NGO: World Bank

  • Agentic AI Jadi Kunci Transformasi Digital Indonesia – Page 3

    Agentic AI Jadi Kunci Transformasi Digital Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Para pemimpin industri teknologi finansial dan asuransi menilai bahwa Agentic AI bisa menjadi pendorong utama produktivitas dan pertumbuhan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

    Agentic AI didefinisikan sebagai bentuk kecerdasan buatan yang memiliki kapabilitas unik untuk memahami konteks, mengambil keputusan mandiri, dan bertindak secara intuitif tanpa intervensi langsung manusia.

    Dalam acara diskusi Dyna Day 2025 di Jakarta, belum lama ini, AI National Roadmap Advisor Andreas Tjendra menyoroti potensi ekonomi AI, baik secara global maupun di Indonesia. Secara global, kontribusi AI terhadap perekonomian diperkirakan mencapai USD 15,7 triliun.

    “Di Indonesia sendiri, World Bank memproyeksikan dampak AI bisa mencapai hingga 10 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) nasional,” ungkap Andreas dalam acara yang digelar Dyna.Ai, dikutip Jumat (26/9/2025).

    Ia menambahkan, meskipun Indonesia sempat tertinggal dalam revolusi industri sebelumnya, saat ini negara berada pada posisi strategis untuk memimpin yang disebutnya ‘Revolusi Nasional AI’, didukung oleh populasi besar dan percepatan adopsi digital.

     

  • 5
                    
                        Biaya Keracunan MBG yang Tak Terlihat
                        Nasional

    5 Biaya Keracunan MBG yang Tak Terlihat Nasional

    Biaya Keracunan MBG yang Tak Terlihat
    Saya adalah seorang dokter dengan latar belakang pendidikan manajemen rumah sakit, serta pernah menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) sebelum memutuskan keluar karena menyaksikan langsung dinamika perundungan dan ketidakadilan. Sebagai aktivis sosial dan kritikus, saya berkomitmen untuk mendorong reformasi dalam pendidikan kedokteran dan sistem manajemen rumah sakit di Indonesia. Pengalaman saya dalam manajemen rumah sakit memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya sistem yang berfungsi baik, bukan hanya dalam aspek klinis, tetapi juga dalam melindungi kesejahteraan tenaga kesehatan.
    PROGRAM
    Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah gagasan mulia. Dengan menyediakan makanan sehat di sekolah, negara ingin memastikan anak-anak tidak belajar dalam keadaan lapar.
    Namun di balik niat baik itu, data yang kini muncul justru mengusik, lebih dari 5.000 anak dilaporkan mengalami keracunan, dengan angka tertinggi di Jawa Barat. Bahkan, laporan masyarakat menyatakan jumlahnya lebih dari 6.000 kasus.
    Di balik setiap angka ada wajah anak yang muntah, demam, hingga terbaring di rumah sakit. Diagnosis terbanyak diare akut dengan dehidrasi, penyakit klasik akibat pangan tidak aman.
    Bagi dokter, kasus ini adalah kasus rutin. Namun, bayangkan bagi orangtua, kepanikan saat anak tiba-tiba sakit massal di sekolah, antrean panjang di IGD, dan rasa cemas karena yang seharusnya jadi sumber gizi justru berubah jadi sumber penyakit.
    Pemerintah menyebut penyebab utamanya adalah dapur yang tidak higienis, makanan yang terlalu lama dibiarkan di suhu ruang, distribusi tanpa kontrol, dan kontaminasi silang dari petugas dapur.
    Hal-hal yang seharusnya bisa dicegah dengan disiplin sederhana seperti mencuci tangan, memisahkan bahan mentah dan matang, menjaga suhu di atas 60 derajat celcius atau di bawah 5 derajat celcius, serta tidak membiarkan makanan berada di meja lebih dari dua jam.
    Di rumah sakit, prinsip ini sudah jadi standar baku. Instalasi gizi punya aturan ketat, bahan harus datang dari pemasok terverifikasi, penyimpanan dingin dicatat suhunya, dan setiap menu diberi
    time stamp
    kapan dimasak dan kapan harus habis.
    Mengapa? Karena begitu standar ini dilanggar, peluang timbulnya penyakit melonjak. Dan ketika ribuan porsi disiapkan setiap hari, satu kelengahan kecil bisa menjelma ribuan kasus.
    Keracunan massal bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal biaya. WHO dan Bank Dunia mencatat, penyakit akibat pangan tak aman di negara berkembang menelan sekitar 110 miliar dollar AS per tahun. Indonesia tentu menjadi bagian dari angka besar itu.
    Mari tarik ke contoh nyata. Tarif kelompok INA-CBG (sistem pembayaran yang dipakai rumah sakit) menunjukkan bahwa perawatan diare akut bisa menelan biaya lebih dari Rp 1 juta per pasien. Bila disertai dehidrasi berat biayanya mendekati Rp 2 juta.
    Itu baru satu anak. Bagaimana jika dalam satu klaster ada ratusan korban yang perlu rawat jalan atau rawat inap?
    Beban ini jatuh ke puskesmas, rumah sakit, asuransi, atau langsung ke kas negara bila ditanggung pemerintah.
    Dan jangan lupa, setiap tenaga medis yang mengurus pasien keracunan massal berarti mengalihkan waktu dan energi dari pasien lain yang sama-sama membutuhkan.
    Uang mungkin bisa diganti, tapi ada biaya sosial yang tidak tercatat di laporan resmi. Hilangnya jam belajar, kecemasan orangtua, dan rusaknya kepercayaan terhadap program publik yang sebenarnya sangat dibutuhkan.
    Masyarakat akhirnya bertanya-tanya, “jika makanan sekolah saja tidak aman, bagaimana bisa negara berbicara tentang membangun generasi unggul?”
    Solusinya bukan hal baru. Permenkes 1096/2011 telah mewajibkan setiap penyedia makanan memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), petugas dapur yang sehat dan terlatih, serta pengawasan berkala.
    WHO sejak lama mengajarkan lima kunci sederhana: jaga kebersihan, pisahkan mentah dan matang, masak hingga matang, simpan pada suhu aman, gunakan air dan bahan baku yang bersih.
    Ini semua adalah hal paling mendasar. Mengapa untuk anak-anak sekolah, standar itu tiba-tiba boleh ditawar?
    MBG adalah program yang diperlukan masyarakat, khususnya masyarakat yang kesulitan mengakses pangan bergizi.
    Namun, program mulia tidak akan memberikan hasil sesuai harapan bila dioperasikan dengan standar seadanya.
    Ribuan kasus keracunan adalah bukti mahal bahwa kesehatan publik tidak pernah gratis. Jika standar tidak ditegakkan, maka negara membayar lewat biaya pengobatan, tenaga medis yang kewalahan, anak-anak yang kehilangan hari belajar, dan orangtua yang kehilangan rasa percaya.
    Menegakkan standar keamanan pangan bukan beban tambahan, melainkan cara paling murah dan paling cerdas untuk memastikan makan bergizi benar-benar menghadirkan kesehatan, bukan penyakit.
    Karena pertahanan bangsa ini dimulai dari anak-anak yang sehat, bukan dari angka klaim rumah sakit akibat keracunan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Tito Karnavian Ajak KAHMI jadi Motor Perubahan Menuju Indonesia Emas 2045 – Page 3

    Mendagri Tito Karnavian Ajak KAHMI jadi Motor Perubahan Menuju Indonesia Emas 2045 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) untuk terus berkontribusi membangun bangsa, khususnya dalam menyongsong cita-cita Indonesia Emas 2045.

    Menurutnya, KAHMI memiliki potensi besar karena menghimpun para kader dan alumni HMI yang telah tersebar di berbagai lini, termasuk pemerintahan, parlemen, maupun lembaga strategis.

    Ia menegaskan, visi KAHMI sejak awal bukan hanya untuk kepentingan Islam, melainkan lebih luas yakni berkontribusi bagi kemajuan bangsa yang plural.

    “Itu artinya KAHMI mengakui pluralisme meskipun bernapaskan mesyiarkan nilai-nilai Islam,” ujar Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri Pertemuan Regional KAHMI se-Sumatera di Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Sabtu 20 September 2025.

    Dalam sambutannya, Mendagri Tito juga menyampaikan optimismenya terhadap proyeksi Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045.

    Hal itu mengacu pada kajian lembaga internasional seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) yang memperkirakan Indonesia berpeluang menjadi negara dengan ekonomi besar.

    Namun, Tito menekankan peluang itu hanya bisa tercapai apabila Indonesia mampu mengelola sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) secara tepat.

    “Persoalan kita adalah bagaimana how to manage SDM kita supaya mereka terdidik, terlatih, sehat, sehingga menjadi tenaga kerja yang produktif makanya kita memerangi stunting, memerangi TBC (tuberkulosis), [membuat] program MBG (Makan Bergizi Gratis),” ucap dia.

     

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak berkomentar ketika tiba di Bandara Yogyakarta International Airport untuk menuju lokasi retret Akmil Magelang.

  • Akses Keuangan Penting Bagi Petani untuk Bisa Naik Kelas – Page 3

    Akses Keuangan Penting Bagi Petani untuk Bisa Naik Kelas – Page 3

    Sebelumnya, PT Mekar Investama Teknologi, platform pinjaman peer to peer berlisensi dengan fokus pendanaan pada UMKM yang tidak memiliki akses perbankan atau unbankable di Indonesia, menggandeng PT Mari Kita Membangun Bangsa (MKMB) untuk kolaborasi pendanaan produktif dengan mitigasi risiko yang optimal.

    Mekar 2.0 hadir dengan memperluas segmen pendanaan kepada pelaku usaha produktif di sektor pertanian. Adapun PT Mari Kita Membangun Bangsa atau MKMB merupakan Perusahaan yang fokus pada bidang pertanian yang memberdayakan petani di Seluruh Indonesia.

    Direktur Utama PT Mekar Investama Teknologi Pandu Aditya K. mengatakan menurut data Bank Dunia ada 43% masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan tetapi hanya 29% bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian dinilai belum mendapatkan perhatian yang optimal, termasuk dalam hal pendanaan.

    Mekar menyadari bahwa tingkat kepercayaan pendanaan terhadap sektor pertanian masih relatif rendah, khususnya dengan beberapa peristiwa belakangan ini. Oleh karenanya, Mekar bekerjasama dengan MKMB untuk penyaluran pendanaan produktif melalui ekosistem pertanian dengan mitigasi risiko yang terukur dan kualitas pendanaan yang jauh lebih baik.

    “Kerjasama Mekar dan MKMB bukan hanya akan memberikan akses pendanaan yang lebih luas kepada pelaku usaha kecil di sektor pertanian, tapi juga memberikan kesempatan kepada pemberi dana untuk berkontribusi dalam impact financing yang terjaga risikonya. Selain mendapatkan return yang optimal, pemberi dana akan mendapatkan skema pendanaan dengan kualitas pendanaan yang terjaga baik dan menghasilkan pengaruh sosial bagi para petani dan ikut mendorong kesejahteraan Masyarakat,” katanya melalui siaran pers, Rabu (8/8/2024).

    Menurut Pandu inisiatif kemitraan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Mekar untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan menghasilkan pengaruh sosial, khususnya bagi pelaku usaha kecil.

     

  • OPINI: Operasi ‘Bendera Proletar Palsu’ Kaum Kapitalis Barat – Page 3

    OPINI: Operasi ‘Bendera Proletar Palsu’ Kaum Kapitalis Barat – Page 3

    2. Metode Kapitalis Barat (AS) Kontempore

    AS sedang “menggerakkan revolusi dunia” dengan tujuan mempertahankan hegemoninya, menghadapi dua tantangan besar: kapitalisme negara ala Tiongkok dan nasionalisme populis Trump di dalam negeri sendiri. Metodenya berbeda jauh dari Lenin, tapi punya pola persamaan tertentu.

    a. Basis Ideologi

    Lenin berangkat dari sosialisme ilmiah.

    AS kini berangkat dari kapitalisme liberal-demokratik, tetapi dengan narasi “global governance” yaitu: demokrasi, HAM, kebebasan pasar, dan keterbukaan. Namun di balik narasi ini, tujuannya tetap menjaga dominasi dolar, teknologi, dan supply chain global.

    b. Aktor Penggerak

    Lenin: partai pelopor (Bolshevik)

    AS koalisi kapital transaksional — Wall Street, Silicon Valley, lembaga keuangan internasional (IMF, World Bank), serta jaringan NGO dan media global. Mereka bukan partai tunggal, tetapi bekerja dalam orkestrasi yang rapi.

    c. Target Mobilisasi

    Lenin memobilisasi proletar Rusia (buruh, petani, tentara).

    AS memobilisasi kelas menengah global (urban educated, aktivis NGO, kelompok liberal di negara-negara berkembang) serta elit kosmopolitan yang diuntungkan oleh globalisasi. Di dalam negeri, AS juga sedang memobilisasi kelas menengah progresif untuk melawan populisme Trump, dengan isu gender, ras, climate change, dan anti-fasisme.

    d. Metode Perjuangan

    Lenin: revolusi bersenjata, pengambilalihan negara.

    AS: revolusi lunak (soft revolution) melalui ekonomi: sanksi, tarif, decoupling supply chain dari Tiongkok. Juga melalui teknologi: kontrol chip, AI, 5G, serta dominasi standar internasional. Melalui Budaya/Media: narasi anti-otoritarianisme (melawan Tiongkok) dan anti-fasisme (melawan Trumpisme). NGO & Civil Society: membiayai gerakan HAM, demokrasi, gender equality, lingkungan, yang dijadikan “kuda troya” dalam politik domestik negara-negara lain. Koalisi Global: memperkuat NATO, G7, dan blok ekonomi demokrasi melawan BRICS+.

    e. Slogan dan Narasi

    Lenin: “Tanah, Roti, Perdamaian.”

    AS: “Democracy vs Authoritarianism,” “Climate Justice,” “Inclusive Growth,” dan “Protecting the Rules-Based Order.”Slogan ini bersifat universal, mudah dijual, dan dipakai sebagai legitimasi untuk melawan musuh geopolitik.

    f. Institusionalisasi

    Lenin: Soviet, Cheka, nasionalisasi.

    AS: global institutions (WTO, IMF, NATO, UN agencies), private governance (big tech, rating agencies, SWIFT system), serta military bases di seluruh dunia. Semua ini memperkuat sistem kapitalisme liberal global.

     

  • DPR Ungkap Tugas Berat Menkeu Purbaya

    DPR Ungkap Tugas Berat Menkeu Purbaya

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memiliki tugas berat sebagai sosok yang menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut, Purbaya harus bisa menjawab mitos atau hipotesis di masyarakat bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh jika tidak dengan Sri Mulyani.

    Menurutnya, sosok Sri Mulyani adalah orang yang hebat sebagai Menkeu selama lebih dari 10 tahun ini. Masyarakat Indonesia juga tahu Sri Mulyani pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.

    “Tentunya Pak Purbaya ini harus menjawab sebuah hipotesis yang mengatakan bahwa kalau Menteri Keuangannya bukan Sri Mulyani, apakah ekonomi Indonesia ini masih tetap stabil dalam menjaga sentimen pasar? Apakah harga saham akan jatuh? Apakah rupiah akan terkoreksi?,” kata dia dalam diskusi Menteri Keuangan Baru Harapan Baru Menata Ekonomi, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Menurutnya, bayang-bayang Sri Mulyani sebagai sosok yang dapat menjaga perekonomian Indonesia masih melekat di pikiran masyarakat Indonesia. Apalagi, ia menyebut banyak yang mengatakan perekonomian Indonesia tanpa Sri Mulyani akan terguncang.

    Namun, ia menyebut itu hanya sebuah mitos dan saat ini sudah diruntuhkan oleh keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memilih Purbaya sebagai Menkeu baru.

    “Tapi yang perlu kita kuatkan itu adalah keberanian Bapak Presiden untuk menghapuskan, meruntuhkan mitos-mitos bahwa Menteri Keuangan kalau tidak dengan Sri Mulyani ini, Indonesia akan kolaps. Keberanian Bapak Presiden untuk meruntuhkan tembok besar psikologis seluruh seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.

    Meski demikian, ke depan kinerja dari Purbaya juga harus dilihat apakah benar-benar bisa menjalankan amanah dari Prabowo. Karena menurut Misbakhun, kriteria dari seorang Presiden dalam memilih menteri adalah yang bisa menjalankan visi misinya.

    “Nah inilah yang sedang dicari oleh Bapak Presiden. Dan apakah figur seorang Pak Purbaya itu adalah figur yang diinginkan Bapak Presiden? Nah inilah yang harus kita cermati ke depan,” terangnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah juga mengatakan bahwa dipilihnya Purbaya sebuah langkah yang dilakukan Prabowo meruntuhkan mitos bahwa Sri Mulyani sebagai Menkeu yang tidak tergantikan.

    “Hari ini, pasar hijau yang terutama karena kebijakan BI dan kebijakan The Fedd yang menurunkan suku bunga. Jadi ini membuktikan bahwasnya mitos, bahwasnya bu Sri Mulyani tidak tergantikan. Itu sudah terjawab,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Bank Cukup Bayar Bunga 2% Kalau Dana Rp 200 T Disalurkan ke Kopdes” di sini:

    (ada/rrd)

  • Bikin Rakyat Marah, Ini SUV yang Direncanakan buat Anggota DPR Timor Leste

    Bikin Rakyat Marah, Ini SUV yang Direncanakan buat Anggota DPR Timor Leste

    Jakarta

    Rakyat Timor Leste sampai marah besar karena anggota DPR-nya bermewah-mewahan. Demo berujung kericuhan mewarnai Timor Leste lantaran rencana pembelian mobil dinas buat setiap anggota parlemennya.

    Tak tanggung-tanggung, mobil yang dianggarkan buat digunakan sebagai kendaraan dinas anggota DPR Timor Leste adalah sebuah SUV tangguh Toyota Prado. Menurut dokumen resmi parlemen, tender pembelian mobil dinas Toyota Prado itu dijadwalkan selesai bulan ini. Sebanyak 65 anggota parlemen Timor Leste dianggarkan mendapatkan mobil dinas Toyota Prado.

    Rencana itu menuai kemarahan publik yang meluas. Terlebih, menurut Bank Dunia, lebih dari 40 persen penduduknya hidup dalam kemiskinan.

    “Kami menginginkan keputusan pembelian mobil dibatalkan. Keputusan ini harus diambil oleh ketua Parlemen Nasional,” ujar aktivis setempat, Domingos de Andrade, seperti dikutip AFP.

    “Mereka harus menghentikan kebiasaan buruk membeli mobil,” tegasnya.

    Kontroversi ini bermula dari pos anggaran sebesar US$ 4,2 juta (Rp 69 miliar) untuk SUV Toyota Prado buat 65 anggota parlemen negara tersebut. Anggaran tersebut telah disetujui tahun lalu.

    Demonstrasi di Timor Leste yang menolak pembelian mobil dinas untuk anggota DPR-nya itu terjadi sejak Senin (15/9/2025). Polisi menembakkan gas air mata setelah beberapa demonstran melemparkan batu ke arah para personel kepolisian tersebut. Unjuk rasa ini juga diwarnai aksi pembakaran ban dan kendaraan pemerintah di dekat gedung parlemen.

    Setelah aksi yang berujung ricuh, Parlemen Timor Leste menyerah. Rencana pembelian Toyota Prado sebagai mobil dinas baru untuk para anggota parlemen di negara tersebut dibatalkan.

    Tentang Toyota Prado

    Toyota Prado atau yang memiliki nama lengkap Land Cruiser Prado berbeda dengan Land Cruiser (tanpa embel-embel Prado). Jika Toyota Land Cruiser mengisi segmen full size SUV, Toyota Prado lebih ke mid-size luxury SUV yang lebih ringan, lebih murah, dan diposisikan di bawah Land Cruiser utama.

    Toyota Prado bermula dari seri Land Cruiser 70 Light Dutyyaitu varian lebih ringan dan lebih nyaman dibanding Land Cruiser 70 seri Heavy Duty. SUV ini memang dirancang serbaguna dengan digunakan off-road mumpuni, di jalan raya pun nyaman buat keluarga.

    Toyota Land Cruiser 250 ‘Prado’ Foto: Dok. Toyota

    Kini, Land Cruiser Prado telah memasuki generasi kelima. Mobil SUV yang juga mengusung nama Land Cruiser 250 itu punya ukuran lebih besar dibandingkan dengan Land Cruiser Prado sebelumnya. Mobil tersebut memiliki dimensi panjang 4.925 mm (+100 mm), lebar 1.980 mm (+95 mm), tinggi 1.870 mm (+20 mm), dan dengan jarak sumbu roda 2.850 mm (+60 mm). Seri 250 memiliki jarak sumbu roda yang sama dengan Seri 300 (Land Cruiser full size).

    Land Cruiser Prado terbaru itu hadir dengan dua pilihan mesin. Yang pertama adalah mesin 1GD-FTV 2.8 liter inline-four turbodiesel yang menghasilkan 204 PS (201 hp atau 150 kW) dari 3.000 hingga 3.400 rpm dan torsi 500 Nm dari 1.600 hingga 2.800 rpm. Pilihan kedua adalah mesin 2TR-FE 2.7 liter naturally-aspirated inline-four bensin dengan 163 PS (161 hp atau 120 kW) pada 5.200 rpm dan 246 Nm pada 3.900 rpm.

    Mesin bensin dipasangkan dengan transmisi otomatis ‘6 Super ECT’ enam percepatan, sedangkan turbodiesel mendapatkan gearbox otomatis ‘Direct Shift-8AT’ delapan percepatan.

    (rgr/din)

  • Rakyat Timor Leste Marah, Anggota DPR Anggarkan Mobil Dinas Toyota Prado

    Rakyat Timor Leste Marah, Anggota DPR Anggarkan Mobil Dinas Toyota Prado

    Jakarta

    Aksi protes yang diwarnai kericuhan terjadi di Timor Leste. Rakyat di negara itu marah lantaran ada anggaran untuk pembelian mobil dinas untuk anggota parlemen. Mobil dinas yang dipilih tak tanggung-tanggung, sebuah SUV Toyota Prado.

    Demonstrasi di Timor Leste yang menolak pembelian mobil dinas untuk anggota DPR-nya itu terjadi sejak Senin (15/9/2025). Mereka meminta parlemen untuk membatalkan rencana pembelian mobil baru tersebut.

    “Kami menginginkan keputusan pembelian mobil dibatalkan. Keputusan ini harus diambil oleh ketua Parlemen Nasional,” ujar aktivis setempat, Domingos de Andrade, seperti dikutip AFP.

    “Mereka harus menghentikan kebiasaan buruk membeli mobil,” tegasnya.

    Unjuk rasa itu memprotes rencana pengadaan mobil buat masing-masing anggota DPR Timor Leste yang berjumlah total 65 orang. Åksi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi kisruh.

    Polisi menembakkan gas air mata setelah beberapa demonstran melemparkan batu ke arah para personel kepolisian tersebut. Unjuk rasa ini juga diwarnai aksi pembakaran ban dan kendaraan pemerintah di dekat gedung parlemen.

    Kontroversi ini bermula dari pos anggaran sebesar US$ 4,2 juta (Rp 69 miliar) untuk SUV Toyota Prado buat 65 anggota parlemen negara tersebut. Anggaran tersebut telah disetujui tahun lalu.

    Menurut dokumen resmi parlemen, tender pembelian mobil dinas Toyota Prado itu dijadwalkan selesai bulan ini. Rencana itu menuai kemarahan publik yang meluas. Terlebih, menurut Bank Dunia, lebih dari 40 persen penduduknya hidup dalam kemiskinan.

    Buntut aksi demonstrasi ini, Parlemen Timor Leste menyerah. Rencana pembelian Toyota Prado sebagai mobil dinas baru untuk para anggota parlemen di negara tersebut dibatalkan.

    Namun, sikap parlemen Timor Leste yang membatalkan mobil dinas baru bagi anggota parlemen tak memuaskan hati masyarakatnya. Demonstran menganggap mobil-mobil dinas yang dibeli parlemen sedang dalam perjalanan.

    (rgr/din)

  • Ini Update Baru Demo Tetangga RI Gara-Gara Mobil Dinas Baru DPR

    Ini Update Baru Demo Tetangga RI Gara-Gara Mobil Dinas Baru DPR

    Jakarta, CNBC Indonesia – Parlemen Timor Leste akhirnya mencabut fasilitas dana pensiun seumur hidup bagi anggota parlemen dan membatalkan rencana pembelian SUV mewah. Pembatalan ini menyusul gelombang protes mahasiswa dan masyarakat yang menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan.

    Parlemen dalam pernyataannya menegaskan resolusi sudah diadopsi untuk “membatalkan proses pengadaan kendaraan baru dalam anggaran 2025” dan akan meninjau ulang undang-undang tahun 2006 yang mengatur pensiun seumur hidup bagi anggota parlemen.

    Protes yang berlangsung sejak awal pekan ini memobilisasi ribuan orang di ibu kota Dili. Aksi sempat ricuh dengan lemparan batu dari massa dibalas gas air mata oleh polisi. Awalnya, tuntutan hanya menolak rencana pembelian 65 unit SUV Toyota Prado senilai US$4,2 juta untuk anggota parlemen, namun kemudian melebar ke isu dana pensiun seumur hidup bagi mantan legislator.

    “Jika mereka tidak mematuhi kesepakatan, kami akan menggelar protes yang lebih besar,” ujar Cristovao Mato (27), salah satu perwakilan demonstran, seperti dikutip AFP, Rabu (17/9/2025).

    Meski parlemen sudah membatalkan rencana pengadaan SUV, sebagian massa tetap skeptis. “Rumornya, mobil-mobil itu sudah dalam perjalanan. Inilah alasan saya dan semua mahasiswa ada di sini hari ini – untuk memastikan uang pajak saya tidak disalahgunakan,” kata Trinito Gaio (42), salah satu demonstran.

    Akademisi turut menyoroti kontroversi ini. “Banyak orang memandang bahwa pejabat publik, khususnya para legislator, tidak hidup dalam kondisi yang sama dengan masyarakat biasa. Rencana SUV itu simbol ketidakadilan,” ujar Dekan Fakultas Ekonomi Universidade da Paz, Caetano C. Correia.

    Presiden Jose Ramos-Horta juga angkat bicara, menegaskan “tidak akan ada toleransi” terhadap kekerasan dalam unjuk rasa. Sementara Perdana Menteri Xanana Gusmao saat ini sedang berada di London untuk menghadiri pertemuan terkait perbatasan laut dan darat, dan dijadwalkan kembali pada 22 September.

    Lebih dari 40% warga Timor Leste masih hidup dalam kemiskinan, menurut Bank Dunia. Perekonomian negara berpenduduk 1,3 juta jiwa itu masih sangat bergantung pada cadangan minyak, dengan tantangan serius berupa ketimpangan, malnutrisi, dan pengangguran.

    (tfa/tfa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rencana Mobil Baru Anggota DPR Timor Leste Batal Gara-gara Unjuk Rasa

    Rencana Mobil Baru Anggota DPR Timor Leste Batal Gara-gara Unjuk Rasa

    Jakarta

    Rencana pengadaan mobil dinas baru bagi anggota parlemen di Timor Leste dikecam oleh warganya. Protes terhadap anggota DPR di sana tak dapat dihindari hingga memunculkan aksi protes ke jalan diwarnai dengan kericuhan.

    Aksi protes oleh warga Timor Leste mulai berlangsung pada Senin (15/9) waktu setempat. Masyarakat di sana mendorong beberapa partai politik mengumumkan bahwa mereka akan meminta parlemen untuk membatalkan rencana pembelian mobil baru tersebut.

    Aksi menuntut pembatalan mobil dinas itu berlanjut di hari berikutnya. Laporan jurnalis AFP, seperti dilansir AFP, Selasa (16/9/2025), menyebutkan bahwa lebih dari 2.000 orang berkumpul di dekat gedung Parlemen Nasional pada Selasa (16/9) waktu setempat. Sebagian besar demonstran merupakan mahasiswa yang berasal dari beberapa universitas di ibu kota Dili.

    Unjuk rasa itu memprotes rencana pengadaan mobil bagi masing-masing dari total 65 anggota parlemen Timor Leste.

    Aksi protes yang awalnya berlangsung damai ini berubah menjadi diwarnai tindak kekerasan, ketika polisi menembakkan gas air mata setelah beberapa demonstran melemparkan batu ke arah para personel kepolisian tersebut.

    Para demonstran telah berjanji untuk melanjutkan aksi protes mereka hingga rencana pembelian tersebut resmi dibatalkan. Publik Timor Leste ingin anggaran untuk fasilitas mobil anggota dewan tak berlanjut.

    “Kami menginginkan keputusan pembelian mobil dibatalkan. Keputusan ini harus diambil oleh ketua Parlemen Nasional,” ujar aktivis setempat, Domingos de Andrade, saat berbicara kepada wartawan pada Selasa (16/9).

    “Mereka harus menghentikan kebiasaan buruk membeli mobil,” tegasnya.

    Dalam aksinya, para demonstran membawa spanduk yang berisi tulisan mendesak otoritas Timor Leste untuk “menghentikan pencuri, menghentikan koruptor”. Unjuk rasa ini juga diwarnai aksi pembakaran ban dan kendaraan pemerintah di dekat gedung parlemen.

    Timor Leste yang merupakan negara termuda di Asia Tenggara ini terus bergulat dengan tingginya kesenjangan, malnutrisi, dan tingginya pengangguran, dengan perekonomian yang sangat bergantung pada minyak.

    Parlemen Batalkan Pembelian SUV

    Foto: AFP/VALENTINO DARIELL DE SOUSA

    Parlemen Timor Leste menyerah pada tekanan publik dan membatalkan rencana pembelian SUV sebagai mobil dinas baru untuk para anggota parlemen di negara tersebut. Hal ini menindaklanjuti protes yang terjadi berhari-hari hingga timbulnya kerusuhan.

    Kontroversi ini bermula dari pos anggaran sebesar US$ 4,2 juta, yang telah disetujui tahun lalu, untuk membeli SUV Toyota Prado bagi masing-masing dari 65 anggota parlemen negara tersebut.

    Tender pembelian mobil dinas tersebut, menurut dokumen resmi parlemen, dijadwalkan selesai pada September ini. Rencana itu menuai kemarahan publik yang meluas di negara yang, menurut Bank Dunia, lebih dari 40 persen penduduknya hidup dalam kemiskinan.

    Demonstran Tak Puas dengan Pembatalan

    Foto: VALENTINO DARIELL DE SOUSA/AFP

    Sikap parlemen Timor Leste yang membatalkan pembelian SUV sebagai mobil dinas baru bagi anggota parlemen tak memuaskan hati masyarakat di sana. Para demonstran yang skeptis kembali turun ke jalanan dalam aksi protes terbaru pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    Unjuk rasa yang dipimpin oleh mahasiswa itu dihadiri oleh ribuan orang di ibu kota Dili pada pekan ini, dengan para demonstran dan polisi terlibat bentrok selama dua hari berturut-turut. Aksi protes itu menentang pembelian mobil dinas baru bernilai jutaan dolar Amerika untuk semua 65 anggota parlemen Timor Leste.

    Pembatalan itu, seperti dilansir AFP, Rabu (17/9/2025), tidak membuat para demonstran puas, dengan laporan jurnalis AFP menyebut sekitar 2.000 demonstran kembali berkumpul di dekat gedung parlemen di Dili untuk unjuk rasa hari ketiga pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    “Rumornya mobil-mobil itu sudah dalam perjalanan,” kata salah satu demonstran, Trinito Gaio (42) saat berbicara kepada AFP.

    “Jadi inilah mengapa semua mahasiswa ini dan saya sendiri berada di sini pada hari ini — untuk memastikan uang pajak saya tidak mengalir ke… arah yang salah,” ujarnya.

    Para anggota parlemen dengan suara bulat lantas mengadopsi resolusi untuk “membatalkan proses pengadaan kendaraan baru yang tercantum dalam anggaran tahun 2025”. Pernyataan parlemen Timor Leste menambahkan bahwa Sekretariat Jenderal Parlemen sekarang harus “mengadopsi langkah-langkah administratif dan keuangan yang bertujuan untuk pemeliharaan dan penggunaan yang efisien” atas kendaraan-kendaraan yang sudah digunakan oleh para anggota parlemen.

    Halaman 2 dari 3

    (dwr/dwr)