Xcloud.id

NGO: World Bank

  • Purbaya Pede Ekonomi RI Tumbuh 5,67%

    Purbaya Pede Ekonomi RI Tumbuh 5,67%

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal-IV 2025 mencapai 5,67%. Menurut Purbaya, hal ini tak lepas dari paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah pada kuartal-IV.

    Purbaya menilai kondisi perekonomian Indonesia telah mengalami pemulihan. Hal ini dapat dilihat dari proporsi pengeluaran masyarakat untuk konsumsi meningkat 75,1% pada September 2025. Purbaya menyebut pemulihan ekonomi terjadi karena kebijakan penempatan dana ke Himbara Rp 200 triliun.

    “Tadi kan kita lihat sudah ada perbaikan konsumsi masyarakat di September sedikit. Kan kita mulai inject ke sistem, uangnya September,” kata Purbaya saat konferensi pers APBNKita, di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

    Ia pun menyoroti proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh World Bank yang tidak sampai 5%. Namun, Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal-IV bisa mencapai 5,67%. Target ini tak lepas dari stimulus tambahan yang disiapkan pemerintah pada kuartal-IV.

    “Kan World Bank yang bilang ekonomi kita di bawah 5% tahun ini. Hitungan kita triwulan keempat lebih cepat dibanding sebelumnya. Hitungan dia katanya 5,5% tanpa stimulus tambahan. Tapi nanti, kalau stimulus tambahan nanti akan diumumkan, bisa (pertumbuhan ekonomi) 5,67% atau lebih sedikit di triwulan keempat,” jelas Purbaya.

    “Harusnya arah ekonomi bisa lebih bagus dan kalau itu terjadi momentum pertumbuhan akan kita jaga terus ke depan ke depannya lagi, kita sudah bergerak ke arah yang lebih bagus dibanding sebelumnya,” tambahnya.

    (rea/rrd)

  • Cape Verde Negara Kecil Lolos Piala Dunia 2026, Netizen Iri

    Cape Verde Negara Kecil Lolos Piala Dunia 2026, Netizen Iri

    Jakarta –

    Cape Verde jadi negara terkecil kedua dalam sejarah yang lolos ke Piala Dunia. Sebelumnya, Islandia sudah melakukannya. Netizen Indonesia di linimasa X pun ramai membahasnya.

    Cape Verde atau juga disebut Cabo Verde tembus Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Eswatini 3-0 di matchday 10 Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika. Cape Verde kukuh di puncak klasemen dengan 23 poin. Juara grup dari 10 grup yang ada, langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.

    Cape Verde merupakan negara kepulauan yang berada di Samudera Atlantik, lepas pesisir barat benua Afrika. Populasi penduduknya hanya 525.000 jiwa menurut data dari World Bank.

    “Malu gak sih, negara sekecil Cape Verde masuk piala dunia tapi kita enggak? Padahal ada yang bilang Kita Bangsa yang Besar,” sebut seorang netizen.

    “Cape Verde, sebuah negara kecil di Afrika, lolos ke Piala Dunia 2026.Penduduk negara ini hanya 512 ribu. Malah lebih sedikit dari penduduk kecamatan Cengkareng. Selamat!,” sebut yang lain.

    “Iri liat Cape Verde lolos piala dunia…negara kecil Afrika….dan sama pelatih yg sama 5 tahun…membangun bersama dan hasil akhir bersama…nah bener kan jadinya…mengganti pelatih di tengah itu salah besar…liat Cape Verde….aduhh iri,” cetus seorang warganet yang mengaku iri.

    “Ngelihat negara² kayak Cape Verde yg bisa lolos WC26, Curacao yg tinggal selangkah lagi lolos, harusnya sih Indonesia juga bisa. Harusnya,” sebut yang lain dengan nada prihatin.

    Berikut reaksi netizen yang lain:

    Could’ve been us 🥹 https://t.co/5QNDvSB67X

    — United Focus Indonesia (@utdfocusid) October 14, 2025

    Cape Verde 🇨🇻 berhasil lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Dgn populasi penduduk hanya sekitar 590rb jiwa, mereka juga menjadi negara terkecil kedua yg berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia (setelah Islandia). Warbiyasah 👏. Btw, negara dgn… pic.twitter.com/h6VhzcSr5X

    — Hilmi Firdausi (@Hilmi28) October 14, 2025

    (fyk/fyk)

  • Bos IMF Bilang Bunyikan Alarm Bahaya, Jangan Lupa Ingatkan Pemerintah!

    Bos IMF Bilang Bunyikan Alarm Bahaya, Jangan Lupa Ingatkan Pemerintah!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebanyakan negara belum memiliki dasar hukum dan etika yang memadai untuk menghadapi kemajuan pesat teknologi dan adopsi kecerdasan buatan (AI). Oleh karena itu, IMF mendorong agar masyarakat sipil ramai-ramai memberi peringatan ke pemerintah negara masing-masing.

    Managing Director IMF Kristalina Georgieva mengatakan revolusi teknologi AI yang tumbuh pesat sangat didominasi oleh negara ekonomi maju, terutama Amerika Serikat.

    Beberapa negara berkembang, termasuk China, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi AI di perekonomian mereka. Namun, kebanyakan negara berkembang jauh tertinggal dan tak mampu memanfaatkan AI dengan optimal.

    Ia mengaku bahwa IMF “lumayan cemas” terhadap jurang antara negara ekonomi maju dan negara pendapatan rendah terkait kesiapan menghadapi dampak AI. Jurang tersebut, menurutnya, makin lebar sehingga negara berkembang kian sulit untuk mengejar ketertinggalan.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Georgieva kepada perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat sipil dalam Pertemuan Tahunan IMF dan World Bank di Washington DC, Amerika Serikat, seperti dikutip dari Reuters.

    Beberapa hari sebelumnya, Georgieva juga memberi peringatan soal valuasi pasar finansial yang serupa dengan bubble dot.com 25 tahun silam. Ia berpendapat valuasi yang ditopang oleh AI di pasar saham bisa memukul pertumbuhan ekonomi dunia jika ada pergeseran sentimen investor. Perubahan di pasar saham di negara maju ini bisa berdampak buruk ke perekonomian di negara berkembang.

    IMF mendorong agar negara ekonomi berkembang fokus dalam memperluas infrastruktur digital dan kemampuan sumber daya manusia. Oleh karena itu, IMF mengembangkan indeks kesiapan AI yang mengukur tiap negara lewat empat aspek yaitu infrastruktur, SDM, inovasi, serta regulasi dan etika.

    “Kebanyakan tertinggal dalam hal regulasi dan etika. Fondasi aturan etika untuk AI untuk masa depan masih dalam pengembangan,” kata Georgieva. “Bunyikan alarm jika negara Anda masih tertinggal.”

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia Dibayangi Babak Baru Perang Dagang AS-China

    Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia Dibayangi Babak Baru Perang Dagang AS-China

    Bisnis.com, JAKARTA – Pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Washington pekan ini yang semula dijadwalkan membahas ketahanan ekonomi global kini dibayangi oleh memanasnya kembali perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.

    Melansir Reuters pada Senin (13/10/2025), pertemuan yang dihadiri lebih dari 10.000 peserta dari 190 negara tersebut, semula direncanakan membahas ketahanan ekonomi global di tengah tekanan geopolitik dan perlambatan ekonomi AS. 

    Namun, eskalasi baru antara Washington dan Beijing kini mendominasi agenda, menyusul ancaman Trump untuk membalas kebijakan ekspor China yang diperluas secara drastis terhadap komoditas logam tanah jarang.

    Selama lima bulan terakhir, kedua negara sebenarnya telah membangun gencatan dagang yang menurunkan bea masuk dari level tiga digit dan mendorong peningkatan proyeksi pertumbuhan global versi IMF. Harapan sempat menguat menjelang rencana pertemuan Trump dan Presiden China Xi Jinping akhir bulan ini.

    Namun, optimisme tersebut runtuh pada Jumat (10/10/2025) setelah Trump mengancam akan membatalkan pertemuan dan menaikkan tarif impor China secara masif, disertai langkah-langkah balasan lainnya.

    Situasi semakin tegang setelah Beijing membalas dengan mengenakan tarif pelabuhan baru terhadap kapal buatan atau berbendera AS, menyamai kebijakan biaya pelabuhan baru yang diberlakukan Washington untuk kapal asal China.

    Menurut Martin Muehleisen, mantan kepala strategi IMF yang kini di Atlantic Council, ancaman Trump bisa jadi merupakan strategi tawar-menawar, namun tetap menimbulkan ketidakpastian besar di pasar. “Semoga nalar menang. Jika Trump benar-benar kembali ke tarif 100% untuk barang China, pasar akan sangat terpukul,” ujarnya.

    Ancaman Trump memicu aksi jual saham terbesar di AS dalam beberapa bulan terakhir, di tengah kekhawatiran atas gelembung pasar saham yang dipicu euforia investasi kecerdasan buatan (AI).

    Sementara itu, masih belum jelas apakah Menteri Keuangan AS Scott Bessent, yang memimpin negosiasi perdagangan dengan China, akan bertemu pejabat Beijing selama pertemuan di Washington.

    IMF Tetap Optimistis

    Sebelum ketegangan kembali meningkat, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menyoroti ketahanan ekonomi global dalam menghadapi berbagai guncangan, mulai dari biaya tarif, ketidakpastian ekonomi, pelemahan pasar tenaga kerja AS, hingga lonjakan adopsi AI.

    Dalam pratinjau World Economic Outlook yang akan dirilis Selasa mendatang, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2025 hanya sedikit melambat dari 3,3% pada 2024. 

    IMF bahkan telah menaikkan proyeksi pertumbuhan 2025 menjadi 3,0% pada Juli lalu, berkat penurunan bea masuk AS–China yang sempat meredakan ketegangan dagang.

    “Kita melihat ketahanan nyata di dunia, tapi ini tetap masa yang sangat tidak pasti. Risiko pelemahan masih mendominasi,” ujar Georgieva.

    Agenda AS di IMF–Bank Dunia

    AS juga mendorong IMF dan Bank Dunia untuk kembali fokus pada mandat utama, yakni stabilitas keuangan dan pembangunan, ketimbang isu iklim dan kesetaraan gender.

    Pertemuan ini sekaligus menjadi debut publik Dan Katz, Deputi Direktur Pelaksana IMF yang baru, mantan bankir investasi dan kepala staf Bessent. Negara anggota akan mengamati bagaimana Katz melaksanakan agenda AS, termasuk dorongan agar IMF lebih keras mengkritik kebijakan ekonomi China yang berbasis negara.

    Selain itu, dukungan AS terhadap Argentina, peminjam terbesar IMF, akan turut menjadi sorotan, terutama karena Presiden Argentina Javier Milei dijadwalkan bertemu Trump di Gedung Putih pekan ini. Georgieva menyambut langkah tersebut sebagai upaya menjaga reformasi berbasis pasar di Buenos Aires tetap berjalan.

    Namun Muehleisen mengingatkan dominasi AS berisiko menggeser peran IMF sebagai lembaga multilateral. “Apakah IMF masih lembaga global yang independen, atau mulai menjadi perpanjangan tangan Departemen Keuangan AS?” katanya.

    Selain isu AS–China, para menteri keuangan negara G7 dijadwalkan membahas langkah memperketat sanksi terhadap Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina. Inggris mendorong aksi bersama G7 dan Uni Eropa guna memangkas pendapatan energi Rusia dan membatasi akses Moskow terhadap aset luar negeri.

    Salah satu opsi yang dibahas adalah rencana Uni Eropa untuk menggunakan aset beku Rusia sebagai jaminan pinjaman sebesar 140 miliar euro (US$162 miliar) bagi Ukraina.

  • Bukan Booming Pekerja Informal, Kemenkeu Ungkap Masalah Utama RI

    Bukan Booming Pekerja Informal, Kemenkeu Ungkap Masalah Utama RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan merespons laporan Bank Dunia atau World Bank soal maraknya pekerja sektor informal di Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Menurut Bank Dunia, banjir pekerja informal ini dapat menekan produktivitas ekonomi suatu negara.

    Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), Kementerian Keuangan Febrio N. Kacaribu mengakui adanya permasalahan ini. Namun, dia melihat sektor informal tidak selalu buruk.

    Gig economy yang arahnya cenderung informal memang lebih banyak memberi penghasilan menarik bagi teman-teman Gen Z. Saat ini, katanya, permasalahan yang serius di Tanah Air adalah tingkat pengangguran usia muda.

    “Tingkat pengangguran di umur muda lebih tinggi sekitar 15% lebih ya,” katanya saat media gathering Kementerian Keuangan, Kamis (9/10/2025).

    Menghadapi masalah ini, pemerintah tengah mendorong terobosan baru untuk mendorong anak muda segera masuk lapangan kerja dan tidak menunda kerjanya. Hal ini dimaksudkan untuk mengejar produktivitas.

    “Kita harap dia lebih cepat masuk lapangan kerja daripada ditunda sehingga usia prime-nya bisa lebih dimanfaatkan,” ujar Febrio.

    Saat ini, dia mengatakan seri stimulus pemerintah berfokus pada penciptaan lapangan kerja. Lulusan perguruan tinggi disiapkan untuk ikut program magang. Program ini dibuka untuk 20.000 lulusan perguruan tinggi. Inilah yang menjadi fokus pemerintah.

    Kepala Ekonom Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo mengatakan, dalam satu dekade terakhir negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik tengah mengalami pola pergeseran struktural ketenagakerjaan, dari sektor lapangan pekerjaan produktif ke sektor informal.

    “Banyak orang meninggalkan sektor pertanian berproduktivitas rendah, bukan menuju industri berproduktivitas tinggi, melainkan ke pekerjaan berproduktivitas rendah di sektor jasa, termasuk di dalamnya pekerjaan gig economy,” kata Aaditya Matto saat konferensi pers World Bank East Asia and the Pacific Economic Update edisi Oktober 2025, dikutip Rabu (7/10/2025).

    Aaditya mengatakan, salah satu fenomena peralihan tenaga kerja dari sektor industri berproduktivitas tinggi seperti manufaktur, ke sektor informal itu terutama terjadi di Indonesia. “Contohnya di Indonesia, kita melihat peningkatan besar tenaga kerja informal di sektor jasa,” tuturnya.

    Risiko terbesar dari maraknya tenaga kerja di sektor informal pada sebuah negara, menurut Bank Dunia dapat memicu masyarakat kelas menengah menjadi rentan miskin, menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

    “Banyaknya individu di kawasan ini bekerja di sektor informal atau dengan produktivitas rendah. Kelompok masyarakat yang rentan jatuh miskin kini lebih besar daripada kelas menengah di sebagian besar negara,” dikutip dari laporan Bank Dunia.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ironi Warga RI: Lapangan Kerja Terbatas, PHK Datang Silih Berganti

    Ironi Warga RI: Lapangan Kerja Terbatas, PHK Datang Silih Berganti

    Bisnis.com, JAKARTA – Survei Bank Indonesia (BI) mencatat indeks keyakinan konsumen terendah sejak 3 tahun terakhir. Rendahnya keyakinan konsumen itu terjadi karena masyakarat mulai pesimistis terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan.

    Indeks ketersediaan lapangan kerja menjadi satu-satunya indikator yang berada di zona pesimis atau di bawah nilai acuan di level 92.

    Sementara itu, investasi yang digembar-gemborkan naik ternyata cukup lamban dalam menyerap tenaga kerja. Padahal, kalau merujuk kepada pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli belum lama ini, ada sekitar 7 juta warga negara Indonesia yang menganggur, belum lagi hingga Agustus 2025 lalu sekitar 44.333 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja PHK.

    Di sisi lain, alih-alih menciptakan lapangan kerja baru, pemerintah justru hanya menyediakan program magang bukan kepada mahasiswa tetapi kepada lulusan fresh graduate. Berbagai program deregulasi yang dimulai dari pemberlakukan Online Single Submission (OSS), implementasi Undang-undang Cipta Kerja, hingga berbagai kemudahan dari aspek fiskal, tidak mampu sepenuhnya menyerap angkatan kerja yang tersedia.

    Ironisnya, dari sekitar 7 jutaan pengangguran, kalau merunut pernyataan Menaker Yassierli, 1 juta di antaranya berstatus sebagai sarjana.

    Persoalan semakin pelik kalau melihat struktur tenaga kerja setidaknya sampai Februari 2025 lalu. Pekerja informal tetap mendominasi angkatan kerja Indonesia. Masih merujuk data BPS, statistik juga menunjukkan bahwa sebanyak 86,58 juta orang bekerja di sektor informal dari total angkatan kerja sebanyak 153,05 juta orang. Itu artinya, hampir 60% orang bekerja di Indonesia berada di sektor informal.

    Sebaliknya, pada periode tersebut juga, hanya 59,19 juta orang yang bekerja di sektor formal atau sebesar 40,60% dari total angkatan kerja. 

    Besaran persentase pekerja sektor informal pun naik dari periode Februari 2024 atau setahun sebelumnya, yakni dari 59,17%. Bahkan, pada Februari 2023 sempat menyentuh 60,12%. 

    Adapun kalau melihat data secara lebih rinci, jika dibandingkan dengan Februari 2024, jumlah pekerja yang berstatus sebagai buruh, pegawai atau karyawan juga mengalami penurunan secara persentase. Sekadar contoh, pada Februari 2025 lalu jumlah penduduk yang berstatus sebagai buruh, pegawai dan karyawan hanya sebesar 37,08%, turun dibandingkan Febuari 2024 yang tercatat sebesar 37,31%.

    1 dari 7 Anak Muda Menganggur

    Sementara itu, laporan Bank Dunia (World Bank) menyebut generasi muda Asia kesulitan mendapatkan pekerjaan layak termasuk di Indonesia, dengan banyak yang terjebak di sektor informal berproduktivitas rendah. 

    Dalam laporan pembaruan ekonomi regional yang dirilis Selasa (7/10/2025), Bank Dunia mencatat adanya kesenjangan signifikan antara pekerja muda dan berpengalaman di sejumlah negara Asia. 

    Laporan tersebut memaparkan, di China dan Indonesia, satu dari tujuh anak muda masih menganggur. Lembaga tersebut juga memperingatkan bahwa jumlah penduduk yang rentan jatuh ke jurang kemiskinan kini lebih besar dibandingkan kelas menengah di sebagian besar negara.

    “Secara umum tingkat ketenagakerjaan tinggi, tetapi anak muda kesulitan menemukan pekerjaan. Sebagian besar masyarakat di Asia yang mencari kerja memang mendapatkannya, namun banyak yang terjebak di sektor informal atau berproduktivitas rendah,” tulis Bank Dunia.

    Partisipasi angkatan kerja juga masih rendah di negara-negara Pasifik dan di kalangan perempuan. 

    Data yang dipaparkan oleh Bank Dunia itu juga sejalan dengan data BPS, bahwa jumlah penduduk di usaia produktif misalnya 15 -59 tahun mewakili 19,2% dari total tingkat pengangguran terbuka.

    Apa Kata Pengamat?

    Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengaku tidak heran dengan perkembangan turunnya keyakinan konsumen yang salah satunya dipicu oleh pesimisme terhadap ketersediaan lapangan kerja. 

    “IKK jatuh ke kisaran 115 karena mesin ekspektasi rumah tangga tertekan dari tiga sisi sekaligus: harga pangan merangkak, pasar kerja terasa sepi, dan porsi cicilan menyita pendapatan,” ujar Syafruddin kepada Bisnis, Rabu (8/10).

    Dia menjelaskan banyak laporan terdahulu yang sudah menunjukkan sinyal pelemahan ekonomi. Contohnya, IKK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merosot ke 90,5 pada September 2025 dengan alasan “harga sembako naik” dan “kondisi kerja sulit”.

    Selain itu, Bank Indonesia sudah memberi peringatan sejak Agustus: IKK turun ke 117,2, sedangkan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) berada di zona pesimis di sekitar 93, yang menandai persepsi bahwa lowongan menyempit.

    Pada saat yang sama, sambungnya, porsi pendapatan yang tersedot cicilan meningkat, sehingga rumah tangga menahan belanja besar. “Kombinasi tekanan biaya hidup, akses kerja yang dirasa makin sulit, dan ruang belanja yang mengecil mendorong konsumen menilai masa kini berat dan masa depan belum meyakinkan—cukup untuk menyeret IKK ke titik terendah dalam sekitar 3,5 tahun,” jelas Syafruddin.

    Dalam IKK, salah satu komponen yang dinilai adalah ekspektasi ketersediaan lapangan kerja. Sejak Mei 2025, indeks ketersediaan lapangan kerja (IKLK) terus berada di zona pesimis atau di bawah nilai acuan.

    IKLK berada di level 92 pada September 2025. Angka itu turun dari bulan sebelumnya atau Agustus 2025, yang berada di level 93,2. Padahal, pemerintah telah meluncurkan berbagai program stimulus untuk menjaga daya beli dan menciptakan lapangan kerja, seperti program magang fresh graduate, pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah (PPh 21 DTP) untuk sektor pariwisata dan padat karya, iuran JKK dan JKM untuk lepas, hingga Padat Karya Tunai.

    Syafruddin menilai program-program tersebut belum mengangkat ekspektasi ketersediaan kerja secara signifikan karena sebagian besar stimulus masih bersifat mereduksi biaya dan menyerap tenaga kerja sementara, bukan menambah pesanan produksi yang memicu perekrutan permanen.

    Dia mencontohkan, program Padat Karya Tunai memang membantu masyarakat berpendapatan rendah, tetapi bersifat harian dan jangka pendek sehingga tidak cukup kuat untuk mengubah persepsi peluang kerja di masyarakat. Begitu pula insentif PPh 21 DTP dan diskon iuran JKK/JKM yang menurunkan beban perusahaan dan pekerja, namun dinilai tidak otomatis mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja.

    “Tanpa lonjakan order yang jelas—entah dari ekspor, pariwisata, pengadaan pemerintah yang membeli output UKM, atau proyek bernilai tambah—perusahaan cenderung menunda kontrak baru. Hasilnya, publik masih membaca sinyal pasar kerja sebagai ‘ketat,’ dan IKLK bertahan di bawah 100 walau stimulus diumumkan,” tutup Syafruddin.

  • Video: Bank Dunia Ramal Ada Negara Asia Berpotensi Krisis pada 2025

    Video: Bank Dunia Ramal Ada Negara Asia Berpotensi Krisis pada 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Dunia atau World Bank memperkirakan, ada satu negara di kawasan Asia Timur dan pasifik yang berpotensi mengalami krisis pada 2025 hal ini ditandai dengan kontraksi ekonominya yang makin dalam.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (07/10/2025).

  • 7 Fakta Dua Tahun Perang Gaza: Jumlah Korban-Kehancuran Massal

    7 Fakta Dua Tahun Perang Gaza: Jumlah Korban-Kehancuran Massal

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang Israel-Gaza telah berlangsung selama tepat 2 tahun lamanya. Hal ini awalnya dipicu serbuan milisi penguasa Gaza Palestina, Hamas, ke Israel yang akhirnya memicu balasan membabi buta dari Negeri Zionis.

    Hingga dua tahun berlangsung, masih belum ada tanda-tanda pasti terkait penghentian serangan. Israel masih terus menyerbu Gaza dengan tujuan untuk menghabisi Hamas.

    Meski begitu, dampak korban jiwa dan kerusakan akibat serangan ini sangatlah masif dan tersebar rata di sebagian besar wilayah Gaza. Berikut sejumlah fakta yang ada di balik peperangan ini dikutip Al Jazeera, Selasa (7/10/2025)

    1. Korban Jiwa dan Luka-Luka Akibat Serangan

    Lebih dari 67.000 warga Palestina telah terbunuh dalam 2 tahun terakhir, dengan ribuan lainnya diyakini masih terperangkap di bawah reruntuhan. Angka korban tewas ini sangat mengejutkan, setara dengan sekitar satu dari setiap 33 orang di Gaza, atau sekitar 3% dari populasi sebelum perang dimulai. Jumlah ini mencerminkan skala kehancuran manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Dampak pada anak-anak sangat mengerikan. Setidaknya 20.000 anak-anak termasuk di antara korban tewas, yang berarti rata-rata satu anak terbunuh setiap jam selama 24 bulan terakhir. Angka resmi ini dihitung berdasarkan jenazah yang dibawa ke rumah sakit, dan diperkirakan jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi karena tidak termasuk mereka yang tewas di bawah reruntuhan atau hilang.

    Selain korban tewas, lebih dari 169.000 warga Palestina terluka selama dua tahun konflik, yang berarti sekitar satu dari setiap 14 orang di Gaza mengalami cedera. Banyak dari luka-luka ini bersifat mengubah hidup, dengan dampaknya yang meluas jauh melampaui kematian.

    Luka fisik yang parah telah mengakibatkan krisis amputasi. UNICEF memperkirakan bahwa antara 3.000 hingga 4.000 anak di Gaza telah kehilangan satu atau lebih anggota badan.

    Adapun korban tewas dari sisi Israel pada serangan 7 Oktober 2023 mencapai sekitar 1.200 orang dengan 251 lainnya menjadi tawanan.

    2. Keruntuhan Fasilitas Kesehatan

    Sistem layanan kesehatan Gaza berada dalam kondisi runtuh total akibat serangan Israel yang terus menerus. Selama dua tahun, setidaknya 125 fasilitas kesehatan, termasuk 34 rumah sakit, telah rusak parah. Serangan ini membuat pasien kehilangan akses terhadap layanan medis esensial.

    Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sejak Oktober 2023, telah didokumentasikan lebih dari 790 serangan terhadap fasilitas kesehatan, termasuk pemboman udara terhadap rumah sakit, klinik, dan ambulans. Serangan-serangan ini juga telah menewaskan setidaknya 1.722 petugas kesehatan dan bantuan.

    Pola serangan meluas hingga penargetan dan penangkapan petugas kesehatan. Ratusan staf medis telah dikeluarkan secara paksa dari bangsal rumah sakit dan ditahan di penjara serta kamp militer Israel. Per 22 Juli, Pasukan Israel menahan 28 dokter terkemuka, termasuk 18 spesialis senior di bidang-bidang vital seperti bedah, anestesiologi, dan pediatri, yang semakin melumpuhkan sistem kesehatan Gaza yang sudah hancur.

    Tragisnya, dua dokter senior dilaporkan tewas karena penyiksaan dalam tahanan Israel, dengan jenazah mereka masih ditahan. Banyak dokter ditahan tanpa dakwaan selama lebih dari 400 hari, tiga di antaranya ditahan selama lebih dari 600 hari, yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap perlindungan khusus yang diberikan kepada personel medis di bawah hukum internasional.

    3. Krisis Kelaparan dan Malnutrisi yang Parah

    Israel dituduh sengaja mengatur kelaparan yang meluas di Gaza melalui pembatasan militer yang memblokir bantuan selama berbulan-bulan dan sistem distribusi makanan yang berbahaya. Kelaparan resmi telah dikonfirmasi di Kegubernuran Gaza pada 22 Agustus oleh sistem IPC (Integrated Food Security Phase Classification) PBB, menjadikannya kasus kelaparan pertama yang diakui secara resmi di Timur Tengah.

    Kelaparan diperkirakan akan meluas ke Deir el-Balah dan Khan Younis pada akhir September, dengan hampir sepertiga populasi (641.000 orang) diperkirakan menghadapi kondisi bencana (Fase 5 IPC). Situasi ini telah merenggut nyawa setidaknya 459 orang, termasuk 154 anak-anak, yang meninggal karena kelaparan.

    Selain itu, kekurangan gizi di kalangan anak-anak melonjak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pada bulan Juli saja, lebih dari 12.000 anak diidentifikasi menderita kekurangan gizi akut, enam kali lebih tinggi dibandingkan pada awal tahun.

    Hampir satu dari empat anak menderita kekurangan gizi akut yang parah. Selain itu, satu dari lima bayi lahir prematur atau di bawah berat badan normal, menunjukkan krisis kesehatan publik yang parah dan mengancam generasi masa depan Gaza.

    4. Penghancuran Infrastruktur dan Krisis Perumahan

    Tingkat kehancuran di seluruh Gaza hampir total. Menurut OCHA, per Agustus, 92% dari semua bangunan perumahan dan 88% dari semua fasilitas komersial telah rusak atau hancur. Analisis satelit oleh UNOSAT juga menemukan bahwa hampir 78% dari semua struktur di daerah kantong tersebut telah hancur.

    Seluruh lingkungan telah musnah, meninggalkan jutaan warga Palestina sebagai pengungsi dan tanpa tempat berlindung. Kerusakan fisik langsung yang disebabkan oleh pemboman Israel, termasuk rumah, sekolah, dan infrastruktur publik, diperkirakan oleh Bank Dunia mencapai US$ 55 miliar (Rp 911 triliun).

    Sementara itu, prospek pembangunan kembali sangat terhambat dan rumit. Dengan 62% penduduk yang kekurangan dokumen hukum untuk membuktikan kepemilikan properti, banyak keluarga menghadapi tantangan besar untuk mengklaim kembali rumah atau tanah mereka.

    Hal ini meningkatkan prospek pengungsian permanen bagi banyak keluarga. Skala kehancuran dan ketiadaan dokumen kepemilikan mengancam terjadinya krisis properti dan pemindahan paksa jangka panjang, bahkan jika rekonstruksi akhirnya dimulai.

    5. Krisis Air dan Sanitasi

    Sejak Oktober 2023, Israel secara sistematis menargetkan infrastruktur air Gaza yang sudah terganggu. Akibatnya, 89% dari jaringan air dan sanitasi di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur, meninggalkan lebih dari 96 persen rumah tangga tanpa keamanan air.

    Sebagian besar sistem distribusi air hancur, dengan sumur-sumur terkontaminasi oleh limbah yang tidak diolah. Saat ini, hampir separuh populasi Gaza bertahan hidup dengan kurang dari 6 liter air per hari untuk minum dan memasak, jauh di bawah standar darurat 20 liter untuk “kelangsungan hidup jangka pendek”.

    6. Keruntuhan Sistem Pendidikan

    Sistem pendidikan Gaza telah runtuh sepenuhnya. Lebih dari 2.300 fasilitas pendidikan, termasuk 63 bangunan universitas, telah hancur. Sekolah-sekolah yang masih berdiri kini digunakan sebagai tempat penampungan bagi para pengungsi.

    92% dari semua sekolah memerlukan rekonstruksi total, dan setidaknya 780 anggota staf pendidikan telah terbunuh. Hampir 658.000 anak usia sekolah dan 87.000 mahasiswa universitas kehilangan akses untuk belajar, menghancurkan prospek pendidikan bagi seluruh generasi.

    7. Penahanan Massal

    Lebih dari 10.800 warga Palestina ditahan di penjara-penjara Israel dalam kondisi yang parah. Di antara para tahanan ini terdapat 450 anak-anak dan 87 wanita.
    Yang sangat mengkhawatirkan adalah lebih dari 3.629 tahanan ditahan tanpa dakwaan atau pengadilan. Penahanan massal ini, termasuk anak-anak, menimbulkan masalah serius terkait hak asasi manusia dan keadilan.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bank Dunia Ramal Ekonomi Asia-Pasifik Tumbuh di Bawah 5% 2025-2026

    Bank Dunia Ramal Ekonomi Asia-Pasifik Tumbuh di Bawah 5% 2025-2026

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Dunia atau World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi negara-negara kawasan Asia Timur dan Pasifik masih akan lemah. Laju pertumbuhan ekonomi pada 2025-2026 diperkirakan masih akan di bawah pertumbuhan pada 2024 yang berada di level 5%.

    Dalam laporan terbarunya yang termuat dalam East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2025, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik akan berada pada level 4,8% pada 2025 dan melemah ke level 4,3% pada 2026. Proyeksi itu lebih tinggi dari laporan edisi April 2025 yang di kisaran 4% dan 4,1%.

    “Di seluruh negara di kawasan ini, pertumbuhan pada 2025 umumnya lebih rendah dibanding 2024. Dan tahun depan, kami memperkirakan perlambatan lebih lanjut di sebagian besar negara,” kata Kepala Ekonom Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo saat konferensi pers secara daring, Selasa (7/10/2025).

    Proyeksi pertumbuhan ekonomi terbaru ini masih didasari dari berbagai tekanan ekonomi global yang melanda sepanjang tahun ini, dan efeknya berpotensi berlanjut hingga tahun depan. Di antaranya ialah masih maraknya pembatasan perdagangan seperti perang tarif dagang, ketidakpastian kebijakan ekonomi yang berlanjut, hingga perlambatan pertumbuhan global yang masih berlangsung.

    “Mengenai penyebab melambatnya pertumbuhan, kami mengidentifikasi tiga faktor utama, pembatasan perdagangan, meningkatnya ketidakpastian kebijakan ekonomi, dan perlambatan pertumbuhan global,” ucap Aaditya Matoo.

    Untuk faktor tekanan pertumbuhan pertama, yang terkait dengan pembatasan perdagangan, kata Aaditya masih dipicu oleh perang tarif dagang oleh salah satu mitra dagang utama kawasan ini, yakni Amerika Serikat. AS telah menaikkan tarif, terutama dalam bentuk tarif timbal balik (reciprocal tariffs).

    “Saat ini, sebagian besar negara di kawasan menghadapi tarif yang jauh lebih tinggi dibanding awal tahun. Selain itu, ada kemungkinan munculnya aturan baru terkait trans-shipment atau pengiriman lintas negara yang menjadi tantangan bagi eksportir di beberapa negara,” ucapnya.

    Faktor kedua, yang terkait dengan ketidakpastian kebijakan ekonomi global, kata Aaditya masih terkait kebijakan perdagangan. Ketidakpastian ini mendorong pelaku usaha untuk bersikap wait and see, menunda investasi, dan akibatnya berdampak negatif terhadap investasi serta lapangan kerja.

    Sementara itu, untuk faktor ketiga yang terkait dengan perlambatan pertumbuhan global, menjadi pemicu karena Kawasan Asia Timur dan Pasifik selama ini tumbuh melalui keterbukaan perdagangan, ekspor, remitansi, pariwisata, dan integrasi keuangan global. Namun, karena global ekonominya juga telah melambat membuat kawasan ini terkena imbas.

    “Setiap perlambatan pertumbuhan 1% di negara-negara G7, berdampak sekitar 0,6 persen lebih rendah pada pertumbuhan kawasan ini. Itulah gambaran makroekonomi yang menjelaskan mengapa pertumbuhan sedang melambat,” ucap Aaditya.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Proyek LRT Bandung Dibahas Lagi, Nyaris 10 Tahun Jadi Wacana

    Proyek LRT Bandung Dibahas Lagi, Nyaris 10 Tahun Jadi Wacana

    Jakarta –

    Wacana pembangunan LRT Bandung Raya kembali muncul. Rencana pembangunan transportasi umum baru ini muncul lagi dalam diskusi antara Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Dalam catatan detikcom dirangkum Minggu (5/10/2025), proyek LRT Bandung Raya sejatinya sudah mulai diperbincangkan sejak 2016 atau hampir satu dekade lalu. Tepatnya, saat sosok Ridwan Kamil masih menjadi Wali Kota Bandung.

    LRT Bandung Raya dirancang untuk bisa melewati wilayah seperti Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Sumedang. Bahkan, sempat ditargetkan tahun 2018 LRT Bandung Raya sudah bisa dipakai masyarakat.

    Kala itu sudah ada persiapan rencana pembangunan LRT koridor 1 dari Babakan Siliwangi-Leuwipanjang sepanjang sekitar 11 kilometer. Namun, rencana pembangunan itu tak kunjung terlaksana karena urusan anggaran. Mulanya, LRT Bandung Raya mau dibantu APBN, namun sempat dibatalkan membuat proyek tersebut mandek pembangunannya.

    Berdasarkan studi World Bank, pembangunan LRT Bandung koridor Babakan Siliwangi-Leuwipanjang membutuhkan biaya pembangunan hingga Rp 10 triliun.

    Setelah bertahun-tahun mandek pembangunannya dan hanya berkutat pada rencana dan mencari pendanaan, di tahun 2024, Pemprov Jawa Barat mengatakan proyek ini akan dijalankan kembali dengan menggandeng investor.

    Kala itu, Pemprov Jabar yang dipimpin Bey Machmudin selaku Penjabat Gubernur, mengumumkan secara prinsip Kementerian Keuangan telah menyetujui proyek LRT Bandung Raya dijalankan. Pendanaan proyek LRT akan dilakukan lewat kucuran APBN juga berasal dari skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    Menurutnya, Kemenkeu akan menawarkan proyek LRT Bandung Raya kepada investor melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mencari pendanaan.

    Dua koridor yang akan jadi fokus pembangunan yakni Utara Selatan dengan trase Babakan Siliwangi-Leuwipanjang dan Barat Timur dengan trase Leuwipanjang-Tegalluar.

    Kala itu, Pemprov Jawa Barat menginginkan proses groundbreaking LRT Bandung Raya sudah bisa dilalukan pada tahun 2024. Namun sampai sekarang pembangunan tak kunjung dilakukan juga, apalagi kepemimpinan Jawa Barat juga baru berganti.

    Sementara itu, dalam diskusi terakhir antara Gubernur Jawa Barat yang baru, Dedi Mulyadi, dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kementerian Perhubungan menegaskan akan terus mendukung pengembangan transportasi publik di wilayah Jawa Barat, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat. Tak terkecuali pembangunan LRT Bandung Raya.

    “Kami terus mendukung Pemprov Jabar untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan mudah diakses di wilayah Jawa Barat. Dengan hadirnya transportasi publik yang lebih efektif dan efisien, harapannya masyarakat Jawa Barat dapat bermobilitas dan terlayani dengan baik,” ujar Dudy dalam keterangannya.

    (acd/acd)