Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah gejolak perekonomian dunia, salah satu yang dilakukan sebagai antisipasi adalah efisiensi anggaran. Lantas seperti apa dampak kebijakan ini terhadap program di daerah?
Selengkapnya saksikan dialog Andi Shalini bersama Bupati Bandung/Waketum APKASI Dadang Supriatna di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (10/04/2025).
Sumber foto: Hamdani/elshinta.com.
Senator Aceh: UU Nomor 23 Tahun 2014 reduksi otonomi daerah, perlu evaluasi
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Jumat, 07 Maret 2025 – 21:23 WIB
Elshinta.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), H Sudirman Haji Uma S.Sos, menyoroti dampak negatif dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dinilainya telah menyebabkan tereduksinya otonomi daerah.
Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang digelar oleh Komite I DPD RI bersama pimpinan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Rabu (5/3/2025).
Dalam rapat tersebut, Haji Uma menegaskan bahwa banyak kewenangan daerah yang dialihkan ke pemerintah pusat, sehingga daerah semakin terbatas dalam mengambil kebijakan strategis untuk pembangunan dan pelayanan publik.
“Sebelumnya, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola sumber daya dan menentukan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, setelah adanya UU 23/2014, banyak kewenangan yang ditarik ke pusat, sehingga daerah tidak lagi memiliki kebebasan yang cukup untuk mengatur wilayahnya sendiri,” ujar Haji Uma.
Lebih lanjut, Haji Uma menekankan bahwa pengurangan kewenangan ini dapat berdampak pada perlambatan pembangunan daerah karena kebijakan yang ditentukan di tingkat pusat belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di masing-masing daerah.
Ia juga menyoroti bahwa daerah membutuhkan fleksibilitas dalam mengambil keputusan, terutama terkait dengan pelayanan publik, investasi, dan pengelolaan sumber daya alam.
Menurutnya, Komite I DPD RI memiliki peran strategis dalam mengevaluasi UU 23/2014 agar kebijakan yang diterapkan lebih berpihak kepada pemerintah daerah.
“Kami akan terus mengawal evaluasi undang-undang ini agar ada perbaikan yang dapat mengembalikan keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Prinsip otonomi daerah harus tetap dijaga agar pembangunan bisa berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan rakyat,” tegas Haji Uma seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamdani, Jumat (7/3).
Dengan adanya masukan dari APEKSI dan APKASI, Komite I DPD RI diharapkan dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil bagi pemerintah daerah.
Haji Uma juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.
Sumber : Radio Elshinta
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang telah memfasilitasi para Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) membahas isu strategis menjelang orientasi kepemimpinan atau retret kepala daerah.
Hal ini disampaikan Bima kepada awak media usai Pertemuan Forum BAKTI APEKSI di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa.
Menurutnya, forum ini merupakan wadah strategis untuk menampung aspirasi daerah, khususnya para Kepala Bappeda. Lewat pertemuan ini, pemerintah dapat menyerap berbagai perspektif daerah berkaitan dengan anggaran yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam orientasi kepala daerah.
“Jadi, retret itu kan kita menginginkan tidak satu arah, tidak dari pusat ke daerah, tidak top-down-lah. Tapi juga ada dialog dari perspektif daerah. Nah, sekarang kita dengar dululah [suara dari daerah], tabung dululah, kisi-kisinya apa,” kata Bima.
Dia menambahkan berbagai isu yang dibahas dalam forum ini akan menjadi bahan pertimbangan materi dalam orientasi kepala daerah. Salah satunya mengenai mandatory spending atau pengeluaran pemerintah yang telah diatur oleh Undang-Undang (UU).
Adapun pelibatan Bappeda dalam forum tersebut karena merekalah yang memahami aspek teknis, regulasi, serta dapat mengidentifikasi efisiensi anggaran yang diperlukan.
“Saya terima kasih [kepada] Ketua APEKSI Wali Kota Surabaya [yang telah] memfasilitasi ini, mengumpulkan teman-teman Bappeda, karena mereka ini yang tahu teknisnya, regulasinya tahu,” ujarnya.
Selain itu, Bima menjelaskan orientasi kepala daerah nantinya akan dirancang lebih interaktif, dengan ruang-ruang kelas yang memungkinkan adanya diskusi mendalam. Pihaknya menekankan pembekalan kepala daerah bertujuan untuk menyelaraskan program pusat dan daerah, serta memperkuat pemahaman terhadap program prioritas nasional.
“Jadi ruang dialog itu ada. Ini kan salah satunya ruang dialog ini. Nanti di retret ada lagi ruang dialog. Nanti ada APEKSI, ada APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), asosiasi-asosiasi. Ini fokusnya pada dialog, supaya nanti bisa paham,” pungkas Bima.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra
TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin ditunjuk sebagai sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk sisa masa bakti 2021-2026, Sabtu (15/2/2025).
Penunjukkan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas berakhirnya jabatan Ketua Umum APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang segera memasuki masa purna tugas sebagai Bupati Dharmasraya.
Penunjukan Bupati Trenggalek menjadi Pjs. Ketua Umum APKASI tersebut dilakukan pada Rapat Dewan Pengurus I di Kantor APKASI di The Bellagio Boutique Mall Mega Kuningan Barat, Jakarta, Sabtu (15/2/2025).
Mas Ipin, sapaan akrab Mochamad Nur Arifin akan melaksanakan tugas sebagai Pjs hingga terpilihnya Ketua Umum APKASI pada Musyawarah Nasional (Munas) pada 30 Mei 2025 di Kabupaten Minahasa Utara.
“Sebagai Pjs. Ketua Umum saya mengajak seluruh bupati untuk ikut merayakan HUT APKASI sekaligus melaksanakan Munas, pada tanggal 30 Mei 2025,” kata Mas Ipin, Sabtu (15/2/2025).
Dalam kesempatan itu politisi PDI Perjuangan tersebut juga mengucapkan selamat kepada para bupati dan wakil bupati terpilih pada Pilkada 2024 yang akan dilantik oleh Presiden RI di Istana Negara pada 20 Februari.
“Semoga kita semua bisa mengemban amanah rakyat dan kita bisa sukseskan program pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tutupnya.
Kabupaten Trenggalek sendiri baru saja menjadi tuan rumah HUT Apkasi ke 24 dan Pemilihan Putri Otonomi Indonesia (POI) tahun 2024 pada bulan Juni 2024 lalu.
Acara tersebut digelar selama lima hari dengan pemilihan lokasi acara di sejumlah destinasi wisata eksotik di Bumi Menak Sopal.
Mulai dari Tebing Kepuh, di Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, hingga sejumlah pantai di Kecamatan Watulimo
Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo menyampaikan wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh masyarakat menjadi dipilih oleh DPRD. Wacana inipun menuai pro dan kontra.
Selengkapnya saksikan dialog Safrina Nasution bersama Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Sarman Simanjorang di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (02/01/2025).
TRIBUNNEWS.COM – Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd. adalah Bupati Gorontalo yang menjabat dua periode, yakni 2016-2021 dan 2021-2025.
Sebelum menjadi Bupati, Nelson Pomalingo menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo periode 2012-2016.
Ia juga pernah menduduki posisi Rektor di Universitas Negeri Gorontalo periode perdana pada tahun 2002 hingga 2010.
Nelson Pomalingo lahir di Gorontalo pada 24 Desember 1962.
Ia menikah dengan Prof. Dr. Hj. Fory Armin Naway, M.Pd. dan dikaruniai lima anak.
Kelimanya bernama Moh Takdirsyah Pomalingo, S.IP., Moch Firmansyah Pomalingo, S.Ds., Moch Ilhamsyah Pomalingo, Putri Nevasyah Pomalingo, dan Putri Cahya Mafasyah Pomalingo.
Nelson Pomalingo mengawali pendidikannya di SD III Buhu, Kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo pada 1974.
Ia melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri Limboto.
Kemudian, Nelson Pomalingo mengenyam pendidikannya di SMA Negeri Limboto.
Usai lulus, ia menempuh pendidikan jenjang S1 jurusan Ilmu Tanah di Universitas Sam Ratulangi, Manado.
Pada tahun 1996, bapak lima anak itu melanjutkan pendidikannya di IKIP Negeri Jakarta.
Nelson Pomalingo juga berhasil menyelesaikan studi S3 di Universitas Negeri Jakarta pada 1999.
Tak sampai di situ, ia juga kembali melanjutkan pendidikan Profesor di Universitas Negeri Gorontalo.
Nelson Pomalingo mengawali karierya sebagai Guru PNS di Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Negeri sejak 1987.
Pada tahun 1989, ia diangkat sebagai Kepala Sekolah SMK (Swasta) Pertanian Gotong Royong Telaga.
Kemudian Nelson Pomalingo menjadi Pembantu Ketua IV STKIP Negeri Gorontalo (1999–2001) dan Pembantu Ketua IV IKIP Negeri Gorontalo (2001–2002).
Dari situlah karier Nelson Pomalingo semakin cemerlang.
Ia diamanahi untuk mengisi jabatan sebagai Kepala Badan BAPPEDA Provinsi Gorontalo pada 2001.
Satu tahun kemudian, Nelson Pomalingo terpilih sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo hingga tahun 2010.
Usai menjadi Rektor, ia menduduki posisi sebagai Anggota Badan Akreditas Nasional (BAN) Sekolah dan Madrasah.
Pada 2012, Nelson Pomalingo kembali terpilih sebagai Rektor untuk mempimpin Universitas Muhammadiyah Gorontalo.
Di tahun 2018, ia menjabat sebagai Anggota Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Gorontalo.
Barulah di tahun 2016 Nelson Pomalingo mengikuti kontestasi pada Pilkada Gorontalo. Ia mencalonkan diri sebagai Bupati Gorontalo didampingi oleh H. Fadli Hasan, ST., M.Si.
Sukses menjadi Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo kembali mencalonkan diri untuk periode berikutnya.
Kali ini, ia didampingi oleh H. Hendra S. Hemeto, ST., M.Si. sebagai wakil Bupati Gorontalo.
Nelson Pomalingo dan Hendra S. Hemeto berhasil terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupatio Gorontalo periode 2021-2025.
Selain menjabat sebagai Bupati Gorontalo, Nelson juga diketahui aktif dalam berbagai organisasi.
Riwayat Organisasi
Sekretaris Jenderal Lingkar Temu Kabupaten Lestari/LTKL – APKASI (2021 – Sekarang)
Ketua ASKAB PSSI Kab. Gorontalo / Persidago (2021 – Sekarang)
Ketua bidang Ketenagakerjaan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia/APKASI (2021 – Sekarang)
Ketua Dewan Penasehat Indonesia Timur Majelis Pengkajian Tauhid Tasauf Indonesia /MPTT-I (2019 – Sekarang)
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia/HKTI Provinsi Gorontalo (2018 – Sekarang)
Ketua Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia/PKPRI Provinsi Gorontalo (2017 – Sekarang)
Ketua Koalisi Pemerintah daerah Penghasil Kelapa/KOPEK – APKASI (2017 – Sekarang)
Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia/IPSI Provinsi Gorontalo (2017 – 2021)
Ketua DPW PPP Provinsi Gorontalo (2017 – Sekarang)
Ketua Dewan Penasehat Jam’iyyatul Islamiyah/JMI Provinsi Gorontalo (2015 – Sekarang)
Ketua bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia/APKASI (2016 – 2021)
Ketua Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia/PGRI (2013 – 2018)
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia/KSPI Provinsi Gorontalo (2013 – Sekarang)
Dewan Pembina Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia/IPADI Provinsi Gorontalo (2013 – Sekarang)
Ketua Koalisi Kependudukan Provinsi Gorontalo (2011 – Sekarang)
Ketua Dewan Masjid Indonesia/DMI Provinsi Gorontalo (2006 – Sekarang)
Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia/ICMI Provinsi Gorontalo (2004 – 2012)
Wakil Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Gorontalo (2004 – 2012)
Ketua Dewan Pembina The Presnas Centre (2003 – Sekarang)
Ketua PGRI Prov. Gorontalo (2002 – 2013)
Ketua Asosiasi Dosen Indonesia Provinsi Gorontalo (2001 – 2018)
Presidium KAHMI Provinsi Gorontalo (2001 – 2012, 2022 – 2026)
Ketua Presidium Nasional (Presnas) Pembentukan Provinsi Gorontalo (1999 – 2000)
Ketua Departemen Pendidikan Lamahu Jakarta (1996 – 1999)
Ketua Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia/KNPI Kab. Gorontalo (1992 – 1999)
Ketua Yayasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat Gotong Royong (YP3MGR) Gorontalo (1992 – 2016)
Ketua Pengurus Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia/AMPI Kab. Gorontalo (1987 – 1992)
Anggota Himpunan Mahasiswa Islam/HMI Universitas Sam Ratulangi (1982 – 1986)
Gaji Aparat Desa Kabupaten Gorontalo Tertunda selama 3 Bulan
Aparat desa se-Kabupaten Gorontalo menggelar unjuk rasa untuk menuntut keterlambatan pembayaran gaji di sekitar Menara Limboto, dekat kantor DPRD.
Dikutip TribunGorontalo.com, para aparatur desa berseragam khaki itu tampak emosi lantaran gaji mereka belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) sejak Oktober 2024.
Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, langsung turun tangan menemui ratusan aparat desa dan menjelaskan alasan gaji aparat desa di wilayah Kabupaten Gorontalo tertunda hingga tiga bulan lamanya.
Nelson hadir ditemani pj Sekda Kabupaten Gorontalo, Haris Suparto Tome (Hartom).
Ia tampak dikerumuni oleh para pengunjuk rasa dan mendengar tuntutan dari pengunjuk rasa selama 30 menit.
Nelson menegaskan, keterlambatan gaji aparat desa bukan karena dananya dikorupsi olehnya ataupun anggota DPRD.
“Saya tegaskan, bahwa ini tidak dikorupsi oleh bupati atau anggota dewan. Tidak ada korupsi di situ. kami tidak mengambil hak bapak ibu sekalian,” ucap Nelson dengan lantang.
Nelson menyampaikan, jika keuangan daerah memang sedang tersendat lantaran adanya perhelatan Pilkada.
“Kami terjadi begini karena adanya pilkada. Kalau tidak ada pilkada tidak ada masalah ini,” ujar Nelson.
Demi meyakinkan para pengunjuk rasa, Nelson menjelaskan bahwa untuk menyukseskan Pilkada Gorontalo, pemerintah menggelontorkan dana Rp 30 miliar.
“Rp 30 miliar kami bayarkan,” ungkapnya.
Bupati dua periode itu pun menerangkan jika siapapun dalam kondisi tersebut, tentu juga akan mengalami kondisi yang sama dalam pembayaran gaji aparat desa.
“Saya yakin dan percaya, siapapun bupati tidak bisa membayarkan ini, karena ini kita punya beban pilkada Rp 30 miliar,” katanya.
Pihaknya berjanji akan melakukan pembayaran pada tahun 2025.
“Kita bayarkan rapel,” ucap Neslon.
Namun, apabila ada aparat desa yang tidak setuju dibayarkan pada tahun depan, maka diminta menyurat ke pihaknya.
“Ini tinggal 20 hari tahun depan. Tidak mungkin bupati ataupun anggota dewan menyepelakan hak-hak anda,” pungkasnya.
Nelson Pomalingo tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp7,6 miliar.
Jumlah harta kekayaannya itu tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 25 Maret 2024.
Berikut adalah rincian harta kekayaan Nelson Pomalingo:
DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.395.280.000
1. Tanah Seluas 14267 m2 di KAB / KOTA GORONTALO UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2600 m2/310 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 585.200.000
3. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. Tanah Seluas 166 m2 di KAB / KOTA KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
5. Tanah Seluas 840 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 3040 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 1319 m2/60 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000
8. Tanah Seluas 2574 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
9. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
10. Tanah Seluas 78 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000
11. Tanah Seluas 1188 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
12. Tanah Seluas 401 m2 di KAB / KOTA KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
13. Tanah Seluas 4060 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
14. Tanah Seluas 10527 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 84.216.000
15. Tanah Seluas 16077 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 128.616.000
16. Tanah Seluas 17676 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 141.408.000
17. Tanah Seluas 8332 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 66.656.000
18. Tanah Seluas 10553 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 84.424.000
19. Tanah Seluas 24766 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 198.128.000
20. Tanah Seluas 25162 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 201.296.000
21. Tanah Seluas 28792 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 230.336.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.085.220.000
1. MOBIL, SUZUKI GRAND VITARA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000
2. MOBIL, VW SEDAN Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 167.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SPD MOTOR SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.420.000
5. MOBIL, TOYOTA INNOVA G M/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 394.200.000
6. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.7 G Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 189.600.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.094.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. —-
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.125.274
F. HARTA LAINNYA Rp. —-
Sub Total Rp. 8.586.625.274
III. HUTANG Rp. 973.346.418
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 7.613.278.856
(Tribunnews.com/Falza) (TribunGorontalo.com/Jefry Potabuga)
Jakarta, CNN Indonesia —
PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) memperlihatkan komitmen kuat dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar area lingkar industri, hingga mengubah perekonomian dan kehidupan masyarakat setempat.
Dampak signifikan yang dihadirkan PT GNI itu dirasakan warga terjadi di berbagai aspek, termasuk perdagangan, jasa, dan transportasi. Hal tersebut diakui oleh para pedagang di Pasar Bunta seperti sayur Misriawati Tosae dan pedagang pakaian, Rizal, yang sama-sama mendapatkan peningkatan omzet berkat keberadaan PT GNI.
“Dulu, saya hanya bisa berjualan di rumah. Setelah PT GNI beroperasi, saya jadi bisa berjualan di pasar,” kata Misriawati.
Rizal pun membenarkan hal tersebut. Menurutnya, omzet dagangannya meningkat sampai 5 kali lipat setelah PT GNI hadir di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
Sebelumnya, Pasar Bunta itu disebut sepi, baik oleh penjual maupun pembeli. Seiring pengoperasian PT GNI, kini pasar sudah ramai dikunjungi, khususnya oleh para karyawan.
Di luar pasar, banyak juga usaha-usaha yang baru dibuka menyusul operasional PT GNI, seperti usaha toko bahan bangunan, kos-kosan yang ditempati karyawan, hingga warung-warung makan yang salah satunya dijalankan oleh Yuni selama dua tahun terakhir.
Dulunya Yuni tak pernah memasak dalam jumlah banyak. Sebab, tak ada pembelinya. Kini, porsi masakannya terus bertambah dari waktu ke waktu.
Yusi Simamora yang memiliki toko bahan bangunan menyampaikan, awalnya dirinya bingung hendak berdagang apa. Melihat kehadiran PT GNI, Yusi pun melihat peluang dengan banyaknya pembangunan di sekitar perusahaan.
“Puji Tuhan, dampaknya cukup baik, semakin ramai dan semakin banyak orang yang membutuhkan bahan-bahan untuk membangun rumah, banyak pembeli yang kita rasakan. Awalnya hanya toko kecil, sekarang sudah semakin besar,” tutur Yusi.
PT GNI sendiri turut mengambil peran dalam melakukan penguatan pada sektor Industri Kecil Menengah (IKM), dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yakni Biduk Umpan (Bina Produk UMKM Pangan) dan Peri Berkarya (Penjahit Mandiri Berkah Masyarakat Jaya).
Pada program Peri Berkarya, PT GNI hadir memberi fasilitas berupa alat dan mesin jahit guna mendukung kelompok menjahit di Desa Bunta, diikuti vokasi menjahit, pendampingan pelatihan manajemen keuangan, hingga monitoring. Kegiatan ini berjalan mulai Desember 2023 hingga Januari 2025 mendatang.
Sementara pada program Biduk Umpan, PT GNI membina kelompok Ibu Rumah Tangga di Dusun 3 Bungintimbe untuk mengolah ikan bandeng menjadi olahan abon. Pada program ini, PT GNI bersama dengan PT SEI memberikan sarana dan prasarana berupa penyediaan alat produksi, pelatihan dan pendampingan, hingga perluasan penjualan produk.
Pada pertengahan 2024, baik produk dari program Peri Berkarya maupun Biduk Umpan sama-sama telah dipamerkan dalam kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2024 Trade, Tourism and Investment melalui booth Kabupaten Morowali Utara.
Peran PT GNI itu tercermin melalui catatan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) yang menyatakan, jumlah UMKM di Sulawesi Tengah mencapai 29.706 pada 2022, dari pada tahun sebelumnya yang sebanyak 25.158 usaha.
Head of Corporate Communication PT GNI, Mellysa Tanoyo menyatakan, inisiasi program-program tanggung jawab sosial perusahaan itu sejalan dengan tujuan ke-8 pada daftar Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh produktif, serta pekerjaan yang layak.
“Kami berharap pelatihan kewirausahaan ini dapat memberikan dampak positif dengan mendorong terciptanya usaha-usaha baru yang dapat memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar serta pengembangan ekonomi lokal yang lebih dinamis dan berkelanjutan untuk kemajuan ekonomi inklusif di Indonesia,” kata Mellysa.
Mellysa menegaskan, PT GNI siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak demi pencapaian tujuan tersebut, khususnya bagi masyarakat di sekitar lingkar industri.
Kehadiran PT GNI yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat setempat, diikuti beragam upaya perusahaan mendorong UMKM, secara nyata mendorong ekonomi wilayah.
Badan Pusat Statistik mencatatkan bahwa terjadi kenaikan ekonomi di Sulawesi Tengah sebesar 10,49 persen (year-on-year) pada triwulan I/2023 terhadap triwulan I/2024. Secara keseluruhan, catatan tersebut menegaskan peran PT GNI sebagai motor ekonomi bagi penduduk yang berdomisili di lingkar perusahaan, sampai ke tingkat provinsi.
(ory/rir)
[Gambas:Video CNN]
GELORA.CO – Di balik nama besar Mardani H. Maming, ada kisah perjuangan panjang yang didorong oleh semangat berbagi dan visi besar untuk Indonesia yang lebih baik.
Lahir di Batulicin, Kalimantan Selatan, pada 17 September 1981, Mardani dikenal sebagai sosok yang hangat, peduli, dan berjiwa sosial tinggi.
Semangat ini ia wujudkan dalam bentuk nyata melalui Yayasan Maming 69, yang menjadi salah satu sarana baginya untuk memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat.
Dalam menjalankan kehidupannya, Mardani selalu menyisihkan 2,5% dari pendapatannya untuk membantu mereka yang membutuhkan, melanjutkan pesan yang diwariskan oleh orang tuanya tentang pentingnya berbagi rezeki.
Yayasan Maming 69 menjadi fondasi dari misi sosialnya, berfokus pada mendukung kegiatan sosial, keagamaan, dan pendidikan, terutama bagi ulama, santri, serta masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu dan sekitarnya.
“Rezeki dari Allah, dari rezeki inilah kita bisa berbagi. Dengan menghidupi Yayasan Maming 69, kita dapat membantu banyak orang,” ungkap Mardani.
Karier politik Mardani dimulai sebagai Ketua Partai termuda di PKB pada tahun 2005. Meskipun sempat menghadapi tantangan besar ketika mendukung Gus Dur dalam konflik internal PKB pada tahun 2009, ia tetap teguh dan bergabung dengan PDIP.
Di tahun yang sama, ia mencalonkan diri dan terpilih sebagai Bupati Tanah Bumbu di usia 28 tahun, yang kemudian dicatat oleh MURI sebagai pencapaian luar biasa.
Dedikasinya pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi di daerahnya menjadikan Mardani sebagai inspirasi bagi banyak generasi muda.
Selama perjalanan kariernya, Mardani memperluas peranannya di kancah nasional. Pada tahun 2015, ia terpilih sebagai Ketua Umum APKASI, yang memperlihatkan kemampuan kepemimpinannya dalam skala nasional.
Pada tahun 2018, ia mengambil langkah besar di dunia usaha, hingga akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum HIPMI pada tahun 2019. Kemudian, pada tahun 2021, ia dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dan pada tahun 2022, sebagai Bendahara Umum PBNU.
Dengan jejak yang kuat di politik, bisnis, dan organisasi, Mardani H. Maming terus menunjukkan komitmennya untuk memajukan masyarakat.
Melalui Yayasan Maming 69, ia tidak hanya berbagi secara finansial tetapi juga berusaha menginspirasi anak muda Indonesia untuk mengambil peran dalam berbagai sektor.
Bagi Mardani, sukses sejati bukan hanya soal pencapaian pribadi, tetapi bagaimana ia bisa menginspirasi dan memberikan dampak positif kepada banyak orang. []