Organisasi: ASEAN

  • Pengamat Transportasi Minta Pemerintah Dukung Operasional Bandara Dhoho Kediri

    Pengamat Transportasi Minta Pemerintah Dukung Operasional Bandara Dhoho Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Keberadaan Bandara Dhoho Kediri kian menumbuhkan harapan akan terkoneksinya wilayah Selatan Jawa Timur dengan lebih cepat dan efisien. Sebagai proyek strategis nasional, bandara ini diyakini mampu mengubah lanskap transportasi dan ekonomi kawasan tersebut secara signifikan.

    Namun, di balik optimisme itu, ada tuntutan agar pemerintah bersikap serius dalam mendukung operasional bandara yang dibangun murni oleh sektor swasta ini.

    Pengamat transportasi Universitas Surabaya, Prof. Dr. Ir. Dadang Supriyatno, MT., IPU., ASEAN Eng., menilai Bandara Dhoho sangat strategis karena membuka alternatif baru moda transportasi udara di Jawa Timur, khususnya bagi masyarakat yang selama ini harus bergantung pada Bandara Juanda Surabaya.

    “Bandara Dhoho ini menambah pilihan moda transportasi udara di Jawa Timur, tidak harus ke Surabaya (Juanda),” ujar Dadang, pada Sabtu (17/5/2025).

    Menurutnya, agar Bandara Dhoho benar-benar beroperasi optimal, pemerintah perlu melakukan pemetaan terhadap rute-rute potensial serta menyediakan infrastruktur pendukung yang memadai.

    Dadang menyoroti pentingnya peran aktif pemerintah, merujuk pada pengalaman Bandara Banyuwangi yang dulunya sepi namun kini tumbuh berkat sinergi kebijakan pemerintah dan sektor swasta.

    “Selama ini kan urusan (membuka pasar) diserahkan maskapai. Komitmen pemerintah hanya di atas kertas saja, sehingga maskapai berjuang sendiri menciptakan pasar,” kritiknya.

    Ia berharap konsep pengembangan Bandara Dhoho dikaji ulang dengan melibatkan pakar transportasi dan akademisi agar persoalan-persoalan yang menghambat operasional bandara bisa diatasi bersama.

    Salah satu tantangan yang disoroti adalah pengaturan wilayah udara di bagian Selatan Jawa Timur yang masih menjadi area latihan pesawat tempur dari Lanud Iswahjudi.

    “Dibutuhkan intervensi pemerintah pusat untuk duduk bersama seluruh stakeholder dan pakar transportasi, sehingga cita-cita mewujudkan akses transportasi udara di Selatan Jawa Timur bisa terwujud,” tegasnya.

    Bandara Dhoho dibangun oleh PT Surya Dhoho Investama, anak perusahaan dari PT Gudang Garam Tbk., tanpa menggunakan dana APBN. Sebagai proyek murni swasta, bandara ini didesain dengan runway sepanjang 3.300 x 60 meter, apron commercial 548 x 141 meter, apron VIP 221 x 97 meter, empat taxiway, serta area parkir seluas 37.108 meter persegi. Terminal penumpangnya memiliki luas 18.000 meter persegi dan kapasitas 1,5 juta penumpang per tahun.

    Dengan infrastruktur semegah itu, Bandara Dhoho diharapkan mampu menjadi gerbang udara utama bagi 13 kota dan kabupaten di Jawa Timur bagian selatan. Selain mempercepat mobilitas orang dan barang, bandara ini berpotensi besar mendongkrak sektor ekonomi lokal, pariwisata, dan kegiatan keagamaan, termasuk layanan Umroh langsung dari Kediri ke tanah suci.

    Bandara ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi simbol dari tumbuhnya kepercayaan investasi swasta dalam mendorong pembangunan daerah. Konektivitas udara yang semakin terbuka menjadi peluang emas bagi pertumbuhan wilayah Selatan Jawa Timur yang selama ini kurang terakses oleh jalur transportasi udara reguler. [nm/beq]

  • Dubes Singapura Puji Jatim Tujuan Utama Investasi, Apa Kata Khofifah?

    Dubes Singapura Puji Jatim Tujuan Utama Investasi, Apa Kata Khofifah?

    Surabaya (beritajatim.com) – Duta Besar Republik Singapura untuk Indonesia H.E. Mr. Kwok Fook Seng menyampaikan apresiasi kepada Provinsi Jawa Timur sebagai tujuan utama investasi, bahkan terbesar kedua di Indonesia.

    Hal itu disampaikan saat melakukan pembahasan kerja sama dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (15/5/2025).

    Keduanya sepakat untuk mempererat kerjasama terutama di sektor pendidikan, kesehatan dan juga investasi.

    Terkait pendidikan Gubernur Khofifah mengatakan bahwa penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat menjadi konsen Pemprov Jatim. Dan Singapura menjadi negara yang memiliki keunggulan SDM yang cukup kuat.

    Bahkan ketika Diklat PKN II yang diadakan BPSDM Jatim, Gubernur Khofifah sering menyampaikan bahwa terkait Global competitive less index, global talent index dan global inovation index, negara Singapura selalu unggul.

    “Singapura selalu ada di urutan teratas baik di tingkat ASEAN bahkan dunia,” kata Khofifah.

    Melihat tingkat kualitas Sumber Daya Manusia di Singapura yang unggul , Khofifah pernah meminta izin Kepala LAN RI agar Diklat PKN II diberi kesempatan Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) ke Singapura untuk belajar mengejar indeks inovasi maupun indeks kompetensi agar layanan publik di Jatim terus meningkat .

    “Bahkan ketika ada kompetisi dari Pemprov Jatim, pemenang kompetisi hadiahnya berupa studi banding ke Singapura untuk meningkatkan kompetensi dan inovasi,” ungkapnya.

    Di sektor pendidikan yang juga berdampak pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia adalah program yang sedang dibahas dengan Menko Perekonomian terkait pertukaran antar pekerja bidang teknologi yang rencananya diikuti sebanyak 1.000 pekerja.

    “Insya Allah Jatim dan Singapura sedang menyiapkan tim untuk pertukaran antarpekerja. Saya berharap, dari Jatim mendapat kuota tertentu sehingga anak muda Jatim memiliki kesempatan lebih besar, luas dan advance dalam penguatan di bidang teknologi,” jelasnya.

    Lebih lanjut, terdapat beasiswa ASEAN yang bisa diakses pelajar SMA di Jatim untuk melanjutkan studi selama kurang lebih 2 tahun di Singapura. Pertukaran pelajar untuk memberikan exposure melihat perspektif dari kedua negara.

    “Menjadi penting untuk meningkatan kualitas sumber daya manusia di Jatim,” ungkapnya.

    Kemudian, di sektor kesehatan Khofifah mengatakan ada keberlanjutan kerjasama antara Jatim dan Singapura. Sebab, kata Khofifah, dulu ada Singapura International Foundation yang berkerjasama dengan 3 rumah sakit di Jatim, yakni RSUD Dr Soetomo, RSUD Haji dan RSUD Saiful Anwar.

    “Insya Allah akan dikomunikasikan dengan pemerintah pusat agar MoU dilanjutkan karena manfaatnya sangat besar bagi para pengelola rumah sakit di daerah,” ungkapnya.

    Terkait investasi, Khofifah mengatakan Singapura merupakan investor terbesar di Jatim . Singapura, bagi Jatim menjadi bagian penting untuk membangun keberlanjutan, peningkatan dan kerjasama antara Pemerintah Jatim dengan Singapura dalam membangun investasi.

    “Insya Allah Juli akan ada investor Singapura datang ke Indonesia dan ke Jatim. Mudah-mudahan akan menjadi penguatan karena Singapura negara yang memberikan investasi nomor satu di Jatim,” tuturnya.

    Khofifah berharap, kerjasama antara Singapura dan Jatim terus berlanjut di beberapa sektor yang sudah dibahas.

    “Pertemuan yang sangat produktif dan tindaklanjut dengan tim teknis akan kita siapkan secepat mungkin,” tegasnya.

    Sementara itu, Dubes Singapura untuk Indonesia Kwok Fook Seng mengungkapkan kebahagiaan karena disambut secara luar biasa oleh Provinsi Jatim.

    “Saya tidak pernah mendapat sambutan seperti ini. Jatim adalah daerah pertama yang saya kunjungi dan kesempatan untuk membahas berbagai potensi yang bisa dikerjasamakan,” ungkapnya.

    Setelah mendengar paparan Gubernur Khofifah serta mengetahui prioritas apa yang ingin ditekankan antara Singapura dan Indonesia khususnya Jatim disimpulkan beberapa hal, yakni investasi, pendidikan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kesehatan.

    “Penjelasan yang sangat terstruktur. Terkait kualitas sumber daya manusia sangat penting karena ada bonus demografi di Indonesia maka perlu ditingkatkan kualitas SDM. Terus berevolusi menjadi lebih baik,” tuturnya.

    “Sedangkan investasi, cukup banyak perusahaan Singapura yang berinvestasi di Jatim. Juli kami mengundang investor Singapura melihat kondisi di Jatim karena Jatim investasi terbesar kedua di Indonesia,” imbuhnya.

    Selanjutnya, dalam mendukung agenda Provinsi Jatim, Ia mengatakan kerjasama antara Singapura dan Jatim sudah ada yang dijalankan dan dilanjutkan ke depannya, investasi, beasiswa pendidikan dan pertukaran pelajar dan pekerja serta kesehatan.

    “Isu kesehatan sangat penting untuk investasi kehidupan. Pertukaran tenaga medis Dokter dan paramedis perawat Indonesia ke Singapura untuk mendapatkan pelatihan. Begitu sebaliknya tim kesehatan di Singapura datang belajar ke Jatim,” jelasnya.

    “Semisal ada konsen khusus di bidang kesehatan dalam pengembangan SDM, Singapura terbuka dan membantu sesuai kebutuhan,” imbuhnya.

    Selain itu, terkait pendidikan, visi Gubernur Khofifah dikatakannya sama dengan Singapura, yakni membawa anak-anak berprestasi karena ke depan mereka akan membantu perekonomian masing-masing negara.

    Termasuk membuka peluang penawaran beasiswa ASEAN, pertukaran pelajar dan pekerja di bidang teknologi agar memiliki pengalaman dalam menghadapi tantangan di perusahaan Singapura dan Jatim.

    “Terima kasih Ibu Gubernur menerima kami. Dan kami berharap bisa mengembangkan kerjasama ini yang lebih baik ke depannya,” tutupnya.

    Turut hadir dalam forum tersebut, Sekretaris Pertama Bidang Politik Kedutaan Besar Republik Singapura Untuk Indonesia Alastair Loh, Sekretaris Kedua Bidang Politik Kedutaan Besar Republik Singapura Untuk Indonesia Yang Kai Ting, Kepala Disperindag, Kepala BPSDM, dan Direktur RSUD Dr. Soetomo. [tok/beq]

  • Meneguhkan peran media dalam menyuarakan isu kawasan

    Meneguhkan peran media dalam menyuarakan isu kawasan

    Di tengah era digital yang kerap menukar kedalaman dengan kecepatan dan menggantikan verifikasi dengan viralitas, EAMC menawarkan sesuatu yang justru langka, yakni ruang untuk berpikir, menyimak, dan menyelami kompleksitas zaman.

    Jakarta (ANTARA) – Dalam dunia yang ditandai oleh ketidakpastian, polarisasi informasi, dan meningkatnya ketegangan geopolitik, jurnalisme tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai kabar.

    Ia menjadi medan pertarungan gagasan, arena etik, dan bahkan dalam banyak kasus, satu-satunya ruang publik yang masih berani merawat kebenaran.

    Di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, yang tengah bergerak cepat menuju integrasi ekonomi namun sekaligus rapuh oleh retakan politik dan lingkungan, peran media bukan sekadar penting, ia menentukan arah sejarah.

    Maka penyelenggaraan East Asia Media Caucus (EAMC) oleh Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) tidak datang begitu saja.

    Ia muncul dari kesadaran yang mendalam bahwa media, bila dibekali dengan pengetahuan dan jejaring lintas disiplin, dapat menjadi fondasi moral dan intelektual kawasan ini.

    Di tengah era digital yang kerap menukar kedalaman dengan kecepatan, dan menggantikan verifikasi dengan viralitas, EAMC menawarkan sesuatu yang justru langka yakni ruang untuk berpikir, menyimak, dan menyelami kompleksitas zaman.

    Pertemuan ini tidak hanya mempertemukan jurnalis dan pakar. Ia mempertemukan dua dunia yang sering terpisah, dunia narasi dan dunia kebijakan.

    Chief Operating Officer ERIA Toru Furuichi mengatakan, peran jurnalis sangat penting dalam membantu masyarakat memahami isu-isu kompleks dan menjembatani komunikasi antara publik dan pembuat kebijakan.

    Ketika dunia yang bekerja dengan bahasa manusia disatukan dalam forum seperti ini bersama dunia yang sibuk dengan rumus, strategi, dan data, lahirlah kemungkinan baru yaitu informasi yang bukan hanya faktual, tapi juga transformatif; bukan hanya benar, tetapi juga bermakna.

    Pembahasan isu Myanmar misalnya, bukan semata-mata soal instabilitas politik atau kekerasan militer.

    Ia juga tentang bagaimana krisis satu negara dapat menjalar secara sistemik ke negara-negara lain melalui migrasi, perdagangan, jaringan sosial, hingga narasi publik yang membentuk persepsi regional.

    Ketika jurnalis memahami itu tidak sebagai berita satu hari, tapi sebagai fenomena yang berlapis dan penuh implikasi, maka mereka mulai menulis bukan hanya untuk mengejar eksklusivitas, tetapi untuk menciptakan kesadaran kolektif.

    Di titik inilah jurnalisme melampaui dirinya sendiri sebagai profesi dan menjelma menjadi etika publik.

    Jurnalisme seperti itu tentu tidak lahir dalam ruang tertutup. Ia butuh ekosistem yang sehat, interaksi lintas sektor, dan yang sering dilupakan kemauan untuk belajar bersama.

    Inilah yang dibangun perlahan oleh ERIA melalui Media Welcome Day dan pembukaan akses ke dalam laboratorium-laboratorium pengetahuan mereka.

    Ketika pusat seperti Asia Zero Emission Center atau E-DISC diperkenalkan bukan hanya sebagai proyek, tapi sebagai visi bersama yang harus didebatkan dan dikritisi, maka media tidak ditempatkan sebagai penonton, tetapi sebagai mitra strategis dalam membentuk masa depan kawasan.

    Namun relasi antara media dan lembaga riset tidak pernah sederhana. Ada ketegangan laten yang mesti diakui bahwa media bekerja dengan waktu yang cepat, sementara riset berjalan lambat, media bicara dalam bahasa emosional yang mudah dipahami publik, sementara riset sering tenggelam dalam abstraksi dan istilah teknis.

    Di sinilah pentingnya forum seperti EAMC, yang tidak berpretensi menyelesaikan semua perbedaan itu, tapi berani membukakan ruang dialog yang jujur.

    Sebab ketika dialog dimulai dari kesediaan untuk mendengarkan, bukan dari keinginan untuk mendominasi, maka percakapan bisa berubah menjadi pembelajaran.

    Penafsir dunia

    Hal yang kerap terlupakan adalah bahwa wartawan bukanlah sekadar penyampai fakta. Mereka adalah penafsir dunia.

    Dalam tradisi jurnalisme yang matang, kerja wartawan adalah kerja intelektual yang memadukan observasi, penalaran, dan empati. Ketika jurnalis Indonesia bisa duduk berdampingan dengan jurnalis dari Laos, Jepang, atau Filipina, bukan hanya informasi yang mereka tukar.

    Senior Communications Advisor di ERIA Kavi Chongkittavorn juga percaya percaya bahwa media memiliki peran strategis dalam membentuk narasi publik yang sehat.

    Mereka saling memperkaya perspektif, memahami konteks sosial masing-masing, dan pada akhirnya mengikis prasangka yang sering dibangun oleh media yang tertutup pada lintas budaya.

    Di sini, solidaritas kawasan tidak dibentuk oleh kesepakatan politik, melainkan oleh perjumpaan manusia yang tulus.

    Tentu kita tidak naif. Forum seperti ini bukan tanpa keterbatasan. Tidak semua media memiliki kebebasan yang sama. Tidak semua jurnalis bekerja dalam lingkungan yang suportif.

    Bahkan dalam forum seperti EAMC pun, ada ketimpangan representasi yang bisa menyulitkan dialog setara.

    Tetapi semua juga tahu, bahwa perubahan besar sering kali berawal dari pertemuan-pertemuan kecil yang jujur.

    Dan mungkin inilah kontribusi terbesar EAMC yaitu menciptakan ruang, bukan hanya untuk berbagi data, tetapi juga untuk saling melihat dan memahami.

    Pada akhirnya, pertanyaan mendasarnya bukan apakah media bisa berperan dalam membentuk masa depan kawasan.

    Pertanyaannya adalah apakah masyarakat, sebagai komunitas kebijakan dan pengetahuan, bersedia mempercayakan masa depan itu juga pada mereka?

    Apakah kita bersedia mengubah relasi kita dengan media, dari relasi instrumen menjadi relasi kolaboratif?

    Dan apakah kita cukup rendah hati untuk menerima bahwa jurnalis bukan hanya mereka yang melaporkan apa yang terjadi, tetapi juga mereka yang bisa membayangkan dunia yang belum ada?

    Jika jawabannya ya, maka forum seperti EAMC bukan hanya penting untuk diadakan sekali dalam setahun.

    Ia harus menjadi kultur baru dalam hubungan antara pengetahuan dan komunikasi, antara kebijakan dan publik, antara data dan cerita.

    Sebab pada akhirnya, masa depan kawasan ini tidak akan ditentukan hanya oleh para pemimpin atau ekonom.

    Tetapi akan ditentukan oleh bagaimana semua, termasuk para jurnalis, memilih untuk memahami, menyampaikan, dan membentuk dunia bersama.

    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR RI siap jadi tuan rumah Konferensi Ke-19 Uni Parlemen OKI

    DPR RI siap jadi tuan rumah Konferensi Ke-19 Uni Parlemen OKI

    PUIC 2025 akan menjadi forum lintas batas yang mengarah pada diplomasi berbasis solusi, bukan sekadar seremonial.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyatakan badan legislatif ini siap untuk menjadi tuan rumah Konferensi Ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen Negara-Negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jakarta, mulai 12 hingga 15 Mei 2025.

    Puan mengatakan bahwa perhelatan konferensi di Indonesia ini bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun (silver jubilee) PUIC sejak didirikan pada tahun 1999.

    “Ini merupakan kehormatan karena Indonesia menjadi tuan rumah perayaan 25 tahun PUIC. DPR RI siap menyambut hangat delegasi dari negara-negara sahabat,” kata Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Puan mengemukakan bahwa perhelatan sidang umum parlemen negara-negara OKI tersebut bukan semata-mata kehormatan administratif semata, melainkan juga menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk menegaskan kembali perannya sebagai motor diplomasi dunia Islam yang demokratis, inklusif, dan berorientasi pada solusi.

    Dengan demikian, kata dia, menjadi tuan rumah PUIC 2025 tidak hanya soal menjadi penyelenggara, tetapi soal kepemimpinan moral dan politik luar negeri.

    Ia menegaskan bahwa Indonesia, khususnya DPR RI, siap hadir sebagai jembatan dialog, kolaborasi, dan transformasi antarparlemen dunia Islam.

    Mengusung tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience untuk PUIC 2025, DPR RI ingin menekankan bahwa ketahanan dunia Islam tak bisa dilepaskan dari fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan kuat.

    Untuk itu, DPR RI berkomitmen mengarahkan diskusi PUIC menuju solusi konkret guna menjawab krisis multidimensi yang dihadapi banyak negara anggota OKI, terutama dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina.

    “DPR RI memahami betul bahwa diplomasi parlemen hari ini menuntut aksi nyata. Isu Palestina, penguatan kelembagaan, hingga perdamaian regional adalah isu-isu krusial yang harus menjadi pembahasan prioritas,” ucap dia.

    Konferensi PUIC Ke-19 rencananya dihadiri oleh 500 peserta dari delegasi negara-negara OKI, termasuk negara observer atau pengamat. Hingga saat ini, sebanyak 11 ketua parlemen dan delapan wakil ketua parlemen negara OKI telah menyatakan akan datang ke Indonesia untuk mengikuti konferensi PUIC, mulai Minggu (11/5).

    Puan menilai kehadiran para pemimpin parlemen dari berbagai kawasan dunia, termasuk negara-negara ASEAN seperti Malaysia, menjadi pertanda positif keberhasilan gelaran PUIC di Indonesia.

    “PUIC 2025 akan menjadi forum lintas batas yang mengarah pada diplomasi berbasis solusi, bukan sekadar seremonial,” tuturnya.

    Lewat PUIC, kata dia, akan dibangun panggung kepemimpinan untuk menyatukan suara, memperkuat solidaritas, dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana telah diletakkan oleh para pendiri bangsa dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) dahulu.

    Ia menekankan pentingnya momen PUIC karena berdekatan dengan Peringatan 70 Tahun KAA yang digelar di Bandung, Jawa Barat, 18 April 2025.

    Dengan begitu, lanjut Puan, perhelatan PUIC 2025 akan menjadi kelanjutan dari semangat Bandung yang mengilhami perjuangan negara-negara Asia dan Afrika dalam menegakkan kedaulatan, keadilan, dan kerja sama yang setara.

    Puan berharap kehadiran pimpinan dan perwakilan negara sahabat juga dapat mempererat kerja sama antara negara anggota OKI.

    PUIC atau Uni Parlemen Negara Anggota OKI didirikan pada tanggal 17 Juni 1999 dengan tujuan meningkatkan kerja sama dan koordinasi antarparlemen negara-negara anggota OKI dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

    PUIC juga bertujuan untuk memperkuat solidaritas dan peran parlemen dalam menghadapi tantangan global.

    Adapun PUIC berkantor pusat di Teheran, Iran, dengan jumlah anggota OKI sebanyak 57 negara. Perhelatan PUIC oleh DPR RI sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai Presiden Ke-19 PUIC.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Diskusi “Ada Apa dengan Prabowo?” ungkap visi geopolitik Presiden

    Diskusi “Ada Apa dengan Prabowo?” ungkap visi geopolitik Presiden

    “Coba teman-teman, kita setback ke tahun 2019. Ketika masa kampanye, ketika debat, Pak Prabowo waktu itu bilang, kita sebagai sebuah bangsa, selalu harus siap dan waspada. Karena perang bisa terjadi kapan saja,”

    Jakarta (ANTARA) – Diskusi umum bertajuk “Ada Apa dengan Prabowo?” mengungkap berbagai fakta yang menyoroti pandangan visioner Presiden Prabowo Subianto dalam merespons dinamika global, termasuk potensi perang dan dampaknya terhadap ketahanan nasional Indonesia.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi, dalam acara yang dihelat Gerakan Milenial Cinta Tanah Air di Jakarta, Sabtu, memaparkan sederet fakta yang menunjukkan konsistensi pemikiran dan arah kebijakan Presiden Prabowo, jauh sebelum ia menjabat sebagai kepala negara.

    “Coba teman-teman, kita setback ke tahun 2019. Ketika masa kampanye, ketika debat, Pak Prabowo waktu itu bilang, kita sebagai sebuah bangsa, selalu harus siap dan waspada. Karena perang bisa terjadi kapan saja,” katanya.

    Namun saat itu, kata Hasan, peringatan tersebut belum sepenuhnya disadari oleh publik, termasuk dirinya yang sempat skeptis dengan pernyataan Presiden Prabowo.

    Selang beberapa tahun kemudian, kekhawatiran Presiden menjadi nyata, mulai dari invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, yang hingga kini belum berakhir, disusul dengan konflik Gaza-Israel yang meletus pada Oktober 2023, dan bahkan eskalasi antara India dan Pakistan baru-baru ini.

    Menurut Hasan, perang tersebut berdampak langsung pada kehidupan global, termasuk Indonesia. Gangguan distribusi barang seperti suku cadang mobil dan gandum mulai dirasakan.

    Indonesia yang bergantung pada impor gandum, kata Hasan, ikut terkena imbasnya. Sampai-sampai, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo saat itu, harus turun tangan melobi agar pengiriman gandum tetap berjalan.

    “Ada perang di manapun itu, pasti dunia secara keseluruhan terganggu,” katanya.

    Dikatakan Hasan, peningkatan ketegangan politik di kawasan yang lebih dekat ke Indonesia, juga memicu kekhawatiran yang semakin nyata.

    Meskipun ada keyakinan bahwa ASEAN memiliki kearifan lokal yang mampu menjaga stabilitas regional—seperti yang pernah disampaikan oleh Diplomat dan Konsultan Geopolitik Singapura, Kishore Mahbubani, tapi bara konflik global yang terus mendekat tetap menjadi ancaman serius, kata Hasan menambahkan.

    “Tapi kalau panas dan bara yang ada di luar itu makin lama makin dekat, dan di sini juga ada panas dan bara yang juga dihembus-hembuskan setiap saat, bukan tidak mungkin panas dan bara itu akan menular ke kawasan sini juga,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Pradanna Putra Tampi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indeks Kenyamanan Investasi Asing: RI Kalahkan Vietnam, Masih di Bawah Thailand-Malaysia

    Indeks Kenyamanan Investasi Asing: RI Kalahkan Vietnam, Masih di Bawah Thailand-Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA — Laporan Kearney bertajuk ‘The 2025 Kearney FDI Confidence Index: World at inflection’ menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang mendapatkan sentimen positif dari investor global.

    Dalam riset yang menggambarkan persepsi investor terhadap arus penanaman modal asing (PMA atau foreign direct investment/FDI) dalam tiga tahun ke depan itu, Indonesia tercatat berada di peringkat ke-12 pada klasemen khusus negara berkembang, masih sama dengan capaian tahun sebelumnya. 

    Lantas, dibandingkan para jiran sesama negara Asia Tenggara (Asean), Tanah Air ternyata hanya kalah oleh Thailand di peringkat ke-10 dan Malaysia di peringkat ke-11. Sementara itu, Filipina berada di peringkat ke-16 dan Vietnam hanya mampu menempati peringkat ke-19. 

    Presiden Direktur Kearney Indonesia Shirley Santoso menjelaskan bahwa keberhasilan Thailand, Malaysia, dan Indonesia menempati posisi 15 besar ditopang persepsi akan kualitas sumber daya manusia (SDM) negara terkait. 

    “Para investor menyebut kualitas dan keterampilan tenaga kerja sebagai alasan utama berinvestasi. Tepatnya di Indonesia sebesar 32% [dari total responden], Thailand 34%, dan Malaysia 30%,” jelasnya dalam keterangan resmi pada laporan tersebut, Kamis (8/5/2025).

    Selain faktor SDM, sebanyak 28% investor menyebut Indonesia juga menonjol berkat kekayaan sumber daya alamnya. Terutama, sebagai produsen nikel terbesar di dunia dan penghasil utama tembaga, emas, bauksit, serta industri logam.

    Indonesia hadir sebagai destinasi utama untuk proyek greenfield (pengembangan kawasan dari nol), salah satunya ditandai oleh investasi senilai US$11 miliar dari Xinyi Group, produsen kaca dan produk tenaga surya asal China.

    “Indonesia menawarkan peluang investasi yang sangat menarik, didorong oleh populasi muda, kelas menengah yang terus berkembang, serta lokasi yang strategis,” tambah Shirley. 

    Menurutnya, upaya berkelanjutan Indonesia untuk membuka ekonominya terhadap PMA telah berperan penting dalam mempertahankan posisinya pada urutan ke-12 pada 2023, dan kembali mempertahankannya di peringkat tersebut pada 2024. 

    Sebaliknya, beberapa negara jiran Indonesia tampak mengalami penurunan peringkat. Misalnya, Thailand dan Malaysia turun satu peringkat dari tahun lalu karena perkembangan pesat Afrika Selatan yang berhasil merangsek dari posisi ke-11 menjadi posisi ke-7.

    Alhasil, sejumlah reformasi yang membuat Indonesia semakin ramah investor patut menjadi catatan positif. Mulai dari deregulasi, penegakan hukum yang lebih kuat, peningkatan kepastian berusaha, hingga insentif pajak yang beragam.

    Terlebih, riset yang digelar pada Januari 2025 dengan melibatkan 536 responden eksekutif perusahaan multinasional ini mencatat bahwa efisiensi proses legal dan regulasi sebagai indikator paling penting dalam keputusan investasi, tepatnya dipilih 16% dari total responden.

    Performa ekonomi domestik juga tampak menjadi prioritas para responden (16%). Menyusul kemudian, ada kemampuan inovasi & teknologi (15%), kemudahan arus kapital keluar-masuk (14%), perpajakan yang jelas dan mudah (13%), kualitas infrastruktur (13%), serta loyalitas pemerintah memberikan insentif buat investor (13%).

    Selain itu, investor juga mencermati kelihaian partisipasi pemerintah negara tersebut dalam berbagai perjanjian bilateral, keberagaman rantai pasok, beban biaya karyawan, serta potensi pangsa pasar domestik, sebagai indikator yang dipilih di atas 10% dari total responden.

    Namun, patut dicatat bahwa optimisme investor terhadap Thailand masih jauh lebih tinggi dari Indonesia, menjadikannya negara berkembang di Asean dengan peringkat tertatas, alias paling dekat dengan Singapura yang notabene telah masuk klasemen khusus negara maju. 

    “Meskipun tantangan global dan kompleksitas regulasi masih menjadi perhatian investor, komitmen pemerintah Indonesia terhadap pengembangan infrastruktur dan reformasi regulasi telah menciptakan lingkungan investasi yang semakin menarik dan kompetitif,” tutupnya.

  • Perluas Pasar Ekspor Non-AS, RI Pilih Jalur ‘Pertemanan Internasional’

    Perluas Pasar Ekspor Non-AS, RI Pilih Jalur ‘Pertemanan Internasional’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah akan berupaya keras menjaga ketahanan ekonominya di tengah ketidakpastian global yang disebabkan oleh kebijakan perdagangan internasional yang berubah-ubah. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

    Airlangga mengungkapkan langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Seperti diketahui, ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 hanya tumbuh sebesar 4,87%. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian global dan penurunan konsumsi masyarakat.

    Sementara itu, Indonesia juga masih melakukan negosiasi dengan AS (Amerika Serikat) terkait dengan penerapan tarif respirokal terhadap barang dari Tanah Air yang masuk pasar Negeri Paman Sam ini. Negosiasi ini berlangsung hingga 60 hari ke depan.

    Salah satu fokus utama adalah perundingan tarif dengan AS yang sedang berlangsung sejak kebijakan tarif resiprokal. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa perundingan terkait tarif resiprokal sudah dimulai dan diharapkan dapat selesai dalam waktu 60 hari, sebagaimana yang telah disepakati.

    Pemerintah Indonesia tidak hanya menyatakan sikap, tetapi juga mengajukan proposal konkret kepada AS dengan semangat kerja sama bilateral yang adil. Selain itu, Pemerintah juga menekankan pentingnya diversifikasi mitra dagang sebagai respons terhadap ketidakpastian global.

    “Target kita memang memperluas pasar. Jadi kalau kita melihat episentrumnya di Amerika untuk ketidakpastian dan gejolak ini, maka kita mencari daerah lain yang kita bisa masuki,” lanjut Airlangga.

    Indonesia akan terus mengoptimalkan kerja sama internasional melalui forum-forum seperti RCEP, I-EU CEPA, dan CPTPP untuk memperluas akses pasar di luar AS.

    Meskipun menghadapi tantangan global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang solid. Pada kuartal I-2025, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 4,87% (yoy), melampaui negara-negara ASEAN lainnya.

    “Pertumbuhan ini didorong oleh sektor konsumsi rumah tangga dan sektor produksi seperti pertanian yang mencatatkan pertumbuhan 10,52%,” ujarnya.

    Pemerintah juga mencatatkan penciptaan lapangan pekerjaan yang cukup signifikan pada kuartal pertama 2025, dengan 594.104 lapangan pekerjaan tercipta dari sektor industri PMDN dan PMA.

    Airlangga juga menyampaikan bahwa ini adalah bukti nyata bahwa meskipun ada ketidakpastian global, Indonesia mampu menjaga momentum positif dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

    Percepat I-EU CEPA

    Indonesia dan Uni Eropa optimistis proses negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) dapat diselesaikan pada semester I-2025. Adapun, akselerasi proses negosiasi ini terjadi di tengah kisruhnya perang dagang yang dipicu oleh Presiden AS Donald Trump.

    Optimisme itu terungkap dalam pertemuan virtual antara Menko Airlangga dengan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic, Senin (5/5). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari diskusi sebelumnya yang membahas percepatan penyelesaian Perundingan I-EU CEPA.

    Airlangga menekankan Indonesia tetap berkomitmen menyelesaikan perundingan secepatnya demi membuka lebih banyak peluang perdagangan dan investasi, khususnya dengan negara-negara anggota Uni Eropa.

    “Kita sepakat untuk terus bekerja sama memanfaatkan momentum yang ada sembari menjunjung rule of law,” ungkap Airlangga.

    Sebagaimana diketahui, Perundingan I-EU CEPA sendiri telah berlangsung sejak 2016 dan melalui 19 putaran. Perjanjian ini bersifat komprehensif, mencakup isu-isu strategis seperti perdagangan barang dan jasa, investasi, pengadaan publik, harmonisasi regulasi, serta kerja sama pembangunan kapasitas.

    Komisioner Sefcovic mengapresiasi hasil pertemuan sebelumnya antara Chief Negotiator kedua pihak sebagai langkah positif dalam mendorong kemajuan negosiasi perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa. Lebih lanjut, saat ini Uni Eropa juga tengah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat terkait isu tarif dan perdagangan.

    Di tengah gejolak perdagangan global, komitmen Indonesia dan Uni Eropa untuk menyelesaikan Perundingan I-EU CEPA menjadi semakin relevan. Dengan kondisi sekitar 87% perdagangan barang dunia berlangsung di luar keterlibatan Amerika Serikat, semakin menegaskan urgensi diversifikasi mitra dagang dan penguatan kerja sama regional. Kedua pihak sepakat untuk terus menjaga komunikasi intensif serta mencari solusi atas isu-isu teknis yang tersisa.

    “Penuntasan Perundingan I-EU CEPA diyakini akan memperkuat fondasi kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks,” tutup Menko Airlangga.

    (haa/haa)

  • Transformasi Jakarta menuju kota global harus ditopang inovasi

    Transformasi Jakarta menuju kota global harus ditopang inovasi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengingatkan bahwa transformasi Jakarta menuju kota global harus ditopang inovasi yang meningkatkan efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan ekonomi.

    Hal ini, kata dia di Jakarta, Kamis, mengingat tantangan yang dihadapi Jakarta meliputi urbanisasi yang cepat, tekanan lingkungan, serta dinamika global dan geopolitik membutuhkan respons yang adaptif.

    Karena itu, Rano saat menghadiri peluncuran “Connect Jakarta” yang digelar Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Pusat, berpendapat dibutuhkan pendekatan kolaboratif melalui sinergi pentaheliks.

    “Sinergi pentaheliks berperan penting dalam mengidentifikasi akar persoalan, merumuskan kebijakan yang tepat sasaran serta menemukan solusi inovatif untuk mempercepat pembangunan Jakarta,” katanya.

    Rano mengapresiasi komitmen dan semangat seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun masa depan Jakarta. Salah satunya melalui perhelatan berbagai diskusi produktif.

    “Mari kita lanjutkan semangat kolaborasi dan inovasi demi mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global yang tangguh, inklusif, dan berdaya,” ujar dia.

    Rano lalu membahas berbagai indikator ekonomi Jakarta yang menunjukkan tren positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat ekonomi Jakarta tumbuh 4,95 persen (year on year/yoy) pada Triwulan I)2025.

    Tak hanya itu, inflasi juga terkendali pada angka 2,21 persen (yoy) per April 2025, yang masih berada dalam rentang target nasional sebesar 2,5 persen.

    Jakarta juga masih menjadi penyumbang investasi terbesar secara nasional, yakni mencapai Rp42,2 triliun pada periode yang sama.

    Kepala BI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Arlyana Abubakar mengatakan, hadirnya “Connect Jakarta” menjadi ruang temu untuk mewujudkan komitmen bersama antara lintas sektor dari unsur pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, hingga media, dalam membangun fondasi kolaborasi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Dia berharap melalui “Connect Jakarta”, seluruh aktor pembangunan daerah dapat berkontribusi secara aktif dalam mendorong Jakarta sebagai kota global yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan.

    Selain “Connect Jakarta”, BI DKI juga menginisiasi dua program strategis untuk mendukung stabilitas perekonomian. Yaitu “Protect Jakarta” yang berfokus pada pencapaian keberdayaan masyarakat dan “Forward Jakarta” yang merupakan pilar pengembangan ekosistem digital.

    Dia berharap harmonisasi “Protect Jakarta”, “Forward Jakarta” dan “Connect Jakarta” akan menghasilkan suatu simfoni yang mampu mewujudkan Jakarta sebagai kota global dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan.

    “Tidak hanya menjadi pemimpin di tingkat nasional dan regional ASEAN, tetapi juga pemimpin di kancah internasional pada masa depan,” kata dia.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jaksel tingkatkan PAD melalui kawasan Blok M

    Jaksel tingkatkan PAD melalui kawasan Blok M

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Jakarta Selatan M. Anwar meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui potensi kawasan Blok M sebagai upaya memajukan wilayah tersebut pada hari pertama bekerja usai dilantik.

    “Yang pertama, dipesankan kepada saya, diharapkan dari Jakarta Selatan bisa meningkatkan PAD, contohnya kawasan Blok M,” katanya dalam rapat koordinasi di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kamis.

    Anwar mengatakan kawasan Blok M perlu lebih ditata agar bisa meningkatkan pendapatan daerah.

    Salah satunya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo yang akan menghubungkan Taman Langsat, Taman Ayodhya dan Taman Leser sebagai Taman ASEAN mengingat lokasinya yang dekat dengan Kantor Sekretariat ASEAN di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan.

    “Pak Gubernur punya program City ASEAN di Jakarta Selatan. Bagaimana kita mengkoneksikan taman-taman yang ada di sekitar kawasan Blok M, termasuk kawasan Blok M tersebut,” katanya.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKi Jakarta siap membangun trek jalan kaki (jogging) di Taman Langsat, Taman Leuser dan Taman Ayodya yang berada di dekat Gedung ASEAN Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan.

    Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Jakarta saat tidak lagi berstatus sebagai Ibu Kota Indonesia, maka harus memiliki simbol identitas, yakni sebagai Ibu Kota ASEAN karena gedung ASEAN berada sana.

    Terkait taman, Pramono mengatakan saat ini ada enam taman yang sudah beroperasi 24 jam dan enam lainnya dibuka hingga jam 22.00 WIB.

    Adapun enam taman yang dibuka 24 jam, yakni Taman Langsat, Taman Ayodya, Tebet Eco Park, Taman Lapangan Banteng, Taman Menteng dan Taman Literasi Martha Tiahahu.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tholos Foundation Posisikan RI ke-122 Dalam Indeks Hambatan Perdagangan, Kemenperin: Abal-abal – Halaman all

    Tholos Foundation Posisikan RI ke-122 Dalam Indeks Hambatan Perdagangan, Kemenperin: Abal-abal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Survei Tholos Foundation menempatkan Indonesia sebagai negara yang menduduki peringkat ke-122 dalam Indeks Hambatan Perdagangan Internasional atau International Trade Barriers Index 2025.

    Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, lembaga pemeringkat tersebut belum transparan mengenai data dan metodologi penelitiannya. 

    “Ini mirip sekali lembaga survei abal-abal, yang publish hasil surveinya menjelang pemilu, pilpres, atau pilkada. Seharusnya, lembaga tersebut mem-publish data, sumber data dan metodologi yang digunakan untuk pemeringkatannya. Kalau berdasarkan WTO, NTB dan NTB Indonesia lebih kecil dibanding dengan negara lain, terutama negara maju dan negara tetangga di ASEAN,” ungkap Febri dalam keterangan resmi, Kamis (8/5/2025).

    Febri mengakui, ada beberapa pihak yang ingin Indonesia tidak akan bisa menjadi negara maju, terutama dalam membangun perekonomiannya.

    Padahal, Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, seperti ketersediaan sumber daya alam, peluang di pasar domestik dan adanya bonus demografi.

    “Modal ini yang perlu kita optimalkan, termasuk dalam upaya kita mengembangkan industri nasional sebagai salah satu sektor penopang utama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ucapnya.

    Hal senada juga sempat disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada acara halal bihalal bersama purnawirawan TNI-Polri di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Presiden menyatakan bahwa kekayaan alam yang dimiliki Indonesia menjadikan negara ini kerap menjadi sasaran gangguan dari pihak asing. 

    Dimana potensi besar itu antara lain nikel, bauksit dan kelapa sawit yang merupakan sumber kekuatan sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia.

    Kelapa sawit misalnya, kini menjadi komoditas strategis yang banyak diminati berbagai negara, seperti Mesir, Pakistan, India dan Eropa.

    Presiden juga menekankan bahwa Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dan tidak tunduk pada kepentingan asing.

    “Terkait hal ini, saya sangat setuju yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa kita harus juga menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ini juga termasuk dalam konteks membangun industri yang mandiri dan berdaya saing,” terang Febri.

    Bukti nyata komitmen dan keberpihakan pemerintah saat ini kepada industri dalam negeri, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

    “Kami dan para pelaku industri dalam negeri sangat mengapresiasi Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah menandatangani Perpres No 46 Tahun 2025 dan menerbitkannya. Regulasi ini menjadi angin segar bagi industri di tengah tekanan demand domestik saat ini, terutama bagi industri yang menghasilkan produk yang dibeli oleh pemerintah dan BUMN/BUMD,” ujar Febri.