Xcloud.id

Organisasi: ASEAN

  • Ini Jadwal Operasional MRT Jakarta saat Libur Iduladha

    Ini Jadwal Operasional MRT Jakarta saat Libur Iduladha

    Bisnis.com, JAKARTA – Moda transportasi MRT Jakarta mengumumkan jadwal operasional selama periode Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Iduladha 1446 H atau 6-9 Juni 2025.

    Bagi para pengguna MRT Jakarta tidak perlu khawatir karena pada periode libur Iduladha mulai Jumat (6/6/2025) hingga Senin (9/6/2025) moda transportasi tersebut tetap beroperasi seperti biasa.

    “MRT Jakarta beroperasi mulai pukul 05.00 hingga 24.00 WIB dengan selang waktu kedatangan kereta setiap 10 menit,” tulis akun Instagram @mrtjktinfo dikutip Jumat (6/6/2025).

    Sebagai informasi, terdapat 13 stasiun MRT Jakarta Fase 1 Koridor Utara–Selatan yang saat ini sudah beroperasi, dari selatan (Lebak Bulus) ke utara (Bundaran HI).

    Untuk Stasiun Layang (Elevated Stations) ada 7 stasiun, di antaranya yaitu Stasiun Lebak Bulus Grab, Stasiun Fatmawati Indomaret, Stasiun Cipete Raya, Stasiun Haji Nawi, Stasiun Blok A, Stasiun Blok M BCA dan Stasiun Asean.

    Sementara itu, untuk Stasiun Bawah Tanah (Underground Stations), terdapat 6 stasiun, meliputi Stasiun Senayan, Stasiun Istora Mandiri, Stasiun Bendungan Hilir, Stasiun Setiabudi Astra, Stasiun Dukuh Atas BNI, dan Stasiun Bundaran HI.

    Adapun, semua stasiun dilengkapi fasilitas modern seperti eskalator, lift, toilet, musala, dan koneksi ke TransJakarta atau moda transportasi lainnya.

    Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa Pemprov Jakarta saat ini akan memprioritaskan perluasan jalur MRT ke wilayah Tangerang Selatan.

    “MRT, untuk sementara kami akan lebih dulu ke Tangerang Selatan,” jelas Pramono ketika ditemui di Balaikota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (4/6/2025). 

    Pramono menjelaskan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Gubernur Banten mengenai skema bagi hasil dalam proyek perluasan MRT tersebut.

    Lebih lanjut, dia juga meminta Direktur Utama MRT Jakarta untuk melakukan pembahasan mendetail bersama Pemerintah Provinsi Banten.

  • Urgensi kelas hilirisasi yang menjawab masa depan

    Urgensi kelas hilirisasi yang menjawab masa depan

    Jakarta (ANTARA) – Dalam percakapan publik tentang hilirisasi, istilah ini kerap mengendap dalam ranah kebijakan industri atau ekspor mineral mentah.

    Namun, jarang dibahas secara mendalam bagaimana strategi hilirisasi ini menyentuh hulu paling krusial dari seluruh sistem, pendidikan tinggi.

    Padahal, hilirisasi sejatinya bukan sekadar soal smelter atau rantai pasok, tetapi juga tentang bagaimana ilmu pengetahuan itu sendiri diturunkan dari menara gading akademik menjadi solusi konkret dalam lanskap sosial dan ekonomi masyarakat.

    Peluncuran kelas hilirisasi oleh Universitas Tadulako di Palu seperti menjadi sebuah sinyal penting bahwa gagasan ini mulai bergeser dari wacana abstrak ke praksis institusional.

    Bukan sekadar program studi baru, inisiatif ini merupakan bentuk tanggapan langsung terhadap kebutuhan riil dunia kerja, sekaligus upaya mempercepat sinkronisasi antara pendidikan dan industri.

    Rektor Universitas Tadulako Prof. Dr. Ir. Amar, ST., MT., IPU., ASEAN Eng., mengatakan inisiatif membuka kelas hilirisasi ini dilakukan melalui kerja sama dengan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Di kelas hilirisasi ini nantinya bukan sekadar ruang belajar biasa, melainkan ruang kolaborasi nyata antara kampus dan industri strategis nasional.

    Lebih dari itu, upaya ini sebenarnya menjadi pembuktian bahwa universitas semakin mampu menjadi aktor strategis dalam mewujudkan visi besar bangsa.

    Saat ini adalah era ketika ilmu tidak lagi cukup hanya diajarkan, melainkan harus dikontekstualisasikan. Ketika industri berevolusi cepat melalui otomasi, elektrifikasi, dan digitalisasi, sistem pendidikan pun tidak bisa lagi berjalan di jalurnya sendiri.

    Ada urgensi untuk mendesain ulang format pembelajaran, baik dari sisi kurikulum maupun metode pengajarannya, agar lebih selaras dengan denyut kebutuhan lapangan.

    Kelas hilirisasi, dalam konteks ini, adalah ruang belajar baru yang tidak hanya mempersiapkan mahasiswa lulus, tapi juga mampu menjawab pertanyaan sederhana namun krusial, “Setelah ini, saya bisa bekerja di mana dan bagaimana kontribusi saya bagi bangsa?”

    Model yang ditawarkan kelas hilirisasi bukanlah sekadar inovasi administratif. Ini adalah transformasi mendasar dalam paradigma pendidikan vokasi.

    Di dalamnya, terdapat keberpihakan terhadap mahasiswa dalam bentuk pembiayaan penuh UKT oleh mitra industri. Ini mencerminkan kesadaran kolektif bahwa akses terhadap pendidikan relevan harus dibuka lebar tanpa menjadi beban ekonomi bagi calon peserta didik.

    Kemudian ada pelibatan langsung industri dalam perancangan dan pelaksanaan kurikulum menandakan hadirnya ekosistem pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning), yang lebih mendalam dari sekadar magang formalitas.

    Ketika kunjungan lapangan menjadi bagian dari orientasi mahasiswa baru, dan praktisi industri menjadi dosen pengampu, maka terjadi integrasi vertikal antara pengetahuan akademik dan keterampilan praktis.

    Memanusiakan hilirisasi

    Inilah bentuk hilirisasi pengetahuan itu sendiri bahwa ilmu tidak cukup berhenti di jurnal, tapi harus menjadi narasi yang hidup di lantai pabrik, di ruang perancangan teknologi, dan di meja kontrol sistem industri nasional.

    Dalam bahasa lain, bangsa ini sedang menyaksikan upaya memanusiakan hilirisasi, dari kebijakan makro menjadi praktis mikro yang dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh individu mahasiswa dan masyarakat di sekitarnya.

    Konteks wilayah pun menambah kedalaman makna. Bahwa program seperti ini lahir di Palu, Sulawesi Tengah, dan bukan di pusat kekuasaan atau industri tradisional di Pulau Jawa, memberi pesan kuat bahwa transformasi pendidikan tidak harus selalu berpusat.

    Justru, daerah-daerah di kawasan timur Indonesia dengan potensi besar sumber daya alam dan kebutuhan tenaga terampil yang tinggi, menjadi lahan subur untuk eksperimen sosial semacam ini. Pendidikan yang berdampak adalah pendidikan yang memahami konteks sosial, geografis, dan ekonomi dari komunitas yang dilayaninya.

    Dalam semangat Asta Cita yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto, hilirisasi tak boleh berhenti pada material tambang dan sumber daya alam. Hilirisasi harus juga menyentuh kualitas sumber daya manusia, karakter, dan daya saing kebangsaan.

    Mahasiswa yang ditempa dalam sistem seperti kelas hilirisasi akan dibentuk bukan hanya sebagai operator, tetapi juga pemikir yang berorientasi pada solusi, inovator yang mampu membaca arah teknologi global sekaligus berakar kuat pada nilai-nilai kebangsaan.

    Hilirisasi tanpa manusia yang siap hanya akan menghasilkan ketimpangan baru. Maka, menyiapkan manusianya adalah prasyarat mutlak.

    Apa yang dilakukan oleh Universitas Tadulako adalah perwujudan dari ide kampus berdampak. Kampus yang tidak hanya menjadi pencetak ijazah, tapi penggerak perubahan sosial dan ekonomi.

    Kampus yang hadir di tengah publik bukan untuk menjadi menara gading, tetapi menjadi menara sinyal yang mampu menangkap kebutuhan dan memberi jawaban yang tepat, cepat, dan kontekstual.

    Dalam dunia yang kian kompleks dan cepat berubah, perguruan tinggi tidak bisa lagi berjalan dengan kecepatan tahun ajaran, melainkan harus berlari mengikuti irama detik industri dan denyut nadi masyarakat.

    Arah baru ini membuka banyak ruang untuk perbaikan sistemik. Namun tentu tidak tanpa tantangan. Kemitraan dengan industri harus dijaga dalam rel yang seimbang, agar pendidikan tetap menjadi proses pembentukan manusia utuh, bukan sekadar buruh ahli. Kurikulum harus terus diperbarui agar tidak menjadi sekadar pelatihan teknis.

    Dan yang paling penting, perguruan tinggi harus memiliki keberanian untuk memposisikan dirinya sebagai co-creator dalam pembangunan nasional bukan hanya penonton atau komentator.

    Kelas hilirisasi adalah salah satu pintu masuk. Namun juga tidak akan menyelesaikan semua persoalan pendidikan dan industri sekaligus. Tapi adalah langkah penting yang memperlihatkan bahwa kolaborasi konkret antara kampus dan dunia kerja bukan hanya mungkin, tapi perlu.

    Dan dari kelas kecil di sebuah kota di Sulawesi Tengah, negeri ini bisa mulai membayangkan masa depan besar yang lebih terintegrasi, lebih manusiawi, dan lebih menjanjikan.

    Sebab pada akhirnya, hilirisasi yang paling berdampak adalah hilirisasi pengetahuan yang membentuk manusia dan mengubah kehidupan.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tambah Kapasitas di 3T, Komdigi Kaji Pemanfaatan Satria-2 dan Satelit LEO

    Tambah Kapasitas di 3T, Komdigi Kaji Pemanfaatan Satria-2 dan Satelit LEO

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengkaji pemanfaatan satelit Geostasioner Satria-2 dan satelit orbit rendah (low earth orbit/LEO) secara bersamaan untuk meningkatkan kapasitas internet di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).

    Adapun untuk saat ini, pemerintah masih mengandalkan Satelit Satria-1. 

    Diketahui, dalam menyalurkan internet di daerah 3T, salah satu teknologi yang digunakan oleh Komdigi adalah Satelit Satria-1, yang memiliki kapasitas 150 Gbps. Satelit multifungsi ini menyebarkan internet ke lebih dari 30.000 titik dengan kecepatan 4-10 Mbps. 

    Mengingat teknologi satelit memiliki kapasitas yang terbatas,  yang berarti makin banyak penggunanya maka kecepatan yang diberikan makin lambat, perlu tambahan kapasitas agar layanan yang diberikan pemerintah tetap optimal. 

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan untuk meningkatkan kapasitas dan menjaga layanan tetap optimal, Komdigi membuka opsi untuk membangun Satelit Satria-2 atau menggunakan satelit LEO, baik Starlink maupun Kuiper milik Amazon. 

    “Kemungkinan potensi untuk Satria-2 itu dalam kajian-kajian ini terus kita kaji. Karena kalau dahulu kita mengandalkan satu saja, kalau sekarang kan ada yang LEO seperti Starlink, Kuiper dan lain-lain,” kata Meutya di Jakarta, Kamis (5/6/2025). 

    Sekadar informasi, Satria-2 merupakan bagian dari rencana strategis Kemenkominfo 2020-2024. Satria-2 memiliki kapasitas 2 kali lipat lebih besar dari Satria-1 yaitu 300 Gbps. Tujuan menghadirkan satelit ini adalah untuk memberikan internet yang lebih mumpuni di daerah rural.  

    Pada Februari 2022, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sempat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Asean dan Timor Leste H.E. Owen Jenkins.  

    Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Johnny dan Duta Besar Owen Jenkins membahas kerja sama Satria-2 yang akan dibangun Airbus lewat pembiayaan UK Export Financing. 

    Sementara itu satelit LEO yang telah matang dan memberikan layanan internet ke Indonesia adalah satelit Starlink milik Elon Musk. Ribuan Satelit Starlink telah mengitari bumi, sementara itu proyek Satelit Kuiper Amazon, baru puluhan unit yang mengorbit. 

    Meutya mengatakan pemerintah membuka peluang untuk menggunakan salah satu dari solusi di atas atau memanfaatkan keduanya secara bersamaan untuk saling melengkapi. 

    “Kami memitigasi keperluan di depan ada kemungkinan kita kombinasi antara satelit Satria-2 yang di daerah, mana nanti yang pake LEO dan sebagainya,” kata Meutya. 

  • Jepang hingga Inggris Cermati Perkembangan Danantara

    Jepang hingga Inggris Cermati Perkembangan Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara mendapat perhatian dari sejumlah negara.

    Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masaki menyebut pelaku usaha negaranya terus memantau perkembangan seputar Danantara. Dia menuturkan, hingga saat ini Jepang masih mencermati seperti apa implementasi nyata dari Danantara ke depannya.

    “Menurut saya masih terlalu dini untuk menilai dampak Danantara. Pada saat yang sama, saya sampaikan bahwa perusahaan dan pemerintah Jepang, mengikuti kabar terkait Danantara dengan sangat hati-hati dan penuh minat,” jelas Masaki dalam media briefing di Kantor Kedubes Jepang di Indonesia, Jakarta pada Kamis (5/6/2025).

    Dia menuturkan, pihak Jepang mencermati sejumlah perkembangan secara spesifik. Masaki menuturkan, salah satu hal tersebut adalah kaitan antara Danantara dengan Sovereign Wealth Fund eksisting pendahulu Danantara, yaitu Indonesia Investment Authority (INA).

    Masaki menuturkan, Jepang telah memiliki pengalaman bekerja sama dengan INA dalam beberapa kesepakatan. Dia berharap, Pemerintah Indonesia ke depannya dapat menjelaskan hubungan antara Danantara dengan INA.

    “Kami sangat mengenal INA, karena sudah punya pengalaman bekerja sama. Jadi, kami bertanya-tanya apa hubungan antara INA dan Danantara, misalnya. Kemudian juga seperti apa tata kelolanya,” jelas Masaki.

    Aspek-aspek lain yang dicermati Jepang secara khusus adalah skema Investasi Danantara, kriteris-kriteria proyek atau sektor yang diminati Danantara, hingga kegiatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Danantara ke depannya.

    Kehadiran Danantara juga diperhatikan oleh pihak Inggris. Direktur Pembangunan Internasional Inggris untuk Indonesia Amanda McLoughlin menyebutkan pihaknya memiliki minat untuk bekerja sama dengan Danantara. 

    Meski demikian, McLoughlin mengatakan hingga saat ini belum ada rencana konkret dari Inggris untuk melakukan kemitraan dengan Danantara.

    “Saat ini kami masih menjajaki kemungkinan-kemungkinan yang ada. Itu (Danantara) adalah sesuatu yang benar-benar membuat kami bersemangat dan tertarik. Jadi, nantikan saja,” ujar McLoughlin saat ditemui dalam sebuah acara Selasa (3/6/2025).

    Sebelumnya, China telah menjadi salah satu negara yang resmi bekerja sama dengan Danantara. Danantara Indonesia dan China Investment Corporation (CIC) telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk menjajaki peluang investasi bersama di berbagai sektor di Indonesia, kawasan Asean, hingga China.  

    Penandatanganan MoU tersebut menandai langkah penting dalam memperdalam kerja sama investasi antara Indonesia-China, serta membangun platform jangka panjang untuk pembangunan ekonomi. 

    Dalam MoU tersebut, BPI Danantara dan CIC menetapkan kerangka kerja bagi potensi investasi bersama. Tujuannya, memberikan dampak pembangunan yang terukur serta hasil investasi yang optimal dengan penyesuaian risiko yang tepat. 

    Salah satu pilar utama dari kesepakatan tersebut adalah penjajakan bersama terhadap platform investasi China-Asean. Platform tersebut diinisiasi sebagai sebuah dana investasi yang diusulkan untuk beroperasi dengan mandat luas di berbagai sektor—manufaktur industri, barang konsumsi, kesehatan, dan teknologi—di mana kedua negara memiliki potensi besar yang dapat dimaksimalkan. 

    Rosan Roeslani, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, menekankan potensi transformatif dari kolaborasi tersebut. 

    “Kami percaya bahwa kemitraan ini lebih dari sekadar keselarasan finansial. Ini adalah komitmen bersama untuk membentuk ulang lanskap ekonomi kawasan kita,” tuturnya.

  • Waspada Covid-19 Menggila Lagi, Jepang Ajak RI Lakukan Ini

    Waspada Covid-19 Menggila Lagi, Jepang Ajak RI Lakukan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Jepang menyatakan keprihatinannya terkait penyebaran Covid-19 yang kembali meningkat di kawasan Asia dan menyerukan penguatan kerja sama antarnegara, terutama dengan Indonesia dan anggota Asean lainnya, untuk menghadapi kemungkinan lonjakan kasus di masa mendatang.

    Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi menegaskan bahwa Jepang dan Indonesia memiliki sejarah penderitaan bersama yang cukup berat saat gelombang pandemi Covid-19 yang melanda beberapa tahun lalu.

    “Saat ini, kami khawatir bahwa virus tersebut akan kembali menyebar di kawasan ini,” katanya, dalam konferensi pers, Kamis (5/6/2025).

    Ia menyatakan mengingat dengan jelas bagaimana Indonesia mengalami masa-masa krisis yang berat dengan banyaknya korban jiwa. Menurutnya, hal serupa juga terjadi di Jepang.

    Dia menambahkan pengalaman pahit dari pandemi tersebut telah memberikan pelajaran penting bagi kedua negara. Ia menekankan bahwa selain upaya pencegahan penyebaran virus, penanganan yang efektif bagi pasien yang sudah terinfeksi juga sangat penting.

    “Jadi menurut saya, kerja sama ini harus benar-benar diperdalam antara Indonesia dan negara-negara Asean lainnya dengan Jepang,” tegasnya.

    Duta Besar Jepang juga menyinggung pentingnya menjaga mobilitas antarnegara, yang kini telah menjadi kebutuhan global. Ia menyebut bahwa ancaman pandemi bukan lagi merupakan masalah satu negara atau satu kawasan, melainkan tantangan kolektif yang memerlukan kolaborasi lintas batas.

    “Karena ini bukan hanya masalah satu negara atau satu kawasan saja. Sekarang, mobilitas manusia sudah sangat tinggi. Penting untuk menjaga hal itu tetap berjalan. Jadi kita harus mengatasi persoalan ini bersama-sama,” ujarnya.

     

    (luc/luc)

  • Isu Reshuffle Kabinet Prabowo, Siapa Menteri yang Bakal Terdepak?

    Isu Reshuffle Kabinet Prabowo, Siapa Menteri yang Bakal Terdepak?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kabar soal rencana perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih kembali mencuat setelah tujuh bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Ini bukan pertama kali isu ‘kocok ulang’ menggoyang kabinet pemerintahan Prabowo. Isu reshuffle menjadi semakin kencang usai Presiden Prabowo beberapa kali kerap memberikan peringatan ke kabinetnya di kesempatan terbuka.

    Teranyar, Prabowo meminta para pejabat dan pemangku kebijakan yang merasa tidak mampu menjalankan tugas agar mengundurkan diri dari jabatannya. Instruksi ini disampaikan Prabowo saat memberikan amanat pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Selasa (2/6/2025).

    Prabowo menitikberatkan pada upaya pencegahan terhadap penyelewengan dan kebocoran yang terjadi lingkungan pemerintahan. Dia meminta agar semua menterinya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

    “Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti, semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” pungkas Prabowo.

    Kendati kuatnya isu reshuffle itu, dua orang pejabat di lingkaran Istana Kepresidenan yang bertindak sebagai juru bicara Presiden pun telah membantah.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan segala kabar di luar mengenai reshuffle hanya bersifat spekulatif. Selama belum ada pernyataan resmi dari Presiden.

    “Orang yang di luar kan nebak-nebak saja, melakukan spekulasi saja. Atau aspirasi, tolong ganti ini, tolong ganti ini, itu bisa juga berupa aspirasi. Tapi Presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif,” ujar Hasan saat ditemui di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Selasa (3/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden dan hanya Presiden yang berwenang mengumumkannya secara resmi.

    Oleh sebab itu, dia menambahkan, pernyataan publik yang meminta pergantian menteri juga bisa dipahami sebagai bagian dari demokrasi.

    “Karena ini [reshuffle] hak prerogatif Presiden. Jadi suara-suara di luar anggap saja bagian dari bunga-bunga demokrasi,” ujarnya.

    Bantahan juga telah disampaikan sebelumnya oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Meski begitu, dia menyebut pemerintah masih tetap rutin melakukan monitoring.

    Prasetyo menyebut Presiden rutin melakukan monitoring dan mengevaluasi kinerja seluruh pembantunya di Kabinet Merah Putih. Kepala Negara pun turut memberikan catatan bagi menteri-menteri yang berprestasi, maupun yang perlu perbaikan.

    “Alhamdulillah sampai hari ini belum ada pembahasan mengenai reshuffle, belum ada,” ungkap Prasetyo kepada wartawan saat dimintai konfirmasi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

    Blunder hingga Kontroversi Menteri

    Sementara itu, publik mulai menyoroti sejumlah kinerja para menteri Prabowo sekaligus kontroversi dan blunder yang dilakukan. Misalnya, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang namanya disebut dalam dakwaan perkara judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo (sekarang Komunikasi dan Digital atau Komdigi).

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, nama Budi disebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) atas empat terdakwa mulai dari Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan Alias Agus.

    Dalam dakwaan itu, Budi disebut ikut menerima uang hasil kejahatan menjaga website judi online agar tidak diblokir oleh pemerintah. Uang itu dibagikan ke terdakwa Adhi dan Zulkarnaen,, serta Budi Arie.

    “Pembagian untuk terdakwa II Adhi Kismanto sebesar 20%, terdakwa I Zulkarnaen Apriliantony sebesar 30% dan untuk saudara Budi Ari Setiadi sebesar 50% dari keseluruhan website yang dijaga,” tutur jaksa.

    Sebagaimana diketahui, Budi Arie menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pada 2023-2024. Dia menggantikan Johnny G. Plate yang terjerat kasus korupsi menara pemancar atau BTS 4G.

    Dia pun sudah pernah diperiksa oleh Bareskrim Polri terkait dengan kasus tersebut akhir 2024 lalu. Pria yang juga Ketua Umum Relawan Projo itu enggan menanggapi soal dakwaan jaksa yang turut menyebut namanya.

    “Gusti Allah mboten sare. Tuhan tidak pernah tidur. Selesai,” terang Budi saat ditanya wartawan ketika ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (21/5/2025).

    Selain Budi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga tengah mendapat sorotan karena sejumlah pernyataannya di publik yang mengundang kontroversi.

    Beberapa pernyataannya menuai kritik dari publik seperti pria dengan ukuran celana jeans di atas 32-33 cenderung mengalami obesitas dan berisiko lebih cepat meninggal dunia.

    Tidak hanya itu, dia pernah mengutarakan bahwa orang yang memiliki gaji Rp15 juta per bulan pasti lebih sehat dan pintar dibandingkan dengan yang bergaji Rp5 juta.

    Selain itu, dia pernah menyebut dokter umum, utamanya di kawasan 3T dilatih untuk melakukan beda sesar. Mantan Wakil Menteri BUMN itu lalu menjelaskan bahwa pernyataannya itu didasari dari kenyataan banyaknya ibu-ibu hamil di daerah 3T yang meninggal karena tidak terlayani dengan baik.

    “Yang saya minta adalah untuk daerah-daerah yang memang tidak ada spesialisnya, tolong dokter umumnya dilengkapi dengan kompetensi-kompetensi yang sifatnya emergency, yang sifatnya menyelamatkan nyawa, agar kita tidak perlu lagi melihat masyarakat-masyarakat kita meninggal,” terangnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).

    Budi berujar pihaknya akan segera membuat regulasi terbaru dan fasilitas berkenaan task shifting, supaya para dokter umum ini bisa melakukan tindakan penyelamatan emergency.

    “Mereka akan dilatih secara formal dan apakah latihnya semuanya? Nggak. Yang menyelamatkan nyawa aja yang emergency itu harus diberikan. Kenapa? Yang ada spesialis itu kan mungkin berapa? Dari 514/200 kota, 300 kota mungkin nggak ada. Itu untuk saving life,” terangnya.

    Adapun, dari total 136 pejabat di Kabinet Merah Putih, baru satu menteri sejauh ini yang sudah tersingkir dan digantikan figur baru. Dia adalah Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang sebelumnya menjabat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek).

    Satryo lalu diganti oleh Brian Yuliarto, yang dilantik pada Februari 2025 lalu. Satryo diganti usai menuai kontroversi karena didemo oleh ASN di kementeriannya.

    Untuk diketahui, kabinet Prabowo-Gibran menjadi kabinet terbesar setidaknya di Asean. Kabinet itu meliputi menteri dan wakil menteri, kepala dan wakil kepala lembaga, utusan khusus, penasihat khusus serta staf khusus.

    Menanggapi isu reshuffle, Ketua MPR Ahmad Muzani berpesan bahwa hal tersebut adalah hak prerogatif Presiden. Prabowo yang menentukan apabila diperlukannya pembaruan kabinet, dan kapan bakal dilakukannya.

    Dia hanya memastikan bahwa tidak mengetahui atau mendengar isu tersebut. Menurutnya, pernyataan Prabowo yang dinilai berupa peringatan ke kabinetnya bukan hanya menyasar pada lembaga eksekutif saja.

    “Saya kira tadi kan bukan hanya menteri ya, lembaga perwakilan rakyat juga diingatkan semuanya. Pemimpin partai politik juga diingatkan. Semuanya. Beliau mengingatkan kepada seluruh pihak yang menjabat pada jabatan-jabatan publik. Seperti itu,” tuturnya.

  • Libur IdulAdha 2025 Ada Stimulus Ekonomi, PHRI Nilai Tak Selesaikan Masalah Pariwisata

    Libur IdulAdha 2025 Ada Stimulus Ekonomi, PHRI Nilai Tak Selesaikan Masalah Pariwisata

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengumumkan paket kebijakan stimulus ekonomi untuk menyambut libur pergantian tahun ajaran baru sekolah. Stimulus itu mencakup diskon tiket pesawat hingga tarif tol.

    Hanya saja, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani meyakini paket kebijakan tersebut dinilai tidak akan menyelesaikan permasalahan utama dari sektor pariwisata Indonesia.

    “Sifatnya [paket stimulus ekonomi] kan sementara, pendek,” ujar Hariyadi kepada Bisnis, dikutip Kamis 5 Juni 2025.

    Sementara itu, sambungnya, permasalahan utama seperti penurunan daya beli masyarakat akan berlanjut usai paket stimulus selesai. Dia mencontohkan penurunan daya beli akan menurunkan pendapatan industri sehingga mengurangi pengeluaran. Akibatnya, ekonomi lesu.

    “Problem utamanya itu kan di ekonominya itu sendiri gitu lho, kita ngungkitnya gimana. Terus hampir semua mengalami situasi tekanan yang besar,” jelas Hariyadi.

    Dia mencontohkan untuk sektor pariwisata terkhusus industri perhotelan yang belakangan terus tertekan. Selain karena penurunan daya beli masyarakat, permintaan dari pemerintah juga turun drastis akibat kebijakan efisien anggaran.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan penghematan anggaran sejak awal 2025. Belakangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan efisiensi anggaran itu akan berlanjut pada 2026.

    Terbaru melalui Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, Sri Mulyani menghapus uang saku harian untuk kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sehingga akan mengurangi permintaan pemerintah ke sektor perhotelan hingga restoran.

    Hariyadi menjelaskan bahwa selama ini pemerintah berkontribusi sekitar 40 persen pangsa pasar industri perhotelan. Bahkan, sambungnya, di sejumlah daerah seperti Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan bisa mencapai 70 persen.

    Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi akan muncul berbagai permasalahan apabila permintaan pemerintah ke industri perhotelan berkurang drastis.

    “Masalah mulai dari, pasti PHK terjadi. Lalu pembayaran kepada bank, kalau mereka ada utang kepada bank, pasti juga akan bermasalah, pasti mereka minta restructuring dan sebagainya” jelas Hariyadi.

    Tak hanya ke internal industri perhotelan, dia meyakini persoalan akan merembet menjadi permasalahan perekonomian yang lebih luas. Hariyadi menegaskan jika pemasukan industri perhotelan berkurang maka pajak daerah ikut anjlok.

    Selain itu, vendor-vendor yang selama ini bekerja sama dengan industri perhotelan akan turut terdampak seperti UMKM, pertanian, dan sebagainya.

    “Tentunya pemerintah yang punya uang, suka-suka dia lah gitu kan, dia mau motong, mau apa kan, tapi implikasi ini yang perlu dipahami gitu lho,” ujar Hariyadi.

    Berjuang Sendiri

    Kini, pelaku usaha perhotelan harus mencari pengganti pangsa pasar yang ditinggal pemerintah. Masalahnya, Hariyadi menekankan bahwa pencarian pasar baru untuk industri perhotelan tidak mudah terutama di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi.

    Dia mencontohkan bahwa di domestik, daya beli masyarakat sedang menurun. Otomatis, industri lain juga mengurangi pengeluarannya.

    Dengan demikian, harapan tinggal di wisatawan mancanegara. Menurut Hariyadi, wisatawan mancanegara setidaknya bisa menutupi sebagian pangsa pasar pemerintah yang hilang.

    “Tetapi ada lagi masalahnya, datangin wisata mancanegara ini juga perlu effort [usaha]. Semua negara itu pemerintahnya turun ikut kampanyekan. Di Asean itu kan kita lihat pemerintah Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina serius gitu untuk mendatangkan wisman. Nah kita boro-boro gitu kan, anggaran enggak ada lah, koordinasi enggak ada,” ucapnya.

    Dia mencontohkan kebijakan pemerintah Thailand yang sudah membebaskan visa untuk lebih dari 80 negara sehingga bisa menstimulus wisatawan mancanegara. Hariyadi tidak melihat upaya serupa di Indonesia karena visa masih dianggap sebagai salah satu pemasukan negara.

    Oleh sebab itu, pelaku industri perhotelan hanya bisa berjuang sendiri. Hariyadi mengungkap industri perhotelan mencoba menggandeng kekuatan industri lain.

    Misalnya melalui Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, industri perhotelan melakukan kerja sama dengan industri penerbangan dengan promosi bundling tiket pesawat dan hotel hingga paket tur. Tak sampai situ, mereka akan mengadakan event lokal untuk menarik wisatawan.

    “Kita gotong-royong sendiri deh gitu,” ungkap Hariyadi.

  • Indonesia Pacu Proyek Transisi Energi, Jepang Siap Bantu Melalui AZEC

    Indonesia Pacu Proyek Transisi Energi, Jepang Siap Bantu Melalui AZEC

    Bisnis.com, JAKARTA – Jepang menyatakan kesiapannya untuk membantu upaya transisi energi Indonesia, salah satunya melalui program Asia Zero Emission Community (AZEC).

    Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi menuturkan transisi energi menjadi salah satu fokus utama, baik bagi Pemerintah Indonesia maupun Jepang. Dia mengatakan, sumber energi di kedua negara masih didominasi oleh bahan bakar fosil.

    Seiring dengan hal tersebut, Dubes Masaki menyebut Jepang siap bekerja sama dengan semua negara, termasuk Indonesia, untuk mengakselerasi transisi energi. Dia menuturkan, salah satu upaya kerja sama transisi energi dengan Indonesia dilakukan melalui program AZEC.

    “Saya pikir penting untuk mempercepat kerja sama kita di bidang energi berkelanjutan ini, seperti melalui AZEC,” jelas Masaki dalam media briefing di Kantor Kedubes Jepang di Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    Dia menjelaskan, AZEC merupakan program yang digagas pada masa pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida pada 2022. Masaki menuturkan, program ini diluncurkan dengan menggandeng negara-negara ASEAN.

    Masaki mengatakan, Indonesia menjadi salah satu mitra utama Jepang dalam upaya transisi energi melalui AZEC, mengingat jumlah konsumsi energi Indonesia yang signifikan.

    Dia juga menyebut, saat ini hampir setengah dari total proyek kerja sama transisi energi di bawah AZEC merupakan kemitraan antara Indonesia dan Jepang. Masaki mencontohkan, kerja sama terbaru Indonesia dan Jepang melalui AZEC adalah pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Muara Laboh di Solok, Sumatra Barat, pada Mei 2025.

    Masaki melanjutkan, Indonesia juga memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan (EBT). Salah satu sumber potensial, menurutnya, adalah tenaga panas bumi (geothermal), mengingat profil geografis Indonesia yang memiliki banyak gunung berapi.

    Selain itu, Indonesia juga dapat mengembangkan pembangkit listrik bertenaga sampah. Menurutnya, jenis energi tersebut sangat tepat dikembangkan, mengingat Indonesia memiliki masalah dalam pengelolaan sampah (waste management).

    “Jadi ini bisa menyelesaikan bukan hanya masalah energi, tetapi juga soal waste management. Sekarang perusahaan dan pemerintah kami sedang bekerja sama dengan Indonesia untuk mengembangkan proyek pemanfaatan sampah menjadi listrik,” jelasnya.

  • China Tawarkan Visa ASEAN, Beri Kemudahan Pebisnis Bisa Keluar-Masuk Selama 5 Tahun – Page 3

    China Tawarkan Visa ASEAN, Beri Kemudahan Pebisnis Bisa Keluar-Masuk Selama 5 Tahun – Page 3

    Adapun China, beberapa waktu belakangan juga telah memberikan kebijakan bebas visa dengan sejumlah negara-negara di Asia Tenggara, antara lain Singapura, Thailand, dan Malaysia.

    Selain itu, China juga mengeluarkan kebijakan bebas visa bagi enam negara anggota Gulf Cooperation Council atau Dewan Kerja Sama Teluk (GCC). Enam negara tersebut, yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, Qatar, Oman, hingga Bahrain.  

     

  • Mendag Respons Volume Impor dari China Melesat, Imbas Tarif Trump?

    Mendag Respons Volume Impor dari China Melesat, Imbas Tarif Trump?

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menanggapi laporan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait meningkatnya impor non-migas dari China pada April 2025.

    Pria yang akrab disapa Busan ini mengatakan bahwa neraca perdagangan Indonesia dengan China bersifat fluktuatif dan tidak menentu.

    “Memang perdagangan kita dengan China itu kan cukup besar ya. Ekspor kita terbesar juga ke China. Misalnya tahun lalu itu ekspor kita US$ 60 miliar, tetapi impor kita US$ 70 miliar,” ujar Busan di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (4/6/2025).

    Ia menyebut, pada beberapa tahun sebelumnya Indonesia sempat mencatat surplus perdagangan dengan China sebesar US$ 2 miliar. Namun, belakangan kembali mencatat defisit akibat tingginya angka impor.

    Menanggapi kemungkinan lonjakan impor sebagai dampak dari kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) terhadap negara mitra dagang, Busan menilai hal tersebut belum terbukti secara konkret.

    “Kalau indikasi (transhipment) itu belum ada ya. Karena begini, indikasi transhipment bisa kita kontrol melalui SKA (surat keterangan asal) kita. Jadi itu belum ada indikasi seperti itu,” tegasnya.

    Sebagaimana diketahui, AS telah memberlakukan kebijakan tarif resiprokal yang tinggi kepada beberapa negara, termasuk China. Kondisi ini mendorong produsen dari Negeri Tirai Bambu mencari pasar alternatif di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

    Terkait menyusutnya surplus neraca perdagangan Indonesia pada April 2025 yang tercatat sebagai yang terendah dalam 60 bulan terakhir, Busan menjelaskan beberapa penyebabnya.

    “Jadi ekspor Januari-April dibanding tahun lalu kan naik memang ya 6,65% tetapi Maret-April mengalami penurunan,” ujarnya.

    Menurutnya, penurunan tersebut dipengaruhi oleh libur panjang Idulfitri yang menghambat aktivitas ekspor. Selain itu, ketidakpastian akibat kebijakan tarif dari AS turut membuat pelaku pasar bersikap hati-hati.

    “Setelah kita analisa, yang pertama kemarin kan awal April itu masih libur Lebaran ya. Jadi masih banyak libur sehingga ekspor juga berkurang,” sambung Busan.

    Ia menambahkan, fenomena serupa juga terjadi di negara-negara tetangga. Dalam pertemuan dengan para menteri perdagangan ASEAN di Kuala Lumpur saat KTT ASEAN, mereka menyampaikan bahwa penyusutan surplus perdagangan turut dialami oleh Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

    “Kemarin waktu kami ketemu teman-teman mendag di Kuala Lumpur waktu KTT ASEAN. Ya kita juga ngobrol, ternyata pengaruhnya bagi masing-masing sangat besar. Bahkan banyak eksportir yang cenderung masih menunggu,” pungkasnya.