NGO: World Bank

  • OPINI : Pelajaran dari Nobel Ekonomi

    OPINI : Pelajaran dari Nobel Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Akademi Ilmu Pengetahuan Swedia meng­­­­anu­gerahkan Hadiah Nobel Ekonomi (Sve­­­­riges Riksbank Prize in Economic Sciences) kepada tiga ekonom terkemuka, ya­­­itu Joel Mokyr, Philippe Aghion, dan Peter Howitt atas kontribusi mereka da­­­lam menjelaskan per­tum­­­­buhan ekonomi yang di­­­ge­­­rakkan oleh peranan ino­­­vasi.

    Mokyr menekankan perlunya Pembangunan Teknologi sebagai prasyarat pertumbuhan yang berke­si­­nam­­­bungan sementara Aghion dan Howitt berbagi penghargaan atas teori cre­ative destruction. Teori ini menjelaskan bahwa ino­­vasi baru secara terus-me­­ne­­­rus akan menggantikan teknologi dan perusahaan lama.

    Dalam kehidupan sehari-hari creative destruction ini terlihat dalam berbagai perubahan di sekitar kita. Kamera digital membuat bisnis film gulung seperti Kodak bangkrut, namun melahirkan industri baru fotografi digital dan media sosial.

    Kehadiran Netflix dan Spotify menghilangkan persewaan dan toko DVD/CD dengan layanan streaming yang lebih efisien. Begitu pula Gojek dan Grab yang menggantikan taksi konvensional, atau e-commerce seperti Tokopedia yang menggantikan banyak toko fisik serta menciptakan ekosistem rantai pasok baru yang terintegrasi.

    Secara umum, karya para ekonom ini menegaskan bahwa inovasi tidak boleh lagi dilihat sebagai proses yang terjadi secara otomatis; namun memerlukan kebijakan pemerintah serta perubahan lingkungan yang terbuka terhadap penelitian dan pengembangan.

    Pemikiran di atas juga merupakan kelanjutan dari teori pertumbuhan yang sudah dikenal sejak setengah abad lalu. Robert Solow (1956) menunjukkan bahwa kemajuan teknologi, dan bukan akumulasi modal atau tenaga kerja, yang berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan jangka panjang. Paul Romer (1986) memperluas gagasan tersebut dengan pernanan modal manusia (human capital) sebagai sumber pertumbuhan secara endogen. Keduanya pun menerima hadiah Nobel ekonomi, Solow pada 1987 dan Romer pada 2018.

    Bagi Indonesia, terdapat benang merah penting dari pemikiran di atas; apakah negara kita akan terus menyandarkan pertumbuhan ekonomi dari ekstraksi sumber daya alam atau pelan-pelan menuju sumber pertumbuhan berbasis inovasi. Selama 2 dekade terakhir, nilai ekspor RI masih bergantung pada hasil tambang dan pertanian, khususnya batu bara dan minyak sawit.

    Sebagai perbandingan, Vietnam sukses beralih ke komoditas perdagangan dari industri manufaktur bernilai tambah tinggi, khususnya elektronik, sehingga ekspor komputer dan elektroniknya melampaui Indonesia sejak pertengahan 2010-an.

    Hal ini bisa menjadi preseden bahwa Indonesia bergerak lebih lambat untuk bertransformasi menuju pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi.

    Salah satu permasalahan utama terbatasnya peranan inovasi bersifat struktural. Total belanja penelitian dan pengembangan (R&D) Indonesia hanya 0,28% dari PDB, jauh di bawah Malaysia (1,1%), China (1,4%), apalagi rata-rata negara OECD mencapai 2,5% pada 2022.

    Survei Bank Dunia terhadap 123 perusahaan manufaktur menemukan hanya 22 yang perusahaan yang melakukan R&D, dan hanya satu di sektor TIK. Meski 82% perusahaan mengklaim melakukan inovasi, 4 dari 5 di antaranya berasal dari transfer teknologi luar negeri, bukan dari hasil riset lokal.

    Dengan kata lain, lemahnya inovasi, peranan triple helix antara perusahaan dan universitas membuat perusahaan Indonesia lebih sering meminjam inovasi daripada menciptakannya.

    Data tahunan dari Joint Research Centre Komisi Eropa dalam laporan Industrial R&D Investment Scoreboard bisa digunakan sebagai acuan peranan inovasi pada tingkat perusahaan.

    Berdasarkan data ini ditemukan bahwa pada 2024, sejumlah 2.000 perusahaan terbesar dunia menghabiskan 1,25 triliun euro untuk R&D pada 2023, naik 7,5% dari tahun sebelumnya.

    Sektor TIK, kesehatan, dan otomotif menyumbang hampir dua pertiga dari total tersebut. Nama Indonesia hanya muncul sekali, melalui GoTo (hasil merger Gojek dan Tokopedia).

    Sebagai perbandingan, Korea Selatan memiliki 60 perusahaan dalam daftar, dan Taiwan 38. Jumlah ini mencerminkan investasi terkoordinasi selama puluhan tahun dalam R&D dan human capital yang melahirkan banyak sekali perusahaan berbasis inovasi.

    Munculnya nama GoTo di daftar tersebut menunjukkan kemajuan sekaligus keterbatasan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa jumlah belanja R&D GoTo tahun 2023 sebesar 210 juta euro dengan nilai penjualan sebesar 864 juta euro. Dengan kata lain R&D intensity atau rasio R&D terhadap penjualan sebesar 24%. Namun, GoTo masih mencatatkan kerugian secara keuangan serta mencatatkan jumlah pendapatan jauh di bawah peers seperti Grab (2,1 miliar euro) dan Lyft (4 miliar euro). Fakta ini menjelaskan, bahkan untuk perusahaan berbasis inovasi terbesar di Indonesia baru bisa mengandalkan basis domestik. Hal ini menandakan belum terbentuknya ekosistem inovasi nasional yang menopang pertumbuhan jangka panjang. Di tingkat menengah, keterbatasan ini kian nyata di tengah kemunculan otomatisasi dan kecerdasan buatan.

    Statistik lain juga menunjukkan kinerja yang kurang menggembirakan. Saat ini, hanya terdapat 0,05 % perusahaan di Indonesia yang berinvestasi dalam R&D. Indonesia memiliki kurang dari 300 peneliti per sejuta penduduk, jauh di bawah Malaysia (1.200) dan Korea Selatan (7.000). Ketimpangan ini menjelaskan mengapa kisah sukses digital Indonesia, meskipun mengesankan, masih sangat bergantung pada teknologi impor dibandingkan dengan hasil inovasi domestik

    Sebagai penutup hadiah Nobel Ekonomi tahun 2025 ini memberikan inspirasi sekaligus peringatan bagi Indonesia. Ekonomi berbasis pengetahuan memang membutuhkan perhatian khusus yang didukung ekosistem berbasis riset. Negara yang berinvestasi dalam riset dan human capital akan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi optimal di masa depan. Pilihan Indonesia jelas: tetap menjadi pengguna teknologi atau melangkah menjadi produsen pengetahuan.

  • Menanti Janji Trump dan Nasib Palestina

    Menanti Janji Trump dan Nasib Palestina

    Jakarta

    Awal Oktober 2025, kabar gembira ketika dunia menyaksikan pengumuman gencatan senjata pasca ketegangan antara Israel dan Hamas sejak dua tahun yang lalu, diumumkan di Sharm el-Sheikh, difasilitasi oleh Mesir. Pengumuman inisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memuat rencana 20 poin menandai fase pertama penghentian permusuhan, pembebasan sandera, dan pergeseran pasukan.

    Namun, keberhasilan jangka panjang akan sangat bergantung pada niat politik yang jelas dan tindakan nyata dari negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, serta komunitas internasional yang dapat membantu membangun kembali Gaza, yang telah hancur akibat serangan militer Israel.

    Pihaknya bersama mitranya dari Eropa dan negara-negara Arab bertemu di Paris pada Kamis (9/10/2025) membahas masa depan Gaza. Pertemuan digelar atas dasar kesepakatan kedua pihak berseteru untuk gencatan senjata, pertukaran tawanan dan sandera, serta penarikan pasukan dari sebagian wilayah di Gaza yang diusulkan Trump.

    Pertemuan di Paris dihadiri oleh para menteri luar negeri dan dipandang penting untuk membahas perihal pembentukan pasukan stabilisasi internasional, tata kelola pascaperang, dan rekonstruksi Gaza.

    Paling penting untuk menegaskan bahwa gencatan senjata dipimpin AS; sejumlah laporan menjelaskan bahwa Gedung Putih memainkan peran sentral mendesak pihak-pihak terkait persetujuan fase awal perjanjian.

    Ada dua perasaan yang bebarengan muncul. Lega karena kekerasan yang mengoyak kehidupan rakyat Palestina tersendat dan/atau skeptisisme. Pengumuman tersebut dihadapkan pada dualisme cara pandang menyoal komitmen, mengarah pada perdamaian permanen atau hanya jeda sementara sebelum spiral kekerasan berulang.

    Pasalnya, beberapa jam setelah kesepakatan damai, pesawat tempur Israel melancarkan serangan di kawasan Zeitoun dan Khan Younis.

    Suara ledakan menggema, asap tebal menjulang dari rumah yang baru saja merdeka, memupus harapan untuk merdeka menjadi perasaan hancur berkeping-keping. Harapannya, setelah diwawancarai oleh media Israel, otoritas Palestina Mahmoud Abbas akan mereformasi berbagai sektor di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan keamanan-untuk menentukan nasib sendiri bersungguh-sungguh dan membentuk struktur kenegaraan yang kredibel sesuai cita-cita rakyat Palestina.

    Gencatan Senjata: Sementara atau Selamanya?

    Perjanjian di atas mengubah lanskap politik Israel, melalui pemerintahannya mengumumkan kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas, membuka peluang untuk penghentian serangan di Gaza. Pasca pengumuman, pasukan Israel mulai menarik diri di Gaza secara bertahap pada Jumat (10/10/2025).

    Reuters menyebutkan bahwa warga Israel dan Palestina menyambut kabar tersebut dengan suka cita, setelah perang dua tahun yang menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina.

    Meskipun Khalil al-Hayya, pemimpin Hamas, mengklaim telah menerima jaminan dari AS dan mediator lain bahwa perang akan berakhir. Serangan udara oleh Israel di Gaza menurun drastis. Suara “Allahu Akbar” menggema setelah mendengar kabar tersebut, setelah warga Gaza diselimuti dengan kesedihan, wajah lelah, dan tubuh yang luka.

    Meskipun ada pengumuman tersebut, Netanyahu menghadapi tekanan dari internal koalisi setelah bersepakat untuk gencatan senjata dengan Hamas.

    Namun perjanjian fase awal ini masih belum menyentuh persoalan struktural-mengenai status politik Gaza, proses demiliterisasi yang kredibel, pengaturan keamanan jangka panjang, hingga mekanisme pemerintahan yang menjamin hak-hak sipil dan politik rakyat Palestina.

    Tanpa rencana politis yang komprehensif, jeda operasi militer berisiko menjadi jeda sementara dalam kengerian yang dapat kembali menyala.

    Trump menuju kawasan Timur Tengah, Minggu (12/10/2025) untuk menghadiri penandatanganan perjanjian di Mesir. Lawatan ke Timur Tengah disertai undangan dari Ketua Parlemen Israel Amir Ohana untuk berpidato di Knesset, Parlemen Israel.

    Trump berharap agar tujuannya dapat menciptakan perdamaian abadi di kawasan Timur Tengah.

    Harapnya, kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, Tom Fletcher, gencatan senjata jangan sampai menjadi harapan palsu bagi masyarakat lokal Palestina dan sejumlah komunitas internasional, yang menginginkan konflik dapat berakhir dan mewujudkan perdamaian abadi.

    Rekonstruksi Gaza

    Setelah gencatan senjata yang disepakati oleh Hamas, pasukan Israel menarik diri dari sejumlah wilayah di Gaza pada Jumat (10/10/2025). Hal ini memberikan kesempatan bagi warga Gaza untuk kembali ke rumahnya, meskipun hampir keseluruhan hancur akibat perang dua tahun terakhir.

    Namun, yang lebih penting, skala kerusakan di Gaza bukan hanya membangun kembali rumah yang telah hancur, melainkan menghidupkan ekosistem tatanan sosial-ekonomi secara keseluruhan.

    Ismail Zayda (40), sebagai warga Gaza, dihadapkan situasi yang berkecamuk dan bangunan rata dengan tanah, seluruh distrik lenyap, rasa takut dan ketidakpastian masih menyelimuti. Bantuan sosial sudah masuk ke Gaza untuk membantu ratusan ribu warga sipil yang hidup di tenda-tenda.

    Penilaian kolektif Bank Dunia bersama Uni Eropa dan PBB, pada Februari 2025 melalui Interim Rapid Damage and Needs Assessment (IRDNA), memperkirakan kebutuhan rekonstruksi mencapai sekitar US$53,2 miliar untuk dekade mendatang, dengan kebutuhan mendesak sekitar US$20 miliar pada tiga tahun pertama.

    Angka tersebut memberikan gambaran bahwa kekayaan finansial dan teknologi perlu diperkuat dengan koordinasi politik dan mekanisme yang menjamin akses, transparansi, dan perlindungan hak-hak penduduk selama fase rekonstruksi.

    Komitmen finansial tanpa pengaturan politik yang aman berisiko menimbulkan masalah baru-seperti korupsi, penguatan rekonstruksi oleh aktor yang memperkuat ketidaksetaraan, atau rekonstruksi yang mengabaikan kebutuhan korban yang paling rentan. Hal Ini perlu peran komunitas internasional melalui donor negara, lembaga internasional, NGO, dan aktor regional (seperti Mesir, Qatar, dan Turki) menjadi krusial.

    Rekonstruksi idealnya harus berbasis prinsip do no harm, inklusif, dan dipimpin oleh kebutuhan lokal. Penentuan bentuk rekonstruksi, seperti perumahan, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi, listrik, serta pemulihan mata pencaharian, harus melibatkan perwakilan organisasi sipil Palestina agar kebijakan tidak menjadi alat politik untuk meraih legitimasi jangka pendek.

    Berdasarkan laporan IRDNA, menempatkan prioritas secara jelas bahwa prakarsa donor tanpa mekanisme partisipasi lokal justru berbahaya.

    Komitmen Kemanusiaan

    Hal yang lebih penting menyoal gencatan senjata atau rekonstruksi Gaza, yang tidak boleh diabaikan adalah dimensi kemanusiaan. Banyaknya korban jiwa dan luka-luka yang meluas, trauma kolektif, serta kehancuran infrastruktur publik (sekolah, rumah sakit, jaringan air dan listrik) menggores generasi mendatang.

    Data resmi yang dirilis organisasi kemanusiaan dan otoritas kesehatan di Gaza, korban jiwa mencapai puluhan ribu, dengan jumlah terus bertambah seiring verifikasi data secara statistik, menjadi alasan moral mengapa rekonstruksi harus didahului oleh jaminan keamanan dan akses kemanusiaan yang tidak dapat diintervensi secara politis.

    Komitmen Trump dan administrasi AS dalam penyelesaian konflik, apakah bersifat temporer atau permanen? Meskipun AS dalam konteks geopolitik dinilai mampu memimpin proses perdamaian besar-baik lewat tekanan diplomatik, insentif politik, maupun bantuan ekonomi-sering kali bergantung pada agenda domestik dan pergantian kepemimpinan.

    Yang berbeda kali ini adalah klaim Trump berhasil menggalang koalisi regional dan internasional untuk mendorong Israel dan Hamas menerima fase awal perjanjian. Tetapi komitmen jangka panjang membutuhkan konsistensi kebijakan, dukungan anggaran berkelanjutan, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas internasional yang kuat, bukan hanya deklarasi sesaat yang kemudian terpinggirkan oleh perubahan prioritas politik domestik.

    Indonesia dan Pesan Perdamaian

    Mengenai perdamaian yang dimotori oleh AS. Terdapat nilai penting yang dapat ditawarkan Indonesia maupun jaringan masyarakat sipil: pengalaman membangun koeksistensi lintas agama, advokasi untuk solusi berbasis hak asasi manusia, dan penekanan pada keadilan transisional inklusif.

    Indonesia dapat berperan sebagai jembatan moral dan diplomatik-memfasilitasi suara masyarakat sipil Palestina di forum internasional, mendorong donor untuk menerapkan prinsip transparansi, dan menegaskan bahwa rekonstruksi harus melindungi warisan sipil serta pluralitas sosial.

    Pengalaman historis Indonesia menjadi modal untuk berperan dalam rekonsiliasi pasca-konflik menjadi referensi relevan, tanpa menyederhanakan kompleksitas lokal Palestina.

    Namun peran moral tidak cukup; harus disertai komitmen praksis dari negara-negara donatur (termasuk AS) yang harus meliputi tiga hal konkret: (1) paket pendanaan multiyear yang terikat pada hasil konkret (recovery milestones); (2) jaminan akses aman untuk bantuan dan pekerja rekonstruksi melalui mekanisme internasional yang disepakati; serta (3) dukungan untuk rekonstruksi yang dipimpin lokal-melalui dana yang dikelola kolektif oleh lembaga internasional dan otoritas sipil Palestina untuk memastikan partisipasi dan akuntabilitas.

    Selain solusi dua negara, seringkali disebut konsep normatif dalam diplomasi internasional, dihadapkan tantangan besar: berkurangnya kepercayaan, ekspansi pemukiman di Tepi Barat, serta bahaya fragmentasi politik internal Palestina.

    Tanpa momentum politik yang jelas yang menghubungkan gencatan senjata di Gaza dan perundingan politik yang lebih luas yang menghormati hak kewarganegaraan, batas-batas yang diterima, dan jaminan keamanan-upaya perdamaian berisiko terbatas pada manajemen konflik daripada penyelesaian konflik.

    Oleh karenanya penting peranan dari non-Atlantik (negara-negara Asia, Liga Arab, dan organisasi internasional) dalam menyeimbangkan pengaruh dan menawarkan jalur diplomasi yang inklusif. Publik Indonesia dan komunitas global harus menuntut transparansi.

    Trump atau siapa pun yang mengklaim keberhasilan broker perdamaian, klaim tersebut harus diikuti dengan akses terbuka untuk pengamat independen, laporan berkala tentang implementasi, serta keterlibatan aktor kemanusiaan untuk memantau kondisi lapangan.

    Komitmen politik tanpa mekanisme evaluasi dan akuntabilitas rentan. Indonesia, bagian dari komunitas global peduli kemanusiaan dan keadilan, dapat menekan agar bantuan dan proses rekonstruksi diarahkan pada pemulihan prestasi publik-melalui pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Bukan hanya pencitraan politik.

    Aji Cahyono. Direktur Eksekutif Indonesian Coexistence, Program Master Kajian Timur Tengah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

    (rdp/imk)

  • Seberapa Berat Tugas Membangun Kembali Gaza?

    Seberapa Berat Tugas Membangun Kembali Gaza?

    Jakarta

    Tatkala ribuan warga Gaza kembali ke lingkungan mereka masing-masing setelah gencatan senjata diumumkan, beberapa dari mereka sudah mengetahui bahwa kediamannya hanya tersisa puing-puing.

    Membangun kembali rumah, bisnis, dan seluruh infrastruktur yang menopang kehidupan di Gaza sejatinya bukan perkara mudah. PBB memperkirakan nilai kerusakan mencapai sekitar US$70 miliar.

    Menurut Andreas Krieg, pakar keamanan Timur Tengah dari King’s College London, kondisi di lapangan “lebih buruk dari sekadar memulai dari nol.”

    “Karena [pembangunan] di sini, bukan mulai dari pasir,” ujar Andreas Krieg, sembari menambahkan, “melainkan dari puing.”

    Tingkat kehancuran di Jalur Gaza kini “berada di kisaran 84%, dan di beberapa wilayah seperti Kota Gaza bahkan mencapai 92%,” lanjut Perwakilan khusus UNDP untuk Palestina, Jaco Cilliers,

    Kerusakan sebesar itu menimbulkan timbunan puing dalam jumlah yang sulit dibayangkan.

    Berdasarkan analisis citra satelit terbaru, BBC Verify memperkirakan ada lebih dari 60 juta ton reruntuhan yang menunggu dibersihkan di seluruh Gaza.

    Membersihkan Puing

    Jutaan ton puing yang kini menutupi Jalur Gaza bukan sekadar tumpukan beton retak dan besi bengkok. Di antara reruntuhan itu, masih tertimbun jenazah manusia dan bom yang belum meledak.

    “Dari sisi keamanan dan kemanusiaan, langkah pertama adalah memastikan kawasan yang hancur itu aman,” ujar mantan eksekutif JCB Philip Bouverat.

    Selanjutnya, proses panjang pun menanti: memilah, memisahkan, lalu menghancurkan puing. Bahan seperti plastik dan baja akan diambil, sementara beton yang tersisa digiling agar bisa dimanfaatkan kembali.

    Tahapan ini akan menjadi fondasi bagi pembangunan baru, tapi pelaksanaannya menuntut impor besar-besaran bahan bangunan.

    “Proyek sebesar ini tidak bisa hanya mengandalkan truk yang melintasi perbatasan,” lanjut Bouverat.

    “Langkah pertama adalah membangun pelabuhan laut dalam, supaya ribuan kontainer material bisa masuk ke Gaza.”

    Begitu area yang hancur tersebut sudah dibersihkan, barulah layanan vital seperti air bersih, sanitasi, dan listrik dapat dipulihkan.

    Air dan Sanitasi

    Air bersih menjadi kebutuhan mendesak bagi warga Gaza saat ini.

    Menurut Unicef, setidaknya 70 persen dari 600 fasilitas air dan sanitasi di wilayah tersebut telah rusak atau hancur sejak 7 Oktober 2023.

    Setelah gencatan senjata diumumkan, tentara Israel sempat berpose di depan instalasi pengolahan limbah di Kota Gaza yang dibakar.

    Kerusakan itu terjadi sesaat sebelum militer Israel mundur dari pos di dekat fasilitas tersebut.

    Pengolahan limbah sangat penting untuk mencegah penumpukan kotoran dan penyebaran penyakit.

    Para dokter melaporkan meningkatnya penyakit diare yang mematikan bagi anak-anak dan risiko kolera di beberapa wilayah.

    BBCDua citra satelit menunjukkan sebuah instalasi pengolahan air limbah pada 7 dan 11 Oktober 2025. Citra satelit pada 7 Oktober memperlihatkan instalasi tersebut dengan kendaraan IDF yang terparkir di dekatnya. Citra satelit 11 Oktober menunjukkan kendaraan IDF pergi dan asap mengepul dari instalasi pengolahan air limbah.

    Citra satelit menunjukkan kerusakan pada menara biologis instalasi Sheikh Ejleen, komponen utama pengolahan limbah di Gaza.

    Menurut Wakil Direktur Coastal Municipalities Water Utility (CMWU) Maher Najjar, keseluruhan enam instalasi pengolahan limbah di Gaza kini dalam kondisi rusak.

    Upaya perbaikan pun sangat terhambat oleh serangan udara dan artileri Israel serta kekurangan peralatan. Beberapa fasilitas bahkan kembali diserang setelah diperbaiki.

    IDF menyatakan tindakannya “didasarkan pada kebutuhan militer dan sesuai dengan hukum internasional,” untuk mencegah Hamas mengancam warga Israel.

    Selain pengolahan limbah, fasilitas penyedia air bersih juga mengalami kerusakan berat.

    Citra satelit April 2024 memperlihatkan instalasi desalinasi air laut di Gaza utara masih utuh, namun pada awal Mei fasilitas itu telah hancur.

    “Kami bicara tentang sumur air rusak, jaringan serta reservoir hancur, pipa-pipa pembawa air terputus. Sulit sekali menentukan dari mana harus mulai. Untuk memulihkan sekitar 20% layanan saja kami butuh sedikitnya US$50 juta,” kata Najjar.

    “Total kerugiannya mungkin mencapai US$1 miliar atau lebih.”

    BBCDua citra satelit memperlihatkan pabrik desalinasi Gaza sebelum rusak pada 17 April 2024, dan setelah rusak pada 8 Mei 2024 di mana atapnya hilang.

    Perumahan

    Citra satelit menunjukkan pemandangan memilukan di kawasan Sheikh Radwan yang berlokasi di timur laut Kota Gaza.

    Agustus lalu, sebelum pasukan Israel menguasai wilayah yang mereka sebut sebagai “benteng terakhir Hamas”, jalan-jalan di kawasan tersebut masih terlihat utuh.

    Sebaliknya kini, seluruh blok permukiman telah rata dengan tanah setelah dijadikan markas militer Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

    Menurut data Unosat, Pusat Pemantauan Satelit PBB, sebanyak 282.904 rumah dan apartemen di seluruh Gaza telah rusak atau hancur.

    Namun, angka itu dinilai belum mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan, lantaran belum mencantumkan dampak operasi militer terbaru di Kota Gaza.

    Data menunjukkan lonjakan besar tingkat kerusakan terjadi pada pertengahan 2024, bertepatan dengan operasi besar-besaran Israel di Rafah. Gelombang kehancuran serupa diperkirakan menyusul selama pendudukan di Kota Gaza.

    Pemerintah Kota Gaza yang dikelola Hamas menyebut, 90 persen jalan di kota itu telah hancur dan rusak.

    Menurut Peneliti Senior dari Lembaga Kajian RAND Corporation, Shelly Culbertson, upaya membangun kembali rumah-rumah di Gaza dapat memakan waktu puluhan tahun.

    “Setelah pengeboman Israel pada 2014 dan 2021, rekonstruksi berjalan lambat karena Israel membatasi masuknya bahan bangunan yang dianggap bisa disalahgunakan,” ujar Shelly.

    “Andaikata pola sama diterapkan sekarang, prosesnya bisa makan waktu hingga 80 tahun. Jika ada perencanaan matang, waktunya bisa lebih singkat,” lanjut Shelly, seraya mencontohkan tindakan dengan meracang kamp pengungsian yang nantinya bisa berkembang menjadi permukiman permanen.

    Listrik

    Sebelum perang, sistem listrik Gaza sejatinya sudah rapuh. Pemadaman bergilir menjadi hal biasa dan sebagian besar warga hanya menikmati listrik beberapa jam per hari.

    Sebagian besar pasokan listrik berasal dari jaringan ke Israel dan Pembangkit Listrik Gaza berbahan bakar diesel, ditambah panel surya di atap dan fasilitas umum.

    Namun, sejak Israel memutus pasokan listrik ke Gaza pada 11 Oktober 2023, pemadaman listrik total terjadi.

    Satu-satunya pengecualian adalah jalur langsung ke instalasi desalinasi di Gaza selatan, yang beberapa kali tersambung dan terputus kembali hingga Maret 2025.

    Pembangkit listrik utama tak beroperasi karena kekurangan bahan bakar, dan banyak panel surya ikut rusak.

    Getty ImagesPanel surya menyediakan listrik bagi keluarga yang tinggal di tenda-tenda dekat Kota Gaza.

    Laporan bersama Bank Dunia, Uni Eropa, dan PBB memperkirakan lebih dari 80% aset pembangkit dan distribusi listrik hancur atau tidak berfungsi, dengan kerugian lebih dari US$494 juta.

    Perusahaan distribusi listrik Gedco menyebut 70% gedung dan fasilitasnya hancur sejak Oktober 2023.

    Bulan lalu, video yang diverifikasi menunjukkan kantor pusat Gedco terkena serangan.

    Perusahaan itu menyatakan serangan tersebut “secara langsung mengganggu kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasional teknis dan administratif.”

    Pertanian

    Citra satelit di timur Jabalia menunjukkan sekitar 4 km persegi lahan pertanian yang diduga kebun zaitun dan jeruk, musnah selama perang.

    Di tengah lahan yang telah rata, terlihat jalan yang dibangun IDF untuk mengakses wilayah utara Kota Gaza.

    BBCDua citra satelit menunjukkan wilayah di sebelah timur Jabalia. Citra satelit pada 6 Oktober 2023 menunjukkan pepohonan hijau yang menutupi sebagian besar lokasi, sementara citra satelit pada 4 Oktober 2025 menunjukkan tanah kecokelatan yang gersang dan jalan baru milik IDF.

    Analis dari Kent State University, He Yin, mengatakan, sebanyak 82,4% tanaman tahunan dan lebih dari 97% tanaman pohon di Gaza telah rusak akibat perang.

    Kemerosotan pertanian, ditambah pembatasan bantuan, menyebabkan krisis pangan parah yang berpuncak pada deklarasi bencana kelaparan di Kota Gaza pada September.

    Menurut Unosat, penurunan ini disebabkan “aktivitas seperti perataan lahan, penggunaan kendaraan berat, pengeboman, dan dinamika perang lainnya.”

    Agar pertanian dapat kembali pulih pulih, Bouverat menyebut lahan harus segera dibersihkan dari bom, peluru, dan ranjau yang belum meledak.

    “Kalau mereka bisa menanam lagi, mereka bisa makan dari hasil sendiri. Semakin cepat itu dilakukan, semakin baik,” ujarnya.

    Pendidikan

    Sebelum perang, sekitar setengah populasi Gaza tercatat berusia di bawah 18 tahun. Alhasil, pembangunan kembali sekolah menjadi kunci agar kehidupan normal dapat pulih.

    Selama perang, bangunan sekolah menjadi tempat berlindung bagi warga yang mengungsi, tapi juga kerap menjadi sasaran IDF yang menuduh fasilitas tersebut digunakan sebagai pusat operasi Hamas.

    Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) yang sebelumnya mengoperasikan 288 sekolah di Gaza, melaporkan bahwa 91,8% bangunan sekolah memerlukan “rekonstruksi total atau perbaikan besar agar dapat kembali berfungsi.”

    BBCDua citra satelit, satu diabadikan pada 8 Oktober 2023, dan lainnya 14 Oktober 2025, menunjukkan bagaimana dua sekolah hancur total di Beit Lahia.

    Perguruan tinggi juga tak luput dari kehancuran.

    Pada Desember 2023, Universitas al-Azhar di selatan Kota Gaza dihancurkan pasukan Israel. Lokasinya kini menjadi bagian dari Koridor Netzarim, salah satu zona militer yang dibentuk IDF selama perang.

    Nasib serupa menimpa Universitas Israa, hanya dua kilometer dari sana, yang juga dihancurkan setelah sempat dijadikan markas sementara pasukan Israel.

    (ita/ita)

  • Investasi Asing Mengalir ke RI Tembus Rp 212,2 Triliun

    Investasi Asing Mengalir ke RI Tembus Rp 212,2 Triliun

    Jakarta

    Realisasi investasi RI pada kuartal III tahun 2025 mencapai Rp 491,4 triliun. Dari jumlah tersebut, Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi sebesar Rp 212,2 triliun atau 43,1%.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, jumlahnya memang lebih rendah dibandingkan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mencapai Rp 279,4 triliun atau sebesar 56,9%.

    “PMA-nya Rp 212 triliun dan memang kita lihat di tengah tantangan yang masih berlangsung, geopolitik, ekonomi, tetapi kalau kita lihat tren ke depannya telah direvisi meningkat dari World Bank atau OECD dan kita harapkan akan terus meningkat,” kata Rosan dalam acara Konferensi Pers Capaian Realisasi Investasi Triwulan III Tahun 2025 di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Rosan mengatakan, posisi negara investor terbesar masih diduduki oleh Singapura dengan kontribusi sebesar US$ 3,8 miliar atau sebesar 28,8%. Singapura telah menempati posisi tertinggi sejak 10 tahun terakhir.

    “Kalau kita lihat kontribusi negara tidak berubah banyak cukup konstan, Singapura masih menjadi kontributor. Secara pencatatan investasi masuk lewat Singapura, 10 tahun terakhir Singapura menjadi negara no 1 yang masuk ke Indonesia,” ujarnya.

    Kemudian di posisi kedua, ada Hong Kong dengan kontribusi sebesar US$ 2,7 miliar atau 20,3% dari PMA. Di posisi ketiga ada China, yang pada kuartal III 2025 berinvestasi sebesar US$ 1,9 triliun atau 14,1%.

    “Tapi kalau kita combine 2 ini (investasi Hong Kong dan China), angkanya menjadi US$ 4,6 miliar, lebih besar dari Singapura,” ujar dia.

    Selanjutnya di posisi keempat negara investor terbesar RI pada kuartal III 2025, ada Malaysia dengan kontribusi sebesar US$ 1 miliar atau 7,4% dari PMA. Kelima, ada Amerika Serikat (AS) berkontribusi sebesar 5,8% atau US$ 0,8 miliar.

    (kil/kil)

  • Realisasi Investasi RI Kuartal III Tembus Rp 491,4 Triliun

    Realisasi Investasi RI Kuartal III Tembus Rp 491,4 Triliun

    Jakarta

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi melaporkan realisasi investasi kuartal II 2025 mencapai Rp 491,4 triliun. Angka ini meningkat secara tahunan (year-on-year/YoY) 13,9% yang sebesar Rp 431,5 triliun.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, pencapaian ini memenuhi target sebesar 25,8% dari target investasi keseluruhan sebesar Rp 1.905,6 triliun.

    “Alhamdulillah pada triwulan III ini pencapaian investasi kami Rp 491,4 triliun atau kita bandingkan YoY 13,9% dari Rp 431,5 triliun pada tahun sebelumnya,” kata Rosan dalam acara Konferensi Pers Capaian Realisasi Investasi Triwulan III Tahun 2025 di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Angka ini naik dari capaian triwulan I 2025 yang sebesar Rp 465,2 triliun dan capaian triwulan II 2025 sebesar Rp 477,7 triliun. Dengan demikian, sepanjang tahun atau periode Januari s.d September 2025 realisasi investasi mencapai Rp 1.434,3 triliun.

    “Yang paling penting buat kami penyerapan tenaga kerja yang dilaporkan dan kita verifikasi 696.478 orang peneyrapan dari hasil investasi triwulan III ini,” ujarnya.

    Sementara itu, berdasarkan sumbernya, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) kuartal III 2025 mencapai Rp 212, triliun atau berkontribusi 43,1% pada realisasi investasi keseluruhan. Sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mendominasi dengan kontribusi 56,9% atau Rp 279,4 triliun.

    “Memang kita lihat di tengah tantangan yang masih berlangsung, geopolitik, ekonomi, tetapi kalau kita lihat tren ke depannya telah direvisi meningkat dari World Bank atau OECD dan kita harapkan akan terus meningkat,” kata dia.

    Secara penyebarannya, investasi dari luar jawa masih lebih mendominasi dengan kontribusi sebesar 54,1% atau Rp 265,8 triliun. Sedangkan dari dalam Pulau Jawa sendiri, kontribusinya sebesar 45,9% atau Rp 225,6 triliun.

    Meski demikian, kontribusi tertinggi dari kontribusi PMA dan PMDN masih diduduki oleh Jawa Barat, menyusul DKI Jakarta di posisi kedua dalam hal PMDN. Sedangkan di PMA, posisi kedua ditempati oleh Sulawesi Tengah.

    “Kalau kita lihat kontribusi luar Jawa ada di Sulawesi Tengah dari segi hilirisasi mineral,” ujarnya.

    (shc/kil)

  • Gubernur Bobby Nasution mendukung percepatan implementasi BRT Mebidang

    Gubernur Bobby Nasution mendukung percepatan implementasi BRT Mebidang

    BRT Mebidang ini merupakan proyek strategis nasional untuk mewujudkan transportasi publik perkotaan modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan.

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mendukung percepatan implementasi Bus Rapid Trans (BRT) Medan, Binjai, dan Deli Serdang (Mebidang).

    “Kami siap mendukung dan menyukseskan apa yang diberikan pemerintah pusat kepada provinsi, dan kabupaten/kota. Yang saya ketahui, hanya Provinsi Sumut dan Jawa Barat saja. Saya minta dipercepat agar segera bisa dirasakan masyarakat,” ujar Bobby, usai menerima Direktur Jenderal Hubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan, di Medan, Sumut, Kamis.

    Gubernur menyebut, BRT Mebidang ini merupakan proyek strategis nasional untuk mewujudkan transportasi publik perkotaan modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan.

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2023 memilih Kota Medan untuk membangun proyek BRT Medan, Binjai, dan Deli Serdang.

    Kemenhub menyatakan, pembangunan infrastruktur BRT Mebidang dibiayai oleh mitra pembangunan, yakni World Bank dan AFD Prancis dengan total biaya sebesar Rp1,9 triliun.

    BRT Mebidang memiliki lintasan sepanjang 21 kilometer, terhubung 31 halte dengan 17 rute menjangkau Medan, Binjai, dan Deli Serdang menggunakan armada 515 bus didukung depo, halte, dan jalur khusus bus.

    Ketika Bobby Nasution menjabat Wali Kota Medan bersama Pemprov Sumut, dan Kemenhub telah meluncurkan proyek Indonesia Mass Transit Project (Mastran) BRT Mebidang menggunakan 60 unit bus listrik di bekas Terminal Amplas, Medan, Jumat, 19 April 2024.

    “Rute gambaran BRT Mebidang Terminal Amplas-Stasiun Lubukpakam. Kemudian Binjai-Pusat Pasar Medan dengan jumlah busnya sebanyak 31 unit,” ujar Bobby pula.

    Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumut Muttaqien Hasrimy menambahkan, salah satu dukungan pemerintah daerah adalah penyiapan lahan dan perizinan untuk konstruksi BRT.

    Kemudian, operasional dan pemeliharaan BRT Medan, Binjai, dan Deli Serdang, serta pembentukan institusi dan badan manajemen pengelola BRT Mebidang.

    “Terkait pembebasan lahan sudah sangat siap. Sudah menganggarkan untuk lahan di Binjai seluas 1,2 hektare. Kami sudah berkoordinasi dengan Pemkot Binjai, di sana sudah ada jalan dan penerangan,” kata dia lagi.

    Pihaknya juga berharap, Kemenhub membantu pengadaan armada bus yang dibutuhkan dalam pelaksanaan BRT Mebidang ini.

    “Dari 31 bus yang dibutuhkan, diharapkan 50 persen merupakan bantuan bus listrik. Bantuan ini sangat membantu untuk masyarakat,” ujar Muttaqien.

    Direktur Jenderal Hubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyatakan bahwa ground breaking (peletakan batu pertama) BRT Mebidang dilakukan akhir tahun ini.

    “Mudah-mudahan akhir tahun 2025 sudah bisa diground breaking. Projek ini diharapkan selesai pada 2027,” ujar dia.

    Pihaknya mengatakan, progres BRT 15 rute Terminal Amplas-Stasiun Lubukpakam, dan BRT 16 rute Binjai-Pusat Pasar Medan nantinya akan selesai tepat waktu.

    Saat ini, kata dia lagi, kedua progres tersebut sudah masuk dalam tahap lelang untuk pembangunan fisik.

    “Kami memberikan apresiasi kepada Pemprov Sumut atas komitmen mendukung pelaksanaan BRT Mebidang ini,” kata Aan Suhanan.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kesepakatan Dagang AS-Korsel Segera Rampung, Menkeu Bessent: Diumumkan Akhir Oktober

    Kesepakatan Dagang AS-Korsel Segera Rampung, Menkeu Bessent: Diumumkan Akhir Oktober

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat (AS) dikabarkan hampir merampungkan kesepakatan dagang dengan Korea Selatan dan menargetkan pengumuman resmi dalam waktu 10 hari ke depan.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan proses perundingan dengan Seoul telah memasuki tahap akhir. 

    “Kami hampir selesai dengan Korea. Masalahnya hanya ada di rincian teknis, dan kami sedang merapikannya,” ujarnya dikutip dari Reuters, Kamis (16/10/2025).

    Bessent menuturkan pejabat dari kedua negara tengah menggelar pembahasan di sela-sela pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Washington pekan ini.

    Dalam pernyataan terpisah kepada wartawan, Bessent menambahkan bahwa perbedaan pandangan terkait komitmen investasi yang dijanjikan Korea Selatan diyakini dapat diselesaikan.

    “Saya yakin perbedaan tersebut bisa diatasi. Kami masih berdiskusi, dan saya memperkirakan akan ada hasil dalam 10 hari ke depan,” katanya.

    Ketika ditanya apakah Departemen Keuangan AS mendukung pembentukan fasilitas currency swap dengan Korea Selatan, Bessent menjawab hal itu menjadi kewenangan Federal Reserve. Namun, dia mengaku terkejut bahwa fasilitas tersebut belum tersedia.

    “Jika saya Ketua The Fed—meski saya bukan—Korea seharusnya sudah memiliki fasilitas swap mata uang, begitu juga Singapura,” ujarnya.

    Pejabat AS dan Korea Selatan sama-sama berupaya menuntaskan kesepakatan dagang sebelum akhir Oktober, bertepatan dengan pelaksanaan KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Seoul. Presiden AS Donald Trump dijadwalkan hadir dalam pertemuan tersebut dan akan bertemu Presiden China Xi Jinping di sela-sela agenda KTT.

    Penasihat kebijakan senior Presiden Korea Selatan, Kim Yong-beom, mengatakan bahwa kedua negara telah mencapai kemajuan signifikan dalam negosiasi terkait investasi senilai US$350 miliar yang dijanjikan Seoul di AS sebagai imbalan atas pengurangan tarif dagang. Komitmen itu disampaikan dalam kesepakatan awal yang diumumkan pada Juli lalu.

    Dalam wawancara dengan sebuah kanal YouTube, Kim mengungkapkan bahwa tim negosiator AS telah mengajukan proposal baru mengenai cara implementasi paket investasi tersebut, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut.

    Sementara itu, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung sebelumnya memperingatkan bahwa ekonomi negaranya bisa menghadapi krisis serupa dengan krisis finansial Asia 1997 jika pemerintah menerima tuntutan AS dalam perundingan dagang tanpa adanya mekanisme perlindungan.

  • Harta Karun Baru Bisa Meledak, Pakar Buka-bukaan Dampaknya

    Harta Karun Baru Bisa Meledak, Pakar Buka-bukaan Dampaknya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Teknologi kecerdasan buatan (AI) sudah menyerupai ‘harta karun’ yang jadi rebutan dunia. Raksasa teknologi berlomba-lomba membangun infrastruktur di berbagai wilayah untuk menopang inovasi AI. 

    Negara-negara juga bertarung untuk mendominasi AI, bahkan disertai dengan aksi pemblokiran seperti yang dilancarkan AS dan China. Beberapa saat lalu, Citigroup memperkirakan total belanja infrastruktur AI global akan menembus US$2,8 triliun atau sekitar Rp46.000 triliun hingga 2029, naik dari proyeksi sebelumnya US$2,3 triliun.

    Namun, di balik peluang ‘harta karun’ baru itu, Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bahwa fenomena ini bisa berakhir seperti gelembung dot-com pada akhir 1990-an.

    Kepala Ekonom IMF, Pierre-Olivier Gourinchas, menyebut bahwa meski potensi koreksi atau kejatuhan pasar sangat mungkin terjadi, dampaknya tidak akan sampai mengguncang ekonomi global atau menyebabkan krisis sistemik seperti 2008.

    “Ledakan AI memiliki kemiripan dengan gelembung internet akhir 1990-an, valuasi saham melonjak, kekayaan kapital meningkat, konsumsi tumbuh, dan tekanan inflasi ikut terdorong,” ujar Gourinchas di sela pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Washington, dikutip dari Reuters, Rabu (15/10/2025).

    Namun ia menegaskan, berbeda dengan krisis sebelumnya, investasi AI kali ini tidak dibiayai oleh utang, melainkan berasal dari dana tunai perusahaan teknologi besar.

    “Jika ada koreksi pasar, sebagian pemegang saham mungkin akan merugi. Tapi itu tidak serta merta menular ke sistem keuangan atau perbankan,” terangnya.

    Gelembung yang Belum Pecah

    Perusahaan-perusahaan teknologi global kini menggelontorkan ratusan miliar dolar untuk chip AI, pusat data, dan infrastruktur komputasi. Tujuannya adalah untuk mengejar teknologi yang diyakini dapat melipatgandakan produktivitas.

    Namun, Gourinchas mengingatkan bahwa keuntungan ekonomi dari AI belum benar-benar terealisasi. Situasi ini mirip dengan fenomena dot-com pada 1990-an, di mana valuasi tinggi saham internet tidak sejalan dengan pendapatan riil, hingga akhirnya meledak pada tahun 2000 dan menyeret AS ke resesi ringan pada 2001.

    Meski begitu, skala ledakan AI disebut masih lebih kecil. Data IMF mencatat, investasi AI hanya meningkat kurang dari 0,4% dari PDB AS sejak 2022, dibandingkan kenaikan investasi era dot-com yang mencapai 1,2% antara 1995-2000.

    “Koreksi pasar AI bisa saja mengubah sentimen investor dan memicu penyesuaian harga aset secara luas,” kata Gourinchas. “Namun, tidak ada tanda-tanda keterkaitan besar melalui utang seperti krisis 2008,” kata dia.

    Dalam laporan World Economic Outlook terbaru, IMF menyebut ledakan investasi AI sebagai salah satu faktor yang menjaga pertumbuhan ekonomi AS dan global tahun ini. Namun, dampak positif itu datang dengan konsekuensi, yakni meningkatnya permintaan dan tekanan inflasi.

    Gourinchas menilai, investasi dan konsumsi tinggi di sektor AI belum dibarengi dengan peningkatan produktivitas nyata, sementara investasi di sektor non-teknologi justru menurun karena ketidakpastian kebijakan tarif impor di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

    IMF kini memperkirakan inflasi harga konsumen AS hanya akan turun ke 2,7% pada 2025 dan 2,4% pada 2026, lebih tinggi dari perkiraan tahun lalu yang menargetkan inflasi kembali ke 2% tahun ini.

    Selain dampak AI, tekanan inflasi juga dipicu oleh berkurangnya imigrasi yang membatasi pasokan tenaga kerja dan efek tertunda dari tarif impor terhadap harga konsumen.

    “Tarif yang diberlakukan belum benar-benar dibebankan ke konsumen, sebagian besar masih diserap oleh importir AS,” kata Gourinchas.

    Menurutnya, klaim bahwa negara-negara lain akan menanggung biaya kebijakan proteksionis AS tidak terbukti.

    “Harga impor tidak turun. Jadi bukan eksportir yang menanggung beban tarif itu,” tegasnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • IMF: Sikap Negara-Negara Tak Balas Tarif Trump Jaga Ketahanan Ekonomi Dunia

    IMF: Sikap Negara-Negara Tak Balas Tarif Trump Jaga Ketahanan Ekonomi Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva menyebut keputusan sebagian besar negara untuk tidak membalas kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjadi salah satu faktor utama yang menjaga ketahanan ekonomi global.

    “Dunia sejauh ini — dan saya tekankan sejauh ini — memilih untuk tidak melakukan pembalasan dan tetap berdagang sesuai aturan yang berlaku,” ujar Georgieva dalam acara di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia di Washington Yang dikutip dari Reuters, Rabu (15/10/2025).

    Dia menilai langkah tersebut berhasil mencegah terjadinya eskalasi tarif yang bisa melumpuhkan perdagangan global.

    Sebelumnya, IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 menjadi 3,2% dari perkiraan sebelumnya 3% dalam laporan World Economic Outlook. Namun, lembaga itu memperingatkan bahwa potensi perang dagang baru antara AS dan China yang diancamkan Trump dapat menekan output global secara signifikan.

    Georgieva menambahkan, penurunan tarif efektif AS dari perkiraan awal juga turut menopang perekonomian dunia. Menurut perhitungannya, tarif rata-rata yang diumumkan Trump pada April lalu diperkirakan mencapai 23%, namun turun menjadi sekitar 17,5% setelah adanya kesepakatan dagang AS dengan Uni Eropa, Jepang, dan sejumlah mitra utama lainnya.

    “Tarif efektif yang benar-benar dipungut, setelah mempertimbangkan pengecualian agar ekonomi tetap berjalan, kami hitung berada di kisaran 9%–10%. Jadi, beban tarifnya lebih dari dua kali lebih ringan dari yang kami perkirakan sebelumnya,” jelasnya.

    Selain itu, kebijakan yang lebih baik di berbagai negara untuk mendorong pengembangan sektor swasta dan alokasi sumber daya yang lebih efisien juga membantu menopang pertumbuhan global. 

    Ketangkasan perusahaan dalam menyesuaikan rantai pasok dan mempercepat impor sebelum tarif diberlakukan turut mengurangi dampak negatif kebijakan perdagangan tersebut.

    Namun, Georgieva mengingatkan ketahanan ekonomi global dapat diuji oleh valuasi pasar yang sudah terlalu tinggi, terutama di sektor teknologi yang mendorong reli bursa saham sepanjang tahun ini.

    “Ini adalah taruhan besar. Jika berhasil, luar biasa — masalah pertumbuhan rendah akan teratasi karena produktivitas dan pertumbuhan akan meningkat. Tapi jika hasilnya lambat atau tidak terwujud sepenuhnya, apa yang akan terjadi?” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas mengatakan lonjakan investasi di bidang kecerdasan buatan (AI) berpotensi memicu gelembung seperti dot-com crash tahun 2000 yang menghanguskan investasi ekuitas. 

    Namun, dia menilai dampaknya tidak akan menimbulkan krisis sistemik karena tidak banyak didanai dengan utang.

  • Presiden Rajoelina Dilengserkan, Militer Madagaskar Ambil Alih Kendali Negara

    Presiden Rajoelina Dilengserkan, Militer Madagaskar Ambil Alih Kendali Negara

    GELORA.CO – Militer Madagaskar telah mengambil alih kendali negara pulau di Samudra Hindia itu, kata seorang kolonel angkatan darat pada Selasa (14/10/2025). Pengambilalihan ini terjadi setelah Presiden Andry Rajoelina melarikan diri ke luar negeri di tengah kebuntuan dengan para demonstran yang dipimpin oleh pemuda dan pasukan keamanan.

    “Kami telah mengambil alih kekuasaan,” kata Kolonel Michael Randrianirina dalam siaran radio nasional, sebagaimana dilansir Reuters. Ia memimpin pemberontakan tentara yang bergabung dengan demonstran anti-pemerintah dari generasi muda, Gen Z.

    Randrianirina menambahkan bahwa militer membubarkan semua lembaga kecuali majelis rendah parlemen atau Majelis Nasional, yang sebelumnya memberikan suara untuk memakzulkan Rajoelina beberapa menit sebelumnya.

    Di tengah kekacauan yang melanda negara di lepas pantai Afrika Timur itu, Rajoelina yang berusia 51 tahun berupaya membubarkan majelis tersebut melalui dekrit.

    Meski sudah terbang menggunakan jet militer Prancis, Rajoelina menolak mundur, menentang protes Gen Z yang telah berlangsung berminggu-minggu dan pembelotan besar-besaran di militer.

    Kepresidenan belum segera merespons pernyataan Randrianirina, namun sebelumnya menyatakan bahwa pertemuan majelis tersebut tidak konstitusional dan resolusi apa pun “batal demi hukum.”

    Rajoelina mengatakan ia telah berpindah ke tempat yang aman karena ancaman terhadap nyawanya. Seorang pejabat oposisi, sumber militer, dan diplomat asing mengatakan kepada Reuters bahwa Rajoelina meninggalkan Madagaskar pada Minggu (12/10/2025) dengan pesawat militer Prancis.

    Demonstrasi yang bermula akibat kelangkaan air dan listrik pada 25 September itu dengan cepat berubah menjadi pemberontakan atas keluhan lebih luas, termasuk korupsi, buruknya tata kelola pemerintahan, dan minimnya layanan dasar.

    Kemarahan ini mencerminkan gelombang protes di berbagai negara terhadap elit penguasa, seperti yang terjadi di Nepal dan Maroko.

    Pada Selasa, di Lapangan 13 May, Antananarivo, ribuan pengunjuk rasa menari, berbaris, bernyanyi, dan mengibarkan spanduk yang menuding Rajoelina sebagai antek Prancis karena memiliki kewarganegaraan ganda Prancis dan dukungan dari mantan penjajah Madagaskar itu.

    Banyak yang mengibarkan bendera Malagasi serta spanduk protes khas Gen Z yang menampilkan tengkorak dan tulang bersilang, terinspirasi dari serial anime Jepang One Piece.

    Pada satu titik, Randrianirina naik ke panggung dan bertanya, “Apakah Anda siap menerima pengambilalihan militer?”, yang disambut sorak sorai persetujuan oleh kerumunan.

    Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa tatanan konstitusional harus dijaga dan meski Prancis memahami keluhan pemuda, mereka tidak boleh dimanfaatkan oleh faksi militer.

    Rajoelina tampak semakin terisolasi setelah kehilangan dukungan dari CAPSAT, unit elit yang membantunya merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2009. Randrianirina adalah komandan terkenal dari CAPSAT.

    Unit ini bergabung dengan pengunjuk rasa akhir pekan lalu dengan menyatakan menolak menembaki demonstran dan mengawal ribuan massa di alun-alun utama Antananarivo.

    Gendarmerie paramiliter dan polisi juga membelot dari Rajoelina.

    Madagaskar, dengan usia rata-rata penduduk kurang dari 20 tahun, memiliki populasi sekitar 30 juta jiwa, dimana tiga perempatnya hidup dalam kemiskinan. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita anjlok 45% sejak kemerdekaan pada 1960 hingga 2020, menurut Bank Dunia.