Jakarta, CNN Indonesia —
Oposisi di parlemen Partai Demokratik (DP) menyiapkan pemakzulan kedua terhadap Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol usai diboikot partai berkuasa People Power Party (PPP).
DP berencana melaporkan usulan mosi pemakzulan kedua ke Majelis Nasional pada Kamis (12/12), demikian dikutip Korea Herald.
Mosi itu mencakup tuduhan bahwa Yoon secara langsung meminta pasukan darurat militer untuk menutup Majelis Nasional dan menatap para anggota parlemen.
Partai Demokratik akan mendorong pemungutan suara pada Sabtu (14/12).
Menurut aturan Korsel, mosi di parlemen harus diajukan untuk pemungutan suara antara 24 hingga 72 jam setelah diusulkan.
Mosi pemakzulan ini merupakan kali kedua upaya oposisi untuk melengserkan Yoon usai drama darurat militer.
Misi pemakzulan pertama berlangsung pada pekan lalu. Namun, hasil pemungutan suara tak mencapai kuorum karena PPP memboikot voting itu.
Partai berkuasa itu walk out saat pemungutan suara sedang berlangsung.
Dalam konstitusi Korsel, pemakzulan bisa lolos jika mengantongi dua pertiga atau 200 suara parlemen. Aliansi Demokratik memiliki sekitar 176 kursi, sementara PPP 108 kursi.
Partai Demokratik juga berjanji akan mengajukan mosi pemakzulan tiap pekan hingga Yoon lengser.
(isa/bac)
[Gambas:Video CNN]
