produk susu.

    Sumber : Antara

  • Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Cuma 4,87%, Sri Mulyani Buka Suara

    Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Cuma 4,87%, Sri Mulyani Buka Suara

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di level 4,87% (yoy) pada kuartal I-2025 cukup resilien atau tangguh di tengah tantangan perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global.

    “Di tengah tantangan perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang cukup resilien. Optimisme terus dijaga, didukung komitmen pemerintah dengan memastikan APBN bekerja optimal dalam melindungi masyarakat, termasuk memastikan ekonomi tumbuh secara berkelanjutan,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).

    Ke depan, dinamika perekonomian global diakui masih sangat menantang dan tidak mudah. Menurut Sri Mulyani, diperlukan pemantauan secara berkala dan upaya mitigasi dampak ketidakpastian antara lain melalui deregulasi, pembentukan satgas ketenagakerjaan, serta strategi memitigasi risiko untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat.

    Selain itu, pemerintah secara dini disebut telah melakukan negosiasi bilateral dan mendorong kerja sama di berbagai forum multilateral untuk bersama-sama mengatasi tantangan geopolitik global. Hal itu telah diinisiasi antara lain dalam kesempatan Spring Meeting dan Pertemuan G20 pada April lalu, Sidang Tahunan ADB, serta Pertemuan ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting pada Awal Mei 2025.

    “Pemetaan produk unggulan untuk pasar ASEAN+3, Uni Eropa dan BRICS juga dilakukan untuk membuka pasar ekspor baru,” ungkap Sri Mulyani.

    Dari sisi internal, tantangan global ini dinilai menjadi momentum bagi pemerintah melalui semua K/L untuk semakin koordinatif dan suportif, bersama-sama melakukan deregulasi untuk mengatasi hambatan dalam perdagangan dan investasi terutama dari global.

    “Termasuk kolaborasi mendorong kinerja dan membuka peluang pasar untuk sektor-sektor yang bernilai tambah lebih tinggi dan potensial bagi penguatan posisi Indonesia dalam global value chain,” imbuhnya.

    Implementasi program prioritas bernilai tambah lebih tinggi seperti makan bergizi gratis (MBG) disebut akan terus diperluas cakupannya. Demikian halnya dengan dukungan untuk sektor perumahan melalui insentif perpajakan, termasuk dengan perluasan target perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi lebih tinggi dari sebelumnya 220 ribu.

    Berdasarkan komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89% didukung meningkatnya mobilitas masyarakat seiring libur tahun baru serta pergeseran libur Ramadan dan Idulfitri ke triwulan I. Daya beli masyarakat dinilai tetap terjaga, didukung berbagai insentif pemerintah melalui pemberian THR dan berbagai stimulus fiskal seperti diskon tarif listrik dan tarif tol, PPN DTP properti, serta PPh 21 DTP sektor padat karya.

    “Konsumsi rumah tangga tetap terjaga ditopang oleh berbagai insentif dari APBN dan terjangkaunya harga pangan. Dari sisi belanja, APBN mampu mendukung pelaksanaan program prioritas pada masa transisi pemerintahan baru,” ucap Sri Mulyani.

    Pemerintah mengklaim telah berhasil menjaga harga pangan yang terjangkau melalui optimalisasi peran Bulog dalam stabilitasi harga. Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) tumbuh terbatas di 2,12%, terutama dipengaruhi investasi bangunan yang tumbuh melambat sebagaimana tercermin pada kinerja sektor konstruksi yang tumbuh terbatas.

    Di samping itu, investasi mesin nonkendaraan juga melambat. Konsumsi pemerintah terkontraksi 1,38% karena high base effect belanja di triwulan I-2024 yang tinggi bersama dengan pelaksanaan Pemilu dan belanja bansos yang dipercepat untuk mitigasi dampak Elnino.

    Meski demikian, belanja pemerintah mulai meningkat cepat di akhir triwulan I-2025. Ekspor tumbuh stabil 6,78%, ditopang ekspor komoditas sawit (HS15) dan besi baja (HS72) yang tumbuh masing-masing 36% dan 6,6%.

    Dari sisi produksi, sektor pertanian tumbuh sangat signifikan 10,52% didukung peningkatan produksi padi pada panen raya dan permintaan bahan pangan pada momen Ramadan. Peningkatan produktivitas didukung oleh distribusi pupuk bersubsidi yang semakin baik.

    Pada periode Januari-Februari 2025, produksi beras nasional meningkat lebih dari 60% (yoy) dengan stok beras di Bulog mencapai 2,5 juta ton. Data Rice Outlook April 2025 menunjukkan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024/2025 menjadi yang tertinggi di ASEAN, di mana produksi diperkirakan mencapai 34,6 juta ton atau tumbuh 4,8% (yoy).

    Industri pengolahan yang berkontribusi 19,3% terhadap perekonomian tumbuh resilien 4,55% ditopang oleh aktivitas hilirisasi. Sementara itu, sektor perdagangan yang berkontribusi 13,2%, mampu tumbuh 5,03%.

    Kemudian sektor transportasi dan pergudangan serta akomodasi dan makan minum masing-masing tumbuh 9,01% dan 5,75%, yang dinilai mengindikasikan mobilitas dan daya beli masyarakat yang kuat. Hal tersebut didukung oleh pemberian PPN DTP untuk tiket pesawat dan diskon tarif tol.

    Di sisi lain, sektor pengadaan listrik tumbuh 5,11% didukung oleh diskon harga listrik. Sementara sektor pertambangan mengalami kontraksi seiring dengan penurunan harga komoditas global yang disebabkan oleh turunnya permintaan.

    Sektor konstruksi tumbuh terbatas 2,18% dipengaruhi oleh sentimen wait and see investor, serta sektor jasa informasi dan komunikasi tumbuh hingga 7,72% dengan transformasi digital dan adopsi Artificial Intelligent (AI) di berbagai sektor yang semakin kuat. Perkembangan tersebut meningkatkan traffic data dan mendorong pembangunan pusat data.

    Jasa pendidikan dan kesehatan tumbuh kuat masing-masing 5,03% dan 5,78%. Pertumbuhan kedua sektor ini didukung oleh belanja negara di sektor pendidikan yang meliputi Tunjangan Penghasilan Guru (TPG), realisasi pembayaran program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK).

    (kil/kil)