Xcloud.id

Organisasi: APKASI

  • Guyonan Prabowo ke Andra Soni di Acara APKASI: Udah Jadi Gubernur Gagah – Page 3

    Guyonan Prabowo ke Andra Soni di Acara APKASI: Udah Jadi Gubernur Gagah – Page 3

    Kemudian, dia juga menyapa Gubernur Banten, Andra Soni. Andra Soni merupakan kader Partai Gerindra.

    “Yang saya hormati Gubernur Banten Andra Soni dan jajaran Forkompinda Banten,” kata Prabowo, di ICE BSD Tangerang, Banten, Kamis (28/8/2025).

    Andra yang mengenakan batik dan duduk di barisan kedua dari depan, sigap berdiri ketika namanya disebut Prabowo. Beberapa saat kemudian dia duduk kembali.

    Rupanya Prabowo masih terkesan dengan sosok Andra Soni. Dia kemudian menyinggung soal Andra Soni yang kini tampak gagah.

    “Udah jadi gubernur gagah,” kata Prabowo diikuti tawa kecil para tamu yang hadir.

  • 9 Prabowo Malu dengan Tingkah Immanuel Ebenezer: Tangan Diborgol, Baju Oranye, Enggak Ingat Anak Istri? Nasional

    9 Prabowo Malu dengan Tingkah Immanuel Ebenezer: Tangan Diborgol, Baju Oranye, Enggak Ingat Anak Istri? Nasional

    Prabowo Malu dengan Tingkah Immanuel Ebenezer: Tangan Diborgol, Baju Oranye, Enggak Ingat Anak Istri?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto bertanya-tanya mengapa eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel tidak ingat anak dan istrinya ketika memutuskan terlibat dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker.
    Hal ini disampaikannya saat menyinggung kasus Noel dalam peresmian pembukaan Apkasi Otonomi Expo di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (28/8/2025).
    “Apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgol pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya?” tanya Prabowo, Kamis.
    Prabowo juga mengaku malu atas perbuatan Noel. Pasalnya, Noel anggota Partai Gerindra, meski belum menjadi kader Partai yang dibesutnya itu.
    Noel juga menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama yang ditangkap KPK di masa pemerintahannya.
    “Dia anggota, dia belum kader. Kalau kader itu ikut pendidikan. Aduh dia enggak keburu ikut kaderisasi. Tapi tetap, tetap saya agak malu saya,” tuturnya.
    Di sisi lain, ia juga merasa kasihan. Terlebih, Noel adalah orang yang menarik.
    “Sebetulnya orangnya itu menarik, mungkin dia khilaf. Saya kasihan kadang-kadang, tapi apa boleh buat,” bebernya.
    Lebih lanjut Prabowo menyatakan sudah berpesan kepada menteri untuk menghindari korupsi. Ia bahkan menyatakan tidak akan melindungi anggota partai yang terlibat korupsi.
    Prabowo bilang, wanti-wanti itu tidak disampaikannya sekali dua kali. Melainkan sering kali di setiap kesempatan, dan di setiap pidato.
    Pesan untuk tidak korupsi dia sampaikan sejak sebelum ia dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2024 lalu. Begitu pun pada saat dirinya baru saja dilantik.
    “(Saya) dapat laporan dari Jaksa Agung, dapat laporan dari penegak-penegak hukum lain, ‘Pak, datanya begini, Pak’. PPATK laporan. Saya ingatkan, tapi kadang-kadang khilaf manusia itu, mungkin,” tandasnya.
    Sebelumnya diberitakan, KPK menetapkan eks Wamenaker Immanuel Ebenezer sebagai tersangka terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker.
    Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer, ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (20/8/2025) malam.
    “KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
    Setyo menyebutkan, dalam perkara ini, Noel diduga menerima aliran dana sebesar Rp 3 miliar.
    Uang tersebut berasal dari praktik pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3.
    Saat ini, Noel bersama 10 orang lainnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan mengenakan rompi tahanan.
    Para tersangka dipersangkakan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Noel kini sudah dipecat dari jabatan Wamenaker dan dikeluarkan dari Gerindra usai ditetapkan sebagai tersangka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Sindir Noel, Malu Ada Anggota Gerindra Ditangkap KPK

    Prabowo Sindir Noel, Malu Ada Anggota Gerindra Ditangkap KPK

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memberikan sindiran keras kepada anggota Gerindra yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku agak malu dengan kejadian tersebut.

    Dalam agenda APKASI Otonomi Expo 2025, di ICE BSD, Tangerang, Banten, Prabowo mulanya memaparkan salah satu resep kemakmuran bagi masyarakat. Di depan kepala daerah yang hadir dia menyebutkan kemakmuran bisa dicapai bila pemerintahan bisa bersih dan adil.

    Bila pemerintah korupsi kemakmuran rakyat tidak akan bisa dicapai. Dia pun menyerukan upaya bersih-bersih internal pemerintah, siapapun bila melanggar harus ditindak tak peduli dari partai mana.

    “Pemerintah yang korup tidak mungkin bawa kemakmuran kepada rakyat. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Entah dari partai mana. Kita harus berani koreksi diri kita. Kita harus berani,” ujar Prabowo dalam agenda yang dihelat Kamis (28/8/2025).

    Dari situ, Prabowo kembali bicara soal pidato kenegaraannya yang menyebut bila ada anggota Partai Gerindra, partai yang dipimpinnya, terseret kasus korupsi dia tidak akan melindungi orang tersebut.

    Justru beberapa hari setelah dia bicara hal itu, ada anggota Gerindra masuk radar KPK dan diciduk operasi tangkap tangan (OTT) dan menjadi tersangka. Prabowo tidak menyebut nama eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel. Namun, Noel diketahui anggota Gerindra yang kemudian ditangkap KPK.

    “Kadang ngeri juga dengan ucapan saya. Di MPR 15 Agustus, inget pidato saya? Kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar saya tidak akan lindungi. Eh beberapa hari kemudian, ada anggota Gerindra (yang ditangkap KPK),” ujar Prabowo.

    Menurut Prabowo anggota Gerindra itu belum banyak ikut kaderisasi dan juga mendapatkan pembekalan politik mendalam di Partai Gerindra. Maka wajar saja, jika orang itu terjerat kasus korupsi.

    Meski begitu, Prabowo tetap merasa malu dengan kejadian yang terjadi pada anggota Gerindra tersebut. Menurutnya bisa jadi orang itu khilaf.

    “Tetap saya agak malu saya. Sebenarnya saya, orangnya itu menarik ya. Mungkin dia khilaf saudara-saudara. Tapi, apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangan diborgol, pakai baju oranye, apa tidak inget anak dan istrinya?” sindir Prabowo keras.

    “Saya kasihan kadang-kadang, tapi apa boleh buat,” sindirnya lagi.

    Di akhir, ia menekankan dirinya sudah berkali-kali menyatakan agar lembaga-lembaga pemerintah bisa membersihkan diri dari korupsi. Kalau tidak, aparat hukum sendiri yang akan membersihkannya.

    “Saudara sudah dengar saya pidato berapa kali, dari sebelum, pada saat, dan sesudah dilantik saya ingatkan terus semua lembaga bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan, pasti,” tegas Prabowo.

    (acd/acd)

  • Prabowo soal Immanuel Ebenezer: Dia Belum Kader tapi Saya Tetap Malu Nasional 28 Agustus 2025

    Prabowo soal Immanuel Ebenezer: Dia Belum Kader tapi Saya Tetap Malu Nasional 28 Agustus 2025

    Prabowo soal Immanuel Ebenezer: Dia Belum Kader tapi Saya Tetap Malu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menyatakan eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel belum menjadi kader Partai Gerindra, namun Noel tetap membuat Prabowo malu karena dia menjadi tersangka pemerasan dan ditangkap KPK.
    “Dia anggota, dia belum kader. Kalau kader itu ikut pendidikan. Aduh, dia enggak keburu ikut kaderisasi. Tapi tetap, tetap saya agak malu saya,” kata Prabowo saat meresmikan pembukaan Apkasi Otonomi Expo di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (28/8/2025).
    Noel menjadi orang pertama yang ditangkap KPK dari Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo.
    Kepala Negara sendiri sudah memecat Noel usai KPK mengumumkan ketua relawan itu sebagai tersangka.
    Prabowo menyatakan, penangkapan Noel terjadi setelah beberapa hari sebelumnya ia telah mewanti-wanti jajarannya.
    Bahkan, imbauan itu disampaikannya dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 15 Agustus 2025.
    Saat itu, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini bahkan menyatakan tidak akan melindungi anggota partai yang terlibat korupsi.
    “Di MPR tanggal 15 Agustus, inget pidato saya? Saya katakan kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi. Eh, beberapa hari kemudian ada anggota Gerindra,” ucap Prabowo yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra ini.
    Prabowo mengungkapkan, wanti-wanti itu tidak disampaikannya sekali dua kali, melainkan sering kali di setiap kesempatan dan di setiap pidato.
    Pesan untuk tidak korupsi dia sampaikan sejak sebelum ia dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2024 lalu.
    “Pada saat saya dilantik, terus saya ingatkan semua lembaga bersihkan dirinya sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan pasti,” tuturnya.
    Lebih lanjut, Prabowo menyayangkan perbuatan Noel.
    Ia juga bertanya-tanya apakah Noel tidak ingat anak istrinya saat melakukan hal tercela itu.
    “Sebetulnya orangnya itu menarik, mungkin dia khilaf. Saudara-saudara, apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgol pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya?” tanya Prabowo.
    “Saya kasihan kadang-kadang, tapi apa boleh buat,” tandasnya.
     
    Sebelumnya diberitakan, KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer sebagai tersangka terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker.
    Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer, ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (20/8/2025) malam.
    “KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
    Setyo menyebutkan, dalam perkara ini, Noel diduga menerima aliran dana sebesar Rp3 miliar.
    Uang tersebut berasal dari praktik pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3.
    Saat ini, Wamenaker Noel bersama 10 orang lainnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan mengenakan rompi tahanan.
    Para tersangka dipersangkakan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko Airlangga dan Apindo Hadiri Peluncuran Media Baru SUAR

    Menko Airlangga dan Apindo Hadiri Peluncuran Media Baru SUAR

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dipastikan bakal menghadiri peluncuran media baru SUAR, yakni media berbasis jurnalisme solusi untuk dunia usaha.

    Media baru tersebut Resmi diluncurkan pada Kamis (21/8/2025) malam di Jakarta melalui acara bertajuk “Menyalakan SUAR”. Peluncuran ini ditandai dengan penyalaan suar secara simbolis oleh Pemimpin Redaksi SUAR, Sutta Dharmasaputra, bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, dan Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat.

    Acara juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, antara lain Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo, Ketua Apkasi Bursah Zarnubi, ekonom senior Hendri Saparini, dan cendekiawan Yudi Latif. Hadir pula pengusaha terkemuka seperti Budiarto Abadi, Aliuyanto, dan Vidjongtyus.

    Dari jajaran pejabat pemerintah, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, serta pengusaha muda Didit Hediprasetyo Prabowo turut menyampaikan ucapan selamat melalui tayangan video.

    Sutta menegaskan bahwa SUAR bukan sekadar penyampai kabar, melainkan ruang strategis yang memberikan arah dan solusi di tengah kabut ketidakpastian global. Dia menambahkan SUAR terinspirasi dari kata mercusuar—simbol arah dan harapan.

    “Kami tidak hanya mengejar kecepatan berita, tetapi kedalaman dan arah. Jurnalis di SUAR bukan sekadar peliput, melainkan penggerak,” katanya.

  • Menuju kabupaten merdeka fiskal

    Menuju kabupaten merdeka fiskal

    Apabila visi Kabupaten “Merdeka Fiskal” benar-benar diwujudkan dan kodifikasi regulasi pemilu dilakukan dengan matang, maka bukan mustahil pada 2029 Indonesia akan memiliki fondasi demokrasi yang lebih kokoh, pemerataan pembangunan yang lebih nyata,

    Jakarta (ANTARA) – Diskusi terbatas antara Komisi II DPR RI dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menjadi ruang pertemuan gagasan yang sarat makna tentang arah kebijakan fiskal daerah dan masa depan demokrasi elektoral Indonesia.

    Di forum ini, penulis mengangkat isu terkait urgensi membangun fondasi kemandirian fiskal kabupaten sebagai salah satu prasyarat utama menuju tata kelola pemerintahan daerah yang lebih berdaya.

    Angka yang patut dicermati memang mengejutkan, dengan sekitar 90,3 persen daerah di Indonesia atau 493 dari 546 daerah masih bergantung pada transfer pusat, dengan kategori kapasitas fiskal lemah.

    Tercatat hanya 26 daerah, atau 4,76 persen, yang benar-benar mampu berdiri di atas kaki sendiri, dengan pendapatan asli daerah lebih besar daripada dana transfer.

    Situasi ini memunculkan tantangan serius bagi kemampuan daerah dalam mengoptimalkan badan usaha milik daerah (BUMD), badan layanan umum daerah (BLUD), dan pengelolaan aset yang menjadi tulang punggung pembangunan lokal.

    Gagasan Kabupaten “Merdeka Fiskal” bukan berarti memutus hubungan dengan pemerintah pusat, melainkan menggeser pola pikir dari ketergantungan menjadi kemandirian daerah.

    Dengan demikian, maka transfer pusat seharusnya hanya menjadi stimulan, bukan menjadi napas utama penggerak pembangunan daerah.

    Strategi yang bisa dilakukan mencakup diversifikasi sumber pendapatan asli daerah, reformasi total BUMD agar dikelola secara profesional, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta perbaikan tata kelola transfer pusat agar lebih efektif.

    Dalam kerangka ini, Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri sedang merancang RUU Badan Usaha Milik Daerah, sebagai salah satu instrumen hukum kunci.

    RUU ini diharapkan melahirkan tata kelola korporasi yang modern, memisahkan penugasan layanan publik dari bisnis komersial, memastikan proses seleksi direksi yang profesional dan bebas dari intervensi politik, serta memperkuat mekanisme pengawasan.

    Di sisi lain penting juga untuk memperhatikan pemisahan yang tegas antara tugas sosial BUMD sebagai penyedia layanan publik atau public service obligation (PSO) dan aktivitas bisnis komersial. Untuk PSO, diperlukan kompensasi yang jelas agar tidak terjadi subsidi silang yang justru membebani kinerja BUMD.

    Selain soal kemandirian fiskal, isu lain yang menjadi concern banyak pihak adalah soal dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal dengan jarak 2,5 tahun.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video: Koperasi Merah Putih Jadi Harapan Pemerataan dari Desa

    Video: Koperasi Merah Putih Jadi Harapan Pemerataan dari Desa

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah tengah gencar mendorong terbentuknya koperasi merah putih di berbagai desa sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. Namun, program ini dinilai datang nyaris terlambat.

    Bupati Lahat sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Bursah Zanubi, mengungkapkan bahwa selama ini arah kebijakan pemerintah terlalu condong pada sektor manufaktur berbasis modal besar. Sementara koperasi yang menjadi amanat konstitusi justru terpinggirkan.

    Bursah menilai kehadiran koperasi merah putih merupakan bentuk refleksi ideologis Presiden terhadap arah pembangunan bangsa. Menurutnya, koperasi bisa menjadi solusi jangka panjang untuk pemerataan ekonomi yang dimulai dari desa, dengan tata kelola yang transparan, manajemen profesional, serta pemetaan potensi lokal yang matang.

    Saksikan dialog Bunga Cinka bersama Bupati Lahat/Ketua Apkasi Bursah Zanubi di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat (25/07/2025).

  • Video: Koperasi Merah Putih Jadi Harapan Pemerataan dari Desa

    Video: Kepala Daerah Terjepit, Rumus Bagi Hasil SDA Jadi Sorotan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Keterbatasan kewenangan yang dialami pemerintah daerah di tengah semangat otonomi justru memunculkan ironi. Banyak kepala daerah merasa ruang gerak mereka kian sempit, sementara tanggung jawab publik tetap besar. Akibatnya, permintaan dana ke pusat semakin sering terdengar.

    Menurut Bupati Lahat Bursah Zanubi, akar masalahnya bukan sekadar keterbatasan anggaran, melainkan soal transparansi pemerintah pusat dalam menyusun skema bagi hasil. Ketidakjelasan ini dinilai menghambat daerah untuk memahami potensi dan merencanakan pembangunan secara mandiri.

    Saksikan dialog Bunga Cinka bersama Bupati Lahat/Ketua Apkasi Bursah Zanubi di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat (25/07/2025).

  • Mendagri Tito Buka-bukaan Soal Gaji Bupati: Rp5 Juta, Operasional Rp30 Juta

    Mendagri Tito Buka-bukaan Soal Gaji Bupati: Rp5 Juta, Operasional Rp30 Juta

    Bisnis.com, Jakarta — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengaku sering mendengar keluhan dari kepala daerah soal gajinya yang kecil.

    Padahal, kata Tito, dana operasional kepala daerah sekelas bupati mencapai Rp30 juta, meskipun gajinya hanya sekitar Rp5 jutaan per bulan, sehingga biaya pencalonannya dulu tidak bisa tertutup.

    Kendati demikian Tito menegaskan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan untuk menaikan gaji kepala daerah dengan cara menaikan biaya operasional.

    “[Bupati bilang] gaji kita kan cuma Rp5 juta, dana operasional bupati itu hanya Rp30 juta bagaimana kita bisa survive,” tutur Tito di sela-sela acara pengukuhan Pengurus APKASI 2025-2030 di Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

    Namun, menurut Tito kenaikan operasional juga harus masuk kategori wajar dan dapat diterima oleh masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan di setiap wilayah.

    Tidak hanya masyarakat, tetapi kata Tito, kenaikan kesejahteraan kepala daerah itu juga harus mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    “Saya juga sampaikan bagaimana kalau seandainya dana operasionalnya kepala daerah ini ya dinaikan, berapa idenya, bicarakan yang masuk akal, yang kira-kira publik tidak marah, rasional,” kata Tito.

  • Mendagri minta kepala daerah optimalkan PAD lewat BUMD

    Mendagri minta kepala daerah optimalkan PAD lewat BUMD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta para kepala daerah mencari instrumen yang tepat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “BUMD kemarin kita bahas sudah di DPR, bagaimana untuk memperkuat, salah satunya nanti saya mengusulkan dirjen di Kementerian Dalam Negeri untuk menangani masalah BUMD,” kata Tito di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Mendagri usai mengukuhkan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) masa bakti 2025–2030.

    Tito mengatakan agar PAD meningkat, kepala daerah perlu mempermudah perizinan berusaha dan mendorong peran swasta. Jika ekosistem bisnis sektor swasta hidup maka akan ada peningkatan pendapatan ke daerah hingga ke tingkat nasional.

    Mendagri mewanti-wanti para kepala daerah agar menghindari praktik-praktik korupsi.

    Tito menekankan bahwa berbagai modus tindakan tercela tersebut sudah dipahami dengan baik oleh aparat penegak hukum.

    Ia memahami bahwa para kepala daerah menghadapi beragam persoalan yang perlu dikomunikasikan dengan pihak terkait.

    Untuk itu, Mendagri menyarankan agar jajaran pengurus APKASI membentuk forum internal dengan melibatkan instansi terkait. Dalam forum tersebut, para bupati dapat menginventarisasi daftar permasalahan yang perlu diselesaikan.

    “Case-case seperti inilah yang perlu mungkin diinventarisasi oleh asosiasi bupati supaya bisa menjadi solusi. Karena enggak mungkin, bukan tidak mungkin, aturan-aturan di tingkat provinsi, aturan di tingkat pusat juga mungkin mengunci (ruang gerak kewenangan daerah),” katanya.

    Mendagri menyatakan siap hadir dalam forum tersebut bersama jajarannya di Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, diharapkan aspirasi para bupati terkait permasalahan daerah dapat tertangani secara konkret.

    “Saya siap hadir untuk acara itu dengan dirjen-dirjen saya. Saya siap hadir ya, siap untuk membantu. Kita mencari solusi-solusi bersama yang ada. Win-win-lah antara pemerintah kabupaten, provinsi,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.