FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan tahun 2026 harus dimanfaatkan sebagai titik balik untuk membangun ekonomi nasional yang berdaulat, berkeadilan, dan berakar kuat pada nilai Ekonomi Pancasila sebagaimana amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945.
Menurutnya, Indonesia sedang memasuki fase transisi penting pascapemulihan pandemi Covid-19 dan di tengah penyesuaian terhadap dinamika global yang kian kompleks.
Nurdin menjelaskan, secara makro pertumbuhan ekonomi nasional dalam dua tahun terakhir relatif stabil pada kisaran 5,0–5,1 persen, dengan inflasi yang terjaga pada rentang sasaran 2,5 ±1 persen.
Ia menilai stabilitas ini mencerminkan kebijakan fiskal dan moneter yang cukup berhasil menjaga daya beli masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa angka-angka tersebut belum otomatis berarti persoalan mendasar telah selesai.
“Di balik stabilitas itu, problem struktural masih nyata: kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, terbatasnya lapangan kerja berkualitas, sampai ketergantungan impor pada sektor strategis,” kata Nurdin, Rabu (31/12/2025).
Ia juga menyoroti kerusakan hutan yang masif akibat meluasnya industri ekstraktif yang, menurutnya, berujung pada bencana rutin seperti banjir bandang, banjir rob, dan tanah longsor, serta menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur bernilai triliunan rupiah setiap tahun.
Di tingkat global, Nurdin menyebut ekonomi dunia menunjukkan tren perlambatan. Proyeksi pertumbuhan global hingga 2026 diperkirakan berada di bawah 3 persen akibat suku bunga tinggi berkepanjangan, konflik geopolitik, dan fragmentasi perdagangan internasional.