Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Wacana pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD terus bergulir pasca dilontarkan Presiden Prabowo Subianto belum lama ini. Dalam pernyataan terbaru, Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan terhadap isu perubahan sistem Pilkada tersebut.
Penegasan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dihadapan ribuan kader PAN dalam agenda workshop bertajuk ‘Terdepan Wujudkan Kedaulatan Pangan’, Kamis (19/12/2024) malam. Kegiatan di Kota Surabaya itu diikuti oleh para anggota legislatif PAN seluruh Indonesia.
“Mudah-mudahan ini bisa terealisasi bahwa Pilkada langsung itu ngabisin uang ratusan triliunan, mbok ya dipilih DPRD aja,” kata Zulhas disambut gemuruh tepuk tangan dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Shangrila Surabaya.
Anggaran triliunan itu dalam pandangan Zulhas bisa dialihkan kepada sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Semisal, untuk nelayan, petani dan semacamnya. Pernyataan ini lantas disambut teriakan setuju oleh ribuan kader PAN tersebut.
Menurut Zulhas, Pilkada dipilih oleh parlemen bukan sesuatu yang tidak mungkin. Sebab, Indonesia pernah menjalankan hal itu. Dalam kajian pemerintah, Pilkada dikembalikan ke parlemen dinilai lebih efektif dibanding gelontoran uang untuk Pilkada langsung.
“Ongkosnya mahal. Mending dibuat untuk petani, irigasi jadi bagus, harga jagung jadi bagus, perkebunan jadi bagus. Nanti DPRD itu memilih Bupati dan Gubernur. Sama aja kan sebagai demokrasi. Kalau Pilpres harus tetap langsung,” ujar Zulhas yang juga Menko Bidang Pangan.
Usulan perubahan sistem Pilkada sebelumnya disampaikan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat pidato HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.
Prabowo mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.
Menurutnya, sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari.Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.
Prabowo pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah
