NGO: World Bank

  • Menemukan titik tengah antara angka dan kualitas pertumbuhan ekonomi

    Menemukan titik tengah antara angka dan kualitas pertumbuhan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Ada perdebatan yang cukup intens mengenai angka pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Ke-8 RI ini mematok angka 8 persen untuk tahun ketiga atau keempat pemerintahannya, angka yang dianggap cukup fantastis.

    Target itu Prabowo ucapkan saat menghadiri Qatar Economic Forum pada Mei lalu. Kala itu Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan (Menhan) pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), namun sudah dinyatakan sebagai presiden terpilih untuk periode 2025–2029.

    Dalam sesi wawancara dengan Haslinda Amin dari Bloomberg Television, ia menyatakan, “Saya sudah berbicara dengan para ahli dan mempelajari angka-angkanya. Saya yakin kami bisa dengan mudah melampaui 8 persen.”

    Di satu sisi, keteguhan Prabowo dalam pernyataannya itu melecut optimisme untuk membawa perekonomian Indonesia ke progres yang lebih baik. Akan tetapi, di lain sisi, cukup menjadi pertanyaan mengenai kans untuk mewujudkan target tersebut.

    Salah satu yang memicu kebimbangan terhadap target 8 persen adalah rekaman historis pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Mengacu pada data Bank Dunia, Indonesia hanya pernah mencapai pertumbuhan 8 persen sebanyak lima kali dalam 63 tahun (1961–2023). Rekaman terakhir Indonesia mencetak pertumbuhan 8 persen terjadi pada 29 tahun silam, tepatnya 1995, dengan angka 8,2 persen. Angkanya kemudian bergerak melandai, dengan rata-rata pertumbuhan 10 tahun terakhir ini konstan di kisaran 5 persen (di luar tahun yang terpukul karena pandemi). Tahun ini pun pertumbuhan ekonomi diperkirakan tak jauh dari level tersebut.

    Sementara untuk 5 tahun ke depan, Dana Moneter Internasional (IMF) memilih angka 5,1 persen sebagai proyeksi mereka.

    Pemerintah Indonesia, tentunya, bersikap optimistis. Kendati mengakui angka 8 persen bukan target yang mudah, jajaran menteri kabinet Prabowo merancang berbagai strategi agar bisa mengejar impian tersebut.

    Sementara kalangan ekonom bersikap lebih realistis. Meski sebagian berpendapat angka 8 persen terlalu tinggi, mereka rajin memberikan rekomendasi untuk menggenjot perekonomian nasional.

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Cerita Sri Mulyani Tentang Peran Ayah Prabowo di Hari Oeang

    Cerita Sri Mulyani Tentang Peran Ayah Prabowo di Hari Oeang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisahkan peran ayah Presiden Prabowo Subianto, Sumitro Djojohadikusumo, kepada jajaran pegawai Kementerian Keuangan, saat Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda sekaligus peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) di lapangan Gedung AA Maramis, Jakarta.

    Pada momen itu, dia mengisahkan sejarah HORI dan kaitannya dengan ayah Prabowo. Menurut dia, sebelum Indonesia memiliki Oeang Republik Indonesia (ORI) atau uang pertama bangsa, proses produksinya sempat terganggu karena kekurangan bahan-bahan kimia. Saat itu, Sumitro Djojohadikusumo yang merupakan ayah Prabowo mendapat tugas ke Singapura mencari bahan kimia tersebut.

    “Sebelum ORI diciptakan, kita sempat kekurangan bahan-bahan kimia untuk memproduksinya. Waktu itu Prof. Sumitro Djojohadikusumo ditugaskan oleh tokoh revolusioner Indonesia, Sutan Sjahrir dan bung Hatta, untuk mencari ke Singapura dan membawanya ke Jakarta,” cerita Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram @smindrawati, dikutip Kamis (31/10/2024).

    Setelah bahan baku terpenuhi, ORI kemudian dicetak dan ditukar dengan uang Jepang melalui BNI, bank yang didirikan Sumitro Djojohadikusumo. Proses penukaran dilakukan dalam tenggat waktu hanya kurang dari tiga bulan.

    “Seperti dikatakan Prof. Sumitro, ‘Jika kita tinjau lagi masa tersebut, maka tampak kepada kita, betapa besar disiplin rakyat kita yang dinyatakannya dalam waktu kesukaran itu. Jika tidak dengan disiplin, jika tidak dengan kepercayaan sepenuhnya–yang diberikan oleh rakyat semua–maka pekerjaan-pekerjaan badan yang berwajib, yang mengusahakan operasi keuangan ini akan hampa belaka’, inilah yang menjadi semangat pada peringatan Hari Oeang kali ini,” tulis Sri Mulyani mengenang pernyataan Sumitro Djojohadikusumo.

    Melalui kisah itu, mantan direktur pelaksana Bank Dunia atau World Bank itu berpesan kepada para pegawai Kementerian Keuangan, sebagai pengelola keuangan dan Bendahara Negara, terus menjaga semangat menjaga kedaulatan alat tukar Indonesia, yakni ORI.

    Meski tantangan ke depan tidak mudah, Sri Mulyani mengajak para pegawainya sebagai bendahara negara untuk terus bertransformasi, mereformasi diri sendiri, hingga menjadi role model yang dapat diandalkan dan dibanggakan baik bagi diri sendiri, maupun bagi institusi dan bangsa Indonesia, untuk mengelola keuangan negara.

    “Saya menitipkan pesan kepada seluruh jajaran @kemenkeuri, ORI dilahirkan dengan sebuah tekad luar biasa dan tanpa persiapan memadai, namun diisi dengan semangat bahwa kita harus mampu menunjukkan kemerdekaan dan kedaulatan kita melalui alat tukar, yaitu ORI,” tulis Sri Mulyani.

    (arj/haa)

  • Sri Mulyani Cerita Sejarah di Balik Hari Oeang, Ada Peran Ayah Prabowo

    Sri Mulyani Cerita Sejarah di Balik Hari Oeang, Ada Peran Ayah Prabowo

    Jakarta

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan cerita di balik sejarah Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) yang jatuh setiap 30 Oktober dan kini sudah menginjak tahun ke-78.

    HORI sendiri diperingati sebagai tonggak sejarah terbitnya uang pertama di Indonesia setelah merdeka.

    Sri Mulyani bercerita Indonesia sempat kekurangan bahan-bahan kimia untuk memproduksi Oeang Republik Indonesia (ORI). Saat itu, Sumitro Djojohadikusumo yang merupakan ayah Presiden Prabowo Subianto ditugaskan ke Singapura mencari bahan kimia tersebut.

    “Sebelum ORI diciptakan, kita sempat kekurangan bahan-bahan kimia untuk memproduksinya. Waktu itu Prof. Sumitro Djojohadikusumo ditugaskan oleh tokoh revolusioner Indonesia, Sutan Sjahrir dan bung Hatta, untuk mencari ke Singapura dan membawanya ke Jakarta,” cerita Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resminya, Rabu (30/10/2024).

    Usai ORI dicetak, kata Sri Mulyani, dilakukan penukaran uang Jepang ke ORI melalui BNI dalam tenggat waktu hanya kurang dari tiga bulan. Proses penukaran uang pun terlaksana dengan baik.

    “Seperti dikatakan Prof. Sumitro, ‘Jika kita tinjau lagi masa tersebut, maka tampak kepada kita, betapa besar disiplin rakyat kita yang dinyatakannya dalam waktu kesukaran itu. Jika tidak dengan disiplin, jika tidak dengan kepercayaan sepenuhnya–yang diberikan oleh rakyat semua–maka pekerjaan-pekerjaan badan yang berwajib, yang mengusahakan operasi keuangan ini akan hampa belaka”, tulis Sri Mulyani mengenang pernyataan Sumitro Djojohadikusumo.

    Menurut Sri Mulyani, itulah yang menjadi semangat pada peringatan HORI tahun ini. Mantan petinggi Bank Dunia itu berpesan kepada para pegawai Kementerian Keuangan, sebagai pengelola keuangan dan Bendahara Negara, terus menjaga spirit ini.

    Meski tantangan ke depan tidak mudah, Sri Mulyani mengajak untuk terus bertransformasi, mereformasi diri sendiri, hingga menjadi role model yang dapat diandalkan dan dibanggakan baik bagi diri sendiri, maupun bagi institusi dan bangsa Indonesia.

    “Saya menitipkan pesan kepada seluruh jajaran @kemenkeuri, ORI dilahirkan dengan sebuah tekad luar biasa dan tanpa persiapan memadai, namun diisi dengan semangat bahwa kita harus mampu menunjukkan kemerdekaan dan kedaulatan kita melalui alat tukar, yaitu ORI,” tutur Sri Mulyani.

    [Gambas:Instagram]

    Lihat Video: Gaya Sri Mulyani hingga Bahlil Pakai Seragam Loreng, Pamer Pose Hormat

    (hns/hns)

  • Kelakar Nusron Tak Ada Anggota Perempuan di Rapat Perdana Bareng Komisi II DPR
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Oktober 2024

    Kelakar Nusron Tak Ada Anggota Perempuan di Rapat Perdana Bareng Komisi II DPR Nasional 30 Oktober 2024

    Kelakar Nusron Tak Ada Anggota Perempuan di Rapat Perdana Bareng Komisi II DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),
    Nusron Wahid
    berkelakar soal tidak adanya anggota dewan perempuan yang mengikuti rapat perdana bersama
    Komisi II DPR
    RI.
    Nusron menyorot ini saat akan mengakhiri paparannya di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
    “Selanjutnya saya serahkan ke bapak ketua dan bapak pimpinan serta bapak ibu anggota semua. Ini kok mohon maaf, ini kok anggotanya tidak ada wanitanya sama sekali,” kata Nusron di rapat.
    Dia lantas bercanda bahwa dirinya bosan jika rapat hanya terus-terusan melihat Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima.
    “Ada ya? Oh belum hadir ya? Ini kalau rapatnya lihat Aria Bima kan bosen kita pak,” ujarnya sambil tertawa.
    Adapun selama rapat bersama Komisi II DPR RI, Nusron mengungkap sejumlah pragram kerjanya untuk 100 hari ke depan.
    Berikut 9 program yang ditargetkan selesai dalam 100 hari kerja:
    1. Sudah mulai aja mana tahulah sistem dan tata cara pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan hgu yang lebih keadilan mengurus namakan keadaan pemerataan tetapi tetap menjaga kesinambungan perekonomian
    2. Menyelesaikan pendaftaran dan penerbitan sertifikat HGU untuk 537 badan hukum yang sudah mempunyai izin usaha perkebunan kelapa sawit
    3. Menyelesaikan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk menghindari konflik dengan badan hukum dikemudian di kemudian hari
    4. Inovasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf produktif sehingga berguna bagi kemaslahatan umat
    5. Menyelesaikan pendaftaran 1,5 juta bidang tanah untuk mencapai target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024
    6. Pemenuhan target 104 Kantor pertanahan sebagai kabupaten kota lengkap pada tahun 2024
    7. Koordinasi secara vertikal maupun horizontal terkait penyiapan rencana detail tata ruang (RDTR) dan terintegrasi dengan online single submission
    8. Penyiapan Rancangan peraturan pemerintah tentang rencana tata ruang wilayah nasional sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional RPJPN tahun tahun 2005-2045
    9. Pelaksanaan program integrated line administration and spasial planning world Bank bertemakan penguatan rencana tata ruang, administrasi pertanahan dan batas administrasi desa di Indonesia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pandemic Fund beri dana hibah baru 418 juta dolar AS ke 40 negara

    Pandemic Fund beri dana hibah baru 418 juta dolar AS ke 40 negara

    Dengan putaran investasi baru ini, Pandemic Fund sekali lagi menunjukkan peran pentingnya untuk memobilisasi pembiayaan tambahan dan mempromosikan kolaborasi internasional guna membuat dunia lebih aman dari pandemiJakarta (ANTARA) – Dewan Pengurus Pandemic Fund menyetujui pada 17 Oktober 2024 dana hibah baru senilai 418 juta dolar AS untuk memperkuat kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi (PPR) di 40 negara di enam wilayah geografis.

    “Dengan putaran investasi baru ini, Pandemic Fund sekali lagi menunjukkan peran pentingnya untuk memobilisasi pembiayaan tambahan dan mempromosikan kolaborasi internasional guna membuat dunia lebih aman dari pandemi,” kata Ketua Bersama Pandemic Fund Chatib Basri, yang merupakan mantan Menteri Keuangan Indonesia dan Menteri Kesehatan Rwanda Sabin Nsanzimana dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Chatib menuturkan hibah tersebut akan menyediakan investasi yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan penyakit dan sistem peringatan dini, meningkatkan laboratorium, dan membangun tenaga kesehatan.

    Alokasi terbaru itu merupakan tambahan dari 128,89 juta dolar AS yang disetujui pada 19 September untuk lima proyek jalur cepat guna mendukung 10 negara yang terkena dampak cacar monyet atau Mpox, sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (Public Health Emergency of International Concern/PHEIC).

    Dengan demikian, total pendanaan yang diberikan pada putaran kedua menjadi 547 juta dolar AS, yang akan memobilisasi tambahan 4 miliar dolar AS untuk investasi dalam PPR di negara-negara penerima manfaat.

    Lebih dari 50 persen dana yang diberikan pada putaran kedua diperuntukkan bagi negara-negara di Afrika sub-Sahara, wilayah dengan permintaan tertinggi untuk hibah Pandemic Fund.

    Lebih dari 74 persen proyek yang didanai akan menguntungkan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah. Investasi baru itu mendukung tujuan Pandemic Fund untuk memobilisasi sumber daya tambahan khusus untuk PPR pandemi, memberi insentif kepada negara-negara untuk meningkatkan investasi mereka sendiri, dan meningkatkan koordinasi.

    “Kami memuji upaya Panel Penasihat Teknis dan Dewan Pengurus Pandemic Fund untuk memastikan bahwa proses seleksi bersifat inklusif dan transparan, dan bahwa proyek-proyek yang dipilih terdiri dari portofolio investasi yang berkualitas dan seimbang yang memenuhi kebutuhan kritis negara,” ujarnya.

    Ketua Bersama Pandemic Fund mendesak para pemimpin global untuk merekapitalisasi Pandemic Fund sekarang sehingga dapat terus mendukung lebih banyak negara dan menutup kesenjangan kesiapsiagaan kritis lainnya.

    Kepala Eksekutif Pandemic Fund Priya Basu menuturkan peningkatan risiko pandemi yang disebabkan oleh perubahan iklim, migrasi, kerapuhan, dan konflik, menekankan pentingnya dan urgensi putaran baru investasi oleh Pandemic Fund itu.

    Hal itu akan memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan saat negara-negara berupaya memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Peraturan Kesehatan Internasional yang baru diamandemen.

    “Saya senang bahwa Pandemic Fund dapat menyediakan putaran kedua pembiayaan katalitik yang lebih besar ini sebagai respons terhadap permintaan negara yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan keterlibatan begitu banyak mitra internasional dan organisasi masyarakat sipil. Ini adalah bentuk solidaritas global yang luar biasa,” katanya.

    Dua putaran pendanaan Pandemic Fund hingga saat ini berjumlah 885 juta dolar AS, memobilisasi tambahan 6 miliar dolar AS untuk mendukung 75 negara, yang setengahnya adalah negara berpenghasilan rendah dan menengah. Dana tersebut akan mengisi kesenjangan kapasitas dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi.

    Diluncurkan pada November 2022 dengan dukungan kuat dari G20 dan pihak terkait, Pandemic Fund merupakan mekanisme pembiayaan multilateral pertama yang didedikasikan untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah agar lebih siap menghadapi pandemi di masa mendatang.

    Diselenggarakan oleh Grup Bank Dunia, Pandemic Fund mengumpulkan 2 miliar dolar AS dalam bentuk modal awal dari 27 kontributor sovereign dan filantropi dan telah meluncurkan kampanye mobilisasi sumber daya untuk mencari kontribusi 2 miliar dolar AS lagi untuk investasi selama dua tahun ke depan.

    Hibah dari Pandemic Fund mengkatalisasi pembiayaan bersama dari pemerintah dan keahlian teknis dari berbagai entitas pelaksana yang terakreditasi. Dewan Pengurus Pandemic Fund mencakup perwakilan yang setara dari kontributor sovereign dan negara-negara co-investor, serta perwakilan dari yayasan atau kontributor non-sovereign dan organisasi masyarakat sipil.

    Negara-negara penerima manfaat untuk proyek-proyek yang didanai dalam putaran kedua tersebut meliputi antara lain Burundi, Chad, Indonesia, Kongo, Mesir, Fiji, Georgia, Ghana, Honduras, Lebanon, Pakistan, Afrika Selatan, Srilanka, Tanzania, dan Tunisia.

    Baca juga: RI usulkan tiga rekomendasi Acara Tingkat Tinggi Pandemic Fund
    Baca juga: Kemenko Ekonomi: Pandemic Fund telah terkumpul 1,57 miliar dolar AS
    Baca juga: Menkeu dan Menkes teken surat pengantar proposal dana pandemi

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ekonomi Vietnam Terus Meroket, Apa Penyebabnya?

    Ekonomi Vietnam Terus Meroket, Apa Penyebabnya?

    Jakarta

    Menurut perkiraan terbaru dari Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Vietnam diperkirakan mencapai 6,1% pada akhir 2024 dan 6,5% pada 2025.

    Kedua perkiraan ini lebih tinggi dibandingkan prediksi pada April, dengan peningkatan pertumbuhan disebabkan oleh pemulihan ekspor manufaktur, pariwisata, dan investasi, menurut laporan tersebut.

    Hal ini menunjukkan bahwa Vietnam bisa mengalami pertumbuhan yang lebih besar pada 2025 dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya seperti Thailand, Kamboja, Malaysia, Indonesia, dan Filipina.

    “Vietnam memang menghadapi beberapa tantangan serius, terutama di sektor domestik yang lemah dan ketergantungan berlebihan pada sektor investasi asing langsung (FDI), namun dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, prospek ekonominya tetap cerah,” kata Nguyen Khac Giang, peneliti dan rekan tamu di ISEAS Institute kepada DW.

    Apa penyebab ekonomi Vietnam terus tumbuh?

    Seperti negara-negara Asia Tenggara lainnya, Vietnam sangat bergantung pada investasi asing langsung (FDI).

    Antara 2021 dan 2023, aliran masuk FDI ke Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina rata-rata mencapai sekitar $236 miliar (sekitar Rp3.681,6 triliun) per tahun, menurut Laporan Investasi ASEAN 2024.

    Saat investor Barat mencoba mengurangi ketergantungan mereka pada Cina di tengah ketegangan geopolitik antara Washington dan Beijing, negara-negara Asia Tenggara menjadi pilihan utama untuk investasi asing dari AS, Jepang, dan Uni Eropa.

    “Saya pikir Vietnam dapat mempertahankan momentum pertumbuhannya berkat keunggulan domestik dengan populasi 100 juta dan kelas menengah yang terus berkembang, serta mengoptimalkan manfaat dari posisinya dalam persaingan kekuatan besar antara Cina dan AS,” katanya.

    Cina juga berinvestasi di Asia Tenggara, dengan Beijing dan Hanoi membangun “kemitraan strategis komprehensif” pada 2008.

    ‘China Plus One’

    Seperti Cina, pertumbuhan ekonomi Vietnam berada di bawah kendali sistem satu partai, dengan Partai Komunis memiliki kendali penuh atas fungsi negara, organisasi sosial, dan media.

    “Cina adalah mitra dagang terbesar Vietnam, tetapi yang lebih penting, Cina memainkan peran penting dalam sektor manufaktur Vietnam karena sebagian besar bahan baku berasal dari Cina. Saya tidak berpikir itu akan berubah dalam waktu dekat,” kata Nguyen.

    “China Plus One” adalah strategi bisnis ekonomi global bagi investor untuk mengurangi ketergantungan penuh pada pasar dan rantai pasokan di Cina, dengan memperluas ke negara lain sambil tetap mempertahankan kehadiran di negara Asia tersebut.

    Negara-negara Asia Tenggara dianggap sebagai alternatif yang cocok.

    Bich Tran dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengatakan kepada DW bahwa Vietnam sering menjadi pilihan utama.

    “Vietnam adalah salah satu pilihan utama bagi banyak perusahaan dengan kebijakan China Plus One karena kedekatan geografis dan budaya yang serupa,” kata Tran.

    “Bagi mereka yang sudah beroperasi di Cina, pindah ke Vietnam lebih mudah, dan bekerja dengan orang Vietnam lebih familiar dibandingkan dengan Indonesia atau Malaysia,” tambahnya.

    “Namun demikian, Vietnam jauh lebih kecil daripada Cina, sehingga hanya dapat menyerap sejumlah kecil perusahaan yang ingin relokasi. India, jika mereka membuka ekonominya, akan memiliki peluang lebih baik untuk bersaing dengan Cina dibandingkan Vietnam,” tambahnya.

    Vietnam menarik ekonomi Barat

    Amerika Serikat adalah mitra dagang terbesar kedua Vietnam dan pasar ekspor terbesar.

    Pada September 2023, Washington dan Hanoi meningkatkan hubungan diplomatik mereka, menandatangani “Kemitraan Strategis Komprehensif untuk Perdamaian, Kerja Sama, dan Pembangunan Berkelanjutan.” Analis mengatakan perjanjian ini sebagian besar untuk meningkatkan manfaat ekonomi.

    Amerika Serikat adalah salah satu dari daftar mitra strategis Vietnam yang terus bertambah, termasuk Australia, Cina, India, Rusia, Korea Selatan, dan baru-baru ini Prancis.

    Namun, investasi besar dari Washington adalah kunci peluang ekonomi bagi Vietnam.

    Apple, raksasa teknologi AS, kembali dinobatkan sebagai perusahaan paling berharga di dunia tahun ini.

    Vietnam telah menjadi lokasi manufaktur penting bagi perusahaan tersebut, dengan Apple menginvestasikan lebih dari $15 miliar (sekitar Rp234 triliun) di negara itu dalam lima tahun terakhir.

    Vietnam memiliki biaya tenaga kerja yang rendah dan tenaga kerja yang muda dan besar, dengan 58% dari populasi hampir 100 juta berusia di bawah 35 tahun, menjadikan negara ini tempat yang menarik untuk investasi.

    Reformasi struktural sebagai langkah lebih lanjut

    Pertumbuhan yang kuat menghadapi hambatan domestik, meskipun Vietnam menjadi salah satu negara dengan ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di kawasan, Vietnam memiliki reputasi buruk dalam hal korupsi, sensor politik, hak asasi manusia, dan masyarakat sipil.

    Perusahaan kecil dan menengah di Vietnam mengalami kesulitan untuk menjadi kompetitif seperti produsen yang mengekspor ke pasar internasional.

    Karena perubahan iklim, seperti Topan Yagi baru-baru ini, harga kebutuhan pokok seperti produksi pangan juga meningkat. Vietnam juga sering menghadapi kekurangan listrik, dan para ahli mengatakan negara ini harus meningkatkan penggunaan energi terbarukan.

    Sebastian Eckardt, manajer praktik untuk Asia Timur di Bank Dunia, mengatakan reformasi struktural diperlukan.

    “Selama paruh pertama tahun ini, ekonomi Vietnam mendapat manfaat dari pemulihan permintaan ekspor. Untuk mempertahankan momentum pertumbuhan tidak hanya sepanjang sisa tahun ini tetapi juga dalam jangka menengah, pihak berwenang harus memperdalam reformasi struktural, meningkatkan investasi publik, sambil hati-hati mengelola risiko keuangan yang muncul,” kata Eckardt.

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

    Lihat juga Video ‘Prabowo Temui PM Vietnam di Hanoi, Apa yang Dibahas?’:

    (ita/ita)

  • Pekerja China Jadi Target Serangan-Penculikan di Luar Negeri, Kenapa?

    Pekerja China Jadi Target Serangan-Penculikan di Luar Negeri, Kenapa?

    Beijing

    Pada Minggu (06/10), dua warga negara China meninggal dunia dan beberapa lainnya terluka dalam insiden yang diduga sebagai serangan bunuh diri di dekat Bandara Karachi, Pakistan. Tentara Pembebasan Balochistan (BLA) mengeklaim bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

    Ini adalah serangan terbaru dari beberapa serangan yang menyasar pekerja China di Pakistan dan beberapa negara lain dalam beberapa tahun terakhir.

    Ada lebih dari setengah juta pekerja China yang bekerja di proyek-proyek pembangunan di seluruh dunia. Banyak di antara mereka berada di wilayah dengan situasi politik yang bergejolak dan banyak pula yang tewas dibunuh atau diculik.

    Seberapa sering para pekerja China menjadi sasaran di Pakistan?

    Pada 6 Oktober lalu, dua warga negara China yang merupakan bagian dari konvoi pekerja proyek pembangunan pembangkit listrik di Port Qasim, dekat Karachi, tewas akibat bom mobil di dekat bandara.

    Sedikitnya 10 orang luka-luka dalam serangan tersebut.

    BLA menyatakan mereka “menargetkan konvoi insinyur dan investor China tingkat tinggi” yang tiba di bandara.

    Serangan ini mereka klaim sebagai serangan bunuh diri.

    BLA melakukan pemberontakan sejak lama demi pembentukan sebuah negara yang terpisah dari Pakistan.

    Serangan yang terjadi pada Minggu (06/10) adalah serangan terbaru dari rangkaian serangan pekerja China di Pakistan (Getty Images)

    Sebanyak dua warga negara China yang mereka bunuh sedang bekerja dalam proyek pengembangan Port Qasim, yang berada di dekat Karachi, Pakistan.

    BLA juga mengaku menyerang pangkalan udara milik Angkatan Laut Pakistan di Pelabuhan Gwadar di Balochistan yang sedang digarap oleh perusahaan China, pada Maret lalu.

    Selain itu, mereka mengaku membunuh tiga akademisi China beserta sopir berkewarganegaraan Pakistan dalam serangan bunuh diri di dekat Confusius Institute yang dikelola China di Universitas Karachi pada April 2022.

    Menurut BLA, masyarakat Baloch belum mendapatkan pembagian kesejahteraan yang adil dari investasi atau ekstraksi mineral (seperti minyak) oleh perusahaan asing di wilayah mereka.

    Berapa banyak pekerja China yang bekerja di luar negeri dan mengapa?

    Sekitar 580.000 warga China bekerja di luar negeri pada berbagai proyek di seluruh dunia yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan China, menurut hitungan Kementerian Perdagangan pada 2022.

    Sebagian besar dari mereka mengerjakan proyek-proyek yang merupakan bagian dari rencana besar China, yakni Belt and Road Initiative (BRI).

    Proyek-proyek BRI diperkirakan telah menghabiskan US$1 triliun (sekitar Rp15,6 triliun) untuk membangun jalan raya dan jalur kereta api, pelabuhan, serta pembangkit listrik.

    Megaproyek tersebut bertujuan menciptakan rute baru bagi ekspor China dan memperdalam hubungan perdagangan antara China dan semua negara yang telah mendaftar untuk menjadi mitra dalam skema tersebut.

    Baca juga:

    Adapun Pakistan adalah rumah bagi salah satu proyek terbesar BRI: Koridor ekonomi China-Pakistan.

    Proyek ini meliputi sejumlah jalur jalan raya dan kereta api dari perbatasan barat China, melintasi Pakistan menuju Pelabuhan Gwadar di Laut Arab.

    Sebagaimana Pakistan, banyak negara di Afrikaseperti Kenya, Ethiopia, dan Senegaltelah meminjam miliaran dolar dari China untuk membangun infrastruktur transportasi dan energi yang lebih baik.

    Seringkali, warga negara tuan rumah mengeluh lantaran perusahaan China yang menjalankan proyek pembangunan hanya menawarkan sedikit lapangan pekerjaan bagi mereka. Sebagian besar proyek justru mempekerjakan warga negara China.

    Pekerjaan pada proyek pembangunan China di luar negeri sebagian diberikan kepada pekerja China (Getty Images)

    “Masyarakat lokal di negara-negara Afrika membenci hal tersebut,” ungkap Profesor Steve Tsang dari SOAS China Institute di London.

    “Perusahaan-perusahaan tersebut mendatangkan banyak pekerja asal China dan ada sentimen bahwa mereka mempekerjakan masyarakat setempat untuk pekerjaan kasar atau kondisi yang sangat keras,” katanya kemudian.

    “China mengatakan bahwa investasinya di luar negeri adalah sesuatu yang saling menguntungkan,” tutur Dr Alex Vines dari Chatham House, sebuah wadah pemikir urusan luar negeri yang berbasis di Inggris.

    “Namun mereka memberikan pekerjaan di sana ke para pekerja China untuk memecahkan masalah pengangguran di China,” ujarnya lagi.

    Apa bahaya yang mengintai para pekerja China yang bekerja di luar negeri?

    Investasi China di luar negeri mengakibatkan pekerja China harus bekerja di beberapa negara paling berbahaya di dunia, termasuk zona konflik yang aktif.

    Pakistan, misalnya, termasuk salah satu negara yang paling tidak stabil secara politik, menurut klasifikasi Bank Dunia.

    Koresponden BBC World Service di Karachi, Riaz Sohail, mengatakan ada 16 serangan terkait proyek pembangunan China yang mengakibatkan 12 warga negara China tewas dan 16 lainnya luka-luka.

    Rangkaian peristiwa ini mencakup pembunuhan terhadap lima insinyur China pada Maret 2024. Kelima individu itu bekerja di bendungan pembangkit listrik tenaga air Dasu di wilayah Bisham, Khyber Pakhtunkhwawilayah yang sangat bergejolak di barat laut negara tersebut.

    Pada November 2018, orang-orang bersenjata membunuh sedikitnya empat orang dalam serangan yang menyasar konsulat China di Karachi.

    Pekerja Tiongkok kerap menjadi sasaran para militan Pakistan di Pelabuhan Gwadar (Getty Images)

    Tak satu pun pihak menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut.

    Di Afrika, terjadi beberapa serangan terhadap pekerja China di tambang emas di Republik Demokraktik Kongo tempat kekerasan politik oleh kelompok milisi bersenjata kerap terjadi.

    Pada Juli 2024, enam warga negara China dan setidaknya dua tentara Kongo ditembak di lokasi tambang emas di timur laut Kongoyang sebagian dimiliki sebuah perusahaan China, demikian dilaporkan kantor berita Reuters.

    Pelakunya disebut-sebut adalah anggota milisi yang dikenal sebagai Cooperative for the Development of the Congo. Kelompok ini merupakan salah satu dari beberapa kelompok yang berjuang untuk menguasai lahan dan sumber daya alam di wilayah tersebut.

    Pada Januari 2022, orang-orang bersenjata di Nigeria dilaporkan telah menculik tiga pekerja China di lokasi pembangunan bendunganyang dibangun oleh perusahaan milik China, Sinohydro.

    Menurut laporan Peterson Institute for International Economics (PIEE) yang berbasis di AS, kelompok bersenjata di Afrika dan Asia Tenggara sering kali menganggap penculikan warga negara China adalah hal yang menguntungkan, karena mereka berharap perusahaan akan membayar uang tebusan dalam jumlah besar agar pekerjanya bisa kembali.

    Taliban, misalnya, berulang kali menculik pekerja asing asal China demi uang tebusan.

    Bagaimana upaya China melindungi pekerjanya di luar negeri?

    Menurut PIEE, pemerintah China dan perusahaan-perusahaan China sejauh ini telah menangani berbagai serangan terhadap pekerjanya di luar negeri dengan “membayar uang tebusan untuk menjamin pembebasan, menekan pejabat negara tuan rumah untuk memastikan jaminan keamanan yang lebih baik, serta mengekspor teknologi pengawasan untuk membantu mengidentifikasi dan menghalangi calon ekstremis.”

    China juga melatih militer di negara-negara tuan rumah sehingga mereka dapat memberikan keamanan yang lebih baik.

    Selain itu, perusahaan-perusahaan China semakin banyak mempekerjakan perusahaan keamanan swasta di lokasi proyek untuk mengantisipasi pelaku bom bunuh diri serta kelompok bersenjata dan penculik.

    “Namun ada batasan apa yang bisa diharapkan oleh Beijing untuk bisa diterapkan oleh negara-negara tuan rumah,” kata laporan PIEE.

    “Penanaman modal asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) China telah menargetkan negara-negara dengan supremasi hukum yang lebih lemah.”

    Setelah serangan terbaru di Pakistan, Kedutaan Besar China di sana mengingatkan warganya dan perusahaan China di Pakistan untuk waspada dan “melakukan yang terbaik untuk mengambil tindakan pencegahan keselamatan”.

    (nvc/nvc)

  • Sri Mulyani Sebut RI dan Bank Dunia Punya Kemiripan, Ini Contohnya

    Sri Mulyani Sebut RI dan Bank Dunia Punya Kemiripan, Ini Contohnya

    Jakarta

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Wakil Presiden World Bank atau Bank dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Manuela V. Ferro. Momen itu dibagikan Bendahara Negara di Instagramnya @smindrawati.

    “Kemarin sore, saya menerima kunjungan kolega saya, Vice President (East Asia & Pacific) @worldbank Manuela V. Ferro,” tulis Sri Mulyani, dilihat detikcom Selasa (10/9/2024).

    Keduanya membahas berbagai topik, salah satunya transisi pemerintahan Indonesia pada Oktober mendatang. Hal lain yang dibahas adalah perkembangan terkini dari World Bank Group.

    “Beragam topik mengisi perbincangan kami yang hangat sore itu. Mulai dari transisi pemerintahan Indonesia pada Oktober 2024 mendatang hingga berbagai update terkini World Bank Group dan institusi Bretton Woods lainnya,” bebernya.

    Sri Mulyani lantas menyebut ada kemiripan antara Indonesia dan Bank Dunia, tepatnya soal transisi kepemimpinan. Mereka lantas berdiskusi terkait hal itu, termasuk soal regenerasi di tubuh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) dan Bank Dunia, serta kolaborasi antar keduanya.

    “Terdapat kemiripan antara Indonesia dan Bank Dunia saat ini, keduanya sedang mengalami proses transisi kepemimpinan. Kami bertukar pikiran yang konstruktif dan positif banyak sekali tentang hal ini. Termasuk mengenai regenerasi di dalam tubuh @kemenkeuri dan Bank Dunia serta kolaborasi antar keduanya,” tutur Sri Mulyani.

    Ia menyebut sangat mengapresiasi pertemuan singkat itu, dan menyampaikan salam perpisahan Ferro yang meninggalkan Indonesia.

    (das/das)

  • Skill Ini Sedang Dibutuhkan Indonesia, Ada Bidangmu?

    Skill Ini Sedang Dibutuhkan Indonesia, Ada Bidangmu?

    Jakarta

    Cecilia Ong, Chief Operating Officer CAKAP menyebut sejumlah skill yang dibutuhkan di Indonesia. Menurutnya, kemampuan paling utama yang harus dipelajari adalah kemampuan berkomunikasi, ditambah dengan beberapa hard skill yang dapat menunjang.

    “Komunikasi itu paling penting. Kerja sama tim, leadership, itu juga komunikasi. Bagaimana Anda mereferensikan diri Anda itu juga penting. Jadi, komunikasi itu utama, ditambah dengan yang lain,” terang perempuan yang masuk daftar 30 Under 30 Forbes Indonesia tersebut.

    Setelah menguasai komunikasi, ada berbagai hard skill yang harus dipelajari guna melengkapi itu semua. Saat ditanya soal kebutuhan hard skill yang harus dipelajari masyarakat Indonesia saat ini, dia menyebut beberapa hal.

    “Sekarang banyak yang diambil di Cakap itu hospitality. Terus, termasuk juga dengan manajemen. Dan yang pasti lagi, soal teknologi dan digital,” ujar Cecilia di sela acara ‘Demi Indonesia Satu’, Rabu (28/8/2024).

    Mengenai teknologi dan digital, Cecilia menyinggung soal potensi data analyst yang akan berkembang di masa depan. Menurutnya, ada peluang yang terbuka luas di bidang ini.

    “Data analyst dan big data itu akan jauh lebih besar lagi. Sekarang di China, big data itu gede banget sampai ke cloud. Indonesia bakal butuh makin banyak data analyst yang bisa mengolah big data itu,” terangnya.

    Diketahui, Indonesia membutuhkan pekerja terkait big data hingga sembilan juta orang untuk periode 2015-2030. Angka ini didapat dari riset Bank Dunia dan McKinsey. Itu berarti, rata-rata SDM yang dibutuhkan mencapai 600.000 per tahun. World Economic Forum (WEF) juga telah merilis daftar pekerjaan yang paling dibutuhkan pada tahun 2025 dan data analyst menduduki peringkat pekerjaan paling dibutuhkan di masa depan.

    Data analyst adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan analisa dan riset data dengan menggunakan tools tertentu. Dia memiliki peran penting dalam mengolah, mengambil kesimpulan hingga memvisualisasikan data untuk berbagai departemen terkait.

    Data analyst sering kali bergelut dengan angka. Biasanya, latar belakang akademik data analyst berasal dari ilmu yang berkaitan dengan IT dan bisnis, misalnya teknik komputer, bisnis informatika, teknik informatika, statistika, hingga ekonomi.

    (ask/fay)

  • Bank Dunia Sebut China hingga India Sulit Keluar dari Middle Income Trap

    Bank Dunia Sebut China hingga India Sulit Keluar dari Middle Income Trap

    Jakarta

    Bank Dunia memperingatkan lebih dari 100 negara seperti China, India, Brasil, hingga Afrika Selatan sulit keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Hal ini berarti negara yang terjebak dalam middle income trap juga sulit untuk menjadi negara maju.

    Berdasarkan laporan terbaru berjudul World Development Report 2024: The Middle Income Trap, Bank Dunia mengamati ada sejumlah tantangan besar yang harus dihadapi oleh negara-negara tersebut dan mengusulkan strategi komprehensif untuk mengatasinya.

    Bank dunia mencatat sebanyak 108 negara, seperti China, India, Brasil hingga Afrika Selatan termasuk negara dengan berpendapatan menengah atau Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita berkisar US$ 1.136-13.845. Negara-negara ini merupakan 75% dari populasi global dan menghasilkan lebih dari 40% PDB dunia. Namun, mereka menghadapi tantangan yang jauh lebih besar untuk mengubah status menjadi negara berpendapatan tinggi.

    Kepala Ekonom Grup Bank Dunia dan Wakil Presiden Senior untuk Ekonomi Pembangunan, Indermit Gill mengatakan perjuangan untuk mencapai kemakmuran ekonomi global sebagian besar akan dimenangkan atau dikalahkan oleh negara-negara berpendapatan menengah. Bank Dunia menyebut ada beberapa faktor yang menjadi penyebab negara-negara tersebut sulit keluar, seperti penuaan populasi, peningkatan proteksionisme, serta kebutuhan transisi energi.

    “Namun, terlalu banyak negara-negara ini yang mengandalkan strategi ketinggalan zaman untuk menjadi negara maju. Mereka terlalu lama bergantung pada investasi-atau beralih terlalu dini ke inovasi,” kata Gill dikutip dari situs resmi, dikutip Senin (5/8/2024).

    Dia menilai diperlukan strategi baru. Pertama, fokus pada investasi, kemudian menghadirkan infusi teknologi baru dari luar negeri dan mengadopsi strategi yang menggabungkan investasi, infusi, dan inovasi.

    Bank Dunia mengusulkan strategi 3i agar negara-negara itu dapat keluar dari middle income trap. Strategi ini terdiri dari 3 fase yang disesuaikan pada tahap perkembangan ekonomi masing-masing negara.

    Fase 1i merupakan fase investasi. Negara-negara berpendapatan rendah perlu berfokus pada peningkatan investasi publik dan swasta untuk membangun pondasi ekonomi. Kemudian fase 2i adalah investasi dan infusi, negara kelas menengah ke bawah perlu mengadopsi teknologi dari luar negeri dan menerapkannya ke seluruh perekonomian.

    Pada tingkat berpendapatan menengah ke atas, negara-negara harus mengubah arah lagi ke fase 3i terakhir, yakni gabungan investasi, infusi, dan inovasi. Dalam fase inovasi, negara-negara tidak lagi sekadar meminjam ide dari batas-batas teknologi global-mereka mendorong batas-batas tersebut.

    (ara/ara)