Xcloud.id

Organisasi: APINDO

  • Apindo minta Prabowo-Gibran tinjau kembali data untuk atasi kemiskinan

    Apindo minta Prabowo-Gibran tinjau kembali data untuk atasi kemiskinan

    Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orangJakarta (ANTARA) – Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan bahwa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus meninjau kembali data masyarakat miskin untuk dapat mengatasi kemiskinan dengan efektif.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat per Maret 2024 terdapat Data statistik tahun 2024 sekitar 25 juta masyarakat miskin di Indonesia, sementara data BPJS mencatat bahwa golongan masyarakat miskin yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) ada lebih dari 96 juta orang.

    “Artinya, pemerintah pun harus jeli dengan data awal sebagai pondasi kebijakan ke depannya. Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orang,” ucap Ajib Hamdani di Jakarta, Minggu.

    Ia menyatakan bahwa pemerintah harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan.

    Hal tersebut dikarenakan lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang oleh konsumsi rumah tangga, sehingga pertumbuhan ekonomi akan terjaga jika angka kemiskinan dapat terus berkurang dan daya beli masyarakat meningkat.

    Selain kemiskinan, ia mengatakan bahwa pemerintahan baru juga menghadapi tekanan fiskal yang tinggi sehingga Kementerian Keuangan nantinya diharapkan dapat memiliki solusi konkret terhadap permasalahan anggaran tersebut.

    Baca juga: Sosok Budiman Sudjatmiko yang ditunjuk Prabowo untuk atasi kemiskinan

    Baca juga: Budiman Sudjatmiko sebut Prabowo minta bantu atasi kemiskinan

    Ajib menuturkan bahwa belanja APBN 2025 dialokasikan sebesar Rp3.613,1 triliun dengan ditopang oleh penerimaan negara yang diproyeksikan mencapai Rp3.005,1 triliun.

    “Artinya potensi defisit lebih dari Rp600 triliun akan menjadi penambah hutang negara. Termasuk juga problem fiskal dengan jatuh tempo hutang sekitar Rp800 triliun tahun 2025,” ujarnya.

    Ia juga menyampaikan bahwa tantangan lainnya yang akan dihadapi oleh pemerintahan baru adalah tingginya angka pengangguran yang menurut International Monetary Fund (IMF) tercatat sebesar 5,2 persen pada April 2024.

    Hal tersebut menunjukkan bahwa pencapaian investasi yang selalu melebihi target selama lima tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja.

    Bahkan menurutnya, terjadi paradoks pada sektor industri di Indonesia karena walaupun banyak investasi yang masuk, tapi semakin banyak pula fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Selain itu, angka rasio Incremental Output Ratio (ICOR), atau besarnya tambahan modal baru yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menambah satu unit output, terus mengalami peningkatan.

    “Artinya, investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

    Untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi tersebut, Ajib mengatakan bahwa jajaran kabinet baru yang terbentuk nanti harus mampu menerjemahkan visi dan misi Asta Cita Prabowo-Gibran melalui kerangka reformasi ekonomi struktural.

    “Dibutuhkan serangkaian kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor sektor ekonomi melalui perubahan fundamental dalam sistem ekonomi, regulasi dan infrastruktur,” imbuhnya.

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 – 2029 usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta, Minggu.

    Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Tanah Air, meskipun Indonesia telah mampu masuk menjadi anggota G20 sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia.

    Baca juga: Prabowo bertekad hilangkan kemiskinan di Indonesia dengan hilirisasi

    Baca juga: Stafsus Presiden: Program penghapusan kemiskinan ekstrem berjalan baik

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Apindo nilai Prabowo utamakan stabilitas dan akselerasi ekonomi

    Apindo nilai Prabowo utamakan stabilitas dan akselerasi ekonomi

    Sedangkan dalam konteks akselerasi ekonomi, presiden akan memperkuat jajaran pembantunya di kabinet dari unsur teknokratJakarta (ANTARA) – Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menyatakan bahwa pertimbangan utama Presiden Prabowo Subianto dalam menyusun kabinetnya adalah stabilitas dan akselerasi ekonomi.

    “Dalam konteks stabilitas, presiden akan cenderung mengambil unsur birokrat dari partai, yang bisa memberikan dukungan secara politik untuk program-program strategis dan program populis yang menjadi janji kampanye sebelumnya,” ucap Ajib Hamdani di Jakarta, Minggu.

    Selain itu, kecenderungan Presiden Ke-8 Indonesia tersebut untuk mendahulukan stabilitas juga terlihat dari sejumlah tokoh calon menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga yang dipanggil Prabowo ke kediamannya pada Senin (14/10) dan Selasa (15/10) lalu.

    Dari nama-nama yang dipanggil, setidaknya 16 kementerian berpotensi untuk kembali diisi pejabat lama dari era Kabinet Indonesia Maju.

    “Sedangkan dalam konteks akselerasi ekonomi, presiden akan memperkuat jajaran pembantunya di kabinet dari unsur teknokrat,” kata Ajib.

    Baca juga: Pengamat: Yang terpenting dari hilirisasi adalah pangsa pasar

    Baca juga: Pengamat: Intensifikasi lahan kunci dari swasembada pangan

    Ia mengatakan bahwa dengan keahlian, pengalaman dan portofolio yang dimiliki, tokoh-tokoh tersebut diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan maksimal.

    “Tetapi, dengan tantangan ekonomi yang begitu kompleks, harus ada evaluasi atas kinerja, agar aspek akselerasi ekonomi selanjutnya menjadi perhatian utama presiden,” ujarnya.

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 – 2029 usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta, Minggu.

    Sebanyak 709 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik.dan perwakilan negara sahabat.

    Baca juga: Apindo: Rasio investasi harus 47,6 persen untuk capai ekonomi 7 persen

    Baca juga: APINDO dorong sinergi pemerintah dan pengusaha perkuat iklim investasi

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ada Ancaman Badai PHK Tahun Depan Gara-gara Deflasi Lima Bulan Beruntun

    Ada Ancaman Badai PHK Tahun Depan Gara-gara Deflasi Lima Bulan Beruntun

    Jakarta –

    Deflasi atau penurunan harga barang yang terjadi selama lima bulan terakhir membuat kalangan pengusaha waswas, hingga berpotensi menyebabkan badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor bisnis.

    Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono pada awalnya menjelaskan deflasi yang terjadi akibat penurunan daya beli masyarakat dapat mengakibatkan turunnya permintaan barang dan jasa. Kondisi ini tentu secara langsung dapat membuat sektor bisnis dan industri dalam negeri semakin lesu.

    “Dengan sendirinya kalau itu disebabkan oleh permintaan yang turun Itu berarti kan permintaan produksi barang-barang juga akan turun Itu menyebabkan kehidupan bisnis juga akan kendor itu,” ucapnya kepada detikcom, Selasa (8/10/2024).

    Kelesuan di sektor bisnis dan industri inilah yang kemudian berpotensi mengakibatkan sejumlah perusahaan melakukan efisiensi alias PHK massal. Tak tanggung-tanggung Sutrisno berpendapat jumlah pekerja yang terkena pemangkasan ini akan terus meningkat hingga 2025 mendatang.

    “Kemudian tentang PHK ini kan diperkirakan akan terus meningkat. Tahun ini dan tahun depan. Kalau angka yang pasti saya tidak punya ya, tetapi yang jelas gelombang PHK atau paling tidak penyerapan tenaga kerja itu tidak akan bagus karena kondisi ekonomi yang tadi,” katanya.

    Sebab menurutnya, selain kondisi ekonomi RI yang lesu imbas deflasi dan berbagai persoalan lainnya, permintaan ekspor atas sejumlah komoditas juga menjadi beban tersendiri.

    Belum lagi, Sutrisno mengatakan kecenderungan transformasi bisnis yang dilakukan berbagai sektor usaha turut jadi penyebab lain terjadinya badai PHK. Sebab banyak tenaga kerja manusia mulai diganti dengan mesin.

    “Karena kecenderungan praktik bisnis global kan memang lebih kepada teknologi Intensif. Lebih pada penggunaan teknologi, sehingga Banyak juga perusahaan-perusahaan yang menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin,” papar Sutrisno.

    “Jadi pemutusan hubungan kerja itu bukan semata-mata terjadi karena ekonomi yang jelek. Kondisi ekonomi jelek itu sudah pasti, tetapi di luar itu ada kondisi praktik bisnis yang memang tidak cukup ramah terhadap penyerapan tenaga kerja,” pungkasnya.

    (fdl/fdl)

  • Lingkaran Setan Deflasi 5 Bulan Beruntun, Sengeri Ini Dampaknya

    Lingkaran Setan Deflasi 5 Bulan Beruntun, Sengeri Ini Dampaknya

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia kembali mengalami deflasi pada September 2024 Indonesia sebesar 0,12% secara bulanan. Ini merupakan deflasi berturut-turut dalam 5 bulan terakhir.

    Secara rinci terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 106,06 pada Agustus 2024 menjadi 105,93 pada September 2024. BPS juga mencatat secara year on year terjadi inflasi 1,84% dan secara year to date inflasi nasional mencapai 0,74%.

    Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mengatakan deflasi selama lima bulan berturut-turut ini dapat terjadi karena tiga kemungkinan. Pertama adalah karena turunnya daya beli masyarakat.

    “Penyebab deflasi itu kan ada beberapa kemungkinan, yang pertama itu kan daya beli masyarakat yang turun ya,” kata Sutrisno kepada detikcom, Selasa (8/10/2024).

    “Artinya kalau daya beli masyarakat turun, berarti kan permintaan kepada barang dan jasa itu kan turun Karena orang nggak bisa belanja Nah akibatnya harga-harga kan turun karena yang belinya berkurang gitu,” terangnya lagi.

    Lebih lanjut, Sutrisno mengatakan kemungkinan kedua penyebab deflasi ini dikarenakan memang adanya penurunan harga barang, utamanya harga komoditas pangan pokok. Semisal beras, telur, daging ayam, dan sebagainya.

    “Kemungkinan ketiga pencatatan yang kurang tepat. Artinya ada beberapa pihak yang minta supaya angka inflasinya jangan tinggi gitu. Bermain di angka-angka gitu, tidak riil,” jelas Sutrisno.

    Sutrisno mengatakan jika deflasi ini benar terjadi karena kemungkinan pertama yakni penurunan daya beli, maka kondisi ini dapat menyebabkan penurunan atas permintaan barang dan jasa.

    “Dengan sendirinya kalau itu disebabkan oleh permintaan yang turun Itu berarti kan permintaan produksi barang-barang juga akan turun Itu menyebabkan kehidupan bisnis juga akan kendor itu,” ucapnya.

    Menurutnya penurunan permintaan atas barang dan jasa ini dapat menyebabkan ekosistem bisnis dalam negeri kian lesu hingga berpotensi menyebabkan banyak pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini seperti yang sudah terjadi di beberapa sektor bisnis atau industri seperti tekstil, alas kaki, hingga elektronik dan manufaktur lainnya.

    “Misalnya sektor tekstil, yang pakaian jadi, alas kaki dan produk-produk yang sejenis dengan alas kaki lain itu kan banyak sudah mengalami persoalannya,” kata Sutrisno.

    “Sehingga PHK di sektor itu kan cukup signifikan. Kemudian juga ada di elektronik, ada di kompor gas itu atau dari manufakturing Itu memang banyak yang mengalami kesulitan,” jelasnya lagi.

    Simak: Video Jokowi Respons Deflasi 5 Bulan Berturut-turut

    (fdl/fdl)

  • May Day, Bupati Lamongan Ajak Perkuat Hubungan Industrial

    May Day, Bupati Lamongan Ajak Perkuat Hubungan Industrial

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengajak para pengusaha, pekerja, maupun pemangku pemerintahaan untuk memperkuat hubungan industrial saat momen peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Rabu (1/5/2024).

    “Momentum ini kita gunakan mendekatkan hubungan industrial, tripartit kita semua sehingga semuanya tidak ada yang dirugikan, justru akan menciptakan harmoni yang baik sehingga semuanya akan mendapatkan manfaat, khususnya di hari buruh ini,” kata Bupati Yuhronur, di Halaman Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan.

    Menurut Yuhronur, terciptanya iklim industrial yang baik akan berimplikasi pada pertumbuhan perusahaan maupun kesejahteraan para pekerja. Salah satu langkah Pemkab Lamongan dalam menjamin kesejahteraan pekerja di Lamongan yakni dengan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

    Ditegaskan oleh Yuhronur, komitmen untuk memberikan jaminan rasa aman saat bekerja ini telah memberikan manfaat bagi para pekerja Lamongan, misalnya bagi Eka Wahyulianawati, pekerja di perusahaan KSU Delta Pratama Lamongan yang juga penerima jaminan kecelakaan kerja, sebesar Rp 114.507.600.

    Begitupun dengan Mujayanah, penerima manfaat tunai dari JKP dan JHT sebesar Rp 22.910.820 dan Rp 5.693.600 atas kehilangan pekerjaan di perusahaan Maju Melaju Lamongan.

    Kemudian, ahli waris alm. Burhanudin pekerja di perusahaan Lintech Duta Pratama Lamongan sebesar Rp 65. 807.920, dana pensiun bulanan Rp 393.500, serta beasiswa anak sampai lulus kuliah sebesar Rp 117 juta, yang diserahkan secara simbolik oleh Yuhronur.

    “Pemerintah terus berikhtiar bagaimana kesejahteraan pekerja ini semakin naik, tidak hanya persoalan upah tapi juga kesejahteraannya, jaminan sosialnya, ekosistem di dalam keluarganya, itu yang terus kita fikirkan, begitu juga hubungan lain dengan perusahaan, kita terus memikirkan bagaimana perusahan ini bisa tumbuh besar, sustainable, harus terus untung,” terangnya.

    Dalam kesempatan sama, Ketua Konfederasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Lamongan Iswahyudi berharap, pemerintah terus melakukan pengawasan ke perusahaan-perusahaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

    “Pekerja itu mintanya tidak banyak, kita melaksanakan kewajiban di perusahaan tersebut maka hak kami berikanlah sesuai undang-undang yang ada. Kami berharap, sistem dan pengawasan terhadap pelaksanaan UMR yang Rp 2.828.323 ini bisa benar-benar efektif, karena masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan UMR. Pengawasan di perusahaan tolong dilihat betul BPJS Ketenagakerjaannya,” bebernya.

    Sementara itu, Ketua Apindo Lamongan, Sardjono mengapresiasi kerjasama yang terbangun dengan baik antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha Lamongan. Apindo menilai bahwa pekerja merupakan mitra kerja, sehingga perlu adanya hubungan baik antar kedua belah pihak.

    “Perusahaan selalu memperhatikan kesejahteraan karyawan, sesuai dengan undang-undang yang ada maka terciptalah hubungan industrial yang harmonis, diharapkan masyarakat hidupnya sejahtera, bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Lamongan,” pungkasnya. [riq/ian]

  • Ekspor ‘Mentah’ Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi

    Ekspor ‘Mentah’ Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

    Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

    Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

    Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

    “Kita coba win win dan lain-lain, ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan,” jelasnya Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

    Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

    Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

    Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

    Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

    Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

    “Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

    Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

    Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

    Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

    “Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

    “Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi,” katanya.

    Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

    Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

    “Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang,” katanya.

    Lanjut ke halaman berikutnya…

    Senada, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan saat ini hanya untuk mengejar cuan baik itu pajak maupun PNBP. Padahal, ekspor benih justru menguntungkan investor asing karena harga jauh lebih tinggi saat mereka membesarkannya jadi lobster.

    Sementara program pembibitan dan pembesaran benih di dalam negeri jadi terhenti karena akan ada migrasi massal pembudidaya ke penangkap benih.

    “Ujungnya eksploitasi BBL (benih bening lobster) akan marak terjadi dan lambat laun kita kehilangan stok BBL,” katanya.

    Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan pembukaan ekspor benih lobster akan bertentangan dengan semangat hilirisasi sehingga harus menjadi pertimbangan pemerintah.

    Namun perlu juga dipahami bahwa semangat hilirisasi hanya modal awal saja. Tantangan utamanya justru ada di lapangan.

    Ia mencontohkan hilirisasi di sektor pertambangan. Dunia tambang bauksit Indonesia saat ini, sambungnya, sedang kocar-kacir karena pelarangan ekspor. Pasalnya, kapasitas smelter jauh lebih kecil ketimbang kapasitas produksi penambang bauksit. Alhasil, terjadi over supply, harga jatuh, dan penambang ujung-ujungnya gulung tikar.

    [Gambas:Photo CNN]

    Untuk hilirisasi lobster, katanya, harus juga dipikirkan hal semacam itu. Pemerintah harus mendorong hilirisasi benih lobster, sambungnya, tapi tidak perlu menutup keran ekspor jika ternyata kontraproduktif alias merugikan peternak benih karena harga terlalu rendah.

    “Jadi pemerintah harus tetap membuka peluang peternak benih lobster mendapatkan harga bagus dengan melakukan ekspor, tapi juga tetap melakukan langkah strategis bagi hilirisasi lobster di dalam negeri,” katanya.

    Karena itu, Rhonny menilai diperlukan kebijakan yang jelas seberapa besar benih lobster yang boleh diekspor dan seberapa besar kebutuhan dalam negeri harus diutamakan. Bentuk kebijakan yang bisa diterapkan pemerintah katanya bisa seperti domestic market obligation (DMO) yang sudah diterapkan di batu bara.

    Dengan begitu, peternak harus memenuhi kuota dalam negeri dulu, baru kemudian boleh melakukan ekspor.

    “Jika harus membuka ekspor, maka harus dipastikan pemerintah tetap mendorong upaya hilirisasi lobster alias berbarengan dengan pembukaan ekspor. Dan terakhir, jangan sampai terjadi lagi korupsi, seperti di era Eddy Prabowo,” katanya.

    Jokowi berkali-kali meminta hilirisasi tak cuma di sektor tambang. Ia juga melirik hilirisasi di sektor perkebunan dan kelautan. Menurutnya, kebijakan itu bisa membuat petani dan nelayan untuk menghasilkan produk bernilai tambah.

    “Memang ini harus ada yang dikonsolidasikan. Jadi enggak hanya terus menerus jualan mentahan saja. Perbankan juga saya sampaikan akses pembayaran berikan ke mereka,” kata Jokowi dalam dalam Pengukuhan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 2023-2028, pada 31 Juli 2023.

    Di kesempatan lain, Jokowi menyebut hilirisasi sumber daya laut bisa memberikan nilai tambah besar. Apalagi, dua pertiga wilayah Indonesia merupakan perairan. Jika tidak mampu mengolah sendiri, Indonesia bisa menggandeng partner luar untuk menghilirisasi produk bawah lautnya.

    “Gandeng partner. Rumput laut, tuna, cakalang, tongkol, udang, ini nilai tambahnya sangat berkali-kali, 27 kali nilai tambahnya. Menjadi daging rajungan, 3,2 kali (nilai tambah). Kalau semua dihilirkan di dalam negeri, melompat negara kita. PDB kita bakal melompat, GDP kita akan melompat,” imbuhnya.